IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP Oleh : DONI SETIAWAN NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administtrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 e-mail :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) belum terlaksana dengan efektif. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai Kakap yang antara lain, Kurangnya Sosialisasi program JKN yang belum tuntas dalam hal pembayaran, pelayanan dan serta kepesertaan JKN, Kesulitan dalam penarikan iuran, dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai untuk daerah terpencil. Dengan metode penelitian Kualitatif diharapkan bias menjelaskan segala tujuan dan hasil penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain : yang pertama, kurangnya komunikasi berupa kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai program JKN sangat minim sekali. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas di dalam implementasi program JKN dirasakan sangat mempengaruhi didalam implementasi program JKN di Kecamatan Sungai Kakap. Ketiga, sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung di dalam implementasi program JKN menyebabkan program JKN di Kecamatana Sungai Kakap tidak berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi program JKN membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat secara konsisten. Dan juga mengenai menginformasikan prosedur program Jaminan Kesehatan Nasional secara jelas sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai program Jaminan kesehatan Nasional Kata-kata Kunci : Implementasi, Progam Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM (JKN) IN THE DISTRICT OF THE KAKAP RIVER Abstract This research intended to describe and analyze the factors that cause the implementation of national health insurance program has not been implemented effectively. As for teh thesis is appointed based on the problems that occurred in the implementation of the national health insurance program, among others, his lack of socialization program JKN, unfinished in terms of payment, service and as well as membership JKN, difficulties in dues, and service facilities are inadequate for the area isolated. With qualitative research methods is expected to explain all the objectives and results of this research. The conclusion of this study is less the maximum implementation of the national health insurance program is influenced by several factors. These factors, among others. The first factor, the lack of communication in the form of less holding of socialization that causes the public’s understanding of the program JKN very minimal. Second, resource factors in this case the lack of adequate facilities in the implementation of the program JKN perceived influence in the implementation of the program JKN in the district kakap river. The third attitude perceived implementor very less optimally, fourth, bureaucratic structures involving multiple parties causing JKN program implementation requires a long time in the implementation process. Increase staff resources and facilities of natonal health insurance program to the
1 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
community consistently. And also regarding the procedure to inform the national health insurance program must be clearly so that people know and understand about the national health insurance program Keywords :
Implementation, policy program, national health insurance, communication, resource, disposition, bureaucratic structures organization.
Persoalan kesehatan ini merupakan
A. PENDAHULUAN
tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan Perkembangan Kesehatan adalah
Undang-Undang
Dasar
1945
yang
hak dasar setiap orang, dan semua warga
menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak
negara berhak mendapatkan pelayanan
fundamental setiap warga Negara, oleh
kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan
karena itu setiap warga Negara berhak
bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat,
mendapatkan
khususnya yang miskin dan tidak mampu,
kesehatannya
adalah tanggung jawab pemerintah pusat
maupun kesehatan rohani. Dalam pasal 28
dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan,
H dan Undang-undang nomor 23/1992
Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa
tentang
Negara mengembangkan Sistem Jaminan
setiap individu, keluarga dan masyarakat
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
berhak memperoleh perlindungan terhadap
Pemerintah
1945
kesehatannya dan negara bertanggung
tersebut dengan mengeluarkan UU No 40
jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
sehat
Nasional
masyarakat miskin dan tidak mampu.
menjalankan
(SJSN)
untuk
UUD
memberikan
perlindungan baik
kesehatan
terhadap
kesehatan
menetapkan
penduduknya
jasmani
bahwa
termasuk
bagi
jaminan sosial menyeluruh bagi setiap
Kenyataan yang terjadi, derajat
orang dalam rangka memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat miskin masih rendah
dasar
menuju
ini disebabkan oleh sulitnya akses terhadap
terwujudnya masyarakat Indonesia yang
pelayanan kesehatan.Hal ini dipengaruhi
sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU
oleh berbagai faktor seperti tidak adanya
No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga
kemampuan secara ekonomi dikarenakan
ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai
biaya kesehatan yang memang mahal.
hak yang sama dalam memperoleh akses
Peningkatan
atas sumber daya di bidang kesehatan dan
diakibatkan oleh beberapa hal seperti
memperoleh pelayanan kesehatan yang
perubahan pola penyakit, perkembangan
aman, bermutu, dan terjangkau.
teknologi
hidup
yang
layak
biaya
kesehatan
kesehatan
dan
yang
kedokteran, 2
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
kondisi
geografis
untuk
Seiring dengan dimulainya JKN per 1
menjangkau sarana kesehatan. Derajat
Januari 2014, semua program jaminan
kesehatan yang rendah mempengaruhi
kesehatan
terhadap rendahnya produktifitas kerja
pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK
yang
Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas),
pada
yang
akhirnya
sulit
menjadi
beban
masyarakat dan pemerintah.
diintegrasikan
Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan
Nasional
yang
(JKN)
yang
ke
telah
dalam
dilaksanakan
satu
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan
merupakan bentuk komitmen pemerintah
program
terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan
bertanggungjawab
masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum
iuran JKN bagi fakir miskin dan orang
JKN, pemerintah telah berupaya merintis
yang tidak mampu yang terdaftar sebagai
beberapa bentuk jaminan sosial di bidang
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi
Jamkesmas, untuk
pemerintah membayarkan
Kendala-kendala
dalam
pegawai negeri sipil (PNS), penerima
pelaksanaan JKN ini muncul karena
pensiun
Jaminan
program ini diluncurkan tanpa adanya
Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek
perencanaan yang matang baik dari faktor
bagi pegawai BUMN dan swasta, serta
pembiayaan atau dari sosialisasi sehingga
Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri.
masih banyak masalah yang terjadi mulai
Untuk
tidak
dari registrasi peserta, sistem pembiayaan
mampu, sejak tahun 2005 Kementerian
dan pembayaran kesehatan yang dianggap
Kesehatan telah melaksanakan program
membingungkan masyarakat yang selama
jaminan kesehatan sosial, yang awalnya
ini sudah terlayani dengan sistem Askes,
dikenal dengan nama program Jaminan
Jamsostek, Jamkesmas, sampai dengan
Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat
permasalahan pada pelayanan operasional
Miskin (JPKMM), atau lebih populer
di fasilitas kesehatan. Ini dinyatakan oleh
dengan nama program Asuransi Kesehatan
pak Abdul selaku warga Desa Sungai
Bagi Masyarakat Miskin (ASKESKIN).
Kakap
Kemudian
Berbagai masalah terkait JKN tersebut
dan
masyarakat
sejak
veteran,
miskin
tahun
dan
2008
sampai
Kecamatan
terletak
Sungai
pada
Kakap
sistem
.
dengan tahun 2013, program ini berubah
disinyalir
yang
nama menjadi program Jaminan Kesehatan
dianggap belum dipersiapkan dengan baik
Masyarakat (Jamkesmas).
yaitu terkait dengan sistem sosialisasi, sistem registrasi, sistem rujukan dan sistem 3
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
pembiayaan JKN sehingga berpengaruh
jaminan kesehatan nasional secara layak
pada kualitas pelayanan kesehatan yang
karena minimnya dana yang disalurkan
diberikan tenaga kesehatan. Sistem yang
ketempat
diberikan oleh pihak Kecamatan Sungai
geografi, minimnya ketersediaan sarana
Kakap dalam sosialisasi dan juga dalam
dan prasarana serta kualitas pelayanan
registrasi
mencapai
kesehatan yang rendah dikarenakan di
maksimal dikarenakan hanya dilaksanakan
daerah kecamatan Sungai Kakap masih
hanya sekitar 6 bulan saja, terhitung dari
banyak terdapat dusun-dusun atau desa-
bulan mei sampai oktober, ini berdasarkan
desa yang terpencil bahkan beberapa
pengamatan.
wilayah harus menggunakan speedboat
peserta
belum
Melihat fakta yang terjadi
tersebut,
terkendala
dilapangan sampai saat ini, sepertinya
atau sampan
harapan untuk memberikan kesejahteraan
kecamatan Sungai Kakap hanya untuk
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia
sekedar mendaftar menjadi anggota JKN.
semakin jauh dari angan-angan apabila
masyarakat miskin yang menerima atau
permasalahan-permasalahan tersebut tidak
mendaftar JKN di Kecamatan Sungai
segera diatasi dengan baik dan diprediksi
Kakap
dapat
berjumlah
memicu
munculnya
berbagai
untuk
pada
mencapai
faktor
tahun
2014
29.474
jiwa.
kantor
sementara Sementara
masalah baru seperti banyak fasilitas
masyarakat miskin yang belum menerima
pelayanan
memilih
atau terdaftar dalam JKN di Sungai Kakap
mengundurkan diri dari keikutsertaannya
sampai akhir tahun 2014 mencapai 34.363
dalam program JKN ini dan adanya
jiwa. Dengan demikian ini dapat dikatakan
penurunan
yang
bahwa program JKN ini belum sepenuhnya
diberikan oleh tenaga kesehatan sehingga
mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini
berdampak pada penurunan kepuasaan dan
dikarenakan di Kecamatan Sungai Kakap
keselamatan pasien. Permasalahan lain
khususnya
yang diprediksi dan diperkirakan dapat
menjalankan program tersebut mengingat
terjadi yaitu JKN tidak dapat menjangkau
masih
keseluruh
mereka
kesehatan
kualitas
lapisan
yang
pelayanan
masyarakat
karena
tidak
banyak hadapi
sepenuhnya
persoalan yang
sistem
yang
dimana
JKN
bisa
harus seperti
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
sosialisasi
distribusi penduduk yang tidak merata. Hal
pembayaran,
ini menimbulkan kekhawatiran bahwa
kepesertaan
masyarakat yang tinggal di daerah desa
kesehatan yang kurang memadai dan
atau terpencil tidak dapat memperoleh
persebarannya kurang merata khususnya
pelayanan JKN,
fasilitas
dalam dan
hal serta
pelayanan
4 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
bagi daerah terpencil dan kepulauan
meraih
dengan tingkat utilitasi yang rendah akibat
program-program.Implementasi pada sisi
kondisi geografis dan tidak memadainya
yang lain merupakan fenomena yang
fasilitas kesehatan pada daerah tersebut,
komplek yang mungkin dapat dipahami
Untuk pekerja sektor informal nantinya
sebagai suatu proses, suatu keluaran
akan mengalami kesulitan dalam penarikan
(output) maupun sebagai suatau dampak
iurannya setiap bulan karena pada sektor
(outcome).Suatu kebijakan tidak akan
tersebut belum ada badan atau lembaga
berjalan
yang menaungi sehingga akan menyulitkan
diimplemntasikan
dalam
karena itu, perlu kiranyan untuk kita
penarikan
disektor
informal
tersebut.
ketahui
Untuk
mencapai
tujuan
yang
diinginkan dalam program JKN ini maka pelayanan itu harus memenuhi berbagai syarat
sebagai
tujuan-tujuan
dengan
lebih
kebijakan
baik
apabila
terlebih
dahulu
atau
tidak
dahulu.Oleh
makna
atau
pengertian implementasi itu sendiri. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa :
berikut
dapat
“implementasi adalah apa yang terjadi
dapat
dipikul
setelah undang-undang ditetapkan yang
biayanya (affordable), mudah diterapkan
memberikan otoritas program, kebijakn,
(Afficable), wajar (appropriate), bermutu
keuntungan (benefit), atau suatu jenis
(quality), efisien (efficient).
keluaran
dijangkau(accessible),
yang
nyata
(tangible
output).Istilah implementasi menunjuk B. Kerangka Teori dan Metodologi
pada sejumlah kegiatan yang mengikuti
1.
pernyataan dan maksud tentang tujuan-
Implementasi kebijakan Secara
dapat
etimologis
dimaksudkan
aktivitas
yang
penyelesaian penggunaan
sebagai berkaitan
suatu sarana
memeperoleh
implementasi suatau
diinginkan oleh para pejabat pemerintah
dengan
implementasi
pekerjaan
dengan
tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh
(alat)
untuk
berbagai aktor, khususnya para birokrat,
hasil.Implementasi
yang dimaksudkan untuk membuat
dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan
tujuan program dan hasil-hasil yang
undang-undang
dimana
mencakup
tindakan-
program berjalan.” Lebih
jauh
menurut
mereka,
berbagai aktor, organisasi, prosedur , dan
implementasi mencakup banyak macam
teknik
untuk
kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk
yang ditugasi oleh undang-undang dengan
bekerja
bersama-sama
5 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
tanggung jawab menjalnak program harus
system,” dimana sarana-sarana tertentu
mendapatkan
dirancang dan dijalankan dengan harapan
sumber-sumber
yang
dibutuhkan agar implementasi berjalan
sampai
dengan lancer.Sumber-sumber ini meliputi
diinginkan. Dengan demikian, kebijakan
personil, peralatan, lahan tanah, bahan-
publik secara luas mencakup tentang
bahan mentah, dan diatas semuanya berupa
tujuan,
uang.
diterjemahkan ke dalam program-program
Kedua,
badan-badan
pelaksana
pada
tujuan-tujuan
sasaran,
sarana
tindakan
menjadi arahan-arahan konkret, regulasi,
mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan
serta
dalam kebijakan.
dan
desain
program.Ketiga, badan-badan pelaksana harus
mengorganisasikan
kegiatan-
dimaksudkan
yang
mengembangkan bahasa anggaran dasar
rencana-rencana
yang
dan
yang
untuk
Setelah dibuat suatu kebijakan, tahap selanjutnya yang sangat krusial adalah
kegiatan mereka dengan menciptakana
tahap
unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk
didasarkan bahwa suatu kebijakn atau
mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-
program haruslah diimplementasikan agar
badan pelaksana memberikan keuntungan
mempunyai dampak yang sesuai dengan
atau pembatasan kepada para pelanggan
yang diinginkan.
atau kelompok-kelompok target. Mereka juga
memberikan
pelayanan
atau
implementasi
kebijakan.Hal
ini
Menurut Van meter dan Van Horn (dalam
Agustino,
2006:139)
pembayaran atau batasan-batasan tentang
mendefinisikan implementasi kebijakan
kegiatan
bisa
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
dipandang sebagai wujud dari keluaran
baik oleh individu-individu atau pejabat-
yang nyata dari suatu program.
pejabat
ataupun
Sementara
lainnya
itu,
yang
Grindle
(dalam
atau
kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan
Winarno, 2007:146) juga memberikan
pada
pandangannya
implementasi
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
dengan mengatakan bahwa secara umum,
Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier
tentang
tercapainya
tujuan-tujuan
implementasi adalah membentuk suatu
(dalam
kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan
mendefinisikan implementasi kebijakan
kebijakan
sebagai
bisa
direalisasikan
sebagai
dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Agustino,
yang
“Pelaksanaan
2006:139)
keputuasn
Oleh karena itu, tugas implementasi
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
mencakup terbentuknya “a policy delivery
bentuk undang-undang, namun dapat 6
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
pula berbentuk perintah-perintah atau
Hal ini tak jauh berbeda dengan apa
keputusan-keputusan eksekutif yang
yang diutarakan oleh Grindle (1980)
penting
(dalam
atau
keputusan
peradilan.Lazimnya,
badan
keputusan
Agustino,
berikut:
2006:139)
Pengukuran
sebagai
keberhasilan
tersebut mengidentifikasikan masalah
Implementasi dapat dilihat dari prosesnya,
yang
dengan
ingin
diatasi,
menyebutkan
mempertanyakan
apakah
secara tegas tujuan atau sasaran yang
pelaksanaan program sesuai dengan yang
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
telah ditentukan yaitu melihat pada action
menstrukturkan atau mengatur proses
program dari individual proyek dan apakah
implementasinya.”
tujuan program tersebut tercapai.
Dari definisi di atas tersebut dapat
Menurut
Edwards
2007:174-202)
III
(dalam
diketahui bahwa implementasi kebijakan
Winarno,
Implementasi
menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya
kebijakan adalah sebagai berikut :
tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya
“Tahap pembuatan kebijakan antara
aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
pembentukan
(3) adanya hasil kegiatan.
konsekuensi-konsekuensi
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa
implementasi
bagi
kebijakan
dan
kebijakan
masyarakat
yang
dipengaruhinya.Jika suatu kebijakan
merupakan suatu proses yang dinamis,
tidak
dimana pelaksana kebijakan melakukan
mengurangi
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga
merupakan sasaran dari kebijakan,
pada akhirnya akan mendapatkan hasil
maka kebijakan itu mungkin akan
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran
mengalami
kebijakn itu sendiri. Hal ini sesuai pula
kebijakan
dengan apa yang diungkapkan oleh Lester
dengan sangat baik.Sementara itu,
dan Stewart Jr. (dalam agustino, 2006:139)
suatu
dimana
mungkin
mereka
katakan
bahwa
tepat
atau
tidak
masalah
kegagalan itu
kebijakan juga
dapat yang
sekalipun
diimplementasikan
yang akan
cemerlang mengalami
implementasi sebagai suatu proses dan
kegagalan jika kebijakan tersebut
suatu hasil (output). Keberhasilan suatu
kurang diimplementasikan dengan
implementasi kebijakan dapat diukur atau
baik oleh para pelaksana kebijakan.”
dilihat dari proses dan pencapaian tujuan
Menurut Nugroho (dalam Angreni,
hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau
2012:14) bahwa implementasi kebijakan
tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 7
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
kebijakan
dapat
mencapai
tujuannya.
2.
Kerangka Pikir Bagan Kerangka Pikir
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk
program
atau
1. Kurang nya kegiatan sosialisasi program JKN yang belum tuntas dan juga belum jelas dalam akses kepesertaan, dan akses pelayananan 2. Kesulitan dalam penarikan iuran JKN untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal dan terutama untuk masyarakat miskin 3. Tidak penjelasan mendetail tentang Fasilitas pelayanan yang kurang memadai yang dikarenakan keadaan geografis.
melalui
formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan
Nugroho
merupakan
dua
pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan program
dan
formulasi
dalm
pilihan
bentuk
kedua
kebijakan.Dari
melalui beberapa
Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai Kakap
Undang-Undang No 40 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program JKN yang belum
Teori kebijakan George Edward III : 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Organisasi
pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan
tahapan
sangat
yang
merupakan
penting
dalam
efektif
keseluruhan struktur kebijakan, karena Hasil untuk mencapai keberhasilan Implementeasi program JKN di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan struktur kebijakan, karena
melalui
kebijakan
secara
dipengaruhi tidaknya
prosedur
ini
proses
keseluruhan
dapat
tingkat
pencapaian
keberhasilan tujuan.
Hal
atau ini
dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2006:140) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan
mungkin
jauh
lebih
penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakankebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi
dalam
arsip
kalau
diimplementasikan.
3.
tidak
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan
oleh
peneliti
menggunakan
penelitian
deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau
menggambarkan
dan
menginter-
prestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan
yang
berkembang,
ada,
proses
pendapat yang
yang sedang
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi,
8 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
atau
kecenderungan
yang
sedang
C. Hasil Pembahasan
berlangsung. Subyek
penelitian
adalah
Dari
pemahaman
Implementasi
implemetor yaitu pejabat yang terkait pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Program JKN, yaitu Sekretaris Camat
(JKN)
Kecamatan
Sungai
Kepala
implementasi kebijakan Program Jaminan
puskesmas
kecamatan
Kakap,
Kesehatan
Kakap, Sungai
diatas
dapat
terlihat
Nasional
bahwa
khusunya
di
Pengelola program Jaminan Kesehatan
Kecamatan Sungai Kakap kurang berhasil
Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai
diimplementasikan.
kakap,
Pengambilan
subyek
ini
Dengan melihat pernyataan tersebut di
menggunakan teknik purposive sampling,
atas
yaitu teknik pengambilan sumber data
implementasi kebijakan program Jaminan
dengan
Kesehatan Naisonal masih belum berjalan
pertimbangan
tertentu.
telah
membuktikan
Pertimbangan ini berdasarkan pengamatan
dengan
bahwa orang tersebut dianggap paling tahu
pertanyaan tersebut pada pembahasan ini
tentang apa yang diharapkan. Sedangkan
penulis akan menganailisis Faktor-faktor
objek penelitian adalah tentang kebijakan
yang menghambat implementasi Program
pemerintah dalam mengimplementasikan
Jaminan Kesehatan Nasional
program Jaminan Kesehatan Nasional
Kecamatan Sungai Kakap yang belum
kepada masyarakat di Kecamatan Sungai
efektif.
Kakap Kabupaten KubuRaya. Teknik digunakan
pengumpulan peneliti
efektif.
Untuk
bahwa
menjawab
(JKN) di
Implementasi kebijakan merupkana data
dalam
yang
proses kegiatan yang diarahkan untuk
upaya
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
memperoleh data adalah dengan observasi,
dalam
wawancara, dan dokumentasi. Selain itu,
kebijakan lebih menekankan pada tataran
aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3
pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah
tahap yaitu meringkas data (data reduction
ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan
),
dan
suatu kebijakan publik sangat ditentukan
menyimpulkan (verification). Sedangkan
oleh bagaimana kebijakan public tersebut
untuk
diimplementasikan.
memaparkan
(data
mendapatkan
display),
validitasnya
menggunakan teknik triangulasi.
suatu
Kebijakan
kebijakan.
publik
Implementasi
akan
dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat apabila aparat pelaksananya mempunyai 9 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
kemampuan
memahami
tuntutan
tujuan perlu dikomunikasikan sehingga
masyarakat, tidak kaku dalam memahami
implementor
prosedur
ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
dan
aturan-aturan
formal,
mengedepankan kepentingan masyarakat, peka
terhadap
ketidakadilan
dan
mengetahui
Komunikasi merupakan
secara
dalam
suatu
proses
tepat
organisasi yang
amat
ketidakpuasan masyarakat, dan dalam
kompleks dan rumit. Seseorang bisa
setiap langkah dan tindakannya berusaha
menahannya hanya untuk kepentingan
melakukan
tertetnu,
atau
menyebarluaskannya.Berdasarkan
hasil
penyesuaian
terhadap
perkembangan kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor disinyalir memiliki
penelitian, dalam proses implementasi
peran penting dalam keberhasilan proses
program Jaminan Kesehatan Nasional di
implementasi program Jaminan Kesehatan
Kecamatan Sungai Kakap, pelaksanaan
Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai
sosialisasi program Jaminan Kesehatan
Kakap. Berdasarkan model implementasi
Nasional (JKN) jarang dilakukan dan juga
yang dikemukakan oleh Edward
III,
hanya dilakukan dalam jangak waktu 5-6
peneliti akan membalas empat variabel
bulan saja dan dilakukan tidak secara
dikaitkan dengan hasil penelitian yang
tuntas setidaknya masih harus dilakukan
didapatkan selama dilapangan.
mengingat banyak masrakat Kecamatan
Faktor pertama yang berpengaruh menurut Edward
Sungai
Kakap
yang
letak
wilayah
III adalah faktor
geografisnya jauh dari pusat kecamatan
komunikasi. Komunikasi dalam hal ini
sungai kakap. Itu yang mem buat sebagian
diartikan sebagai proses penyampaian
besar penduduk kecamatan Sungai Kakap
informasi kebijakan
kepada pelaksana
belum mengerti tentang sistem kepesertaan
kelompok
dan juga sistem pembayaran program
sasaran.Implementasi akan berjalan efektif
Jaminan Kesehatan Nasional. Dari hasil
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
penelitian mengenai faktor komunikasi
kebijakan dipahami oleh individu-individu
pada
yang
dalam
Kesehatan Nasional di Kecamatan Sungai
penncapaian tujuan kebijakan. Kejelasan
Kakap, diketahui bahwa dalam proses
ukuran dari tujuan kebijakan dengan
implementasi kebijakan Program Jaminan
demikian perlu dikomunikasikan secara
Kesehatan Nasional di kecamatan Sungai
tepat dengan para pelaksana. Konsistensi
Kakap, implementor kurang melakukan
atau keseragaman dari ukuran dasar dan
sosialisasi kebijakan baik secara formal
kebijakan
dan
bertanggung
jawab
implementasi
program
Jaminan
10 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
maupun informal. Sosialisasi menjadi tidak
ketersediaan
efektif jika jika dikaitkan dengan waktu
melaksanakan sebuah program merupakan
sosialisasi yang jarang dan dilakukan pada
salah satu faktor yang harus diperhatikan.
tahun 2014 bekisar bulan april-agustus
Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud
oleh implementor dikarenakan tidak ada
adalah sumber daya staf, sumber daya
konsistensi
yang
informasi,sumber daya wewenang dan
dijelaskan dalam teori Edward III yang
sumber daya fasilitas untuk mendukung
dimana kebijakan yang di transmisikan
jalannya implementasi program jaminan
kepada
kesehatan nasional (JKN) khususnya di
dan
para
juga
kejelasan
pelaksana
,
dalam
sumber
wilayah
sekali
Indikator sumber daya dalam masalah
itupun
mengumpulkan
utama dalam implementasi program adalah
kemudian diberikan informasi mengenai
sumber daya manusianya (staf). Kegagalan
program JKN. Untuk mencapai sosialisasi
yang sering terjadi dalam implementasi
yang efektif tentunya harus dilakukan
kebijakan salah satunya disebabkan oleh
secara intensif dan adanya kejelasan dalam
manusianya
pennyampaian informasi melalui media
memadai,
yang memadai yang sesuai dengan daerah
dibidangnya. Penambahan jumlah staf
Kecamatan Sungai Kakap . Sosialisasi
yang cukup serta memiliki kemampuan
informal yang dilakukan tidak dapat
yang sesuai untuk menjalankan program
menjamin bahwa sosialisasi informal yang
tersebut.
tidak
RT
dengan
didukung
dan
Kakap.
RW
digunakan
ketua
hanya
Sungai
dalam
pelaksananya sosialisasi hanya dilakukan sejak
Kecamatan
daya
yang ataupun
tidak tidak
mencukupi, kompeten
dengan
sosialisasi formal maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan dapat menyampaikan
D. KESIMPULAN
maksud dan tujuan kebijakan secara utuh bahkan
dapat
memunculkan
persepsi
Dengan
memperhatikan
berbeda-beda diantara penerima informasi.
pembahasan yang telah peneliti utarakan
Dalam suatu kebijakan mungkin saja
sebelumnya, maka beberapa kesimpulan
tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan
yang dapat peneliti sampaikan berkenaan
logis, tetapi buka hanya faktor tersebut
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
yang mempengaruhi pengimplementasian
keberhasilan
suatu program. Faktor sumber daya juga
Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan
mempunyai pengaruh yang sangat penting.
Sungai Kakap yang belum efektif berhasil
implementasi
program
11 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
adapun
faktor-faktor
yang
dimaksud
2. Sumber Daya
diantaranya yaitu :
Keberhasilan implementasi kebijakan
1. Komunikasi
sangat tergantung dari kemampuan
Dalam implementasi kebijakan publik,
memanfaatkan
semakin baik koordinasi komunikasi di
tersedia.
antara pihak-pihak yang terlibat dalam
sumberdaya yang terpenting dalam
suatu
maka
menentukan suatu keberhasilan proses
asumsinya kesalahan-kesalahan akan
implemetasi. Menurut Teori Edward III
sangat kecil untuk terjadi. komunikasi
Dengan adanya sumber daya manusia
antara
akan
(staf) yang berkualitas maka tidak
membantu dalam proses implementasi
menuntut kemungkinann sumber daya
kebijakan
dengan
pendukung lainnya dapat dikelola dan
berkoordinasi maka akan ada banyak
dimanfaatkan dalam upaya pencapaian
pihak yang memahami tujuan dan
keberhasilan
saran kebijakan tersebut.
JKN di Kecamatan Sungai Kakap
proses
implementasi
pihak-pihak
Dalam
public,
terkait
karena
mensosialisasikan
sumber
daya
Manusia
yang
merupakan
implementasi
program
sebuah
dengan tujuan mensosialisasikan visi
melalui
dan misi dari kebijakan public tersebut.
komunikasi yang memiliki transmisi,
Menurut Teori Edward III Sumber
kejelasan dan konsitensi yang sesuai
daya
dengan pihak terkait. Akar dalam
prasarana kebijakan juga merupakan
pelaksanaannya tidak akan mendapat
hal yang perlu diperhatikan. Jika
kesulitan sehingga kebijakan yang
sebuah
ingin
diimplementasikan
kebijakan
tentunya
harus
disosialisasikan
kepada
fasilitas
berupa
sarana
kebijakan
yang
tidak
didukung
masyarakat dapat memperoleh hasil
dengan
yang maksimal. Salah satu penyebab
prasarana, akan terjadi ketidak sesuain
kurangnya
masyarakat
antara sasaran dengan hasil. Dalam hal
terhadap program Jaminan Kesehatan
ini, sumber daya di Kecamatan sungai
Nasional
kurangnya
Kakap masihterbilang minim adalah
sehingga
jarak lokasi puskemas dan juga jarak
menganal
lokasi warga sungai kakap dengan
pemahaman tentang program Jaminan
kantor BPJS lumayan jauh dengan
Kesehatan Nasional (JKN)
memakan waktu sekitar satu setengah
pemahaman
adalah
diadakannya
sosialisasi
masyarakat
kurang
ketersediaan
dan
sarana
dan
jam atau lebih dariitu apabila harus 12 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
menyeberang
pulau
yang
Kesehatan
nasional
menimbulkan
mengakibatkan banyak warga miskin
prosedur birokrasi yang rumit dan
kesulitan
kompleks sehingga aktivitas organisasi
untuk
mendapatkan
kepesertaan JKN ditambah lagi.
tidak fleksibel. Prosedur yang panjang
3. Disposisi
dan kompleks ini tentunya memerlukan
Sikap penerimaan dan penolakan dari
sumber daya yang memadai serta
agen pelaksana akan sangat banyak
waktu
mempengaruhi
melewati tahap-tahap tersbut yang
tidaknya
keberhasilan
kinerja
atau
implementasi
yang
relative
menimbulkan
lama
dalam
kurangnya
tingkat
kebijakan publik. Kurangnya perhatian
koordinasi dalam pelaksanaanya dari
pemerintah
pihak
pihak pembuat dan pelaksana suatu
Jaminan
program. Selain itu, kendala dari
dalam
implementor
hal
ini
program
Kesehatan Nasional di Kecamatan
implementasi
Sungai Kakap dalam hal ini masih
berupa fragmentasi atau penyebaran
banyaknya masyarakat miskin yang
kewenangan yang tidak jelas bagi
tidak
pelaksana
terdata
Kepesertaan Nasional
sebagai Jaminan
(JKN)
inkonsistennya kecamatan
penerima Kesehatan
yang dihadapai juga
implemntasi
program
Jaminan Kesehatan Nasional.
mengakibatkan
sikap
sungai
pelaksana kakap
di
dalam
E. SARAN
menjalankan tugasnya sehingga akan memungkinkan
pihak
kecamatan
Berdasarkan hasil penelitian yang
melakukan hal-hal yang tidak sesuai
telah dilakuka peneliti merasa sangat perlu
dengan
untuk
ketentuan
agar
tidak
memberikan
masukan
agar
menimbulkan masalah yang berlarut-
kedepannya proses implementasi program
larut. Banyak kritikan dan masukan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
dari
sikap
Kecamatan Sungai Kakap lebih baik.
implmntasi di dalam melaksanakan
Adapun saran yang dapat diberikan penulis
tugasnya.
sebagai suatu masukan adalah sebagai
masyrakat
mengenai
4. Struktur Birokrasi
berikut :
Struktur birokrasi yang panjang dan melihatkan implmentasi
berbagai
pihak
program
1. Para
Pelaksana
program
Jaminan
dalam
Kesehatan nasional terutam mereka
Jaminan
yang melakukan survey terhadap siapa 13
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
saja
yang
kepesertaan
berhak JKN
mendapatkan
sebaiknya
F. KETERBATASAN PENELITIAN
lebih
meningkatkan tugasnya lebih detail
Dalam pelaksanaan penelitian ini,
lagi sehingga sasaran dari program
ada beberapa kendala yang dirasakan
Jaminan Kesehatan Nasional dapat
peneliti sehingga menimbulkan kesulitan
jelas dan tepat dengan bekerja sama
dalam pelaksanaan penelitian. Kterbatasan
dan juga membuat komunikasi yang
yang dialami peneliti dalam pelakasanaan
baik dalam hal kejelasan dan konsitensi
penelitian diantaranya :
yang melibatkan para RT/RW setempat
1.
Kurangnya
keterbukaan
informan
terutama di Kecamatan Sungai Kakap
dalam memberikan informasi terkait
dalam hal sosilisasi dan juga tata cara
permasalahan
pembayaran iuran kepesertaan program
dikarenakan adanya perasaan takut
JKN kepada warga miskin yang berhak
kepada atasan apabila memberikan
menerima Kepesertaan JKN.
penilaian yang negatif. Serta adanya
yang
ada
hal
ini
2. Peningkatan sumber daya staf dan
kecurigaan karena khawatir penulis
fasilitas program Jaminan Kesehatan
aakn menulis mengenai kejelekan-
Nasional kepada masyarakat secara
kejelekan instansi sehingga penulis
konsisten. Dan juga mengenai juga
harus lebih keras menggali informasi
menginformasikan prosedur program
mengani permasalahan yang diteliti.
Jaminan Kesehatan Nasional secara
2.
Kurangnya
keterampilan
jelas sehingga masyarakat mengerti
dalam
dan paham mengenai program Jaminan
menyebabkan
kesehatan Nasional
kesulitan
3. Perlu ditingkatkan sikap implementor
Kesehatan Nasional sehingga di dalam
merangkai
kalimat
peneliti untuk
pemikiran-pemikiran
dalam implementasi prigram Jaminan
peneliti
mengalami menuangkan ke
bentuk
tulisan. 3.
Peneliti
menyadari
bahwa
dalam
implemntasi masalah-masalah-masalah
melakukan penelitian dengan tema
yang
“Implementasi
terjadi
pada
implementasi
Program
Nasional
Jaminan
program Jaminan Kesehatan Nasional
Kesehatan
(JKN)
di
di Kecamatan Sungai Kakap dapat
Kecamatan Sungai Kakap” masih
terselesaikan seblum tahun 2019.
dirasaakan banyak kekurangan dan kelemahan karena penliti sndiri masih tergolong baru dan pemula dalam 14
DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
melakukan
penelitian
ilmiah.
Kelemahan tersbut khusunya pada keterbatasan
dalam
Satori, Djam’an & Aan Komariah.2009.Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung.
melakukan
wawancara teknik pengumpulan data dan analisis data.
Subarsono, AG.2010.Analisis Kebijakan Publik:Konsep, teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sugiyono.2004.Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta; Bandung.
G. REFERENSI
Agustino, Leo.2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Alfabeta; Bandung. Awang, Azam. 2010. Implementas Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Bdajuri, Abdul Kahar & Yuwono Teguh.2003. Kebijakan Publik: Konsep & Strategi. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip;Semarang. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Administrasi Publik: Model Konsep dan Aplikasi.Gaya Media; Yogyakarta. Masyhuri & Zainudin.2008.Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.PT Refika Aditama; Bandung. Moleong, Lexy J.2006.Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya; Bandung.
________.2008.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta; Bandung. ________.2010.Metode Kualitatif. Alfabeta; Bandung.
Penelitian
Tangkilisian, Hessel Nogi S.2004.36 Kasus Kebijakan Publik Asli di Indonesia.BPFE- Yogyakarta; Yogyakarta. Tachjan.2006.Implementasi Kebijakan.AIPI; Bandung. Tim Dosen Fisip.2012.Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNTAN. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas TanjungPura; Pontianak. Winarno, Budi.2002.Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo; Yogyakarta. Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Prose Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing; Malang
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo; Jakarta. Riduwan.2010.Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula. Alfabeta; Bandung. Santosa, Pandji.2009.Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. PT Refika Aditama; Bandung.
15 DONI SETIAWAN, NIM. E21109037 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
KEMENTERIAN
RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
\
PENGELOLA
TINGGI
JURNAL MAHASISW A
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: httg:/jurmafis.untan.ac.id
LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addres/ HP
. DOVI
Se.'iI"\II)A~
; $.:~~I§~:qjii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : .l.~.~.~.~~~~I..~9.J.~
.
'\k:~Y A9.~.I.~.!A.~~~~L . : J~.'! ..~P.~I.~~~If:l:~~~ ..~~.~~.M . : ISIP I
:Nf<.\.H.P'g!\l.l.~~~.tl:
[email protected]:1.~!!-::.u?'l':'VO~c.1(:J:)4 ~71 'S711
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .. PV5.l.d .t1.& *) pada Program Studi !~n\.!j\?nl!-:l.~~:T.IY?~L .. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilrniah saya yang betjudul**) :
....lt1f.~ey}.~~~!.~.\. p..~.~.f.1.\~.~.~.~.).~~~ ..~.~?~H~!.~~ ..t:-!~~.).~.~~~~ ..~~.~~~ ..............~.~..~.~~~.rP.t~
.
$.cJ.I':!.~!':-.) ~.I?r.~~.Y."
.
beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):
L!::1 Secarafulltex ~
content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya se1ama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilrniah saya ini.
Dibuat di Pada tanggal
: Pontianak : l&.J.i!.~~
2P.H~ .
.....~.I ..~!;:j)'AWl\oJ NIM.. ~:1.1lo. ~.l.?.3.7. . Catatan : *tulis namajurnal sesuai prodi masing-masing (publikaIGovernanceIAspirasiISociodevISosio!ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)
