IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS Oleh:

HERI HASAN HARIRI NIM. E01112048 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email : [email protected]

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fenomena ini diindikasikan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kabupaten Sambas khususnya bagi peserta non PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri di Kecamatan Sejangkung dinilai masih kurang optimal, sehingga banyak masyarakat tidak mendaftar di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi diantaranya, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mengenai program JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.. Hasil dari penelitian ini ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi JKN yaitu Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan hanya di satu tempat yaitu kantor camat Sejangkung, dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Variabel sumber daya yang mempengaruhi program ini kurang memadai, terutama sumber daya tenaga dan keuangan. Disposisi merupakan karakter ataupun watak yang dimiliki oleh implementor yaitu BPJS Kabupaten Sambas. BPJS Kabupaten Sambas dalam pembagian tugas telah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure). Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Kata-kata Kunci : Implementasi, Program Jaminan Sosial, Sosialisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Abstract The aim of this research is to find out about the implementation of National Health Insurance programs (JKN) by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS) in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. The problem is that there are many people who have not been registered for the National Health Insurance program (JKN). This phenomenon indicated that the socialization conducted by the BPJS in Sambas Regency especially for nonPBI (aid Recipient) or independent participants in Sejangkung Subdistrict is stil considered less optimal, so many people have not registered through the BPJS. The theory used in this research is the theory by Edward III namely factors affect the implementation. This study aims to indentify and analyze the factors that affected the implementation such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure of the JKN program by the BPJS in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. The results of this research showed that there were four factors that affected the implementation of JKN namely socialization of JKN program conducted by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS) which was still ineffective because it was conducted only in one place, namely Sejangkung Subdistrict Office, and involved only a small part of the community. The variable of resources that affected this program were inadequate,

1 HERI HASAN HARIRI, NIM. E01112048 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


especially energy and financial resources. Disposition is the character of the administrator of BPJS in Sambas Regency. The division of tasks in BPJS of Sambas Regency was in accordance with the SOP (Standard Operational Procedure). The suggestion from this research is that there is a need to evaluate the implementation of National Health Insurance Program in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. Keyword : Implementation, Social Security Program, Socialization, Healthcare and Social Security Agency.

yang

A. PENDAHULUAN

hendak

dicapai.

Kecamatan Sejangkung Pemerintah kebijakan

sebagai

memiliki

pembuat

kewajiban

untuk

Misalnya

di

yang berjalan

belum efektif. Peserta program Jaminan Kesehatan

menerapkan suatu kebijakan publik yang

Nasional

bertujuan

untuk

(Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri

kesejahteraan

masyarakat

meningkatkan

khusunya

non

PBI

seluruh

yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan

Indonesia. Selain itu juga, pemerintah

Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah

mempunyai kewajiban sebagai amanat

setiap orang yang terdaftar dan memiliki

amandemen

kartu dan berhak mendapatkan pelayanan

UUD

1945

di

(JKN)

ayat

(1)

menyatakan bahwa setiap orang berhak

kesehatan.

hidup sejahtera lahir batin, bertempat

Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 5.871 jiwa

tinggal,

lingkungan

dan Non PBI berjumlah 2.686 jiwa.

hidup yang baik dan sehat serta berhak

Jumlah tersebut berdasarkan data BPJS di

memperoleh pelayanan kesehatan.

Kabupaten Sambas tahun 2016.

dan

mendapatkan

Pengelolaan

peserta

Penerima

Jaminan

Badan penyelenggara jaminan sosial

Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan pada

atau dikenal dengan BPJS memiliki tujuan

setiap

(pusat,

yaitu meningkatkan akses dan mutu

yang

pelayanan kesehatan terhadap seluruh

merupakan bagian integral dari BPJS.

warga negara Indonesia agar tercapai

Sebagai kebijakan yang relatif masih baru

derajad

yang diresmikan pada 1 Januari 2014 yang

optimal secara efektif dan efisien. Untuk

lalu,

mencapai tujuan program JKN yang

jenjang

provinsi,

dan

yang

program

Jumlah

pemerintahan kabupaten/kota)

dilaksanakan

di

seluruh

kesehatan

oleh

masyarakat

Indonesia baik di seluruh kota maupun di

diselenggarakan

pelosok desa, namun pelaksanaan program

diselenggarakanlah berbagai usaha atau

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diduga

strategi

masih kurang optimal sesuai dengan target

menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

program

BPJS,

yang

kesehatan

maka

secara



Peserta yang telah terdaftar di BPJS

(Penerima Bantuan Iuran) di Kecamatan

mesti mengetahui informasi mengenai hak

Sejangkung Kabupaten Sambas masih

dan kewajiban masyarakat sebagai pasien

ditemukan beberapa kendala, mulai dari

yang membutuhkan pelayanan medis agar

kurang optimalnya sosialiasi pihak BPJS

terhindar dari hal yang tidak diinginkan

kepada

misalnya pelayanan dari tenaga medis

keterbatasan

yang tidak menyenangkan, malpraktik, dan

program ini.

lain sebagainya. Oleh karena itu sosialisasi

masyarakat

Hal

sehingga

pemahaman

lain

yang

terdapat mengenai

memberatkan

sangat penting dalam hal ini agar tidak

masyarakat untuk menjadi peserta program

menimbulkan kekeliruaan bagi peserta

JKN yaitu adanya kewjiban bagi setiap

program Jaminan Kesehatan Nasional

anggota keluarga meskipun yang sakit

(JKN) khususnya non PBI (Penerima

hanya salah satu dari anggota tersebut,

Bantuan Iuran) atau mandiri.

terdapat biaya perbulannya yang harus

Program Nasional

Jaminan

(JKN)

oleh

Penyelenggaran

Kesehatan BPJS

Jaminan

dikeluarkan secara rutin. Adapun tujuan

(Badan


Sosial)

(JKN) adalah untuk menjamin kesehatan

merupakan kebijakan yang dibuat oleh

nasional

dan

memperoleh

pemerintah untuk menjamin kesehatan

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

warga negara Indonesia, namun seiring

dalam

berjalannya program ini ada beberapa

kesehatan

fenomena yang ditemui di lapangan, mulai

Indonesia.

memenuhi bagi

manfaat

kebutuhan seluruh

dasar

penduduk

dari keluhan pasien yang ingin berobat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

namun harus melalui berbagai prosedur

masalah dalam sosialisasi, tenaga ahli serta

yang berbelit-belit khususnya pasien yang

pemahaman masyarakat tentang program

belum

Jaminan

mengikuti

program

Jaminan

Kesehatan

mengenai

penanganan segera seperti pasien UGD

tentunya permasalahan biaya. Dalam hal

(Unit Gawad Darurat) dan bagi pasien

ini BPJS sebagai penyelenggara berperan

yang ingin berobat tapi harus menunggu

sangat penting dan berpengaruh terutama

waktu 14 hari baru berlaku membuat

dalam hal upaya menciptakan iklim yang

pasien lebih memilih pelayan umum.

mendorong

mengenai implementasi program Jaminan Kesehatan

Nasional

(JKN)

non

masyarakat

(JKN)

Kesehatan Nasional (JKN) yang perlu

Berdasarkan atas observasi peneliti

partisipasi

Nasional

masyarakat

dan

terciptanya

prakarsa dan swadaya masyarakat melalui penyampaian informasi.

PBI 3

HERI HASAN HARIRI, NIM. E01112048 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali

lebih

mendalam

mengenai

implementor bagaimana cara memahami konsep yang akan diterapkan.


Carl Friedrich (dalam Winarno,

(JKN) yang diselenggarakan oleh Badan

2002: 15) memandang kebijakan sebagai

Penyelenggara Jaminan Soisal (BPJS) dan

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh

implementasinya

seseorang, kelompok atau pemerintah

Sejangkung.

di

Untuk

Kecamatan itulah,

peneliti

dalam

suatu

lingkup

tertentu,

yang

hambatan-hambatan

dan

mengambil judul “ Implementasi Program

memberikan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh

kesempatan-kesempatan

Badan

kebijakan

Penyelenggara

(BPJS)

di

Jaminan

Kecamatan

Sosial

Sejangkung

Kabupaten Sambas. Penelitian

akan

lebih

memfokuskan pada penilaian mengenai

mengatasi dalam suatu

tujuan,

atau

maksud tertentu. Adapun menurut Mustopa Didjaja

Jaminan

AR. (2003 : 5) “Kebijakan publik pada

Badan

dasarnya adalah suatu keputusan yang

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di

didasarkan untuk mengatasi permasalahan

Kecamatan

tertentu,

Kesehatan

program

mencapai

untuk

merealisasikan suatu sasaran atau suatu

komunikasi dan sumber daya dalam pengimplementasian

diusulkan

menggunakan dan rangka

ini

yang

terhadap

Nasional

oleh

Sejangkung

Kabupaten

Sambas.

untuk

melakukan

kegiatan

tertentu atau untuk mencapai kegiatan

Tujuan dari penelitian ini adalah

tertentu yang dilakukan oleh instansi yang

untuk mengetahui implementasi program

berwenang dalam rangka penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) oleh

tugas

Badan

pembangunan.

(BPJS)

Penyelenggara di

Jaminan

Kecamatan

Sosial

Sejangkung

Kabupaten Sambas.

pemerintah

negara

dan

James Anderson (dalam Agustino 2006:

7),

memberikan

pengertian

kebijakan publik, “ Sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan

B. TINJAUAN PUSTAKA

tertentu

yang

diikuti

dan

dilaksanakan oleh seorang aktor atau Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak

semudah

proses

perumusan

kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu

sekelompok

aktor

yang

berhubungan

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

kebijakan yang dibuat tergantung dari 4 HERI HASAN HARIRI, NIM. E01112048 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Menurut Smith (Tachjan 197: 37).

yang akan menerima barang dan jasa atau

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang

yang

harus ada ialah :

kebijakan,

1. Unsur Pelaksana

menerima dan menyesuaikan diri terhadap

2. Adanya

program

yang

akan

dilaksanakan

dipengaruhi

perilakunya

oleh

diterapkan

dapat

mereka

pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

3. Target group

Model

1. Unsur Pelaksana

yang

digunakan

sebagai

penelitian ini adalah model Edward III

Pihak yang terutama mempunyai

(dalam

Iswono,1996)

mengemukakan

kewajiban untuk melaksanakan kebijakan

bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan

publik adalah unit-unit administratif atau

ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

unit-unit birokratik pada setiap tingkat

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini

pemerintah. Smith Quade menyebutkan

yang terpenting adalah kejelasan dan

dengan

konsistensi

istilah

organization,

“implementing

maksudnya

informasi

karena

suatu

birokrasi

kebijaksanaan akan berimplikasi pada

pemerintah yang mempunyai tanggung

banyak pihak, terutama komunikasi

jawab dalam melaksanakan kebijakan

antara aparat pemerintah atau birokrasi

publik.

yang menyelenggarakan kebijaksanaan.

2. Program

2. Sumber daya manusia, adalah mereka

Program-program

yang

bersifat

yang melaksanakan pekerjaan, dimana

operasional adalah program-program yang

keberhasilan

pelaksanaan

isinya

memerlukan

jumlah

dengan

mudah

dipahami

dan

pekerjaan

dan

kualitas

dilaksankan oleh pelaksanaan. Program

sumber daya yang sesuai, memiliki

tersebut tidak hanya berisi mengenai

wewenang dan tanggung jawab yang

kebijakan tujuan atau sasaran yang ingin

jelas serta fasilitas yang memadai.

dicapai oleh pemerintah, melainkan secara

3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen

rinci menggambarkan pula alokasi sumber

pelaksana

program

daya yang diperlukan, kemudian kejelasan

pemerintah

atau

metode dan prosedur kerja yang harus

kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

ditempuh dan kejelasan standar yang harus

4. Struktur

birokasi,

birokrat

terhadap

dimana

harus

mewadahi

3. Target group

bersangkutan dan pengaruh lingkungan

group

yaitu

sekolompok

orang atau organisasi dalam masyarakat

kerja

aparat

dipedomani.

Target

proses

atau

organisasi

(Iswono, 1996) Gambar 01. 5



mendapatkan hasil secara faktual dan

Bagan kerangka pikir

akurat.

Suatu

penelitian

kualitatif

Dasar Hukum

dieksplorasi dan diperdalam dari suatu

UU. No 14 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011 mengatur program BPJS

fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Fenomena

Langkah-langkah penelitian yang

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kabupaten Sambas untuk masyarakat di Kecamatan Sejangkung dinilai masih kurang optimal

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra

Dalam Teori George Edward III. Faktor yang mempengaruhi implementasi: 1. 2. 3. 4.

lapangan) Peneliti mengumpulkan dan mencari

Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi

informasi dan observasi sementara untuk mencari informasi melalui orang terdekat pengguna BPJS dan juga informasi di Internet.

Output

2. Turun ke Lapangan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mahasiswa prodi Ilmu Administarsi Negara

Peneliti turun ke lapangan (tempat penelitian) yang dalam penelitian ini adalah

Kantor

Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) dan masyarakat pesert

Program

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN) non PBI.

C. METODE PENELITIAN

3. Melakukan wawancara pra penelitian. Dalam

penelitian

menggunakan dengan

penulis

Peneliti melakukan wawancara pra

pendekatan

kualitatif

penelitian dengan tujuan mendapatkan

penelitian

deskriptif,

informasi yang akurat terkait dengan

jenis

penyelesaian

masalah

menggambarkan dilapangan

ini

fakta

mengenai

dengan yang

ada

implementasi

permasalahan yang diteliti. 4. Melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kecamatan Sambas

(JKN)

melalui

Sejangkung yang

BPJS

di

Kabupaten

bertujuan

untuk

Melakukan

wawancara

Kepala

Kantor

BPJS

Kabupaten

Puskesmas

Layanan

Operasional

Sambas,

Sejangkung

dengan

dan

Kepala Peserta 6



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non PBI (Penerima Bantuan Iuran). Adapun

tempat

berupa

penelitian

diteliti penulis adalah di

Komunikasi dalam hal ini adalah

yang

Kecamatan

sosialisasi,

pelaksana

atau

mempengaruhi

komunikasi implementor

keberhasilan

sangat

sosialisasi

Sejangkung Kabupaten Sambas. Adapun

dalam

subjek yang dimintai keterangan dalam

program JKN non PBI (Penerima Bantuan

penelitian ini adalah :

Iuran)

1. Kepala Kantor Layanan Operasional

Menurut Winarno (2002: 74) mengatakan

BPJS kabupaten Sambas 2. Kepala

Puskesmas

bahwa Kecamatan

Sejangkung

proses

antara

atau

pengimplementasian

mandiri

komunikasi

melalui

BPJS.

merupakan

suatu

proses yang kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam

3. Peserta BPJS Non PBI (Mandiri).

suatu organisasi ke organisasi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Teknik

pengumpulan

lebih

kepala BPJS Kabupaten Sambas dan

banyak pada wawancara mendalam (in

Kepala Puskesmas Sejangkung bahwa

depth interview) dan dokumentasi. Teknik

BPJS

analisis data meliputi reduksi data, berarti

mensosialisasikan Program JKN (Jaminan

merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

Kesehatan Nasional) yang dibantu pihak

memfokuskan pada hal-hal yang penting

puskesmas

dan dicari tema serta polanya. Kemudian

mengundang

penyajian

desa di kecamatan Sejangkung, kader

data

penyajian

data

data

bisa

sebagai

implementor

Sejangkung, masing-masing

telah

dengan perangkat

dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

posyandu

bagan, hubungan antar kategori, flowchart,

seperti tokoh agama, tokoh masyarakat,

dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data

masyarakat umum, ibu PKK, ibu rumah

yaitu

tangga

penarikan

kesimpulan.

Teknik

beberapa tokoh berpengaruh

dan

lain-lain,

namun

setelah

keabsahan data yang digunakan dalam

disosialisasikan progam JKN ini masih

penelitian ini menggunakan uji kredebilitas

terdapat

data.

sepenuhnya

masyarakat memahami

yang

belum

program

ini,

karena yang ikut dalam sosialisasi ini hanya sebagian kecil dari masyarakat di D. HASIL

PENELITIAN

PEMBAHASAN

DAN

Kecamatan Sejangkung. Adapun juga sosialisasi tidak dilakukan ke tiap-tiap desa, kecuali jika diperlukan. Hal ini juga

1. Komunikasi

yang mengakibatkan sosialisasi progarm 7



JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kurang

kebijakan dilaksanakan lebih dari satu

optimal, karena belum tentu masyarakat

organisasi maka sumber daya organisasi

yang ikut sosialisasi menyampaikan ke

juga meliputi kerjasama dan koordinasi.

masyarakat lainnya.

Hal tersebut yang telah dilakukan BPJS

2. Sumber Daya

Kabupaten

Sumber kebijakan

daya

manusia

(implementors)

pelaku

juga

harus

Sambas

dalam

mensosialisasikan Program JKN (Jaminan Kesehatan

Nasional)

di

Kecamatan

mengetahui orang-orang lain yang terlibat

Sejangkung, yang melibatkan puskesmas,

dalam

perangkat desa serta tokoh penting yang

pelaksanaan

kebijakan.

Seperti

perangkat desa, puskesmas sejangkung,

merupakan

ibu PKK, Posyandu, tokoh agama, tokoh

pengimplementasian Program JKN.

masyarakat dan lain-lain yang merupakan perpanjangan

tangan

BPJS

salah

satu

koordinasi

Tahapan dari implementasi suatu

dalam

kebijakan adanya sumber daya manusia

mengimplementasikan Program JKN di

yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

Kecamatan Sejangkung.

dan disiplin ilmunya, agar aktivitas-

Sumber daya anggaran merupakan sumber

daya

yang

mempengaruhi

aktivitas yang dilakukan suatu organisasi semakin

efektif.

Setelah

pelaksanaan

efektifitas pelaksanan kebijakan, selain

sosialisasi yang melibatkan masyarakat

sumber

sebagai target group. BPJS Kabupaten

daya

manusia

adalah

dana

(anggaran) dan peralatan yang diperlukan

Sambas

untuk

operasionalisasi

mengikuti sosialisasi program JKN baik

pelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi

PBI maupun non PBI bisa menyampaikan

Progarm JKN.

informasi

yang

masyarakat

lainnya

membiayai

Terbatasnya anggaran yang tersedia

berharap

masyarakat

yang

diperoleh agar

mendaftarkan

publik

keluarganya untuk menjadi peserta JKN.

harus

diberikan

kepada

masyarakat juga terbatas. Hal tersebut

Sumber daya dalam suatu organisasi

anggota

3. Disposisi

ditegaskan oleh (Edward dalam Widodo 2006 : 100).

dan

masyarakat

menyebabkan kualitas pelayanan pada yang

diri

kepada

Disposisi ataupun

merupakan

watak

implementor

yang

yaitu

karakter

dimiliki

BPJS

oleh

Kabupaten

meliputi kapasitas organisasi dan orang

Sambas. Menurut George C Edward III

yang terlibat di dalamnya, mutu dan

(dalam Subarsono, 2006: 91) mengatakan

jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan

bahwa disposisi atau sikap adalah watak

budaya organisasi. Selain itu apabila suatu

dan

karakteristik

yang

dimiliki

oleh 8



implementor, seperti komitmen, kejujuran

sehingga

dapat

dan

keberhasilan

implementasi

sifat

demokratis.

Watak

yang

dimaksud

adalah

seperti

komitmen,

tersebut.

kejujuran,

dan

sifat

demokratis

4. Struktur Birokrasi

mempengaruhi kebijakan

implementor dalam menjalankan program. Apabila

memiliki

Salah satu dari aspek struktur yang

disposisi yang baik, maka akan dapat

penting dari setiap organisasi adalah

menjalankan kebijakan dengan baik seperti

adanya prosedur operasi yang standar.

apa

pembuat

SOP (Standar Operasional dan Prosedur)

kebijakan. Ketika implementor memiliki

menjadi pedoman bagi setiap implementor

sikap atau perspektif yang berbeda dengan

dalam bertindak. Struktur organisasi yang

pembuat

terlalu

yang

implementor

diinginkan

kebijakan,

oleh

maka

proses

panjang

akan

melemahkan

implementasi kebijakan menjadi tidak

pengawasan dan menimbulkan red- tape,

efektif.

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi

penting

bagi

kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

implementasi kebijakan yang efektif. Jika

Struktur

organisasi

di

BPJS

para pelaksana bersikap baik terhadap

Kabupaten Sambas yang melaksanakan

suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini

kebijakan mempunyai pengaruh penting

berarti adanya dukungan, kemungkinan

pada implementasi. Salah satu dari aspek-

besar mereka melaksanakan kewajiban

aspek struktural paling dasar dari suatu

sebagaimana yang diinginkan oleh para

organisasi adalah prosedur-prosedur kerja

pembuat keputusan awal. Demikian pula

ukuran dasarnya antara pemerintah pusat

sebaliknya, bila tingkahlaku-tingkahlaku

dan BPJS Kabupaten Sambas dalam

atau persfektif-persfektif para pelaksana

pembagian tugas harus sesuai dengan

berbeda dengan para pembuat keputusan,

prosedur, dengan demikian akan terjalin

maka proses pelaksanaan suatu kebijakan

hubungan

menjadi semakin sulit.

menggunakan SOP, para pelaksana dapat

antar

implementor,

dengan

Perubahan-perubahan yang hendak

memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain

dicapai oleh suatu kebijakan akan sangat

itu SOP juga menyeragamkan tindakan-

berhasil

tindakan dari para implementor dalam

apabila

Kabupaten

ditingkat

Sambas

masyarakat

memiliki

sikap

kondusif terhadap kebijakan program JKN

pelaksanaan implementasi program JKN ini.

yang diselenggarakan oleh BPJS ini, 9 HERI HASAN HARIRI, NIM. E01112048 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Struktur birokrasi tidak lepas dari kemampuan

manejerial

para

pelaku

Sambas yang telah peneliti jabarkan diatas, setelah

peneliti

analisis

dengan

birokrasi. Oleh karena itu ilmu dasar-dasar

menggunakan teori yang ada, dapat ditarik

manajemen

beberapa kesimpulan dari pembahasan

sangat

bersinergi

dengan

struktur birokrasi yang berjalan. Struktur

tersebut yaitu sebagai berikut :

birokrasi mengandung banyak hal tentang

1. Komunikasi

organisasi, salah satunya adalah fungsi

Sosialisasi

Program

Jaminan

pengorganisasian,

dari

fungsi

Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan

pengorganisasian

muncullah

suatu

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

organisasi, yang memperlihatkan arus

(BPJS)

interaksi dalam organisasi itu siapa yang

sosialisasi yang dilakukan hanya di satu

memerintah, siapa yang menjawab, dan

tempat yaitu kantor camat Sejangkung, dan

siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan.

hanya

Dari fungsi tersebut, akan terbentuk

masyarakat.

sebuah

2. Sumber Daya

organisasi

birokrasi

yang

terstruktur dengan baik pula. Struktur

masih

belum

melibatkan

efektif

karena

sebagian

kecil

Implementasi program JKN non PBI

birokrasi yang dibuat untuk pelaksanaan

(mandiri)

program ini dapat dikatakan masih lemah

Jaminan Sosial di Kecamatan Sejangkung

sehingga untuk melaksanakan program

dapat dikatakan kurang efektif, karena

JKN

hal

variabel sumber daya yang mempengaruhi

sosialisasi. Kebijakan ini mengandalkan

program ini kurang memadai, terutama

partisipasi masyarakat dalam mengikuti

sumber daya tenaga dan keuangan.

program

3. Disposisi

mengalami

ini,

melahirkan

kendala

dalam

misalnya

udah

mau

sudah

sakit

baru

atau

mendaftar.

oleh

Disposisi ataupun

Penyelenggara

merupakan

watak

implementor

Badan

yang

yaitu

karakter

dimiliki

BPJS

oleh

Kabupaten

Sambas. Analisis mengenai faktor sikap pelaksana atau disposisi BPJS Kabupaten

E. KESIMPULAN

Sambas Berbagai

Program

JKN

di

tentang

Kecamatan Seangkung, peneliti belum bisa

sosialisasi dan implementasi program JKN

menganalisis lebih mendalam, hal ini

(Jaminan Kesehatan Nasional) oleh BPJS

kurangnya

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di

Kabupaten Sambas dalam memberikan

Kecamatan

pemaparan

tentang

Sejangkung

keterbukaan

pihak

BPJS

Kabupaten 10



informasi pada saat wawancara mengenai

meningkatkan partisipasi masyarakat.

disposisi.

Hal

4. Struktur Birokrasi

masyarakat mendaftarkan diri dan

BPJS

Kabupaten

Sambas

dalam

ini

anggota

dimaksudkan

keluarganya

agar

untuk

pembagian tugas telah harus sesuai dengan

mengikuti Program JKN (Jaminan

prosedur, dengan demikian akan terjalin

Kesehatan Nasional).

hubungan

antar

implementor,

dengan

3.

Meningkatkan kualitas komunikasi

menggunakan SOP, para pelaksana dapat

dalam pengajuan anggaran. Hal ini

memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain

dimaksudkan agar BPJS Kabupaten

itu SOP juga menyeragamkan tindakan-

Sambas megajukan dan menyusun

tindakan dari para implementor dalam

anggaran yang akan digunakan untuk

pelaksanaan implementasi program JKN

pelaksanaan program, agar program

ini.

dapat berjalan tanpa hambatan dan bersinergi dengan baik antara BPJS pusat dengan BPJS di daerah.

F.

SARAN

1.

Perlunya pelaksanaan

peninjauan

terhadap

Program

Jaminan

Kesehatan Nasional di Kecamatan Sejangkung Melalui

Kabupaten

Pemerintah

Sambas.

KETERBATASAN PENELITIAN

Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah :

Kabupaten

1. Peneliti masih merasa kurang terampil

Sambas, peninjauan langsung harus

dalam merangkai kalimat sehingga

dilakukan melalui instansi terkait

peneliti

yaitu

menuangkan

BPJS

Peninjauan Pemerintah

Kabupaten

Sambas.

dilakukan

agar

Kabupaten

mengalami

kesulitan

pemikiran-pemikiran

kedalam bentuk tulisan. Selain itu

Sambas

kurangnya

pengalaman

dalam

mengetahui kendala yang dihadapi

melakukan

penelitian

ilmiah,

BPJS

kelemahan tersebut khususnya pada

Kabupaten

Sambas

dalam

melaksanakan program ini terutama dalam

2.

G.

penganggaran

untuk

saat wawancara. 2. Subjek dalam penelitian khususnya

sosialisasi.

BPJS Kabupaten Sambas tidak terbuka

Meningkatkan kualitas komunikasi

secara detail dalam menyampaikan

dengan

informasi, sehingga peneliti setidaknya

masyarakat

dalam

hal



hanya mengetahui 70% informasi yang berkaitan dengan pengimplementasian

Muslimin, 2004. Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian. UMM Pers: Malang.

Program Jaminan Kesehatan Nasional. Satori dan Komariah Aan, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. H. REFERENSI

Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku : Agustino, Leo, 2006. Dasar -Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ali, Muhammad. Kamus Indonesia Modern. Jakarta: Aman.

Bahasa Pustaka

AR, Mustopadidjaja, 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation Bonar, S.K. 1983. Hubungan Masyarakat Modern. Jakarta: Bina Aksara. Koeswandoyo dan Shodiq, Musthofa. 1995. Sosiologi I. Pabean : Surakarta.

------------- 2006 . Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2007. Memahmi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ------------. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Suprapto, Tommy dan Fahrianoor, 2004. Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : Arti Bumi dan Intara. Tahir, Arifin, 2014. Kebijakan Publik dan Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta

Islamy M. Irfan. 2000. Prinsp-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, 2002. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Isworo, W.I., 1996.Beberapa Pendekatan dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Widodo, Joko.2006, 2012 Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.

Mazmanian, D.A. dan Sabatier, P.A.. 1983.Implementation and Public Policy.USA, London : Scott Foresman and Company.

Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta : Media Presindo.

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

----------, 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.



---------, 2002. Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Prsessindo.

Skripsi : Cahyani, Riris Br Sitorus, 2014. (Skripsi) Sosialisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Oleh Bidang Perijinan Jasa Usaha Di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Universitas Tanjugpura. Pontianak.

Jurnal : Syariffudin. 2000. (Jurnal) Efektivitas IMB sebagai salah satu instrumen dalam penataan ruang kota di Kota Bangkinang. Tesis S2 diajukan kepada Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

Rujukan elektronik : Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Diambil pada Tanggal 29 Desember 2015 dari http:/www.depkes.go.id/resources/downlo ad/jkn/bpjs.htm. www. Panduanbpjs.com

Lain-lain : Disdukcapil Kabupaten Sambas Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester I tahun 2015. Buku Pedoman BPJS. Buku Profil Kecamatan Sejangkung 2015. Pemerintah Kabupaten Sambas Badan Perancanaan Pembangunan Daerah


IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Recommend Documents