SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS KESEHATAN FRIDA IMBIRI KEPALA LAYANAN OPERASIONAL MIMIKA
Pengantar Landasan Hukum Kepesertaan & Iuran Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Prov. Papua
Hak, Kewajiban & Sanksi Manfaat Jaminan Kesehatan Koordinasi Manfaat (COB) PT. Askes (Persero)
Pengantar
MENGAPA SETIAP PENDUDUK PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan terus mengalami kenaikan
Pergeseran Pola Penyakit dari infeksi ringan ke penyakit Degeneratif Kronis
Perkembangan teknologi kedokteran semakin maju
Pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris
Sakit berdampak Sosial dan Ekonomi
Sakit Risiko Individu Membayar sendiri Tidak ada kepastian biaya Beban ekonomi keluarga
Risiko Kelompok Mekanisme Asuransi Sosial bersifat WAJIB
Prinsip Gotong Royong
Iuran yang terjangkau Kepastian Biaya (dengan membayar iurannya setiap bulan)
Memperoleh Manfaat yang luas dan berkelanjutan
PERBANDINGAN ASURANSI SOSIAL >< KOMERSIAL URAIAN
ASURANSI SOSIAL
ASURANSI KOMERSIAL
Kepesertaan
Wajib Sanksi
Sukarela
Pengelola/Penyelenggara
Pemerintah : melalui Badan Hukum Publik --> BPJS
Swasta : melalui asuransi swasta
Besaran manfaat (Benefit) Ditentukan UU : dengan cakupan menyeluruh (Komprehensif) Non Profit Oriented
Variatif, tergantung premi Profit
Besaran premi (iuran)
% Bagi Pekerja, Nominal non Pekerja
Nominal, sesuai benefit
Tujuan
Terpenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
Permintaan atas pelayanan kesehatan yang diinginkan
Manfaat (Benefit) bagi Peserta
Manfaat medis sama, kecuali manfaat non medis ->akomodasi
Bervariasi setiap peserta
Subsidi silang
Sehat – Sakit, Risiko Rendah – Risiko Tinggi, Kaya-Miskin
Sehat - Sakit
Landasan Hukum
Sistem Jaminan Sosial Nasional Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102 tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3 UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2 UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas 1. Kemanusiaan 2. Manfaat 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5 Program 9 Prinsip 1. Jaminan Kesehatan
1. Kegotong-royongan 2. Nirlaba 3. Keterbukaan
(BPJS Kesehatan)
4. Kehati-hatian
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
5. Akuntabilitas
3. Jaminan Hari Tua
7. Kepesertaan wajib
4. Jaminan Pensiun
8. Dana amanat
5. Jaminan Kematian
9. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta
(BPJS Ketenagakerjaan)
6. Portabilitas
UU SJSN dan UU BPJS
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA
FASKES
REGULATOR
BPJS KESEHATAN
Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Pasal 14 Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial
2013
Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
2014 - 2019
CAKUPAN SEMESTA 2019
Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA
Kepesertaan & Iuran
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI)
Peserta Jaminan Kesehatan
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Fakir Miskin Orang Tidak Mampu
Pegawai Negeri Sipil
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Anggota TNI / Polri
adalah Setiap orang yang bekerja
Pejabat Negara
pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta Pekerja yang tdk termasuk di atas yang menerima upah
PPU yang ditanggung 5 (lima) orang
Isteri/Suami yang sah dari peserta
Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta
Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
Peserta PPU, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (keluarga tambahan) tambahan 1% dari gaji/upah untuk kerabat dan lainnya : Kakak, Adik, Paman, Bibi, Ass. Rumah Tangga, Driver dll Iurannya Nominal
PHK dan Cacat Total Tetap Peserta PPU
PHK/Cacat Total Tetap Tidak bekerja kembali dan tidak mampu bayar iuran (6 bulan)
PBI
Bekerja kembali (6 bulan)
Perpanjang status kepesertaan dan bayar iuran
Notaris/pengacara/LSM dsb
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah : Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri
Dokter Praktek swasta/bidan swasta/mantri dsb
Pedagang/Penyedia jasa dsb Petani/peternak /Nelayan dsb Asosiasi Pedagang Kaki lima/warteg/RM. Padang, dsb
Pekerja Mandiri Lainnya
Investor Pemberi Kerja
Bukan Pekerja (BP)
Penerima Pensiun Veteran Perintis Kemerdekaan Bukan Pekerja yg tidak termasuk kriteria diatas
Pentahapan Kepesertaan
Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014
• PBI (Jamkesmas) • TNI/POLRI dan Pensiunan • PNS & Pensiunan • JPK JAMSOSTEK
Tahap Selanjutnya
Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019
20
Pentahapan Kepesertaan Pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, bagi : Pemberi Kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil; paling lambat 1 Januari 2015 Pemberi Kerja usaha mikro; paling lambat tanggal 1 Januari 2016
Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja; paling lambat tanggal 1 Januari 2019 21
Iuran
Pemerintah 3% APBN 5% Pegawai 2%
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
Pemberi Kerja 4% Non APBN 4,5%*
Pekerja 0,5%
* Per 1 Juli 2015, iuran berubah menjadi 5%, dimana 4% ditanggung Pemberi Kerja 1% ditanggung Pekerja
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)& Bukan Pekerja (BP)
Dibayar Sendiri oleh peserta yg. bersangkutan
Kelas 1 Rp.59.500,-/jiwa/bln Kelas 2 Rp.42.500,-/jiwa/bln Kelas 3 Rp. 25.500,-/jiwa/bln
GAJI, IURAN DAN HAK KELAS RAWAT s/d 1,5 x PTKP (K/1)
> 1,5 x sd 2 x PTPKP (K/1)
Rp. 42.525.000/th
Rp. 56.700.000/th
Rp. 3.543.750/bln
Rp.4.725.000/bl
KELAS II
KELAS I
Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 16C, D & E 1. PTKP K1 untuk 1 Tahun adalah Rp 28.350.000,2. Iuran = 4,5% X Gaji/Upah Pokok + Tunjangan Tetap ( 4% dari Pemberi Kerja dan 0,5% dari Pekerja) Pada 1 Juli 2015 menjadi 5% ( 4% dari Pemberi Kerja 1% dari Pekerja) 3. Gaji/Upah maksimal sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 X PTKP (K/1) Rp. 4.725.000.-X 4,5% iurannya : Rp.212.625,- untuk 5 (lima) anggota keluarga
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (KOLEKTIF)
Peserta Didaftarkan oleh BU/ Badan Hukum Lainnya
- Mengisi Form Registrasi BU/ Badan Hukum Lainnya - Form Data Migrasi Karyawan
- Form Registrasi BU/ Badan Hukum Lainnya Dan Form Data Migrasi Karyawan diserahkan ke KC/ KLOK BPJS - Muncul Virtual Account Bu/ Badan Hukum Lainnya untuk pembayaran iuran ke Bank : BRI, Mandiri, BNI
Peserta Pekerja Penerima Upah yang belum didaftarkan oleh Pemberi kerjanya dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan secara perorangan
24
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH/ BUKAN PEKERJA Cetak Kartu -
Peserta mendaftarkan secara perorangan/ komunitas/ kelompok ke Kantor Cabang, KLOK
- Mengisi Daftar isian Peserta - Identitas diri (KTP,KK) pas Foto - Mendapatkan nomor Virtual Account secara perorarngan
- Virtual Account Perorangan Membayar Iuran ke Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI
PENDAFTARAN BISA DILAKUKAN DI : - BANK BNI, BRI & MANDIRI YANG TELAH MEMBUKA LOKET LAYANAN PENDAFTARAN & - WEBSITE : www.bpjs-kesehatan.go.id 25
CONTOH KARTU
Untuk peserta individu nomor kartu digunakan sebagai nomor virtual account nomor virtual account terdiri dari 16 digit Digit 1-5 : Kode Bank (88888 = Bank BNI & BRI, 89888 = Bank Mandiri) Digit ke 6 : 0 – 8 sesuai urutan peserta Digit ke 7 - 16 sesuai urutan peserta : 10 Digit terakhir nomor kartu
-
SMS GATEWAY 08113699977
Bagi Peserta Untuk mengetahui Faskes Tingkat I Peserta terdaftar; Keabsahan dari Peserta - Bagi Faskes Validasi bahwa Peserta benar terdaftar pada Faskes tersebut - N0 KARTU NOKA <SPASI> NOMOR KARTU KIRIM KE 08113699977 - NIP NIP <SPASI) NOMOR NIP KIRIM KE 08113699977 - NIK NIK <SPASI> NOMOR NIK KIRIM KE 08113699977
CONTOH : NOKA 0001226440438 JAWABAN SMS HARTANTYO SASUKE JK : P ; PISA : PESERTA Tgl Lahir : 12/09/1971 Kelas Rawat : Kelas 1 Terdaftar di : KLINIK CEMPAKA
Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Papua
Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Propinsi Papua KABUPATEN/KOTA KAB. JAYAPURA KAB. JAYAWIJAYA KAB. KEROM KAB. LANNY JAYA KAB. MAMBERAMO TENGAH KAB. MIMIKA KAB. NDUGA KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. PUNCAK KAB. PUNCAK JAYA KAB. SARMI KAB. TOLIKARA KAB. YAHUKIMO KAB. YALIMO KOTA JAYAPURA KAB. BIAK NUMFOR KAB. DEIYAI KAB. DOGIYAI KAB. INTAN JAYA KAB. MEMBRAMO RAYA KAB. NABIRE KAB. PANIAI KAB. SUPIORI KAB. WAROPEN KAB. YAPEN KAB. ASMAT KAB. BOUVEN DIGUL KAB. MAPI KAB. MERAUKE GRAND TOTAL
DUKCAPIL 2013
ASKES SOSIAL
TNI
POLRI
PBI APBN
257.602 158.642 301.283 411.398 57.736 35.249 202.153 103.467 307.068 223.906 40.991 82.284 109.763 103.289 148.823 105.564 137.662 107.604 30.198 161.343 20.028 33.272 107.914 87.470 43.262 218.884 100.009 100.076 50.807
11.915 10.287 3.933 860 1.513 8.471 474 1.978 549 2.981 1.938 1.605 2.590 337 51.622 20.168 411 693 528 398 14.286 3.618 1.164 2.705 10.878 4.333 3.031 3.305 22.477
5.445 2.063 3 3.332 1 313 12 2 1 14.342 4.268 1 1 3.422 3 1.053 2 346 6 6.349
4.176 1.519 890 1 2.328 6 4 268 1 77 3.485 1.324 1.477 584 49 206 706 343 613 397 1.715
111.941 196.085 48.536 148.522 37.377 181.999 79.053 65.434 93.217 101.148 31.315 114.411 164.512 50.763 256.698 126.776 62.119 84.230 40.490 19.334 129.893 153.432 15.900 24.639 82.951 76.577 55.784 81.658 195.716
3.847.747
189.048
40.965
20.169
2.830.510
Ket: Data Peserta BPJS Kesehatan Per 31 Mei 2014 Data Jumlah Penduduk berdasarkan data Kependudukan & Catatan Sipil 2013
PBI APBD
BU
-
-
PEKERJA MANDIRI
JUMLAH
1.136 49 88 4.730 6 9 3 29 13.164 670 174 1 1 163 13 14 4 2.220
567 125 112 2.722 5 28 1 39 5.042 1.299 1 692 1 18 2 74 30 125 54 3.422
135.180 210.128 53.562 149.383 38.890 203.582 79.527 67.430 93.770 104.719 33.296 116.020 167.247 51.101 344.353 154.505 62.530 84.925 41.018 19.733 149.944 157.639 17.131 27.553 95.825 81.298 59.913 85.424 231.899
22.474
14.359
3.117.525
Data Jumlah Badan Usaha Eks Jamsostek yg dialihkan ke BPJS Kesehatan
No
PROPINSI
Jumlah Badan Usaha Eks Jamsostek yang dialihkan ke BPJS Kesehatan BU
Peserta
Sudah Registrasi
Jml BU
Jml Peserta
% Persentase Registrasi ke BPJS Kesehatan
Jml BU
Jml Peserta
1
PAPUA
801
26.879
423
16.256
53%
60%
2
PAPUA BARAT
641
31.913
531
9.746
83%
31%
1.442
58.792
954
26.002
66%
44%
Total Divre XII
Data Jumlah Badan Usaha Swasta Non Jamsostek
NO
PROPINSI
BADAN USAHA SWASTA NON JAMSOSTEK BU REGISTRASI
JUMLAH PESERTA
1
PAPUA
67
2.801
2
PAPUA BARAT
25
1.043
92
3.844
JUMLAH DIVRE XII
Hak & Kewajiban
HAK :
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI Mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan
Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan
Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI KEWAJIBAN : Pemberi Kerja untuk Pekerja Penerima Upah :
Mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarga secara lengkap dan benar Melakukan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 Catatan : Apabila tgl 10 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI SANKSI bagi Pemberi Kerja, tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi : Perizinan terkait usaha
Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
Izin Mendirkan Bangunan (IMB)
Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
PP. 86 Tahun 2013
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI SANKSI tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi :
Surat Ijin Mengemudi (SIM)
Sertifikat tanah
Paspor
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Izin Mendirkan Bangunan (IMB)
PP. 86 Tahun 2013
Manfaat Jaminan Kesehatan
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan
1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:
• 1. Administrasi pelayanan; • 2. Pelayanan promotif dan preventif; • 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; • 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; • 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; • 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; • 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan • 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan rujukan di Rawat Jalan tingkat lanjutan (Poli spesialis RS) dan Rawat inap di Rumah Sakit, meliputi pelayanan :
Administrasi pelayanan; 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis & subspesialis; 3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6. Rehabilitasi medis; 7. Pelayanan darah; 8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan 9. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan. 10. Perawatan inap non intensif; dan 11. Perawatan inap di ruang intensif. Pelayanan Kesehatan lain yang di tetapkan oleh Menteri 1.
Penetapan Kelas Perawatan I
III
II
•
PBPU & BP : Kelas 1 Rp. 59.500,-
•
PBPU & BP : Kelas 2 Rp. 42.500,-
•
PPU : Gaji/upah Lebih dari 1,5 X PTKP-K1
•
PPU : Gaji/upah sd. 1,5 X PTKP-K1
•
PBPU & BP : Kelas 3 Rp. 25.500,-
Naik Kelas Menjadi Tanggungan Peserta / Asuransi tambahan sesuai COB
Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Faskes Primer dokkel, klinik, Puskesmas
Rujuk / Rujuk Balik Rujukan Sesuai Indikasi Medis
Rumah Sakit Kondisi Gawat Darurat
Klaim
Kantor BPJS Kesehatan
yang kerjasama dg BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan
ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)
Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan
Pelkes Tingkat Pertama
BPJS KESEHATAN
Perpres 12 Th. 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 24, 27, 28
Prinsip COB BPJS Kesehatan 1. Koordinasi manfaat diberlakukan apabila Peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2. Koordinasi Manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya. 3. Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya
Koordinasi Manfaat FASKES KERJASAMA BPJS KESEHATAN
FASKES TIDAK KERJASAMA BPJS KESEHATAN
• Mengikuti sistem rujukan berjenjang • Menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Asuransi Tambahan/Badan Penjamin lain • COB hanya bila naik kelas • RJTL Poli Eksekutif • RAWAT INAP : • Ada daftar Rumah Sakit yang diajukan untuk disepakati dengan BPJS Kesehatan • COB diberlakukan baik Peserta sesuai hak maupun naik kelas • Biaya pelayanan dibayar terlebih dahulu oleh Asuransi Tambahan/Badan Penjamin lain • Penggantian menggunakan tarif RS maksimal tipe C • Pelayanan RJTL Tidak ditanggung
1. PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia
2. PT Asuransi Sinar Mas
Asuransi Tambahan yg Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
3. PT Asuransi Tugu Mandiri
4. PT Asuransi Mitra Maparta Tbk
5. PT Asuransi Axa Mandiri Finansial Service
6. PT Asuransi Axa Finansial Indonesia
7. PT Lippo General Insurance Tbk
TERIMA KASIH
