STUDI IMPLEMENTASI STRATEGI PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 Implementation Strategy for Health Promotion Studies Against Health Insurance Program in Public Health Office of South Sulawesi Province Year 2011
Darmawati, Indar, Ridwan M.Thaha
ABSTRAK Hal lain yang lebih menarik seputar Jamkesmas adalah perihal peningkatan upaya promotif preventif. Sejauh ini program Jamkesmas dinilai belum memperhatikan aspek promosi kesehatan. Tanpa promosi kesehatan, dikhawatirkan rakyat miskin tidak berperilaku sehat. Tidak hanya bagi yang sakit, Jamkesmas harus fokus mengembangkan promosi kesehatan bagi masyarakat pada secondary level atau setingkat dengan Puskesmas. Dalam aplikasi ini, promosi kesehatan memiliki andil sebagai pendidik kesehatan bagi masyarakat secara promotif preventif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Analisis data dalam penelitian ini secara induktif, dimulai dari pengumpulan data dan menelaah data kemudian dikalsifikasikan, dideskripsikan, ditabulasi dan diberi makna. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi advokasi dalam pelaksanaan program jamkesmas adalah kebijakan yang dilaksanakan merupakan kebijakan dari pusat, adanya perluasan pelayanan JAMPERSAL, dukungan APBN dan APBD dalam pelaksanan program jamkesmas, Bina suasana dalam program jamkesmas adalah melakukan kerjasama dengan dinas sosial dalam pemutahiran data, adanya tim koordinasi lintas sektor terkait seperti pemda, asisten kesra, DPRD, gerakan pemberdayaan masyarakat sebatas melakukan penyuluhan-penyuluhan . Kata kunci: Program Jamkesmas, Strategi Promkes, Implementasi
ABSTRAC Another thing that is more interesting about Jamkesmas is about increasing preventive promotive efforts. So far the program has not been noticed Jamkesmas assessed the health promotion aspect. Without health promotion, concern for the poor does not behave well. Not only for the sick, Jamkesmas should focus on developing community health promotion at the secondary level or level with the health center. In these applications, health promotion has contributed as a health educator for the community as a preventive promotive. This study is a qualitative research, data analysis in this study is inductive, starting from data collection and reviewed the data then dikalsifikasikan, described, tabulated and given meaning. The data obtained from interviews with informants and observations. The results showed that the implementation of advocacy in the implementation of the program are implemented Jamkesmas is the policy of the center, the JAMPERSAL, support state and local budgets in the conduct of the program Jamkesmas, Bina Jamkesmas atmosphere in the program is to cooperate with social agencies in the updating of data, the existence of cross-team coordination related sectors such as local government, Welfare assistant, councils, community empowerment movement extent do penyuluha-extension. Key words: Program Jamkesmas, Promkes Strategy, Implementation 1
PENDAHULUAN Advokasi terkait program Jamkesmas selama ini selalu terkait dengan kebijakan dalam hal tata laksana kepesertaan yang meliputi database kepesertaan secara nasional yang dianggap belum mencakup semua sasaran penduduk sangat miskin bahkan sering didapatkan adanya nomor peserta Jamkesmas yang dobel atau pesertanya sudah tidak berada di lokasi tersebut lagi (Depkes, 2009). Disamping itu kebijakan dalam mekanisme administrasi klaim yang dianggap bertele-tele oleh pengelola Jamkesmas di Puskemas dengan berbagai kendala . Setelah melakukan pendataan masyarakat miskin, Depkes yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah setempat tidak hanya melakukan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sakit saja. Lebih jauh program ini juga menjalankan fungsi preventif dalam rangka mengubah paradigma sehat yang selama ini dijalankan. Tidaklah berlebihan jika program lebih digambarkan sebagai langkah revolusioner dalam upaya meningkat kualitas kesehatan masyarakat. Semua perihal kesehatan seakan terangkum lengkap dalam program teranyar ini, tidak hanya berlaku pada masyarakat yang sakit semata, namun lebih jauh program dengan label Jamkesmas juga berisikan upaya preventif meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk
lebih sehat dalam seluruh tatanan kehidupannya. Dengan demikian, arti sehat tidak hanya berlaku ketika sakit telah “mencengkeram” setiap individu. Untuk memperbaiki kelemahan sistim tersebut diperlukan komitmen kepemimpinan yang lebih besar, kerjasama dan koordinasi dari sektor terkait (Notoatmodjo,2007). Apalagi dengan terbitnya Undang-undang No 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menimbulkan konsekuensi perombakan pada program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin pada tahun 2008. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi ditingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan (2009). BAHAN DAN METODE 2
Lokasi penelitian Penelitian dilakukan DI Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Informan dalam penelitian ini adalah Pengelolah Program Jamkesmas, . Pengumpulan data Untuk memperoleh data yang akurat dan valid maka tehnik yang digunakan adalah dengan cara triangulasi data, yaitu proses penggalian data dari berbagai sumber di lapangan, Adapun metode yang digunakan Wawancara mendalam (indepth Interviw), Observasi dan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumen/status pasien sebagai informan untuk mendapat data-data yang diperlukan sebagai bentuk klarifikasi dari wawancara sebelumnya. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah ini dilakukan melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan melalui informan mempunyai keabsahan, maka dalam penelitian ini menggunakan tehnik triagulasi, yaitu tehnik penggunaan sumber informasi yang berbeda, dengan tujuan mengklarifikasi, mengecek atau sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda,
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi Advokasi Program Jamkesmas Implementasi advokasi dalam pelaksanaan program jamkesmas di propinsi sulawesi selatan merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya serta mengikuti kebijakan dari pusat dimana advokasi yang dilakukan pada tahun 2011 ini adalah tersedianya data kepesertaan yang sesuai dengan kebijakan, tersedianya dana APBN dan APBD untuk mendukung penyelenggaraan Jamkesmas , ”. . . .kebijakan tahun 2011 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih disempurnakan tahun ini dan jangkauan pelayananannya lebih diperluas lagi yaitu adanya JAMPERSAL dan BOK ,pendanaan jamkesmas dari APBN Kementerian Kesehatan, dimana pada tahun
ini mekanismenya berubah karena anggaran diluncurkan melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota.Namun demikian tetap perlu dukungan APBD untuk Komplementasi dan Sumplementasi.Dana Jampersal terintegrasi secara utuh dengan Dana Jamkesmas yang menjadi satu kesatuan....Besaran alokasi Dana Jamkesmas dan Jampersal kab/kota ditetapkan sesuai SK Menteri Kesehatan.Tim Pengelola jadi satu Untuk mengelolah Jamkesmas dan Jampersal ......Tapi JAMKESMAS dan BOK.Dan kepesertaan Jamkesmas 2011 mengacu pada data BPS 2008 berjumlah 60,5 juta jiwa , namun secara nasional jumlah sasaran tetap 76,4 juta jiwa.sedangkan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 2,449.737 juta jiwa.dan tidak boleh di kenakan iuran biaya alasan apapun .saya kira fasilitas kesehatan untuk jampersal tidak hanya melibatkan Puskesmas dan jaringannya tetapi melibatkan Bidan Praktek, Klinik Bersalin, Dokter Praktek yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kab/kota.Dan PT. ASKES tetap dilibatkan untuk Manajemen Kepesertaan ( cetak dan distribusi ) ke seluruh peserta......” ( 001RJ) peran dan tugas sebagai TIM Pengelola Dinas Kesehatan Provinsi terhadap pelaksanaan program JAMKESMAS maka berbagai upaya yang sudah dilakukan pada saat ini seperti yang di utarakan informan,berikut ini ; ”.......Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat,mengkoordinasikan manajemen kepesertaan,pelayanan dan administrasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas.memfasilitasi permasalahan lintas batas,bertindak atas nama Menkes melakukann rekruitmen independent atas usulan Tim Pengelola Jamkesmas Kab/Kota.melakukan pembinaan,pengawasan,pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas.Memfasilitasi
3
pertemuan secara berkala dengan Tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka sinkronisasi,harmonisasi,evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sector.menangani penyelesaian keluhan dari para pihak,menyusun dan menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas kepada Tim Pengelola Pusat......(001RJ)
”.......Ya,itu tadi saya katakan, bahwa kita berupaya dengan waktu beberapa bulan kedepan ini untuk meberikan laporan kepemerintah pusat bahwa jumlah pusat kepesertaan kita sebelum terbit 2011, yang rencananya mau ditebitkan kartu kita usulkan kerja sama dengan Dinas Sosial kembali melakukan pencatatan dalam hal ini juga biro kependudukan di kantowawancar Gubernur, agar secepatnya bisa memfalodkan ini jumlah masyarakat kita karena insya Allah 2011 awda informasi agar dibuat kepesertaan baru penambahan dari jumlah yang ada........(002MM) Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat berjalan secara optimal.Kegiatan sosialiasi,advokasi, monitoring dan pelaporan dalam keuangan serta kinerja pelayanan kesehatan masih belum berjalan sebagaimana seharusnya.Karena itu diperlukan komitmen dari seluruh Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab pengelola Jamkesmas didaerahnya. Perhatian khusus juga untuk pelaksanaan kegiatan pada Tim Koordinasi Jamkesmas di daerah,terkait dengan kebijakankebijakan yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi seperti penatalaksanaan kepesertaan yang melibatkan seluruh sektor terkait Berdasarkan peran pengelola dalam pelaksanaan program JAMKESMAS sering ada keluhan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terlihat dari pernyataan informan yang kita dapatkan:
”......Pengaduan terhadap pelaksanaan JAMKESMAS, masih sering di dapatkan apakah dari masyarakat secara langsung maupun malalui atau mengtasnakaman lembaga-lembaga atau pemerhati masalah kemiskinan ( LSM ).Masalah utama yang diadukan seputar pelayanan dan pendanaan , misalnya pasien masih di bebani dengan tambahan biaya teutama pada obat/darah dan fasilitas tempat tidur yang masih dirasakan kurang, adapun cara penanganan tersebut berbagai permasalahan dapat diatasi melalaui upaya-upaya koordinasi dan member pemahaman kepada pihak PPK serta menjaga hubungan baik dan harmonis dengan LSM tersebut. Dan sangat sering kami turun langsung di TKP untuk,mencari solusinya tanpa merugikan kedua bela pihak.....(001RJ)
”......Ada banyak sekali keluhan dan pengaduan di Dinas Propinsi inilah tempat pengaduan dan selalu masyarakat datang dengan masalah yang bebedabeda,masyarakat minta dibikinkan kartu yang belum mempunyai kartu.Ada yang ditolak di Rumah Sakit ,jadi pengelola di Propinsi tugasnya konfirmasi ke Rumah Sakit tersebut apa betul dia di tolak dan apa masalahnya sehingga ia tidak dilayani ,ya seperti itu.cara penangannya yaitu menerima keluhan-keluhan dari masyarakat kemudian kita konfirmasi kembali dimana dia ditolak atau bermasalah,saya kira begitu cara penangannya......(002MM) . Berdasarkan hasil wawancara kendala utama dalam pelayanan JAMKESMAS adalah kepesertaan, masyarakat sering mengadu bahwa mereka belum mempunyai kartu JAMKESMAS hal ini dikarenakan data masyarakat miskin selalu mengacu pada data tahun-tahun sebelumnya sementara banyak perubahan-perubahan dilapangan seperti adanya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal perubahan tingkat sosial ekonomi
4
sehingga perlu dilakukan pendataan ulang sasaran masyarakat miskin yang belum tuntas melalui pedoman pelaksaan JAMKESMAS jadi kementerian kesehatan meminta seluruh Bupati/ Walikota untuk melakukan up dateng sehingga menjadi data kepesertaan tetapi hanya sebagian kecil yang merespon hal tersebut karena kondisi ini diperlukan kebijakan untuk melakukan up dateing peserta jamkesmas Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu dan tidak memiliki kartu akan menjadi tanggung jawab daerah sebagaiman yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan ada program kesehatan gratis yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi yang belum memiliki kartu JAMKESMAS . sebagaimana poenuturan informan berikut ini Pelaporan dilaksanaan secara berjenjang dan secara berkala di Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan menurut salah seorang informan sebagai berikut : ”. . . .Ya idealnya memang pelaporan tersebut dilaporkan secara berkala dan berjenjang, namun hal tersebut sering menjadi permasalahan karena tidak semua Kabupaten/Kota dan PPK lanjutan melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiaatan Jamkesmas di daerah......”(001RJ) ”.......Mekanisme pelaporan di PPK mencatat sesuai format yang berlaku,menyimpan dokumen dan menerima umpan balik(feedback) kemudian membuat umpan balik(feedback) kinerja PPK selanjutnya membuat laporan bulanan dengan berjenjang ada juga yng namanya berjenjang triwulan itu yang dilakukan disini pada Dinas Kesehatan......(002MM). Dalam pelaporan kendalanya ada pada pengelolah program mulai dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, rumah sakit bahkan di tingkat propinsi. Olehnya itu kemampuan petugas sangat diharapkan baik dari segi manajemen program maupun kemampuan skill pengelolah itu sendiri. Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan
penyelenggaraan Program Jamkesamas Masyarakat ( JAMKESMAS ) secara rutin setiap bulan.Data dan laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang ikut JAMKESMAS Kabupaten/Kota untuk direkap ( diolah dan analosa ) dan selanjutnya dikirim ke Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat. Tim Pengelola Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan umpan balik ( feedback) pelaporan ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi membuat dan mengirimkan umpan balik ( feedback) ke Tim pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota. Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat membuat dan mengirimkan umpan balik ( feedback ) ke Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi. PT. Askes ( Persero) melakukan pelaporan seluruh kegiatan yang menjadi tugasnya kepada Tim pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota/Propinsi/ dan Pusat. Keseluruh laporan dari Kabupaten/Kota/Propinsi yang berasal dari para pihak terkait dalam pengelolaan Jamkesmas ini termasuk keluhan dari berbagai sumber dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya. Dalam lingkup tugas Pokok Tim Pengelola Pusat dapat disampaikan kepada Tim Pengelola JAMKESMAS PUSAT.
2. Bina Suasana Adapun bentuk koordinasi dalam pemutakhiran data peserta jamkesmas berdasarkan hasil wawancara salah seorang informan: ” ...iya kita melakukan koordinasi dulu dengan lintas sektor untuk memverifikasi data kepesertaan .........(001 IL) ” ....untuk memutahirkan data kepertaan JAMKESMAS untuk tahun ini (20011) dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial ...” (002, MM) Dalam hal pemutakhiran data untuk menerbitkan kartu baru peserta JAMKESMAS diambil data dari Dinas Sosial karena di Dinas Sosial memiliki data valid tentang masyarakat miskin. Sebelumnya data sering diambil dari BPS namun dikarenakan BPS masih mengacu pada data
5
tahun-tahun sebelumnya sehingga sering muncul masalah dalam hal kepesertaan. Bina suasana yang dilakukan untuk mendukung program JAMKESMAS dilakukan melalui pendekatan dengan Gubernur, DPRD., PT. ASKES, SEKDA,DIREKTUR Rumah Sakit, Asisten Kesra. Sebagaimana penuturan informan berikut ini: ”... bina suasana dilakukan di dinas kesehatan propinsi ,ada namanya Tim Koordinasi anggotanya ada dari beberapa lintas sektor seperti ada dari DPRD, PT ASKES, KESRA, diketuai oleh Gubernur...” ( 003 MB) ”... tapi begitumi hasilnya tidak maksimal DPRD yang diharapkan mampu mensosialisasikan kemasyarakat sebagai lembaga perwakilan rakyat sepertinya hanya atas nama saja , buktinya banyak masyarakat yang belum paham apa dan bagaimana itu jamkesmas ...” (001MM) pada program JAMKESMAS sudah melakukan Bina Suasana dalam hal ini kerjasama dengan lintas sektor untuk mendukung program agar dapat berjalan dengan baik.PT askes memberikan dukungan dalam hal memeriksa Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenaranya oleh petugas PT. ASKES , bila berkas sudah lengkap PT ASKES mengeluarkan SKP (Surat Keabsahan Peserta ) dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat nginap. Kesejahteraan Rakyat (KESRA) merupakan badan yang menangani masalah kesejahteraan rakyat, JAMKESMAS adalah salah satu program jaminan kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang dapat memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang yang diharapkan mampu mensosialisasikan ke masyarakat hanya sebagai atas nama saja 3. Gerakan Masyarakat Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program JAMKESMAS sudah dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan ditingkat puskesmas tapi belum semua masyarakat paham
tentang program tersebut sebagaiman yang tuturan informan berikut ini ” ya saya tau jamkesmas, kalau kita berobat dirumah sakit tidak dikasi bayar ” ... sa kira kalau sudah ada kartu jamkesmasta kita tidak bayar lagi pada hal kadang ada juga yang dikasi bayar ..” ( 005 RS) ” ... sa kira orang yang memiliki kartu jamkesmas itu orang tidak mampu atau miskin tapi kenapa ada tetanggaku orang berada tapi ada kartunya..” (006 TS) ”... ya sa tahu dari petugas di puskesmas kalau dipanggil penyuluhan ...” (006 ML) sosialisasi Program Jamkesmas ke masyarakat berlum maksimal. Masyarakat hanya sekedar tahu bahwa kalau sudah memilki kartu jamkesmas berarti segalanya akan gratis, sementara ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Jamkesmas seperti operasi plastik, dan lain-lain. Sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga puskesmas ke masyarakat belum memberikan hasil yang maksimal karena masih banyaknya masyrakat yang belum paham tentang program jamkesmas Pentingnya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tahu akan keuntungan yang diperoleh dengan menjadi peserta jamkesmas. Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin KESIMPULAN Dai hasil penelitian mengenai Studi Implementasi Promosi Kesehatsn Terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 20011 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Advokasi yang dilakukan dalam bentuk kebijakan yaitu a. kebijakan program jamkesmas yang dilaksanakan pada tahun 2011 merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya dan pemerintah propinsi melanjutkan kebijakan dari pemerintah pusat pada tahun
6
ini diperluas dengan program JAMPERSAL DAN BOK. Kebijakan dalam hal kepesertaan, untuk tahun 2011 data masyarakat miskin diusulkan melalui Dinas Sosial b. Masyarakat miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas akan dikafer oleh Jamkesda 2. Bina Suasana dalam bentuk kerjama dengan lintas sektor terkait seperti DPRD, PT. ASKES, PEMDA, 3. Gerakan Masyarakat belum menyentuh program sehingga masih banyak masalah-masalah yang muncul dan seringnya ada pengaduan masyarakat yang datang ke Dinas Kesehatan Propinsi terkait dengan masalah Program Jamkesmas
Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan . 2008. Interaksi, Edisi 3, Jakarta Departemen Kesehatan RI, 2009. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2009, Jakarta Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2001. Buku Panduan Strategi Promosi Kesehatan di Indonesia, Jakarta Dewi Rahayu, 2007, Efektifitas Promosi Kesehatan Dengan Metode Peer Education Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang HIV/AIDS Dinas kesehatan propinsi Sulawesi selatan, 2009. Profil Kesehatan 2010
SARAN-SARAN Dalam pengelolaan program jamkesmas ini ada berbagai masalah yang sering muncul sehingga perlu disarankan sebagai berikut : 1. Perlu di adakan kegiatan koordinasi , konsolidasi dengan Tim Teknis Pengelolah dan verifikator untuk membahas masalah-masalah yang muncul dalam pemberian Pelayanan Kesehatan baik di PPK I/II maupun di Rumah Sakit di Kabupaten /Kota. 2. Perlu diadakan sosialisasi yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk memantapkan pelaksanaan Program Jamkesmas dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, Pemda, DPRD, Masyarakat
Emil muel ubruang, 2005. Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan Tentang Hiv/Aids Di Timika Linda, E, 1994. Promosi Kesehatan Petunjuk Praktis, Gadjahmada University Press. Jogjakarta Liliweri A. , 2007. Dasar – Dasar Komunikasi Kesehatan, Pustaka Pelajar, Kupang Mc.Kenzie J.F., Pinger R.R., Kotecki J.E., 2007. Kesehatan Masyarakat Suatu Pengantar, EGC, Jakarta,
DAFTAR PUSTAKA Ardiansyah, 2010. implementasi strategi promosi kesehatan dalam pencegahan hiv/aids di kantor dinas kesehatan propinsi sulawesi selatan
Ministry of Health Republic of Indonesia, , 2007. Indonesia Health Profile 2005. Jakarta Manit kusuma puteri, 2007. Strategi Promosi Kesehatan Tentang Lima Imunisasi Dasar Lengkap Oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya Terhadap Orang Tua Di Surabaya
Afifuddin, Saebani B, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung
Muninjaya Gde., A.A., 2004.Manajemen Kesehatan, Edisi 2, EGC ,Jakarta.
Bungin,
Mulyana, D. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.
B, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
7
Miles, B.Mattew And A.Michel Hubernun, 1992, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Cecep Rohidi, UI. Press, Jakarta. Machfoedz I. & Suryani E., 2005, Pendidikan Kesehatan Bagian Dari promosi Kesehatan Notoatmodjo, S. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat ; Prinsip-Prinsip Dasar. Rineka Cipta. Jakarta Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan;Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta. Jakarta Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta Jakarta. Ngatimin. Rusli, 2004. Dissability Oriented Approach (DOA). Yayasan PK-3 Makassar. Ngatimin, Rusli . 2003. Ilmu Perilaku Kesehatan. Makassar: Yayasan PK-3. Makassar Sarwono, S. 1997. Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya. Gadjahmada University Press. Jogjakarta. Sucihati, 2008. Pengaruh strategi promosi Kesehatan Terhadap Tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Tatatnan Rumah Tangga Di Kecamatan Patumbakk Kab. Deli Serdang Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi 2005.. Edisi 4. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar 1.
8
