PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 674/HK/2015 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang ; a. bahwa
untuk kelancaran
pelaksanaan pelayanan
kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional, perlu segera menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunaf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karaneasem Tahun 2016;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WUayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Ten^ara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnncsia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial
Nasional
Indonesia Tahun 2004
(Lembaran
Nomor
Negara
Republik
150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144^ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
^
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
140, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Indonesia Tahun 2010
(Lembaran
Nomor
Negara
Republik
123, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 13. Peraturan
Pengelolaan
Presiden
dan
Nomor
32
Pemanfaatan
Tahun
Dana
2014
Kapitasi
tentang
Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik
Pemerintah
Daerah
( Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
Negara
Republik
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ai^ggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 57);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU
Menunjuk Pegawai Menjadi Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Spesimen/contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA
Tugas dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati mi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016.
KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2016. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 31 Desember 2015
IJPENJABA^UPATI KARANGAS|:M, AGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem .
3. Para Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan 4.
n
Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pimpinan BPD Bali Cabang Karangasem di Amlapura.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 674/HK/2015 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2016
Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016
No. 1
1
Nama / NIP.
Nama FKTP
Paraf
Tanda tangan
2
3
4
s
I MADE MEIYASA, S.Kep NIP. 19740502 199703 1 006
2
NI PUTU JUITA KARNAWATI
NIP. 19880708 201101 2 019 3
NI PUTU SUMERTI,AMD.KEP NIP. 19820824 200501 2 012
4
NI PUTU ARY KUSMIATY NIP. 19881227 201101 2 003
5
I GUSTI AYU JULIASIH.SKM NIP. 19910707 201503 2 008
6
I WAYAN UDIANAYASA NIP. 19690520 199103 1 015
7
I GUSTI NGURAH DIANA
NIP. 19740720 199402 1 004 8
PUTU EKADEWI SILAYUNI, A.Md.Keb NIP. 19880627 201101 2 008
9
I NYOMAN ARIAWAN NIP. 19631212 198312 1 003
10
I KOMANG ELI PUTRA NIP. 19860406 201212 1 002
11
I GUSTI LILA ARSANI NIP. 19750611 200604 2 019
12
NI MADE PADMI ANGGARANI, S.Keb NIP. 19840424 200501 005
KARANGASEM I
KARANGASEM II
MANGGIS I
MANGGIS 11
SIDEMEN
RENDANG
SELAT
BEBANDEM
ABANG I
ABANG 11
KUBU I
KUBU 11
I^PENJ^^^^PATI KARANGASEM, d
IM^BAGUS NGURAH ARDA
