Perkembangan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Perkembangan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Idris Halomoan Kadept HK3

Diseminasi/Komunikasi Publik SJSN Padang, 26 Juni 2015

Program Kartu Indonesia Sehat sebagai Nawa Cita ke-5 Pemerintahan Jokowi-JK

Tampak Belakang Tampak Depan

ARAHAN WAPRES, 10 NOVEMBER 2014 “e agai upaya e astika ter apai ya keadila sosial agi seluruh peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, maka Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan menjadi kartu identitas peserta bagi SELURUH peserta progra Ja i a Kesehata

3

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera; b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar; c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.

Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

I. GAMBARAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

6 www.bpjs-kesehatan.go.id

KEPESERTAAN PROPINSI SUMBAR s/d Maret 2015

www.bpjs-kesehatan.go.id

PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia

1 Januari 2015

2019

133.423.653 2016 2015

1 Januari 2014

114.339.825

2014 Mulai 1 Januari 2014 1. PBI 2. TNI/POLRI 3. Eks Askes 4. Eks Jamsostek 5. Lain-lain

Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

1 Januari 2019 Universal Coverage

Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro & Jamkesda

Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar 3. Usaha menengah 4. Usaha kecil

Target PBPU (2014) : 598.487 Realisasi PBPU Des 1 ) Realisasi PBPU 1 Feb 1

9.052.859 : 10.209.169

:

PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia

1 Januari 2015

2019

3.191.544 2016 2015

1 Januari 2014

1.721.671

2014 Mulai 1 Januari 2014 1. PBI 2. TNI/POLRI 3. Eks Askes 4. Eks Jamsostek 5. Jamkesda

Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Propinsi Sumbar

1 Januari 2019 Universal Coverage

Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha Mikro

Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar 3. Usaha menengah 4. Usaha kecil

60%

Realisasi sd 31 MARET 2015 : 3.242.547 Realisasi PBPU Des 1

:

Realisasi PBPU (31 Mar 1 ) :

112.065 239.171

II. TANTANGAN IMPLEMENTASI TAHUN 2015


TRI SUKSES BPJS KESEHATAN 2015

1. Sukses Implementasi KIS

Indikator & Target: Tk. Kolektibilitas Iuran 95,1% & Rekrutmen PPU 29,5 Juta Jiwa

Indikator & Target: Distribusi KIS 100%

FOKUS BPJS KESEHATAN 3. Peningkatan Th. 2015 2. Peningkatan Kolektibilitas

Iuran dan Peningkatan Rekrutmen Peserta Penerima Upah (PPU)

Indikator & Target: Rasio Klaim 98,2%

Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) 11

PENDAPATAN IURAN


PENERIMAAN IURAN TAHUN 2014 JENIS IURAN Pemerintah Daerah PNS (Pusat) PNS (Daerah) PNS Di BUMN &/ BUMD Gaji Terusan PNS TNI/POLRI Badan Usaha (Swasta) Pensiunan Swasta Bukan Penerima Upah (Non Formal) Pekerja Asing Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah JUMLAH

S/D DESEMBER 2014 138.694.804.517 19.463.837.212 109.017.795.280 86.870.832 9.894.869.618 63.933.151.930 31.786.298.175 124.000.674.880 496.878.302.444 BPJS KESEHATAN www.bpjs-kesehatan.go.id

REALISASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2014 Tingkat Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Rawat Inap Tingkat Pertama Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Pelkes Khusus Pelkes Pengalihan Jamsostek Pelkes Jamkesmen Pelkes Jamkestama Pelkes Katastropik Sub Total Promotif Preventif Total

Realisasi s/d Desember 2014 215.440.395.292 11.016.787.000 230.912.661.928 621.525.155.117 4.845.573.584 1.083.740.572.921 4.798.052.900 1.088.538.625.821 14

500 400


GAMBARAN PENYERAPAN BIAYA PELKES PER JENIS PESERTA TAHUN 2014 PROPORSI PESERTA

% SERAPAN BIAYA PELKES PBI APBD 0.04%

PBPU 8.02% PBI APBN 42.82%

BUKAN PEKERJA 9.71%

PPU 19.89%

PBI APBN 13.19%

PBPU 40.18%

PPU 36.89%

BUKAN PEKERJA 29.28%

PBI APBD 0.00%

15 www.bpjs-kesehatan.go.id

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN


Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang No 24 Tahun 2011

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk : e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PerPres Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 36 (2), (3)

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

Pasal 2 Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berupa: a. Klinik utama atau yang setara; b. Rumah Sakit Umum dan; c. Rumah Sakit Khusus;

KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN PERMENKES No 71 Tahun 2013

Pasal 4 1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama. 3) Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan. 4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN PERMENKES No 71 Tahun 2013

Pasal 5 1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan. 2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani.

KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN Pasal 7

PERMENKES No 71 Tahun 2013

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk rumah sakit harus memiliki: 1. Surat Ijin Operasional; 2. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit; 3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; 6. sertifikat akreditasi; dan 7. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

PERMENKES 71 TAHUN 2013 Pasal 36

Kendali mutu dan kendali biaya pada tingkat Fasilitas Kesehatan dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Pasal 38

Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui : a. Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan b. Pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan c. Pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta

Tahapan Penyiapan Faskes

MAPPING

PROFILING

ANALISA KEBUTUHAN

KREDENSIALING

KESEPAKATAN TARIF

KONTRAK

www.bpjs-

Persyaratan Kredensialing/Rekredensialing

Persyaratan Administrasi (Mutlak) Terkait perijinan Faskes dan ijin praktik tenaga medis

Persyaratan Teknis 1. SDM 2. Sarana dan Prasarana 3. Peralatan Medis dan Obat-obatan

4. Lingkup Pelayanan 5. Komitmen Pelayanan 6. Penilaian Kinerja (Rekredensialing)

26

JUMLAH FASKES PRIMER TAHUN 2015 I. FASKES PRIMER (SUMBAR) No

Tipe Faskes

I. FASKES PRIMER 1 Puskesmas 2 Dokter Umum 3 Klinik Pratama 4 Dokter Gigi 5 Faskes Tk. I milik TNI 6 Faskes Tk. I milik POLRI

Jumlah :

Jumlah 262 84 54 31 16 22

Faskes Tk. I milik TNI 3% Dokter Gigi 7%

Faskes Tk. I milik POLRI 5%

Klinik Pratama 11% Puskesmas 56% Dokter Umum 18%

469


JUMLAH FASKES RUJUKAN TAHUN 2015 No

Tipe Faskes

Jumlah

II. FASKES RUJUKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D RS Swasta RS TNI RS POLRI RS Khusus RS Jiwa Klinik Utama

3 16 2 13 3 1 1 1 2

Jumlah :

RS POLRI 3% RS TNI 7%

Klinik Utama 5% RS Jiwa RS Khusus 2% 2%

RS Kelas B 7%

RS Kelas C 38% RS Swasta 31%

RS Kelas D 5%

42


RASIO KECUKUPAN TEMPAT TIDUR FKRTL s/d Maret 2015

Rasio Ideal = 1 : 1.000 (Rekomendasi : Cukup) www.bpjs-kesehatan.go.id

REALISASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TRIWULAN I 2015

Rawat Jalan Tingkat Pertama Rawat Inap Tingkat Pertama Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Sub Total Promotif Preventif Total

48.975.722.412 4.190.017.870 92.564.755.024 166.147.254.878 311.877.750.184 303.063.300 312.180.813.484

30

500 400


Jumlah Klaim Dibayarkan Triwulan I 2015 No

Tipe Faskes

Jumlah Klaim Dibayar

Jumlah

%

FASKES RUJUKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

500 400

RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D RS Swasta RS TNI RS POLRI RS Khusus RS Jiwa Klinik Utama

3 16 2 13 3 1 1 1 2

1 16 1 13 3 1 1 1 2

Jumlah

42

39

33% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN


PELAKSANAAN P-CARE DAN BRIDGING SISTEM SIM RS No

Tipe Faskes

I. FASKES PRIMER 1 Puskesmas 2 Dokter Umum 3 Klinik Pratama 4 Dokter Gigi 5 Faskes Tk. I milik TNI 6 Faskes Tk. I milik POLRI

Jumlah :

Jumlah 262 84 54 31 16 22

469

P-CARE Sudah Belum 230 77 52 22 9 14 404

32 7 2 9 7 8 65

% Sudah 87,79 91,67 96,30 70,97 56,25 63,64 86,14

Belum 12,21 8,33 3,70 29,03 43,75 36,36 13,86

No

Tipe Faskes

Jumlah

BRDGING SYSTEM Sudah Belum

% Sudah

Belum

II. FASKES RUJUKAN

Kendala : 1. Signal/jaringan internet kurang baik di beberapa daerah sehingga akses ke aplikasi tidak bagus 2. Kesiapan Bridging Komprehensif dengan SIM RS yang dapat disatukan dengan SIM BPJS Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D RS Swasta RS TNI RS POLRI RS Khusus RS Jiwa Balai pengobatan

Jumlah :

3 16 2 13 3 1 1 1 2

42

1 2 5

8

2 14 2 8 3 1 1 1 2 34


33 13 38,5 19,05

66,67 87,50 100 61,5 100 100 100 100 100 80,95

SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA (PAY FOR PERFORMANCE)


LANDASAN HUKUM PERMENKES 59/2014 PERMENKES 71/2013

PERPRES 12/2013

UU 24/2011

PERPRES 111/2013

PERDIR 085/2014 PERMENKES 28/2014

Alur Pelayanan Kesehatan Peserta

Rujuk / Rujuk Balik

FKTP Emergency

FKRTL Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

PERMENKES 59 TAHUN 2014 Pasal 4. Tarif Kapitasi

(1) Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, Indikator Kinerja FKTP dan komitmen pelayanan (3) Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

4 (EMPAT) INDIKATOR KINERJA FKTP INDIKATOR MUTLAK ANGKA KONTAK KOMUNIKASI PESERTA

RASIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK

INDIKATOR PILIHAN ANGKA PERINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN

RASIO PROLANIS BERKUNJUNG KE FKTP

Dari 4 (empat) indikator kinerja FKTP, 1 (satu) atau kedua indikator mutlak/wajib tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sedangkan 2(dua) indikator pilihan memenuhi standar, maka kapitasi FKTP dibayarkan dengan Dari 61.000,(enam) indikator mengurangi senilai Rp. kinerja FKTP, semua

HASIL PENILAIAN Dari 4 (empat) indikator kinerja FKTP, semua indikator memenuhi standar yang telah ditetapkan atau melebihi, kapitasi penuh

indikator memenuhi standar yang telah ditetapkan atau melebihi. Maka kepada FKTP tersebut akan dibayarkan kapitasi penuh sesuai dengan norma kapitasi yang telah disepakati.

HASIL PENILAIAN

Dari 4 (empat) indikator kinerja FKTP, 1 (satu) atau kedua indikator mutlak/wajib tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator pilihan ada yang tidak memenuhi standar, maka kapitasi FKTP dibayarkan dengan mengurangi senilai Rp. 1.500,-

Dari 4 (empat) indikator kinerja FKTP, kedua indikator mutlak/wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator pilihan ada yang tidak memenuhi standar, maka kapitasi FKTP dibayarkan dengan mengurangi senilai Rp. 500,-

UJI COBA SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA • SK Direksi BPJS KESEHATAN Nomor 411 TAHUN 2014 • Daerah Uji Coba : Puskesmas di Kota Padang Puskesmas di Kota Pekanbaru Puskesmas Kota Jambi (sebagai kontrol) • Implementasi : 1 Desember 2014 s/d Mei 2015

HASIL PENILAIAN KINERJA UJI COBA SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA

PROFIL PUSKESMAS PROFIL PUSKESMAS Jumlah Puskesmas Jumlah dokter / Puskesmas

Jambi

Padang 20

Pekanbaru 22

20

Total 62

2,8

2,4

4,2

3,1

40,5

38,5

37,7

38,9

Pengalaman dokter

6,4

9,8

8,8

8,4

Jam praktek / hari

7,0

7,1

7,1

7,0

Jam praktek / minggu

6,0

6,0

6,1

6,0

14.776,4

18.883,1

11.082,5

15.042,0

Usia Dokter

Jumlah Peserta terdaftar / Puskesmas

PERBANDINGAN ANGKA RATE KOMUNIKASI RATE KOMUNIKASI

Jambi

Padang

Pekanbaru

November

50,1

78,95

19,83

Desember Januari

67,9

105,90

91,07

73,9

114,5

115,9

Februari Maret

70,9

149,1

134,1

154,74

149,48

Catatan : Sebelum uji coba Puskesmas tidak tertib mencatat dan melaporkan data kunjungan di Puskesmas dan laporan secara manual

PERBANDINGAN ANGKA RATE KOMUNIKASI 149,1 134,1 105,90 91,00

78,95 67,94

154,74 149,48

115,90 114,5

73,9

70,85

JAN-15

FEB-15

50,1 19,83 NOV-14

DES-14 Jambi

Padang

Pekanbaru

MAR-15

PERBANDINGAN RATIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK RUJUKAN NON SPESIALISTIK

Jambi

Padang

Pekanbaru

November

7,5

10,3

6,3

Desember

4,5

12,2

1,0

15,87

9,91`

1,3

Januari Februari Maret

20,2

10,5

3,8

7,77

3,3

Catatan : Beberapa Puskesmas merujuk dengan diagnosa spesialistik sehingga perlu ditindaklanjuti untuk melihat kesesuaian diagnosa rujukan Puskesmas dengan diagnosa yang seharusnya Contoh : unspecified diabetes mellitus with other specified comp

PERBANDINGAN RATIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK 20,2 15,9 12,12 10,3

9,91

10,5 7,77

7,5 6,3 4,46

NOV-14

1,00

1,30

DES-14

JAN-15

Jambi

Padang

3,8

3,3

FEB-15

MAR-15

Pekanbaru

PERBANDINGAN RATIO PERPINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN PERPINDAHAN KE FKTP LAIN

Jambi

Padang

Pekanbaru

November

-

-

-

Desember

6,5

0,03

0,01

3,12

0,02

0,004

Januari Februari Maret

1,7

0,01

0,003

0,05

0,00

Catatan : Tidak ada data awal perpindahan Peserta ke FKTP lain karena belum dijalankan aplikasi bantu pindah peserta. Alasan perpindahan peserta yang terbanyak karena tidak puas dan sarana tidak memadai di Puskesmas

PERBANDINGAN RATIO PERPINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN 83,5 75,46 63,14

63,54

86,05 78,2

63,2

80,84

59,75 44,74

31,78

36,12

20,09 1,13 NOV-14

DES-14 Jambi

JAN-15 Padang

FEB-15 Pekanbaru

MAR-15

PERBANDINGAN RATIO KUNJUNGAN PROLANIS RATIO KUNJUNGAN PROLANIS

Jambi

Padang

Pekanbaru

November

63,14

20,09

1,13

Desember

63,50

40,00

75,50

Januari

63,15

36,12

83,46

Februari Maret

86,05

44,7

78,2

59,75

80,84

Catatan : Terjadi peningkatan signifikan jumlah club dan peserta terdaftar prolanis. Pekanbaru pada saat awal hanya 8 Puskesmas yang menjalankan prolanis di uji coba sudah menjadi 20 Puskesmas Kondisi revitaslisasi club prolanis di Kota Padang sehingga angka kunjungan menurun (dari 14 club di Desember 2014 menjadi 18 club Januari 2015

PERBANDINGAN RATIO KUNJUNGAN PROLANIS 83,5 75,46 63,14

63,54

86,05 78,2

63,2

80,84

59,75 44,74

31,78

36,12

20,09 1,13 NOV-14

DES-14 Jambi

JAN-15 Padang

FEB-15 Pekanbaru

MAR-15

KESIMPULAN 1. Puskesmas mulai menyadari tertib administrasi dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif 2. Adanya upaya mengendalikan rujukan non spesialistik 3. Meningkatkan aktivitas promotif dan preventif khususnya kegiatan prolanis 4. Timbulnya motivasi untuk memberikan pelayanan berkualitas 5. Terjadi kompetisi yang sehat antara dua Kota uji coba untuk memberikan hasil terbaik 6. Konsekuensi perubahan kapitasi berdampak terhadap peningkatan performa 7. Pembahasan rujukan non spesialistik oleh TKMKB untuk peningkatan mutu pelayanan FKTP

MASALAH DALAM IMPLEMENTASI 1. Belum Semua Badan Usaha (PPU) Mendaftarkan Karyawannya • Perusahaan 1.716 BU Karyawan 54.409 Jiwa • Komposisi karyawan : a. b. c.

1-25 >25 >100

681 BU 792 BU 243 BU

• Registrasi 1.009 BU (59 %), Belum 707 BU (41 %)

2. PMKS (Gepeng & Orang Terlantar)  Tambahan PBI APBN 3. Purifikasi Data


MASALAH DALAM IMPLEMENTASI 4. Evaluasi Peningkatan Prospective Payment Sistem Kapitasi Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Primer (Puskesmas/FKTP) 5. Monitoring & Evaluasi InaCBG (Clinical Guideline, Pathway, Evidence Base, Rekam Medis, Aplikasi/IT, Renumerasi, Ketersediaan Obat, Alat Medis/Bahan Habis Pakai, Aspek Kepatuhan, Indikasi Fraud/Abuse) 6. Komunikasi & Koordinasi 7. Profesionalitas & Peningkatan Kompetensi


REKOMENDASI SOLUSI 1. Pelatihan Petugas Pengawasan & Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan serta Implementasi Wasrik (Sasaran PPU) 2. Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga : • • • • •

KEJATI PROPINSI SUMBAR DISNAKERTRANS SINERGI PETUGAS WASRIK (DISNAKER, BPJS-TK) APINDO BADAN PERIZINAN (direncanakan)

3. Promosi Komunikasi : • • • •

Pertemuan / Sosialisasi / Evaluasi Pemberitahuan : Surat, Email, Advetorial Media Cetak, Media Elektronik KIE: TOMA, TOGA


REKOMENDASI SOLUSI 4. 5. 6. 7.

Koordinasi & Komunikasi Dinsos (Data PMKS) Kewajiban NIK Dalam Setiap Proses Registrasi Intensifikasi Proses Purifikasi Penerapan Pay For Performance (Pembayaran Berbasis Kinerja) Kepada Seluruh Wilayah Se-Sumbar 8. Review Bulanan Proses Klaim, Audit Klaim, Dewan Pertimbangan Medis, Evaluasi Utilization Review Per RS, Evaluasi Tarif Ina CBG, Evaluasi Ketersediaan Formularium RS/ECatalog, FGD Organisasi Profesi 9. Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, Forum Kemitraan, Forum Komunikasi, Workshop/Seminar/Diklat Kompetensi Dokter Umum 10. Profesionalitas & Peningkatan Kompetensi : • • • • • • •

Pelatihan Frontliner Pelatihan Pemasaran Pelatihan Verifikator InaCBG Diklat Kompetensi Lainnya Evaluasi Kompetensi Coaching & Counseling Audit Internal www.bpjs-kesehatan.go.id

Penyesuaian iuran PPU 1. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan Peppres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2. Pasal 16 C ayat 2 Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang dibayarkan mulai 01 Juli 2015 sebesar 5% dari gaji dan upah : a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja b. 1 % (satu persen) dibayar oleh pemberi kerja www.bpjs-kesehatan.go.id

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015. 1.

Setelah menerima formuli DIP yang telah diisi dengan lengkap, BPJS Kesehatan memberikan nomor Virtual Account

2.

Peserta membuat surat pernyataan bersedia melakukan pembayaran pertama melalui Virtual Account paling cepat setelah 14 hari.

3.

Selama 14 hari BPJS Kesehatan melakukan : a. Administrasi Kepesertaan b. Verifikasi data kependudukan c. Penyiapan FKTP dan d. Pembuatan Kartu Peserta

4.

BPJS Kesehatan akan menghubungi calon peserta apabila data yang diperlukan belum lengkap

5.

Setelah proses 14 hari, peserta dapat membayarkan iuran pertama peserta melalui Virtual Account

6.

Apabila telah melakukan iuran pertama, peserta dapat mengambil kartu peserta ke BPJS Kesehatan

7.

Jaminan Pelayanan Kesehatan hanya dapat diberikan apabila peserta telah membayar iuran pertama www.bpjs-kesehatan.go.id

KOMUNIKASI PUBLIK


MEKANISME KEGIATAN INFORMASI PUBLIK Pengelolaan informasi secara baik, konsisten dan bertanggung jawab dilakukan diseluruh satuan kerja di lingkungan BPJS Kesehatan melalui kegiatan yang meliputi

Pengumpulan Informasi

Pengklasifikasian Informasi

Pendokumentasian Informasi

Pelayanan Informasi

Pengumpulan

Informasi

merupakan aktivitas penghimpunan informasi yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yaitu informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Alur Pengumpulan Informasi KOMISI INFORMASI PUSAT

Atasan PPID

PPID Divisi Regional (PPID Pelaksana)

Seluruh Grup/Sesban/ SPI/Pusdiklat (PPID Pelaksana)

Cabang (Petugas Informasi)

Departemen (Petugas Informasi)

Pengklasifikasian Informasi dibagi menjadi dua kelompok atau proses yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 1. Mengelompokkan informasi yang bersifat publik: • Berdasarkan subyek informasi yang sesuai tugas pokok • Fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja: - Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala - Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta - Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

2. Mengelompokkan informasi yang dikecualikan: • Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam UU dan Pasal No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 • Memiliki prinsip ketat, terbatas dan tidak mutlak • Tata cara pengecualian informasi publik dilakukan sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi publik yang dikecualikan • Usulan klasifikasi akses informasi diajukan oleh satuan kerja yang menguasai informasi • Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan melalui rapat pimpinan dan memeperoleh persetujuan dari Atasan PPID

Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja dilingkungan BPJS Kesehatan guna membantu PPID Pelaksana dalam melayani permintaan informasi. Tahapannya meliputi: deskripsi informasi, verifikasi informasi, otentikasi informasi, pemberian kode informasi serta penataan dan penyimpanan informasi.

Pelayanan Informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yang bersifat publik serta yang dikecualikan.

Berikut alur permohonan informasi publik: Maksimalkan 10 Hari Kerja + Perpanjangan 7 Hari Kerja Mengajukan permohonan informasi publik

PEMOHON Dalam waktu 10 (sepuluh) hari harus menanggapi informasi yang diminta

PPID/PPID Pelaksana

Pemberitahuan Tertulis

Penolakan

Pemberian Informasi

1. Informasi dikuasai/tidak 2. Format tersedia 3. Biaya 4. Waktu

Apa Alasan Penolakan

Apakah Informasi sesuai dengan yang dimohon

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik sebagaimana yang dibunyikan pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik adalah sengketa yang diakibatkan dari adanya hambatan pemohon informasi dalam memperoleh informasi publik, baik melalui permohonan informasi publik maupun tanpa permohonan informasi publik.

ORGANISASI PENYELESAIAN Organisasi penyelesaian sengketa informasi BPJS Kesehatan adalah: Kantor Pusat Divisi Regional

: Atasan PPID, PPID, dan Grup Hukum, Regulasi & Kepatuhan : Atasan PPID, PPID Pelaksana dan Departemen Hukum, Komunikasi Publik, Kepatuhan dan Keuangan

KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK DIVRE II Kerjasama dengan media elektronik dan media cetak yang dirangkum kedalam Forum Kemitraan Wartawan, yang meliputi: • TVRI Riau • Riau Televisi • Riau Pos • Pekanbaru Pos • LKBN Antara Riau • Haluan Riau • Metro Riau • Rakyat Riau • Tribun Pekanbaru • Riauterkini.com • Pekanbaru MX

LIPUTAN KEGIATAN MEDIA

Slide Penutup

Terima kasih

Kartu Indonesia Sehat Kalau Gotong royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id

@BPJSKesehatanRI

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Akun Resmi)

bpjskesehatan

BPJS Kesehatan

Perkembangan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Recommend Documents