IMPLEMENTASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BAGI KATEGORI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DI KABUPATEN LEBAK
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh : AHMAD HUNAEPI NIM. 6661081075
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015
MOTTO
“Jangan pernah menyerah, jadikanlah setiap kegagalan sebagai proses perbaikan diri”
Skripsi ini kupersembahkan teruntuk Kedua orang tuaku tercinta Dan kakak-kakakku yang telah membantu secara materil dan moril. Terimakasih Untuk Segala Keikhlasannya...............,,,,
ABSTRAK
Ahmad Hunaepi. NIM. 081075. 2015. Skripsi. Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Dr. Dirlanudin, M.Si., Pembimbing II Gandung Ismanto, S.Sos., MM. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja diluar hubungan kerja yang iuran kepesertaannya ditanggung sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak. Perhitungan sampel menggunakan rumus “Slovin”. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang didasarkan pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George Edward III. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Acidental sampling. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukan Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak masih rendah atau belum optimal. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh thitung lebih kecil dari pada ttabel (-3,34<1,645) dan didukung oleh hasil yang dicapai sebesar 58,17% dari angka minimal yang dihipotesiskan sebesar 60 %. Oleh karena itu, untuk memperbaiki Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak, BPJS Kesehatan dan Faskes harus meningkatkan sosialisasi, menambah lokasi tempat pendaftaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, juga perbaikan terhadap mekanisme pendaftaran Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah.
ABSTRACT
Ahmad Hunaepi. NIM. 081075. 2015. Thesis. Membership Implementation of the National Health Insurance Scheme (JKN) for Category Workers Not Receiver Wages in Lebak, the State Administration of Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Agung Tirtayasa. Supervisor I Dr. Dirlanudin, M.Si.,. Supervisor II Gandung Ismanto, S. Sos., MM. Participant Category Not Receiver Wage Workers (PBPU) is any person who works or undertaking at own risk or workers outside working relationship borne membership dues. On its implementation turns out there are still many obstacles in running JKN Membership Program for Worker Category Not Receiver Wages (PBPU) in Lebak. The aim of this study is to investigate and analyze the level of implementation of the National Health Insurance Program Participation (JKN) For Category Workers Not Receiver Wages (PBPU) in Lebak. The method used is quantitative descriptive. Participants The study population is the National Health Insurance Recipients Not Wage Workers category or Participant Independent in Lebak. The calculation of the sample using the formula "Slovin". The instrument in this research is a questionnaire based on the indicators of successful implementation policy according to the theory of George Edward III. The sampling technique in this study by using Acidental sampling. Data analysis technique using hypothesis testing one sample t-test. The results showed Membership Level Implementation of the National Health Insurance Scheme (JKN) for Category Not receiver Wage Workers (PBPU) in Lebak is still lower or less successful. Based on the calculation results obtained t is smaller than the ttabel (-3.34 <1.645) and supported by the results achieved by 58.17% of the hypothetical figure of 60%. Therefore, to improve the implementation of the National Health Insurance Program Membership for Category Not Receiver Wage Workers in Lebak, BPJS Health and Faskes (Hospitals, health centers, clinics and physician Individual) should improve socialization, add the location of the place of registration of the National Health Insurance Program Membership , as well as improvements to the registration mechanism of the National Health Insurance Scheme. Keywords: Policy Implementation, National Health Membership, Category Not Receiver Wage Workers.
Insurance
Scheme
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas cinta-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Judul “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak”. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pihak yang telah memberikan pengajaran, bantuan, serta dorongan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini. Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
i
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 4. Ibu Mia Dwiana, S.Sos., M.Ikom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan sekaligus Pembimbing II Skripsi peneliti, terimakasih tak terhingga atas nasihat dan motivasinya kepada peneliti; 6. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 8. Drs. Atto’ullah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses perkuliahan; 9. Bapak Dr. Dirlanudin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi, semoga menjadi modal awal menuju kesuksesan; 10. Ibu Riny Handayani, S.Si., M.Si., selaku penguji sidang seminar proposal skripsi. Saya ucapakan terimakasih atas saran dan koreksinya. 11. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima ii
kasih atas bimbingan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan baik selama proses penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan; 12. Ibu Sri Wahyuni, selaku Kepala Kantor Layanan operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak beserta staf yang telah membantu. Terima kasih atas kesediaannya membantu dan memberikan data dan informasi dalam proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini; 13. Bapak H. Khaerudin, selaku Kepala Puskesmas Mandala. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan informasi dan bantuannya; 14. Bapak Budi Kuswandi, S.H., Selaku Kasubag Humas RSUD Dr. Adjidarmo. Terima kasih atas kesediannya dalam memberikan informasi; 15. Untuk kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do’a penuh ikhlas dan selalu bersabar demi kebahagiaan anaknya, sesuatu yang tak mungkin pernah terbalas olehku. I love you; 16. Keluarga khususnya Kakak ku yang selalu memberikan dorongan baik secara materil maupun moril; 17. Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2008 Reguler, terimakasih atas motivasinya yang begitu besar; dan 18. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tak luput dari kesalahan. Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. iii
Maka dari itu, dengan segala keterbukaan dan kelapangan dada, peneliti bersedia menerima segala tegur sapa dan saran yang membangun guna perbaikan pada penelitian skripsi ini. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih dan semoga proposal penelitian skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Serang, Mei 2015 Peneliti
Ahmad Hunaepi iv
DAFTAR ISI
Hal HALAMAN JUDUL ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI .......................................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... ix DAFTAR TABEL ...............................................................................................
x
DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah …............................................................................
1
1.2 Identifikasi Masalah ......................................................................................
17
1.3 Batasan Masalah ............................................................................................
18
1.4 Rumusan Masalah ........................................................................................
18
v
1.5 Tujuan Penelitian …………......…….....………………….....…................... 18 1.6 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 19
BAB II DESKRIPSI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori ..............................................................................................
20
2.1.1 Deskripsi Kebijakan Publik ...............................................................
20
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan .......................................................
24
2.1.3 Model Implementasi Pendekatan Top Down .....................................
27
2.1.4 Model Implementasi Pendekatan Bottom Up.....................................
38
2.1.5 Konsep Asuransi Sosial .....................................................................
39
2.1.6 Asuransi Sosial Menurut UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ......................
45
2.1.7 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ...................................
51
2.1.8 Prosedur Pendaftaraan Kepesertaan Program JKN ...........................
57
2.1.9 Manfaat Program JKN .......................................................................
61
2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 63 2.3 Kerangka Berpikir .........................................................................................
65
2.4 Hipotesis Penelitian .......................................................................................
69
vi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian .......................................................................................... 71 3.2 Instrumen Penelitian ......................................................................................
72
3.2.1 Jenis Dan Sumber Data ...................................................................... 76 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ................................................................
77
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian .................................................................... 78 3.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .......................................................... 81 3.4.1 Uji Validitas .....................................................................................
83
3.4.2 Uji Reliabilitas ...................................................................................
84
3.4.3 Uji t-Test ............................................................................................
85
3.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian ......................................................................
85
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.2 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak ............................................................
87
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak ................................................
87
4.1.2 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak ........................
90
4.1.3 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah ............................
92
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik .....................................................................
94
4.2.1 Uji Validitas Instrumen .....................................................................
94
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen .................................................................. 96 4.3 Deskripsi Data ............................................................................................... vii
98
4.3.1
Identitas Responden .........................................................................
98
4.3.1.1 Responden Berdasarkan jenis kelamin ................................ 99 4.3.1.2 Responden Berdasarkan Usia .............................................. 100 4.3.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...................... 102 4.3.1.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ............................ 103 4.3.1.5 Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan ................ 104 4.3.1.6 Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan .................... 106 4.3.2 Analisis Data ...................................................................................... 107 4.3.2.1 Komunikasi ......................................................................... 109 4.3.2.2 Sumber Daya ....................................................................... 118 4.3.2.3 Disposisi ............................................................................
129
4.3.2.4 Struktur Birokrasi ................................................................ 134 4.4 Pengujian Hipotesis ....................................................................................... 141 4.1 Interpretasi Hasil Penelitian .......................................................................... 145
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .................................................................................................... 160 5.2 Saran .............................................................................................................. 163
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
viii
DAFTAR GAMBAR
Hal Gambar 2.1
Tahapan Kebijakan Publik ............................................................ 22
Gambar 2.2
Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik .............. 25
Gambar 2.3
Model Pendekatan Direct and Indirect on Implementation (George Edward III) ...................................................................... 30
Gambar 2.4
Alur Pendaftaraan Peserta Mandiri Program JKN ........................ 60
Gambar 2.5
Kerangka Berpikir ......................................................................... 68
Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak ............................................ 88
Gambar 4.2
Alur Pendaftaraan Peserta Mandiri Program JKN ........................ 93
Gambar 4.3
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis untuk Uji Hipotesis Pihak Kanan ............................................................ 144
ix
DAFTAR TABEL
Hal Tabel 1.1
Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran PBI ................................................ 4
Tabel 1.2
Data Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Juni 2014 ......................... 6
Tabel 1.3
Tabel 1.4
Data Kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak September 2014 ...............................................................................
7
Jumalah Penduduk Bekerja Berdasarkan
8
Sektor usaha Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2013 ..................... Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Sosial Kengan Asuransi Komersial ................ 52
Tabel 2.2
Kriteria Kepesertaan Program JKN ................................................. 56
Tabel 3.1
Skoring Tiap Indikator Menurut Likert ........................................... 74
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ......................................................... 75
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian ............................................................................. 86
Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebak Tahun 2014 ...................................................................................... 89
Tabel 4.2
Jumlah Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Berdasarkan Status Kelas Perawatan di Kabupaten Lebak September 2014 ............................................. 91
Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ......................................... 95
x
Tabel 4.4
Statistik Realibilitas Instrumen Penelitian ....................................... 97
Tabel 4.5
Kriteria Analisis Deskripsi .............................................................. 108
Tabel 4.6
Jumlah Skor Rata-Rata Jawaban Responden .................................. 140
Tabel 4.7
Nilai Skor Rata-Rata dan Nilai Persentase Per-Indikator ......................................................... 159
xi
DAFTAR DIAGRAM
Hal Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..................... 100
Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia .................................... 101
Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............ 102
Diagram 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ................... 104
Diagram 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan ...... 105
Diagram 4.6
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan ............ 106
Diagram 4.7
Sub Indikator Transmisi (Penyaluran Komunikasi) ................. 110
Diagram 4.8
Sub Indikator Kejelasan ........................................................... 112
Diagram 4.9
Sub Indikator Konsistensi ........................................................ 116
Diagram 4.10
Sub Indikator Staf .................................................................... 118
Diagram 4.11
Sub Indikator Informasi ............................................................ 121
Diagram 4.12
Sub Indikator Wewenang ......................................................... 124
Diagram 4.13
Sub Indikator Fasilitas .............................................................. 127
Diagram 4.14
Sub Indikator Pengangkatan Birokrat ...................................... 130
Diagram 4.15
Sub Indikator Insentif ............................................................... 132
Diagram 4.16
Sub Indikator Standart Operating Prosedur (SOPs) ................. 135
Diagram 4.17
Sub Indikator Fragmentasi (Penyebaran Tanggung Jawab Kegiatan) .................................................................................. 137
Diagram 4.18
Skor Rata-Rata Seluruh Item Instrumen Penelitian ................. 139
xii
Diagram 4.19
Indikator Komunikasi ............................................................... 147
Diagram 4.20
Indikator Sumber Daya ............................................................ 151
Diagram 4.21
Indikator Disposisi ................................................................... 154
Diagram 4.22
Indikator Struktur birokrasi ...................................................... 157
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Kuesioner Penelitian
Lampiran 2
Tabel Identitas Responden
Lampiran 3
Tabel Induk Hasil Kesioner (202 Responden)
Lampiran 4
Uji Validitas
Lampiran 5
Uji Realibilitas
Lampiran 6
Nilai-Nilai Product Moment
Lampiran 7
Daftar Nilai Kritis Pearson Product Moment
Lampiran 8
Nilai Kritis Distribusi t
Lampiran 9
Surat Ijin Penelitian Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Lebak
Lampiran 10
Surat Balasan Ijin Penelitian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Lebak
Lampiran 11
Surat Ijin Penelitian Kepada RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak
Lampiran 12
Surat Ijin Penelitian Kepada Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak
Lampiran 13
Catatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 14
Daftar Hadir Menyaksikan Sidang Skripsi
xiv
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1), (2), (3), dan pasal 34 ayat (1), (2), (3). dan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Untuk menjalankan amanah konstitusi terebut pemerintah berupaya membuat sebuah kebijakan mengenai sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terbentuknya UU SJSN merupakan jalan menuju perbaikan atas perlindungan negara terhadap warganya. Tidak peduli mereka kaya atau miskin, pekerja sektor formal maupun sektor informal/wiraswasta, karena jaminan sosial tersebut meliputi
1
2
Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Alotnya rancangan kebijakan peraturan pendukung pelaksanaan SJSN oleh DPR RI membuat Pemerintah Pusat baru bisa mengesahkan Setelah 7 (tujuh) tahun berselang. Salahsatunya pada tahun 2011 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Merupakan Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggaarakan Program Jaminan Sosial. Khusus untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2014. Dengan dilaksanakannya Program JKN oleh BPJS Kesehatan diharapkan masyarakat nantinya mendapatkan pemenuhan atas hak-hak dasar kesehatan. JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes, 2013). Jaminan kesehatan ini mengacu pada mekanisme asuransi sosial kesehatan. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (Kemenkes, 2013).
3
Asuransi kesehatan sosial memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut; Pertama, memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau; Kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan “terserah dokter” atau terserah “rumah sakit”. Ketiga; asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas
(kepastian
pembiayaan
pelayanan
kesehatan
yang
berkelanjutan). Keempat; asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial/JKN bersifat wajib (Kemenkes, 2013). Dalam Perpres No. 111/2013, Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Kategori peserta PBI ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan, Peserta Bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta Bukan PBI terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU); Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU); dan Bukan Pekerja (BP). Adapun untuk pembayaran preminya yaitu Peserta PPU iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja; Peserta PBPU iurannya dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan; dan Peserta Bukan Pekerja iurannya dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan, khusus bagi Bukan
4
Pekerja
yaitu
penerima
pensiunan
pemerintah
iurannya
dibayarkan
pemerintah dan penerima pensiun, sedangkan veteran dan perintis kemerdekaan dibayarkan oleh pemerintah. Dalam Program JKN, Kepesertaan Program JKN dilaksanakan secara bertahap yaitu dimulai 1 Januari 2014, sampai paling lambat 1 Januari 2019 agar seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam asuransi Jaminan Kesehatan Nasional. Lebih jelasnya aturan iuran Program JKN Bukan PBI termasuk PBPU bisa dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 1.1 Besaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan 1uran (PBI)
Sasaran Peserta Bukan PBI
Prosentase Upah
Pekerja Penerima Upah (PPU) PNS/TNI/Polri/ PejabatNegara/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Bukan Pekerja (BP)
Pegawai Swasta
Pekerja Mandiri
Pensiunan Pemerintah
Pensiunan Swasta
Veteran/ Perintis Kemerdekaan
5%
4,5%
Nilai Nominal
5%
Nilai Nominal
5% dari 45% gaji pokok
3% Pemerintah
4% Pemberi Kerja
Rp.25.500,Rp.42.500,Rp.59.500,-
5% dari 45% gaji pokok
Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1
Gaji Pokok
Kontribusi
Keterangan
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
2% Pekerja
0,5% Pekerja
Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga
Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
Rp.25.500,Rp.42.500,Rp.59.500,Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1
3% Pemerintah 2% Penerima Pensiun Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga
Sumber: Perpres No. 111 tentang Perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
5
Dalam Perpres No.12/2013, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Peserta JKN PBPU merupakan pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri (Perpres No. 111/2013 pasal 4 ayat 3a). Contoh Pekerja Bukan Penerima Upah kebanyakan ada pada pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pembantu, pedagang, supir, tukang ojek, dan semacamnya. Juga pekerja profesional seperti dokter praktek, pengacara, seniman, konsultan dan semacamnya. Pada intinya PBPU adalah pekerjaan yang yang tidak berkaitan dengan formalitas hubungan kerja. Atau pekerja yang upahnya tidak tetap/menentu. Atau pekerja yang mendapatkan gaji tapi tidak ada formlitas kontrak kerja. Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran (Perpres No. 111/2013 pasal 11 ayat 3). Aturan iuran pada peserta PBPU dapat memilih dengan pilihan pada kelas I (Satu), II (Dua), dan III (Tiga). Dengan pembayaran premi kelas I sebesar Rp.59.500/bulan, kelas II Rp.42.500 dan kelas III Rp.25.500. Dan Bank yang ditunjuk untuk pembayaran premi antara lain BRI, Mandiri dan BNI. Di Provinsi Banten sebagian besar pengelolaan Kepesertaan Program JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang dengan cakupan wilayah yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Data Kepesertaan BPJS Kantor Cabang Serang bisa dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:
6
Tabel 1.2 Data Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kerja BPJS Kantor Cabang Serang Juni 2014
1
Kabupaten Lebak
Jenis Kepesertaan Non PBI PBI 680.101 79.081
2
Kabupaten Pandeglang
772.300
63.584
835.884
5.015.304.000
3
Kabupaten Serang
436.889
115.034
551.923
3.311.538.000
4
Kota Cilegon
90.868
85.392
176.260
1.057.560.000
5
Kota Serang
121.221
84.409
205.630
1.233.780.000 15.173.274.000
No
Kabupaten/Kota
2.101.379 427.500 Jumlah Sumber : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang
Jumlah
Kapitasi (Rupiah)
759.182
4.555.092.000
2.528.879
Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah peserta Program JKN pada akhir Juni di Wilayah Kerja BPJS Kantor Cabang Serang sebanyak 2.528.879 orang. Dimana Kabupaten Pandeglang berada pada urutan teratas jumlah Peserta JKN sebanyak 835.884 orang sedangkan Kota Cilegon berada pada urutan terendah Peserta JKN sebanyak 176.260 orang. Sedangkan untuk Bukan Penerima Bantuan Iuran, Kabupaten Serang berada pada urutan teratas sebanyak 115.034 orang sedangkan urutan terendah ada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 63.584 orang. Dan jika angka jumlah peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran dibandingkan dengan angka jumlah penduduk hasil Sensus 2010 maka hasilnya ditiap Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Pandeglang (5,6%), Kabupaten Lebak (6,8%), Kabupaten Serang (8,3%), Kota Cilegon (22,1%), dan Kota Serang (13,8%).
7
Kabupaten Lebak pada data terakhir bulan September, masyarakat yang terdaftar dalam kepesertaan Program JKN kategori PBPU di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak mencapai 17.045 jiwa (1,3% ) dari total jumlah penduduk sebesar 1.247.906 jiwa (Sumber : BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, 2014). Rincian data Peserta Program JKN di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut: Tabel 1.3 Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak September 2014 JENIS KEPESERTAAN JKN PBI BUKAN PBI
PBI Nasional PBI Daerah PPU PBPU
Jumlah Sumber: BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak 2014
PESERTA 675.221 9.086 66.956 17.045 768.668
Dari tabel 1.3 diatas, kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak sudah mencapai 61,5% dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Mayoritas kepesertaan JKN diisi oleh peserta PBI sebesar 54,8%; Peserta PPU sebesar 5,3%; dan Peserta PBPU sebesar
1,3% dari total jumlah
penduduk Kabupaten Lebak. Data kepesertaan ini menunjukan bahwa kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak sudah mencapai setengah dari jumlah total jumlah penduduk. Meskipun persentase jumlah peserta JKN didominasi oleh kategori PBI, namun kategori PBPU pun harus menjadi perhatian penting karena kategori PBPU merupakan peserta JKN yang harus
8
mendaftar secara mandiri. Pada data tabel 1.3 diatas, jumlah kategori PBPU masih terbilang kecil (1,3%), oleh karena itu perlu peran aktif pemerintah untuk mendorong minat dan kesadaran akan pentingnya jadi peserta JKN. Kategori PBPU merupakan kelompok yang sangat riskan jika pemerintah tidak mendorong mereka untuk mendaftarkan dirinya. Keberhasilan partisipasi peserta program JKN kategori PBPU akan berkaitan pula dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dimana tingkat pendapatan akan mempengaruhi peran aktif masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN. Berikut ini peneliti paparkan sektor usaha dan jumlah masyarakat Kabupaten Lebak yang bekerja di beberapa sektor tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut: Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Kelompok Sektor Usaha di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2013 Pencaharian / Sektor Usaha No
Tahun
1 2
Petani
Buruh Tani
Nelayan/ perikanan
Buruh Nelayan
Perdag angan
LainNya
2012
186.634
101.379
6.695
1.236
1.086
78.002
375.032
2013
180.031
120.413
11.374
9.306
34.265
33.401
388.790
Jumlah
(Sumber: Renstra Disnakersos Kabupaten Lebak 2014-2019)
Dari tabel 1.4 di atas menunjukan bahwa pekerja sektor informal di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 388.790 jiwa. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal tersebut merupakan referensi
9
awal bagi peneliti untuk mendeskripsikan jumlah peserta JKN dengan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program JKN merupakan pekerja diluar hubungan kerja/sektor informal yang dianggap oleh pemerintah sebagai orang mampu/bukan fakir miskin. Peserta PBPU merupakan Peserta Program JKN yang secara mandiri harus mendaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan. Golongan ini merupakan kategori peserta yang begitu riskan untuk tidak terjamin kesehatannya. Karena kategori ini harus pro aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta Program JKN apabila mereka peduli terhadap kesehatannya. Berbeda dengan kategori PBI, mereka kepesertaannya bersifat pasif artinya didaftarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaaan di tempat peserta bekerja. Kabupaten
Lebak
dalam
menjalankan
Program
JKN
yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan masih terkendala dalam melayani pendataan kepesertaan. Kendala ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah peserta baru yang mencapai 150-200 orang per hari yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI, Purnawirawan, Jamkesmas, Jamkesda dan Mandiri. Namun peningkatan jumlah peserta JKN ini tidak diimbangi dengan jumlah aparatur dan kondisi sarana prasarana yang mencukupi di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak (http://www.ciputranews.com/kesra/minat-warga-lebakmasuk-bpjs-cukup-tinggi : diakses 22 Nov 2014). Saat ini BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani kepesertaan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak masih menempati kantor dengan keadaan sewa kontrak. Dan dilayani oleh 2 (dua) orang staff pegawai tetap dan 1 (satu)
10
orang Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Sedangankan 3 (Tiga) orang verificator di tempatkan di BPJS Center RSUD Dr. Adjidarmo dan 1 (Satu) orang verificator di RSUD Malingping. Keterbatasan sumber daya manusia di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak ini berdampak kepada pelaksanaan pelayanan kepesertaan Program JKN menjadi kurang optimal termasuk bagi kategori PBPU. Saat ini Kantor Layanan Opersional BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sudah mengajukan untuk penambahan pegawai tapi sampai saat ini belum terealisasi oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII. Adapun untuk jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Kesehatan di Kabupaten Lebak yang yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 42 Puskesmas, 71 Puskesmas Pembantu (Pustu), 14 Klinik Swasta, 2 Klinik TNI dan 1 Klinik Polri, 3 Apotik dan 2 Optik. Sementara untuk rujukan (FKRTL), yaitu RSUD Malingping dan RSUD Dr. Adjidarmo (Sumber : hasil wawancara dengan Kepala BPJSK Kabupaten Lebak 2014). Sumber daya manusia, sarana dan prasarana di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak yang tersedia, merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang implementasi kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak. BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara kepesertaan dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepesertaan di Kabupaten Lebak. Baik dari sisi pendataan kepesertaan maupun pengelolaan dana kepesertaan agar masyarakat mudah untuk berpartisipasi terhadap Program JKN. Untuk menjalankan kepesertaan Program JKN diperlukan koordinasi yang baik
11
antara BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Khususnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan Fasilitas pelayanan kesehatan FKTP (Puskesmas, Klinik) dan FKTL (Rumah Sakit) di wilayah Kabupaten Lebak agar bisa meningkatkan jumlah kepesertaan. Selain itu BPJS Kesehatan harus bisa menawarkan kepada masyarakat mengenai pentingnya manfaat keikutsertaan dalam asuransi kesehatan. Disamping itu diimbangi dengan perbaikan pelayanan pada sistem pendaftaraan kepesertaan. Dan pada ujungnya seluruh masyarakat di Kabupaten Lebak terlindungi dalam sistem asuransi kesehatan dalam Program JKN. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan. Peneliti
masih
menemukan beberapa
masalah mengenai
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Sehingga hal ini banyak dikeluhkan oleh calon peserta maupun peserta program JKN Bagi Kategori PBPU. Pertama, kurangnya sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi kategori PBPU oleh Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak di Wilayah Kabupaten Lebak. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak selama ini hanya melalui media cetak (Radar Banten), baliho, spanduk dan penyuluhan peningkatan pelayanan kepada FKTP (Puskesmas, Klinik) dan FKTL (Rumah Sakit). Dan di bantu oleh BPJS Kesehatan Pusat dengan sosialisasi melalui iklan di televisi, dan situs internet.
12
Kegiatan sosialisasi seperti ini masih belum optimal dan
tidak mampu
menjangkau masyarakat secara menyeluruh khususnya di Kabupaten Lebak. Pada dasarnya sosialisasi yang yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak masih intensif di tataran elite pemerintahan daerah Kabupaten Lebak (Sumber : hasil wawancara dengan Kepala BPJSK Kabupaten Lebak 2014). Kedua, kurangnya sikap pro aktif Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) di wilayah Kabupaten Lebak dalam memberikan informasi mengenai kepesertaan Program JKN kepada kategori PBPU. Kurangnya sikap pro aktif ini dikarenakan tidak adanya kejelasan aturan mengenai kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membantu sosialisasi kepesertaan Program JKN. Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya sebatas pada pemberian pelayanan kesehatan peserta JKN. Dalam hal ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan kurang mempedulikan pemberian informasi yang lengkap untuk meningkatkan jumlah kepesertaan diwilayahnya. Ini diakibatkan karena keterbatasan dalam segi kewenangan maupun sumber daya manusia, sarana prasarana serta segi keuangan dalam menjalankan Program JKN. Seharusnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pemberi pelayanan pertama kepada masyarakat bertanggungjawab terhadap kondisi kesehatan masyarakatnya. Salah satunya dengan berperan aktif dalam mensosialisasikan kepesertaan Program JKN agar masyarakat tertarik dan berpartisipasi aktif untuk mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan Kesehatan Kabupaten Lebak. Dan pada akhirnya mempermudah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
13
masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak (Sumber : hasil wawancara dengan Humas RSUD Dr. Adjidarmo serta Kepala Puskesmas Mandala 2014). Ketiga, terbatasnya lokasi pendaftaraan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak. Saat ini pelayanan pendaftaran kepesertaan program JKN untuk seluruh wilayah Kabupaten Lebak hanya bisa dilayani di Kantor Layanan Operasional BPJS Kabupaten Lebak. Yaitu berlokasi di Jln. Patih Derus No.14 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Satu-satunya lokasi pendaftaraan tersebut memberatkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh (pelosok) dari lokasi pendaftaraan. Selain itu, satu-satunya lokasi pendaftaraan mengakibatkan antrian yang cukup panjang
dan memakan
waktu yang cukup lama dikarenakan calon peserta diseluruh wilayah Kabupaten Lebak terkumpul disatu lokasi pendaftaran (Sumber : observasi lapangan 2014). Keempat, rumitnya tata cara pendaftaran manual kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Bagi pekerja sektor informal ini, dalam mengikuti kepesertaan program JKN harus mendaftarkan sendiri ke Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Ada 3 (tiga) proses tahapan dalam pendaftaraan peserta kategori PBPU pengisian formulir di kantor BPJS Kesehatan, Pembayaran premi di Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan dan Pengambilan Kartu Anggota di BPJS Kesehatan (Sumber : wawancara dengan staf BPJSK Kabupaten Lebak 2014). Dalam pelaksananya, Calon Peserta merasa
14
kesulitan dengan cara pengisian formulir pendaftaraaan dikantor BPJS Kesehatan. Dikarenakan kurangnya petugas yang membantu ketika calon peserta kebingungan dalam pengisian formulir. Kemudian mengenai cara pembayaran iuran/premi, calon peserta dipusingkan dengan bagaimana cara pembayaran di Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan. Belum cukup sampai disitu peserta wajib kembali lagi ke kantor BPJS Kesehatan untuk pengambilan kartu anggota peserta. Di tambah lagi dengan proses antri yang cukup panjang membuat calon peserta merasa lelah dengan tahap-tahap proses pendaftaraan secara manual ( Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014). Kelima, sulitnya pendaftaraan melalui sistem online di Website BPJS Kesehatan. Kendala pendaftaran kepesertaan online yang sering terjadi yaitu kegagalan server. Seperti Notifikasi gagal dikirim ke alamat email pada saat pertama kali pendaftaran. Data sudah berhasil tersimpan akan tetapi notifikasi email tidak terkirim. Padahal dalam notifikasi tersebut ada nomor virtual account yang harus dibayar. Kemudian sudah bayar virtual account tapi tidak bisa aktivasi e-ID. e-ID berfungsi sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan, sehingga harus dicetak. Sedangkan untuk bisa dicetak e-ID harus lewat notifikasi alamat email. Belum lagi adanya perintah untuk mengisi nomor rekening pada pendaftaran BPJS Kesehatan secara online. Sebab tidak semua orang mempunyai rekening di Bank. Selain sulitnya pendaftaran secara online, diperparah lagi dengan banyaknya calon peserta yang tidak mengetahui adanya pendaftaraan secara online di website BPJS Kesehatan (
15
Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014). Keenam, kurang terjangkaunya aturan besaran nominal premi yang harus dibayar bagi Peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Beberapa pilihan tipe kelas perawatan iuran untuk Peserta PBPU yaitu kelas I (Satu) Rp. 59.500,-, II (Dua) Rp. 42.500,-, dan III (Tiga) Rp. 25.500,-,. Dalam pelaksananya, peserta kategori PBPU di Kabupaten Lebak merasa keberatan dengan besaran premi yang wajib dibayar per orang setiap bulan. Jika besaran premi tersebut dihitung per orang, maka peserta yang sudah berkeluarga akan semakin terbebani dengan jumlah besaran premi. Mengingat kategori peserta PBPU adalah pekerja sektor informal yang tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ( Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014). Ketujuh, lamanya aturan aktifasi kartu JKN bagi pendaftar pertama kepesertaan PBPU di Kabupaten Lebak. Bagi peserta yang baru mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan tidak langsung serta merta bisa mendapatkan manfaat jaminan kesehatan. Karena kartu JKN hanya bisa digunakan setelah 7 (tujuh) hari sejak pembayaran premi pertama. Lamanya waktu berlaku kartu JKN, membuat peserta baru merasa dirugikan karena merasa sudah melakukan pembayaran tapi belum bisa dijamin kesehatannya. Mereka merasa datangnya sakit tidak bisa diprediksi. Bagaimana jika sebelum kartu aktif sudah terkena penyakit dan butuh perawatan di Rumah Sakit. Resikonya Peserta harus mengeluarkan biaya sendiri karena BPJS Kesehatan belum bisa menjamin
16
pemberian pelayanan kesehatan sebelum kartu tersebut dinyatakan berlaku. Yaitu dengan menunggu waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pembayaran iuran pertama ( Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014). Kedelapan, banyaknya peserta kategori PBPU di Kabupaten Lebak yang menunggak pembayaran premi. Dalam aturan program JKN untuk pembayaran premi diwajibkan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya. Jika terlambat akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari total premi. Dan apabila secara berturut-turut 3 (tiga) bulan tidak melakukan pemabayaran premi, kepesertaan akan dikeluarkan dari Program JKN. Terjadinya tunggakan ini dikarenakan tidak adanya mental gotong royong dalam hal iuran. Ini dikarenakan kebanyakan peserta yang mendaftarkan diri di BPJS kesehatan adalah peserta dengan resiko sakit didepan mata. Seperti peserta yang butuh segera pengobatan kesehatan (riwayat penyakit) dengan biaya mahal. Atau ibu-ibu hamil yang akan segera melahirkan. Peserta seperti ini antusias dalam mendaftarkan kepesertaan program JKN tetapi setelah proses pengobatan kesehatan dilalui, peserta pun acuh terhadap kewajiban pembayaran premi. Saat ini di Kabupaten Lebak, kepesertaan PBPU bulan September sebanyak 17.045 peserta dan lebih setengahnya yang menunggak sebanyak
8.625 peserta ( Sumber : wawancara dengan Kepala BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak 2014). Melangkah dari beberapa permasalahan tersebut di atas, peneliti melihat masih ditemukannya beberapa kendala dalam program Jaminan
17
Kesehatan Nasional (JKN) Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengeksplorasi masalah tersebut dengan judul: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti kemudian melakukan identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Kurangnya sosialisasi Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak kepada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak; 2. Kurangnya sikap pro aktif Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit) dalam membantu memberikan informasi Program JKN kepada kategori PBPU di wilayah Kabupaten Lebak; 3. Masih rumitnya penerapan sistem pendaftaraan kepesertaan bagi Kategori PBPU Program JKN di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak; 4. Masih kurangnya jumlah SDM, dan sarana prasarana di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan pendaftaraan kepesertaan bagi kategori PBPU Program JKN.
18
1.3 Batasan Masalah Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada fokus utama masalah, yaitu pada Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan Lokasi di Wilayah Kabupaten Lebak.
1.4 Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak?”
1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak.
19
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak adalah: 1. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi implementasi kebijakan publik. 2. Secara Praktis Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat praktis bagi peneliti dari hasil penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan yang luas mengenai masalah yang diteliti; b. Sebagai bahan rekomendasi bagi pihak terkait, khusunya dalam meningkatkan keberhasilan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak pada masa mendatang; c. Bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara khususnya, dan pembaca pada umumnya dalam memahami Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori Penggunaan teori sangat penting dalam suatu penelitian. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah-masalah yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini, peneliti mengkaji beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas. Penelitian mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan Lokus di Kabupaten Lebak akan dikaji dengan menggunakan beberapa teori dalam ruang lingkup ilmu administrasi negara, yaitu: Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Asuransi Sosial, Konsep Jaminan Kesehatan Nasional.
2.1.1 Deskripsi Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Dye yang dikutip Subarsono (2005: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak
20
21
dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah harus membuat program baru atau tetap pada status quo. Masih dalam Subarsono (2005: 2) Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Eyestone
dan
Friedrich
dalam
Agustino
(2007:
166).
Eyestone
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2007: 166). Kartasasmita dalam Widodo mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (Widodo, 2007: 12).
22
Sedangkan kebijakan publik menurut Rose dalam Agustino (2006: 7) adalah sebagai berikut: “Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dan banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsentrasi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dari bukan hanya satu kegiatan dalam pola regulasi (Agustino, 2006: 7).” Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2008: 3) kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “Whatever government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Nugroho (2003: 7) memaparkan tentang siklus skematik kebijakan publik yaitu sebagai berikut:
Gambar 2.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik
Perumusan Kebijakan Implementasi Kebijakan Publik
Isu atau Masalah Publik
output outcome Sumber: Nugroho, Rian D (2003:7)
Evaluasi Kebijakan Publik
23
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut: 1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakin bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan isu ini di angkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. 2. Isu ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. 3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilakasanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. 4. Namun dalam proses perumusan, pelakasanaan, dan pasca pelaksanaan di perlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan bijak dan benar dan di implementasikan dengan baik dan benar pula. 5. Implementasi kebijkan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
24
6. Di dalam jangka panjang kebijkan tersebut menghasilkan outcome dalam
bentuk
impac
kebijakan
yang
diharapkan
semakin
meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan yang ada untuk dilakukan atau tidak dilakukan untuk menangani berbagai masalah yang terdapat di suatu negara yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan tiga kegiatan pokok yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Untuk itu kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh Pemerintah mengenai pedoman tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada perumusan kebijakan Pada penelitian ini, pembahasan kebijakan publik akan mengarah pada implementasi kebijakan yang akan dijadikan teori inti sebagai alat analisa untuk mengukur kebijakan pemerintah yang menjadi objek penelitian.
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan pada
25
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho (2003: 159) secara umum dapat menggambarkan model implementasi sebagai berikut:
Gambar 2.2 Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Penjelas
Program Intervensi Proyek Intervensi Kebijakan Intervensi
Publik/Masyarakat/ Beneficiares
Sumber: Nugroho, Rian D (2003 : 159)
Menurut Eugene Bardach dalam Agustino (2006: 138) seorang ahli studi
kebijakan
menggambarkan
tentang
kerumitan
dalam
proses
implementasi tersebut, yaitu : “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para
26
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien”. Dalam derajat lain Metter dan Horn dalam Wahab (2005: 65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai ”Merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006: 139) implementasi kebijakan adalah ”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yamg ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut ( minimal ) tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapain tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
27
Menurut Udoji dalam Widodo (2007: 191) dalam mendefinisikan implementasi kebijakan, yaitu : ”Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.” Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle, yaitu ” Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Agustino, 2006: 154). Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas mengenai implementasi kebijakan, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
2.1.3 Model Implementasi Pendekatan Top Down Dalam perkembangannya, studi implementasi kebijakan memiliki dua pendekatan dalam memahaminya yaitu yang pertama pendekatan top down. Menurut Agustino (2006: 140) Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik
28
tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan
oleh
pembuat kebijakan
harus
dilaksanakan
oleh
administrator-administrator atau birokratbirokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat. Berikut ini beberapa pendekatan top down implementasi kebijakan menurut para ahli : A. Implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn (1975) disebut juga dengan A model of the policy. Model pendekatan ini menjelaskan bahwa proses implementasi merupakan abstraki suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik/kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu: 1. Ukuran dan tujuan kebijakan 2. Sumberdaya 3. Karakteristik agen pelaksana 4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
29
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
B. Implementasi kebijakan publik model Mazmanian dan Sabatier (1983) disebut juga dengan A Frame for policy implementation. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, variabel -variabel tersebut adalah: 1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukarankesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, serta tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. 2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, kehandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana,
aturanaturan
pembuat
keputusan
dari
badan-badan
pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, serta akses formal pihak-pihak luar. Variabelvariabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi: kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.
30
C. Implementasi kebijakan publik model Edward III disebut juga dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. (Agustino, 2006:149) Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasikan suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.
Gambar 2.3 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George Edward III)
KOMUNIKASI SUMBER DAYA IMPLEMENTASI DISPOSISI STRUKTUR BIROKRASI
Sumber: (Agustino, 2006 :150)
1. Komunikasi Variable pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C Edward III, adalah komunikasi.
31
Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pubik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjaan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melakasanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi di atas yaitu : a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilakan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komuikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (streetlevel-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu dan mendua). Ketidasakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi,
pada
tataran
tertentu,
pelaksana
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada
32
tataran yang lain hal tersebut akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; perintah yang diberkian dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. 2. Sumber Daya Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya,
menurut George C. Edward III, dalam
mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi,
memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dan keahlian dan kemampuan yang diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam menimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkanoleh kebiajakan itu sendiri. b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara
33
melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melasanankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentinngannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Pelimpahan dan penempatan wewenang yang baik akan menghasilkan efektifitas kewenangan. d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki
34
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 3. Disposisi Variabel
ketiga
yang
mempengaruhi
tingkat
keberhasilan
implementasi kebijakan public, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III, adalah : a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh para pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi isentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak
35
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi. 4. Struktur Birokrasi Variabel Keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusifpada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan
sumberdaya-sumberdaya
menjadi
tidak
efektif
dan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi ya ng baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah : melakukan
36
Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas- aktifitas pegawai diantara bebrapa unit kerja.
D. Implementasi kebijakan publik model Grindle (1980). Pendekatan ini dikenal dengan Implementation as a Political and administrative Proses. Menurut Grindle, ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcome) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dengan melihat pada proses serta pencapaian tujuan kebijakan yaitu pada dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran. Keberhasilan suatu
implementasi
kebijakan
juga
di
tentukan
oleh
tingkat
Implementabilty kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasinya (Context of Policy). 1. Isi kebijakan (Content of Policy) terdiri dari: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai,
37
letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang digunakan. 2. Konteks implementasi kebijakan (Context of Policy), terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.
E. Implementasi kebijakan publik model Hoogwood dan Gun (1978). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat: a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan tidak akan menimbulkan masalah yang besar. b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. c. Apakah keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal. e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
38
2.1.4 Model Pendekatan Implementasi Bottom Up Menurut Agustino ((2006: 140), dalam pendekatan bottom up, memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari keputusankeputusan yang ditetapkan pada level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Jadi intinya pendekatan bottom up adalah implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, system sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontroproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Model pendekatan bottom up ini disusun oleh Elmore (1979), Lipsky (1971), Hjren dan O’Porter (1981). Model ini dimulai dari identifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi kebijakan ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini
39
diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembagalembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM) (Agustino, 2006: 140-156). Berdasarkan beberapa teori dan model pendekatan implementasi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas, maka peneliti menggunakan teori dan model pendekatan top down implementasi kebijakan publik yang di ungkapkan oleh Georgre C Edward III. Peneliti memilih model George C Edward III berdasarkan sub variabel yang terdapat dalam model pendekatan ini yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak.
2.1.5 Konsep Asuransi Sosial Menurut Amrin (2006: 2) dalam bukunya yang berjudul “Asuransi syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi konvensional” Menurutnya kata asuransi diambil dari bahasa belanda “assurantie”. Dalam hukum belanda disebut “Verzekering”, yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut
kemudian
berkembang menjadi
“assuradeur”
yang
berarti
penanggung dan tertanggung disebut “geassuradeur”. Dalam kamus atau perbendaharaan kata bangsa Indonesia, tidak dikenal kata asuransi yang dikenal adalah istilah “jaminan” atau “tanggungan”. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance, dengan akar kata in-sure yang berarti “memastikan”.
40
Menurut Muslehuddin (2005: 3-4) dalam bukunya yang berjudul “Asuransi dalam Islam” mengatakan asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan keuangan beban individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. “Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Masih dalam Muslehuddin (2005: 4), Adam Smith berpendapat bahwa cara asuransi membagi-bagikan kerugian yang dialami oleh individu kepada orang banyak dapat memberi keringanan dan kesenangan kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam Muslehudin (2005: 4) Wagner telah membuktikannya dengan merumuskan teori kerugian sebagai berikut: “Perkataan asuransi menurut pengertian ekonomi adalah memaparkan suatu bentuk susunan ekonomi untuk memindahkan atau mengurangi kemungkinan akibat dari peristiwa yang tidak baik yang akan terjadi; bergantung kepada sejauhmana keadaan (Vermoegen) kekhawatiran seorang itu. Kemungkinan peristiwa itu tidak dengan sengaja menimpa seseorang, oleh karena itu setiap adanya satu kejadian maka hal itu peristiwa yang tidak terduga.Asuransi mengendalikan keadaan ini untuk menaksir kadar akibat yang akan menimpa berpedoman satu daftar (Reihe) kejadian yang diduga dengan satu bentuk bahaya yang tidak benar-benar terjadi (Muslehuddin, 2005: 4).” Sedangkan Willet dalam Muslehuddin (2005: 5) berpendapat bahwa pentingnya asuransi itu terletak pada kemampuannya untuk memindahkan resiko ketidakpastian dan tidak jelas itu ke biaya tetap dengan cara
41
penggabungan. Katanya, sungguhpun resiko itu subjektif dan tidak dapat diobjektifkan, namun hal itu dapat diukur dengan berpedoman pada pengalaman dan peristiwa yang lalu. Risiko dapat diukur seandainya sejumlah risiko ataupun kejadian yang lalu itu dikumpulkan untuk diambil rata-ratanya secara umum.Dengan kata lain, probabilitas dari fenomena yang banyak itu dapat dibuat ramalannya berdasarkan sekelompok ukuran yang sama. Jadi, bilangan banyak dan probabilitas adalah dianggap sebagai dasar teori risiko. Jadi dalam pengertian diatas asuransi adalah perlindungan bersama terhadap musibah oleh sekelompok orang yang tidak berdaya akan bahaya umum. Pada asuransi konvensional, kita mengenal sistem transfer risk yang berarti terjadinya transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Pengertian asuransi konvensional berdasarkan sudut pandang sosial yaitu: “Asuransi di definisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota, anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi (Amrin, 2006: 8)”. Dalam Salim (2003: 2-3), bukunya yang berjudul “Asuransi Dan Manajemen Risiko” John H. Magee mengklasifikasikan asuransi sebagai berikut : 1. Jaminan Sosial (Social Insurance) Jaminan sosial merupakan asuransi wajib. Oleh karena itu, setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai dengan proporsi sekian
42
persen setiap bulannya. Contoh jaminan sosial adalah jaminan untuk hari tua, jaminan pengobatan yang diberikan kepada orang yang sakit, mengalami kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran. 2. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) yaitu bentuk asuransi yang dijalankan secara sukarela (volunteer). Asuransi sukarela dibagi menjadi: a) Government insurance yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (jaminan bagi kaum veteran); b) Commercial insurance yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah komersial dan dengan motif keuntungan (profit motive). Contohnya seperti asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Masih dalam Salim (2003:123-124) Jaminan sosial umumnya lebih banyak menyangkut “kesejahteraan sosial” dari masyarakat, dari pada arti mempertanggungkan risiko-risiko kerugian. Agar dapat membedakan dengan nyata pengertian asuransi jiwa dengan jaminan sosial, perlu dimengerti makna dan unsur-unsur yang terdapat pada jaminan sosial. “jaminan sosial dapat dirumuskan secara umum sebagai segala macam jaminan serupa dengan asuransi, yang melindungi orang terhadap risiko sosial”. Pada umumnya jaminan sosial yang didukung adalah resiko sosial, dan merupakan tanggung
43
jawab kepada masyarakat. Sedangkan pada asuransi, yang dijamin adalah resiko pribadi. Selanjutnya kita dapat mengajukan beberapa karakteristik/ciriciri jaminan sosial tersebut: 1. Resiko yang dijamin menyangkut umum dan merupakan tanggung jawab masyarakat; 2. Jaminan ini dianggap menguntungkan rakyat seluruhnya; 3. Jaminan sosial menanggung sebagian besar dari penduduk; 4. Orang-orang yang langsung berkepentingan tidak memikul seluruh pembiayaan dan acap kali hanya sebagaian kecil saja yang mereka pikul; 5. Tunjangan yang didapatkan lajimnya hanya memenuhi kebutuhan primer yang minimum (subsistence level); 6. Ikut serta dalam jaminan dan iuran diwajibkan; 7. Jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari keuntungan; 8. Tujuan yang akan dicapai ialah kesejahteraan sosial (social welfare) dan bukan keadilan bagi perseorangan (Salim, 2003: 123). Bahwa inti jaminan sosial adalah: 1. 2. 3. 4.
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Yang dijamin adalah resiko sosial; Jaminan merupakan beban masyrakat seutuhnya; Tidak mempunyai motif mencari keuntungan (Salim, 2003: 124).
Dan menurut Amrin (2006:101) asuransi sosial yaitu asuransi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya dengan cara memotong sebagian gaji pegawai dan pekerja. Sedangkan Man Suparman (2003: 89-90) bukunya yang berjudul “Aspekaspek Asuransi dan Surat Berharga”, Emi Pangaribuan mengatakan asuransi sosial mempunyai sifat wajib dan besarnya santunan (benefit) pada umumnya ditetapkan oleh pemerrintah. Golongan asuransi ini tidak ditunjukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat (social adequcy). Penyelengaraannya biasanya oleh pemerintah,
44
sehingga sering pula disebut Social Goverment Insurance. Dan dalam Muslehuddin (2005:12) asuransi bersama adalah setiap anggota menjadi sebagai tertanggung dan penanggung asuransi tanpa memandang suatu kepentingan. Ia tidak bertujuan mencari keuntungan, bukan usaha kapitalis ataupun merengguk kekayaan dari kerugian orang lain. Dalam Man Suparman (2003: 92), Veldkam mengatakan tujuan asuransi sosial yaitu memberikan jaminan secara materil sebanyak mungkin agar tergantung tetap dapat menikmati sumber kehidupan yang layak. Dan menurut Emi Pangaribuan dalam Man Suparman (2003: 94-95) tujuan asuransi sosial adalah: “Tujuan dari pertanggungan sosial (social Insurance) adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya (Suparman, 2003: 94)” Masih Menurut Emi Pangaribuan, Unsur-unsur asuransi sosial antara lain adalah: 1. Diselenggarakan karena ditetapkan oleh peraturan perundangundangan; 2. Perikatan yang terjadi antara para pihak; 3. Mempunyai sifat wajib bagi mereka; 4. Pada umumnya yang bertindak sebagai penyelengara atau penanggung adalah pemerintah; 5. lebih diutamakan perlindungan kepada hal-hal yang berkaiatan resiko sosial daripada risiko individual; 6. ditunjukan untuk membangun suatu jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat dan bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan; 7. Perbandingan antara premi dan santunan (benefit) diatur secara progresif; 8. Besarnya premi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan;
45
9. Besarnya santunan ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat (social adequacy) daripada keadilan pribadi (private equity); 10.Tidak ada pilihan mengenai masalah kepentingan dan peristiwa (evenement) (Suparman, 2003: 95). Dapat disimpulkan bahwa bahwa asuransi sosial merupakan suatu jenis jaminan sosial yang mempergunakan prinsip, ketentuan, dan metode asuransi. asuransi sosial dimaksudkan untuk menutup risiko-risiko sosial, yaitu semua jenis risiko yang terdapat dalam masyarakat banyak. Asuransi sosial diwajibkan oleh Pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan asuransi sosial adalah membangun kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
2.1.6 Asuransi Sosial Menurut UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan asas: 1) Kemanusiaan, yaitu berkaitan terhadap penghargaan manusia; 2) Manfaat, yaitu asas yang bersifat oprasional menggambarkan pengeloalaan yang efisien dan efektif; 3) Keadilan, yaitu yaitu asas yang bersifat idiil, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. B. Prisnsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah: 1) Kegotongroyongan; Prinsip ini diwujudkan dalam sistem gotong royongdari peserta yang mampu ke peserta yang kurang mampu dam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko
46
rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Prinsip Nirlaba; Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba bagi BPJS, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya utuk kepentingan peserta; 3) Prinsip Keterbukaan; Kehati-hatian, Akuntabilitas; Prinsip-prinsip manajemen
ini
direrapkan
dan
mendasari
seluruh
kegiatan
pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya; 4) Prinsip Portabilitas; Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah negara kesatuan republik
indonesia; 5) Prinsip Kepesertaan Besifat Wajib; Dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja disektor formal, besamaan dari itu sektor informal dapat menjadi
47
peserta sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan dan mereka yang bekerja secara mandiri. Sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh Rakyat; 6) Prinsip Dana Amanat; Dana yang terkupul dari iuran peserta merupaka titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan; 7) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial; adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. C. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dewan Jaminan Sosial Nasional befungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan sistem jaminan sosial;
berwenang melakukan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial serta bertanggung jawab kepada Presiden. D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam
menjalankan
sistem
jaminan
sosial,
UU
SJSN
mengamanatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 2011. BPJS bertugas menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS adalah gabungan dari empat perusahan asuransi milik pemerintah yaitu JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. BPJS mengelola mengenai kepesertaan jaminan sosial; Dana jaminan sosial wajib dikelola
48
dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, kemanan dana, dan hasil yang memadai. 1. Tugas dan wewenang BPJS diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Adapun BPJS bertugas untuk: a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b) memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c) menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d) mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e) mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f) membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Dan BPJS berwenang untuk: a) menagih pembayaran Iuran; b) menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
49
c) melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e) membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f) mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g) melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) melakukan
kerja
sama
dengan
pihak
lain
dalam
rangka
penyelenggaraan program Jaminan Sosial. 2. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS meliputi 5 (lima) program yaitu: 1) Program Jaminan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar para peserta
memperoleh
manfaat
pemeliharaan
kesehatan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
dan
50
2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja Program Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar para peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. 3) Program Jaminan Hari Tua Program Jaminan hari tua diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar para peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. 4) Program Jaminan Pensiun Program Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi atau tabungan wajib dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 5) Program Jaminan Kematian Program
Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi dengan tujuan memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
51
2.1.7 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam konteks asuransi kesehatan
menurut Thabrany (2014: 49)
dalam bukunya “Jaminan Kesehatan Nasional” pengertian asuransi kesehatan adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa harus mempertimbangkan keadaan kanongnya. Ada pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan atau perawatan orang tersebut. Pihak yang menjamin ini dalam bahasa inggris disebut insurer atau dalam UU Asuransi disebut asuradur. Asuransi merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian (uncertainy) dari kejadian sakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan kelompok
kesehatan didanai secara memadai, maka seseorang atau kecil
orang
akan
melakukan
transfer
risiko
kepada
insurer/asuradur, ataupun badan penyelenggara jaminan. Asuransi sosial menurut UU SJSN adalah merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Kemenkes, 2014). Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
52
Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Kelebihan sistem asuransi sosial dengan asuransi komersial bisa dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini:
Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Sosial dengan Asuransi Komersial No 1 2
Asuransi Sosial Kepesertaan Bersifat wajib (Untuk semua penduduk) Non profit
Asuransi Komersial Kepesertaan bersifat sukarela Profit
Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan (Sumber: Kemenkes, Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam SJSN) 3
Manfaat Komperhensif
Dasar hukum Program JKN adalah Undang-Undang
Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan; Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dirubah dengan Perpres Nomor 111 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
53
Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah; sedangkan Pedoman Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Setiap peserta berhak untuk memperoleh Jaminan kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) yang terdiri dari: a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan,
yaitu Rawat Jalan
Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL). c. Pelayanan Promotif dan Preventif. d. Pelayanan Kebidanan dan Neonental. e. Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan. f. Pelayanan Gawatdarurat. g. Pelayanan Ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan. h. Pemberian Kompensasi Khusus bagi peserta di wilayah yang tidak tersedia fasilitas kesehatan. i. Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Mentri.
54
Iuran JKN Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi: a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Pusat dibayar oleh Pemerintah Pusat dan iuran yang didaftarkan Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. d. Peserta bukan Pekerja yaitu investor, perusahaan, penerima pensiun swasta, veteran, dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Sedangkan penerima pensiunan pemerintah, dibayar oleh pemerintah dan Peserta yang bersangkutan. Untuk perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Pemerintah. Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan
55
mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa: 1. Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan. 2. Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan. 3. Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan. Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Fasilitas Kelas untuk Peserta JKN yaitu: a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III.
56
b. Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II. c. Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. d. Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Kriteria kepesertaan JKN dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2 Kriteria Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) No.
Kriteria
1.
Peneriman Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
2.
Pekerja Penerima Upah
Peserta a. Orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. b. Penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota TNI; c. Anggota Polri; d. Pejabat Negara; e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; f. Pegawai Swasta; dan g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a samapai dengan huruf f yang sudah menerima upah
57
No.
Kriteria
Peserta
3.
Pekerja Bukan Penerima Upah
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah
4.
Bukan Pekerja
a. b. c. d. e. f.
5.
Warga Negara Asing Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Wargra negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
Anggota Keluarga bagi Pekerja Penerima Upah
a. Istri atau suami yang sah dari peserta; dan b. Anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: - Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan - Berlum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
6.
7.
Investor; Pemberi Kerja; Penerima Pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013.
2.1.8 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program JKN A. Pendaftaraan Peserta 1) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan didaftarkan oleh Pemerintah sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
58
Kesehatan (BPJS Kesehatan) oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) a. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik perorangan atau seluruh anggota keluarga. B. Lokasi Pendaftaran Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat/setempat dari domisili peserta. C. Syarat Pendaftaran Syarat pendaftaraan peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja yaitu Isi formulir, Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar D. Masa berlaku kepesertaan 1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta.
59
2. Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau meninggal dunia. E. Hak dan Kewajiban Peserta 1. Peserta berhak memperoleh identitas peserta; memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. 2. Peserta wajib membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta pada saat pindah domisili. F. Pentahapan Kepesertaan 1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : a) PBI Jaminan Kesehatan; b) Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; c) Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; d) Peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES (Persero) meliputi PNS, veteran, pejuang kemerdekaan, penerima pensiun PNS, TNI/Polri dan seterusnya beserta anggota keluarganya; e) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) dan anggota keluarganya;
60
2. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. Gambar alur pendaftaran kepesertaan perorangan Program JKN dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:
Gambar 2.4 Alur Pendaftaran Peserta Mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional CALON PESERTA PBPU/MANDIRI SYARAT FOTO COPY KTP FOTO COPY KK FOTO 3x4 DUA LEMBAR
BPJS KESEHATAN PENDAFTARAAN DI KANTOR BPJS KESEHATAN DOMISILI PENDAFTAR
PENGAMBILAN KARTU ANGGOTA
NO KODE PENDAFTARAAN
PEMBAYARAN KANTOR POS/ATM/SETOR TUNAI DI BANK
BRI,BNI,MANDIRI
61
2.1.9 Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional A. Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. 1) Manfaat Medis; berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) termasuk bahan medis habis pakai dan obat sesuai kebutuhan medis; 2) Manfaat Non Medis; meliputi akomodasi dan ambulan. akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter. B. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non Operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama; dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
62
b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; 3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6. Rehabilitasi medis; 7. Pelayanan darah; 8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 9. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan; 10. Perawatan inap non intensif; dan 11. Perawatan inap di ruang intensif. C. Manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN meliputi: a) Tidak sesuai prosedur; b) Pelayanan diluar Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS; c) Pelayanan bertujuan kosmetik; d) General check up, pengobatan alternatif; e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi;
63
f) Pelayanan Kesehatan pada saat bencana; dan g) Pasien bunuh diri/Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/Bunuh Diri/Narkoba.
2.2 Penelitian Terdahulu Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua acuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Pertama, dari penelitian yang dilakukan oleh Rezqi Kurnia Gesar, Nurhayani, dan Balqis dalam sebuah karya penelitian yang berjudul “Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Gowa”, dari Universitas Hasanudin Fakultas Kesehatan Masyarakat 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan, regulasi, dan sosialisasi stakeholder kepada masyarakat dalam pelaksanaan program JKN di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak delapan orang.Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan memahami tentang kesiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan.Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesiapan untuk aspek fasilitas kesehatan dikarenakan alat kesehatan masih kurang, aspek regulasi juga belum terlihat kesiapannya dikarenakan belum ada petunjuk teknis di Kabupaten Gowa mengenai jaminan kesehatan, untuk sosialisasi sudah dilakukan seluruh pihak stakeholder. Namun karena sosialisasi yang
64
belum optimal sehinggga masih banyak masyarakat belum memahami tentang program JKN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan program JKN di Kabupaten Gowa disarankan agar fasilitas kesehatan untuk melengkapi dan meningkatkan sarana prasarananya, pemerintah lebih memperhatikan implementasi program JKN, serta sosialisasi ke masyarakat lebih dioptimalkan. Acuan yang kedua yaitu, dari penelitian yang dilakukan oleh Widya Noorkomalasari dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Nelayan Di Kabupaten Jember”, dari Universitas Jember Fakultas Kesehatan masyarakat 2014. Penelitian ini bertujuan menghitung besar kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi nelayan di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Jumlah populasi rumah tangga nelayan di Kabupaten Jember adalah sebanyak 6.505 keluarga. Total besar sampel yang digunakan sebanyak 99 keluarga. Penelitian dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Puger Wetan Kecamatan Puger, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, dan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan. Variabel Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan per bulan
responden
tergolong
sedang
yakni
berada
pada
interval
≥Rp.3.100.000,- s.d ≤Rp.7.750.000,- dengan rata-rata sebesar Rp.6.200.000,-; sedangkan rata-rata total pengeluaran rumah tangga mencapai Rp.6.077.424,dan secara berturut-turut ratarata pengeluaran pangan sebesar Rp.1.122.303,-,
65
pengeluaran pangan non esensial sebesar Rp.825.424,-, dan pengeluaran non pangan sebesar Rp.4.129.697,-. Formula perhitungan ATP yang didapatkan adalah ATP = Σ Pendapatan – (-63880 + 0,8653X� + 0,6361X3 + 1,277X4 + 1,081X5+ 0,6571X6 + 1,269X7 + 1,151X8 + 1,165X9 + 0,9445X10 + 1,307X11 + 1,540X12 + 0,9707X13 + 1,007X14 + 1,159X15 + 0.9988X16 + 1,047X17 + 1,064X18 + 3,517X19 + 1,015X20). Sebagian besar responden (54,5%) mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil pemaparan menunjukkan bahwa 33 responden memiliki kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk kelas rawat 3 yang besar nominalnya adalah Rp.25.500,- per orang per bulan.
2.3 Kerangka Berfikir Di era JKN ini partisipasi masyarakat terhadap asuransi kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatakan kualitas kesehatan di suatu daerah. Peningkatan jumlah kepesertaan sekaligus diimbangi dengan perbaikan mutu pelayanan kesehatan pada Program JKN merupakan indikator keberhasilan Program JKN. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan. Salah satu daerah yang melaksanakan program JKN ialah Kabupaten Lebak. Dari hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan dalam
Implementasi
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori
66
PBPU di Kabupaten Lebak. Maka dari itu, perlu kiranya dilakukan pengukuran keberhasilan Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori PBPU di Kabupaten Lebak sehingga akan diketahui faktor-faktor pendukung dan pengahambatnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran tingkat keberhasilan implementasi kepesertaan Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak di wilayah Kabupaten Lebak. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan sosial yang terkandung dalam Undang-Undang yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Tugas BPJS yang terkandung dalam UU No. 24 tentang BPJS. Lalu dikolaborasikan dengan model implementasi kebijakan menurut teori George C Edward III yaitu: 1. Komunikasi, terdapat tiga indikator yang dipakai yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi, 2. Sumberdaya, terdapat empat indikator yang dipakai, yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas, 3. Disposisi, terdapat dua indikator yang dipakai, yaitu: pengangkatan birokrat, dan inisiatif, 4. Struktur birokrasi, terdapat dua indikator yang dipakai, yaitu: standar operating prosedurs (SOP) dan fragmentasi. Maka
menurut
peneliti
akan
diketahui
tingkat
keberhasilan
implementasi kepesertaan program JKN bagi kategori PBPU di Kabupaten Leabak. Dari konsep yang peneliti buat dengan mengacu pada beberapa
67
Undang-undang diatas dan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III, diharapkan bisa memberikan output dan outcome yang baik. Output
yang
diharapkan
yaitu
mengetahui
seberapa
besar
tingkat
implementasi kepesertaan Program JKN bagi kategori PBPU di Kabupaten Lebak. Sedangkan salah satu outcomenya adalah sebagai bahan rekomendasi pihak terkait khususnya BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam meningkatkan kepuasan pelayanan kepesertaan dan juga meningkatkan jumlah kepesertaan program JKN bagi kategori PBPU di wilayah Kabupaten Lebak. Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut:
68
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Identifikasi Masalah
s
1. Kurangnya sosialisasi program JKN oleh BPJS Kesehatan Kab. Lebak; 2. Kurangnya sikap pro aktif Fasyankes (Puskesmas, Rumah Sakit) dalam membantu sosialisasi JKN;
3. Masih rumitnya penerapan sistem pendaftaraan kepesertaan Program JKN; 4. Kurangnya jumlah SDM dan sarana prasarana di BPJS Kesehatan Kab. Lebak.
Tugas BPJS Menurut UU No 24 Tahun 2011 dan/atau a. Melakukan menerima pendaftaran Peserta; dan b. Memungut mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; dan e. Mengumpulkan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; Manfaat f. Membayarkan dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan informasi g. Memberikan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
Prinsip-Prinsip Jaminan Sosial Menurut UU No 40 tahun 2004 Tentang SJSN Model Pendekatan Implementasi Menurut Teori George C Edward III
1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Output: Mengetahui Tingkat Keberhasilan Implementasi Kepesertaan Program JKN Bagi Kategori PBPU di Kabupaten Lebak
Outcome: Sebagai bahan rekomendasi pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak untuk meningkatkan pelayanan kepesertaan & meningkatkan jumlah kepesertaan kategori PBPU di Kabupaten Lebak
1) 2) 3) 4) 5)
Prinsip Kegotongroyongan; Prinsip Nirlaba; Prinsip Keterbukaan; Prinsip Portabilitas; Prinsip Kepesertaan Besifat Wajib 6) Prinsip Dana Amanat; dan 7) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan progam dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
69
2.3 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Definisi hipotesis dikemukakan oleh Trelease dan Good dan Scates dalam Nazir. Menurut Trelease hipotesis adalah sebagai “suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Sedangkan menurut Good dan Scates menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisikondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya (Nazir, 2005: 151). Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari observasi awal peneliti dan pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun hipotesisnya sebagai berikut:
H0
: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari yang diharapkan”. Hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut: H0 : µ0 < 60%.
70
Ha
: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak lebih dari atau sama dengan 60% dari yang diharapkan”. Hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut: Ha : µ0 ≥ 60%.
Merujuk dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu hipotesis untuk penelitian skripsi ini bahwa: H0
: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari yang diharapkan”.
71
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian Menurut Usman & Purnomo Setiady (2006: 42) metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkahlangkah sistematis. Sedangkan, metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, mendefinisikan metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dan menurut Irawan (2005: 4) metode penelitian adalah totalitas cara yang dipakai peneliti untuk menemukan kebenaran ilmiah. 71
72
Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2005: 8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuanatitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2005: 4) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah, tujuan, dan manfaat yang dirumuskan pada bab sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Yang berjudul ”Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”.
3.2 Instrumen Penelitian Menurut Sugiyono (2005: 119) pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karena itu, maka diperlukan alat ukur yang baik yang dinamakan instrumen
73
penelitian. Jadi, Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut
Bungin (2009: 94) Pengertian dasar dari
instrumen penelitian adalah: pertama, instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Kedua, instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kesalahan bagian ini, dapat dipastikan suatu penelitian akan gagal atau berubah dari konsep semula. Ketiga, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Pada beberapa instrumen, umpamanya angket, instrumen penelitian menjadi wakil peneliti satu-satunya di lapangan atau wakil satu-satunya orang yang membuat instrumen penelitian tersebut. Oleh karena itu, kehadiran instrumen penelitian di depan responden (khususnya untuk instrumen angket) adalah benar-benar berperan sebagai pengganti (substitusi) dan bukan suplemen penelitian. Sebagai suplemen, instrumen penelitian hanyalah pelengkap dari sekian banyak alat-alat bantu penelitian yang diperlukan oleh peneliti pada pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian.Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti (Sugiyono, 2005: 105). Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
74
Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005: 107). Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setap item instumen diberi skor sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skoring Tiap Indikator Menurut Likert Jawaban
Kritetia Jawaban
Skor
Sangat Jelas/Sangat Memadai/Sangat Mampu/Sangat A
Mudah/Sangat Sering/Sangat Efektif/Sangat Aman/Sangat
4
Terbuka/ Sangat Cepat/ Sangat Adil/Selalu Dilibatkan. B
Jelas/ Memadai/ Mampu/ Mudah/Sering/ Efektif/Aman/ Terbuka/Cepat/Adil/Dilibatkan.
3
Tidak Jelas/ Tidak Memadai/ Tidak Mampu/Sulit/Tidak Pernah/ C
Tidak Efektif/ Tidak Aman/ Tidak Terbuka/ Lambat/ Tidak Adil/
2
Tidak Dilibatkan. Sangat Tidak Jelas/ Sangat Tidak Memadai/ Sangat Tidak D
Mampu/ Sangat Sulit/Tidak Pernah/ Sangat Tidak Efektif/ Sangat Tidak Aman/ Sangat Tertutup/ Sangat Lambat/ Sangat Tidak
Adil/ Tidak Dilibatkan. Sumber: Diadaptasi dari skor kategori Likert skala 4
1
75
Berikut ini merupakan indikator variabel penelitian mengenai Implementasi Kepesertaan Program JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak :
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Lebak
Variabel
Indikator
Komunikasi
Sumberdaya
Disposisi
Stuktur Birokrasi
Sumber: Peneliti, 2014
Sub Indikator
1. Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik) 2. Kejelasan (komunikasi harus jelas dan tidak ambigu) 3. Konsistensi (komunikasi harus konsisten dan jelas) 1. Staf (aparatur yang mencukupi dan kompeten) 2. Informasi (informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi kepatuhan pelaksana) 3. Wewenang (otoritas atau legitimasi pelaksana kebijakan) 4. Fasilitas (sarana dan prasarana pendukung kebijakan) 1. Pengangkatan birokrat (sikap pelaksana kebijakan harus berdedikasi) 2. Insentif (penambahan biaya tertentu untuk kepentingan pribadi pegawai (self interest)) 1. Standar Operating Prosedures (SOP) (panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan) 2. Fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab terhadap unit-unit kerja)
No. Item Kuesioner
Skala
1,2, 3,4,5,6 7,8 9,10,11 12,13 14,15,16 17,18,19 20,21,22
23,24
25,26
27,28
Likert
76
3.2.1 Jenis Dan Sumber Data Jenis dan sumber data dalam penelitian mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut: 1. Jenis Data a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel
atau
responden)
dengan
menggunakan
teknik
pengumpulan data tertentu. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara maupun observasi langsung. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber artikelartikel (Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional) dan gambar-gambar yang dapat berbentuk buku-buku, dokumen dan data elektronik (website). 2. Sumber data a. Responden adalah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Responden dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini. Agar dapat memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian. b. Literatur adalah data-data kepustakaan berdasarkan text book yang berkaitan dengan penelitian dalam penyusunan deskripsi teori.
77
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian
mengenai
Implementasi
Kepesertaan
Program
Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Kuesioner, Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2005: 162). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup, dengan pertimbangan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki. Alasan lainnya karena dapat membantu responden untuk menjawab dengan cepat serta dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh kuesioner yang telah terkumpul. 2. Observasi, Serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek atau objek penelitian melalui mata, telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta dari objek yang diteliti. Faktafakta dan informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan
78
dicatat dan dirangkum, untuk dijadikan data sekunder sebagai data pendukung primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kesioner. 3. Studi kepustakaan, yaitu studi atau teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan berdasarkan text book.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian Populasi menurut Sugiyono (2005: 90) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Bungin (2009: 99) populasi berasal dari kata bahasa Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat popular digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekolompok yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Peserta JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak sebanyak 17.045 jiwa. Setelah menentukan populasi, maka peneliti kemudian menetukan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Menurut Sugiyono (2005:
79
91-95) Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan, nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Suharsimi (2006: 131) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini, tidak semua populasi di jadikan sampel karena keterbatasan waktu, tenaga dan lain- lain. Untuk menetukan ukuran sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus ”Slovin” (Sugiyono, 2006: 57). Dengan jumlah populasi (N) sebanyak 17.045 Peserta Program JKN kategori PBPU dan menetapkan taraf kesalahan (e) sebesar 7%. Berikut ini rumus menentukan ukuran sampel menurut Slovin:
n=
N 1+Ne²
Keterangan: n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir misalnya, 2%, 5%, 10%
80
Diketahui: N = 17.045 e = 7% (0,07) Ditanya: n? Jawab: 17.045 n= 1 + 17.045 (0,07)² 17.045 n= 1 + 83,5205 17.045 n= 84,5205 n = 201,66 = 202 Sampel
Adapun teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari jumlah populasi ini adalah teknik Acidental Sampling. Menurut Nanang Martono (2010: 70) Acidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
81
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Menurut Bungin (2009: 164) pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding), dan proses pembeberan (tabulating). Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2005: 169). Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak” adalah statistik deskriptif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kunatitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriftif adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin, 2009: 171). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005: 169).
82
Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini ditempuh melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding) dan proses pembeberan (tabulating) menurut (Bungin, 2009: 165-168) : 1.
Editing, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah peneliti setelah menghimpun data di lapangan, dimana dimulai dengan member identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab, kemudian memeriksa satu persatu lembaran instrumen pengumpulan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia;
2.
Coding, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah melalui tahap editing tersebut melalui tahapan koding, dimana data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean ini menggunakan dua cara, yaitu pengkodean frekuensi yang digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu dan pengkodean lambang yang digunakan pada poin yang tidak memiliki bobot tertentu;
3.
Tabulating, yaitu bagian terakhir dari pengolahan data, dimana data-data dimasukkan pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.
Setelah data terkumpul dan diolah dengan tahap-tahap seperti yang disebutkan diatas, maka data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik sederhana, dimana data mengenai “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori PBPU di Kabupaten Lebak” yang
83
diperoleh dari kuesioner yang bersifat kuantitatif tersebut diuji melalui analisis data.
3.4.1 Uji Validitas Menurut Usman & Purnomo Setiady (2008: 287) dalam buku “Pengantar Statistika” Validitas ialah mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian menurut Sugiyono (2005: 137) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Kevalidan instrumen berarti bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi pearson product moment dengan bantuan piranti lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 17. Berikut rumus dari korelasi product moment ( Singarimbun, 1989: 137) :
r
N( XY) - ( X)
[( N X 2 ( X) 2
Y) ][( N Y ( Y) 2
2
]
84
Keterangan: r = Koefisien korelasi Pearson Product Moment X = Skor item per pernyataan Y = Skor total X2 = Kuadrat dari skor per item Y2 = Kuadrat dari skor total XY = Skor item per pernyataan dikalikan skor total N = Jumlah sampel 3.4.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas berasal dari bahasa Inggris rely, yang berarti percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya (Purwanto, 2007: 161). Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Cronbach Alpha yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007: 181). Pengujian reliabilitas dibantu dengan piranti lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 17. Berikut ini rumus Alpha Cronbach yang digunakan untuk menguji reliabilitas (Usman & Purnomo Setiady, 2008: 291) :
k k -1
s 2i 1 2 s i
Keterangan: k = Jumlah item Si² = jumlah varians skor total St² = varians responden untuk item ke i
85
3.4.3 Uji t-test Uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio. Untuk mengetahui Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak, maka dalam pengujian hipotesis deskriptif digunakan uji t-test pada pihak kanan untuk satu sampel atau satu variabel, dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2005: 207) :
t
X s n
0
Keterangan: t x µ0 S n
= = = = =
Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t-hitung Nilai rata-rata x Nilai yang dihipotesiskan Simpangan baku sampel Jumlah anggota sampel
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian yang berjudul “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekera Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak” dilakukan di wilayah Kabupaten Lebak. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan April 2014 hingga April 2015. Untuk lebih jelasnya, maka dibuat jadwal penelitian sebagai berikut:
86
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian Waktu Penelitian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Observasi awal Pengajuan judul skripsi Perizinan dan observasi Pengumpulan data-data Penyusunan proposal Bimbingan proposal Bimbingan kuesioner Daftar seminar Seminar proposal Revisi proposal Penyusunan hasil penelitian Acc dan sidang skripsi Revisi skripsi
Jun
Mei
Apr
Mar
Feb
Jan
Des
Nov
Okt
2015 Sep
Ags
Jul
Jun
2014 Apr
Kegiatan Mei
No
87
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak terletak di antara 618’ - 700’ Lintang Selatan dan 10525’ - 10630’ Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan,
menghubungkan
Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km2 dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.
87
88
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Lebak
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034
Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber
merupakan
kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas
wilayah paling sempit
adalah Kecamatan
Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebak
89
Gedong. Tabel 4.1 dibawah memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak.
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kecamatan
Jumlah
Malingping 14 Desa/Kelu Wanasalam 13 rahan Panggarangan 11 Bayah 11 Cilograng 10 Cibeber 22 Cijaku 10 Banjarsari 20 Cileles 12 Gunungkenca 12 Bojongmanik 9 na Leuwidamar 12 Muncang 12 Sobang 10 Cipanas 14 Sajira 15 Cimarga 17 Cikulur 13 Warunggunun 12 Cibadak 15 g Rangkasbitung 16 Maja 14 Curugbitung 10 Cihara 9 Cigemblong 9 Cirinten 10 Lebakgedong 6 Kalanganyar 7 Kabupaten 345 Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034 Lebak
Luas (Ha)
Persentase
10.201,47 11.419,02 17.715,51 14.377,21 9.601,71 40.096,41 11.468,42 15.955,50 15.338,76 13.801,50 9.591,83 14.305,09 8.695,38 11.149,34 6.525,30 10.466,64 18.752,65 6.182,97 4.736,53 3.632,71 7.309,70 7.817,14 9.317,33 12.469,86 15.304,93 12.254,92 9.159,98 2.859,34 330.507,16
3,09 3,45 5,36 4,35 2,91 12,13 3,47 4,83 4,64 4,18 2,90 4,33 2,63 3,37 1,97 3,17 5,67 1,87 1,43 1,10 2,21 2,37 2,82 3,77 4,63 3,71 2,77 0,87 100
90
4.1.2 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak Kepesertaan Program JKN kategori PBPU di Kabupaten Lebak dijalankan oleh Kantor Layanan Operasional (KLO) BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak termasuk kedalam wilayah kerja BPJS Kantor Cabang Serang. Wilayah kerja Kantor Cabang Serang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Dimana Kantor Cabang Serang ada dalam Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan atau divisi yang baru dibentuk pada tahun 2015 untuk wilayah kerja Provinsi Banten dan Provinsi Lampung. Di Kabupaten Lebak hanya ada satu lokasi pelayanan pendaftaran kepesertaan program JKN untuk seluruh wilayah Kabupaten Lebak yaitu di Kantor Layanan Operasional BPJS Kabupaten Lebak. Berlokasi di Jln. Patih Derus No.14 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Sedangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak di Kabupaten Lebak sebanyak 42 Puskesmas, 71 Puskesmas Pembantu (Pustu), 14 Klinik Swasta, 2 Klinik TNI dan 1 Klinik Polri, 3 Apotik dan 2 Optik. Adapun rincian jumlah peserta yang mengikuti Program JKN kategori PBPU di tiap kelas perawatan di Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :
91
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Berdasarkan Status Kelas Perawatan di Kabupaten Lebak September 2014 No
Peserta Mandiri
Jumlah Peserta
1
Kelas I
2.387
2
Kelas II
5.113
3
Kelas III
9.545
Total
17.045
Sumber : BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, 2014
JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa: 4. Fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan. 5. Fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan. 6. Fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan. Pembayaran iuran kategori PBPU dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
92
Fasilitas Kelas untuk Peserta JKN Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Masa berlaku kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau meninggal dunia. Hak Peserta PBPU adalah memperoleh identitas peserta; memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Kewajiban Peserta PBPU wajib membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta pada saat pindah domisili. Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kategori PBPU adalah paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. 4.1.3 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program JKN Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah/Peserta Mandiri A. Pendaftaraan Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pendaftaraan bisa dilakukan secara menual langsung ke BPJS maupun Online lewat internet. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik perorangan atau seluruh anggota keluarga.
93
B. Lokasi Pendaftaran Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS setempat dari domisili peserta. C. Syarat Pendaftaran Syarat pendaftaraan Peserta Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu Isi formulir, Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar, kepemilikan Rekening Bank jika Kelas I, atau Kelas II yang dipilih.
Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Peserta Mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional
CALON PESERTA PBPU/MANDIRI SYARAT FOTO COPY KTP FOTO COPY KK FOTO 3x4 DUA LEMBAR
BPJS KESEHATAN PENDAFTARAAN DI KANTOR BPJS KESEHATAN DOMISILI PENDAFTAR
PENGAMBILAN KARTU ANGGOTA
NO KODE PENDAFTARAAN
PEMBAYARAN KANTOR POS/ATM/SETOR TUNAI DI BANK
BRI,BNI,MANDIRI
94
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik 4.2.1 Uji Validitas Instrumen Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Dalam penelitian ini pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir pertanyaan. Adapun jumlah sampel yang diuji validitas ialah sebanyak 202 responden. Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus Pearson Product Moment dengan bantuan program komputer Statistical Product Service Solution (SPSS) 20.0 for windows. Adapun rumus Pearson Product Moment tersebut ialah sebagai berikut:
r
N( XY) - ( X)
[( N X 2 ( X) 2
Y) ][( N Y ( Y) 2
2
]
Dari rumus Pearson Product Moment diatas, didapatkan nilai r-hitung untuk item pertanyaan nomor 1 yaitu = 0,462 dan seterusnya. Bila koefisien korelasi sama dengan atau lebih 0,138 (merupakan rtabel dengan n = 200 dan taraf signifikansi 5%, ), maka instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya, bila koefisien korelasi lebih kecil dari 0,138, maka instrumen dinyatakan tidak
95
valid. Hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian No.Item
Nilai r-hitung
Nilai r-tabel
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0,462 0,484 0,237 0,388 0,583 0,309 0,266 0,399 0,440 0,407 0,571 0,567 0,494 0,281 0,361 0,348 0,409 0,473 0,324 0,268 0,354 0,255 0,438 0,467 0,419 0,349 0,306 0,347
0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Pengolahan data SPSS Statistics 20.0 for windows, 2015.
96
Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 202 orang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang peneliti berikan sebanyak 28 instrumen yang dapat dikatakan valid. Dengan demikian ke 28 instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian dan dapat diolah dalam analisis berikutnya.
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari sebuah instrumen atau kuesioner. Instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Berikut ini rumus Alpha Cronbach yang digunakan untuk menguji reliabilitas:
k k -1
s 2i 1 2 s i
Keterangan: k
= Jumlah item
Si² = jumlah varians skor total St² = varians responden untuk item ke i Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach
97
diukur berdasarkan skala dengan bantuan piranti lunak Statistic Productand Service Solutions (SPSS) versi 20.0 for windows. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s/d 0,20, berarti kurang reliabel 2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s/d 0,40, berarti agak reliabel 3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s/d 0,60, berarti cukup reliabel 4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s/d 0,80, berarti reliabel 5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s/d 1,00, berarti sangat reliabel (Triton, 2005) Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach yaitu sebesar 0,792. Berdasarkan tingkat skala di atas, nilai Alpha Cronbach 0,792 berada pada skala kelas ke4, maka nilai Alpha Cronbach 0,792 dinyatakan “reliabel” karena berada pada nilai 0,61 s/d 0,80. Hasil perhitungan uji reliabilitas Alpha Cronbach dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :
Tabel 4.4 Statistik Reliabilitas Instrumen Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha ,792
28
Sumber: Pengolahan data SPSS Statistics 20.0 for windows, 2015.
98
Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena sudah valid dan reliabel berdasarkan uji instrumen, maka instrumen dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data penelitian yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak”.
4.3 Deskripsi Data 4.3.1
Identitas Responden Responden
dalam
penelitian
yang
berjudul
“Implementasi
Kepesertaan Program Jaminanan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak” adalah Peserta Mandiri Program JKN yang yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak September tahun 2014, tercatat 17.045 sebagai Peserta kategori PBPU atau Peserta Mandiri Program JKN. Dari jumlah 17.045 Peserta Mandiri tersebut diambil 202 Peserta Mandiri sebagai sampel atau responden penelitian. Penentuan jumlah sampel tersebut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus “Slovin” dengan jumlah populasi (N=17.045 Peserta Mandiri Program JKN) dan taraf kesalahan
yang ditentukan sebesar (d=7%),
sehingga didapatkan sampel (n=202 Peserta Mandiri Program JKN di Kabupaten Lebak) yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.
99
Adapun teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari jumlah populasi ini adalah teknik Acidental Sampling. Acidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian dari sampel 202 orang tersebut, peneliti kemudian mengkarakteristikkan responden menjadi 6 karakteristik. Pertama, responden berdasarkan jenis kelamin. Kedua, responden berdasarkan tingkat usia. Ketiga, responden berdasarkan tingkat pendidikan. Keempat, responden berdasarkan pekerjaan. Kelima, responden berdasarkan fasilitas kelas perawatan dan Keenam, berdasarkan tingkat pendapatan perbulan.
4.3.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan secara biologis sejak seseorang lahir. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut:
100
Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
69% 140 120 100 80 60 40 20 0
31%
Pria
Wanita
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh responden dalam penelitian ini ialah sebanyak 202 responden yang terdiri dari responden pria sebesar 60% atau sebanyak 139 orang, dan responden perempuan sebesar 40% atau sebanyak 63 orang. Besarnya jumlah responden laki-laki dikarenakan sebagian besar yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah para Kepala Keluarga. Sehingga dengan besarnya angka responden pria diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif (menyeluruh) terkait pelaksanaan Program JKN ini.
4.3.1.2 Responden Berdasarkan Usia Usia responden merupakan sejumlah tahun yang menunjukan pengalaman hidup yaitu akumulasi jumlah tahun sejak lahir. Tingkat usia responden dalam penelitin ini dibagi menjadi empat kategori yaitu kategori usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 50 tahun ke atas. Sebaran usia
101
responden dalam penelitian ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut: Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia
51%
120 100 80
30%
60 11%
40 20 0
20-30 Tahun
31-40 Tahun
41-50 Tahun
8%
>51 Tahun
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa setengah dari jumlah responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 51% atau sebanyak 103 responden. Sedangkan sisanya yaitu responden yang berusia 20-30 tahun sebesar 30% atau sebanyak 60 responden, responden yang berusia 41-50 tahun ke atas sebesar 11% atau sebanyak 23 responden dan responden lebih dari 51 tahun sebesar 8% atau sebanyak 16 responden. Besarnya jumlah responden dengan usia 31-40 tahun diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas dan objektif, karena pada usia tersebut kebanyakan responden sudah berkeluarga dan dianggap memiliki pengalaman yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan masalah Program JKN.
102
4.3.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden yang didapatkan melalui lembaga sekolah/perguruan tinggi resmi. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma, S1, dan S2. Sebaran tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat secara jelas pada diagram 4.3 berikut:
Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
120 100 80 60 40 20 0
51%
12%
14%
16% 7%
0%
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh responden sebanyak 202 orang, responden dengan kualifikasi pendidikan SMA memiliki jumlah yang paling besar yaitu sebesar 51% atau sebanyak 102 responden, responden berpendidikan S1 sebesar 16% atau sebanyak 32 responden, responden berpendidikan SMP sebesar 14% atau sebanyak 29 responden, responden berpendidikan SD sebesar 12% atau
103
sebanyak 25 responden, responden berpendidikan DIPLOMA sebesar 7% atau sebanyak 14 responden, dan tidak ada responden berpendidikan S2 atau 0 responden. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang mengikuti Program JKN bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak tergolong tinggi. Besarnya jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA diharapkan mampu memberikan informasi yang objektif dan jelas terhadap hasil penelitian ini. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara pandang responden dalam menyikapi segala hal, termasuk dalam menjawab kuesioner penelitian ini.
4.3.1.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan adalah mata pencaharian responden yang mengikuti Program JKN Peserta Mandiri. Dalam Penelitian ini jenis pekerjaan dibagi menjadi empat yaitu Pedagang, Petani, Nelayan, Pegawai Swasta dan LainLain (tukang ojek, supir, pegawai honor pemerintah, pekerja serabutan, pemilik kos-kosan, wirausaha). Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.4 berikut:
104
Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
70 60 50 40 30 20 10 0
32%
28%
21% 15% 4%
Pedagang
Petani
Nelayan
Pekerja Lain-lain Swasta
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram tersebut diatas secara jelas terlihat bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini didominasi oleh masyarakat sebagai pekerja swasta sebesar 32% atau sebanyak 66 responden. Kemudian diikuti oleh responden yang berprofesi sebagai pedagang sebesar 28% atau sebanyak 56 responden, lain-lain sebesar 21% atau sebanyak 42 responden, petani sebesar 15% atau sebanyak 30 responden. Sedangkan kelompok nelayan merupakan responden paling sedikit yang jumlahnya hanya 8 responden atau sebesar 4%.
4.3.1.5 Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan Kelas perawatan yang disediakan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas tiga kelas pelayanan yaitu Kelas I dengan iuran Rp. 59.500, Kelas II dengan iuran Rp. 42.500, dan Kelas III dengan iuran Rp.
105
25.500,. Sebaran responden pada penelitian ini berdasarkan status kelas perawatan, hasilnya ialah sebagaimana yang tergambar pada diagram 4.5 berikut:
Diagram 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Status Fasilitas Kelas Perawatan
64% 140 120 100 80 60 40 20 0
23% 13%
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram tersebut di atas maka secara jelas dapat dilihat bahwa dari 202 responden pada penelitian ini, sebagian besar ialah responden Kelas III sebesar 64% atau sebanyak 130 responden, disusul responden Kelas II sebesar 23% atau sebanyak 47 responden. Sedangkan yang paling terkecil jumlahnya ialah responden Kelas I sejumlah 25 responden atau sebesar 13%. Dari diagram diatas dapat diketahu bahwa sebagian besar masyarakat yang mengikuti Program JKN kategori PBPU atau Peserta Mandiri kebanyakan memilih Kelas III atau pada pilihan iuran termurah sebesar Rp. 25.500.
106
4.3.1.6 Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan Sebaran responden berdasarkan jumlah pendapatannya pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.6 di bawah ini:
Diagram 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan
54%
120 100 80 60 40
26% 13%
20 0
7%
0 S/D 1 Juta 1 S/D 2 Juta 2 S/D 3 Juta Lebih dari 3 Juta
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa dari total responden sebanyak 202 orang. Responden dengan tingkat pendapatan 1-2 juta jumlahnya paling besar yaitu sebesar 54% atau sebanyak 108 orang. Disusul responden dengan tingkat pendapatan sebesar 2-3 juta sebesar 26% atau sebanyak 52 responden, kemudian responden dengan tingkat pendapatan 0-1 juta sebesar 13% atau sebanyak 27 responden. Sedangkan responden dengan tingkat pendapatan lebih dari 3 juta jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 15 orang responden atau sebesar 7%. Dari diagram diatas dapat diketahui
107
bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Lebak yang mengikuti Program JKN kategori PBPU berada pada kisaran 1-2 juta perbulan.
4.3.2 Analisis Data Analisis data merupakan tahap penyajian data untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 202 Peserta Program JKN kategori PBPU sebagai responden dalam penelitian ini. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Lebih jelasnya peneliti menguraikannya dalam bentuk diagram garis disertai pemaparan dan analisis hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada para responden yakni para Peserta Program JKN kategori PBPU atau Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak. Dengan menggunakan satu variabel penelitian, peneliti menggunakan teori menurut George C Edward III tentang model pendekatan implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 (empat) indikator yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sub indikator dan kemudian
peneliti
menguraikannya ke dalam 28 pertanyaan yang disajikan dalam bentuk diagram garis dan disertai penjelasan. Skala yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini adalah skala Likert dengan mengajukan 4 (empat) pilihan alternatif jawaban dan
108
memiliki bobot nilai yang berbeda. Pilihan alternatif jawaban untuk item pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 adalah poin A dengan bobot nilai 4, poin B dengan bobot nilai 3, poin C dengan bobot nilai 2, dan poin D dengan bobot nilai 1. Sedangkan untuk item pertanyaan nomor 7, 8, 11, 18, 19, 23, 24 adalah poin A dengan bobot nilai 1, poin B dengan bobot nilai 2, poin C dengan bobot nilai 3, dan poin D dengan bobot nilai 4. Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan variabel penelitian, digunakan kriteria tertentu yang mengacu pada rata-rata kategori skor kuesioner yang diperoleh dari responden. Penggunaaan kategori skor ini digunakan sesuai dengan empat kategori skor yang dikembangkan dalam skala Likert dan digunakan dalam penelitian. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Kriteria Analisis Deskripsi
Rentang Kategori Skor
Penafsiran
1,00 – 1,75
Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik
1,76 – 2,51
Rendah/Tidak Baik
2,52 – 3,27
Tinggi/Baik
3,28 – 4,00
Sangat Tinggi/Sangat Baik
Sumber: Diadaptasi dari skor kategori Likert skala 4
109
4.3.2.1 Komunikasi Terdapat tiga sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. a) Transmisi Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilakan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Penyaluran komunikasi (transmisi) dalam konteks Program JKN ini dilakukan dalam dua hal yaitu pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dan kedua, sosialisasi yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Perorangan). Tanggapan responden mengenai sub indikator transmisi secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.7 berikut:
110
Diagram 4.7 Sub Indikator Transmisi (Penyaluran Komunikasi) Rendah 2,36
2,36 2,35 2,34
Rendah 2,33
2,33 2,32 2,31 2,30
Rendah 2,31 Sosialisasi Program JKN yang dijalankan BPJS Kesehatan
Sosialisasi yang dilakukan Faskes
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No.1 dan 2).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator transmisi (penyaluran komunikasi) skor rataratanya sebesar 2,33 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang kategori skor 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Angka rata-rata pada sub indikator transmisi sebesar 2,33 atau berada pada kategori rendah ini dipengaruhi oleh jawaban responden atas item pertanyaan pendukungnya yang terdiri dari dua item yaitu: (1) Sosialisasi kepesertaan Program JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak; dan (2) Daya dukung Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik
&
Dokter
Perorangan)
dalam
membantu
mensosialisasikan
Kepesertaan Program JKN kepada masyarakat di Kabupaten Lebak.
111
Pada item nomor 1 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut pendapat anda, bagaimana dengan sosialisasi Kepesertaan Program JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak untuk masyarakat di Kabupaten Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 1, didapatkan skor sebesar 2,31 atau berada pada kategori rendah. Hal ini sejalan pula dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala BPJS Kabupaten Lebak yang menyatakan bahwa BPJS selama ini masih kurang intensif dalam mensosialisasikan program JKN. Selama ini sosialisasi dilakukan sebagian besar hanya melalui media cetak, baliho, spanduk, televisi dan internet. Sementara jika dilihat secara seksama, tidak seluruh masyarakat terakses oleh media sosialisasi ini. Sehingga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, pro aktif BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan Program JKN perlu ditingkatkan intensitasnya. Selanjutnya pada item nomor 2 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) membantu mensosialisasikan mengenai Kepesertaan Program
JKN
kepada
masyarakat
di
Kabupaten
Lebak?”.
Untuk
pertanyaanpada item nomor 2, didapatkan skor sebesar 2,36 atau berada pada kategori rendah. Rendahnya capaian skor pada item nomor 2, disebabkan oleh masih kurangnya daya dukung Fasilitas Kesehatan dalam membantu mensosialisasikan Program JKN kepada masyarakat. Senada dengan wawawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Puskesmas Mandala dan Humas RSUD Dr. Adjidarmo bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya
112
berkewajiban memberikan pelayan kesehatan kepada peserta Program JKN, sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat luas, BPJS Kesehatan yang lebih berwenang. b) Kejelasan Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-levelbureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu dan mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut peneliti, agar Program JKN dapat terlaksana dengan baik, maka terdapat empat hal yang harus disampaikan secara jelas dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Peneliti paparkan mengenai sub indikator kejelasan dalam diagram 4.8 berikut ini: Diagram 4.8 Sub Indikator Kejelasan 2,70 2,50
Rendah 2,48
Rendah 2,35
2,30
Rendah 2,09
2,10 1,90 1,70 1,50
Rendah 1,82 Kejelasan Kejelasan informasi yang informasi yang diperoleh dari diperoleh dari BPJS Kesehatan Faskes
Sangat Rendah 1,71 Tata Cara Pendaftaraan Manual Peserta Mandiri
Tata Cara Pendaftaraan Online Peserta Mandiri
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 3, 4, 5 dan 6).
Rata-rata
113
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator kejelasan skor rata-ratanya sebesar 2,09 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Rendahnya capaian rata-rata skor pada sub indikator kejelasan dipengaruhi oleh empat item pertanyaan dalam sub indikator kejelasan yaitu: (1) Kejelasan informasi yang diperoleh masyarakat dari BPJS Kesehatan; (2) Kejelasan Informasi yang diperoleh masyarakat dari Faskes; (3) Tata cara pendaftaran manual Peserta Mandiri; (4) Tata cara pendaftaran online Peserta Mandiri. Pada item nomor 3 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Dari sosilalisasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengenai Kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak, Menurut anda bagaimana informasi yang diperoleh?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 3, didapatkan nilai skor sebesar 2,48 atau berada pada kategori rendah. Hal ini sejalan pula dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden yang mengungkapkan bahwa BPJS belum mampu menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Sehingga sebagian besar mereka tahu tentang Program JKN hanya dari mulut ke mulut. Kemudian pada item nomor 4 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana Informasi yang diberikan mengenai Kepesertaan Program JKN yang disampaikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) di Kabupaten Lebak?”. Untuk
114
pertanyaan pada item nomor 4, didapatkan nilai skor sebesar 1,82 atau berada pada kategori rendah. Nilai skor sebesar itu tentu relevan dengan kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Selama ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) kurang pro aktif dalam mensosialisasikan Program JKN, karena tidak ada ketegasan aturan yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program JKN. Sehingga ketika masyarakat butuh kejelasan informasi, Fasilitas Kesehatan mengarahkan sepenuhnya kepada BPJS Kesehatan. Pada item nomor 5 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana tata cara pendaftaraan (manual) Kepesertaan Program JKN Peserta Mandiri di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 5, didapatkan nilai skor lebih tinggi dibanding item lainnya yaitu sebesar 2,35, namun meskipun demikian angka ini masih berada pada kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurang baiknya sistem pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak terutama dalam sistem pendaftaran. Beberapa kendala dalam pendaftaran misalnya pembayaran harus dilakukan lewat rekening Bank dan dibayar setiap bulan. Dan untuk peserta kategori Kelas I (satu) dan Kelas II (dua) pada aturan sebelumnya tidak diwajibkan mempunyai rekening bank, namun sekarang Peserta JKN kelas I (satu) dan Kelas II (dua) harus di wajibkan punya rekening. Pada item nomor 6 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana tata cara pendaftaraan Kepesertaan Program
115
JKN Peserta Mandiri secara online melalui internet?”. Untuk pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran online Peserta Mandiri didapatkan nilai skor sebesar 1,71 atau berada pada kategori rendah. Kebijakan dalam program JKN yang mewajibkan masyarakat Peserta JKN melakukan pendaftaran secara online memang sangat efektif dan efisien, dengan catatan jika masyarakat sudah paham dan mampu mengoperasikan internet. Sedangkan di Kabupaten Lebak sendiri, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menjadi Peserta Mandiri dengan mendaftarkan dirinya secara online. Sisanya masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan bimbingan dalam tata cara pendaftaran online tersebut. Dan hal ini masih belum dilakukan secara optimal terutama ke beberapa kecamatan yang tergolong pelosok dan tidak terakses oleh internet. c) Konsistensi Perintah yang diberkian dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Konsistensi dalam Program JKN di Kabupaten Lebak dilihat dalam dua hal yaitu : (1) Peraturan tata cara kepesertaan JKN; dan (2) Informasi yang diperoleh masyarakat dari BPJS Kesehatan dan Faskes. Tanggapan responden terkait sub indikator konsistensi, peneliti deskripsikan pada diagram 4.9 berikut ini:
116
Diagram 4.9 Sub Indikator Konsistensi
2,30 2,29
Rendah 2,29
2,28
Rendah 2,27
2,27 Rendah 2,25
2,26 2,25 2,24
Konsistensi peraturan Tata Cara Kepesertaan berubah-ubah
Perbedaan informasi yang diperoleh masyarakat
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 7 dan 8).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator konsistensi diperoleh skor rata-rata sebesar 2,27 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Skor rata-rata pada sub indikator konsistensi sebesar 2,27 atau berada pada kategori rendah ini dipengaruhi oleh nilai skor pada item pertanyaan pendukungnya. Pada sub indikator konsistensi item pertanyaan pendukungnya yaitu: (1) Konsistensi peraturan tata cara kepesertaan Program JKN dan (2) Informasi yang diperoleh masyarakat terkait pelaksanaan Program JKN. Pada item nomor 7 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana dengan Peraturan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan mengenai tata cara Kepesertaan Program JKN untuk Peserta
117
Mandiri, Apakah selalu berubah-ubah?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 7, didapatkan nilai skor sebesar 2,29 atau berada pada kategori rendah. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan responden, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa peraturan tata cara kepesertaan Program JKN seringkali berubah-ubah. Awalnya Peserta JKN Kelas I (satu) dan Kelas 2 (dua) tidak dipersyaratkan memiliki rekening, namun sekarang wajib punya rekening. Kemudian dalam hal pendaftaran, sebelumnya bisa diwakilkan oleh orang lain sedangkan sekarang tidak bisa diwakilkan. Ketidak konsistenan peraturan ini tidak jarang membingungkan masyarakat ketika hendak mendaftar. Tidak berbeda jauh dengan item sebelumnya, item nomor 8 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Dari sosialisasi Program JKN yang dilakukan oleh BPJS & FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan), apakah anda menemukan perbedaan informasi dari sosialisasi JKN oleh Instansi tersebut?”. Pada item nomor 8 nilai skor yang diperoleh masih dalam kategori rendah yaitu sebesar 2,25. Rendahnya capaian nilai skor pada item ini dikarenakan seringkali adanya penyampaian informasi yang berbeda antara yang disampaiakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitas kesehatan.
118
4.3.2.2 Sumber Daya Indikator sumber daya memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat 4 (empat) sub indikator dalam indikator sumberdaya antara lain staf, informasi, wewenang dan fasilitas. a) Staf Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam pelaksanaan Program JKN, jumlah pegawai, kemampuan (kompetensi) pegawai dan proses antrian dalam memberikan pelayanan pendaftaran JKN kepada masyarakat menjadi tolak ukur dari kualitas staf ini. Tanggapan responden mengenai sub indikator staf di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak bisa dilihat pada diagram 4.10 berikut :
Diagram 4.10 Sub Indikator Staff Tinggi 2,62
2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20
Rendah 2,38
Rendah 2,37
Proses Antrian
Rata-rata
Rendah 2,12
2,10 2,00
Jumlah Pegawai
Kemampuan Pegawai
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 9,10 dan 11).
119
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator staf diperoleh skor rata-rata sebesar 2,37 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Rendahnya nilai rata-rata skor pada sub indikator staf ini dikarenakan tanggapan responden atas item pertanyaan pendukungnya juga rendah. Terdapat tiga item pertanyaan yang berkaitan dengan sub indikator staf yaitu : (1) ketersediaan jumlah pegawai di BPJS Kesehatan; (2) kemampuan (kompetensi) pegawai di BPJS Kesehatan; dan (3) Proses antrian dalam memberikan pelayanan pendaftaran Program JKN kepada masyarakat. Item nomor 9 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut anda, bagaimana dengan jumlah pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten lebak dalam melayani masyarakat?”. Untuk pertanyaan item nomor 9, didapatkan nilai skornya ialah sebesar 2,12 atau berada pada kategori rendah. Nilai skor ini merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya. Hasil pengamatan yang
peneliti lakukan terkait jumlah
pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak memang masih kurang. Jumlah pegawai yang ada terdiri dari 1 orang ketua, 6 orang pegawai tetap BPJS Kesehatan, 2 orang pegawai yang magang, dan 1 orang staf keamanan (security), dan 1 orang petugas kebersihan. Sedangkan jika dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar jumlahnya rata-rata 100 orang dalam sehari. Sehingga tidak seimbangnya jumlah pegawai dengan masyarakat yang
120
mendaftar menjadikan pelayanan kepesertaan BPJS di Kabupaten Lebak kurang optimal. Kemudian pada Item selanjutnya yaitu item nomor 10 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut anda, bagaimana dengan kemampuan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani masyarakat?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 10, didapatkan nilai skornya ialah sebesar 2,62 atau berada pada kategori tinggi/baik. Meskipun dari sisi jumlah pegawainya terbatas, namun peneliti melihat kemampuan pegawainya sudah bagus. Hal ini diungkapkan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa pegawai BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat, cara berkomunikasinya mudah dipahami dan mampu memberitahu masyarakat mengenai tata cara kepesertaan Program JKN. Sedangkan pada item nomor 11 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah anda menunggu lama (antri) ketika mengurus pendaftaran Kepesertaan Program JKN di Kantor BPJS Kabupaten Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 11, didapatkan nilai skor yang tergolong rendah yaitu hanya sebesar 2,38. Kondisi ini sangat masuk akal karena masyarakat seringkali harus antri dalam waktu yang lama dalam proses pendaftaran. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai di staf pelayanan tidak sebanding dengan jumlah pendaftar Program JKN. Sehingga antrian yang panjang sering terjadi.
121
b) Informasi Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Untuk mengukur sub indikator informasi diajukan dua item pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu (1) Kemampuan pegawai BPJS Kesehatan dalam menginformasikan kembali Program JKN; (2) Pemahaman pegawai BPJS Kesehatan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai. Tanggapan responden mengenai sub indikator informasi bisa dilihat pada diagram 4.11 berikut: Diagram 4.11 Sub Indikator Informasi
2,60 2,60 2,60 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,58 2,58 2,58
Tinggi 2,60
Tinggi 2,59
Tinggi 2,58
Kemampuan Petugas BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi
Pegawai BPJS K Memahami Tupoksi
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 12 dan 13).
122
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator informasi diperoleh skor rata-rata sebesar 2,59 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,52-3,27 atau berada pada kategori tinggi. Capaian nilai rata-rata skor pada sub indikator informasi dipengaruhi oleh tanggapan responden atas 2 item pertanyaan yang diajukan yang nilai skornya kedua-duanya juga tinggi. Pada item nomor 12 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak mampu menyampaikan informasi kembali mengenai tata cara kepesertaan Program JKN?”. Untuk pertanyaan nomor 12, didapatkan nilai skor sebesar 2,58 atau berada pada kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan detail mulai dari sistem pendaftaran hingga pembayaran. Selanjutnya pada item nomor 13 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, Apakah seluruh pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
paham terhadap tugas pokok dan
fungsinya (tupoksi) sebagai pegawai
dalam memberikan pelayanan
kepesertaan program JKN?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 13, didapatkan nilai skor sebesar 2,60 atau berada pada kategori tinggi. Dari hasil skor pada item nomor 13 dapat diketahui bahwa rata-rata seluruh pegawai di
123
BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas pada umumnya sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti pegawai staf pelayanan yang mengurus tata cara pendaftaran Program JKN atau Petugas verificator yang mengurusi klaim peserta Program JKN. c) Wewenang Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melasanankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Pada pelaksanaan program JKN di Kabupaten Lebak, untuk mengukur sub indikator wewenang peneliti mengajukan tiga item pertanyaan mengenai Program JKN yaitu : (1) Besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Peserta Mandiri Program JKN; (2) Aturan masa aktif kartu JKN yang bisa digunakan setelah 7 hari setelah pendaftaran, dan (3) Aturan bagi bayi yang baru lahir tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Tanggapan responden mengenai sub indikator wewenang dapat dilihat pada diagram 4.12 berikut:
124
Diagram 4.12 Sub Indikator Wewenang
2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90
Rendah 2,31
Rendah 1,96
Rendah 2,06
Aturan Besaran Aturan Masa Aturan Bayi yang Iuran aktif Kartu JKN baru lahir tidak dapat di jamin sebelum di lakukan Pendaftaraan
Rendah 2,11
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 14,15 dan 16).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator wewenang diperoleh skor rata-rata sebesar 2,11 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa wewenang pemerintah dalam penentuan kebijakan dan aturan mengenai program JKN belum mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata responden dari ketiga item tersebut berada pada kategori rendah. Pada item nomor 14 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Dalam penilaian anda, Apakah aturan besaran iuran yang di tetapkan per orang tiap bulan Peserta Mandiri Program JKN di Kabupaten Lebak sebesar
(Kelas I Rp.59.500,-, Kelas II Rp. 42.500,-, Kelas III
125
Rp.25.500,-) sudah terjangkau?”. Untuk pertanyaan nomor 14, didapatkan skor rata-rata sebesar 2,31 atau berada pada kategori rendah. Tarif yang ditetapkan untuk pembayaran iuran masih belum terjangkau dan dianggap tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Besaran iuran tersebut antara lain untuk kelas I sebesar Rp. 25.500,00; kelas II sebesar Rp. 42.500,00; dan kelas III sebesar Rp 59.500,00. Kemudian pada item nomor 15 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah anda setuju dengan aturan mengenai pendaftar baru Kartu JKN (Peserta Mandiri) hanya bisa digunakan setelah 7 hari dari hari pendaftaraan?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 15, didapatkan skor sebesar 1,96 atau berada pada kategori rendah. Aturan ini banyak disayangkan oleh masyarakat, karena jika ada anggota keluarga mereka yang sakit sebelum 7 hari setelah pendaftaran, maka mereka tidak bisa menggunakan kartu JKN ini untuk pelayanan kesehatan. Idealnya setelah kartu dicetak maka kartu tersebut bisa digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di semua Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal yang sama juga terjadi pada item nomor 16 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah anda setuju dengan aturan mengenai bayi yang lahir dari peserta mandiri tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pendaftaraan terlebih dahulu?”. Pertanyaan pada item nomor 16, didapatkan skor sebesar 2,06 atau berada pada kategori rendah. Tanggapan responden atas aturan mengenai bayi yang baru lahir tidak
126
dapat dijamin kesehatannya sebelum didaftarkan terlebih dahulu ke BPJS Kesehatan sebagian besar tidak setuju, karena ketika ada keluarga yang melahirkan tidak semua orang langsung mendaftarkan bayinya ke BPJS Kesehatan. Apalagi jika masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran yang jaraknya jauh dari Kantor BPJS Kesehatan. d) Fasilitas Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Untuk mengukur sub indikator fasilitas peneliti mengajukan tiga item pertanyaan kepada responden yaitu : (1) Keadaan fasilitas di Kantor BPJS Kesehatan; (2) Keadaan Fasilitas pendukung di Kantor BPJS Kesehatan; (3) Penambahan lokasi pelayanan pendaftaraan Program JKN. Tanggapan responden mengenai sub indikator fasilitas secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.13 berikut:
127
Diagram 4.13 Sub Indikator Fasilitas
2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60
Rendah 2,04 Rendah 1,90 Sangat Rendah 1,64 Fasilitas Kantor Ketersediaan BPJS Fasilitas pendukung
Lokasi (unit) Pelayanan Pendaftaran tambahan
Rendah 1,86
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 17, 18 dan 19).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator fasilitas skor rata-ratanya sebesar 1,86, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Pada item nomor 17 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Dalam penilaian anda, bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani masyarakat?” Untuk pertanyaan pada item pertanyaan nomor 17, didapatkan skor rata-rata sebesar 1,90 atau berada pada kategori rendah. Hal ini ditunjukan dengan kondisi ruang tunggu yang sempit, minimnya petunjuk bagan/alur pelayanan, lahan parkir yang sempit serta tidak ada fasilitas kamar mandi bagi calon Peserta Program JKN.
128
Kemudian pada item nomor 18 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut anda, perlukah diadakan fasilitas pendukung lain di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani masyarakat?” Untuk pertanyaan pada item nomor 18, didapatkan skor ratarata sebesar 2,04 atau berada pada kategori rendah. Fasilitas pendukung yang masih kurang di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak antara lain belum tersedianya televisi, ruangan pelayanan tanpa AC dan lain sebagainya. Sedangkan pada item nomor 19 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut anda, perlukah BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak Lebak menambah lokasi pelayanan pendaftaraan kepesertaan Program JKN di Kab.Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 19, didapatkan skor rata-rata sebesar 1,64 atau berada pada kategori rendah. Antrian masyarakat yang sering terjadi dalam pelayanan pendaftaran Peserta JKN di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak merupakan gambaran bahwa satu kantor saja tidak cukup untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan unit pelayanan pendaftaran tambahan sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan program JKN ini. Selain itu dengan kondisi wilayah Kabupaten Lebak yang luas sangat diperlukan penambahan lokasi pelayanan pendaftaraan Program JKN agar masyarakat yang ada dipelosok dipermudah untuk mendaftar diri sehingga masyarakat tidak terhambat oleh jauhnya lokasi pendaftaraan. Satusatunya lokasi pelayanan pendaftaraan yang ada di Kota Rangkasbitung menghambat keikutseraan masyarakat yang jauh dari lokasi pendaftaraan.
129
4.3.2.3 Disposisi Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh Disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Pada indikator dispososi terdapat 2 (dua) sub indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. a) Pengangkatan Birokrat Pengangkatan birokrat merupakan strategi untuk memilih pelaksana kebijakan agar orang yang terpilih memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Kriteria yang dilihat dari hasil pengangkatan birokrat ini yaitu sikap pegawai, respon pegawai, dan tanggapan pegawai terhadap keluhan (complaint) dari masyarakat. Untuk mengukur sub indikator “pengangkatan birokrat” peneliti mengajukan empat item pertanyaan yaitu : (1) Mengenai sikap pegawai; (2) Mengenai respon pegawai; (3) Mengenai tanggapan pegawai terhadap keluhan peserta. Tanggapan responden terkait sub indikator pengangkatan birokrat ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.14 berikut:
130
Diagram 4.14 Sub Indikator Pengangkatan Birokrat
2,60 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20
Tinggi 2,56
Rendah 2,23 Sikap Pegawai
Rendah 2,27
Respon Pegawai Tanggapan BPJS BPJS terhadap Keluhan Peserta
Rendah 2,35
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 20, 21 dan 22).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator pengangkatan birokrat skor rata-ratanya sebesar 2,35, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor ratarata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Meskipun skor rata-rata yang diperoleh pada sub indikator pengangkatan birokrat berada pada kategori rendah, namun ada satu item nomor 20 menunjukan hasil yang tinggi. Pada item nomor 20 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan sikap pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan Program JKN kepada masyarakat?”. Untuk pertanyaan item nomor 20, diperoleh dengan nilai skor sebesar 2,56. Nilai skor ini sejalan pula dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa
131
responden yang menyatakan bahwa sikap pegawai di BPJS Kesehatan selalu ramah dan sopan ketika melayani masyarakat. Berbeda dengan item nomor 20 untuk sub indikator pengangkatan birokrat, pada item nomor 21 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan respon pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan Program JKN kepada masyarakat?”. Untuk pertanyaan item nomor 21, didapatkan nilai skornya sebesar 2,23 atau berada pada kategori rendah. Kurangnya respon pegawai dalam melayani masyarakat dikarenakan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan orang yang dilayani. Pegawai BPJS Kesehatan hanya terdiri dari 4 orang untuk bagian staf pelayanan , sedangkan orang yang harus dilayani rata-rata dalam sehari hampir mencapai 100 orang. Kemudian pada item nomor 22 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Keluhan yang diadukan Peserta Mandiri JKN terhadap pelayanan yang diberikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan). Apakah keluhan Peserta ditanggapi secara serius?” untuk pertanyaan mengenai tanggapan pegawai terhadap keluhan (complaint) dari masyarakat terkait program JKN didapatkan skor sebesar 2,27 atau berada pada kategori rendah. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada item nomor 21, bahwa jumlah pegawai yang sedikit seringkali tidak mampu untuk melayani kepesertaan Program JKN, termasuk dalam menanggapi keluhan dari masyarakat. Keluhan yang seringkali disampaikan
132
masyarakat ialah mengenai ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas
Kesehatan khususnya untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit). b) Insentif Insentif merupakan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu yang bertujuan agar menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi. Pada sub indikator insentif peneliti mengajukan dua item pertanyaan yaitu (1) Tentang pungutan liar di Kantor BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pegawai BPJS Kesehatan. Tanggapan responden terkait sub indikator insentif ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.15 sebagai berikut : Diagram 4.15 Sub Indikator Insentif Tinggi 3,18
3,20 3,15 3,10
Tinggi 3,05
3,05 3,00 2,95 2,90
Tinggi 2,93 Pungutan Liar yang Pemberian Balas Jasa dilakukan Pegawai Berupa Uang
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 23 dan 24).
133
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator insentif skor rata-ratanya sebesar 3,05, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,52-3,27 atau berada pada kategori tinggi. Capaian rata-rata skor pada sub indikator ini nilainya sudah baik. Ini artinya bahwa tanggapan responden atas pemberian insentif kepada pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak tidak ada permasalahan. Pada item nomor 23 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, Apakah sering ada pungutan liar yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam mempercepat pelayanan kepesertaan Program JKN?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 23, didapatkan skor sebesar 2,93 atau berada pada kategori tinggi. Dari pengakuan beberapa responden yang peneliti wawancarai, pegawai BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan pungutan liar untuk mempercepat pelayanan. Mereka selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun yang meminta pungutan adalah calo untuk pembayaran iuran ke Bank. Hal ini disebabkan karena kebanyakan peserta tidak memiliki rekening Bank sehingga ada beberapa calo yang menawarkan jasa pembayaran iuran melalui rekeningnya. Kemudian pada item nomor 24 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, apakah masyarakat pernah memberikan balas jasa berupa uang kepada pegawai BPJS Kesehatan
134
dalam mempermudah pelayanan kepesertaan program JKN?”. Untuk pertanyaan item nomor 24, didapatkan skor sebesar 3,18 atau berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai BPJS tidak pernah meminta uang tambahan untuk mempercepat pelayanan. Semua masyarakat pada prinsipnya diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.
4.3.2.4 Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada indikator struktur birokrasi terdapat dua sub indikator untuk mengukur struktur birokrasi yaitu pertama, Sub indikator Standar Operating Prosedures (SOPs) dan kedua, Sub indikator Fragmentasi. a) Standar Operating Prosedures (SOPs) Standar Operating Prosedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Pada sub indikator Standar Operating Proseruds (SOPs), peneliti mengajukan dua item pertanyaan untuk mengukur sub indikator Standar Operating Proseruds (SOPs), yaitu (1) Tentang pelaksanaan
SOP oleh
pegawai BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang koordinasi antar pegawai di
135
Kantor BPJS Kesehatan. Tanggapan responden atas sub indikator Standar Operating Proseruds (SOPs) dapat dilihat pada diagram 4.16 berikut: Diagram 4.16 Sub Indikator Standar Operating Prosedures (SOPs)
2,76 2,75
Tinggi 2,75
2,74 2,73
Tinggi 2,72
2,72 2,71 2,70
Tinggi 2,68
2,69 2,68 2,67
Pelaksanaan SOP oleh pegawai
Koordinasi antar Pegawai BPJS
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 25 dan 26).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator Standar Operating Prosedur (SOPs) skor rataratanya sebesar 2,72, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,523,27 atau berada pada kategori tinggi. Capaian rata-rata skor pada sub indikator Standar Operating Prosedur dengan kriteria baik menggambarkan bahwa pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam konteks ini terdapat 2 hal yang menjadi tolak ukur pelaksanaan Standar
136
Operating Prosedur yaitu pelaksanaan SOP oleh pegawai di BPJS Kesehatan dan koordinasi antar pegawai di BPJS Kesehatan. Pada item nomor 25 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami, apakah pegawai BPJS Kesehatan Kab.Lebak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP (Standar Operating Prosedur)
BPJS Kesehatan?”. Untuk
pertanyaan item nomor 25, didapatkan skor sebesar 2,75 atau berada pada kategori baik. SOP merupakan standar bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, melalui SOP ini pelayanan yang prima diharapkan terwujud. Capaian skor dengan kriteria baik tersebut menggambarkan kepatuhan dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selanjutnya pada item dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami, bagaimana dengan koordinasi antar pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat?”. Untuk pertanyaan nomor 26
mengenai koordinasi antar
pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak didapatkan skor sebesar 2,68 atau berada pada kategori tinggi. Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang staff pelayanan, 4 orang verifikator di BPJS Center dan 1 petugas keamanan, 1 pembantu kebersihan dan 2 orang staf magang. Meskipun secara jumlah (kuantitas) masih kurang, namun dalam pelaksanaan tugas mereka mampu bekerja secara tim melalui koordinasi yang baik antar bagian.
137
b) Fragmentasi (Penyebaran Tanggungjawab Kegiatan) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatankegiatan atau aktifitas- aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dalam konteks pelaksanaan program JKN ini, untuk mengukur sub indikator fragmentai,
peneliti
mengajukan
dua
item
pertanyaan
dengan
mempertanyakan : (1) Tentang cara pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang pembagian tugas di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden mengenai sub indikator fragmentasi dapat dilihat pada diagram 4.17 berikut:
Diagram 4.17 Sub Indikator Fragmentasi (Penyebaran Tanggung jawab Kegiatan)
2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90
Tinggi 2,73 Rendah 2,39
Rendah 2,05
Pengelolaan Penempatan Sturuktur Kepesertaan Program Kepegawaian di BPJS JKN oleh BPJS Kesehatan
Rata-rata
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 27 dan 28).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban responden untuk sub indikator fragmentasi skor rata-ratanya sebesar 2,39, dan
138
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah. Skor rata-rata yang diperoleh pada sub indikator ini merupakan akumulasi dari 2 nilai skor item instrument antara lain : (1) Pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan; dan (2) Penempatan struktur kepegawaian di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Pada item nomor 27 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan pengelolaan kepesertaan Program JKN bagi Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak?” untuk pertanyaan mengenai Pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan pada item 27 didapatkan skor sebesar 2,05, atau berada pada kategori rendah. Rendahnya skor pada item ini disebabkan oleh masih kurangnya pemberian informasi tentang JKN kepada masyarakat, sistem pendaftaran yang tidak konsisten serta keterbatasan pegawai BPJS dalam melayani masyarakat yang melakukan pendaftaran. Berbeda dengan item pertanyaan sebelumnya, pada item nomor 28 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana tanggapan anda dengan pembagian tugas di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak, dilihat dari penempatan struktur kepegawaian?”. Untuk item pertanyaan nomor 28 ini didapatkan skor sebesar 2,73, atau berada pada kategori tinggi. Skor tersebut mununjukan bahwa pegawai yang ditempatkan sudah sesuai dengan kompetensinya. Mereka sudah paham dengan tugas
139
pokok dan fungsinya atau yang dikenal dengan istilah the right man on the right job. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan yang disajikan pada seluruh diagram sub indikator diatas, didapatkan skor rata-rata jawaban responden dari skor rata-rata tertinggi sampai dengan skor rata-rata terendah. Skor rata-rata dari 28 item instrumen ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.18 berikut:
Diagram 4.18 Skor Rata-Rata Seluruh Item Instrumen Penelitian
3,30
3,18
3,10
2,93
2,90 2,62
2,70 2,50 2,30 2,10
2,36
2,48
2,35
2,29
2,31
2,12
1,90 1,50
1,82
2,56 2,31
2,68
2,73
2,23 2,06
1,96
2,04
2,33
2,27 2,05
1,90
1,71
1,64
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Rata-rata
1,70
2,38
2,25
2,75
2,58 2,60
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 1 s/d 28).
Berdasarkan diagram di atas didapatkan skor rata-rata dari 28 item pertanyaan sebesar 2,33 atau berada pada kategori rendah. Skor rata-rata tertinggi terdapat pada item nomor 24 sebesar 3,18; sedangkan skor rata-rata terendah terletak pada item nomor 19 sebesar 1,64. Skor rata-rata jawaban
140
responden tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti kemudian mengklasifikasikan semua skor rata-rata tersebut kedalam empat kategori yaitu: Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik, Rendah/Tidak Baik, Tinggi/Baik, dan Sangat Tinggi/Sangat Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.6 Jumlah Skor Rata-Rata Jawaban Responden Rentang Kategori Skor 1,00 – 1,75 Skor 1,76 – 2,51 2,52 – 3,27 3,28 – 4,00
Penafsiran
Nomor Item
Jumlah (Item)
Sangat Rendah/ Sangat Tidak Baik
4,6,19
3
Rendah/Tidak Baik
1,2,3,5,7,8,9,10,11, 14,15,16,17,18,20,21 22,27
18
64,29%
7
25,00%
-
-
Tinggi/Baik 12,13,23,24,25,26,28 Sangat Tinggi/ Sangat Baik Jumlah
Jumlah (Persen) 10,71%
28
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 28
100 % item
pertanyaan, sebagian besar skor rata-rata jawaban responden terpusat pada kategori Rendah/Tidak Baik sebesar 64,29% atau sebanyak 18 item; Tinggi/ Baik sebesar 25% atau sebanyak 7 item; dan Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik sebesar 10,71% atau sebanyak 3 item; dan tidak ada skor rata-rata jawaban responden pada kategori Sangat Tinggi/Sangat Baik.
141
4.4 Pengujian Hipotesis Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatn Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak”, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H0), yaitu sebagai berikut: H0 : µ < 60% “Implementasi
Kepesertaan
Program
Program
Jaminan
Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari yang diharapkan”.
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai berikut: Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan skor ideal instrumen sebesar 22624. Skor ideal instrumen didapatkan dari hasil perkalian antara 4 x 202 x 28 = 22624. (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk hasil skor total item instrumen adalah sebesar 13161 ((lihat lampiran tabel hasil kuesioner).). Dengan demikian nilai “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
142
Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak” adalah hasil skor total instrumen dibagi skor ideal yaitu
13161 x100% 58,17% 22624 Selanjutnya untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel (one tailed test) dengan uji satu pada pihak kanan. Skor ideal untuk “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak”adalah 4 x 202 x 28 = 22624. (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Dengan nilai mean (nilai rata-rata) sebesar 22624 : 202 = 112. Nilai yang dihipotesesiskan dari Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak adalah kurang dari 60% dari yang diharapkan. Dengan demikian, maka nilai µ yang dihipotesiskan adalah 0,60 x 112 = 67,2. Ho untuk memprediksi µ kurang dari 60% dari skor ideal yang diharapkan. Sedangkan Ha untuk memprediksi µ lebih dari atau sama dengan 60% dari skor ideal yang diharapkan. Untuk perhitungan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : Ho = µ < 60%. < 0,60x 112 = 67,2 Ha = µ ≥ 60%. ≥ 0,60x 112 = 67,2
143
Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t–test satu sampel (one tailed test) dengan uji pihak kanan adalah sebagai berikut : Diketahui : x
= Rata- Rata
x
=
13161 65,15 202
= Nilai yang dihipotesiskan = 67,2 s
= Standar Deviasi
s
= 8,726
n
= Jumlah anggota sampel
n
= 202
Ditanya : t Hitung ? Jawab :
t
x s n
t
65,15 67,2 8,726 202
t
2,05 0,614
t = -3,34
144
Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan
harga ttabel
dengan derajat kebebasan (dk) = (n–1) = (202–1) = 201 dan taraf kesalahan
= 5% untuk uji satu pihak kanan, maka harga ttabel nya yaitu 1,645. Karena harga thitung lebih kecil dari pada harga ttabel (-3,34<1,645) dan jatuh pada penerimaan Ho, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis kerja (Ha) ditolak. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak kurang dari 60% diterima. Harga ini dapat ditunjukan pada Gambar 4.3 harga (-3,34) terletak pada daerah penerimaan Ho. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya :
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis untuk Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah Penerimaan Ho
-3,34 58,17%
Daerah Penerimaan Ha
0
1,645 60%
145
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian Interpretasi hasil penelitian adalah pemaparan atas hasil uji hipotesis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini rumusan masalah yang akan peneliti interpretasikan yaitu “Bagaimana Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak?” Rumusan masalah ini dapat dijawab dengan melihat hasil uji hipotesis di atas. Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai sebesar 58,17% dari angka yang dihipotesiskan yaitu sebesar kurang dari 60%. Tingkat implementasi sebesar 58,17% didapatkan dari hasil pembagian antara skor total item instrumen dengan skor ideal instrumen. Perhitungan untuk skor ideal instrumen adalah 4 x 202 x 28 = 22624. (4= nilai dari setiap jawaban setiap pertanyaan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk skor total item instrumen
adalah sebesar 13161. Dengan demikian nilai
Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak adalah
13161 x100% = 58,17%. 22624
Kemudian dengan menggunakan rumus t-test satu sampel (one tailed test) dengan menguji pihak kanan, didapatkan nilai t-hitung sebesar (-3,34) dengan perbandingan nilai t-tabel sebesar (1,645). Dengan demikian dapat
146
dikatakan bahwa nilai t-hitung < t-tabel atau (-3,34<1,645), sehingga hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis altternatif (Ha) ditolak. Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tingkat implementasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak masih rendah karena baru mencapai 58,17% dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu kurang dari 60%. Artinya implementasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak belum optimal. Masih rendahnya tingkat implementasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak dapat dilihat relevansinya berdasarkan grand theory yang digunakan oleh peneliti yaitu teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang mencakup 4 (empat) indikator yaitu : (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi.
1. Komunikasi Indikator pertama dalam penelitian ini adalah Komunikasi. Menurut George C Edward III, komunikasi menurutnya menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pubik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat
147
berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan
dan
peraturan
implementasi
harus
ditransmisikan
(atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) di perlukan agar para pembuat keputusan
dan
para
implementor
akan
semakin
konsisten
dalam
melakasanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Pada penelitiaan ini, indikator komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti sosialisasi Kepesertaan Program JKN, Kejelasan Kepesertaan Program JKN dan Konsistensi Peraturan Kepesertaan Program JKN. Peneliti kemudian menyimpulkan mengenai indikator komunikasi yang tergambar dalam diagram 4.19 berikut ini: Diagram 4.19 Indikator Komunikasi 2,36
Rendah 2,33
2,31
Rendah 2,27
2,26
Rendah 2,23
2,21 2,16 Rendah 2,09
2,11 2,06
TRANSMISI
KEJELASAN KONSISTENSI RATA-RATA
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015. (item no 1 s/d 8)
148
Dari diagram diatas, indikator komunikasi tersusun dari 3 (tiga) sub indikator yaitu: (1) Sub indikator transmisi; (2) Sub indikator kejelasan; dan (3) Sub indikator konsistensi. Dan dijabarkan menjadi 8 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 1 s/d 8. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator komunikasi yang tersusun dari 3 sub indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi didapatkan skor rata-rata indikator komunikasi sebesar 2,23. Dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor ratarata jawaban responden, angka 2,23 pada indikator komunikasi berada pada rentang kategori 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah/tidak baik Kemudian, jika indikator Komunikasi dilihat dari nilai persentase yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor total instrumen indikator Komunikasi yaitu instumen nomor 1 s/d 8 sebesar 3548 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x 202 x 8 = 6464 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 8 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 3977 : 6464 x 100% = 54.88%. Hasil indikator komunikasi ini sesuai dengan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa proses komunikasi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak kepada masyarakat masih belum optimal. Hal
149
ini terlihat dari tahap sosialisasi sebagai proses awal (penyaluran komunikasi) masih di Kabupaten Lebak belum menyeluruh. Sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak hanya terfokus pada media cetak dan elektronik, sedangkan tidak semua masyarakat di Kabupaten Lebak mengakses media informasi tersebut. hal ini di akibatkan oleh kekurangan sumber daya aparatur di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Sehingga tidak seimbangnya antara beban sosialisasi dan jumlah aparatur membuat proses sosialisasi menjadi tidak maksimal. Dalam proses sosialisasi BPJS kesehatan juga melibatkan pihak Faskes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) yang di koordinasi oleh pihak Dinas Kesehatan setempat. Tetapi pada kenyataanya pihak Faskes lebih mengutamakan pemberian pelayanan kesehatan peserta dan mengesampingakan proses sosialisasi kepada masyarakat. Padahal jika dilihat dari sisi sumber daya untuk sosialisasi seharusnya
pihak Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik &
Dokter Perorangan harusnya bisa membantu secara maksimal jika dilihat dari kuantitas sumber daya manusia. Selanjutnya masalah kejelasan dan konsistensi kepesertaan Program JKN, informasi yang diperoleh masyarakat masih minim dan kurang begitu paham tentang tata cara pendaftaraan dan manfaaat mengenai Program JKN. Selain itu belum konsistennya informasi dan aturan mengenai sistem pendaftaran Program, misalnya aturan semula pendaftaran bisa diwakilkan dan tidak harus memiliki rekening. Namun sekarang masyarakat yang mendaftar tidak bisa diwakili dan harus punya rekening. Hal ini
150
mengakibatkan
masyrakat
menjadi
bingung
ketika
akan
mengikuti
kepesertaan Program JKN.
2. Sumber Daya Dalam penelitian Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak, Indikator Sumber daya dalam hal ini mencakup : Sumber Daya Staf di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, Sumber Daya Informasi yaitu mengenai cara melaksanakan kebijakan Program JKN oleh Pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak; Sumber
Daya Wewenang yaitu kewewenangan yang
diperoleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dan Sumber daya Fasilitas yaitu sarana prasarana pendukung yang dimiliki BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Seperti yang sudah dipaparkan pada beberapa diagram sub indikator sebelumnya pada sub Bab IV tentang analisis data. Peneliti kemudian menyimpulkan mengenai indikator sumber daya yang tergambar dalam diagram 4.20 berikut ini:
151
Diagram 4.20 Indikator Sumber Daya
2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7
Rendah 2,37
Tinggi 2,59 Rendah 2,23
Rendah 2,11 Rendah 1,86
STAF
INFORMASI WEWENANG FASILITAS RATA-RATA
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Dari diagram diatas, indikator sumber daya tersusun dari 4 (empat) sub indikator yaitu: (1) Sub indikator staf; (2) Sub indikator informasi; dan (3) Sub indikator wewenang; dan (4) Sub indikator fasilitas. Dan dijabarkan menjadi 11 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 9 s/d 19. Dari diagram 4.20 mengenai indikator sumber daya, dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator sumber daya yang tersusun dari 4 sub indikator yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitasi didapatkan skor rata-rata indikator sumber daya sebesar 2,23. Dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka 2,23 pada indikator sumber daya berada pada rentang kategori 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah/tidak baik.
152
Kemudian, jika indikator sumber daya dilihat dari nilai persentase yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor total instrumen indikator sumber daya yaitu instumen nomor 9 s/d 19 sebesar 4890 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x 202 x 11 = 8888 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 11 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 4890 : 8888 x 100% = 55.01%. Dari hasil penelitian mengenai indikator sumber daya, sumber daya yang mencakup aparatur pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dilihat dari sisi kualitas pegawai sudah mumpuni. Dimana pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak khususnya, sudah mampu melayani masyarakat dalam kepesertaan program JKN dengan baik dengan mengedepankan pelayanan secara prima. Namun dari sisi kuantitas (jumlah pegawai) masih kekurangan. Jumlah pegawai yang tersedia sangat tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang harus dilayani. Selain itu kalau dilihat dari ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, tentu masih kurang. Misalnya ruang tunggu di kantor BPJS Kesehatan yang tidak dilengkapi AC, Lahan parkir yang sempit, tidak tersedia kamar mandi serta minimnya skema/bagan alur pendaftaran kepesertaan program JKN. Belum optimalnya pelayanan di kantor BPJS
153
Kesehatan ini juga disebabkan tidak adanya kantor pembantu di beberapa kawasan di Kabupaten Lebak. Sehingga semua masyarakat harus terpusat dilayani di satu kantor.
3. Disposisi Disposisi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Terdapat dua sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan indikator Disposisi yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Mencakup tentang sikap pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, respon pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, keluhan yang diadukan peserta kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, pungutan liar di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dan balas jasa berupa uang dari peserta kepada pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Seperti yang sudah dipaparkan pada beberapa diagram sub indikator sebelumnya pada sub Bab IV tentang analisis data. Peneliti kemudian menyimpulkan mengenai indikator Sumber Daya yang tergambar dalam diagram 4.21 berikut ini:
154
Diagram 4.21 Indikator Disposisi Tinggi 3,05
3,1 3 2,9 2,8
Tinggi 2,71
2,7 2,6 2,5 2,4 2,3
Rendah 2,35 PENGANGKATAN BIROKRAT
INSENTIF
RATA-RATA
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Dari diagram diatas, indikator disposisi tersusun dari dua sub indikator yaitu: (1) Sub indikator pengangkatan birokrat; dan (2) Sub indikator insentif. Kemudian dijabarkan menjadi 5 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 20 s/d 24. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator Disposisi yang tersusun dari dua sub indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif didapatkan skor rata-rata indikator disposisi sebesar 2,71. Dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka 2,71 pada indikator disposisi berada pada rentang kategori 2,52-3,27 atau berada pada kategori tinggi/baik. Kemudian, jika indikator disposisi dilihat dari nilai persentase yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor total instrumen
155
indikator Disposisi yaitu instumen nomor 20 s/d 24 sebesar 2659 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x 202 x 5 = 4040 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 5 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 2659 : 4040 x 100% = 65.81%. Dari hasil penelitian mengenai indikator disposisi, secara umum para pegawai mampu melayani dengan baik tanpa adanya pungutan liar dan biayabiaya tambahan. Semua pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mendaftarkan dirinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Namun hal lain yang
menurut peneliti yang masih harus
diperbaiki ialah masalah responsivitas pegawai. Respon pegawai masih kurang cepat melayani masyarakat khususnya dalam pendaftaran. Hal ini tentunya sangat logis mengingat jumlah pegawai di BPJS Kesehatan yang masih kurang. Sehingga kedepan perlu adanya penambahan lokasi pelayanan beserta jumlah pegawai di BPJS Kesehatan Kesehatan Kabupaten Lebak untuk mengoptimalkan pelayanan Program JKN di Kabupaten Lebak.
4. Struktur Birokrasi Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumbersumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana
156
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Terdapat dua sub indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan indikator Struktur Birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur (SOPs) dan Fragmentasi. Pada penelitiaan ini, indikator struktur birokrasi yang dimaksud adalah mencakup Pelaksanaan SOP Pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak;
Koordinasi antar pegawai BPJS Kabupaten Lebak;
Pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak; Penempatan struktur kepegawaian di Kantor BPJS Kabupaten Lebak. Kemudian peneliti menyimpulkan mengenai indikator yang tergambar dalam diagram 4.19 berikut ini:
Struktur Birokrasi
157
Diagram 4.22 Indikator Struktur Birokrasi
2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3
Tinggi 2,72 Tinggi 2,55 Rendah 2,39
STANDAR FRAGMENTASI OPERATING PROSEDUR (SOPs)
RATA-RATA
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Dari diagram diatas, indikator struktur birokrasi tersusun dari dua sub indikator yaitu: (1) Sub indikator standar operating prosedur (SOPs); dan (2) Sub indikator fragmentasi. Kemudian dijabarkan menjadi 4 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 25 s/d 28. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator struktur birokrasi sebesar 2,55. Dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka 2,55 pada indikator Disposisi berada pada rentang kategori 2,52-3,27 atau berada pada kategori tinggi/baik. Kemudian, jika indikator struktur birokrasi dilihat dari nilai persentase yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor total instrumen indikator struktur birokrasi yaitu instumen nomor 25 s/d 28
158
sebesar 2064 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x 202 x 4 = 3232 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 4 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 2064 : 3232 x 100% = 63.86%. Dari hasil penelitian mengenai indikator struktur birokrasi, yaitu pelaksanaan standar operating prosedur (SOPs) pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, koordinasi antar pegawai di Kantor BPJS Kesehatan dan penempatan struktur kepegawaian di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak pada umumnya sudah menunjukan hasil yang baik. Namun yang masih kurang yaitu dalam pengelolaan kepesertaan program JKN dikarenakan masih kurangnya pemberian informasi tentang Program JKN kepada masyarakat, serta sistem pendaftaran yang tidak konsisten dan keterbatasan jumlah pegawai BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari ke- empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber
Daya,
Disposisi
dan
Struktur
Birokrasi.
menyederhanakan kedalam bentuk tabel sebagai berikut :
Maka
peneliti
159
Tabel 4.7 Nilai Skor Rata-Rata dan Nilai Persentase Per-Indikator
Indikator
Komunikasi Upah Di Kabupaten Lebak
bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima
Implementasi Kepesertaan Program JKN
Variabel
Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi
Skor Rata-Rata 2,23
Persentase
54,88%
Penasfsiran Tidak Baik/Rendah Tidak
2,23
55,01%
2,71
65,81%
Baik/Tinggi
2,55
63,86%
Baik/Tinggi
Baik/Rendah
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015
Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari kriteria rentang kategori dari ke-empat indikator mengenai variabel Implementasi Kepesertaan Program JKN bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak. Diketahui bahwa ada dua indikator yaitu Indikator Komunikasi dan Indikator Sumber Daya yang mendapatkan hasil rendah/tidak baik. Dan dua indikator yang mendapatkan hasil yang tinggi/baik yaitu Indikator Disposisi dan Indikator Struktur Birokrasi.
160
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan yang berjudul “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif deskriftif dan dianalisa dengan mengunakan teori implementasi kebijakan model Edward III. Pendekatan implementasi ini dikenal juga dengan Direct and Indirect Impact on Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dapat disimpulkan bahwa “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak belum optimal karena baru mencapai 58,17% dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu kurang dari 60%”. Belum optimalnya Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak ini didasarkan atas hasil penelitian menggunakan teori implementasi menurut Edward III, antara lain : 1.
Indikator Komunikasi, dalam hal ini belum optimalnya proses komunikasi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik & Dokter Perorangan) kepada masyarakat. Komunikasi termasuk didalamnya 160
161
sosialisasi yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan kurang menjangkau masyarakat luas dikarenakan media sosialisasi yang digunakan belum bisa memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat. Sementara itu untuk pihak Faskes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Perorangan) masih kurang pro aktif dalam sosialisasi kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena Faskes lebih mengutamakan mengenai pemberian pelayanan kesehatan peserta Program JKN. Selain itu efek dari proses komunikasi yang tidak lancar adalah, adanya kerumitan aturan dalam mekanisme pendaftaran kepesertaan Program JKN yang disebabkan oleh sering terjadinya pergantian peraturan tentang kepesertaan oleh BPJS Kesehatan sehingga masyarakat kebingungan dengan adanya peraturan yang baru tersebut. Hasil penelitian menunjukan inidkator komunikasi masih rendah yaitu baru mencapai 54,88%. 2.
Indikator Sumber Daya, termasuk masih kurangnya sumber daya aparatur dan fasilitas sarana prasarana kantor di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Termasuk tidak adanya unit kantor pembantu BPJS Kesehatan di tiap kecamatan atau Puskesmas di Kabupaten Lebak dalam melayani pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak sehingga pelayanan kurang berjalan dengan optimal. Hasil penelitian menunjukan inidkator sumber daya masih rendah yaitu baru mencapai 55,01%.
162
3.
Indikator Disposisi, pada indikator disposisi hasil penelitian yang didapat menunjukan hasil yang tinggi yaitu sebesar 65,81%. Hal ini dikarenakan jawaban responden secara umum untuk indikator disposisi baik. Dalam hal ini pandangan responden terhadap seluruh pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak menilai mampu memberikan pelayanan dengan baik. Tinggal tinggkat responsitas pegawainya di tingakatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.
Indikator Struktur Birokrasi, pada indikator stuktur birokrasi hasil penelitian yang didapat
menunjukan hasil yang tinggi yaitu sebesar
63,86%. Hal ini dikarenakan jawaban responden secara umum untuk indikator struktur birokrasi di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sudah baik. Adapun sub indikatornya adalah Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOPs) pegawai, Koordinasi antar pegawai, dan Penempatan struktur kepegawaian menunjukan hasil yang baik.
163
5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak, peneliti menemukan beberapa permasalahan baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, sebagai masukan dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain: 1. BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak harus meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Faskes (Rumah Sakit, Puskesmaspuskesmas, Dokter perorangan serta Klinik-klinik) untuk melakukan sosialiasi program Jaminan Kesehatan Nasional secara intensif kepada masyarakat khususnya yang ke daerah pelosok Kabupaten Lebak. 2. Bekerja sama dengan Puskesmas-Puskesmas agar bisa mengerahkan kader-kader Puskesmas untuk mensosialisaskan Program JKN bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah. 3. Bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepesertaan dengan seluruh BANK yang ditunjuk BPJS Kesehatan untuk membuat stand pembayaran iuran di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. 4. Penambahan pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sangat dianjurkan,
terutama
pegawai
staf pelayanan pendaftaraan. Juga
penambahan pegawai lapangan agar sosialisasi bisa lebih intensif. 5. Selain itu, informasi mengenai pendaftaraan online terutama alamat website
BPJS
Kesehatan
serta
tata
cara
pendaftarannya
perlu
164
disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan bisa langsung mendaftarkan diri melalui internet. 6. Menghapus aturan kepemilikan rekening bagi yang ingin mendaftar Program JKN untuk kelas I, dan Kelas II. 7. Perbaikan fasilitas seperti penambahan kursi ruang tunggu, dan perluasan tempat parkir serta diadakanya kamar mandi di Kantor BPJS Kesehatan. 8. BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak membuka Unit Kantor Pelayanan Pembatu yang mengurus kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas-puskesmas (setiap kecamatan).
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta. . 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Abdul Solichin Wahab. 2005 Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara). Jakarta: Bumi Aksara. Amrin, Abdullah. 2006. Asuransi syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi konvensional. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Irawan, Prasetya. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Kemenkes, 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Muslehuddin, Mohammad. 2005. Asuransi Dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Nanang martono. 2010. Metode penelitian kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder. Jakarta : Grafindo Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Nugroho, Rian T. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 4. Salim, A. Abbas. 2003. Asuransi dan Manajemen Resiko. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. Aspek-aspek Asuransi dan Surat Berharga. Jakarta: PT. Alumni. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharto, Edi. 2008.Kebijakan sosial sebagai kebijakan public. Bandung: Alfabeta. Suharsimi. 2006. Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. . 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. . 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta. Thabrany, Hasbullah. 2014. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Triton, SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik, Yogyakarta: Andi, 2005. Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2006. Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Bumi Aksara.
. 2008. Pengantar Statistika. Jakarta:
Purwanto. 2007. Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Widodo, Joko. Good Governance: Akuntability dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendikian. Dokumen: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengeloalaan Dan Pemanfaataan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaraan Dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaraan Dan Penjaminan Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak Tahun 2014
Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lebak Agustus Tahun 2014 Renstra Disnakersos Kabupaten Lebak 2014-2019 Sumber Lain: http://www.ciputranews.com/kesra/minat-warga-lebak-masuk-bpjs-cukup-tinggi (diakses 22 Nov 2014) http://www.harianterbit.com/read/2014/09/09/7976/29/29/Di-Lebak-AngkaKematian-Ibu-Akibat-Kehamilah-Masih-Tinggi (diakses 17 Nov 2014) http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/BAHAN%20PAPARAN%20J KN.pdf
LAMPIRAN
Lampiran 1
KUESIONER
Petunjuk Pengisian 1. Bacalah kuesioner ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu/ mengerti maksud pertanyaannya. 2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan dengan cara disilang ( X ). 3. Bila ada pertanyaan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung pada peneliti.
Identitas responden No. Responden
:
.............
Jenis Kelamin
:
PRIA
Umur
:
...........................................
Pendidikan Terakhir
:
SD
Pekerjaan
:
PEDAGANG
Fasilitas Kelas Perawatan
:
Pendapatan
:
SMP
KELAS I
WANITA
SMA DIPLOMA
PETANI
KELAS II
S1
NELAYAN
S2 PEKERJA SWASTA
KELAS III
A. Rp.0,- sampai Rp.1.000.000,- per bulan B. Rp.1.000.000,- sampai Rp.2.000.000,- per bulan C. Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- per bulan D. Lebih dari Rp.3.000.000,- per bulan
LAINLAIN
Pertanyaan Mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Lebak 1. Menurut pendapat anda, bagaimana dengan sosialisasi Kepesertaan Program JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan Kab. Lebak untuk masyarakat di Kabupaten Lebak? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk 2. Apakah FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) membantu mensosialisasikan mengenai Kepesertaan Program JKN kepada masyarakat di Kab. Lebak? a. Sangat Rutin c. Kadang-Kadang b. Rutin d. Tidak Pernah 3. Dari sosilalisasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengenai Kepesertaan Program JKN di Kab. Lebak, Menurut anda bagaimana informasi yang diperoleh ? a. Sangat Jelas c. Tidak Jelas b. Jelas d. Sangat Tidak Jelas 4. Bagaimana Informasi yang diberikan mengenai Kepesertaan Program JKN yang disampaikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) di Kab. Lebak? a. Sangat Lengkap c. Tidak Lengkap b. Lengkap d. Sangat Tidak Lengkap 5. Bagaimana tata cara pendaftaraan (manual) Kepesertaan Program JKN Peserta Mandiri di BPJS Kesehatan Kab. Lebak? a. Sangat Mudah c. Rumit b. Mudah d. Sangat Rumit 6. Bagaimana tata cara pendaftaraan Kepesertaan Program JKN Peserta Mandiri secara online melalui internet? a. Sangat Mudah c. Rumit b. Mudah d. Sangat Rumit 7. Bagaimana dengan Peraturan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan mengenai tata cara Kepesertaan Program JKN untuk Peserta Mandiri, Apakah selalu berubah-ubah? a. Sangat Sering b. Sering
c. Kadang-Kadang d. Tidak Pernah
8. Dari sosialisasi Program JKN yang dilakukan oleh BPJS & FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan), apakah anda menemukan perbedaan informasi dari sosialisasi JKN oleh Instansi tersebut? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah 9. Menurut anda, bagaimana dengan jumlah pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Mencukupi c. Tidak Mencukupi b. Mencukupi d. Sangat Tidak Mencukupi 10. Menurut anda, bagaimana dengan kemampuan pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk 11. Apakah anda menunggu lama (antri) ketika mengurus pendaftaran Kepesertaan Program JKN di Kantor BPJS Kabupaten Lebak? a. Sangat Lama c. Cukup Lama b. Lama d. Cepat 12. Apakah Petugas BPJS Kesehatan Kab. Lebak mampu menyampaikan informasi kembali mengenai tata cara kepesertaan Program JKN? a. Sangat Mampu c. Tidak Mampu b. Mampu d. Sangat Tidak Mampu 13. Sejauh yang anda ketahui, Apakah seluruh pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak paham terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai dalam memberikan pelayanan kepesertaan program JKN? a. Sangat Paham c. Tidak Paham b. Paham d. Sangat Tidak Paham 14. Dalam penilaian anda, Apakah aturan besaran iuran yang di tetapkan per orang tiap bulan Peserta Mandiri Program JKN di Kab. Lebak sebesar (Kelas I Rp.59.500,-, Kelas II Rp. 42.500,-, Kelas III Rp.25.500,-) sudah terjangkau ? a. Sangat Terjangkau c. Tidak Terjangkau b. Terjangkau d. Sangat Tidak Terjangkau 15. Apakah anda setuju dengan aturan mengenai pendaftar baru Kartu JKN (Peserta Mandiri) hanya bisa digunakan setelah 7 hari dari hari pendaftaraan? a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju
16. Apakah anda setuju dengan aturan mengenai bayi yang lahir dari peserta mandiri tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pendaftaraan terlebih dahulu? a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 17. Dalam penilaian anda, bagaimana dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Mencukupi c. Tidak Mencukupi b. Mencukupi d. Sangat Tidak Mencukupi 18. Menurut anda, perlukah diadakan fasilitas pendukung lain di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Perlu c. Tidak Perlu b. Perlu d. Sangat Tidak Perlu 19. Menurut anda, perlukah BPJS Kesehatan Kab. Lebak menambah lokasi pelayanan pendaftaraan kepesertaan Program JKN di Kab.Lebak? a. Sangat Perlu c. Tidak Perlu b. Perlu d. Sangat Tidak Perlu 20. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan sikap pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan Program JKN kepada masyarakat? a. Sangat Ramah c. Tidak Ramah b. Ramah d. Sangat Tidak Ramah 21. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan respon Pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan kepada masyarakat? a. Sangat Cepat c. Lambat b. Cepat d. Sangat Lambat 22. Keluhan yang diadukan Peserta Mandiri JKN terhadap pelayanan yang diberikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan). Apakah keluhan Peserta ditanggapi secara serius? a. Sangat Serius c. Tidak Serius b. Serius d. Mengabaikan 23. Sejauh yang anda ketahui, Apakah sering ada pungutan liar yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam mempercepat pelayanan kepesertaan Program JKN? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah
24. Sejauh yang anda ketahui, apakah masyarakat pernah memberikan balas jasa berupa uang kepada pegawai BPJS Kesehatan dalam mempermudah pelayanan kepesertaan program JKN? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah 25. Sejauh yang anda alami, apakah Pegawai BPJS Kesehatan Kab.Lebak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP (Standar Operating Prosedur) BPJS Kesehatan? a. Sangat Sesuai c. Tidak Sesuai b. Sesuai d. Sangat Tidak Sesuai 26. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan koordinasi antar Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk 27. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan pengelolaan Kepesertaan Program JKN bagi Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk 28. Bagaimana tanggapan anda dengan pembagian tugas di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak, dilihat dari penempatan struktur kepegawaian ? a. Sangat baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
Lampiran 2
IDENTITAS RESPONDEN No. Res
JK
Usia
Pendidikan
Pekerjaan
Fasilitas Kelas
Pendapatan
1
W
35
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
2
W
39
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
1 S/D 2 JUTA
3
P
34
SMA
LAIN-LAIN
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
4
P
32
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
5
W
38
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
6
P
25
S1
LAIN-LAIN
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
7
W
21
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
8
W
34
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
9
P
42
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
10
P
28
SMA
LAIN-LAIN
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
11
P
45
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
12
W
32
SMP
LAIN-LAIN
KELAS II
1 S/D 2 JUTA
13
W
46
SMP
PEDAGANG
KELAS II
1 S/D 2 JUTA
14
P
42
SMP
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
15
P
37
SD
PETANI
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
16
P
25
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
17
P
30
SMP
PETANI
KELAS II
LEBIH DARI 3 JUTA
18
W
51
SD
LAIN-LAIN
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
19
P
54
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
20
P
39
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
21
P
25
SD
PETANI
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
22
P
42
SMA
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
23
P
29
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
24
P
26
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
25
P
45
SMA
PEDAGANG
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
26
W
30
S1
LAIN-LAIN
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
27
W
35
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
28
W
26
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
29
P
34
SMA
PEDAGANG
KELAS III
2 S/D 3 JUTA
30
W
35
DIPLOMA
PEDAGANG
KELAS III
LEBIH DARI 3 JUTA
31
W
40
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
32
P
36
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
33
P
29
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
34
P
35
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
35
P
32
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
36
W
23
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
LEBIH DARI 3 JUTA
37
P
35
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
38
P
43
SD
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
39
P
22
SD
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
40
P
32
SMP
NELAYAN
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
41
P
35
S1
PEDAGANG
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
42
P
35
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
43
P
32
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
44
P
40
SD
PETANI
KELAS II
0 S/D 1 JUTA
45
W
35
SMP
LAIN-LAIN
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
46
P
45
SMP
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
47
W
34
DIPLOMA
PEDAGANG
KELAS I
1 S/D 2 JUTA
48
P
25
S1
LAIN-LAIN
KELAS II
1 S/D 2 JUTA
49
P
58
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
50
W
20
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
51
P
51
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
52
W
41
SMA
LAIN-LAIN
KELAS II
0 S/D 1 JUTA
53
P
25
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
54
P
34
SMA
PEDAGANG
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
55
P
33
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS III
LEBIH DARI 3 JUTA
56
P
27
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
57
P
51
SD
NELAYAN
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
58
P
32
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
59
P
34
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
60
W
26
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
61
P
39
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
62
W
38
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
63
P
29
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
64
P
53
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
65
W
34
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
66
W
36
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
67
P
39
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
68
P
27
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
69
W
26
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
70
P
43
SD
LAIN-LAIN
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
71
W
32
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
72
P
42
S2
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
73
P
23
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
74
W
28
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
75
W
37
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
76
W
27
DIPLOMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
77
P
43
SD
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
78
P
41
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
79
P
35
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
80
P
38
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
81
P
26
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
82
P
34
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
83
P
53
SD
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
84
P
22
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
85
W
40
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
86
P
28
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
87
P
24
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
88
P
48
S2
LAIN-LAIN
KELAS III
LEBIH DARI 3 JUTA
89
W
25
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
90
P
28
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
91
P
33
S1
LAIN-LAIN
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
92
W
28
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
93
W
32
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
94
P
38
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
95
W
25
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
96
P
52
DIPLOMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
97
P
36
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
98
P
39
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
99
W
37
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
100
P
40
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
101
P
39
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
102
P
53
SD
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
103
P
26
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
104
P
32
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
105
P
36
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
106
P
33
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
107
P
35
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
108
P
29
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
109
W
34
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
110
W
27
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
111
W
23
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
112
P
52
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
113
W
28
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
114
W
35
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
115
P
28
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
116
W
37
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
117
W
22
SMA
LAIN-LAIN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
118
P
32
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
119
P
38
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
120
P
40
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
121
P
29
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
122
P
25
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
123
P
31
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
124
W
35
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
125
P
38
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
126
W
50
SMP
PEDAGANG
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
127
W
41
SMP
PEDAGANG
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
128
P
45
SD
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
129
P
51
SD
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
130
P
40
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
131
P
37
SMP
PEDAGANG
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
132
P
34
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
133
P
51
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
134
W
39
SD
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
135
W
31
SMP
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
136
P
24
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
137
P
52
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
138
P
50
SD
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
139
P
52
S2
LAIN-LAIN
KELAS II
LEBIH DARI 3 JUTA
140
P
50
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
141
P
45
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
142
W
31
SMA
PEDAGANG
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
143
W
33
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
144
P
38
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
145
W
29
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
146
P
52
SD
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
147
P
28
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
148
W
37
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
149
P
39
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
150
P
40
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
151
P
32
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
152
P
30
SMA
PEDAGANG
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
153
P
53
SD
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
154
W
36
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
155
W
29
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
156
P
51
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
157
P
35
S2
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
158
P
34
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
159
P
24
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
160
P
22
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
161
P
39
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
162
P
40
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
163
P
51
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
164
W
50
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
165
P
29
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
166
W
42
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
167
W
38
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
168
P
35
SMA
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
169
W
40
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
170
P
29
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
171
W
33
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
172
P
27
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
173
P
52
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
174
P
54
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
175
P
30
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
176
P
33
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
177
W
39
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
178
W
28
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
179
P
34
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
180
W
29
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
181
P
30
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
182
P
34
SMA
PEDAGANG
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
183
P
53
SD
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
184
W
36
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
185
W
27
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
186
P
30
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
187
P
27
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
188
P
34
S1
PEKERJA SWASTA
KELAS I
2 S/D 3 JUTA
189
P
36
DIPLOMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
190
P
38
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
191
P
25
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
192
P
40
SMP
PETANI
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
193
P
43
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
194
P
35
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
195
W
37
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
196
W
31
S1
LAIN-LAIN
KELAS I
LEBIH DARI 3 JUTA
197
P
41
SD
NELAYAN
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
198
P
28
SMA
PEKERJA SWASTA
KELAS II
2 S/D 3 JUTA
199
P
36
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
200
P
32
SMA
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
201
P
45
SMP
PETANI
KELAS III
0 S/D 1 JUTA
202
P
40
SD
PEDAGANG
KELAS III
1 S/D 2 JUTA
Lampiran 3 TABEL HASIL KUESIONER 202 RESPONDEN
Nomor
Nomor Instrumen
JUMLAH
Res
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
2
3
3
2
3
55
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
3
3
2
3
57
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
2
2
3
54
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
45
5
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
47
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
53
7
3
3
3
3
2
1
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
73
8
2
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2
3
3
3
2
2
3
57
9
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2
2
3
3
2
1
3
3
2
3
3
3
3
2
3
62
10
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
3
3
3
1
1
1
1
2
1
3
3
2
2
3
3
2
2
3
55
11
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
4
4
3
3
3
3
83
12
4
4
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
4
4
3
3
3
3
83
13
4
4
3
2
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
4
3
3
2
3
84
14
4
4
3
2
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
3
4
2
3
82
15
4
4
3
2
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
4
4
3
4
2
3
83
16
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
4
4
3
3
3
4
83
17
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
4
3
3
3
4
82
18
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
2
3
1
2
2
3
3
4
4
4
3
3
2
3
81
19
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
1
1
3
3
2
4
4
3
2
2
3
76
20
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
66
21
2
3
3
2
2
1
4
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
2
3
3
2
2
3
63
22
3
3
3
3
2
1
4
4
2
4
4
3
4
3
3
2
2
1
1
3
2
3
4
4
3
2
3
4
80
23
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
60
24
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
53
25
1
2
2
1
2
1
2
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
57
26
1
1
2
2
2
2
2
1
2
4
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
65
27
2
1
2
1
2
2
2
1
2
4
4
3
3
3
2
2
2
1
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
66
28
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
62
29
2
1
2
1
2
2
2
1
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
1
2
2
3
4
4
3
3
3
3
68
30
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
63
31
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
1
2
2
1
2
2
2
3
4
4
3
3
2
3
68
32
3
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
71
33
3
1
1
2
2
1
2
3
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
3
3
2
3
4
4
3
3
2
3
69
34
2
1
1
1
2
2
2
3
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
63
35
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
64
36
2
1
1
2
2
1
2
3
2
4
1
3
3
1
2
4
3
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
61
37
3
1
1
2
2
1
2
3
2
4
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
72
38
2
4
2
4
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
74
39
2
4
1
4
4
4
2
1
3
3
2
3
3
3
4
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
3
2
3
72
40
3
4
3
4
4
4
2
1
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
2
2
3
72
41
2
4
1
4
4
1
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
2
4
4
3
3
2
3
72
42
3
4
3
4
4
1
3
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
3
3
2
1
2
2
64
43
3
4
1
4
4
3
3
3
1
4
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
3
2
3
70
44
3
4
3
4
2
2
3
3
3
3
2
3
3
1
1
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
75
45
2
4
1
4
3
1
1
3
2
3
2
3
3
2
2
3
3
1
1
2
2
3
4
4
3
3
2
3
70
46
4
1
1
1
1
1
3
3
1
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
4
4
3
3
2
3
68
47
2
1
3
3
1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
3
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
60
48
1
4
2
3
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
58
49
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
2
1
4
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
59
50
2
1
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
54
51
2
4
2
1
1
1
3
1
3
3
2
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
60
52
4
1
2
2
3
2
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
3
2
3
53
53
3
1
2
2
1
1
3
3
3
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
3
60
54
2
4
2
1
3
1
2
3
3
3
3
3
4
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
63
55
2
1
3
2
1
1
3
3
1
3
3
3
4
2
3
1
1
2
2
2
1
2
2
3
2
1
2
2
58
56
2
1
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
2
3
4
4
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
60
57
2
1
4
2
4
3
3
3
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
1
2
2
2
2
1
2
57
58
3
4
1
1
3
1
3
2
3
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
4
3
3
73
59
1
4
1
2
1
1
3
1
1
2
3
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
4
4
3
3
2
3
63
60
2
4
3
1
1
1
1
2
1
2
3
2
1
2
1
3
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
57
61
3
4
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
4
3
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
3
3
1
3
63
62
1
1
1
1
3
2
3
2
2
3
3
3
4
3
2
1
1
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
65
63
2
1
4
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
2
1
4
2
1
1
2
2
2
3
3
3
3
2
3
58
64
3
1
1
1
3
2
3
3
1
3
3
1
2
1
3
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
3
2
3
61
65
1
2
1
2
3
2
1
1
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
2
1
2
51
66
2
2
1
2
3
2
4
3
1
3
2
3
3
4
3
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
66
67
3
3
3
1
3
2
1
1
1
3
2
3
3
4
3
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
63
68
1
3
3
1
3
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
3
2
2
3
3
3
2
3
60
69
3
2
3
1
3
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
54
70
2
2
3
1
3
2
2
3
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
3
4
4
3
2
1
1
55
71
2
3
3
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
4
3
4
4
3
3
2
3
60
72
3
3
3
2
3
1
2
4
2
3
1
2
1
3
2
2
2
2
2
3
4
2
4
4
3
3
2
3
71
73
3
2
3
2
3
1
4
4
2
3
2
2
1
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
1
69
74
1
2
3
2
1
1
4
4
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
67
75
2
2
3
1
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
1
60
76
2
2
3
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
3
2
4
4
4
3
2
2
2
69
77
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
2
2
2
1
3
2
2
1
1
3
2
2
4
4
3
2
2
3
57
78
2
4
2
2
1
1
1
1
1
4
4
3
4
1
4
2
2
1
1
1
1
2
4
4
3
2
2
3
63
79
4
2
2
1
1
3
2
1
3
3
3
3
4
1
2
2
2
2
1
3
2
2
3
3
3
3
2
3
66
80
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
4
3
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
72
81
2
2
2
2
3
2
1
3
4
3
3
4
3
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3
3
2
3
68
82
2
4
2
1
3
2
2
3
4
2
3
2
2
1
1
2
2
2
1
3
2
2
3
3
3
2
2
3
64
83
2
4
2
3
1
1
2
3
3
3
2
3
3
1
1
1
1
2
1
3
2
3
2
3
3
3
1
3
62
84
1
1
3
2
2
2
1
3
3
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
3
2
2
2
57
85
3
1
3
1
1
2
2
1
1
3
2
3
3
4
2
2
2
2
1
3
3
2
4
4
3
3
3
3
67
86
2
1
3
1
1
2
1
3
4
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
3
2
2
3
3
3
3
2
3
58
87
2
4
1
1
4
4
2
1
2
3
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
2
3
67
88
2
2
3
2
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
4
2
2
1
3
2
2
3
3
3
3
3
3
71
89
3
3
3
2
3
2
1
1
3
3
3
4
4
4
2
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
76
90
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
4
1
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
2
3
56
91
3
4
4
2
3
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
1
2
2
3
2
2
1
2
69
92
3
3
4
2
1
1
3
3
1
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
4
4
3
3
2
3
71
93
2
1
2
1
3
1
1
1
2
3
1
3
3
2
2
2
2
1
1
3
2
2
3
3
2
2
3
3
57
94
2
4
4
1
4
4
4
4
3
2
3
2
2
4
1
2
2
4
2
3
1
1
2
3
2
2
2
2
72
95
3
4
1
1
3
1
3
3
1
2
1
2
2
2
1
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
1
2
63
96
2
1
4
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
56
97
3
1
1
4
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
1
1
3
3
2
3
2
3
67
98
2
3
4
1
4
1
2
1
2
4
3
4
4
1
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
64
99
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
3
45
100
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
47
101
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
48
102
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
2
46
103
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
3
1
1
2
1
2
2
3
1
3
2
2
51
104
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
1
2
2
2
2
3
2
3
2
2
50
105
2
3
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
3
2
3
4
4
3
3
2
3
62
106
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
4
4
3
2
2
2
55
107
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
3
2
1
2
3
2
4
3
3
3
2
3
62
108
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
3
2
3
1
3
47
109
3
4
4
2
3
2
3
3
2
3
3
3
4
4
2
3
2
3
1
2
3
2
4
4
3
3
2
3
80
110
3
4
4
2
3
2
3
3
2
3
3
3
4
4
2
3
2
3
1
2
3
2
2
3
2
3
2
2
75
111
3
4
4
2
3
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
3
3
3
1
3
3
3
4
4
3
3
1
2
73
112
3
4
4
2
3
2
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
4
4
3
3
1
2
73
113
4
4
4
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
1
3
2
3
3
3
2
2
2
4
2
3
74
114
3
4
4
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
4
4
3
3
3
4
82
115
3
4
4
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
4
3
3
2
4
78
116
3
4
4
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
1
3
2
3
3
4
3
4
4
3
2
2
79
117
3
4
4
1
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
4
3
3
1
2
73
118
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
68
119
2
3
3
2
1
1
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
66
120
3
3
3
3
2
1
4
4
2
4
3
4
4
3
4
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
1
3
79
121
2
1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
4
3
3
4
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
66
122
2
2
2
1
2
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
66
123
2
2
2
1
2
1
2
4
2
3
3
3
3
3
3
2
2
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
74
124
2
1
2
2
2
2
2
1
2
4
3
4
4
4
4
4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
74
125
2
1
2
1
2
2
2
1
2
4
2
1
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
4
4
3
3
2
3
62
126
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
4
3
4
4
2
2
4
2
3
2
3
4
4
3
3
2
4
74
127
2
1
2
1
2
2
2
1
2
3
3
4
3
4
4
3
3
4
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
74
128
1
2
2
1
2
2
2
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
66
129
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
4
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
66
130
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
3
2
3
3
3
4
4
3
3
2
3
68
131
3
1
2
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
4
4
3
3
2
3
65
132
2
1
2
1
2
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
59
133
2
1
2
1
2
2
2
3
2
3
2
3
4
2
2
1
1
2
2
3
4
2
4
4
3
2
2
2
65
134
2
1
2
1
2
1
2
3
1
4
2
3
4
1
3
4
3
1
1
3
4
2
4
4
3
3
2
3
69
135
3
1
2
1
2
1
2
3
3
4
2
3
4
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
4
4
74
136
2
4
2
4
2
2
3
3
3
3
2
2
2
4
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
76
137
2
4
2
4
4
2
2
1
3
3
2
4
3
3
3
2
2
1
2
2
4
2
3
3
3
3
2
3
74
138
3
4
3
4
4
1
2
1
1
4
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
69
139
2
4
2
2
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
2
2
71
140
3
4
4
2
2
1
3
3
3
2
3
2
2
3
2
1
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
2
4
64
141
3
4
1
3
2
2
3
3
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
4
1
1
2
2
3
2
3
69
142
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
2
2
2
2
2
3
4
3
3
2
2
74
143
2
4
1
2
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
2
3
4
3
4
4
3
3
2
2
74
144
4
1
1
1
2
2
3
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
3
70
145
1
1
3
3
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
1
3
2
2
1
2
2
2
3
4
3
3
3
3
61
146
1
4
2
3
2
1
2
1
3
4
3
3
3
4
3
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3
2
66
147
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
2
4
1
4
3
2
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
60
148
2
1
2
1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
3
2
3
2
4
53
149
2
4
2
1
2
1
3
1
3
3
2
3
3
4
3
1
1
3
1
3
2
2
2
3
2
2
2
3
64
150
4
1
2
2
3
2
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
3
2
2
2
3
2
3
2
4
55
151
3
1
2
2
1
1
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2
2
3
3
3
3
2
2
54
152
2
4
2
1
3
1
2
3
3
3
2
3
3
2
2
1
1
2
1
3
2
2
2
3
2
2
1
2
60
153
1
1
3
2
2
1
3
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
3
1
2
2
3
3
2
2
2
52
154
2
1
3
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
1
1
3
1
2
1
2
3
2
2
2
64
155
2
1
4
2
4
2
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
2
2
2
2
1
2
54
156
3
4
1
1
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
4
3
4
76
157
1
4
1
2
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
61
158
2
4
3
1
2
2
1
2
3
1
2
1
1
4
1
3
2
1
1
3
2
2
3
4
3
3
1
3
61
159
3
4
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
4
2
3
2
2
1
1
3
2
3
3
3
3
3
1
3
65
160
1
1
1
1
3
2
3
2
4
3
2
3
3
4
3
1
1
3
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
62
161
2
1
4
2
4
2
1
1
4
1
1
2
2
4
1
4
2
1
1
3
2
2
3
3
3
3
2
3
64
162
3
1
1
1
3
2
3
3
1
3
2
1
1
1
3
2
2
3
1
3
2
2
3
3
3
3
2
2
60
163
1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
3
2
1
2
53
164
2
2
1
2
3
2
4
3
1
3
2
3
3
2
2
2
2
4
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
67
165
3
3
4
1
3
2
1
1
1
3
2
3
3
4
3
2
2
1
1
3
2
2
3
3
3
2
2
2
65
166
1
3
4
1
3
2
2
3
1
1
2
1
2
4
1
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
3
2
2
59
167
3
2
4
1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
52
168
2
2
4
1
3
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
2
3
3
3
3
3
2
2
57
169
2
3
4
1
3
2
2
1
4
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
3
2
3
2
2
2
3
2
2
58
170
3
3
4
2
3
2
2
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
4
4
2
4
4
3
3
2
3
80
171
3
2
4
2
4
2
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
4
2
4
2
2
3
3
3
3
2
3
81
172
1
2
4
2
3
2
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
4
2
3
2
3
4
4
3
3
2
3
80
173
2
2
4
1
4
3
2
2
4
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
2
3
71
174
2
2
4
1
3
1
2
2
4
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
4
4
4
3
3
2
3
69
175
2
1
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
4
4
3
3
2
3
58
176
2
4
2
2
2
1
2
1
3
4
3
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
4
3
3
2
3
67
177
4
2
2
1
4
2
2
1
3
3
3
3
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
2
3
71
178
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
4
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
2
3
75
179
2
2
2
2
3
2
1
3
4
3
3
3
4
2
3
2
2
1
1
3
2
3
3
4
3
3
2
3
71
180
2
4
2
1
3
2
2
3
4
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
3
3
4
2
2
3
63
181
2
4
2
3
2
1
2
3
1
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
3
2
3
2
2
3
2
1
2
62
182
1
1
4
2
2
2
1
3
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
4
2
2
2
57
183
3
1
4
1
4
2
2
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
4
3
3
3
70
184
2
1
4
1
2
1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
2
3
3
3
3
4
2
58
185
2
4
1
1
2
1
2
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
3
3
3
2
2
63
186
1
2
3
2
1
2
3
3
4
3
3
3
3
2
2
4
2
3
1
3
2
2
3
3
3
3
3
3
72
187
3
3
3
2
3
2
1
1
1
3
3
3
4
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
68
188
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
2
3
53
189
3
4
4
2
3
2
3
1
1
3
4
4
3
2
3
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
2
1
2
69
190
3
3
4
2
4
3
3
3
1
3
4
4
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
4
3
2
2
3
77
191
1
1
2
1
3
2
2
1
4
3
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
2
3
3
2
2
3
4
59
192
2
4
4
4
1
1
4
4
3
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
3
60
193
3
4
1
4
3
2
3
4
1
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
1
2
68
194
3
1
4
1
4
2
3
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2
3
3
3
2
1
3
59
195
3
1
1
1
2
2
3
2
2
3
4
4
3
2
3
2
2
3
2
3
1
1
3
3
2
3
2
3
66
196
2
3
4
1
4
2
2
1
4
2
2
3
3
1
2
1
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
65
197
1
3
4
1
3
2
2
3
1
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
3
3
2
4
4
3
3
2
3
69
198
3
2
4
1
3
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
58
199
2
2
4
1
3
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
4
2
3
3
3
3
1
2
3
61
200
2
3
4
1
4
2
2
1
4
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
2
3
3
3
3
3
2
2
67
201
3
3
4
2
3
2
2
4
4
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
3
3
2
3
80
202
3
2
4
2
3
3
4
4
4
3
4
4
3
2
2
2
2
4
2
4
2
2
3
3
3
2
2
4
82
JUMLAH
467
476
501
367
475
345
463
454
429
529
480
522
525
466
395
416
383
413
332
517
450
459
591
642
555
542
415
552
13161
Lampiran 4
Uji Validiatas Correlations P1
Pearson Correlatio n P1
N
P3
P4
P5
202 ,222
P3
,222*
1
Sig. (1tailed)
Pearson Correlatio n P2
P2
,001
N
202
P6
P7
P8
,145*
,159* ,227**
,143* ,216**
,001
,020
,012
,001
,021
202
202
202
202
202
,190
1
Sig. (1tailed)
P5
*
*
*
P4
*
*
202
Pearson Correlatio n
,145*
,190
Sig. (1tailed)
,020
,003
N
202
202
Pearson Correlatio n
,159*
Sig. (1tailed)
,387
*
*
,263
*
*
,057
*
-,031
*
,026
,066
,180*
P19
P20
P21
P22
,185*
,208* *
,129*
,139*
,030
P23
P24
,183*
,195* *
,022
,001
,000
,332
,005
,356
,177
,004
,001
,034
,024
,335
,005
,003
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,053
,054
,066
,068
,065
,024
,111
,089
,232
*
*
,172
*
*
,213
*
*
*
,206
*
*
*
,266
*
*
*
,247
*
*
,184
*
*
,205
*
P25
P26 ,199*
P27
,205*
JUMLA H
*
,462**
,467
,002
,000
202
202
202
202
,087
,089
-,115
,014
,484**
*
,006
,379
,002
202
202
,016
,112
*
P28
*
,000
,212
,000
,007
,001
,002
,000
,000
,004
,002
,227
,222
,175
,167
,179
,370
,057
,103
,409
,056
,108
,103
,052
,422
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
-,017
-,098
,081
-,003
*
,064
,117*
,036
,087
,030
,153*
-,041
-,105
,237**
-,007
,236
*
,161*
,104
-,084
-,078
,023
,167*
,003
,006
,011
,071
,116
,134
,374
,009
,406
,083
,125
,482
,000
,183
,049
,305
,109
,335
,015
,283
,069
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,245*
,201* *
,085
*
,075
,161*
,161*
,064
,046
,121*
,071
-,002
,058
-,047
,028
,028
,116*
,125*
,096
,041
,107
,105
,000
,002
,114
,000
,145
,011
,011
,182
,259
,044
,157
,487
,208
,255
,344
,344
,050
,038
,087
,279
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,071
,040
,139*
,042
,105
,061
,061
,095
,067
,157*
-,049
,128*
,028
*
,141*
,006
-,032
-,006
,000
,159
,284
,024
,276
,068
,193
,194
,090
,173
,013
,243
,035
,346
,000
,023
,465
,325
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
-,048
,062
,075
*
,164
*
202
202
202
*
-,007
1
,124*
,089
,012
,000
,463
,039
N
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,227*
,263*
,236* *
,124*
1
Sig. (1tailed)
,001
,000
,000
,039
N
202
202
202
202
,444*
202
Pearson Correlatio n
,143*
,057
,115
,089
P6
Sig. (1tailed)
,021
,212
,051
,105
,000
N
202
202
202
202
202
P7
Pearson Correlatio n
*
,259*
P18
,002
202
,232
,223*
P17
,000
,010
*
,207*
P16
,437
,051
,216
,316*
P15
,002
,000
*
P14
,001
,463
*
P13
-,011
,115
*
P12
*
*
*
P11
,000
1
,387*
,201*
P10
,003
*
*
P9
,164 *
*
,245 *
,444
*
*
,192
*
*
,175
*
,241*
*
*
1
202
,079
-,026
,072
-,014
,131
,358
,155
202
202
202
*
,071
,079
1
,463 *
*
,071
,214
*
*
,005
,012
,419
,001
,474
202
202
202
,134*
,181 *
,184
*
*
,233*
,181* *
,388**
,066
,005
,000
202
202
202
202
-,041
-,034
-,061
-,061
,309**
,468
,282
,315
,193
,195
,000
202
202
202
202
202
202
202
-,051
,015
,030
,100
,059
,003
,124*
,266**
*
*
,014
,015
-,002
,432
,004
,422
,417
,491
,000
,249
,190
,144
,234
,414
,334
,079
,203
,485
,040
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,068
-,032
,155*
,033
,024
-,045
,029
-,012
-,012
,399**
*
,107
,240
,249
*
,047
,082
,037
,035
,001
,549 *
*
,357 *
*
Sig. (1tailed)
,001
,000
,010
,000
,159
,131
N
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n P8
P9
P10
P11
P12
P14
*
,172
*
*
,192
*
*
,201
202
*
*
,040
-,026
,463 *
,002
,007
,003
,002
,284
,358
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
-,011
Sig. (1tailed)
,437
N Pearson Correlatio n
,213
*
,175
*
,158
,029
,005
,065
,252
,124
,300
,311
,493
,000
,000
,167
,327
,014
,322
,369
,261
,341
,433
,434
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,024
-,044
-,012
,440**
*
Sig. (1tailed)
,229
1
202 ,229
,085
,139*
,072
,071
,001
,006
,114
,024
,155
,158
,001
202
202
202
202
202
202
202
202
,316*
,206* *
,161*
,241* *
,042
-,014
,134*
Sig. (1tailed)
,000
,002
,011
,000
,276
,419
N
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,207*
,266* *
,104
,075
,105
Sig. (1tailed)
,002
,000
,071
,145
N
202
202
202
Pearson Correlatio n
,223*
,247* *
Sig. (1tailed)
,001
N
202
*
*
*
,259
*
*
*
*
*
,068
-,051
-,055
,092
,116*
,284
,085
,008
,111
,170
,237
,217
,096
,050
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,001 202 1
,071
,253
*
*
,218
*
*
,181
,181
*
,180
*
*
,150*
,100
,002
,000
,017
,078
,005
,005
,005
,367
,265
,431
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
*
*
,029
,039
,072
,082
,039
-,053
,242
*
*
*
*
*
,039
,100
,083
,126*
,162*
,128*
,249 *
,158*
,407**
,004
,340
,290
,155
,123
,290
,226
,000
,290
,078
,121
,037
,011
,034
,000
,013
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,097
,071
1
,436*
,622*
,595* *
,067
,585*
,201*
,322*
,211*
,232* *
-,029
,116*
,010
,153*
*
,129*
,126*
,240*
,225* *
,571**
,029
,085
,159
,000
,000
,000
,173
,000
,002
,000
,001
,000
,342
,050
,444
,015
,001
,034
,037
,000
,001
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,214*
,181*
,169*
,253*
,436*
,591*
,508* *
,142*
*
,121*
,154*
,175*
,198* *
-,025
,006
,106
,125*
,195*
,168* *
,087
,058
,068
,001
,005
,008
,000
,000
,000
,000
,022
,000
,044
,014
,006
,002
,364
,464
,067
,039
,003
,008
,109
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
-,084
,161*
,061
,005
,107
,086
,218*
,622*
,591*
,773*
,192*
,520* *
,105
*
,154*
,147*
-,010
,049
,063
,076
,089
,000
,116
,011
,193
,474
,065
,111
,001
,000
,000
,000
,003
,000
,068
,003
,015
,018
,442
,243
,187
,141
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,184
*
*
*
*
*
-,078
,161*
,061
,012
,047
,068
*
*
,188
*
*
*
*
*
,595
*
*
1
*
*
,508
*
1
*
202 *
*
,773
*
1
*
,134
,011
,194
,432
,252
,170
,004
,000
,000
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,332
,239
*
,001
,004
Sig. (1tailed)
,206
*
,000
,000
-,031
,188
*
*
,159
Sig. (1tailed)
Pearson Correlatio n
*
,086
,097
,169
*
*
*
*
*
Pearson Correlatio n P13
,201
*
,000
,205
*
*
,023
,064
,095
,002
,374
,182
,090
,184
*
202 *
*
,082
-,051
,029
,067
,142*
,192 *
,140*
,004
,124
,237
,340
,173
,022
,003
,023
*
*
,324*
*
*
*
,195*
*
*
,209*
*
,165* *
,567**
,207
,009
,000
202
202
202
202
,124*
,049
,139*
,103
,039
,244
202
202
202
*
,184* *
,563**
,024
,004
,000
202
202
202
202
,140*
,497 *
,093
,141*
,077
,063
-,043
,038
,039
,021
,066
,088
,003
,151*
,155*
,494**
,023
,000
,093
,022
,138
,188
,273
,294
,291
,384
,174
,105
,481
,016
,014
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,100
,066
-,042
-,041
,066
,020
-,023
-,052
,067
,074
,148*
,022
,281**
,010
,078
,176
,278
,280
,177
,391
,373
,231
,173
,147
,018
,377
,000
1
,223
*
*
,001
,164
*
N
202
202
*
,053
,167*
,046
,067
,014
,037
-,055
,039
Sig. (1tailed)
,005
,227
,009
,259
,173
,422
,300
,217
,290
,000
,000
,000
,000
,001
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
202 ,180
*
202
*
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,026
,054
-,017
,121*
,157*
,015
,035
,092
,072
Sig. (1tailed)
,356
,222
,406
,044
,013
,417
,311
,096
N
202
202
202
202
202
202
202
202
,068
202
202
202
202
,001
,116*
,082
Sig. (1tailed)
,177
,175
,083
,157
,243
,491
,493
,050
N
202
202
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,185* *
,068
,081
-,002
,128*
,240*
,549*
,284* *
,039
Sig. (1tailed)
,004
,167
,125
,487
,035
,000
,000
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,208* *
,065
-,003
,058
,028
-,048
,357*
,206* *
-,053
Sig. (1tailed)
,001
,179
,482
,208
,346
,249
,000
,002
N
202
202
202
202
202
202
202
202
,129*
,024
Sig. (1tailed)
,034
N
202
,249 *
-,047
,370
,000
202
202
,233 *
,062
,068
,255
,000
,190
,167
202
202
202
202
,239
*
,044
-,002
*
,497
,002
-,049
*
*
,155
,071
*
*
,520
,093
-,098
Pearson Correlatio n
*
202 *
,105
,066
*
,201
,324
202 *
,121*
,066
*
*
202 *
*
Pearson Correlatio n
*
,585
202 *
*
1
*
,164
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,115
,087
,072
-,038
-,071
-,005
-,004
-,026
-,044
,140*
,147*
,361**
,073
,007
,051
,109
,153
,294
,158
,470
,478
,354
,269
,024
,019
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,090
,348**
,103
202 *
*
,103
,093
,010
,073
202
202
202
,195 *
,141*
,100
,123
,000
,014
,003
,022
,078
,007
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
,211*
,175* *
,154*
,077
,066
,115
,290
,001
,006
,015
,138
,176
202
202
202
202
202
,232*
,198* *
,147*
,226
,000
,002
202
202
202
*
,778
*
*
,204
*
,204
*
,295
*
,246
*
,091
,032
-,067
,088
-,024
,000
,099
,328
,171
,108
,368
,009
,002
,002
,000
,000
,101
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,126*
,409**
*
,233
*
*
,252
*
*
,236
*
*
,307
*
,266
*
,154*
,126*
-,016
,115
-,004
,015
,037
,413
,052
,479
,000
,000
,000
,000
,000
,037
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,091
,154*
1
,554*
,246* *
,094
,034
,137*
,128*
,117*
*
,060
,128*
,473**
,051
,099
,015
,000
,000
,091
,315
,026
,034
,049
,002
,199
,034
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,063
-,042
,087
,032
,126*
1
,076
,050
-,030
,108
,057
,011
,135*
-,025
,079
,324**
,018
,188
,278
,109
,328
,037
,000
,142
,240
,334
,064
,211
,437
,027
,361
,130
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,090
,011
,093
-,003
,023
,027
,268**
,000
,004
,101
,441
,095
,485
,371
,351
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,161*
,142*
,354**
*
*
1
*
*
-,029
-,025
-,010
-,043
-,041
,072
-,067
-,016
,000
,000
,342
,364
,442
,273
,280
,153
,171
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,168
*
*
*
,154*
*
,174
202 *
,174
,778
1
*
,242
,322
*
,223
202 *
*
202 ,554* *
,246
202 *
*
,076
,413
,000
,142
202
202
202
,252
1
*
202
Pearson Correlatio n
,139*
,111
,064
,028
,141*
,075
-,032
,150*
,039
,116*
,006
,049
,038
,066
-,038
,088
,115
,094
,050
Sig. (1tailed)
,024
,057
,183
,344
,023
,144
,327
,017
,290
,050
,464
,243
,294
,177
,294
,108
,052
,091
,240
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,252
*
*
*
1
202
,188
,230
*
*
*
*
,200*
*
*
*
,312
*
*
,252
*
*
,317
*
*
,346
*
,000
,000
,000
,000
,000
,011
,022
,000
202
202
202
202
202
202
202
202
P22
Pearson Correlatio n
,030
,089
,117*
,028
,006
-,051
,155*
,100
,100
,010
,106
,063
,039
,020
-,071
-,024
-,004
,034
-,030
Sig. (1tailed)
,335
,103
,049
,344
,465
,234
,014
,078
,078
,444
,067
,187
,291
,391
,158
,368
,479
,315
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n P23
*
,016
,036
,116*
-,032
,015
,033
Sig. (1tailed)
,005
,409
,305
,050
,325
,414
N
202
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n P24
P25
P26
P27
,183
*
,195
*
,181
*
*
,083
,153*
,125*
,076
,021
-,023
-,005
,322
,005
,121
,015
,039
,141
,384
,373
,470
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
,126*
,209
,369
,005
,037
202
202
202
-,041
,100
-,045
,087
,282
,079
202
202
202
,089
,153*
,041
,002
,103
,015
202
202
202
*
,112
,087
,125*
-,006
,030
,024
Sig. (1tailed)
,003
,056
,109
,038
,468
,334
N
202
202
202
202
202
Pearson Correlatio n
,022
,087
,030
,096
Sig. (1tailed)
,379
,108
,335
N
202
202
Pearson Correlatio n
,199* *
Sig. (1tailed) N
,181
*
,205 *
,014
-,105
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
,003
,074
-,044
,295*
,307*
,200* *
,135*
-,003
,246*
,262*
,279*
,244
,481
,147
,269
,000
,000
,002
,027
202
202
202
202
202
202
202
202
202
-,034
,059
,029
,024
,128*
,126*
,087
,049
,279
,315
,203
,341
,367
,034
,037
,109
202
202
202
202
202
202
202
202
*
*
*
,058
,139*
,151*
,148*
,140*
,246
,000
,000
,207
,024
,016
,018
,024
202
202
202
202
202
202
202
,124*
-,012
-,012
,158*
,225 *
,165 *
,529
,000
202
-,061
202
,000
202
*
202
,000
202
,181
202
,000
202
*
202 *
,095
202
*
,832
202
,437
*
,184
*
*
*
,266
*
*
,346*
*
*
1
*
*
*
,057
,001
,000
202
202
202
202
,279*
,226* *
,130*
,419**
,000
,001
,033
,000
202
202
202
202
,202*
,363* *
,349**
,002
,000
,000
202
202
202
,000
202
*
,485
,000
,016
,000
,000
,000
202
202
202
202
202
202
*
,467**
,000
1
*
,226
1
*
202 *
,202
*
*
,060
-,025
,023
,161*
,053
,153*
,112
,000
,000
,199
,361
,371
,011
,226
,015
,057
,001
,002
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
*
*
,155*
,022
,147*
,090
,126*
,128*
,079
,027
,142*
,009
,178
*
*
,211
*
*
,211
*
*
,112
,152*
*
,262
*
*
*
*
*
,438**
202 *
,049
202
202
202 *
,000
202
202
202
*
,000
,002
,173
202
202
,178
,006
,354
,105
202
202
,153* ,015
,529*
,039
*
202
*
,000
,514*
,008
202
202
*
,000
,387*
,034
202
202
,246
*
,000
,317*
,011
202
202
*
,093
,005
202
,000
,514
,011
,261
N
,000
*
,117*
-,026
,265
,101
,832
*
,067
,433
202
,236*
,088
,485
202
,204*
,124*
,193
202
202
*
,066
202 *
202
,129*
,283
202 *
202
,162*
,052
202
202
*
,467
202
202
202
*
,000
202
202
Sig. (1tailed)
,064
,351
,449
202
202
,240
,026
,252
,226
202
202
,249
,000
,252
,016
202
202
-,044
,009
,204
,000
1
*
*
,000
,000
202
-,012
,090
*
,000
,000
202
,003
,108
*
,255**
,000
,478
-,061
,395
,137*
*
,009
*
*
*
,053
,441
,231
,107
,312
202 *
,152*
,211
,174
-,041
202
*
,034
,103
-,115
202
,387*
*
,000
,003
*
202
,351*
*
,002
,001
*
,000
,395*
,011
-,004
,168*
,004
1
,057
-,052
,180*
,334
*
,128*
,066
*
,233
*
,230*
*
*
,089
,006
*
,195
*
*
Pearson Correlatio n
Pearson Correlatio n
*
,168
*
,188*
*
,130*
,363
,432
1
*
202 *
*
,432
*
*
,306**
,000
,000
202
202
1
,347**
*
*
P28
Sig. (1tailed)
,002
,422
,069
,005
,195
,040
,434
,431
,013
,001
,009
,004
,014
,377
,019
,101
,037
,034
,130
,351
,022
,449
,006
,001
,033
,000
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
JUMLA H
Pearson Correlatio n
,462*
,484*
,237*
,388*
,309*
,266*
,399*
,440*
,407*
,571*
,567*
,563*
,494*
,281*
,361*
,348*
,409*
,473*
,324*
,268*
,354*
,255*
,438*
,467*
,419*
,349*
,306*
,347*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,000
*
202 1
Sig. (1tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
202
LAMPIRAN 5 Uji Realibilitas RELIABILITY /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23P24 P25 P26 P27 P28 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,792
N of Items 28
% 202
100,0
0
0,0
202
100,0
LAMPIRAN 6 NILAI - NILAI PRODUCT MOMENT
db 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Harga r pada Taraf Signifikansi 95%
99%
0,997 0,950 0,878 0,811 0,754 0,707 0,666 0,632 0,602 0,576 0,553 0,532 0,514 0,497 0,482 0,468 0,456 0,444 0,433 0,423 0,413 0,404 0,396
1,000 0,990 0,959 0,917 0,874 0,834 0,798 0,765 0,735 0,708 0,684 0,661 0,641 0,623 0,606 0,590 0,575 0,561 0,549 0,537 0,526 0,515 0,505
db 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200 300 400 500 1000
Harga r pada Taraf Signifikansi 95% 0,388 0,381 0,374 0,367 0,361 0,355 0,349 0,325 0,304 0,288 0,273 0,250 0,232 0,217 0,205 0,195 0,174 0,159 0,138 0,113 0,098 0,088 0,062
99% 0,496 0,487 0,478 0,470 0,463 0,456 0,449 0,418 0,393 0,372 0,354 0,325 0,302 0,283 0,267 0,254 0,228 0,208 0,181 0,148 0,128 0,115 0,081
Sumber: Muhidin, Sambas Ali & Maman Abdurrahman. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 277
LAMPIRAN 7
DAFTAR NILAI KRITIS PEARSON PRODUCT MOMENT (PPM) (r) Tingkat Signifikansi dari One - Tailed Test
Tingkat Signifikansi dari One - Tailed Test .05 df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
.025
.01
.005
.05
.025
.01
.005
.330 .317 .306 .296 .275 .257 .243 .231 .220 .211 .195 .183 .173 .164 .150 .134 .116 .095 .082 .073 .052
.388 .374 .361 .349 .325 .304 .288 .273 .261 .250 .232 .217 .205 .195 .178 .159 .138 .113 .098 .088 .062
.453 .437 .423 .409 .381 .358 .338 .322 .307 .295 .274 .256 .242 .230 .210 .189 .164 .134 .116 .104 .073
.496 .479 .463 .449 .418 .393 .372 .354 .339 .325 .302 .283 .267 .254 .232. .208 .181 .148 .128 .115 0.81
df .988 .900 .805 .729 .669 .662 .582 .549 .521 .497 .476 .458 .441 .426 .412 .400 .389 .378 .369 .360 .344
.997 .950 .878 .811 .755 .707 .666 .632 .602 .576 .553 .532 .514 .497 .482 .468 .456 .444 .433 .423 .404
.9995 .980 .934 .882 .833 .789 .750 .716 .685 .658 .634 .612 .592 .574 .558 .542 .529 .516 .503 .492 .472
.9999 .990 .959 .917 .875 .834 .798 .765 .735 .708 .684 .661 .641 .623 .606 .590 .575 .561 .549 .537 .515
24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 150 200 300 400 500 1000
Sumber: Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2009. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 357.
LAMPIRAN 8 NILAI KRITIS DISTRIBUSI t df
0.50
0.20
df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120 x
0.25 1.000 0.816 0.765 0.741 0.727 0.718 0.711 0.706 0.703 0.700 0.697 0.695 0.694 0.692 0.691 0.690 0.689 0.688 0.688 0.687 0.686 0.686 0.685 0.685 0.684 0.684 0.684 0.683 0.683 0.683 0.681 0.679 0.677 0.674
0.10 3.078 1.886 1.638 1.533 1.476 1.440 1.415 1.397 1.383 1.372 1.363 1.356 1.350 1.345 1.341 1.337 1.333 1.330 1.328 1.325 1.323 1.321 1.319 1.318 1.316 1.315 1.314 1.313 1.311 1.310 1.303 1.296 1.289 1.282
α for Two-Tailed Test 0.10 0.05 α for One-Tailed Test 0.05 0.025 6.314 12.706 2.920 4.303 2.353 3.182 2.132 2.776 2.015 2.571 1.943 2.447 1.895 2.365 1.860 2.306 1.833 2.261 1.812 2.228 1.796 2.201 1.782 2.179 1.771 2.160 1.761 2.145 1.753 2.132 1.746 2.120 1.740 2.110 1.734 2.101 1.729 2.093 1.725 2.086 1.721 2.080 1.717 2.074 1.714 2.069 1.711 2.064 1.708 2.060 1.706 2.056 1.703 2.052 1.701 2.048 1.699 2.045 1.697 2.042 1.684 2.021 1.671 2.000 1.658 1.980 1.645 1.960
0.02
0.01
0.01 31.821 6.955 4.541 3.747 3.365 3.143 2.998 2.896 2.821 2.764 2.718 2.681 2.650 2.624 2.602 2.583 2.567 2.552 2.539 2.528 2.518 2.508 2.500 2.492 2.485 2.479 2.473 2.467 2.462 2.457 2.423 2.390 2.358 2.326
0.005 63.657 9.925 5.841 4.604 4.032 3.707 3.499 3.355 3.250 3.169 3.106 3.055 3.012 2.977 2.947 2.921 2.898 2.878 2.861 2.845 2.831 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.771 2.763 2.756 2.750 2.704 2.660 2.617 2.576
Sumber: Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2009. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 346.
LAMPIRAN 10
LAMPIRAN 11
LAMPIRAN 12
LAMPIRAN 13
LAMPIRAN 14
LAMPIRAN 15
LAMPIRAN 16
LAMPIRAN 17
BIODATA PENELITI
A. Identitas Mahasiswa Nama
: Ahmad Hunaepi
Umur
: 26 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 10 Februari 1989 Agama
: Islam
Alamat
: Kampung Cipacung RT 02/RW 01 - Desa Cikeusal – Kecamatan Cikeusal – Kabupaten Serang – Propinsi Banten
No. HP
: 085939511999
E-Mail
:
[email protected]
Twitter/Facebook
: @Hunaepers/Chupiliers
B. Identitas Orang Tua Nama Ayah
: Hasbullah
Nama Ibu
: Siti Rodah
C. Riwayat Pendidikan 1. SD Negeri 2 Cikeusal (2001) 2. SMP Negeri 1 Cikeusal (2004) 3. SMA Negeri 1 Cikeusal (2007) 4. FISIP UNTIRTA. Program Studi Ilmu Administrasi Negara (2015) D. Pengalaman Organisasi -
Anggota Organisasi Untirta Movement Comunity (UMC) 2008
-
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Untirta Periode 2009/2010
-
Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Periode 2009/2010
-
Ketua Dewan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Cikeusal (HMC) Periode 2010
Ahmad Hunaepi, dilahirkan di Desa Cikeusal Kabupaten Serang pada tanggal 10 Februari 1989 sebagai anak terakhir dari delapan bersaudara dari keluarga pasangan Bapak Hasbullah dan Ibu Siti Rodah.
Sebelumnya
peneliti
menempuh
pendidikan dasar di SD Negeri 2 Cikeusal dan lulus tahun 2001; pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cikeusal dan lulus tahun 2004; dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Cikeusal dan lulus tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, peneliti berhasil terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 2015, penelti berhasil menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik dengan judul: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak”.
