BAB II BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
A. Sejarah Ringkas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT. Askes (Persero). 1. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ~ 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional. 2. Perusahaan Umum Husada Bhakti ~ 1984 - 1991 Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara professional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1984 tentang Pemeliharaan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI, dan Pejabat Negara)
beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.
7
8
3. PT. Askes (Persero) ~ 1992 – 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegoisasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Pada tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004
PT
Askes
(Persero)
ditunjuk
sebagai
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 4. BPJS Kesehatan ~ 2014 – sekarang Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Askes (Persero) melakukan transformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diiikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. PT Askes (Persero) berubah bentuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9
B. Landasan Hukum BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang beroperasi berdasarkan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 8. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
10
9. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 10. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
C. Tujuan, Visi, dan Misi BPJS Kesehatan 1. Tujuan BPJS Kesehatan BPJS
Kesehatan
bertujuan
untuk
mewujudkan
terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibidang kesehatan dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 2. Visi BPJS Kesehatan “Cakupan Semesta 2019” Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 3. Misi BPJS Kesehatan a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan
11
yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan ilmu dan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul e. Mengimplementasikan dan mengembangkan system perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan f. Mengembangkan
dan
memantapkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi untuk mendukung keseluruhan operasional BPJS Kesehatan
D. Kinerja Terkini 1. Ruang lingkup usaha BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. BPJS Kesehatan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki organisasi dengan memperhatikan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
guna
menghasilkan nilai tambah terhadap manfaat yang diberikan kepada peserta dan pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan 3. Manfaat yang diberikan dalam program jaminan kesehatan bersifat yaitu
12
pelayanan
kesehatan
perorangan,
mencakup
pelayanan
promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis ygng diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis dengan perawatan di kelas I, II dan III di fasilitas kesehatan yang bekerjasama. E. Jaringan Kegiatan Tabel 2.1 Daftar Kantor BPJS Kesehatan Nama Kantor Alamat, Telepon,
Wilayah Kerja
Hotline Services KANTOR PUSAT
Jl. Letjend. Suprapto,Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Telp : (021) 4212938
Divisi Regional I
Jl. Karya No. 135 Kel.
NAD dan Sumatera
Sei Agul Kec. Medan
Utara
Barat , Telp : (061) 6613317, 6624132, 6613191 Divisi Regional II
Jl. Jend. Sudirman No.3
Riau, Kep. Riau,
Tangkerang Utara
Sumatera Barat dan
Pekanbaru 28282, Telp :
Jambi
(0761) 26980, 7053539
13
Divisi Regional III
Jl. R Sukamto 8 Ilir
Sumatera Selatan,
Kotak Pos 1128,
Bangka Belitung,
Palembang 30114, Telp : Bengkulu dan Lampung (0711) 373720, 373721, 364224, Hotline Services : 081377814001 Divisi Regional IV
Jl. Raya Pasar Minggu
DKI Jakarta, Banten
No.17 Jak-Sel 12780,
dan Kalimantan Barat
Kotak Pos 8114, Telp : (021) 7943239, 7943240 Divisi Regional V
Jl. Dr. Djundjunan
Jawa Barat
No.144 PO BOX 1617 Bandung 40163, Telp : (022) 2005892, 2013174 Divisi Regional VI
Jl. Teuku Umar no.43
Jawa Tengah dan DI
Semarang, Telp : (024)
Yogyakarta
8501429 , 8501430 Jl. Raya Jemursari 234 Divisi Regional VII
Kota Surabaya, Telp :
Jawa Timur
(031) 8432541 Divisi Regional VIII
Jl. Ruhui Rahayu No.8
Kalimantan Timur,
RT.25 Sepinggan Baru,
Kalimantan Selatan dan
Balikpapan, Kalimantan
Kalimantan Tengah
Timur 76115, Telp : (0542) 7218682, Hotline Services : 08115440659
14
Divisi Regional IX
Jl. Andi Pangerang
Sulawesi Selatan,
Pettarani No.78
Sulawesi Barat dan
Makassar 90013, Telp :
Sulawesi Tenggara
(0411) 452416, 450439, 444442 Divisi Regional X
Divisi Regional XI
Jl. Tololiu Supit No. 11
Sulawesi Utara,
Kel. Tingkulu, Manado
Gorontalo, Sulawesi
95119, Telp : (0431)
Tengah dan Maluku
863565
Utara
Jl. Raya Puputan
Bali, Nusa Tenggara
Komplek Niti Mandala
Barat dan Nusa
Renon Denpasar 80232,
Tenggara Timur
Telp : (0361) 222206 Divisi Regional XII
Jl. Raya Kotaraja No. 46
(Papua)
PO BOX 152 Abepura,
Papua
Jayapura 99225, Telp : (0967) 581638
F.
Rencana Kegiatan Rencana
kegiatan
untuk
mendukung
pencapaian
cakupan
kepesertaan,
melalui
kepesertaan, dilakukan melalui : 1. Meningkatkan
manajemen
pemasaran
dan
peningkatan pemahaman program Jaminan Kesehatan Nasional
bagi
seluruh lapisan kepesertaan, serta upaya-upaya maksimal akuisisi dan retensi peserta.
15
2. Mewujudkan jaminan kesehatan nasional berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan upaya komprehensif untuk meningkatkan kepuasan peserta serta berkembangnya citra positif para pemangku kepentingan terhadap organisasi BPJS Kesehatan. 3. Strategi
yang
mendukung
pencapaian
Jaminan
Kesehatan
berkesinambungan, yaitu: a. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, yang dapat dicapai melalui pola penataan keuangan serta intensifikasi upaya pengawasan. b. Meningkatkan manajemen iuran melalui upaya-upaya intensifikasi pengumpulan iuran serta pengawasa terhadap kepatuhan peserta dan pemberi kerja, dan c. Meningkatkan
fungsi
manajemen
manfaat
pelayanan
primer,
manajemen manfaat pelayanan rujukan dan manajemen fasilitas kesehatan, dengan aktifitas utama yang diarahkan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh fasilitas kesehatan kepada peserta. 4. Strategi yang mendukung terbentuknya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya, yaitu: a.
Meningkatkan
tingkat
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
komunikasi untuk mendukung kelancaran upaya-upaya pelayanan kepada peserta dan operasional Badan.
16
b.
Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia BPJS Kesehatan melalui peningkatan kompetensi serta penciptaan iklim kerja yang kondusif
untuk
optimalisasi
penyelenggaraan
skema
jaminan
kesehatan nasional. c.
Meningkatkan kapabilitas organisasi BPJS Kesehatan.
G. Struktur Organisasi dan Job Description Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menguraikan struktur dan tugas organisasi BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, sebagai berikut: Kepala Kantor Cabang merupakan pimpinan tertinggi pada BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe yang membawahi: 1. Kepala Unit Pemasaran 2. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer 3. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan 4. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta 5. Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan 6. Kepala Unit Umum dan Keuangan 7. Kepala Layanan Operasional Kabupaten 8. IT Helpdesk Berikut ini merupakan tugas organisasi BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe: 1. Kepala Kantor Cabang
17
Uraian tugas Kepala Cabang adalah: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran b. Merencanakan kegiatan kerja untuk pencapaian kinerja kantor cabang c. Merencanakan
dan
mengarahkan
penyusunan
peta
potensi
kepesertaan untuk tercapainya target pemasaran d. Mengarahkan dan mengendalikan terselenggaranya pelayanan bagi peserta e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra dalam rangka perluasan, pembiayaan, kepesertaan, dan peningkatan pelayanan. 2. Kepala Unit Pemasaran Tugasnya adalah memperoleh data potensi pasar, mengendalikan kegiatan petugas lapangan, menjamin tercapainya target kepesertaan, pengarsipan data peserta tahun berjalan, memberikan pelayan informasi program BPJS Kesehatan, dan membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Pemasaran dibantu oleh: a. Staf Administrasi Pemasaran b. Staf Relationship Officer 3. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Tugasnya adalah meningkatkan hubungan kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meneliti dokumen penagiha FKTP, mengendalikan pelayanan di FKTP, dan membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer dibantu oleh:
18
a. Verifikator b. Staf Manajemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Primer c. Staf Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan dan Anti Fraud 4. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Tugasnya adalah meningkatkan hubungan kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), meneliti dokumen penagihan dari FKTL, mengendalikan biaya pelayanan di FKTL, dan membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan dibantu oleh: a. Verifikator b. Staf Manajemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Rujukan c. Staf Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan dan Anti Fraud 5. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta Tugasnya adalah menerima dokumen, meneliti kelengkapan, dan keabsahan dokumen pendaftaran, dokumen pembayaran iuran dan dokumen pengajuan pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan yang baik dan benar, mengani keluhan dari pesertadan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi lebih baik, dan membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta dibantu oleh:
19
a. Staf Administrasi Kepesertaan b. Staf Pelayanan Peserta c. Staf Unit Pengendlian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta. 6. Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan Tugasnya adalah menyusun rencana kerja pengawasan dan kepatuhan, melakukan koordinasi untuk melakukan tindakan yang diperlukan, menerbitkan surat konfirmasi dan pengecekan data atau pemeriksaan lapangan terhadap peserta yang menunggak pembayaran iuran,
dan
membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan dibantu oleh : a. Petugas Pemeriksa b. Staf Hukum dan Komunikasi Publik 7. Kepala Unit Umum dan Keuangan Tugasnya adalah menerbitkan neraca perolehan kantor cabang, menandatangani cek, bilyet giro untuk pembayaran bersama kepala kantor cabang atau pejabat yang ditunjuk, mengendalikan anggaran, menandatangani
voucher
penerimaan
dan
pengeluaran
kas/bank,
monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan iuran, melakukan verifikasi atas semua bukti transaksi keuangan, mengkoordinir pembuatan laporan manajemen, mengendalikan tertib administrasi, distribusi, pengarsipan,
20
melaporkan semua jenis pajak, membina sumber daya manusia dan memenuhi sarana kantor, serta membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Umum dan Keuangan dibantu oleh: a. Staf Sumber Daya Manusia b. Staf Umum, Administrasi, dan Kesekretariatan c. Staf Penagihan d. Staf Akuntansi dan Keuangan e. Kasir 8. Kepala Layanan Operasional Kabupaten Tugasnya adalah sebagai perwakilan dari kantor cabang Kabanjahe, yang merupakan perpanjangan tangan dari seluruh unit yang ada di kantor menurut daerah kerja masing-masing kabupaten, dan membuat laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Layanan Operasional Kabupaten dibantu oleh Staf Pemasaran Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penaganan Pengaduan Peserta. 9. IT Helpdesk Tugasnya adalah melakukan pemeliharaan penjagaan keamanan database, melakukan pengiriman data kepesertaan dan iuran ke kantor pusat, mengatur kewenangan pemakai sistem, melakukan back up untuk kelangsungan operasional (back up, security, dan recovery), melakukan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas komputer berupa hardware, software, dan jaringan untuk memastikan pemakaian yang optimal.
