MEKANISME PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Akhmad Fakhruddin

[email protected]

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT Planning and implementation mechanism are part of fund management mechanism. The purpose of this research is to find out planning preparation mechanism, health insurance fund management that comes from society and government, and the implementation of these activities.The result of the research shows that: 1) planning has been carried out by preparing vision, mission and objectives. In order to achieve vision, mission and objectives properly, Social Security Agency (BPJS) of Health Regional Division VII East Java Province sets the budget work plan every years. The system is bottom up, 2) fund management process in Social Security Agency (BPJS) of health regional division VII East Java Province is the funds that come from the member and government fund. The fund that has been collected will be separated into 2 in its management, i.e.: Social Security Agency (BPJS) fund and Social Security Fund (DJS), 3) in its implementation, Social Security Agency (BPJS) of the Health Regional Division VII East Java Province does not levy on profit (non profit oriented) and the implementation has been carried out in accordance with the determined time schedule that is in accordance with the decree of Director Keywords: Planning, Fund Management, and Implementation. ABSTRAK Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan perencanaan dan pengelolaan dana jaminan kesehatan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan didasarkan pada visi, misi, dan tujuan. Agar visi, misi, dan tujuan tercapai dengan baik, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur menyusun rencana kerja anggaran setiap tahunnya. Sistem yang digunakan ialah bottom up, 2) Proses pengelolaan dana di BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah dana-dana yang berasal dari dana peserta dan dana pemerintah. Dana yang telah terkumpul dalam pengelolaannya dipisahkan menjadi dua, yakni dana BPJS dan dana Dewan Jaminan Sosial (DJS), 3) Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur tidak memungut laba (non profit oriented) dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan yang sesuai dengan SK Direksi. Kata kunci: Perencanaan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan

PENDAHULUAN Kesehatan merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kesehatan tersebut juga merupakan hak bagi setiap orang, seperti yang dituangkan pada UndangUndang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV dijelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.


2

Sedangkan pada ayat (3) menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Kebutuhan masyarakat akan jaminan sosial, terutama jaminan sosial kesehatan, sangatlah tinggi. Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dapat menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak mampu.Tidak hanya masyarakat miskin, para pekerja dan anggota keluarganya juga membutuhkan jaminan kesehatan.Mengingat tingginya risiko sakit yang akan dialami pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Jaminan kesehatan bagi setiap penduduk dirasa penting keberadaaannya dan setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan tersebut. Alasan mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan adalah: karena (1) Tarif biaya pelayanan kesehatan yang terus mengalami kenaikan; (2) Adanya pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit Degeneratif Kronis; (3) Perkembangan teknologi kedokteran semakin maju sehingga berdampak pada biaya yang semakin mahal; (4) Pasien tidak mempunyai pilihan selain berobat; serta (5) Sakit berdampak pada kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Penduduk yang mengalami sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan akan memiliki risiko individu yang hanya dirasakan oleh penduduk itu sendiri sehingga timbul beban ekonomi keluarga. Jika penduduk tersebut memiliki jaminan kesehatan, risiko yang didapat akan menjadi risiko kelompok karena biaya yang dikeluarkan penduduk ditanggung bersama secara gotong royong, tidak secara pribadi seperti saat tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga tidak memberatkan penduduk tersebut dalam segi ekonomi. Dengan keadaaan seperti itu, kehadiran lembaga jaminan sosial kesehatan dirasakan sangat penting.Mengingat tingginya risiko kesehatan yang dapat diderita masyarakat miskin dan para pekerja.Kehadiran lembaga ini dapat menghapus kekhawatiran masyarakat dan pekerja saat menderita suatu penyakit karena biaya pengobatan yang kemungkinan mahal dan tidak terjangkau oleh mereka.Adanya lembaga jaminan sosial kesehatan ini bukan berarti menghapus biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat atau pekerja yang menderita sakit, tapi lembaga ini dapat mengurangi biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat dan pekerja melalui biaya yang dibayarkan masyarakat atau pekerja pada lembaga setiap bulannya. Biaya yang dikenakan pada masyarakat miskin merupakan biaya minimal karena jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) merupakan program milik pemerintah dan dana pada jamkesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan. Sedangkan bagi para pekerja, mereka harus membayar jaminan sosial kesehatan tersebut melalui perusahaan tempat mereka bekerja atau biasa disebut pemberi kerja dengan cara memotong gaji atau upah yang mereka dapat setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.Biaya yang diterima dari pemerintah melalui APBN atau APBD dan juga dari para pekerja melalui pemberi kerja akan dikelola oleh lembaga jaminan sosial kesehatan. Nantinya, biaya tersebut akan kembali kepada masyarakat dan pekerja untuk dipergunakan saat mereka mengalami sakit dan butuh perawatan atau pengobatan. Pengelolaan dana lembaga jaminan sosial kesehatan sangat erat kaitannya dengan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Aspek perencanaan merupakan aspek pertama yang harus dipikirkan lembaga jaminan sosial kesehatan. Aspek ini berkaitan dengan perumusan tujuan organisasi, dalam hal ini lembaga jaminan sosial kesehatan, dan juga cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan


3

sumber daya yang dimiliki. Aspek kedua adalah penganggaran.Aspek penganggaran berkaitan dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan lembaga jaminan sosial kesehatan.Penerimaan berasal dari APBN atau APBD dan juga biaya yang dikumpulkan pemberi kerja dari para pekerja, sedangkan pengeluaran didapat dari masyarakat atau pekerja yang mengklaim jaminan sosial kesehatannya karena mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan.Aspek selanjutnya adalah pelaksanaan.Aspek ini merupakan realisasi dari aspek perencanaan dan aspek pengganggaran. Aspek terakhir yang berkaitan dengan pengelolaan dana adalah pertanggungjawaban. Aspek ini merupakan kewajiban lembaga jaminan sosial kesehatan dalam memberikan laporan kinerjanya. Penelitian ini akan membahas tentang proses pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan pada lembaga jaminan sosial kesehatan dan aspek pendukungnya. Namun, yang lebih difokuskan untuk diamati adalah aspek perencanaan, proses pengelolaan dana dan aspek pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun. Lembaga jaminan kesehatan yang dipilih peneliti adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan kesehatan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah, serta pelaksanaan kegiatannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. TINJAUAN TEORETIS Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya. Lembaga penyelenggara jaminan sosial di Indonesia adalah: (1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); (2) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); (3) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan (4) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).Jenis program jaminan sosial yang umum, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Pengertian Jaminan Sosial Tidak ada definisi universal untuk jaminan sosial. Secara umum jaminan sosial diartikan sebagai penyedia perlindungan yang dilakukan lewat prosedur publik atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan karena sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat, usia lanjut, dan kematian. Asuransi kesehatan sering dianggap


4

bagian dari jaminan sosial.Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan kematian (Setiawan, 2011: 41). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan, kesehatan adalah hal esensial yang dibutuhkan oleh manusia dan menjadi hak warga atas pemerintah.Dimanapun warga tersebut berada serta bagaimanapun status sosial ekonominya, pelayanan kesehatan harus diwujudkan dengan baik untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang pada bidang kesehatan. Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Bastian (2008:14) jaminan sosial kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi, sosial, dan prinsip ekuitas.Jaminan sosial kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.Jaminan sosial kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014).Manfaat jaminan sosial kesehatan yang bersifat pelayanan perseorangan dapat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Prinsip Jaminan Sosial Kesehatan Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004), yaitu: (1) Prinsip Kegotong-royongan. Arti prinsip gotong royong adalah peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi.Melalui prinsip ini, program jaminan sosial dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Prinsip Nirlaba.Pengelolaan dana amanat pada jaminan sosial kesehatan adalah nirlaba, bukan untuk mencari laba. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta; (3) Prinsip Keterbukaan. Prinsip keterbukaan berarti mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap masyarakat atau peserta; (4) Prinsip Kehati-hatian.Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengelolaan dana yang dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku; (5) Prinsip Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; (6) Prinsip Portabilitas.Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (7) Prinsip Kepersetaan Bersifat Wajib.Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat


5

menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.Tahapan awal dimulai dari pekerja di sektor formal, setelah itu pekerja sektor informal, sehingga pada akhirnya seluruh rakyat menjadi peserta jaminan sosial kesehatan;(8) Prinsip Dana Amanat.Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaikbaiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta;dan (9) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Dana yang diterima seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta. Perencanaan Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (planning) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Fungsi perencanaan (Bastian, 2010: 167) adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Secara singkat, perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Dipisahkan antara rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis memuat visi, misi, dan strategi (arahan kebijakan). Sedangkan rencana operasional memuat program dan rencana tindakan (aksi); (2) Penyusunan rencana strategik melibatkan secara aktif semua stakeholders di masyarakat (dengan kata lain, pemerintah adalah satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategik); (3) Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam proses perencanaan strategik, ditetapkan isu-isu yang dianggap paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan untuk ditangani; (4) Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinu dilakukan agar pemilihan strategi selalu “diperbarui” berkaitan dengan peluang serta ancaman di lingkungan luar, dan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan yang ada di lingkungan internal. Dalam setiap organisasi, rencana disusun menurut hierarki yang sesuai dengan struktur organisasinya.Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang dibawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang diatasnya.Siklus perencanaan mengikutsertakan semua aspek perencanaan kedalam satu proses yang terpadu. Siklus perencanaan ini akan mengawal perjalanan rencana tersebut dengan matang, terfokus dengan baik, ulet, hemat biaya, dan praktis. Selain itu, pelajaran dari kesalahan yang pernah dibuat serta memberikan umpan balik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan juga tercakup dalam proses perencanaan publik. Tahapan prapelaksanaan perencanaan publik terdiri dari: (1) evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan; (2) organisasi pendukung perencanaan; (3) penetapan asumsi perencanaan; (4) kriteria evaluasi hasil perencanaan; dan (5) penyusunan indikator program. Sedangkan tahapan pelaksanaan dari siklus perencanaan publik terdiri dari: (1) penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program; (2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan; (3) penentuan usulan perencanaan strategik; (4)


6

penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran; (5) penentuan usulan rencana program kerja; (6) penyelesaian draft dokumen perencanaan; (7) pembahasan draft dokumen perencanaan; dan (8) penetapan dokumen perencanaan. Penganggaran Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran model tahunan. Contoh jenis anggaran publik, antara lain APBN atau APBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Proses penyusunan anggaran publik umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Singkatnya adalah anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran atau belanja) dan (2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) (Mardiasmo, 2002: 62). Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik.Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal.Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak.Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Bastian, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (2010:192), menyatakan bahwa karakteristik anggaran yang baik adalah: (1) Berdasarkan program; (2) Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi); dan(3) Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.Siklus penganggaran publik terdiri dari: (1) penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait; (2) Penetapan dokumen standar harga; (3) Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran; (4) Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran; (5) Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja; dan (6) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Pelaksanaan (Realisasi Anggaran) Dalam siklus akuntansi sektor publik, setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.Realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “operational management”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunakan sumber daya yang efisien (Krajewski atau Ritzman dalam Bastian, 2010: 231). Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik, atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional.Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.


7

Siklus realisasi anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut.Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian (Bastian, 2010:239). Setiap tahapan realisasi anggaran publik terbagi kedalam tiga kegiatan utama, yakni: (1) pencairan anggaran (pengeluaran); (2) realisasi pendapatan; dan (3) pelaksanaan. Masing-masing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran.Setiap kegiatan utama itu terbagi lagi ke dalam kegiatan per tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Kegiatan utama yang pertama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa, dan modal. Tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktifitas jasa. Kegiatan utama yang kedua, yaitu realisasi pendapatan, dimulai dengan tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan. Dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif. Kegiatan utama yang ketiga adalah pelaksanaan program, yang dimulai dari tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, blameworthiness, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab.Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti.Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat (Bastian, 2010: 385).Siklus akuntabilitas publik menurut Bastian (2010:394) adalah: (1) penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi; (2) pembentukan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) tim penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi; (3) penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi; (4) pembahasan draft lapoan pertanggungjawaban organisasi dengan pimpinan organisasi; (5) penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi; (6) pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi ke lembaga legislatif atau parlemen; (7) pemamparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh organisasi ke lembaga atau parlemen; (8) pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen; (9) penilaian


8

dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi; (10) penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan dan pelaksanaan perencanaan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.Objek penelitian ini adalah mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan dan pelaksanaan perencanaannya dari Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (purposive sample).Purposive sample adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria sampel yang diperlukan. Informan yang menjadi sampel penelitian harus memahami mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan dan juga pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun untuk BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan dapat berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau objek studi.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) observasi, yaitu penelitian di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mengetahui gambaran umum perusahaan yang sedang diteliti; (2) wawancara, yaitu tindakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan yang diteliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian; dan (3) dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen atau data-data yang berkaitan dengan perusahaan yang diteliti. Satuan Kajian Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Oleh karena itu, objek penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah: (1) jaminan sosial kesehatan, (2) perencanaan (planning), (3) penganggaran, (4) pelaksanaan (realisasi anggaran), dan (5) pertanggungjawaban.Jaminan sosial kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi, sosial, dan prinsip ekuitas.Jaminan sosial kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perencanaan (planning) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi.Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.


9

Realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “operational management”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunakan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional.Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, blameworthiness, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab.Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti.Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Teknik Analisis Data Dalam pembahasan pada penelitian ini, data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh akan dihubungkan dengan data-data lainnya dan disusun secara sistematis kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya telah dipelajari oleh penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data menggunakan kata-kata untuk mengemukakan uraian-uraian serta penjelasan.Berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis dengan teori-teori yang ada yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan, dan sebagai langkah perbaikan diberi saran yang sekiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi perusahaan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan perencanaan yang telah disusun, serta aspek-aspek pendukungnya yang terkait. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan mengenai mekanisme perencanaan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan perencanaan, serta aspek pendukung lainnya yang terkait pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. Perencanaan Perencanaan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi hingga mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan organisasi dicapai melalui misi yang telah disusun sebelumnya. Tahap awal dalam menyusun perencanaan bagi BPJS Kesehatan adalah menetapkan visi dan misi organisasi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan dari organisasi. Dengan kata lain, visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai BPJS Kesehatan di masa mendatang. Sedangkan misi adalah segala kegiatan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan untuk mencapai visi yang telah ditentukan.Visi BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timuradalah Cakupan Semesta 2019, yang berarti paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal,


10

unggul, dan terpercaya. Misi yang disusun untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah: (1) membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (2) menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan; (3) mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program; dan (4) membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. Setelah visi dan misi ditentukan, selanjutnya yang harus ditetapkan BPJS Kesehatan adalah tujuan. Tujuan merupakan suatu hal yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Tujuan dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Bangkit Jawata, Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur berikut ini: “Tujuannya sebenarnya kita juga menyelenggarakan seperti yang tercantum dalam misi ini, menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah disusun, tidak semata-mata dengan menjalankan aktifitas sesuai perintah.Perlu perumusan tugas yang diperuntukkan bagi para pegawai atau karyawan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Menurut Bangkit Jawata, Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur, seluruh tugas yang dikerjakan BPJS Kesehatan telah tercantum pada misi, seperti pernyataannya berikut ini: “Tugasnya sama dengan misi, jadi apa yang dikerjakan BPJS Kesehatan semuanya tercantum dalam misi ini.Misalnya, membangun kemitraan strategis dengan lembaga dan tentunya juga menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Selain tugas, rencana juga penting kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Rencana merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana menjadi sangat penting karena apa yang akan dilakukan organisasi, dalam hal ini BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur, semuanya tercantum dalam perencanaan. Jika perencanaan tidak disusun dengan baik, bukan hal yang tidak mungkin bahwa tujuan serta visi dan misi tidak dapat terwujud atau tercapai.Berikut adalah penjelasan dari Bangkit Jawata: “Rencana awal tahun 2014 menambah jumlah peserta, mungkin yang dulu ikut jamsostek sekarang ikut BPJS Kesehatan.Yang dulu belum mempunyai asuransi, seperti sektor informal, misalkan petani atau nelayan, kita tingkatkan sosialisasi agar sektor informal tersebut menjadi peserta BPJS Kesehatan.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan informan diatas, dapat diketahui bahwa rencana awal BPJS Kesehatan pada tahun 2014 adalah menambah jumlah peserta melalui migrasi atau peralihan bagi masyarakat yang telah terdaftar pada program jamsostek atau askes agar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga melalui sosialisasi bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial apapun untuk mengetahui pentingnya memiliki jaminan sosial kesehatan. Dengan cara demikian, tujuan serta visi dan misi yang telah disusun oleh BPJS Kesehatan akan terwujud.


11

Mencapai tujuan yang telah disusun diperlukan sumber daya yang mendukung.Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material.Sumber daya tersebut haruslah dipergunakan secara baik dan optimal guna untuk mencapai tujuan organisasi.Hal itu pula yang dilakukan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.Sumber daya yang ada telah dioptimalkan dengan baik, sesuai dengan penjelasan Bangkit Jawata berikut ini: “Secara efisien tentunya. Kita punya RKA, Rencana Kerja Anggaran, itu ada batas biaya yang perlu kita lalui dan ada target pendapatan yang minimal harus kita capai. Disitu kita punya alokasi sumber daya kita kelola dengan efisien supaya tidak boros.Artinya supaya sumber daya kita itu bisa dikembalikan ke peserta.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Pengoptimalan sumber daya yang dimiliki BPJS Kesehatan atas pencapaian tujuan pada dasarnya dipertuntukkan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan.Efisiensi sumber daya yang ada dapat menciptakan kepuasan masyarakat pada BPJS Kesehatan.Hal tersebut penting bagi kelangsungan hidup BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. Rencana yang terdapat pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dinamakan RKA atau Rencana Kerja Anggaran. RKA berisikan besarnya biaya yang diperlukan oleh BPJS Kesehatan dalam setahun dan estimasi pendapatan yang akan diterima. RKA diusulkan setiap tahun.Sistem yang terdapat pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah bottom up, yaitu sistem yang dimulai dari bawahan menuju ke atasan. Berikut penjelasan Bangkit Jawata mengenai RKA tersebut: “RKA diusulkan setiap tahun. Misalkan kayak sekarang tahun 2014 ini kita sudah mengusulkan untuk tahun 2015. Kita di kantor regional, kita menerima usulan dari kantor cabang yang ada di kota-kota. Setelah itu kita kirim ke kantor pusat usulan RKA tersebut. Nanti di pusat akan ditelaah lagi, mungkin mana yang perlu disetujui atau diperbaiki. Nanti akan diturunkan keputusan dari pusat dalam bentuk SK Direksi tentang penggunaan RKA.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Pembahasan tersebut diatas telah menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur sedang menjalankan tugas awalnya, yaitu mengalihkan peserta jamsostek, askes, dan lainnya menjadi peserta BPJS Kesehatan.Selain itu, pemberian informasi mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan juga sedang dilakukan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Fakta di lapangan yang didapat peneliti adalah peneliti belum menemukan bukti konkrit mengenai kegiatan-kegiatan awal yang sedang dijalankan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur tersebut.Pada daerah tempat tinggal peneliti belum ada sosialisasi mengenai pentingnya memiliki dan mengikuti jaminan kesehatan.Selain itu, pengalihan kepesertaan bagi masyarakat yang telah memiliki jaminan sosial kesehatan juga belum terlihat secara konkrit oleh peneliti. Penganggaran Dalam proses manajemen suatu organisasi, baik organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik, anggaran mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran dianggap sangat penting dalam proses manajemen karena anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan pada masa mendatang. Dalam menyusun anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Anggaran merupakan estimasi kerja yang ingin dicapai selama periode tertentu. Pada organisasi sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program. Hal tersebut juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan Divisi


12

Regional VII Provinsi Jawa Timur. Setiap tahunnya, BPJS Kesehatan menyusun anggaran untuk program-program yang akan dikerjakannya. Dalam menyusun anggaran, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan.Pertimbangan-pertimbangan tersebut tentunya dipikirkan matang-matang oleh BPJS Kesehatan.Berikut keterangan dari Bangkit Jawata mengenai hal apa saja yang dipertimbangkan dalam menyusun anggaran: “Ya kita selalu melihat dari realisasi tahun kemarin.Dari tahun kemarin berangkat, kita asumsikan ada mungkin kenaikan pertumbuhan ekonomi atau kenaikan inflasi, sekian persennya sebagai asumsi saja, kenaikan daya beli masyarakat, kenaikan gaji pegawai negeri.Itu saja yang menjadi aspek.Jadi nanti kurang lebihnya akan naik tidak sampai 5%.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan penjelasan dari Bangkit Jawata tersebut diatas, BPJS Kesehatan dalam menyusun anggaran periode tahun berjalan selalu mempertimbangkan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya.Selain itu, keadaan ekonomi Negara secara umum, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, juga menjadi perhatian bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun anggaran. Penyusunan anggaran pada umumnya dilakukan oleh bagian keuangan pada suatu organisasi.Baik sektor swasta maupun sektor publik, bagian keuangan yang bertugas menyusun anggaran pada tahun berjalan.Lain halnya dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.Setiap bagian pada BPJS Kesehatan memiliki dan menyusun anggaran untuk kegiatannya masing-masing.Hal ini sesuai dengan penjelasan Bangkit Jawata berikut: “Yang menyusun sendiri-sendiri.Jadi di BPJS Kesehatan itu ada bagian kepesertaan, pelayanan medis, keuangan, pemasaran.Jadi setiap bagian menyusun anggarannya sendiri, nanti dikumpulkan menjadi satu.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Setelah selesai disusun, anggaran tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dikirimkan ke BPJS Kesehatan Pusat.Dapat diartikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang dimiliki BPJS Kesehatan berhak dan berkewajiban menyusun anggarannya masing-masing untuk tahun berjalan. Menyusun anggaran tidak semata-mata hanya menyusun tanpa adanya prosedur.Prosedur tersebut penting bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun anggaran agar penyusunan anggaran tersebut sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku.Berikut adalah mekanisme penyusunan anggaran pada BPJS Kesehatan: “Yang menyusun besarnya anggaran ya seperti yang saya bilang tadi. Kita mengusulkan dari kantor cabang membuat usulan karena sistemnya adalah bottom up. Jadi perencanaannya dari bawah terus kita collect di regional, nanti kita lanjutkan ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang menentukan setiap cabangnya nanti akan mendapatkan anggaran biaya berapa dan anggaran pendapatan berapa.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Sama halnya dengan proses perencanaan, sistem yang dianut BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur juga menggunakan sistem bottom up pada penyusunan anggaran untuk kegiatan masing-masing bagian. Penganggaran dimulai dari pengumpulan anggaran dari Kantor Cabang dan dikumpulkan di Kantor Regional.Kemudian dari Kantor Regional, anggaran tersebut dikirim ke Kantor Pusat untuk diteliti dan direalisasi. Proses penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik pada umumnya memiliki regulasi atau peraturan yang berlaku di dalam organisasi atau di lingkungan luar organisasi. Peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri, atau keputusan resmi dari instansi terkait.BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun anggaran didasarkan pada regulasi atau peraturan yang berlaku.Regulasi yang


13

menjadi acuan untuk menyusun anggaran dalam BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah Surat Keputusan (SK) Direksi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Seperti yang dikemukakan Bangkit Jawata berikut: “Surat Keputusan Direksi.Jadi, ada Surat Keputusan Direksi tentang mekanisme penyusunan anggaran, tentang asumsi-asumsi yang digunakan. Juga ada arahan eksekutif tentang bagaimana proses penyusunan anggaran.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan data dari informan diatas diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) Direksi yang menjadi acuan untuk menyusun anggaran tersebut telah memuat banyak informasi mengenai penyusunan anggaran.SK Direksi tersebut memuat mekanisme penyusunan anggaran dan juga asumsi-asumsi yang diperlukan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun anggaran. Mekanisme penganggaran yang berjalan di BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah setiap bagian yang terdapat di BPJS Kesehatan menyusun anggaran untuk bagiannya masing-masing, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Hal tersebut juga berlaku pada Kantor Cabang, yang nantinya usulan anggaran akan dikumpulkan di Kantor Regional. Setelah dikumpulkan, anggaran tersebut kemudian dikirim ke Kantor Pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, peneliti mendapati suatu hal yang dirasa ganjil, yaitu pengumpulan usulan anggaran, baik usulan anggaran milik Kantor Cabang maupun usulan anggaran milik Kantor Regional itu sendiri.BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur tidak menjelaskan secara rinci, apakah usulan anggaran tersebut hanya dikumpulkan atau usulan anggaran yang telah dikumpulkan tersebut disusun ulang menjadi satu kesatuan usulan anggaran untuk dikirimkan ke Kantor Pusat.Mengumpulkan usulan anggaran dari masing-masing bagian pada Kantor Cabang dan Kantor Regional dengan mengumpulkan usulan anggaran dari masing-masing bagian untuk kemudian disusun menjadi satu kesatuan merupakan dua hal yang sangat berbeda.Dan hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur berwenang untuk mengumpulkan dana berupa iuran jaminan kesehatan. Dana yang diterima tersebut harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan dana tersebut merupakan dana yang bersifat titipan yang diterima oleh BPJS Kesehatan sebagai Lembaga Penyelenggaran Jaminan Kesehatan.Pengelolaan dana berupa iuran jaminan kesehatan tersebut berguna untuk kelangsungan kegiatan BPJS Kesehatan. Hasil pengelolaan dana berupa iuran jaminan kesehatan tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta seluruhnya. Menurut Bangkit Jawata, Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur, asal dana yang diperoleh BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: “Dari peserta itu dari iuran peserta. Dari pemerintah itu APBN untuk warga miskin yang dulunya dijamin oleh Kemenkes melalui program Jamkesmas. Sekarang kan menjadi program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jadi mereka tidak perlu membayar iuran, langsung diambilkan dari APBN.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dana yang diperoleh BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur berasal dari dua sumber, yaitu dari iuran peserta dan dari pemerintah melalui APBN.Dana yang berasal dari iuran peserta dapat diperoleh


14

dari peserta mandiri maupun pekerja. Sedangkan, dana yang yang berasal dari pemerintah melalui APBN diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Penetapan peserta PBI ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Tarif yang dibebankan pada pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah 4,5% dengan rincian 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 0,5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri melalui gajinya. Bagi peserta mandiri, tarif yang dikenakan sesuai dengan jenis kelas perawatan yang dipilih. Untuk ruang perawatan kelas III iurannya sebesar Rp 25.500,-, ruang perawatan kelas II iurannya sebesar Rp 42.500,-, dan ruang perawatan kelas I iurannya sebesar Rp 59.500,-. Prosedur penerimaan dana oleh BPJS Kesehatan dari peserta maupun pemerintah adalah melalui nomor Virtual Account (VA) yang dimiliki oleh peserta dan pemerintah. Nomor VA adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan.Nomor VA ini merupakan hak dari setuap peserta yang mendaftar di BPJS Kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Dana yang diterima BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dari berbagai sumber tersebut kemudian dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana tersebut nantinya akan dipergunakan oleh operasional BPJS Kesehatan itu sendiri dan tentunya dimanfaatkan bagi peserta BPJS Kesehatan. Mekanisme pengelolaan dana dari berbagai sumber yang berbeda tersebut dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Perencanaan berikut: “Jadi nanti dana yang terkumpul itu ada dibagi menjadi 2 (dua) untuk pengelolaannya. Ada dana BPJS dan dana DJS. Kalau DJS itu Dewan Jaminan Sosial, itu digunakan untuk membiayai operasional klaim murni yang terkait dengan pelayanan-pelayanan kesehatan saja.Untuk membayar klaim rumah sakit, apotik, klinik, dokter, dan segala macam yang terkait dengan medis atau terkait dengan pelayanan kesehatan. Sedangkan dana yang satunya yang berada di BPJS, itu untuk operasional kantor BPJS sendiri. Jadi untuk membayar biaya gaji pegawai, membayar biaya umum, seperti listrik, air dan telepon, membayar administrasi.Intinya biaya personil dan non personil di luar biaya medis.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan informasi diatas, dana BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) pengelolaan, yaitu dana BPJS dan dana DJS. Dana DJS atau dana Dewan Jaminan Sosial merupakan dana yang murni digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dana DJS digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan, seperti klaim rumah sakit, apotik, klinik, dokter, dan lain-lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Sedangkan, dana BPJS merupakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan yang bersifat personil dan non personil. Diantaranya adalah membayar biaya gaji pegawai, biaya umum, seperti listrik, air, dan telepon, dan biaya administrasi.Biaya yang bukan tergolong dalam pelayanan kesehatan termasuk pada biaya personil dan non personil. Seluruh dana yang terkumpul di BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dipergunakan untuk keperluan BPJS Kesehatan sendiri melalui dana BPJS dan juga untuk kepentingan peserta BPJS melalui dana DJS. Walaupun demikian, tidak ada perbedaan yang berarti dalam mengelola dana dari Pemerintah melalui Menteri maupun dari peserta. Seluruh dana yang diterima telah terorganisir dengan baik dan sesuai dengan penggunaan dananya. Hal ini juga dijelaskan oleh Bangkit Jawata selaku Staf Keuangan dan Perencanaan berikut:


15

“Sama. Mereka kan terkumpul di pulling fund. Jadi, di Pusat memiliki dua rekening dana, satu rekening DJS dan satu rekening BPJS. Yang DJS itu sumbernya dari pembayaran iuran itu tadi dan juga digunakan untuk pembayaran klaim-klaim rumah sakit.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan informan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan bagi peserta pada dasarnya mudah. Peserta telah mendaftar dan memilih kelas yang akan dinikmati serta membayar iuran sesuai dengan kelas yang telah dipilih. Saat mengalami sakit, peserta tersebut dapat menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan kelas yang dipilih tanpa perlu harus membayar kembali. Jika peserta menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan pilihan yang telah dipilih sebelumnya, maka peserta akan mendapatkan manfaat dari jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini secara gratis. Menurut penjelasan tersebut, peneliti memiliki pandangan bahwa pengelolaan dana pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur pada dasarnya telah baik. Hal tersebut diperlihatkan dalam pembagian pengelolaan dana, yaitu dana BPJS dan dana DJS. Namun, yang menjadi ganjalan bagi peneliti adalah tidak jelasnya pembagian untuk masingmasing dana tersebut. Jumlah dana untuk dana BPJS dan jumlah dana untuk dana DJS tidak dijelaskan secara rinci. Persentase jumlah dana yang dikelola untuk masing-masing bagian dana juga tidak jelas. Jadi, berapa besar pengeluaran untuk dana BPJS dan berapa besar pengeluaran untuk dana DJS tidak diketahui secara pasti. Pelaksanaan (Realisasi Anggaran) Aspek pelaksanaan biasa disebut dengan realisasi anggaran, karena dalam siklus akuntansi organisasi sektor publik, setelah proses penganggaran selesai diusulkan, anggaran tersebut akan direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada awal proses. Oleh karena itu, pelaksanaan merupakan proses realisasi dari segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi. Pelaksanaan merupakan proses suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Dalam membicarakan pencapaian tujuan organisasi, tidak lepas kaitannya dengan fungsi operasional.Fungsi operasional sangat penting peranannya dalam mencapai tujuan organisasi.Sesuai dengan yang telah dikemukakan di muka, bahwa tujuan dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Terkait dengan fungsi operasional dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur, Staf Keuangan dan Perencanaan menyatakan bahwa: “Kita menyelenggarakan jaminan kesehatan itu kita tidak memungut laba, kita tidak profit oriented, kita benar-benar murni melayani peserta.Jadi kalau ada surplus atau profit tidak kita kembalikan kepada Negara dalam bentuk dividen, kita kembalikan lagi ke peserta dalam bentuk pelayanan promotif preventif, seperti senam sehat dan kita adakan pemeriksaaan kesehatan gratis.Tujuannya supaya tingkat kesehatan peserta bisa membaik sehingga dapat mengurangi angka kesakitan.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Fungsi operasional dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan tanpa memungut laba (non profit oriented). Jika terdapat surplus atau laba dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan tidak akan mengembalikan laba atau surplus tersebut dalam bentuk dividen kepada Negara, melainkan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan perencanaan dan merealisasikan anggaran, diperlukan persiapan yang matang.BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perencanaan dan merealisasikan anggaran juga mempersiapkan segala


16

sesuatunya dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh Pak Bangkit Jawata selaku Staf Keuangan dan Perencanaan yang menyatakan bahwa: “Sudah ada jadwalnya (time schedule) untuk proses perencanaan anggaran. Kita mengikuti berdasarkan dari SK Direksi, disitu sudah ada format formatnya sudah jelas. Kita bisa distribusikan ke cabang-cabang untuk diisi untuk dikerjakan dan untuk dikirimkan kembali ke regional kemudian kita rekap, terus kita kirim lagi ke pusat untuk menunggu persetujuan.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur diatas bahwa perencanaan dan anggaran BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur tersebut sesuai dengan SK Direksi yang berlaku.SK Direksi menjelaskan segala sesuatu mengenai pelaksanaan rencana dan anggaran, proses pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaannya sehingga mudah bagi BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan perencanaan dan anggaran. Melaksanakan perencanaan dan merealisasikan anggaran tidak luput dari kendalakendala yang dihadapi.Seperti yang telah disampaikan oleh Staf Keuangan dan Perencanaan bahwa: “Kendalanya mungkin kita butuh data yang kita tidak bisa sediakan dari kita sendiri artinya kita harus mendapatkan data dari pihak luar, misalkan data dari Badan Pusat Statistik atau Kementerian Tenaga Kerja.Misalkan untuk asumsi jumlah penduduk naik sekian persen tentunya kita harus mendapatkan data riil dari instansi yang berwenang.Misalkan jumlah penduduk kita harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau kalau misalkan kita mendapatkan data jumlah pekerja atau tenaga kerja kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.Seperti halnya berurusan dengan pemerintah, tentu kita tidak mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Mungkin salah satunya itu kendalanya” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah kesediaan data yang berhubungan dengan kepemerintahan dan sulit untuk disediakan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Data-data yang berhubungan dengan kepemerintahan, misalnya data kenaikan jumlah penduduk yang harus didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), atau data jumlah tenaga kerja yang harus didapat dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) atau Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker). Data-data tersebut sulit didapat oleh BPJS Kesehatan karena proses yang dilalui juga panjang. Jika terdapat kendala tersebut, BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur harus memiliki atau menemukan antisipasi dari kendala yang ada.Untuk mengatasi kendala yang terjadi, Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa: “Kita buat surat resmi, kita datang, kita minta. Memang ada permintaan dari kantor pusat yang mengharuskan kita untuk memperoleh data dari instansi tersebut dalam penyusunan anggaran. Saya pikir kalau datanya kita mintanya resmi, nanti mereka juga akan kooperatif. Tentunya kita gak bisa langsung minta cepat karena mereka juga badan layanan publik pasti ada prosesnya, mereka juga melayani permintaan dari perusahaan-perusahaan atau badan yang lainnya.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan data dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa antisipasi dari kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah membuat surat resmi terkait permintaan data kepesertaan untuk BPS maupun Kemennaker.


17

Permintaan data tersebut berasal dari Kantor Pusat dan diperuntukkan bagi seluruh Kantor BPJS Kesehatan, baik BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur maupun Kantor Cabang pada masing-masing Divisi Regional. Tentunya dalam permintaan data tersebut, terdapat proses yang harus dijalani BPJS Kesehatan sebagai pihak yang meminta data. Mengingat instansi-instansi pemerintah tersebut juga merupakan badan pelayanan publik, yang memiliki tugas lain selain menanggapi permintaan data dari BPJS Kesehatan. Terdapat proses yang harus dijalani dan diikuti BPJS Kesehatan sehingga akhirnya data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari instansi pemerintah tersebut. Dari semua penjelasan yang telah dijelaskan diatas, fakta di lapangan yang ditemukan peneliti adalah BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi operasional.Namun, yang sedikit menjadi perbincangan adalah apakah benar surplus atau profit yang diterima BPJS Kesehatan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk pelayanan medis, seperti pemeriksaan kesehatan gratis.Hal tersebut dikarenakan peneliti belum pernah mengetahui terdapat pemeriksaan gratis yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Pelaksanaan merupakan realisasi perencanaan yang telah disusun.Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur merencanakan sosialisasi dalam tahapan awalnya.Namun, kenyataan di lapangan peneliti tidak mengetahui adanya sosialisasi tersebut. Pertanggungjawaban Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang patut untuk dibicarakan.Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pemimpin organisasi kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat.BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang pertanggungjawabannya langsung ditujukan pada Presiden.Pertanggungjawaban ini bagi BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur wajib untuk disampaikan. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah tersebut, Staf Keuangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa: “Bentuk pertanggungjawabannya menurut aku merupakan laporan pertanggungjawaban.Jadi setiap bagian pasti punya laporan pertanggungjawaban karena mereka sudah menggunakan anggaran itu mereka harus pertanggungjawabkan jadi mereka harus bertanggungjawab.Kalau dari sisi keuangan tentunya berupa laporan keuangan, kalau dari sisi pelayanan tentunya berupa laporan biaya pelayanan kesehatan atau claim progress report.Jadi setiap bagian memiliki bentuk-bentuk pertanggungjawaban sendiri.Kalau di bagian pemasaran mereka memiliki laporan pemasaran, mungkin memiliki laporan berapa jumlah badan usaha yang sudah mereka sosialisasi, berapa jumlah perusahaan yang sudah ikut registrasi.Kalau dari bagian kepesertaan berapa jumlah peserta kita yang sudah aktif, berapa jumlah yang belum aktif, atau berapa mutasi yang keluar atau berapa mutasi yang masuk.Intinya setiap bagian memiliki laporan pertanggungjawaban. Kalau bagian keuangan berupa laporan keuangan kita laporkan ke kantor pusat. Laporan keuangan berisi tentang realisasi biaya-biaya yang terkait dengan operasional kantor BPJS ini.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Bentuk pertanggungjawaban dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur berupa laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungawaban yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur bermacam-macam,


18

disesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di BPJS Kesehatan.Setiap bagian yang terdapat pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur membentuk laporan pertanggungjawabannya masing-masing.Sebagai contoh, bagian keuangan membentuk laporan pertanggungjawaban keuangan, bagian pelayanan membentuk laporan biaya pelayanan kesehatan atau claim progress report, bagian pemasaran membentuk laporan pemasaran, dan lain sebagainya. Menyusun laporan pertanggungjawaban tidak hanya asal menyusun.Perlu persiapan yang baik dan pengumpulan perlengkapan yang dibutuhkan.Menurut Bangkit Jawata, persiapan yang diperlukan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dituangkan pada wawancara yang dilakukan pada 11 Juli 2014 berikut: “Persiapan kalau kita di Regional kita mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dari Kantor Cabang, kita rekap, lalu kita kirim ke Kantor Pusat.” Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian perencanaan, sistem yang dianut BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah sistem bottom up.Jadi, segala kegiatan dimulai dari bawah ke atas.Dimulai dari pengumpulan laporan pertanggungjawaban dari Kantor Cabang, kemudian Kantor Regional melakukan rekapitulasi.Setelah itu, laporan pertanggungjawaban dikirimkan ke Kantor Pusat. Selain persiapan, regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban juga harus diperhatikan oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.Regulasi-regulasi tersebut dapat berasal dari luar lingkungan BPJS Kesehatan maupun dari dalam lingkungan BPJS Kesehatan itu sendiri.Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi yang menjadi acuan BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur: “Regulasinya ada SK Direksi tentang penyusunan anggaran. Kalau Undang-Undang ada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak yang berwenang dalam BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. Pihak-pihak tersebut tentunya harus memahami seluruh kegiatan yang dilakukan BPJS Kesehatan, mulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, pengelolaan dana, hingga pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk realisasi anggaran. Untuk mengetahui siapa saja yang berwenang dalam menyusun laporan pertanggungjawaban adalah dengan menyimak hasil wawancara dengan Bangkit Jawata selaku Staf Keuangan dan Perencanaan berikut ini: “Semuanya berwenang menyusun laporan pertanggungjawaban, karena setiap bagian menyusun laporan pertanggungjawabannya sendiri.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Berdasarkan informan tersebut diatas bahwa semua karyawan pada setiap bagian yang ada di BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur menyusun laporan pertanggungjawaban dari bagian mereka masing-masing. Tidak ada tim khusus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, karena semua bagian diwajibkan untuk melaporkan kegiatan yang dilakukannya dalam laporan pertanggungjawaban. Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur telah ditentukan oleh Kantor Pusat sehingga Kantor Cabang dan Regional cukup mengisi format yang telah ditentukan.Sesuai dengan pernyataan Bangkit Jawata dibawah ini: “Ada format-format yang ditentukan dari Pusat yang harus kita isi.Tentunya kita mengisinya juga harus kita kumpulkan data-datanya dari Kantor Cabang.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014)


19

BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dimudahkan dengan adanya format yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat sebelumnya.Sehingga tidak ada alasan bagi BPJS Kesehatan untuk mengalami kesulitan atau melakukan kesalahan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. Begitu juga dengan Kantor Cabang yang juga diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat.Format penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat pada SK Direksi yang dikeluarkan secara internal oleh BPJS Kesehatan. Setelah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, hal lain yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke Presiden. Selain itu, pempublikasian laporan pertanggungjawaban agar dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat luas, baik peserta maupun yang masyarakat yang belum menjadi peserta.BPJS Kesehatan berkewajiban mempublikasikan laporan pertanggungjawabannya kepada publik agar publik memahami kinerja dari BPJS Kesehatan. Selain itu, pempublikasian laporan pertanggungjawaban juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan dan hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan tidak mempublikasikan laporan pertanggungjawaban ke masyarakat.BPJS Kesehatan hanya melaporkan dan mengirim laporan pertanggungjawaban kepada Kantor Pusat. Sesuai dengan penjelasan Bangkit Jawata berikut ini: “Kayaknya tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk masyarakat.Kita justru melayani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak mengirimkan laporan pertanggungjawaban.Kita yang disini hanya melaporkan ke Kantor Pusat.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2014) Sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas, peneliti menemukan beberapa fakta.Pertama, BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban hanya mengacu pada SK Direksi yang dikeluarkan secara internal oleh BPJS Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. BPJS Kesehatan tidak menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.Peraturan Presiden tersebut memuat keharusan BPJS Kesehatan dalam membentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan pengelolaan program. Kedua, laporan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur tidak dipublikasikan secara umum melalui media cetak dan elektronik.Sehingga masyarakat tidak mengetahui kinerja dari BPJS Kesehatan. Pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dipublikasikan ke media cetak maupun elektronik, namun BPJS Kesehatan tidak mengacu pada Peraturan Presiden ini. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan oleh peneliti, maka dapat disimpukan sebagai berikut: (1) Tahap awal ialah menyusun perencanaan, yaitu menentukan atau menyusun visi dan misi serta tujuan. Tujuan dari BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam misi. Agar visi dan misi serta tujuan dapat terwujud dengan baik maka BPJS Kesehatan menyusun beberapa rencana. Rencana awal tahun 2014 adalah BPJS Kesehatan sedang melakukan peralihan (migrasi) peserta dari program jamsostek, jamkesmas, atau askes menjadi peserta


20

BPJS Kesehatan dan melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang belum memilki jaminan sosial. Rencana BPJS Kesehatan ini dinamakan RKA atau Rencana Kerja Anggaran yang berisikan besarnya biaya yang diperlukan oleh BPJS kesehatan dalam setahun dan estimasi pendapatan yang akan diterima dan diusulkan setiap tahun. RKA yang diusulkan berasal dari Kantor Cabang kemudian diterima di Kantor Regional setelah itu usulan RKA tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pusat untuk ditelaah dan disetujui atau diperbaiki. Setelah itu dari Kantor Pusat akan diturunkan keputusan dalam bentuk SK Direksi tentang penggunaan RKA. Sistem yang digunakan merupakan sistem bottom up, yaitu sistem yang dimulai dari bawahan menuju atasan; (2) Dana yang diperoleh BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur berasal dari peserta dan dari pemerintah. Dana dari pemerintah berasal dari APBN yang digunakan untuk warga miskin sebagai bagian dari program PBI. Sedangkan iuran dari peserta diperoleh dari peserta bukan PBI, yaitu Pekerja Penerima Upah dan keluarganya, Bukan Pekerja dan keluarganya, dan Penerima Pensiun.Iuran bagi Pekerja Penerima Upah dibayarkan oleh Perusahaan tempat mereka bekerja atau disebut Pemberi Kerja.Dana yang terkumpul akan dibagi menjadi 2 (dua) untuk pengelolaannya, yaitu dana BPJS dan dana DJS. Dana DJS digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang disebut dana kapitasi. Pengelolaan dana BPJS akan digunakan untuk operasional kantor BPJS. Kedua dana tersebut akan terkumpul di pulling fund;(3) Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan erat kaitannya dengan fungsi operasional. Fungsi operasional BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan dengan tidak memungut laba (non profit oriented). Persiapan dalam pelaksanaan perencanaan dan anggaran adalah dengan melakukannya sesuai time schedule yang telah ditetapkan dan sesuai dengan SK Direksi yang berisi proses pelaksanaan perencanaan dan anggaran. Kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur adalah membutuhkan data yang tidak dapat disediakan oleh BPJS Kesehatan sendiri dan harus diperoleh dari instansi pemerintahan terkait. Antisipasi untuk kendala tersebut adalah BPJS Kesehatan membuat surat resmi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan ditujukan untuk instansi pemerintahan yang bersangkutan. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut: (1) BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur sebaiknya meningkatkan sosialisasi pada masyarakat mengenai jaminan kesehatan, agar masyarakat yang belum menjadi peserta memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan. (2) Pengelolaan dana pada BPJS Kesehatan sebaiknya lebih transparan dan pembagiannya lebih jelas, karena besarnya pengeluaran dari masing-masing penggunaan dana tentunya berbeda. (3) Pelaksanaan perencanaan dan anggaran sebaiknya lebih ditunjukkan. Jika sosialisasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan sebagai tahap awal, maka BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur harus menunjukkannya kepada masyarakat secara konkrit. DAFTAR PUSTAKA Bastian, I. 2008.Akuntansi Kesehatan. Penerbit Erlangga. Jakarta. ______ . 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.


21

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.1 Januari 2014.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Jakarta. Setiawan, A. 2011.Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Kajian Hukum Islam).Skripsi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional.19 Oktober 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta. ●●●

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Recommend Documents