ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGEANG SELATAN TAHUN 2014

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGEANG SELATAN TAHUN 2014 Fridamarva Yasmine, Purnawan Junadi Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper Kata Kunci: Analisis

pelaksanaan, Program JAMKESDA, JKN, Sistem

Analysis of Implemetation of Regional Health Insurance (JAMKESDA) in South Tangerang City Health Departemen 2014 Abstract The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper Key words: Analysis

of implementation, JAMKESDA, JKN, System

UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

1

Pendahuluan Kesehatan adalah suatu keadaan sempurna dari fisik, mental, spiritual dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan ‘Everyone has right to standart of living adequate for health and well being of him self an his family. Including food. Clothing, housing, and medical care.” Deklarasi PBB meneyebutkan bahwa setiap orang atau warga dari suatu bangsa mempunyai hak yang sama dalam memperoleh standar hidup yang layak untuk kesehatannya, sekurang-kurangnya makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan (Pusat Promosi Kesehatan, 2009). Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktivitas. Oleh karena itu, seluruh penduduk atau masyarakat mendambakan upaya selalu sehat. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Apapun peran yang dimainkan pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan (Depkes RI, 2003). Pembangunan kesehatan berperan penting demi tercapainya pembangunan nasional, hal ini tertuang dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 dan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata (Depkes RI, 1999). Pelayanan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992 harus memperhatikan hak yang sama bagi setiap penduduk dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Maka dari itu, dibutuhkan adanya peran dan tanggung jawab pemerintah, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi. Selain itu, menurut Yusmardiansyah (2002) menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

2

yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi. Menurut Azwar (1996) suatu perencanaan yang baik memiliki beberapa ciri antara lain bagian dari sistem administrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan, berorientasi masa depan, mampu menyelesaikan masalah, mempunyai tujuan, dan bersifat mampu kelola. Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui perencanaan yang telah dirumuskan telah mencapai tujuan, maka perlu dilakukan evaluasi yang bersifat periodik selama program dilaksanakan. Evaluasi dimulai pada taraf perencanaan yaitu dengan menilai berbagai alternatif tindakan yang kemudian meluas melalui proses penggerakanatau pelaksanaan. Selama proses pelaksanaan, kegiatan harus terus dimonitor melalui evaluasi formatif dan dilakukan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan tujuan yang telah direncanakan. Semenjak diberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) No.22 dan UU No.25/1999 dan disempurnakan oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentng Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa perubahan kepada semua bidang pembangunan tidak terkecuali kesehatan. Menurut Mardiasmo perubahan pada bidang kesehatan secara garis besar terdiri dari dua hal, yaitu : 1) perubahan dalam sistem dan proses organisasional yang terdiri dari pembangunan kebijakan kesehatan (health policy development). Kebutuhan penghitungan dan informasi (needs assesment and information), perencanaan dan alokasi sumber daya (planning and resource allocation), pembiayaan dan manajemen keuangan (financing and financial management), perencanaan dan manajemen sumber daya manusia (human resources planning and management), koordinasi antarsektoral (intersectoral coordination), dan partisipasi masyarakat (public participation), 2) keadilan, efisiensi, dan kualitas pelayanan (Mardasmo, 2006) Tercapainya otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil-hasilnya harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat di daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi merupakan mandat masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efesien dan efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

3

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini didukung dengan hasil amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. Indonesia berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mewujudkan jaminan kesehatan. Bahkan untuk pegawai negeri dan keluarganya. Indonesia telah memberikan jaminan kesehatan sejak tahun 1968, akan tetapi pegawai negeri masih tetap menanggung beban biaya riil yang masih besar Salah satu amanat Undang-Undang 1945 adalah adanya pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakytat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Amanat lain dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Amanah UUD 1945 telah di respon oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara resmi menetapkan UU.No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionl (SJSN) pada tanggal 19 Oktober 2004, yang didalmnya termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 22 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial yang didalamnya termaktub Sistem Jaminan Kesehatan. Peran Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial semakin kuat dengan dikabulkannya judicial review atas UU No.24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) olej Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem kesehatan negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendukung SJSN diperlukan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang diarahkan kepada 1) peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 2) pengendalian biaya, agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau oleh setiap orang, dan 3) pemertaan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat, agar setiap orang dapat menikmati hidup sehat. (http://astaqauliyah.com). Undang-Undang SJSN dibentuk untuk menyinkronisasikan penyelenggaraan programprogram jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara agar mampu memberikan manfaat yang lebih baik kepada seluruh peserta. Substansi UndangUNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

4

Undang

SJSN

mengatur

kepesertaan,

besaran

iuran,

dan

manfaat,

mekanisme

penyelenggaraan dan kelembagaan jaminan sosial yang berlaku sama diseluruh wilayah indonesia (www.jamsosindonesia.com, 2012) Penyelenggaraan jaminan sosial dapat dibedakan atas jaminan sosial bagi seluruh penduduk dan jaminan sosial tenaga kerja. Perbedaannya adalah bahwa jaminan sosial bagi seluruh warga negara termasuk warga negara termasuk warga negara asing yang tinggal disuatu negara kurang dari 3 bulan, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan yang lebih rinci kepada tenaga kerja sektor formal, pekerja mandiri dan tenaga kerja asing yang bekerja paling kurang 6 bulan. (Purwoko, 2011) Untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuk sebuah badan hukum yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai Undang-Undang tersebut pada pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakam seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (www.depdagri.co.id. 2013) BPJS merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dimana : 1. PT ASKES (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan sudah mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 01 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang BPJS 2. PT (Persero) JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang BPJS). BPJS Ketenagakerjaan paling lambat mulai beroperasi pada tanggal 1 juli 2015, termasuk menerima peserta baru (Pasal 62 ayat (2) huruf di Undang-Undang BPJS) 3. PT (Persero) ASABRI menyelesaikan pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dalam tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS) 4. PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS). (www.jamsosindonesia.com, 2013)


5

Berikutnya di pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terdapat penegasan dimana BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan ayat (2) BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. (www.jamsosindonesia.com, 2013) Sejak Diterapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin dan tidak mampu melalui program yang kini dikenal dengan Jamianan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Progaram Jamkesmas telah meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan secara signifikan. (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) Dengan adanya program Jamkesmas dan persepsi Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 007/PPU-III/2005, berbagai pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menyelenggarakan program serupa yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Pengelolaan program Jamkesda juga menggunakan skema bantuan sosial dimana dana penyelenggaraan Jamkesda sepenuhnya berasal dari APBD. Namun perlu dicatat bahwa ketetapan Mahkamah Konstitusi diatas mengatur BPJS daerah, bukan program Jamkesda, yang tidak selalu dikelola oleh BPJS di Daerah (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) Sebagian besar program Jamkesda menjamin penduduk tidak mampu yang tidak tercakup dalam kuota program Jamkesmas. Hanya beberapa daerah saja yang menjamin seluruh penduduk di daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tercakup dalam skema Jamkesda/PJKMU – digunakan oleh PT Askes yang dikontrak Pemda untuk menjalankan program Jamkesda) diperkirakan mencapai 31,6 juta jiwa. Saat ini diperkirakan setidaknya 350 Kabupaten/Kota menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (dengan berbagai variasi sama, layanan yang dijamin, besar dana APBD per kapita dan pada pengelolaannya) (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) Disamping penduduk miskin dan tidak mampu yang dijamin dalam program Jamkesmas dan Jamkesda, seluruh PNS, pensiunan PNS, dan pensiunan TNI/POLRI termasuk anggota keluarganya sudah dijamin dalam Program Asuransi Kesehatan Wajib/Sosial yang dikelola PT Askes (Persero). Jumlah tertanggung Askes Wajib sekitar 17,3 juta jiwa. Pegawai aktif TNI/POLRI dan anggota keluarganya mendapat jaminan kesehatan disemua fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI yang dikelola oleh dinas kesehatan TNI/POLRI. Jumlah total pegawai aktif TNI/POLRI dan anggota keluarganya yang dijamin diperkirakan 2,5 juta jiwa. Seperti halnya jaminan kesehatan bagi PNS dan pensiunan pegawai negeri, jaminan kesehatan bagi pegawai aktif TNI/POLRI dan anggota keluarganya UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

6

bersifat komprehensif tanpa pengecualian penyakit yang dijamin. Hanya pengobatan yang bersifat kosmetik yang tidak dijamin. (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) Sementara sejak tahun 1993, pegawai swasta dan anggota keluarganya dapat memperoleh jaminan kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dikelola PT Jamsostek (Persero). Sebagian pemberi kerja besar diperbolehkan untuk mendapat jaminan kesehatan melalui program asuransi kesehatan komersial. Namun program JPK Jamsostek dan asuransi kesehatan komersial tidak memiliki luas cakupan yang sama. Banyak layanan medis yang mahal tidak dijamin dalam program-program tersebut. (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) \Saat ini jumlah pekerja swasta yang tercakup dalam kepesertaan JPK Jamsostek hanya sekitar 2 juta pekerja dengan jumlah tertanggung sekitar4,9 juta jiwa. Padahal berdasarkan survei angkatan kerja Nasional (SUSKERNAS) februari 2010 menunjukkan jumlah pekerja di Indonesia mencapai 107,41 juta jiwa. Jumlah pekerja penerima upah diperkirakan sekitar 32 juta penduduk. Dengan demikian, cakupan JPK Jjamsostek sejak kewajiban diundangkan tahun 1992, belum mencapai 10 persen dari pekerja penerima upah. . (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu institusi yang mendukung upaya dalam pembangunan kesehatan. Didukung dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerinth pusat, pemerintah daeah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kota Tangerang Selatan semakin mantap untunk mendukung jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Program ini muncul sejak tahun 2011 dengan jumlah warga miskin di Kota Tngerang Selatan menurut dinas sosial sebanyak 1,4 juta jiwa penduduk. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengalokasiakn dana sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) untuk mendukung terlaksananya Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tangerang Selatan adalah program bantuan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat miskin yang belum memiliki asuransi kesehatan seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes dan Asuransi Kesehatan Lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam mengenai pelayanan kesehatan JAMKESDA di Tangerang Selatan yang UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

7

diterapkan oleh pemerintah daerah di era JKN, sebagai bahan evaluasi dan gambaran bagi pengelola program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan para pengambil kebijakan untuk menghadapi persiapan meleburnya JAMKESDA ke BPJS , sehingga tujuan akhir program JAMKESDA yang mencakup semua penduduk Kota Tangerang Selatan dapat tercapai dengan baik. Tinjauan Teoritis Penyelenggaraan Jamkesda di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Tangerang Selatan adalah program bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki asuransi kesehatan seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes dan Asuransi Kesehatan lainnya. Untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di daerah, agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi maka mekanisme penyelenggaraannya seyogyanya mengikuti pula prinsipprinsip asuransi sosial seperti: 1. Tidak bersifat komersial (nirlaba); 2. Pelayanan bersifat komprehensif; 3.

Portabilitas

4. Kendali mutu dan kendali biaya; dan 5. Efisien dan efektif, transparan, akuntabel. Selain memenuhi prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaanya di lapangan dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan (sustainable) serta tidak menimbulkan duplikasi (anggaran, sasaran dan benefit yang diterima) maka beberapa hal penting perlu diperhatikan sebelum menyelenggarakan Jamkesda, adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan sumber daya yang cukup dan berkualitas; 2. Keterjangkauan Sarana dan Prasarana Pelayanan (accessible); 3. Rujukan yang terstruktur dan berjenjang; 4. Sistim Pencatatan dan Pelaporan yang terintegrasi dengan Jamkesmas 5. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan program Jamkesmas


8

Pengertian Sistem Untuk mengupayakan sebuah pelayanan kesehatan, diperlukan sebuah sistem. Ini berarti pelayanan kesehatan tidak lagi dipandang sebagai suatu upaya yang tersendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang terpadu (Azwar, 1996) Definisi sistem yang dijumpai diberbagai buku rujukan cukup bervariasi, beberapa diantaranya adalah : •

Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi

•

Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan

•

Sistem ialah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerja sama secara bebas dan terkait dalam mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang majemuk pula

Sedangkan sistem kesehatan adalah gabungan dari suatu kumpulan dan atau suatu kesatuan dari berbagai elemen dan atau bagian yang ada hubungannya dengan kesehatan, yang secara keseluruhan berfungsi dan bergerak dalam satu derap yang sama dalam upaya mencapai suatu tujuan yang sama pula yakni terciptanya keadaan yang sehat bagi perorangan, kelompok, dan ataupun masyarakat. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi disini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual seperti, misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain-lainnya. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukkan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output). Disamping itu, suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik (feed back) dapat berasal dari lingkungan sistem yang dimaksud. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang tentunya akan memiliki semua unsur-unsur ini. Cara pandang sistem mensyaratkan satu pelaksanaan pekerjaan secara integratif, baik menyangkut manusia, sarana, metode, maupun sumber daya yang dimanfaatkan


9

Metode Penelitian Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif, dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2014. Sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen mengenai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada pejabat dan staff yang terkait dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selama 3 bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Mei 2014 di bidang Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK). Instrumen penelitian yang digunakan daam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam dan melakukan telaah dokumen, dalam upaya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat diperlukan alat perekam suara (tape recorder) yang berguan membangtu penulisan skripsi berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pencatatan hasil wawancara mendalam pada informan. Validasi data dilakukan dalam rangka mempertahankan kekuatan data. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu : 1. Triangulasi sumber •

Cross check data dengan fakta dari sumber lain. Sumber tersebut berupa sumber informan dalam hal ini kepala bidang Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK) dan tenaga pelaksana atau pemegang program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

•

Membandingkan dan melakukan kontras data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda, hal ini penting untuk melakukan konfirmasi hubungan antar variabel

2. Triangulasi data


10

Metode ini dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan yang berguna bukan saja untuk alasan etik atau memperbaiki hasil tetapi juga memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut 3. Triangulasi metode Metode ini dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi serta mentelaah data sekunder Hasil Penelitian Jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 4 (empat) orang. Informan yang di wawancarai adalah para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Jenis Kelamin Perempuan Perempuan Laki-laki

Tabel 6.1. Karakteristik Informan Usia Jabatan Pendidikan Terakhir 36 tahun Kepala Unit S1 Komputer Administrasi dan Keuangan 39 tahun Kasir S1 Teknologi Pertanian 24 tahun

Staff administrasi

S1 Ekonomi

Masa Kerja 4 tahun 3 tahun 1 tahun

Kebijakan yang diguanakan sebagai pedoaman dalam pelaksanaan program JAMKESDA dibuat oleh Walikota Tangerang Selatan. Kebijakan yang telah ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga penetapan kebijakan saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program JAMKESDA, yaitu Perwal No 14 Tahun 2012. Kebiajakan ini berisi tentang pendanaan, tujuan prinsip, dan penyelenggaraan. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Petugas Pelaksana di Seksi Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan

NO

KEPALA SEKSI

Nama 1 dr Toni

Pendidikan

S1 Kedokteran

STAFF SEKSI

S1

Kesehatan

2 HERI IRAWAN

Masyarakat

3 MELATI PUSPITA

Keperawatan


11

4 SANTI

Apoteker

6 ROHATIN

S1 Keperawatan

7 SONNY

D3 Keuangan

8 MUH. KIROMI

SMA

Sumber daya Manusia (SDM) yang berada di seksi Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK) berjumlah 6 (enam) orang, dan yang memegang program JAMKESDA terdapat 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang verifikator, 2 (dua) orang pengesahan, dan 1 (satu) orang dibagian kepesertaan Selain itu ada juga yang bertugas di RSUD bagian pelaporan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup sesuai tetapi masih kurang untuk bagian verifikator. Tetapi SDM sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai teknologi komputer karena itu merupakan hal yang sangat diperlukan. Kedepannya penggunaan sistem online sangat diperlukan agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan lebih baik. Sumber dana terbesar yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan JAMKESDA bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) karema program ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduknya, sehingga anggaran yang dibutuhkan disediakan oleh Pemkot Tangerang Selatan. Tabel Error! No text of specified style in document..2 Realisasi Penyerapan Dana Jamkesda tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan 2014 HASIL VERIFIKASI TAHUN

PAGU

KLAIM

2012

Rp25.285.800.000

2013 2014

PENYERAPAN

SILFA

Rp5.370.484.458

Rp25.278.750.907

Rp7.049.093

Rp19.565.363.043

Rp124.706.914

Rp19.565.363.045

Rp1.636.957

Rp7.632.057.986

Rp0

Rp6.561.226.636

Rp0

LAYAK BAYAR

TOLAK BAYAR

Rp30.649.235.365

Rp25.278.750.907

Rp19.567.000

Rp19.690.553.456

Rp25.065.358.000

Rp9.790.118.793

Keterangan : untuh rata-rata pertagihan tahun 2014 baru sampai April dan belum selesai di verifikasi Sumber: data rekapitulasi penyerapan Jamkesda T.A 2012-2014 dinas kesehatan kota Tangsel

Apabila dilihat dari hasil penelitian, maka sumber dana yang dikeluarkan Bapel JAMKESDA digunakan untuk biaya jasa pelayanan dan biaya umum. Biaya jasa pelayanan mendominasi pengeluaran anggaran Bapel JAMKESDA karena biaya jasa pelayanan terkait dengan pembiayaan klaim kepada rumah sakit - rumah sakit yang bekerjasama dengan JAMKESDA Kota Tangerang Selatan. Pembiayaan klaim merupakan salah satu program utama yang dilakukan Bapel JAMKESDA. Sedangkan biaya umum, seperti pemanfaatan dana


12

untuk kegiatan sosialisasi BPJS, pelatihan-pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta untuk kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit Kota Tangerang Selatan. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan software verifikasi untuk memeriksa hasil grouping. Hasil grouping ini merupakan hasil verifikasi by name by adress peserta JAMKESDA, jenis penyakit-penyakit, surat jaminan dari RSUD Kota Tangsel, dan masih banyak lagi. Selain itu fasilitas yang lain seperti peralatan kantor, komputer, internet, kendaraan untuk monitoring dan evaluasi sudah cukup baik. Hanya saja fasilitas ruangan yang sempit dan ruang arsip yang kurang memadai sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi kurang nyaman apabila sedang ada tamu dari puskesmas atau rumah sakit yang datang untuk mengajukan klaim atau membuat perizinan apotek. Peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Walikota Nomor 14 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Petunjuk teknis sangatlah dibutuhkna untuk dijadikan pedoman kerja dalam suatu kegiatan. Berdasarkan informan, dapat diketahui bahwa semua petugas sudah mengetahui pedoman pelaksanaan program JAMKESDA Pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) yang menjadi petunjuk teknis program. Perencanaan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berupa program upaya kesehatan masyarakat yang jenis kegiatannya memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat tidak mampu. Perencanaan yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) dari sana masuk ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setelah itu ada proses asistensi, apabila terjadi kesalahan langsung diperbaiki setelah itu baru masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Ini dilaksanakan satu tahun sekali. Bapel JAMKESDA berada di seksi Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK). Seksi Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan memnpunyai tugas melaksanakan pemberian perizinan, pengawasan, pembinaan, sarana pelayanan kesehatan swasta dan sarana kefarmasan swasta serta memfasilitasi persiapan akreditasi sarana pelayanan kesehatan swasta, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu dan miskin. Secara struktural, Seksi Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan berada dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan Para pegawai JAMKESDA sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai, pegawai sudah mengetahui dan terampil dalam rincian pekerjaan, mengikuti prosedur kerja, dan cukup aktif dalam melakukan pekerjaan. Selain itu pegawai Bapel JAMKESDA juga dipimpin dengan penuh tanggung jawab oleh kepala bidang Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK). Meningkatkan pemahaman pegawai dapat dilakukan dengan UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

13

berbagai cara, salah satu nya dengan melakukan pelatihan dan motivasi. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan JAMKESDA pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setelah itu hasil rekapitulasi laporan disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan selaku Tim Pengelola kepada Walikota Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Tim Pengelola terhadap semua kegiatan penyelenggaraan JAMKESDA pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektur dan/atau fungsional eksternal berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapel JAMKESDA jumlah peserta sampai tahun 2014 mencapai 89.551. Peserta JAMKESDA smerupakan warga Tangerang Selatan yang kurang mampu. Jumlah peserta JAMKESDA tidak mengalami kenaikan, mungkin nantinya akan terjadi penurunan ketika dilakukan verifikasi ulang karena peserta JAMKESDA ada yang meninggal, pindah alamat, atau bergabung dengan BPJS sebagai peserta mandiri. Hasil dari verifikasi, jumlah yang akan dibayar oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 7.632.057.986. Maka silpa untuk tahun 2014 belum ada karena verifikasi masih sampai 2014 bulan April, selanjutnya silpa akan disimpan di kas daerah. Dalam Pelaksanaan JKN-SJSN diperlukan kesiapan sistem yang mendukung pelaksanaannya. Harus ada kesepakatan dan koordinasi beberapa sector terkait termasuk pemerintah daerah yang juga berperan dalam regulator di era JKN. Beberapa komponen tersebut meliputi : 1) Kesiapan sistem data kepesertaan 2) Kesiapan anggaran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan Jamkesda 3) Kesiapan sistem rujukan yang berstruktur dan berjenjang 4) Kesiapan regulasi yang mengatur pembagian jasa medis bagi tenaga dokter dan perawat 5) Kesiapan regulasi yang mengatur Rumah Sakit dan klinik swasta sebagai PPK Kelima komponen pendulung ini disusun berdasarkan kajian masalah yang ditemui dilapangan dalam penyelenggaraan JAMKESDA. Belajar dari banyak keluhan dan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan JAMKESDA di tahun sebelumnya. Sebelum JAMKESDA bergabung harus dipersiapkan Dukungan politik sangat diperlukan terutama harus dapat memfasiitasi berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam program JAMKESDA untuk persiapan bergabungnya UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

14

nanti dengan BPJS, memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah, peningkatan infrastruktur, perbaikan akses untuk memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan dalah bentuk dukungan pemerintah, dukungan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai sub sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap masyarakat dan pemerintah daerah dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak. Tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara baik oleh sistem dan perangkat pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan komponen sumber daya baik fasilitas, sarana prasarana, tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan. Pada era JKN, puskesmas sebagai gate keeper harus mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan UKP. Gate keeper adalah penyelenggara pelayanan kesehatan dasar sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik. Tingkat pertama (primary care) meliputi pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan (promotif dan prefentiv, pelayanan bersifat pribadi (personal care), pelayanan paripurna (comprehensive care), pelayanan menyeluruh (holistic care), palayanan terpadu (integrated care), pelyanan berkesinambungan (continuum care), koordinatif dan kerjasama, pelayanan berkesinambungan. Diharapkan sebagian besar pelayanan kesehatan dapat diselesaikan di tingkat primer Antisipasi peningkatan demand tetap harus dilakukan dengan adanya regulasi dan sosialisai intens di masyarakat. Disamping itu, penyediaan pelayaan yang berkualitas untuk menjamin kepuasan masyarakat. Fee atau jasa medis dokter dan perawat yang menangani UKP harus mendapatkan perhatian penuh dari Dinas Kesehatan untuk menjamin kepuasan tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur besaran jasa medis di era JKN Kesimpulan 1) Kebijakan program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana subsidi untuk Program JAMKESDA, yang dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip-prinsip program JAMKESDA, yaitu tidak bersifat komersil, pelayanan bersifat komprehensif, portabilitas, kendali mutu dan biaya, efisien, efektif, transparan, akuntabel Penyelenggaraan program JAMKESDAdilihat UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

15

dari kemampuan SDM, keterjangkauan sarana dan prasarana, rujukan berstruktur dan berjenjang serta sistem pencatatan dan pelaporan 2) Sumber daya Manusia (SDM) yang memegang program JAMKESDA terdapat 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang verifikator, 2 (dua) orang pengesahan, dan 1 (satu) orang dibagian kepesertaan Selain itu ada juga yang bertugas di RSUD bagian pelaporan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup kecuali di bagian verifikator masih kurang 3) Sumber dana terbesar yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan JAMKESDA bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana untuk program JAMKESDA sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 25.065.358.000 4) Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di Bapel JAMKESDA cukup mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan software verifikasi untuk memeriksa hasil grouping 5) Peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Walikota Nomor 14 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Petunjuk teknis sangatlah dibutuhkna untuk dijadikan pedoman kerja dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) yang menjadi petunjuk teknis program 6) Perencanaan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berupa program upaya kesehatan masyarakat yang jenis kegiatannya memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat tidak mampu. Perencanaan yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) dari sana masuk ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setelah itu ada proses asistensi. Pihak yang terlibat Dinas Kesehatan , BAPPEDA , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran (DPPPKAD), DPRD yang mempunyai peran untuk persetujuan 7) Program JAMKESDA berada di seksi Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK). Seksi Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan memnpunyai tugas melaksanakan pemberian perizinan, pengawasan, pembinaan, sarana pelayanan kesehatan swasta dan sarana kefarmasan swasta serta memfasilitasi persiapan akreditasi sarana pelayanan kesehatan swasta, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan


16

kesehatan masyarakat kurang mampu dan miskin. Secara struktural, Seksi Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan berada dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan. Pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan pegawai pelaksana JAMKESDA 8) Para pegawai JAMKESDA sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai, pegawai sudah mengetahui dan terampil dalam rincian pekerjaan, mengikuti prosedur kerja, dan cukup aktif dalam melakukan pekerjaan. Selain itu pegawai Bapel JAMKESDA juga dipimpin dengan penuh tanggung jawab oleh kepala bidang Rujukan Bina Institusi Kesehatan (RBIK). Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tangerang Selatan berupa pelatihan software-software untuk menambah kemampuan para pegawai Persiapan yang sedang dilakukan untuk bergabung dengan BPJS, yaitu pegawai melakukan verifikasi ulang peserta JAMKESDA. Setelah di validasi ulang nantinya akan diserahkan oleh walikota untuk disahkan sebagai peserta BPJS 9) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan JAMKESDA pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setelah itu hasil rekapitulasi laporan disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan selaku Tim Pengelola kepada Walikota. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Tim Pengelola terhadap semua kegiatan penyelenggaraan JAMKESDA pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektur dan/atau fungsional eksternal berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah 10) Jumlah peserta sampai tahun 2014 mencapai 89.551. Peserta JAMKESDA smerupakan warga Tangerang Selatan yang kurang mampu 11) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan setiap bulannya menerima pengajuan klaim dari PPK yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Hasil dari verifikasi, jumlah yang akan dibayar oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 6.561226.636 12) Hal yang perlu di persiapkan sebelum JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah kesiapan sistem, memperbaiki kebijakan pemerintah daerah, serta menjadikan puskesmas sebagai gate keeper 13) Hambatan utama yang dihadapi oleh Program JAMKESDA adalah tagihan dari rumah sakit yang terlambat dan akhirnya menjadi terlambatnya pelaporan. Selain itu rumah sakit tidak melengkapi persyaratan yang ada, seperti tidak disertakannya data-data UNIVERSITAS INDONESIA Analisis pelaksanaan…, Fridamarva Yasmine, FKM UI, 2014

17

kepesertaan pasien, selain itu rumah sakit mengajukan klaim dengan menggunakan tarif rumah sakit itu sendiri, seharusnya rumah sakit menggunakan tarif INA CBG’S. Masalah dalam verifikasi, SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memadai dengan jumlah berkas klaim yang harus diverifikasi Kendala yang lain yaitu dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas ruangan yang kurang memadai, lalu dalam hal pendataan sulit mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar masuk dalam kriteria miskin, kurang disiplinnya peserta JAMKESDA dalam hal proses pengajuan kepesertaan. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dikemukakan beberapa saran, yaitu : 1) Kuantitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk pengawasan, perlu diperhatikan ketika nantinya JAMKESDA bergabung dengan BPJS. Pengawasan merrupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan keluhan-keluhan di masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan 3) Melakukan persiapan sistem, memperbaiki kebijakan pemerintah daerah serta menjadikan puskesmas sebagai gate keeper 4) Peningkatan sarana dan prasarana 5) Meningkatkan pengawasan bagi rumah sakit-rumah sakit yang sering terlambat dalam pengiriman klaim 6) Dalam pengawasan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen untuk membantu melakukan review utilisasi pelayanan kesehatan, klaim, dan mencegah terjadinya kecurangan. Sistem informasi manajemen yang baik akan menghasilkan informasi untuk melakukan pemantauan, kontrol, dan intervensi manajemen sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan rasional. Daftar Pustaka Andessary,Shinta. (2013), Analisis Kesiapan Layanan Kesehatan Di Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara Dalam Implementasi JKN-SJSN (Universal Coverage) Di Tahun 2014.(Tesis), Depok: FKM UI Aplikasi Metode Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan, (Tanpa Tahun), Depok: FKM UI.


18

Azwar, Azrul, (2004), Standarisasi Pelayanan Kesehatann, Depkes RI. ______________. (1982), Dasar-Dasar Perencanaan Di bidang Kesehatan, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI. Bustami, (2011), Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya. Airlangga Dasim, (2013). Analisis Kemampuan Rumah Sakit Dalam Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai BLUD Non PNS Di RSUD Karawang Tahun 2011 Dalam Menghadapi Implementasi UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 Pada 1 Januari 2014. Depok: FKM UI Departemen Kesehatan RI. (2000), Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, (2012) Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2012. Iljanto,Sandy.

(2012),

Penguatan

Kebijakan

Penanggulangan

Kesenjangan

dan

Ketidakmerataan Kesehatan di Indonesia (disertasi) Depok: FKM UI. Ilyas,Yaslis. (2003), Mengenal Asuransi Kesehatan, Review Utilisasi dan Manajemen Klaim dan Fraud (Kecurangan Asuransi). Depok: FKM UI. Notoatmodjo, Soekidjo, (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, Soekidjo, (2007) Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta. Purwoko, Bambang, (2011) Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Jakarta: Oxford Graventa Indonesia. Sabarguna.S.Boy, (2008) , Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Universitas Indonesia Press. Sayuan Nitayarumpong & Anne Mills, (2005). Achieving Universal Coverage of Health Care. Thailand: National Health Security Office (NHCO).


19

Sugiyono. (2011), Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: PT Alfabeta Sulasmo. (2000), Manajemen Kesehatan, PT Gramedia Pustaka Utama Thabrany.H dkk. (2009), Sakit Pemiskinan dan MDG’s. PT Kompas Media Nusantara Wijono Joko. (1999), Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Airlangga University.


20

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGEANG SELATAN TAHUN 2014

Recommend Documents