RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA KE JKN-BPJS KESEHATAN Walikota Bogor Bima Arya
• • • • • • • • • • • • • • •
www.apeksi.or.id
SISTIMATIKA Latar Belakang Regulasi Profil sarana kesehatan di Kota Bogor Gambaran cakupan jaminan kesehatan di Kota Bogor Tahun 2015 Gambaran pembiayaan program Jamkesda Tahun 2014 – 2015 Gambaran kasus Jamkesda di Rumah Sakit tahun 2014 Gambaran 10 besar penyakit Jamkesda Tahun 2014 Gambaran kepesertaan Jamkesda Kota Bogor Kebijakan Jamkesda Kota Bogor di era JKN Integrasi Jamkesda Kota Bogor : tahapan dan realisasi Manfaat integrasi Jamkesda ke JKN –BPJS Kesehatan Permasalahan Upaya pemecahan masalah Prosedur Pelayanan Berjenjang Peserta JKNBPJS Kesehatann Prosedur pelayanan bagi peserta SKTM/PBI APBD di era JKN sesuai PP 101/2012
MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA DI ERA JKN
Menuju Kota Bogor Sehat, Nyaman, Mandiri dan Berkeadilan
2
1
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
•
LATAR BELAKANG
MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA DI ERA JKN Menuju Kota Bogor Sehat, Nyaman, Mandiri dan Berkeadilan
3
LATAR BELAKANG • Negara mengakui hak azasi warga atas kesehatan • Bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”. • Negara perlu mengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan (WHA) • Sejak tahun 2005 pemerintah mengadakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas). • Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai komplemen program Jamkesmas, untuk memperluas cakupan kepesertaan. • Masyarakat miskin dan atau tidak mampu diluar kuota Jamkesmas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui program Jamkesda
www.apeksi.or.id
2
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
REGULASI INTEGRASI JAMKESDA
1. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 A bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah 2. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 bahwa Pemberian pelayanan kesehatn kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dar APBN, dapat dianggarkan oleh Pemerintah Daerah 3. Surat Mendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia No 440/8130/SJ 13 November 2013 tentang Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan JKN
MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA DI ERA JKN Menuju Kota Bogor Sehat,Nyaman, Mandiri dan Berkeadilan
5
Kota Bogor
• • • • •
•
www.apeksi.or.id
Luas: 11.850 Ha 6 Kecamatan, 68 Kel Penduduk – 1.013.019 jiwa ( BPS 2013) Jamkesmas – Kuota 248.265 jiwa (2013) Jamkesda – Terdaftar 221.072 jiwa (2013) – Diberi kartu 166.454 jiwa (2013) – Divalidasi 94.368 jiwa (2014) – Didaftarkan ke BPJS Kesehatan: 63.768 jiwa (Sept 2015) Pemberi Pelayanan Jamkesda – 1 6 RS dari 18 RS di wilayah Kota Bogor – 24 Puskesmas • Pemberi pelayanan JKN _ 15 RS dari 18 RS di wilayah Kota Bogor
3
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
KEPESERTAAN JKN-BPJS KESEHATAN KOTA BOGOR SD SEPTEMBER 2015
1. PBI APBN ex Jamkesmas: 248.265 2. PNS : 54.189 3. TNI POLRI : 20.223 4. Pejabat Negara : 88 5. Pegawai Pemerintah non PNS:1575 6. Pegawai BUMD : 1251 7. Ex Jamsostek : 25.909 8. Pegawai swasta lainnya: 45.762 9. Pekerja Bukan Penerima Upah/Pekerja Mandiri: 124.375 10. Bukan Pekerja (Penerima Pensiun,Veteran, Perintis Kemerdekaan) : 30.251 11. Jamkesda Integrasi (PBI APBD):63.768 Total : 615.656
22-Oct-15
CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN
BELUM MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 38%
PBI APBN (JAMKESMAS) 24%
NON PBI 29%
PBI APBD (JAMKESD A SUDAH INTEGRASI JKN) 6%
JAMKESDA BELUM INTEGRASI JKN 3%
PEMBIAYAAN JAMKESDA KOTA BOGOR TAHUN 2014-2015 5,000,000,000 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000
1,000,000,000 500,000,000 0
www.apeksi.or.id
Dinkes ( klaim Jamkesda belum integrasi) Premi PBI (Jamkesda sudah integrasi)
4
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
GAMBARAN JUMLAH KASUS JAMKESDA DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 RS.DUAFA
10
RB.PASUTRI
28
BMC
13
RS.FATMAWATI
71
RS.ISLAM
72
RS.MEDIKA DRAMAGA
116
BKC
150
RSUD.CIBINONG
190
RS.SALAK
245
RSPG.CISARUA
306
RSUD.KOTA BOGOR
314
RS.KARYA BAKTI
RSCM
648
930
RSUD.CIAWI RS.PMI
RSJ.MARZOEKI MAHDI
1,418
1,559
-
500
1,000
1,500
2,000
2,393
2,500
3,000
BIAYA KLAIM PADA 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP JAMKESDA TAHUN 2014 ICD X A09
Diarrhoea and gastroenteritis
A01.0
Typhoid and paratyphoid fevers
A91
J18.0
O82.1 O82.9 A16.2 K40.9 K30 I10
www.apeksi.or.id
Dengue haemorrhagic fever Bronchopneumonia
Delivery by emergency caesarean Delivery by caesarean Tuberculosis of lung inguinal hernia Dyspepsia
Essential hypertension
KASUS
KLAIM
RATA-RATA
94 324,713,059
3,454,394
60 210,553,044
3,509,217
78 293,647,253 36 201,967,654 34 197,590,460 25 155,400,379 24 154,123,074 22 195,803,858 22
88,947,465
21 108,933,540
3,764,708 5,610,213 5,811,484 6,216,015 6,421,795 8,900,175
4,043,067
5,187,311
5
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
BIAYA KLAIM PADA 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN JAMKESDA TAHUN 2014 ICD X Z09.8 Z49.0 Z86.5 Z51.0 Z08.9 Z50.1 Z86.1 A16.2 Z48.0 Z49.1
Follow-up examination Preparatory care for dialysis mental and behavioural disorders Radiotherapy session treatment for malignant neoplasm Other physical therapy infectious and parasitic diseases Tuberculosis of lung Attention to surgical Extracorporeal dialysis
KASUS 1,069 391 281 179
KLAIM 441,759,828 370,816,109 106,651,296 311,839,005
RATA-RATA 413,246 948,379 379,542 1,742,117
149 132 122 118 108 106
104,244,373 26,658,813 42,478,239 30,368,100 18,470,242 133,406,428
699,627 201,961 348,182 257,357 171,021 1,258,551
PROSES VALIDASI DATA PESERTA JAMKESDA KOTA BOGOR TAHUN 2014
Peserta Jamkesda berdasarkan SK. Walikota Bogor Nomor 440.45-179 Tahun 2012 221.072 jiwa
www.apeksi.or.id
Validasi Data Tahun 2012 166.454 jiwa
Validasi Data Tahun 2013 144.107 jiwa
Hasil Akhir Tahun 2014 Peserta Jamkesda Berbasis NIK berdasarkan SK Walikota Nomor 440.45-229 Tahun 2015 94.368jiwa
6
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
ROADMAP KEPESERTAAN JKN DI KOTA BOGOR
1 Jan 2014 peserta Jamkes mas menjadi JKN (248.265 jiwa)
Masyarakat miskin & tidak mampu menjadi PBI (bertahap)
1 November 2014 peserta Jamkesda berintegrasi menjadi JKN (32.431 jiwa)
1 September 2015 :63.768 peserta Jamkesda berintegrasi menjadi peserta JKN
Akhir tahun 2016 seluruh peserta Jamkesda berintegrasi menjadi peserta JKN
2019 seluruh penduduk menjadi peserta JKN
JAMKESDA KOTA BOGOR SETELAH JKN?
www.apeksi.or.id
•
Sesuai peta jalan JKN 2012-2019, Program Jamkesda wajib terintegrasi kedalam program JKN selambatnya akhir tahun 2016.
•
Jamkesda Kota Bogor secara bertahap akan diiintegrasikan ke dalam JKN/BPJS Kesehatan (Pemerintah Kota Bogor membayarkan iuran peserta Jamkesda menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dengan iuran sebesar Rp.19.225/jiwa/bulan
•
Tahap I Tahun 2014 untuk 32.431 peserta Jamkesda didaftarkan sbg PBI Pemerintah Kota Bogor (per 1 November 2014)
•
Tahap II Tahun 2015 : 47.275 peserta Jamkesda didaftarkan sebagai peserta PBI APBD Kota Bogor (per 1 Mei 2015)
•
Tahap III tahun 2015: 63.768 peserta Jamkesda didaftarkan sebagai peserta PBI APBD Kota Bogor (1 September 2015)
•
Sampai dengan akhir tahun 2016 (sampai seluruh peserta Jamkesda dintegrasikan ke JKN), maka peserta Jamkesda/SKTM Kota Bogor mendapat perlindungan/jaminan kesehatan melalui 2 skema (Premi PBI APBD dan Dinkes Kota Bogor)
7
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
• •
• •
22-Oct-15
MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA KE DALAM JKN-BPJS KESEHATAN
Transfer risiko dalam penyelenggaraan Jamkesda ke JKN_BPJSKesehatan dengan membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI);
Penduduk yang didaftarkan sebagai peserta JKN ke BPJS Kesehatan akan mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, yang berarti pula sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS; Penduduk yang menjadi peserta JKN akan memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan medis dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas di daerahnya (PORTABEL);
Pemerintah Daerah tidak perlu lagi menghadapi berbagai urusan teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan, karena teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
KEUNTUNGAN BAGI PESERTA JAMKESDA
•
Portabilitas dan ekuitas jaminan kesehatan sampai ke tingkat nasional, dan tidak terbatas di wilayah Kota Bogor;
•
Manfaat kesehatan lebih luas dan lebih baik dari manfaat yang dijamin oleh program Jamkesda karena dalam program JKN pengobatan semua jenis penyakit dijamin tanpa ada batas waktu dan jumlah biaya yang dijamin. Yang menjadi batas adalah kelas perawatan yaitu kelas III untuk peserta PBI dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
•
Pemerintah Kota Bogor dapat mengalokasikan dana APBD yang sebelumnya digunakan program Jamkesda untuk memperkuat dan
.
melengkapi fasilitas kesehatan
www.apeksi.or.id
8
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
PERMASALAHAN
Validasi data sasaran penduduk miskin:
Belum semua penduduk miskin terdata sebaliknya banyak terjadi jaminan ganda (Jamkesmas dengan Jamkesda dan Jaminan JKN mandiri) Sosialisasi prosedur pelayanan bagi peserta JKN belum optimal
22-Oct-15
add footer here (go to view menu and choose header)
17
UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1. Untuk penduduk miskin belum terdata disusun SOP
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2012 tentang penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan) 2. Untuk penduduk miskin memiliki jaminan ganda Jamkesmas dan PBI eks Jamkesda, maka perlu dilaksanakan verifikasi oleh Kecamatan/Kelurahan pada saat penyerahan kartu BPJS: • Bila peserta memiliki kartu Jamkesmas maka kartu BPJS PBI (eks Jamkesda) tidak diserahkan dan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota. 3. Sosialisasi Prosedur Pelayanan Berjenjang bagi Peserta JKN-BPJS Kesehatan
www.apeksi.or.id
9
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
Alur Pelayanan Kesehatan Peserta
Rujuk / Rujuk Balik
Faskes Primer
Rumah Sakit
Emergency
Klaim BPJS Branch Office BPJS KESEHATAN
ALUR ALURPENDAFTARAN PENDAFTARANPESERTA PESERTAPBI PBIAPBD APBD
Keluarga/ peserta membawa : 1. Asli KTP &KK 2. Surat pengantar tdk mampu RT RW 3. SKTM dari Kepala Desa/ Kelurahan 4. Bukti bayar tagihan listrik max 900 w
Diverifikasi termasuk kategori maskin/ tidak. Bila ya penerbitan rekomendasi dari Dinsos sbg org tidak mampu Bila tidak tidak diterbitkan
MASKIN
EMERGENCY Syarat administrasi harus dilengkapi dlm waktu 3 x 24 jam hari kerja sejak dirawat/ sebelum pulang/ meninggal (bila < 3 hari) bila s.d waktu yg ditentukan tdk dapat menunjukkan identitas peserta JKN maka dinyatakan sbg pasien umum [Permenkes No. 28 Tahun 2014]
Rumah Sakit
www.apeksi.or.id
DINAS SOSIAL
Lapor kembali ke Dinsos untuk didaftarkan sbg pst PBI APBD bulan berikutnya, dgn membawa : 1. Kartu JKN/ e-id 2. Salinan Rekomendasi Dinsos sbg org tdk mampu yg telah diterbitkan 3. KTP, KK CAT: PESERTA &KELUARGANYA TETAP MEMBAYAR SBG PESERTA MANDIRI SAMPAI KARTU PBI APBD NYA DIBERIKAN OLEH DINSOS/ TKSK
Peserta membawa : 1. Kartu JKN/ e-id 2. Surat rujukan dari pkm/klinik
Dirujuk dokter (indikasi medis)
Alur PBI APBD Sehat
Peserta menunggu kartu PBI APBD dari Dinsos/ TKSK
Alur Mandiri Sakit
BPJS KESEHATAN
Untuk penangguhan masa berlaku 14 hari dgn syarat:
Peserta mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sbg peserta perorangan/ mandiri kelas 3 (1 KK di kelas 3) dan membawa kelengkapan sbb: 1. Formulir DIP yg diisi lengkap dan ditempel foto 2. Asli KK & KTP 3. SKTM dari Kelurahan/ Kepala Desa dan berdasarkan surat pengantar RT RW 4. Bukti bayar tagihan listrik max 900 w 5. Surat Rekomendasi Dinsos (dittd Kadis/Sekdis/Kabid) 6. Surat ket lahir + nama bayi (bayi baru lahir)
Kriteria penangguhan masa berlaku 14 hari : 1. Bayi baru lahir (anak PBI) yg menjadi peserta PBPU kelas III (1 KK kelas 3) 2. Peserta & bayi baru lahir dari PMKS (penetapan dari Kemensos) yg didaftarkan menjadi peserta BPJSK dengan hak kelas III 3. Peserta & bayi baru lahir dari peserta PBPU dan BP kelas III yg TIDAK MAMPU (1 KK kelas 3) dgn surat rekomendasi dinsos
PUSKESMAS/klinik terdaftar Pasien Dilayani
Peserta membawa Kartu JKN/ e-id
10
RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH
22-Oct-15
TERIMA KASIH
www.apeksi.or.id
11