IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Windy Rolos*, Ardiansa Tucunan*, Benedictus Lampus* *
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado
ABSTRAK Setelah disahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, penyelenggaraan jaminan sosial untuk masyarakat mulai dilaksanakan, khusus untuk BPJS Kesehatan implementasinya dimulai 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 5 informan, observasi dan penelusuran dokumen. Penelitian ini dibantu dengan instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan, alat perekam dan alat tulis menulis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif serta validitas data dengan metode triangulasi. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara sementara dalam tahap pemantapan untuk kepesertaan, manfaat yang didapatkan peserta berupa manfaat medis dan non medis, iuran bagi peserta PBI dibayar oleh pemerintah dan dana sukarela dari masyarakat yang mampu sesuai tingkat pelayanan yang diinginkan, pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung dalam program pemerintah tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin, sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksankan kepada aparat pemerintah dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara sementara dalam tahap pemantapan untuk semua aspek yang ada.
Kata Kunci: Implementasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
ABSTRACT When Laws number 24 of 2011 about Executor Agency of Social Assurance (in Indonesia known as BPJS) Health and Labor is legalized, so that social assurance for people are already operated. Special for BPJS Health the implementation of program national health assurance is operated since January 01, 2014. This study aims at knowing the implementation of BPJS Health’s program in Southeast Minahasa Regency. This research is used qualitative approach. There are some steps that were used in collecting the data such as Interview with 5 informants, Observation and document investigation. This research is helped by instrument also such as questions list, recorder and writing tools. In analyzed the data the researcher used descriptive narrative and validity testing data with triangulation method. The result of the study shows that the implementation of BPJS Health’s program in Southeast Minahasa Regency is still in stabilization process for participant. Basically participants are getting some benefit whether it medical or non-medical. For PBI participant is paid by government and for people who have money or able to pay as what service they want. Health care already finance by govermant program is not includein health care guarantee. The socialization is already implemented to people, government and the institute thet concerned with BPJS Health. Based on the results it can be concluded that the implementation of BPJS Health’s program in Southeast Minahasa Regency is still in stabilization process to all of aspect.
Key Words: Implementation, Executor Agency of Social Assurance (BPJS) Health.
1
PENDAHULUAN
(JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS
Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan
Kesehatan yang implementasinya dimulai 1
program Negara yang bertujuan memberikan
Januari 2014 (Kemenkes RI, 2013).
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi
seluruh
rakyat.
Setelah dibentuknya BPJS Kesehatan
Presiden
pada tanggal 1 Januari 2014 terjadi sejumlah
ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan
masalah di berbagai daerah. Dikutip oleh
sosial nasional dalam rangka memberikan
Jawa Pos Rabu 1 Januari 2014 halaman 11,
perlindungan sosial bagi masyarakat yang
sampai
lebih menyeluruh dan terpadu (Zaelani,
masih banyak kalangan yang kurang paham
2012).
dengan program yang diselenggarakan BPJS
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis
pemerintah
diresmikannya
BPJS
Kesehatan
Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan
dengan
Nasional (JKN). Bukan hanya peserta, pihak
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan
pemberi layanan kesehatan juga banyak yang
sosial di bidang kesehatan, diantaranya
tidak paham tentang program baru tersebut
adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT
(Anonimous, 2014).
Jamsostek
Untuk
masyarakat
Masalah juga terjadi di Sidoarjo Jawa
mampu,
pemerintah
Timur terkait dengan pendataan Penerima
memberikan jaminan melalui skema Jaminan
Bantuan Iuran (PBI). Dikutip dari Jawa Pos
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan
Rabu 1 Januari 2014 halaman 29, DPRD
Jaminan
(Jamkesda).
Sidoarjo menyebutkan saat ini masih ada
Namun demikian, skema-skema tersebut
85.707 masyarakat miskin yang belum
masih terfragmentasi, terbagi- bagi. Biaya
diikursertakan asuransi BPJS Kesehatan.
kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit
Para warga yang masuk kategori Penerima
terkendali (Kemenkes RI, 2013).
Bantuan Iuran (PBI) itu luput karena belum
miskin
(Persero).
dan
tidak
Kesehatan
Daerah
Untuk mengatasi hal itu, pada 2004
masuk
dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang
database
jaminan
kesehatan
masyarakat (Anonimous, 2014).
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU
Sosialisasi tentang BPJS Kesehatan di
No. 40 tahun 2004 ini mengamanatkan
Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan
bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh
sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan pada
penduduk
tanggal 1 Januari 2014. Dari data yang
Nasional
termasuk (JKN)
Penyelenggara
Jaminan
melalui
Jaminan
Kesehatan
suatu Sosial
Badan
didapatkan
di
Kantor
BPJS Kesehatan
(BPJS).
Cabang Tondano, masyarakat Kabupaten
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga
Minahasa Tenggara yang sudah menjadi
menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan
peserta
diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas
Agustus 2014 baru berjumlah 53,215 Jiwa.
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut belum mencapai 50% dari
Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional 2
BPJS
Kesehatan
sampai
bulan
jumlah
penduduk
yaitu
114,025
jiwa
yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan
(Anonimous, 2014).
Penarikan kesimpulan.
Dari berbagai masalah yang terjadi di
Untuk menjaga kualitas dan keakuratan
atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan
data
dilakukan
triangulasi
penelitian mengenai implementasi program
triangulasi metode.
sumber
dan
BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenggara.
Aspek Kepesertaan METODE PENELITIAN Jenis
Penelitian
yang
Proses digunaan
pentahapan
kepesertaan
BPJS
adalah
Kesehatan di Minahasa Tenggara dimulai 1
penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan
Januari 2014, peserta Askes, Jamkesmas,
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Jamkesda, peserta TNI/ POLRI beserta
Minahasa Tenggara. Pelaksanaan penelitian
keluarganya dialihkan ke BPJS Kesehatan.
ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli
Dan Tahap kedua dimulai tanggal 1 Januari
tahun 2014.
2019 yang belum masuk sebagai peserta
Informan berjumlah 5 orang, terdiri dari Kepala
Kesehatan
BPJS
Kesehatan
harus
masuk
karena
Kabupaten
Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib
Layanan
untuk masyarakat terutama masyarakat yang
Operasional BPJS Kesehatan di Kabupaten
kurang mampu yang belum termasuk dalam
Minahasa
Jamkesmas
Minahasa
Dinas
Tenggara,
Tenggara,
Staf
Kepala
Puskesmas
maupun
Jamkesda
untuk
Ratahan, Peserta BPJS Kesehatan dan yang
mengantisipasi biaya pengobatan yang sangat
Bukan Peserta BPJS Kesehatan.
mahal ketika sakit.
Instrumen
yang
digunakan
dalam
Proses
pentahapan
BPJS
Kesehatan
pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti
dalam Perpres No. 12 Tahun 2013 pasal 6
sendiri dibantu dengan instrumen tambahan
Ayat 2 pentahapan dilakukan sebagai berikut:
berupa pedoman wawancara, alat perekam
Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014,
suara (handphone) dan alat tulis menulis.
paling sedikit meliputi:
Data yang dikumpulkan adalah data
a. PBI Jaminan Kesehatan
primer dan sekunder. Data primer diperoleh
b. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di
melalui wawancara mendalam dengan para
lingkungan Kementerian Pertahanan dan
informan. Dan data sekunder diperoleh
anggota keluarganya.
melalui telaah dokumen seperti peraturan
c. Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil di
perundang-undangan, profil kesehatan yang
lingkungan POLRI dan anggota
terkait dengan penelitian ini.
keluarganya.
Teknik analisis data yang digunakan
d. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan
adalah deskriptif naratif melalui tiga alur
Persero (Persero) Asuransi Kesehatan
3
Indonesia (ASKES) dan anggota
Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
keluarganya.
belum menetapkan target untuk kepesertaan.
e. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Hasil pengamatan yang dilakukan kepada
Perusahaan Persero (Persero) Jaminan
masyarakat
khususnya
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan
Tenggara
anggota keluarganya.
sebagai peserta BPJS Kesehatan masyarakat
terkait
di
dengan
Minahasa keikutsertaan
Tahap kedua meliputi seluruh penduduk
nanti baru bergabung menjadi peserta BPJS
yang belum masuk sebagai peserta BPJS
Kesehatan jika sudah mengalami sakit atau
Kesehatan paling lambat pada tanggal 1
sudah mendapatkan rehabilitasi di Rumah
Januari 2019.
Sakit. Yang seharusnya masyarakat juga bisa
Sampai bulan Agustus 2014 peserta
mendapatkan manfaat promotif dan preventif
BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa
dari penggunaan BPJS Kesehatan sehingga
Tenggara berjumlah 53.215 jiwa. Jumlah
masyarakat bisa terhindar dari berbagai
peserta tersebut belum setengah dari jumlah
macam penyakit. Persepsi masyarakat inilah
penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara
yang salah terhadap program yang dibuat
yang memiliki jumlah penduduk sebanyak
oleh pemerintah.
114.025 jiwa. Pemerintah berharap bahwa
Pada
dasarnya
masyarakat
perlu
seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa
memahami mengenai Sistem Jaminan Sosial
Tenggara mengikut sertakan setiap anggota
Nasional
keluarganya
BPJS
penyelenggaraan program jaminan sosial
Kesehatan
melalui BPJS Kesehatan yang merupakan
dalam
Kesehatan.
Kepala
program Dinas
yang
merupakan
Kabupaten Minahasa Tenggara mengatakan
badan
hukum
yang
karena BPJS merupakan program dari pusat
menyelenggarakan
jadi semua wajib harus ikut untuk program
kesehatan (Geswar, 2014).
tata
dibentuk
program
cara
untuk jaminan
BPJS ini karena diharapkan nanti pada tahun 2019 semua warga negara Indonesia sudah
Aspek Manfaat
menjadi peserta BPJS.
Manfaat
Melalui
metode
observasi
langsung
yang
diperoleh
peserta
BPJS
kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
terkait dokumen yang ada tentang data
adalah
kepesertaan jaminan kesehatan dengan data
pelayanan preventif, promotif, kuratif dan
kependudukan pada Kepala Dinas Kesehatan
rehabilitatif. Dan manfaat yang tidak dijamin
dan
BPJS
yaitu yang tidak sesuai dengan prosedur dan
Kesehatan sudah lengkap, namun didapati
pelayanan yang diluar fasilitas kesehatan
pada
yang tidak bekerjasama dengan BPJS.
Staf
Layanan
Kepala
Operasional
Puskesmas
tidak
adanya
pelayanan
kesehatan,
mencakup
kelengkapan untuk data kepesertaan jaminan
Paket manfaat (benefit package) atau
kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian BPJS
layanan kesehatan yang dijamin dirumuskan dalam UU SJSN pasal 22 ayat 1 adalah 4
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
Perpres RI No. 12 Tahun 2013 pasal 16
yang komprehensif mencakup pelayanan
sebagai berikut:
promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif
a. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh
termasuk obat dan bahan medis habis pakai
Pemerintah.
yang diperlukan.
b. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah,
Sesuai UU RI No. 24 tahun 2011 tentang
iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan
BPJS pasal 2 disebutkan bahwa BPJS
Pekerja.
menyelenggarakan sistem jaminan sosial
c. Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima
nasional berdasarkan asas kemanusiaan,
Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran
manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh
dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
rakyat Indonesia. Sesuai dengan prinsip
d. Besarnya
Iuran
Jaminan
Kesehatan
asuransi sosial, layanan kesehatan yang
Nasional ditetapkan melalui Peraturan
dijamin adalah dalam rangka memenuhi
Presiden
kebutuhan dasar setiap peserta. Manfaat
berkala sesuai dengan perkembangan
jaminan
sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar
kesehatan
bersifat
pelayanan
individual yang luas. Paket jaminanan harus
dan
ditinjau
ulang
secara
hidup yang layak.
memadai dan dirasakan manfaatnya dalam
Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan sesuai
rangka menjamin kesinambungan program
kemampuan membayar dan ruang kelas
dan kepuasan peserta agar secara rutin
perawatan yang dipilih oleh peserta. Kelas I
membayar iuran setiap bulan.
membayar
iuran
kelas
membayar
Harus disadari bahwa tugas dan fungsi
II
Rp.59.500,-/orang/bulan, iuran
Rp.42.500,-
organisasi ke depan akan menjadi jauh lebih
/orang/bulan, kelas III membayar iuran
berat seiring dengan tuntutan peningkatan
Rp.25.500,-/orang/bulan. Cara pembayaran
kualitas layanan dan manfaat serta target
iuran dengan menggunakan Virtual Account
pencapaian cakupan jaminan sosial yang
yang telah diterbitkan oleh BPJS Kesehatan
menyeluruh bagi seluruh warga negara
yang dibayarkan melalui Bank.
(Purwoko, 2012).
Setiap memungut
Aspek Iuran
dibayar
pemerintah
menjadi
kabupaten
terjadi
iuran
tanggung
pekerjanya,
peserta
yang
jawabnya,
dan
(paling lambat tanggal 10 setiap bulan).
yang dipilih. Iurannya dibayar setiap tanggal jika
dari
wajib
kepada BPJS Kesehatan secara berkala
pembayaran iuran sesuai kelas perawatan
dan
Kerja
membayarkan iuran tersebut setiap bulan
Minahasa Tenggara, untuk peseta umum
10
iuran
menambahkan
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya
Pemberi
Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada
keterlambatan
hari libur, maka iuran dibayarkan pada
pembayaran iuran maka dikenakan denda.
5
hari kerja berikutnya (Perpres RI No. 12
kesehatan
Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1).
Jaminan Kesehatan adalah pemerintah dan
Jaminan sosial merupakan hak setiap
pemerintah
individu. Akan tetapi perlu dipahami bahwa
pemerintah
untuk
pelaksanaan
daerah. daerah
program
Pemerintah dapat
dan
memberikan
kesempatan kepada swasta untuk berperan
untuk mewujudkan sebuah sistem yang stabil diperlukan kerja sama tidak hanya antar
serta
stakeholder tetapi juga peran aktif dari
kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan
masyarakat. Masyarakat merupakan pemilik
kesehatan (Perpres RI No. 12 Tahun 2013
kepentingan
Pasal 35).
selayaknya
yang
paling
memiliki
utama,
kesadaran
dan
memenuhi
ketersediaan
fasilitas
untuk
mengikuti prosedur sistem yang hendak
Sosialisasi
dibentuk dan dilaksanakan. Demikian pula,
Sosialisasi
instansi penyelenggara sebagai pihak yang
Kabupaten
mendapat amanat, memiliki tanggung jawab
diadakan. Sosialisasi diberikan kepada PNS,
untuk melaksanakan tugas dan tanggung
Pensiunan PNS, Camat, Lurah/Hukum Tua,
jawab hingga terwujud sistem jaminan sosial
instansi- instansi pemerintah dan di tingkat
nasional yang memberikan jaminan sosial
Puskesmas. Sosialisasi yang diberikan terkait
secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat
dengan kepesertaannya bagaimana, iuran
Indonesia (Shihab, 2012).
yang harus dibayar, manfaat yang didapatkan
tentang
BPJS
Minahasa
Kesehatan
Tenggara
di
sudah
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama. Tanggapan dari masyarakat
Aspek Pelayanan Kesehatan
tentang program BPJS Kesehatan memang
Pelayanan kesehatan yang didapatkan berupa manfaat
medis
dan
non
medis
bagus namun sosialisasi yang diberikan
yang
bertanggung jawab terhadap ketersediaan
belum
terlalu
fasilitas kesehatan adalah pemerintah. Peserta
dimengerti oleh masyarakat. Untuk
tidak diperkenankan untuk membayar biaya
jelas
mencapai
sehingga
pemahaman
belum
dan
tambahan kecuali peserta terdaftar pada kelas
kesadaran luas akan sistem JKN, maka
3 menginginkan untuk pindah ke kelas 2
sosialisasi harus dilakukan dengan dua tahap
maupun
besar yaitu: (Roadmap JKN, 2012)
kelas
1,
maka
peserta
wajib
membayar selisih dari pembayaran tersebut.
a. Tahap sosialisasi kepada pemangku
Pelayanan yang sudah ditanggung dalam
kepentingan kunci, yaitu para tokoh/
program pemerintah di kabupaten Minahasa
pimpinan serikat pekerja, para pemberi
Tenggara tidak termasuk dalam
kerja, para akademisi, para penggiat
program
organisasi kemasyarakatan dan para
kesehatan yang dijamin oleh BPJS.
pejabat di pusat dan daerah.
Tanggung jawab ketersediaan fasilitas
b. Tahap sosialisasi kepada seluruh publik
kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan
(peserta) dilakukan setelah peraturan 6
perundangan, fasilitas/tenaga kesehatan
medis) yang ketersediaanya diupayakan
telah dikontrak, sistem dan prosedur
sebaik mungkin oleh pemerintah.
baku telah disusun dan diuji, serta bahan
5.
yang dibutuhkan telah tersedia.
Pelaksanaan
sosialisasi
kepada
masyarakat tentang BPJS Kesehatan
Strategi sosialisasi, edukasi dan advokasi
yang
ada
di
Kabupaten
Minahasa
didesain untuk memudahkan pemahaman,
Tenggara sudah diadakan namun belum
penerimaan dan dukungan/partisipasi publik
optimal.
tentang kebijakan jaminan kesehatan. Agar kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi
SARAN
yang dilakukan berjalan efektif maka harus
1. Penyelenggara
dirumuskan
strateginya
oleh
BPJS
mengoptimalkan aspek
Pelaksanaan dalam aspek kepesertaan
2. Adanya
di
agar
Minahasa
dalam seluruh
Tenggara
penjabaran
tentang
paket
Tenggara masih dalam tahap pemantapan
manfaat yang dijamin dan tidak dijamin
untuk
dalam
merekrut
seluruh
masyarakat
JKN
di
fasilitas
kesehatan
menjadi peserta BPJS Kesehatan.
sehingga masyarakat bisa mengetahui
Manfaat yang di dapatkan peserta BPJS
secara
Kesehatan
dijamin oleh BPJS Kesehatan.
di
Kabupaten
Minahasa
Tenggara adalah pelayanan kesehatan preventif,
4.
di
mengikuti program jaminan kesehatan.
BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa
3.
pelaksanaan
kepesertaan
masyarakat
KESIMPULAN
2.
Kesehatan
Kabupaten Minahasa Tenggara harus
Kesehatan dan pemerintah.
1.
BPJS
promotif,
kuratif
rinci
tentang
manfaat
yang
3. BPJS Kesehatan melakukan advokasi
dan
kepada pemerintah daerah dalam hal ini
rehabilitatif yang pemanfaatannya masih
Bupati
kurang dipahami oleh masyarakat.
pelaksanaan program pemerintah untuk
Pelaksanaan dalam aspek iuran BPJS
dana sehat agar dapat bekerja sama
Kesehatan
dengan
di
Kabupaten
Minahasa
Minahasa
BPJS
Tenggara
untuk
menjalankan
Tenggara dilaksanakan sesuai dengan
program
ketentuan untuk peserta PBI dibayar oleh
masyarakat
pemerintah sedangkan untuk peserta
Diharapkan dana yang digunakan untuk
umum sesuai dengan kelas perawatan
pelayanan
yang dipilih.
digunakan untuk menanggung iuran dari
Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk
masyarakat kurang mampu yang belum
peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten
termasuk
Minahasa Tenggara meliputi pelayanan
JAMKESDA untuk turut serta menjadi
kesehatan
peserta BPJS Kesehatan.
(manfaat
medis)
serta
akomodasi dan ambulans (manfaat non 7
jaminan
dalam
di
kesehatan
Minahasa
kesehatan
dalam
untuk
Tenggara.
gratis
JAMKESMAS
bisa
dan
4. BPJS
Kesehatan
sumber
dana
mengoptimalkan
yang
mengoptimalkan
ada
jaminan
Kementrian
Koordinator
Kesejahteraan
untuk
Rakyat Republik Indonesia. 2012. Peta
sosial
Jalan
kesehatan dan layanan yang diberikan
Menuju
Jaminan
Kesehatan
Nasional 2012-2019 (Roadmap). Jakarta.
tentunya harus lebih baik lagi. 5. Penyelenggara
BPJS
Kesehatan
Peraturan
di
Indonesia
Kabupaten Minahasa Tenggara harus
kepada aparat pemerintah sehinggaga
khususnya pernah
bisa
masyarakat
mengikuti
belum
jaminan
sosial
12
Tahun
2013
Operasional Dewan Jaminan Sosial
mengetahui yang
Nomor
Republik
Purwoko, B. 2012. Konsepsi Pengawasan
bisa diteruskan kepada masyarakat, agar juga
(Perpres)
Tentang Jaminan Kesehatan.
mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi
masyarakat
Presiden
Nasional (DJSN) terhadap Kegiatan Operasional
Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). (Online). Jurnal
kesehatan sebelumnya.
Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id.pdf)
DAFTAR PUSTAKA
Diakses 22 Juli 2014. Hal: 295.
Anonimous. 2014. Laporan BPJS Cabang Shihab, A.N. 2012. Hadirnya Negara di
(Bulanan) Dirinci Menurut Dati 2. BPJS
Tengah
Kesehatan Cabang Tondano.
Rakyatnya
Pasca
Lahirnya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Anonimous. 2014. Rakyat Miskin Berobat
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Gratis. Jawa Pos, 1 Januari. Hal: 11, 29.
Sosial. Indonesia
Geswar R.K., Nurhayani, Balqis. 2014. Kesiapan
Stakeholder
Dalam
Program
Jaminan
Pelaksanaan
(Online). Vol.
2
178,189. Zaelani. 2012. Komitmen Pemerintah dalam
(http://journal.unhas.ac.id) Diakses pada
Penyelenggaraan
tanggal 17 September 2014. Hal: 16.
Nasional.
(Online).
Indonesia
Vol.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
Jaminan Jurnal 9
Sosial Legislasi No.
2
(http://ditjen.kemenkuham.go.id.pdf).
RI. 2013. Buku Pegangan Jaminan
Diakses pada tanggal 22 Juli 2014. Hal:
Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Nasional.
No.
Diakses pada tanggal 21 Juli 2014. Hal:
(Online). Jurnal AKK Vol. 3 No. 1.
Sosial
9
Legislasi
(http://ditjen.kemenkumham.go.id.pdf).
Kesehatan Nasional di Kabupaten Gowa.
Jaminan
Jurnal
203.
(Online).
(http://pppl.depkes.go.id) Diakses pada tanggal 10 April 2014.
8
