Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
CAPACITY BUILDING INSTANSI PUSKESMAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS JAGIR KOTA SURABAYA AKHMAD BAGUS MUQORROBIN Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
ABSTRACT The main problem from this research is how Jagir medical center develops the capacity building during implementation progam of JKN. This research is quiet important for researcher because JKN program that made by government makes medical center has some extra task to do, and also medical center as a gate keeper must give the best service to every patient that already registered in JKN program. This research is using a qualitative methods, and using case study strategy because researcher wants to explain about capacity building case in Jagir medical center Surabaya as a main focus of this research. The results from this research show that capacity building in jagir medical center still has some problems in individual levels that is from skill aspect,while from organizational levels theres still a problem with the facilities aspect, and in the system levels they still have a problem with the framework that related to rules and policy. Therefore, capacity building in every aspect is very important for this medical center in order to solve all the problems that mentioned above. Capacity building is one of the best solution to solve that, so that implementation progam of JKN can be implemented optimally. Key words : Capacity Building, Implementation Progam Of JKN
PENDAHULUAN Pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Seperti yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia merupakan hal perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah, yang mana masih banyak permasalahan di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal akibat permasalahan kesehatan. Dimana hal tersebut merupakan indikasi lemahnya penanganan pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia dalam hal kesehatan, khususnya dapat terlihat pada apa yang dirasakan oleh warga yang kurang mampu, mereka dinilai sangat kurang dalam mendapat akses untuk mendapat perawatan kesehatan di rumah sakit. Upaya nyata pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut yakni dengan membuat kebijakan ataupun program yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan tersebut yakni dengan membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimana di dalamnya telah diatur secara lebih spesifik dalam rangka penanganan permasalahan kesehatan tersebut dimana sebagai pelaksananya berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bentuk program asuransi kesehatan yang bersifat sosial yang memberikan keuntungan bagi setiap masyarakat dengan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Keuntungan daripada program JKN yakni dengan
memberikan manfaat yang sangat tinggi bagi masayarakat, serta memberikan keuntungan berupa keterjangkauan dalam hal biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. JKN menerapkan asuransi kesehatan berbasis sosial yang mana diterapkannya biaya yang terjangkau dengan pelayanan yang bermutu. Dalam program JKN biaya yang dibayarkan juga jelas dan berkala, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Puskesmas selaku garda utama dalam rangka pelaksanaan program memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas berkomitmen dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan publik dengan ditandai banyaknya jumlah Puskesmas yang telah menerapkan program JKN tersebut untuk mensukseskan program pemerintah yang sangat bersifat positif tersebut, serta untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yang mana mencakup berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya terutama kalangan masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah telah melakukan berbagai cara yakni salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Perkembangan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama per 1 Februari 2014 juga meningkat sebanyak 9.133 Puskesmas, 3715 dokter umum, 620 praktik dokter gigi, 1724 klinik swasta, 799 klinik TNI, 558 klinik polri, dan 19 Rumah Sakit Pratama telah bergabung untuk mesukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Pelaksanaan program JKN mewajibkan Puskesmas untuk bekerja lebih ekstra karena pada dasarnya program JKN yang bersifat sosial tersebut menjadikan masyarakat lapis bawah tidak ragu untuk
122
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 berobat ke Puskesmas dengan adanya program JKN ini, dengan kata lain akan meningkatnya jumlah pasien di Puskesmas karena bukan hanya orang berkemampuan ekonomi lebih saja saat ini yang mampu berobat. Oleh sebab itu Puskesmas dituntut untuk memiliki institusi yang kuat dari berbagai aspek, seperti aspek organisasi, managerial, maupun aspek penyelenggara program JKN itu sendiri. Dengan dituntutnya Puskesmas untuk memiliki organisasi yang kuat maka diperlukan sebuah Capacity Building pada institusi Puskesmas tersebut untuk memperlancar implementasi daripada program JKN tersebut. Masih banyaknya kendala pada tahap pengimplementasian program JKN sendiri dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang maupun pertanyaanpertanyaan yang ditujukan baik kepada pemerintah kota Surabaya maupun kepada pihak penyelenggara jaminan kesehatan tersebut, keluhan dan pertanyaan warga tersebut banyak di temukan baik di website resmi kedua lembaga tersebut, serta dapat ditemukan pula berbagai keluhan maupun ketidaktahuan akan program JKN dan tentang BPJS Kesehatan tersebut pada forum-forum diskusi umum instansi swasta, sehingga diperlukan pengembangan kapasitas untuk mendorong agar implementasi dari program JKN tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari sekian banyak masalah tentang pengimplementasian program JKN tersebut, fokus penelitian kali ini dilakukan terhadap intansi Puskesmas Jagir. Peneliti memilih Puskesmas Jagir sebagai obyek penelitian yakni dikarenakan Puskesmas Jagir merupakan salah satu Puskesmas dengan predikat Puskesmas percontohan di Surabaya, yang mana Puskesmas Jagir tersebut juga memiliki prestasiprestasi yang baik yang dimiliki seperti telah ditetapkannya Puskesmas Jagir sebagai pelayanan publik percontohan sejak tahun 2010, yang mana ditetapkan melalui keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/323/436.1.2/2010 tentang Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Prestasi lain yang didapat oleh Puskesmas Jagir tersebut yakni memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dan masih mampu mempertahankan sertifikasi tersebut hingga saat ini, serta banyak penghargaan lain yang telah didapatkan. Dengan banyaknya prestasi yang didapatkan tersebut maka menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti bagaimana capacity building yang ada dalam Puskesmas Jagir dalam upaya pelaksanakan Program JKN ditengah banyaknya kendala dalam proses implementasi program JKN tersebut, dimana Puskesmas Jagir memiliki jumlah pengunjung peserta JKN terbanyak di Surabaya, menjadikan Puskesmas Jagir memiliki tugas lebih ekstra dalam memberikan pelayanan kepada setiap pengunjung, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi seluruh pengunjung Puskesmas Jagir.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah daripada penelitian ini adalah : 1. Kendala apa yang dialami oleh Puskesmas Jagir dalam upaya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional secara optimal? 2. Bagaimanakah pengembangan kapasitas (dalam aspek individu, institusi, dan sistem) yang diperlukan pada instansi Puskesmas Jagir Surabaya dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional? Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang sebagaimana telah dikemukakan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mendeskripsikan Capacity Building yang ada pada instansi Puskesmas Jagir Kota Surabaya dalam rangka implementasi program JKN. Tujuan lainnya yakni untuk memperoleh pemahaman tentang Capacity Building yang ada pada instansi Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Akademis Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang obyektif dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta sebagai informasi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang khususnya yang akan meneliti tentang Capacity Building instansi Puskesmas dalam Implementasi Program JKN di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. 2.
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Puskesmas Jagir Kota Surabaya serta instansi-instansi yang terkait lainnya untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam konteks pelayanan yang baik melalui Capacity Building dalam bidang kesehatan. Pengembangan Kapasitas Morrison (2001:42) mendefinisikan Capacity Building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel didalam individu, kelompok-kelompok, organisasiorganisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Pendapat lain mengenai definisi capacity building yakni Brown (2001:25) mendefinisikan sebagai “a process that increases the
123
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 ability of persons, organizations, or systems to meet its started purpose and objective”. Berdasarkan pendapat Brown tersebut, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan baik seseorang, organisasi, maupun sistem untuk mencapat tujuan yang hendak untuk diraih. Riyadi Soeprapto (2006:15) mengemukakan bahwa pengembangan institusi terdiri dari 3 tiga tingkatan seperti yang dijelaskan dibawah ini : a. Tingkatan individual, contohnya ketrampilanketrampilan individu dan persyaratanpersyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasiorganisasi; b. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi; c. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakankebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Dapat ditarik secara sederhana mengenai dimensi dan tingkatan pada Capacity Building yang mana terdiri dari mulai level individu, organisasi, dan sistem pada tabel berikut (tabel I.1) : Tabel I.1 Tingkatan Dalam Capacity Building Tingkat Individu • Pengetahuan • Ketrampilan • Tingkah laku • Pengelompokan kerja • Motivasi
Tingkat Organisasi • Struktur Organisasi • Proses pengambilan keputusan • Prosedur dan mekanisme pekerjaan • Pengaturan sarana dan prasarana
Tingkat Sistem • Kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan
Sumber : Riyadi (2006:15) Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan yakni pada 3 tingkatan tersebut, yakni : a. Tingkatan individu adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil, dalam tingkatan ini yang dilakukan dalam capacity building adalah terfokus pada aspek membelajarkan individu dalam upaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan-keterampilan dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan yang baik, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dalam mengerjakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai macam kegiatan.
b.
Tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi terdiri atas struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan, dan jaringanjaringan organisasi. Secara umum pengembangan kapasitas yang dilakukan pada tingkatan organisasi yakni dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi. c. Tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem merupakan tingkatan yang paling tinggi, dimana seluruh komponen masuk didalamnya. Dalam tingkatan sistem ini yang dilakukan yakni pengembangan kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Faktor di atas merupakan hal-hal yang secara umum berpengaruh selama proses capacity building berlangsung. Memang capacity building merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menjadikan lebih baik dan tidak menuntut hasil semata. Oleh karenanya pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh dan kontinuitas karena banyak yang harus dicakup dalam capacity building ini. Metode Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana dalam metode ini didasarkan atas suatu fenomena sosial yang ada. Alasan peneliti untuk menggunakan metode penelitian kualitatif adalah dilihat dari sifat masalah yang diteliti, dimana tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk mengungkap dan memahami pengembangan kapasitas (capacity building) pada level individu, organisasi, serta sistem yang dilakukan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Jadi penelitian ini lebih ditujukan untuk mendapatkan gambaran atas capacity building dalam studi kasus di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Oeh karenanya menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan capacity building dalam studi kasus pengembangan kapasitas di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Di dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara jelas bagaimana capacity building level individu, organisasi, dan sistem itu berjalan, terkhusus dalam bidang layanan publik yang ada pada Puskesmas tersebut. Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara terperinci akan fenomena-fenomena yang ada di Puskesmas Jagir Kota Surabaya dalam prosesnya menjalankan capacity building pada pelayanan publik.
124
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pembahasan kali ini, akan disajikan datadata yang telah diperoleh selama penelitian dengan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis capacity building yang ada di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Parameter dari pengembangan kapasitas ini adalah berupa beberapa indikator yang relevan. Dimana tiap masing-masing level memiliki indikator- indikator di dalamnya. Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas yang terdapat pada suatu organisasi dapat dapat dilihat sejauh mana pengembangan kapasitas yang diaplikasikan itu berjalan. Hal tersebut dapat menjadi refrensi ilmiah bagi Puskesmas Jagir guna menjalankannya dalam penyelenggaraan aktivitas operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk menjelaskan pembahasan tersebut akan dibahas dan dijelaskan secara terperinci kedalam sub bab berikut : 1. Tingkatan Individu a. Pengetahuan Pada aspek pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai puskesmas dalam penerapan program JKN pun dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh dilapangan yakni para pegawai Puskesmas Jagir memiliki pengetahuan yang baik tentang program JKN tersebut, dengan pengetahuan yang baik akan suatu program maka akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka implementasi program tersebut. Sedangkan untuk mendukung kinerja opersional yang ada pada Puskesmas Jagir untuk dapat berjalan secara optimal dibutuhkan pengetahuan yang baik dengan tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Dari data yang diperoleh dilapangan jika dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir terhadap tupoksi masing-masing individu yakni para pegawai Puskesmas Jagir sudah memiliki pengetahuan yang baik akan tupoksi masing-masing individu dengan baik. Hal tersebut didukung oleh upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Jagir terhadap pengembangan kapasitas individu dalam aspek pengetahuan yakni apabila pegawai tidak mengerjakan sesuai dengan tupoksinya maka akan mendapat sanksi berupa teguran. Melihat fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir yang terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas Jagir akan program JKN serta pengetahuan akan tupoksi masing-masing individu yakni dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada
tingkat individu pada aspek pengetahuan individu sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. b. Ketrampilan Pada aspek ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai puskesmas dalam penerapan program JKN pun dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pada data yang diperoleh dilapangan yakni para pegawai Puskesmas Jagir memiliki ketrampilan yang baik tentang bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pegawai, dimana para pegawai Puskesmas Jagir sudah mampu memecahkan masalah yang ada di lapangan sesuai dengan kapasitas yang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Hal tersebut didorong dengan adanya tenaga ahli yakni terdapat dokter spesialis pada Puskesmas Jagir. Puskesmas Jagir telah memiliki sumber daya manusia yang bagus, namun sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Jagir belum mampu menampung seluruh ketrampilan lebih yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas, sehingga tidak adanya wadah yang mampu mendukung dari ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas Jagir secara keseluruhan. Sedangkan kapasitas yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas Jagir terhadap penguasaan teknologi IT berdasarkan data yang diperoleh juga sudah baik, dimana mayoritas pegawai sudah mampu untuk menguasai bidang teknologi tersebut, namun untuk pegawai senior masih terdapat kekurangan, pegawai senior masih memiliki kendala dalam pengoprasian IT. Sedangkan untuk upaya nyata yang dilakukan oleh Puskesmas Jagir dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para pegawai Puskesmas Jagir yang mana terfokus pada ketrampilan individu yakni melalui adanya pelatihan. Menurut data yang didapat di lapangan yakni para informan menjelaskan bahwa pelatihan yang ada tersebut sangat membantu yakni dalam artian sangat membantu dalam meningkatkan ketrampilan masingmasing individu sesuai dengan bidang dari individu tersebut. Sedangkan tanggapan para pegawai terhadap adanya pelatihan tersebut sangat senang, karena memberikan efek positif yakni untuk meningkatkan ketrampilan dari pegawai Puskesmas Jagir sendiri, dimana pelatihan yang diadakan tersebut berjalan secara berkesinambungan, pelatihan tersebut bersifat wajib serta merata kepada seluruh pegawai Puskesmas Jagir. Dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek ketrampilan individu sudah dapat dikatakan masih terdapat kendala, yakni masih belum adanya wadah yang mampu menampung seluruh ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas Jagir, serta dalam persoalan penguasaan di bidang IT masih terkendala pada pegawai senior yang ada pada Puskesmas Jagir. Sedangkan upaya nyata yang dilakukan oleh Puskesmas Jagir dalam pengembangan kapasitas
125
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 pada tingkat ketrampilan individu dilakukan adanya pelatihan yang bersifat wajib dan menyeluruh terhadap pegawai Puskesmas Jagir. c. Tingkah Laku Pada aspek tingkah laku yang dimiliki oleh pegawai puskesmas dalam penerapan program JKN pun dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pada data yang diperoleh dilapangan yakni tingkah laku pegawai Puskesmas Jagir ditetapkan berdasarkan pada komitmen yang dimiliki oleh individu terhadap tugas kerja masing-masing serta berpedoman pada prinsip pengendalian internal, dimana ketentuanketentuan yang ada tersebut disepakati bersama oleh seluruh elemen Puskesmas Jagir. Keseriusan dalam penerapan pengembangan kapasitas melalui tingkah laku pada pegawai Puskesmas Jagir yakni apabila terdapat keluhan dari pasien melalui call center Puskesmas Jagir akan dilakukan cross check terhadap permasalahan tersebut. Dimana terdapat sanksi bagi pegawai yang tidak menerapkan tingkah laku sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sebelumnya. Melihat fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan tingkah laku yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir yang terkait dengan kepatuhan individu terhadap penerapan tingkah laku yang yang telah disepakati tersebut dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek tingkah laku individu sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. d. Pengelompokan Kerja Pada aspek pengelompokan kerja sesuai dengan kualitas dari pegawai Puskesmas Jagir dalam penerapan program JKN pun dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan yakni para pegawai Puskesmas Jagir memiliki standart yang ketat dalam pengelompokan kerja terhadap pegawai yang dimiliki maupun calon pegawai yang akan masuk sebagai pegawai kontrak di Puskesmas Jagir, dengan status ISO yang dimiliki oleh Puskesmas Jagir hal tersebut menjadikan segala yang ada pada Puskesmas Jagir memiliki standart yang telah diatur dengan jelas berdasarkan ISO tersebut. Dengan standart yang ketat tersebut menjadikan Puskesmas Jagir memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dalam pengelompokan kerja dapat diisi oleh individu dengan kemampuan yang baik. Begitu pula untuk menduduki jabatan struktural yang yang ada pada Puskesmas Jagir, kompetensi yang harus dimiliki pun sangat ketat standart nya, dengan mempunyai gelar sarjana, sertifikat-sertifikat, pelatihan, serta kemampuan dalam menduduki jabatan tersebut juga menjadi bahan pertimbangan,
serta mampu menguasai berbagai macam urusan administratif. Melihat fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan pengelompokan kerja yang ada pada Puskesmas Jagir yang terkait dengan standart kompetensi yang sangat ketat tersebut dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek pengelompokan kerja sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dimana hal tersebut didorong dengan adanya ISO sebagai pedoman dalam menentukan standart yang mana ISO tersebut juga merupakan upaya nyata dalam pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Puskesmas Jagir. e. Motivasi Penerapan capacity building pada Puskesmas Jagir pada aspek motivasi dapat memperlancar penerapan dari program JKN tersebut. Berkenaan dengan pembahasan mengenai motivasi yang diterapkan oleh Puskesmas Jagir yakni dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari lapangan yakni dibenarkan adanya motivasi yang diberikan kepada pegawai Puskesmas Jagir tersebut, dimana motivasi tersebut diberikan sebagai upaya untuk memaksimalkan pemberian pelayanan yang diberikan kepada pasien Puskesmas Jagir tersebut. Dimana motivasi tersebut diterapkan dalam melaksanakan aktivitas pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Jagir. Pelayanan yang diberikan yakni harus dilakukan dengan sepenuh hati, dimana professionalitas sangat dijunjung tinggi. Efek yang diberikan dari adanya motivasi tersebut dapat dilihat melalui kepatuhan pegawai Puskesmas Jagir dalam menerapkan motivasi yang tersebut kedalam aktivitasnya selama memberikan pelayanan kepada para pengunjung yang datang untuk berobat. Dimana kepatuhan para pegawai Puskesmas Jagir dalam menerapkan motivasi yang telah diberikan tersebut dinilai sudah baik, dimana hampir mayoritas seluruh pegawai patuh dalam menerapkan motivasi yang telah diberikan tersebut. Sebagai upaya nyata dari penerapan motivasi tersebut yakni akan diberikan sanksi berupa teguran apabila terdapat pegawai yang tidak menerapkan motivasi tersebut apabila tindakan yang dilakukan oleh pegawai tersbut hingga merubah sistem yang ada hanya karena perbuatan dari pegawai tersebut. Upaya yang dilakukan dalam penerapan tersebut yakni selalu dan selalu mengingatkan para pegawai untuk tetap bekerja sesuai dengan harapan yang telah disepakati bersama. Efek dari penerapan motivasi kepada para pegawai pada Puskesmas Jagir itu sendiri yakni salah satunya dapat membantu memperlancar pemberian pelayanan yang ada, dimana hal tersebut akan menimbulkan rasa nyaman yang dirasakan oleh pengunjung Puskesmas Jagir. Dengan rasa nyaman tersebut maka akan mendorong
126
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 untuk peningkatan jumlah pengunjung yang ada pada Puskesmas Jagir. Dengan kejelasan tersebut mengenai bagaimana penerapan motivasi yang ada pada Puskesmas Jagir, bagaimana kepatuhan pegawai terhadap penerapan motivasi yang diberikan, serta efek apa yang timbul dari penerapan motivasi yang didapat oleh pegawai Puskesmas Jagir tersebut dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek motivasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkatan Organisasi a. Struktur Organisasi Penjelasan mengenai struktur organiasasi yang ada pada Puskesmas Jagir berdasarkan data yang diperoleh yakni mengenai kejelasan struktur organisasi Puskesmas Jagir Kota Surabaya tersebut yakni dapat diketahui melalui susunan dari struktur organisasi tersebut yakni tergambar jelas garis komando yang ada pada Puskesmas Jagir, dimana garis tersebut juga menunjukkan adanya pemberian mandat dari Kepala Puskesmas kepada koordinatorkoordinator yang ada, serta garis tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas pada setiap program maupun kegiatan yang ada oleh masing-masing koordinator unit. Untuk frekuensi perubahan hanya terjadi pada orang yang berada pada jabatan tersebut, untuk strukturnya sendiri bersifat baku yang mana pembuatannya acuannya yakni pada buku pedoman Puskesmas. Dengan kejelasan tersebut mengenai bagaimana struktur yang ada, bagaimana garis komando yang ada tersebut, serta kejelasan mengenai berdasarkan apa struktur tersebut dibuat serta bagaimana pembaharuan yang ada pada struktur Puskesmas Jagir tersebut, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek struktur dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. b. Proses Pengambilan Keputusan Penerapan capacity building yang baik pada Puskesmas Jagir pada aspek pembuatan keputusan yang tepat maka akan memperlancar penerapan dari program JKN tersebut. Untuk memperoleh suatu keputusan yang tepat dalam upaya pemecahan seuatu permasalahan yakni perlu diperhatikan pada tahap proses pembuatan keputusan tersebut. Dimana dalam prosesnya melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam bidang tersebut serta dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Berkenaan dengan pembahasan diatas dapat dikorelasikan dengan data yang diperoleh dari lapangan mengenai persoalan bagaimana proses pembuatan keputusan tersebut yakni dilakukannya pemberian mandat kepada masing-masing koordinator yang membidangi persoalan-persoalan yang ada, apabila diperlukan tindak lanjut dalam pemecahan masalah yang ada yakni tugas Kepala Tata Usaha maupun kepala Puskesmas untuk menyeleseikannya.
Sedangkan untuk siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut yakni koordiantor masing-masing unit, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, jika diperlukan maka melibatkan staf-staf masing-masing unit yang sedang terdapat permasalahan. Dengan kejelasan dalam proses maupun siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek proses pembuatan keputusan sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan dari penjelasan panjang diatas yakni secara keseluruhan bahwa pembuatan keputusan yang dibuat di dalam Puskesmas Jagir sudah baik. Dari penjelasan tersebut juga dapat dilihat pentingnya proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, karena pembuatan keputusan yang ada mampu mempengaruhi kinerja dan stabilitas dari aktivitas operasional dari organisasi tersebut. c. Prosedur dan Mekanisme Pekerjaan Penerapan capacity building yang baik pada Puskesmas Jagir pada aspek prosedur dan mekanisme kerja yang baik maka akan memperlancar penerapan dari program JKN tersebut. Berkenaan dengan pembahasan mengenai prosedur dan mekanisme kerja pada Puskesmas Jagir yakni dapat dilihat melalui penjelasan berikut melalui data yang diperoleh dari lapangan yakni prosedur pelayanan yang ada pada Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal terhadap para pengunjung Puskesmas pagi pasien peserta JKN juga dinilai sudah baik, hal tersebut dikarenakan oleh pihak Puskesmas Jagir yang selalu berusaha dalam memberikan pelayanan kesehatan yang ada. Dimana prosedur tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Dimana pasien memiliki kewajiban untuk memenuhi urusan administratif, setelah itu pasien berhak mendapatkan hak mereka berupa pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dimana prosedur pelayanan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Jagir sendiri dinilai sudah baik. Dengan kejelasan tersebut mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme kerja serta hal-hal yang terkait yang ada pada Puskesmas Jagir, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek prosedur dan mekanisme kerja dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal tersebut terindikasi dengan tidak adanya permasalahan mengenai persoalan prosedur yang ada pada Puskesmas Jagir tersebut. d. Pengaturan Sarana dan Prasarana Penerapan capacity building yang baik pada Puskesmas Jagir pada aspek ketersediaan sarana dan praasrana yang dibutuhkan maka akan memperlancar penerapan dari program JKN tersebut. Berkenaan dengan pembahasan mengenai sarana dan prasarana
127
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 yang dimiliki oleh Puskesmas Jagir yakni dapat dilihat melalui penjelasan berikut melalui data yang diperoleh dari lapangan yakni sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak Puskesmas Jagir dalam memenuhi segala kebutuhan operasional sudah cukup memenuhi, namun masih terdapat kendala yakni masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung keahlian yang dimiliki oleh dokter-dokter spesialisyang ada pada Puskesmas Jagir. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat kekurangan pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Jagir. Sarana dan prasrana yang telah ada tentu diperlukan perawatan agar sarana dan prasrana yang ada tersebut dapat terawat dan memiliki usia fungsional yang lama. Berdasarkan apa yang ada dilapangan pengeolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dinilai sudah baik, hal tersebut tidak terlepas dari cover dari Dinas terhadap sarana dan prasarana yang memiliki nilai perawatan yang mahal, Dinas memliiki tanggung jawab pula terhadap penyediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas selaku pengadaan barang-barang kesehatan tersebut, yang mana sumber dana tersebut berasal dari APBD. Untuk pengelolaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas yakni akan diterapkan terobosan yakni aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan invrntaris barang yang ada pada Puskesmas Jagir. Dengan kejelasan tersebut mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang ada, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang ada tersebut, serta kendala apayang dialami oleh Puskesmas Jagir perihal sarana dan prasarana tersebut dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek pengelolaan sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dalam aspek pengelolaannya, namun masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan prasrana yang ada, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas pada aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Jagir. hal tersebut tidak terlepas dari bagian untuk mensukseskan implementasi program JKN di Puskesmas Jagir. 3. Tingkatan Sistem a. Kerangka Kerja yang Berhubungan Dengan Aturan dan Kebijakan Dari data yang didapat dilapangan mengenai kebijakan maupun program yang ada pada Puskesmas Jagir yakni program yang ada saat ini pada Puskesmas Jagir sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri, dimana dari data yang didapat yakni program ataupun kebijakan yang ada pada Puskesmas Jagir saat ini dinilai sudah sesuai dengan tujuan dari Puskesmas Jagir tersebut. Hal tersebut dapat dipahami karena tujuan yang ada tersebut merupakan bagian dari kebijakan itu sendiri, dimana kebijakan yang dibuat tersebut dibuat dalam
rangka upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetepkan. Upaya nyata juga dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan target yang ditentukan dalam setiap program yang mana target tersebut harus dapat tercapai oleh Pusksmas Jagir. Sedangkan untuk program maupun kebijakan yang ada pada Puskesmas Jagir tersebut ditentukan melalui dasar yang jelas, dimana untuk kebijakan dibuat berdasarkan peraturan yang ada, sedangkan program dibuat berdasarkan pada kebutuhan yang ada pada masyarakat yang ada yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan untuk kebijakan yang dinilai kurang efektif yakni kebijkan dari Dinas yang sifatnya penyerahan laporan data-data, hal tersebut dikarenakan Puskesmas Jagir tidak memiliki tenaga khusus pada bidang tersebut yakni administratif. Dimana kebijkan tersebut merupakan kebijakan yang tergolong dalam kebijakan eksternal. Untuk kebijakan pada Puskesmas Jagir terdapat kebijakan dengan 2 kriteria, yakni internal dan eksternal, dimana kebijakan internal dinilai sudah bagus dan tidak ada kendala. Sedangkan untuk urusan pembuatan kebijakan baik atau buruknya kebijakan tersebut dipengaruhi oleh siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, dalam Puskesmas Jagir yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut yakni Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, serta koordiator-koordinator yang ada pada masing-masing unit yang ada pada Puskesmas Jagir Upaya nyata juga dilakukan untuk mendukung implementasi program JKN yakni terus dilakukannya terobosan untuk mengurangi waktu antrian pengunjung sehingga pasien tidak lama-lama dalam mengantri untuk urusan administrasi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan melalui berkali-kali hingga menemukan terobosan yang dianggap sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kejelasan mengenai kebijakan atau program yang ada pada Puskesmas Jagir, bagaimana pembuatannya serta siapa-siapa saja yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun program tersebut, serta adakah kebijakan yang dinilai kurang produktif pada Puskesmas Jagir menunjukkan bahwa dalam aspek kerangka kerja yang berkaitan dengan aturan dan sistem masih terdapat kendala, sehingga masih diperlukan pengembangan kapasitas pada aspek sistem untuk mengatasi permasalahan yang ada, yakni dalam menghadapi kebijakan eksternal yang ada, sehingga diperlukan kebijakan internal yang berfungsi dalam mengatasi permasalahan pada kebijakan eksternal tersebut.
128
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian tentang capacity building pada Puskesmas Jagir Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kendala yang dihadapi oleh Puskesmas Jagir adalah sebagai berikut : a. Tingkatan Individu pada Aspek Keterampilan Kertampilan pegawai Puskesmas Jagir khususnya pada pegawai senior terhadap bidang IT dapat dikatakan terdapat kendala karena tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran pada pegawai senior tersebut. b. Tingkatan Organisasi Pada Aspek Prosedur dan Mekanisme Pekerjaan : Banyaknya jumlah pengunjung pada Puskesmas Jagir terutama dengan adanya implementasi program JKN tersebut sehingga diperlukan tenaga yang ekstra untuk mampu memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tersebut. Kendala yang ditemukan akibat banyaknya pengunjung tersebut yakni dengan dituntut secara optimal dalam pemberian pelayanan, dengan jumlah pasien yang banyak namun kendala pada server dalam mengakses software dari program JKN tersebut masih sering mengalami kendala, sehingga banyak memakan waktu dan menimbulkan penumpukan pada jumlah antrian. Masih banyaknya pasien yang belum paham dengan penggunaan kartu BPJS. Hal tersebut dapat menyebabkan penghambatan pada pemberian pelayanan secara optimal. Kesulitan koordinasi dengan pihak BPJS mengenai permsalahan klaim, dimana perbedaan pendapat antara pihak Puskesmas Jagir dengan pihak BPJS tersebut dapat mengakibatkan tidak bisa di klaimnya permasalahan yang sedang dialami oleh pasien tersebut, sehingga pasien dapat terancam untuk tidak bisa mendapatkan haknya tersebut. Perbedaan pemahaman dalam tindakan medis tersebut diakibatkan oleh pihak yang berada di pihak BPJS bukanlah orang medis, sehingga tidak mengerti kondisi tertentu yang terjadi dalam prosesn pemberian tindakan kepada pasien. c. Tingkatan Organisasi Pada Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana : Keterbatasan persoalan dana dalam penyediaan sarana kesehatan yang dibutuhkan terutama pada alat yang harganya mahal, sehingga harus menunggu barang tersebut didatangkan dari dinas, sehingga dokter-dokter spesialis yang memiliki kapasitas lebih, kurang mendapatkan wadah untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki.
d.
Tingkatan Sistem Pada Aspek Kerangka Kerja yang Berhubungan Dengan Aturan dan Kebijakan Puskesmas Jagir tidak memiliki tenaga khusus yang membidangi tentang persolan administratif, akuntansi, dll sehingga terdapat kekosongan pada bagian-bagian tersebut. Dalam upaya menutupi kekurangan yang ada pihak Puskesmas Jagir menaruh orang-orang pada posisi yang kosong tersebut dengan merangkap, dimana orangorang tersebut sudah memiliki posisi-posisi fungsionalnya masing-masing. Ketika terdapat deadline pengumpulan berkas sering terjadi kendala disana karena pegawai tersebut juga memiliki tugas fungsionalnya sendiri yang lebih prioritas. 2. Aspek-aspek Pengembangan Kapasitas pada Puskesmas Jagir Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 1. Tingkatan Individu Pada tingkatan individu terdapat beberapa aspek didalamnya yakni : Pengetahuan Pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir yang terkait dengan program JKN serta pengetahuan terhadap tupoksi masing-masing individu dapat dikatakan sudah baik, hal tersebut ditandai dengan tidak ditemukannya permasalahan didalamnya. Hal tersebut tentu dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Ketrampilan Ketrampilan yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir diukur dengan melihat bagaimana pegawai tersebut mampu memecahkan persolan yang dihadapi serta kemampuan dalam bidang teknologi, dimana aspek tersebut dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek ketrampilan individu dapat dikatakan masih terdapat kendala, yakni masih belum adanya wadah yang mampu menampung seluruh ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai Puskesmas Jagir, serta dalam persoalan penguasaan di bidang IT masih terkendala pada pegawai senior yang ada pada Puskesmas Jagir, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas pada tingkatan ketrampilan tersebut. Tingkah Laku
129
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
2.
Tingkah laku yang dimiliki oleh para pegawai Puskesmas Jagir yang terkait dengan kepatuhan individu terhadap penerapan tingkah laku yang yang telah disepakati tersebut dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek tingkah laku individu sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pengelompokan Kerja Pengelompokan kerja yang ada pada Puskesmas Jagir yang terkait dengan standart kompetensi yang sangat ketat tersebut dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong untuk mensukseskan implementasi dari program JKN itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek pengelompokan kerja sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dimana hal tersebut didorong dengan adanya ISO sebagai pedoman dalam menentukan standart, yang mana ISO tersebut juga merupakan upaya nyata dalam pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Puskesmas Jagir. Motivasi Penerapan motivasi yang ada pada Puskesmas Jagir dapat dilihat dari bagaimana kepatuhan pegawai terhadap penerapan motivasi dalam menjalankan aktivitas, serta efek apa yang timbul dari penerapan motivasi yang didapat oleh pegawai Puskesmas Jagir tersebut, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat individu pada aspek motivasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena tidak terdapat kendala didalamnya. Hal tersebut tentunya membantu dalam upaya implementasi dari program JKN.
Tingkatan Organisasi Pada tingkatan organisasi terdapat beberapa aspek sebagai berikut : Struktur Organisasi Struktur yang ada memaparkan bagaimana garis komando yang ada, serta kejelasan mengenai berdasarkan pada apa struktur tersebut dibuat serta bagaimana pembaharuan yang ada pada struktur Puskesmas Jagir tersebut, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek struktur dapat dikatakan sudah berjalan
dengan baik. Hal tersebut tentunya membantu dalam upaya implementasi dari program JKN. Proses Pengambilan Keputusan Kejelasan dalam proses maupun siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek proses pembuatan keputusan sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya membantu dalam upaya implementasi dari program JKN. Prosedur dan Mekanisme Pekerjaan Berdasarkan kejelasan mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme kerja serta hal-hal yang terkait yang ada pada Puskesmas Jagir, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek prosedur dan mekanisme kerja dapat dikatakan masih terdapat kendala, sehingga diperlukan pengembangan kapasitas dalam aspek prosedur dan mekanisme pekerjaan pada Puskesmas Jagir, hal tersebut terindikasi dengan masih adanya permasalahan mengenai persoalan prosedur yang ada pada Puskesmas Jagir tersebut. Pengembangan kapasitas dalam aspek prosedur dan mekanisme pekerjaan tersebut tentunya membantu dalam upaya implementasi dari program JKN. Pengaturan Sarana dan prasarana Pada aspek sarana dan prasarana memaparkan bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang ada, serta kendala apayang dialami oleh Puskesmas Jagir perihal sarana dan prasarana tersebut, dapat diketahui bahwa capacity building yang ada pada tingkat organisasi pada aspek pengelolaan sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dalam aspek pengelolaannya, namun masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan prasrana yang ada, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas pada aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Jagir. hal tersebut tidak terlepas dari bagian untuk mensukseskan implementasi program JKN di Puskesmas Jagir. 3. Tingkatan Sistem Pada tingkatan sistem terdapat aspek didalamnya yakni : Kerangka Kerja yang Berhubungan Dengan Aturan dan Kebijakan Berdasarkan fenomena mengenai kebijakan atau program yang ada pada
130
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 Puskesmas Jagir, bagaimana pembuatannya serta siapa-siapa saja yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun program tersebut, serta adakah kebijakan yang dinilai kurang produktif pada Puskesmas Jagir menunjukkan bahwa dalam aspek kerangka kerja yang berkaitan dengan aturan dan sistem masih terdapat kendala, sehingga masih diperlukan pengembangan kapasitas pada aspek sistem untuk mengatasi permasalahan yang ada, yakni dalam menghadapi kebijakan eksternal, sehingga diperlukan kebijakan internal yang berfungsi dalam mengatasi permasalahan pada kebijakan eksternal tersebut.
3.
kendala-kendala yang dialami oleh pihak Puskesmas Jagir terhadap seringnya terdapat gangguan pada software dari program JKN tersebut, serta membuat form mengenai kebutuhan akan sarana prasana yang diperlukan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai wadah bagi pegawai yang memiliki keahliankeahlian khusus tersebut sesuai dengan bidangnya. Melakukan koordinasi langsung secara intensif terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan terhadap pasien peserta JKN, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai proses tindak lanjut dari pasien tersebut, sehingga persoalan klaim dapat teratasi
Saran Daftar Pustaka Berdasarkan penelitian tentang capacity building pada Puskesmas Jagir Kota Surabaya dalam implementasi program JKN, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu : 1. Penambahan jumlah petugas khusus pada unit yang membidangi administratif, akuntansi, serta bagian admnistrasi khusus untuk pengelolaan keluar masuk barang. Berdasarkan temuan lapangan, saat ini petugas yang mengisi posisi tersebut secara khusus belum ada, sehingga menjadikan tumpang tindih pada tupoksi individu yang seharusnya bukan bidang pegawai tersebut. 2. Membuat form laporan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya terhadap
Brown, lisanne et. al. 2001. Measuring Capacity Building. Carolina Population Center. University of North Carolina, Chapel Hill Tenence, Morrison. 2001. “Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning”, ADB Institute Soeprapto, Riyadi. 2006. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance. Tersedia pada : http://www.docstoc.com/docs/5936090/Riyadicapacity-building. Hal. 15. [Online] Diakses Pada 27 Juli 2015
131
