KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
FRANK W ZEBUA 080200402 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
1 Universitas Sumatera Utara
2
LEMBAR PENGESAHAN KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
Oleh
FRANK W ZEBUA 080200402
Disetujui Oleh DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
WINDHA, SH. M.Hum NIP. 19750112 200501 2 002
Pembimbing I
Pembimbing II
(Prof. Dr. Sunarmi, SH, MH) NIP. 19560329198601 1001
(Windha, SH, M.Hum) NIP. 19750112200501 2002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 ABSTRAK
Universitas Sumatera Utara
3
KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) * Frank W Zebua ** Sunarmi *** Windha Sistem perlindungan dan jaminan sosial yang ada di Indonesia diawali oleh adanya beberapa permasalahan pokok, yaitu, pertama, belum adanya kepastian perlindungan dan jaminan sosial untuk setiap penduduk (WNI) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan UUD 1945 tahun 2002, Pasal 34 ayat (2), yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004?Bagaimana kedudukan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ?Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengaturan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedang ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Kedudukan BPJS dalam implementasi UU SJSN yaitu sebagai salah satu bagian atau unsur atau sub sistem SJSN. BPJS merupakan sub sistem SJSN yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menyelenggarakan fungsi :Memungut dan menghimpun iuran menjadi Dana Jaminan Sosial, Mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial. Kata Kunci : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan *Mahasiswa **Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU *** Dosen Pembimbing II, Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Hukum USU KATA PENGANTAR
Universitas Sumatera Utara
4
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) Penulis menyadari bahwa yang disajikan dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga dapat menjadi perbaikan di masa akan datang. Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moril dan materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 5. Ibu Windha, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai dosen pembimbing II pada penulisan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
5
6. Ibu Prof. Sumarni, SH., M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan saran mulai dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Terima kasih kepada papa dan mama yang selalu sabar untuk mendukung pendidikan selama ini yang tidak henti-hentinya selalu membawakanku kedalam doa. 9. Terima kasih untuk kakak Limar, Sumit, Fira dan adik Indah yang selalu mensport secara moral. 10. Terima kasih juga kepada Retno Mandofa yang selalu sabar dan menunggu sampai pendidikan ini selesai terima kasih juga atas cintanya 11. Terima kasih juga kepada Pak Oktavianus Nathmart 12. Terima kasih kepada Paruhum Purba, bang Sandro Gultom dan kawan-kawan anak hukum Universistas Sumatera Utara yang selalu mensport 13. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 14. Rekan-rekan diluar kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Medan, Juni 2014 Penulis
Universitas Sumatera Utara
6
FRANK W ZEBUA 090200402
Universitas Sumatera Utara
7
DAFTAR ISI
ABSTRAK
................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI BAB I
................................................................................................... v
PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .................................................................. 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8 D. Keaslian Penulisan .................................................................... 8 E. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 10 F. Metode Penelitian ...................................................................... 16 G. Sistematika Penulisan................................................................. 20
BAB II
PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 .................................................................................................. 22 A. Pengertian Sistem Jaminan Sosial .............................................. 22 B. Prinsip dan Tujuan Jaminan Sosial ............................................ 24 C. Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial ........................................... 32 D. Program Jaminan Sosial ............................................................ 41 E. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial .............................................. 42
BAB III
KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL .................................................. 46 A. Pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 .......................................................................... 46
Universitas Sumatera Utara
8
B. Jaminan Sosial Kesehatan ......................................................... 49 C. Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Jaminan Sosial ............................................... 55 D. PT. ASKES sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .................................................................................. 64 BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) ............................................................................... 67 A. Kepesertaan Masyarakat Miskin dalam pelayanan Jaminan Kesehatan .................................................................................. 67 B. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)............................ 69 C. Sengketa dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .. 75
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 84 A. Kesimpulan ............................................................................... 84 B. Saran ........................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
9
Universitas Sumatera Utara