DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 yaitu : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD. (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Paradigma penganggaran berbasis kinerja mengharuskan proses perencanaan dan proses penganggaran menjadi proses yang saling terkait dan harus seimbang. Penganggaran tidak bisa disusun tanpa proses perencanaan terlebih dahulu dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis. Perencanaan pada dasarnya adalah proses yang berjalan secara terus menerus dan merupakan daur pemecahan masalah yang berulang [problem solving cycle] dalam mewujudkan perubahan fenomenafenomena tertentu yang semakin lama semakin baik sesuai dengan tujuan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di tingkat provinsi. Secara umum perencanaan terdiri dari 4 (empat) proses atau tahapan standar, yaitu:

RENJA DINAS KESEHATAN 2015

1

1.

Mengkaji di mana atau pada posisi apa keberadaan kita pada saat sekarang ini

2.

Menentukan ke mana kita menuju atau ingin menjadi seperti apa kita pada suatu saat nanti,

3.

Menentukan bagaimana atau kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita dapat sampai pada kondisi seperti yang kita inginkan tersebut, dan

4.

Menentukan Sumberdaya/Biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Empat tahapan standar perencanaan tersebut harus diikuti/dilaksanakan oleh para perencana kesehatan di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran kesehatan, antara lain agar perencanaan tersebut berbasis pada kenyataan (evidence based planning) serta penganggaran tersebut berorientasi pada pencapaian suatu kinerja tertentu (anggaran berbasis kinerja). Dalam kerangka perencanaan pembangunan kesehatan nasional, Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyusunan perencanaan kesehatan harus memperhatikan hirarki kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi Negara seperti RPJM Nasional, Renstra Kementrian Kesehatan, MDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan Desentralisasi, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , PP 8 tahun 2008 dan PP No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 serta Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu, perencanaan yang disusun juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi yang telah disusun. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk penjabaran program dan kegiatan tahunan. Renstra dan Renja Dinas Kesehatan harus mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 terkait dengan bidang kesehatan adalah Pemantapan Pembangunan Sumberdaya Manusia, melalui Kesinambungan Pelayanan Sekolah Gratis dan Berobat Gratis yang telah dilaksanakan melalui Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta serta merealisasikan RENJA DINAS KESEHATAN 2015

2

berdirinya Sekolah internasional.

dan

Rumah

Sakit

Provinsi

yang

berstandar

Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah : 1)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

2)

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;

3)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

4)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

5)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;

6)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

7)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

8)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kondisi Umum SKPD 2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan 2.3. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama SKPD)

BAB III

SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM RENSTRA-SKPD 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran 3.2. Program

BAB IV

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN


3

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi Umum SKPD 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 2, maka tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan. 2.1.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2012, Fungsi Kepala Dinas Kesehatan adalah : 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; 2) Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; 3) Penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;


4

4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; 5) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Daerah; 6) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 7) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai stansar yang ditetapkan; 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan , Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :


5

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

UMUM

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BINA PELAYANAN KESEHATAN

BINA PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

BINA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SDM

BINA JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN DASAR

SEKSI BINDAL PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENY.

SEKSI BINDAL PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

SEKSI BINDAL JAMINAN KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI BINDAL PENCEGAHAN, PENGAMATAN WABAH & BENCANA

SEKSI BINDAL DIKLAT, REGISTRASI DAN AKREDITASI

SEKSI BINDAL SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN KHUSUS

SEKSI BINDAL KESEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI BINDAL PROMKES DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI BINDAL FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

UPTD


6

2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola 2.1.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pegawai sebanyak 205 orang. Rincian dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat / golongan dan jenis pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tingkat Pendidikan S-3/ DOKTOR S-2/PASCA SARJANA S-1/SARJANA DIPLOMA IV DIPLOMA III/SARMUD DIPLOMA II DIPLOMA I SLTA SLTP SD Total

Jenis Kelamin Laki - Laki Perempuan 0 0 13 11 34 56 0 2 4 17 0 0 0 1 37 23 2 1 4 0 94 111

Tabel 2 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pangkat/Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4.

Pangkat / Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah


Jumlah Pegawai Jumlah Laki-Laki Wanita 3 6 9 74 91 165 14 14 28 3 0 3 94 111 205

7

Tabel 3 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga Dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Tenaga Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Kesehatan Masyarakat Akper Bidan (D3/D4) Sanitarian (AKL / SPPH) Ahli Gizi Farmasi Analis Kesehatan Jumlah

Jumlah Pegawai Jumlah Laki-Laki Wanita 5 10 15 1 6 7 3 5 8 12 23 35 0 3 3 0 3 3 2 2 4 0 4 4 0 4 4 0 2 2 23 62 85

2.1.2.2. Aset yang Dikelola Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjang/memiliki sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana serta aset ini dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai dengan tahun 2014, kondisi sarana dan aset yang dimiliki adalah sebagai berikut : Tabel 4 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama / Jenis Aset Mobil Jabatan Mobil OPS Mobil OPS Embarkasi Haji Mobil Ambulance Mobil RSK Mata Masyarakat Mobil RSK Paru-Paru Mobil Bapelkes Prov.Sumsel Mobil AKL Prov. Sumsel Mobil BKOKM

Jumlah 1 21 1 19 4 2 3 1 3

Keterangan Ka.Dinkes Bidang/Seksi

Selain dari aset berupa mobil/kendaraan Dinas tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga mengelola aset dalam bentuk gedung dan tanah yang tersebar dan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan 6 Unit Pelaksana Teknis yang ada di bawah Dinas Keehatan Provinsi, yaitu Bapelkes, BKOKM, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru, Akademi Kesehatan Lingkungan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Total aset tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah sebanyak 12 bidang. Pada tahun 2014 ini, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti telah disampaikan diatas telah dilaksanakan pembangunan RENJA DINAS KESEHATAN 2015

8

Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu kelancaran operasional, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki sebanyak 112 unit kendaraan roda dua/sepeda motor. Aset lain yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah berupa alat-alat medis yang terutama digunakan di RSK Mata Masyarakat dan RSK Paru untuk menunjang pelayanan kesehatan serta berbagai alat non medis lainnya.

2.2.

Evaluasi Pencapaian Program tahun lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Pengukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti derajat kesehatan, Indikator Hasil Antara dan Indikator Proses dan Masukan. Situasi Derajat Kesehatan tergambar dari Angka mortalitas, Angka morbiditas Angka Usia Harapan Hidup (UHH), dan Status Gizi Balita. Angka mortalitas meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita. Sementara data angka kesakitan (morbiditas) penduduk diperoleh terutama berasal data yang dikumpulkan dari sarana pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, hasil survey atau studi dan dari masyarakat.

2.2.1 Mortalitas 2.2.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan

data

laporan

program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebanyak 92 orang, jumlah ini lebih

rendah

dibandingkan

target tahun 2014 sebanyak 120 orang atau persentase capaiannya sebesar 130,43 persen. Jumlah kematian bayi terus mengalami penurunan setiap tahunnya, pada pada tahun 2014 terjadi 92 kasus kematian bayi dari 157.635 kelahiran hidup, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 100 kasus, tahun 2014 sebanyak 108 kasus, tahun 2013 sebanyak 184 kasus dan tahun 2012 sebanyak 190 kasus.


9

Grafik 2. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2014

Jumlah kematian bayi tahun 2014 tertinggi di kabupaten Musi Rawas sebanyak 22 kasus, kemudian kabupaten Banyuasin sebanyak 19 kasus dan kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 15 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi terendah di kabupaten Lahat sebanyak 1 kasus sedangkan di kabupaten OKU Selatan, kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muratara, kota Prabumulih, kota Pagar Alam dan kota Lubuk Linggau belum ada laporan kematian bayi yang masuk. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang adalah : a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian bayi dan balita di tingkat kabupaten/kota; b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi, pelaksanaan

supervisi

dan

bimbingan

teknis

untuk

meningkatkan

kemampuan tenaga kesehatan di kabupaten/kota; c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes; d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian bayi; e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) dan Posyandu; f. Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan penurunan kematian;


10

2.2.1.2. Angka Kematian Balita (AKABA) Jumlah kematian balita pada tahun 2014 ditargetkan 52 orang dan terealisasi 40 orang atau sebesar 76,92 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian ini belum mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, jumlah kematian balita mengalami penurunan dari 58 orang pada tahun 2012 menjadi 117 orang pada tahun 2013 kemudian turun menjadi 98 orang di tahun 2014 turun menjadi 65 orang pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 40 orang pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.20 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014

Jumlah kematian balita di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember 2014 berjumlah 40 orang, dimana jumlah kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Muratara (17 orang) dan Palembang (4 orang). Sedangkan terendah kematian balita terjadi di Kabupaten Kota Prabumulih dan Lubuk Linggau (tidak ada) Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan adalah : a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian balita di tingkat kabupaten/kota; b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi, pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di kabupaten/kota; c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes; d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian bayi; e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu; f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh kembang Balita;


11

g. konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan penurunan kematian. Dari 3 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2014, maka semua indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. 2.2.1.3. Umur Harapan Hidup (UHH) Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 yaitu 71,2 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 70,5 tahun maka capaian tahun 2014 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100,99 persen. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 sebesar 80,3 tahun masih memiliki gab yang cukup jauh yaitu 9,1 tahun. Selisih 9,1 tahun tersebut harus dicapai dalam waktu 4 tahun kedepan, maka kalau dibagi dalam 4 tahun maka setiap tahun harus menaikkan umur harapan hidup sebesar 2,27 tahun. Hal ini merupakan tugas yang sangat berat untuk menaikkan umur Harapan hidup sebesar 2,27 tahun setiap tahunnya. Gambar 2. Pemerikasaan Kesehatan Lansia

Gambar 3. Komitmen Tidak

Merokok Secara Estafet

Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke peningkatan kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan akses air bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu melahirkan dan bayi yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan tersebut hendakknya pula didukung oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dll) dan segenap lapisan masyarakat serta dengan semakin membaiknya indikator sosial ekonomi masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan


12

masyarakat akan dapat mempercepat bertambahnya angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. 2.2.1.3. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian Ibu untuk Propinsi Sumatera Selalatan tahun 2014 ditargetkan 142 orang dan terealisasi 155 orang atau sebesar 91,61 persen. Jika dibandingkan tiga tahun tahun terakhir jumlah kematian ibu mengalami peningkatan dari 124 kasus kematian pada tahun 2014 menjadi 141 kasus pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 155 kasus kematian pada tahun 2014. Jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2014 terdapat pada kabupaten Empat Lawang dan OKU Timur masingmasing sebanyak 16 kasus, sedangkan untuk jumlah kematian ibu terendah pada kabupaten PALI sebanyak 3 kasus dan kota Prabumulih sebanyak 2 kasus. Grafik 10. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2014

Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya disparitas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan kualitas pelayanan kesehatan antara di daerah perkotaan dan pedesaan, masih rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di beberapa daerah masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur serta faktor sosiologi dan adat-istiadat di masyarakat yang masih melakukan persalinan dengan dukun. Dengan kerjasama lintas sektor dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat, maka penurunan jumlah kematian ibu melahirkan masih optimis bisa dicapai pada tahun 2018. Berbagai upaya kedepan yang dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan antara lain adalah :


13

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel); 2. Pelaksanaan

program

P4K

(Program

Perencanaan

Persalinan

dan

Penanganan Komplikasi); 3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali (K4); 4. Bidan di Desa sedapat mungkin tinggal di desa, guna memberikan kontribusi positif untuk pertolongan persalinan serta pencegahan dan penanganan komplikasi maternal; 5. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi factor risiko 4 terlalu (terlalu muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua); 6. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga dan masyarakat; 7. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota; 8. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive gender harus ditingkatkan

untuk meningkatkan Health Care

Seeking Behaviour). 2.2.2. Morbiditas Situasi morbiditas atau kesakitan di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari beberapa indikator sebagai berikut :

2.2.2.1. Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk. Annual Parasit Incidence (API) pada tahun 2014 ditargetkan 0,50 persen dan terealisasi 0,36 persen atau sebesar 72 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit Incidence (API) mengalami fluktuatif dari 0,79 persen tahun 2012 kemudian menjadi 0,54 persen di tahun 2013 naik menjadi 0,62 persen pada tahun 2014 turun 0,47 persen pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 0,36 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut ;


14

Grafik 1

API adalah jumlah kasus positif malaria per 1000 penduduk pada satu tahun. API ini digunakan untuk menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu daerah (masih terjadi penularan malaria). API juga merupakan salah satu syarat suatu daerah masuk dalam fase eliminasi malaria yaitu API kurang dari 1 per 1000 penduduk. Pada tahun 2014, nilai API menurun menjadi 0,36 per 1000 penduduk. Namun hal ini belum bisa memastikan sepenuhnya endemisitas rendah, dikarenakan masih banyak diagnosa klinis tanpa pemeriksaan mikroskopis malaria. Diharapkan pada tahun 2014, penemuan kasus malaria positif dapat dilakukan dengan maksimal sehingga didapatkan data yang lebih valid. JUMLAH KASUS MALARIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR PROVINSI SUMATERA SELATAN KETERANGAN MALARIA KLINIS MALARIA KLINIS DIPERIKSA MALARIA POSITIF

2014 42,062

2013 53,144

2014 2013 47109 41384

2012 56308

27,616 2,842

31,824 3,616

27841 22079 4297 3912

27161 5693

Jumlah kasus klinis malaria Prov. Sumsel tahun 2014 sebanyak 42.062 kasus dengan AMI 5,3 per 1000 penduduk. Dari kasus klinis tersebut yang dikonfirmasi laboratorium sebanyak 27.616 kasus dan jumlah positif menderita malaria sebanyak 2.842 kasus dengan nilai API sebesar 0,36 per 1000 penduduk, nilai ini termasuk dalam kategori kasus malaria rendah (low case incidence).Kasus positif malaria yang tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat dengan API 2,94 per 1000 penduduk, kemudian Kota Lubuk Linggau dengan API 1,96 per 1000 penduduk dan Kabupaten OKU dengan nilai API 1,50 per 1000 penduduk.

2.2.2.2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)


15

Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru BTA (+) pada tahun 2014 ditargetkan 87 persen dan terealisasi 85,35 persen atau sebesar 98,10 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru BTA (+) mengalami fluktuatif dari 86,66 persen tahun 2012 kemudian menjadi 85,87 persen di tahun 2013 turun menjadi 81,33 persen pada tahun 2014 naik 85,6 persen pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 85,35 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2 Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru BTA (+) di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2012 s/d 2014

Beberapa hal yang menyebabkan naik turunnya tingkat kesembuhan penderita TB karena turunnya kepatuhan kepatuhan pasien minum obat, jika pasien tidak patuh dalam makan obat maka akan terjadi resistensi kuman TB sehingga sulit untuk diobati. Untuk itu maka ditunjuk adanya Pengawas Minum Obat (PMO), meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya minum obat TB secara rutin dan teratur terutama untuk mencegah terjadinya resistensi obat mengingat pengobatan TB yang cukup lama yakni sampai 6 bulan serta meningkan komitmen dari para pengelola program, terutama ditingkat kabupaten/kota dan provinsi. 2.2.2.3. Prevalensi HIV/AIDS Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, dibuktikan RENJA DINAS KESEHATAN 2015

16

dengan terus ditemukannya kasus dengan penyakit tersebut. Jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan tahun 2008 adalah sebanyak 406 kasus dan kemudian terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, kasus HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 909 kasus yang terdiri dari kasus HIV sebanyak 596 orang dan kasus AIDS sebanyak 313 orang dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.170 kasus dengan rincian penderita HIV sebanyak 743 kasus dan penderita AIDS sebanyak 427 kasus. Dari jumlah tersebut, prevalensi penyakit HIV/AIDS pada tahun 2013 adalah 0,2% dari target yang ditetapkan kurang dari 0,5%. Pada tahun 2014 jumlah kasus baru HIV 133 kasus, dan AIDS berjumlah 105 kasus. Dari jumlah tersebut, prevalensi penyakit HIV/ AIDS pada tahun 2014 adalah 0,02 persen dari target yang ditetapkan kurang dari 0,05 persen. Artinya prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan target tersebut, tetapi tetap harus terus mendapatkan perhatian. Faktor resiko penularan tertinggi adalah karena hubungan seks (heteroseksual) sebesar 48% dan melalui jarum suntik sebanyak 45%. Jika dilihat dari golongan umur, maka golongan umur terbanyak berada pada kelompok umur 20 – 29 tahun, yaitu sebanyak 70%. Meningkatnya penemuan kasus tersebut seiring dengan aktifnya Puskesmas dan Rumah Sakit serta adanya layanan VCT dalam upaya untuk penemuan kasus HIV/AIDS. Upaya yang terus dilakukan adalah meningkatkan layanan VCT (Voluntary Counselling Testing) HIV/AIDS, upaya pencegahan melalui promosi kesehatan dan perubahan prilaku yang beresiko terutama pada kelompok resiko tinggi serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait. Meningkatnya penemuan kasus tersebut seiring dengan aktifnya Puskesmas dan Rumah Sakit serta adanya layanan VCT dalam upaya untuk penemuan kasus HIV/AIDS. Terkait dengan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS, maka telah dilakukan skrening terhadap donor darah untuk HIV/AIDS. Target yang ditetapkan untuk skrening ini adalah 100% dan telah dapat dicapai pada tahun 2011 ini. Sementara persentase klinis yang mendapat penanganan HIV/AIDS baru mencapai 35% dari 100% target yang ditetapkan. Hasil ini masih rendah karena pasien taau penderita masih merasa sehat dan masih bisa melakukan aktivitas sosial. Pada program ini, indikator lainnya adalah persentase Infeksi Menular Seks (IMS) yang diobati yang ditargetkan sebesar 100% dan baru dapat dicapai pada tahun 2011 sebesar 88%. Masih rendahnya pencapaian ini karena masih rendahnya pengetahuan penderita tentang penyakit, terutama yang asimptomatik. Sementara untuk penyakit infeksi menular seksual (IMS) pada tahun 2012 ini berjumlah sebanyak 575 penderita, dimana 35% mengalami kandidiasis baik pada perempuan maupun laki-laki, disusul dengan penderita gonorrhoe sebanyak 13% penderita. Infeksi HIV dan AIDS dalam 10 tahun terakhir semakin nyata menjadi masalah kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan terus meningkatnya kasus yang ditemukan melalui kinik VCT dan laporan suveilans AIDS dari RS. Infeksi HIV dan AIDS sudah menyebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan, dan di Indonesia sendiri telah RENJA DINAS KESEHATAN 2015

17

mengalami perubahan dari epidemi rendah menjadi epidemi terkonsentrasi, hal ini karena hasil survei pada sub populasi tertentu menunjukkan prevalensi HIV di beberapa provinsi telah melebihi 5 % secara konsisten, tetapi di Sumatera Selatan masih pada epidemi rendah karena prevalensi HIV 0,6 %. Pada era sebelumnya upaya penanggulangan HIV dan AIDS di prioritaskan pada upaya pencegahan. Dengan semakin meningkatnya pengidap HIV dan kasus AIDS yang memerlukan terapi antiretroviral ( ARV), maka strategi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan memadukan upaya pencegahan dengan upaya perawatan, dukungan serta pengobatan. Dan juga dalam rangka mendukung target VCT pada MDGs untuk tahun 2012 yaitu 300.000 klien yang melakukan complate testing, maka peran klinik VCT dalam upaya untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus baru serta penanganan 100 % juga harus dimaksimalkan. 2.2.2.4. Angka “Acute Flaccid Paralisys” (AFP) pada Anak usia < 15 Tahun dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) usia < 15 tahun per 100.000 anak pada tahun 2014 ditargetkan 2 persen dan terealisasi 1,5 persen atau sebesar 75 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) usia < 15 tahun per 100.000 anak mengalami fluktuatif dari 2,68 persen tahun 2012 kemudian menjadi 2,95 persen di tahun 2013 naik menjadi 3,82 persen pada tahun 2012 turun 3,2 persen pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 1,5 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 3.58 Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) usia < 15 tahun per 100.000anak di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2012 s/d 2014


18

Penemuan kasus AFP pada tahun 2014 mencapai 37 kasus (target : 49 kasus) dengan AFP rate 1.5 per 100.000 anak usia < 15 tahun. Pencapaian spesimen adekuat sebesar 97%. Pencapaian kinerja Surveilans AFP pada tahun 2014 mengalami penurunan baik penemuan kasus (AFP non Polio rate) maupun pencapaian specimen adekuat. Selain itu pencapaian kelengkapan laporan sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana kelengkapan laporan nihil puskesmas mencapai 86,7% pada tahun 2013 menurun menjadi 68% pada tahun 2014. Penemuan Kasus AFP tidak merata disemua kab/kota. Yang tidak mencapai target KAb. Musi Banyuasin, Kab.OKI, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, OKu Timur, OKu Selatan, Empat Lawang, PALI dan MURATARA. Dari 5 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular , jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2014, maka ada 1 indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. 2.2.2.5. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2014 ditargetkan 51 / 100.000 penduduk dan terealisasi 15 / 100.000 penduduk atau sebesar 29,41 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk mengalami fluktuatif dari 16 / 100.000 penduduk tahun 2012 kemudian menjadi 27 / 100.000 penduduk di tahun 2013 naik menjadi 43 / 100.000 penduduk pada tahun 2012 turun 18 / 100.000 penduduk pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 15 / 100.000 penduduk pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.56 Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2012 s/d 2014


19

Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah kasus mencapai 1.506 kasus (IR sebesar 19/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 4 kematian (CFR 0,27%). Sementara pada tahun 2013 jumlah penderita DBD sebanyak 1.450 kasus (IR 19/100.000 penduduk) dengan kematian sebanyak 2 orang (CFR 0.14%). Jumlah kasus yang tinggi ditahun 2014 juga merupakan karena pengaruh pecahnya kabupaten yang semula berjumlah 15 kab/kota menjadi 17 kab/kota di sumsel. 2.2.2.6. KLB (Kejadian Luar Biasa) Persentase Desa yang Terkena KLB yang Ditangani < 24 jam pada tahun 2014 ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Desa yang terkena KLB yang ditangani < 24 jam mengalami fluktuatif dari 97,62 persen tahun 2012 kemudian menjadi 98,50 persen di tahun 2013 turun menjadi 87 persen pada tahun 2012 naik 95 persen pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 100 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.57 Persentase Desa yang Terkena KLB yang Ditangani < 24 jam di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2012 s/d 2014

Berdasarkan hasil rekapan program surveilans KLB selama tahun 2014, bahwa kejadian KLB di kabupaten/kota frekuensi KLB 40 kali menyerang 47 desa dengan 1395 penderita dan kematian 3 orang (CFR 0,22%), frekuensi dan penderita KLB meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 frekuensi KLB 23 kali menyerang 23 desa dengan 659 penderita dan kematian 6 orang (CFR 0,91%), namun jika dilihat dari kematian karena KLB pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan tahun 2013. RENJA DINAS KESEHATAN 2015

20

Pada tahun anggaran 2014, Program KLB telah melaksanakan beberapa kegiatan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Penyakit menular dan Keracunan Makanan di kabupaten/kota. Penyakit yang menjadi penyebab KLB yaitu Campak, Dipteri dan Keracunan makanan. Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes) nomor 1091/2004 tentang SPM-KLB, maka ditetapkan bahwa setiap terjadi KLB harus ditangani dan ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada tahun 2014 ditargetkan minimal 95 % desa/kelurahan sudah dilaksanakan penanggulangan KLB dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Tim Gerak Cepat Kab/kota masing-masing. maka hal tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik, pada tahun 2014 ketepatan penanggulangan KLB <24 jam yaitu 100% . Jumlah Desa KLB tahun 2014 sebanyak 47 Desa dengan Jumlah KLB sebanyak 40 kejadian dengan jumlah penderita 1.395 orang dan meninggal 3 orang (CFR 0,22) Desa terbanyak terjadi KLB di Kabupaten Banyuasin (11 desa), adapun CFR yang tinggi (100%) disebabkan oleh penyakit Dipteri. Perbandingan antara jumlah penderita dan jumlah desa yang terjadi KLB tahun 2003 s.d 2014 terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik Perbandingan Frekuensi dan Penderita KLB Penyakit & Ker-Mak di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2003 - 2011 120

8000 7000

100

6000 5000

80

4000

60

3000

40

2000

20

1000 0 Penderita

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1900

513

1305

2417

2791

799

7828

1173

649

792

659

1395

Desa

20

34

31

70

41

35

107

42

30

26

23

47

Meninggal

18

6

2

15

26

9

0

3

5

10

6

3

0.94

1.12

0.15

0.62

0.93

1.25

0

0.26

0.77

0

0.91

0

CFR

0

Dari grafik diatas terlihat terjadi penurunan kejadian CFR KLB pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013, namum jumlah penderita da frekuensi KLB meningkat. Peningkatan Frekuensi KLB dikarenakan pada tahun 2014 KLB di dominasi oleh penyakit campak. .

2.2.3. Status Gizi Prevalensi gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Berdasarkan dari laporan kegiatan penimbangan bulanan Posyandu di 17 kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2014 ditemukan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,02 persen. Dari data tersebut terlihat bahwa persentase capaiannya sebesar pada tahun 2014 sebesar 197,78 persen, telah melampaui target yag telah ditetapkan.


21

Prevalensi gizi buruk pada balita jika dilihat selama lima tahun terakhir terus mengalami fluktuatif . Pada tahun 2012 capaian persentase gizi buruk pada balita sebesar 0,88%, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 1,36%, pada tahun 2012 turun menjadi 0,71% dan turun lagi menjadi 0,02% pada tahun 2013 kemudian tetap pada tahun 2014 menjadi 0,02%. Untuk persentase capaian prevalensi Balita gizi buruk maka sejak 2012 telah diatas 100 persen, seperti terlihat pada grafik dibawah. Grafik 3.10 Persentase Capaian Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014

Jika dilihat dari jumlah kasus gizi buruk yang terjadi dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus. Pada tahun 2012, jumlah kasus gizi buruk sebanyak 151 kasus dan turun pada tahun 2013 turun menjadi 100 kasus, kemudian meningkat menjadi menjadi 183 kasus pada tahun 2012 kemudian meningkat lagi menjadi 209 kasus pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 276 kasus pada tahun 2014. Pelaksanaan program gizi masih sangat diperlukan untuk terus meningkatkan derajat gizi masyarakat dan mencegah terjadinya kasus gizi buruk pada Balita. Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk menurukan kasus gizi buruk antara lain : a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu; b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang; c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi; d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK; e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 5 Kabupaten / Kota tahun 2014, diketahui bahwa prevalensi gizi kurang pada tahun 2014 sebesar 18,6 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2013 sebesar < 15 persen maka persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 124 persen,


22

dengan kata lain indikator kinerja prevalensi gizi kurang telah melebihi target akhir renstra 2014. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka terlihat peningkaan yang signifikan terhadap dari tahun 2013 yang sebesar 5, 90 persen. Sedangkan jika dilihat dari persentase capaian kinerja maka sejak tahn 2011 sampai 2013 persentase capaian indikator kinerja prevalensi gizi kurang telah mencapai 100 persen. Grafik 3.11 Persentase Capaian Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014

Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita penyebarannya tidak hanya fakor kesehatan saja tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kesehatan seperti faktor sosial ekonomi dan faktor budaya. Upaya yang perlu dilakukan adalah untuk terus menekan prevalensi gizi kurang di tengah masyarakat dan mencegah kasus gizi kurang tersebut berlanjut menjadi kasus gizi buruk, terutama pada bayi dan balita karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Prevalensi balita kurang gizi sebesar 18,6% dengan prevalensi tertinggi pada Kabupaten OKI 26,01%. Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) sebesar 26,3% dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten OKI sebesar 42,77%. Sedangkan prevalensi balita kurus sebesar 14% dan Kabupaten dengan prevalensi tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas sebesar13,67%.

Anemia dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama pada saat kehamilan, persalinan dan nifas. Untuk mengatasi masalah anemia yang disebabkan kekurangan zat gizi dapat dilakukan dengan pemberian tablet besi folat bagi ibu hamil. Persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe pada tahun 2014 ditargetkan 95 persen dan terealisasi 91,99 persen atau sebesar 96,83 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 95 persen, maka hasil capaian ini belum mencapai target Renstra 2014. Dalam lima RENJA DINAS KESEHATAN 2015

23

tahun terakhir, persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe terus mengalami peningkatan dari 87,61 persen pada tahun 2012 menjadi 90,94 persen pada tahun 2013 kemudian turun 75,94 persen di tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 91,70 pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 91,99 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.12 Persentase Capaian Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014

Belum tercapainya indikator kinerja persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe ini disebabkan karena menurunnya jumlah kunjungan ibu hamil yang disertai dengan pemberian tablet Fe pada waktu pemeriksaan kehamilan di sarana pelayanan kesehatan. Untuk mencapai target kinerja ini maka perlu diintensifkan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak (KIA) sebagai salah satu program prioritas, terutama ibu hamil sampai pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terdepan, yaitu Poskesdes dan Pustu, adanya penempatan bidan di desa dan penjaringan ibu hamil dimana setiap ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan disertai pemberian tablet Fe pada ibu hamil.

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi tanpa makanan dan minuman lainnya dianjurkan minimal selama 6 bulan. Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2014 ditargetkan 70 persen dan terealisasi 63,44 persen atau sebesar 90,63 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian ini belum dapat mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terus mengalami peningkatan dari 48,46 persen pada tahun 2012 menjadi 58,66 persen pada tahun 2013 kemudian turun menjadi 56,83 persen di tahun 2012 naik menjadi 63,77 pada tahun 2013 dan turun menjadi 63,44 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.13 Persentase Capaian Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014


24

Belum tercapainya target ini disebabkan karena pemantauan di tengah masyarakat terhadap pemberian ASI eksklusif ini sulit dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang masih kurang tepat, masih kurangnya tenaga konselor ASI dilapangan, rumah sakit dan klinik bersalin belum sayang ibu dan bayi, belum adanya sanksi yang tegas untuk klinik bersalin/rumah sakit/bidan praktek swasta yang belum sayang bayi. Pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pada bayi sedini mungkin setelah melahirkan dapat menghindarkan bayi dari penyakit infeksi dan alergi. Masih rendahnya capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan gizi khususnya untuk ASI eksklusif belum berjalan dengan baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini antara lain melalui upaya promosi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayi dan pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan gizi bayi untuk menghindarkan bayi dari penyakit infeksi dan alergi, penyediaan pojok laktasi di perkantoran atau tempat-tempat umum serta penyediaan konselor ASI juga diperlukan untuk meningkatkan capaian indikator ini.

Cakupan Balita yang Ditimbang (D/S) pada tahun 2014 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 70,39 persen atau sebesar 87,98 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian ini belum dapat mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, cakupan balita yang ditimbang (D/S) terus mengalami peningkatan dari 69,14 persen pada tahun 2012 menjadi 69,19 persen pada tahun 2013 kemudian turun menjadi 68,49 persen di tahun 2012 naik menjadi 70,07 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 70,39 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.14 Cakupan Balita yang Ditimbang (D/S) di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014


25

Cakupan D/S tahun 2014 belum mencapai target 80%, yaitu baru mencapai 70,39% dengan rincian 74,37% pada balita usia 0-23 bulan dan 66,55% pada balita usia 24-59 bulan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 (70,07%) sebesar 0,32%. Cakupan D/S yang belum mencapai target antara lain disebabkan efektifitas kegiatan posyandu dan kegiatan luar gedung puskesmas belum optimal. Kabupaten dengan cakupan D/S rendah adalah Kabupaten OKI (52,17%) sedangkan Kabupaten dengan cakupan tertinggi adalah Kabupaten Lahat (91,91%). Masalah yang berkaitan dengan kunjungan posyandu antara lain sebagai berikut : a. Posyandu kurang menarik b. Ibu balita tidak lagi membawa balita ke posyandu setelah imunisasi lengkap c. Posyandu tidak ada tenaga kesehatan d. Akses ke posyandu sulit/waktu buka posyandu tidak tepat e. Kurangnya dukungan komitmen dan peran aktif para pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan f. Jumlah posyandu kurang.

Persentase Balita 6-59 bulan dapat kapsul Vitamin A pada tahun 2014 ditargetkan 85 persen dan terealisasi 87,93 persen atau sebesar 103,44 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian ini sudah melebihi target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase balita 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A terus mengalami peningkatan dari 73,41 persen pada tahun 2012 menjadi 78,61 persen pada tahun 2013 kemudian naik menjadi 82,79 persen di tahun 2012 naik menjadi 86,23 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 87,93 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada grafik berikut :


26

Grafik 3.15 Persentase Balita 6 – 59 Bulan Kapsul Vitamin A di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014

Target cakupan vitamin A tahun 2014 sebesar 85%. Cakupan distribusi kapsul vitamin A (6-59 bulan) sebanyak 2 kali pada tahun 2014 mencapai 87,93% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 86,23%. Cakupan vitamin A sudah diatas target 85% dan meningkat jika dibandingkan cakupan tahun 2013 disebabkan stock vitamin A yang mencukupi dari pengadaan APBD Provinsi (APBD I) dan dari pengadaan APBD II, adanya koordinasi bulan vitamin A dengan Imunisasi serta adanya sweeping dari petugas puskesmas serta kader.

Persentase cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2014 ditargetkan 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau persentase capaian sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014, maka hasil capaian indikator ini telah mencapai target akhir Renstra 2014. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100 persen sejak tahun 2012, dengan kata lain semua Balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan. seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.16 Persentase Capaian Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2012 s/d 2014


27

Tercapainya target untuk indikator ini disebabkan karena semakin membaiknya surveilans gizi aktif yang dilaksanakan, adanya program Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta yang memberikan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan, termasuk untuk balita yang mengalami gizi buruk. Dari sisi kejadian gizi buruk yang mendapatkan perawatan, maka dalam dua tahun terakhir terjadi kenaikan jumlah kasus. Pada tahun 2013, jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah sebanyak 209 kasus, sementara pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan turun menjadi 276 kasus. Diharapkan jumlah kejadian gizi buruk di masyarakat dapat diturunkan. Kenyataan dilapangan, kasus gizi buruk sering ditemukan terlambat dan atau ditangani tidak tepat. Hal ini terjadi karena belum semua Puskesmas terlatih tentang tatalaksana gizi buruk. Selain itu karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyiapkan formula khusus untuk balita gizi buruk serta kurang tindak lanjut pemantauan setelah balita pulang ke rumah. Dari 7 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang gizi pada kelompok rentan, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2014, maka terdapat 4 indikator yang telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. 2.2.4. Keadaan Lingkungan Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari indeks penyakit yang ada dimasyarakat, diantaranya adalah kasus diare yang masih cukup tinggi. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah kondisi kesehatan lingkungan yang kurang memenuhi syarat, terutama bagi sebagian penduduk yang tinggal di pedesaan dan daerah perkotaan (bantaran sungai). Mereka belum bisa memenuhi standar hidup bersih dan sehat yang terlihat dari rendahnya cakupan penduduk yang menggunakan dan memanfaatkan sarana kesehatan lingkungan. Indikator yaang digunakan untuk mengukur keberhasilan program penyehatan lingkungan dan target yang ditetapkan untuk tahun 2014, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 – 2013 adalah : RENJA DINAS KESEHATAN 2015

28

NO

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)

SATUAN

1 2

Persentase Rumah Sehat Persentase Tempat Tempat Umum Sehat Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih/minum

% %

TARGET TAHUN 2014 72,90 83.10

%

72,90

3

Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 mencapai 74,46% dari target yang ditetapkan sebesar 72,90%. Dengan melihat capaian tahun 2014 ini, telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sementara hasil capaian pada tahun 2013 adalah 71,53% dari target 70,30%. Dengan melihat perbandingan pada tahun sebelumnya, maka capaian keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun- tahun sebelumnya. Peningkatan capaian tersebut dihasilkan melalui berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui bimbingan teknis pengelola program penyehatan air bersih dari provinsi ke seluruh kabupaten/kota, peningkatan kemampuan para pengelola program penyehatan air bersih melalui berbagai pelatihan dan workshop serta penyediaan dan perbaikan sarana air bersih di tengah masyarakat disamping semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya air berih bagi kesehatan. Peningkatan hasil ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan Proyek PAMSIMAS, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih melalui pemberdayaan masyarakat. Cakupan penduduk yang menempati Rumah Sehat yang memenuhi syarat pada tahun 2014 juga terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, capaian cakupan penduduk yang menempati rumah sehat sebesar 72%. Jika dibandingkan dengan hasil capaian dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan, dimana capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 70,44%, mengalami peningkatan juga dari tahun 2012 yang baru mencapai 69,70%. Jika dibandingkan dengan target 2014 maka hasil capaian kinerja belum mencapai target sebesar 72,90%. Pencapaian Rumah sehat yang memenuhi syarat ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011, dimana cakupannya baru mencapai 66,7%. Adanya dukungan dari Proyek PAMSIMAS sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat, terutama dalam hal jamban keluarga, sarana pengolahan air limbah (SPAL) dan lain-lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan menyebabkan adanya peningkatan capaian program pada tahun 2014 ini. Cakupan tempat-tempat umum dan industri (TTU) yang memenuhi syarat pada tahun 2014 telah mencapai 76,81%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 76,29%. Tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapaia pada tahun 2014, maka hasil ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,10%. Masih kurangnya pembinaan oleh kabupaten/kota terhadap tempat-tempat umum yang memenuhi syarat dan masih kurangnya kepedulian pengelola tempat-tempat umum terhadap kebersihan dan kesehatan menjadi kendala belum tercapainya indikator kinerja tersebut. Cenderung membaiknya atau meningkatnya pencapaian indikator kesehatan lingkungan diatas disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :


29

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang rumah sehat, mengenai jamban keluarga, SPAL dan lain sebagainya yang terkait dengan kesehatan lingkungan. b. Semakin meningkatnya kesadaran ketersediaan air bersih untuk kesehatan.

masyarakat

akan

pentingnya

c. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan pestisida dan pengamanan tempat penyimpanan pestisida. Sementara kendala atau permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan pelaksanaan program kesehatan lingkungan ini adalah sebagai berikut : a. Masih kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh kabupaten/kota di bidang sanitasi b. Tenaga yang lama sudah banyak yang pensiun dan dimutasi ke program lainnya. c. Tenaga yang ada di Kabupaten/Kota banyak merupakan tenaga-tenaga baru sehingga belum mempunyai pemahaman dan pengalaman yang memadai. d. Disebabkan karena adanya pengembangan Kabupaten/Kota yang baru sehingga tenaga kesehatan lingkungan yang ada memerlukan waktu untuk menguasai wilayah kerjanya. 2.2.5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia Sehat merupakan visi pembangunan kesehatan di Indonesia dan merupakan hasil reformasi kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan yang ditegakkan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu : lingkungan sehat, perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Untuk menegakkan 3 (tiga) pilar utama tersebut, promosi kesehatan merupakan bagian yang penting untuk mendukung kemandirian masyarakat di bidang kesehatan guna mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Promosi kesehatan sangat diperlukan dalam membantu pelaksanaan program kesehatan karena promosi kesehatan sangat dekat sekali dengan pencegahan dan pemeliharaan terhadap program kesehatan yang sedang dikembangkan. Terkait dengan sasaran program ini, indikator kinerja yang menjadi ukuran serta target kinerja tahun 2014 yang digunakan adalah : 1. Cakupan PHBS pada tatanan keluarga : 59% 2. Cakupan Desa Siaga Aktif : 80% 3. Cakupan Posyandu : Purnama : 37,78% Mandiri : 21,87% Sampai dengan tahun 2014, cakupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tatanan keluarga di masyarakat telah mencapai 64,07%, sudah dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu RENJA DINAS KESEHATAN 2015

30

59%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian PHBS pada tahun 2013 baru mencapai 58,77% dan hasil pada tahun 2012 baru mencapai 51%. Hambatan dilapangan untuk pencapaian target adalah keterbatasan kader yang dengan sukarela membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat sehingga masih rendahnya capaian untuk beberapa indikator, seperti tidak merokok didalam rumah, pemberian ASI Eksklusif. Upaya yang terus dilakukan adalah sosialisasi, advokasi dan kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PHBS rumah tangga yang terus ditingkatkan. Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cakupan PHBSnya masih rendah pada tahun 2014, yaitu : Kab. Musi Banyuasin yang baru mencapai 28,73%, Kab. Lahat dan Kab. Muara Enim baru mencapai 40,11%. Sementara Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cakupan PHBSnya sudah baik, yaitu : Kab. OKU Selatan yang telah mencapai 81,94%, Kota Palembang sebesar 78,64% dan Kab. OKU Timur 69,50 %. Adapun indikator PHBS yang masih cukup tinggi permasalahannya dimasyarakat adalah : Tidak merokok didalam rumah yang baru mencapai 52,58%, ASI Ekslusif sebesar 52,30 dan menimbang bayi dan balita mencapai 59,52%. Sementara untuk capaian desa siaga aktif pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk desa siaga aktif pada tahun 2014 adalah sebesar 86,63%. Hasil tersebut telah jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 80%. Tecapainya target desa siaga aktif ini tidak terlepas dari bantuan pelaksanaan Proyek DHS II di Provinsi Sumatera Selatan yang fokus melaksanakan Model Operasional Desa Siaga (MODS) di 11 Kabupaten/Kota. Selain itu peranan dari kabupaten/kota yang semakin menyadari akan pentingnya peranan desa siaga aktif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya, termasuk juga untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jika dilihat menurut stratanya, maka sebagian besar strata desa siaga aktif tersebut adalah pratama, yaitu mencapai 60,66% atau sebanyak 1.924 desa. Semetara desa siaga aktif yang telah mencapai strata purnama sebanyak 38 desa (1,2%) dan mandiri sebanyak 250 desa (20,49%). Dari total 3.172 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, maka baru terdapat 2.906 Desa Siaga dan dari jumlah tersebut baru terdapat sejumlah 2.748 desa siaga aktif. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih rendah capaian desa siaga aktif adalah : Kab. OKU Selatan baru mencapai 55,98%, Kota Lubuk Linggau 58,33% dan Kabupaten Ogan Ilir 71,37%. Sementara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang capaian desa siaga aktifnya sudah baik adalah : Kab. Muara Enim yang telah mencapai 99,07%, Kab. Banyuasin 100%, Kab. OKU Timur 100,0%, Kota Pagar Alam 100%, Kota Palembang 100% dan Kab. Empat Lawang 100%. Upaya uang terus dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif adalah melalui pengembangan desa siaga aktif berdasarkan strata, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan seluruh pihak terkait dan meningkatkan pembinaan desa siaga aktif. Cakupan Posyandu Purnama dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Capaian Posyandu Purnama pada tahun 2014 sudah mencapai 48,03% atau sebanyak 3.062 Posyandu dari total 6.375 Posyandu RENJA DINAS KESEHATAN 2015

31

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Capaian pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan dari 47,52% pada tahun 2013 menjadi 40,90% pada tahun 2012 dan telah dapat melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sebesar 37,78% pada tahun 2014. Peningkatan cakupan Posyandu Purnama ini tidak terlepas dari peranan kader dan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan Posyandu. Peningkatan yang cukup tinggi ini juag disebabkan karena sudah terintegrasinya kegiatan Posyandu dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagai salah satu program tambahan, Posyandu telah melaksanakan kegiatan 1 bulan sekali, jumlah kader di Posyandu sudah lebih dari 5 orang dan sudah ada Posyandu yang melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia. Sedangkan cakupan Posyandu Mandiri mengalami penurunan dari 9,4% pada tahun 2012 menjadi 7,62% pada tahun 2013 dan meningkat mencapai 7,67% pada tahun 2014. Namun cakupan posyandu mandiri masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 21,87% pada tahun 2014 ini. Peningkatan cakupan Posyandu Mandiri dari tahun ke tahun mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya posyandu yang mampu mengelola dana sehat sebagai salah satu syarat kriteria Posyandu Mandiri. Masih kurangnya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota serta terbatasnya kemampuan tenaga kesehatan tentang pengelolaan dana sehat dan partisipasi masyarakat untuk dana sehat tersebut masih menjadi kendala utama. Upaya revitalisasi Posyandu terus dilakukan dengan fasilitasi petugas kabupaten/kota, penyegaran/pelatihan kader posyandu melalui jambore kader posyandu yang dilakukan oleh PKK dan terus meningkatkan peran serta sektor informal dan lebih mendorong peran dari pemerintah kabupaten/kota dengan menata kelembagaan posyandu di semua tingkatan dengan menerbitkan SK Bupati/Walikota. Terkait dengan upaya tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga meliputi pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait. 2.2.6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 2.2.6.1.

Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas

Sementara persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas sampai dengan tahun 2014 mencapai 40% dari target kinerja sebesar 15%, yang berarti capaian tahun 2014 sebesar 266,67 persen. Keterbatasan yang ada pada pengukuran indikator ini sama seperti indikator persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit, dimana data yang diperoleh adalah data total jumlah kunjungan pasien di Puskesmas sehingga capaian programnya menjadi lebih tinggi dari target yang ada. Data yang ada sampai saat ini baru mencakup data capaian program dari 9 Kabupaten/Kota, sementara 6 kabupaten/kota lainnya belum menyampaikan laporan ke tingkat provinsi. Angka tersebut merupakan angka perkiraan dari beberapa laporan yang ada karena sampai saat ini belum seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporannya ke dinas kesehatan provinsi. Sementara capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2011 adalah sebesar 18%. Jika dilihat dari standar yang ada, yaitu berdasarkan prevalensi penyakit di masyarakat, maka persentase kunjungan masyarakat ke Puskesmas ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika prevelensi kejadian penyakit di masyarakat adalah sekitar 15% - 20%, maka pemanfaatan RENJA DINAS KESEHATAN 2015

32

Puskesmas oleh masyarakat juga akan berada pada kisaran 15% - 20%. Dengan adanya program berobat gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta, untuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas dan jaringannya tidak ada hambatan lagi, terutama karena masalah finansial masyarakat. Puskesmas adalah penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama Puskesmas memberikan pelayanan terdepan bagi masyarakat yaitu pelayanan kesehatan yang paling pertama menyentuh masalah kesehatan di masyarakat. Dengan demikian dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Puskesmas dituntut melakukan pelayanan yang lengkap (komprehensif) meliputi pelayanan kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif. Guna memberikan pelayanan tersebut Puskesmas melaksanakan 6 Program Pokok dan beberapa Program Tambahan. 6 Program Pokok meliputi Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Promosi Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan dan Pengobatan. Program Tambahan meliputi Kesehatan Institusi ( UKS, Kesehatan Kerja), Kesehatan Khusus ( Kesehatan Gigi, Mata, kesehatan Remaja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Lansia ), dan Perawatan Kesehatan Masyarakat. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk yang ada, maka sarana pelayanan kesehatan dasar yang ada yaitu puskesmas telah memenuhi kebutuhan ideal yaitu setiap satu puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah kerja puskesmas dengan radius dan jarak terjauh, maka masih ada daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan puskesmas baru, atau meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas dengan tujuan untuk mendekatkan aksesibilitas penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar. Dengan demikian penambahan jumlah Puskesmas masih dibutuhkan dengan pertimbangan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat. 2.2.6.2.

Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit

Sama seperti Puskesmas, persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit pada tahun 2014 juga sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 18,58%, berarti persentase capaian sebesar 123,87 persen . Sama seperti Puskesmas, dengan prevalensi masyarakat yang sakit sekitar 15% - 20%, maka persentase pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat juga akan berada pada kisaran tersebut. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan di rumah sakit tidak akan mendapatkan kendala lagi karena adanya program berobat gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta. Diharapkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan rujukan di rumah sakit akan dapat terpenuhi karena adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Keterbatasan yang ada selama ini adalah data yang tersedia adalah data jumlah kunjungan pasien yang datang ke rumah sakit, belum data jumlah penduduk yang memanfaatkan rumah sakit sehingga persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit menjadi cukup tinggi. 2.2.7. Pelayanan Kesehatan


33

2.2.7.1. Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan pada tahun 2014 mencapai 88,89 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang telah mencapai 89,94 persen. Hasil kinerja pada tahun 2014 ini telah dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 87,27 persen, dengan persentase pencapaian target sebesar 101,86 persen. Jika dilihat dari jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun 2014, maka jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama tahun 2014 sebanyak 146.601 persalinan dari total 183.297 ibu bersalin. Tercapainya target ini disebabkan karena semakin optimalnya program kemitraan bidan dan dukun, data yang diterima dari bidan desa ke puskesmas semakin lengkap dan tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan capaian program ini adalah dengan penempatan tenaga kesehatan, terutama bidan di tingkat desa (Bidan Desa) sehingga akses masyarakat, terutama ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dapat meningkat. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan capaian program ini adalah dengan penempatan tenaga kesehatan, terutama bidan di tingkat desa (Bidan Desa) sehingga akses masyarakat, terutama ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dapat meningkat. Penempatan tenaga bidan desa dan pembentukan desa siaga dengan keberadaan Poskesdes di dalamnya diharapkan akan dapat meningkatkan capaian program kesehatan ibu dan anak ini. Adanya peningkatan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : ANC (Ante Natal Care) meningkat sehingga ibu hamil bersalin ke tenaga kesehatan, Penggunaan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah dapat berjalan dengan baik, peningkatan dan penempatan tenaga kesehatan, terutama untuk bidan di desa. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan dan bersalin dengan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting meningkatnya capaian program, kemitraan bidan dan dukun yang sudah dapat berjalan dengan baik, dimana dukun tidak boleh menolong persalinan, harus didampingi oleh bidan, serta dukun merujuk ke bidan. Selain itu melalui pelaksanaan Program Desa Siaga dengan penempatan tenaga kesehatan, terutama Bidan di Desa terutama untuk mengisi tenaga kesehatan di Poskesdes yang pelaksanaan program ini juga mendapatkan bantuan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui pelaksanaan Proyek DHS-2. Pelaksanana program Kecamatan Sayang ibu, melalui pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Masyarakat menjadi peduli terhadap kesehatan ibu dan upaya kesehatan. 2.2.7.2. Persentase Desa yang Mencapai UCI Universal Child Immunization (UCI) Desa merupakan indikator penting dalam program imunisasi. Pencapaian Target UCI pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Pada tahun 2008 target pencapaian UCI adalah > 90 %, artinya target UCI tercapai bila minimal 90 % desa telah memenuhi target imunisasi campak sebagai imunisasi rutin terakhir.


34

UCI Desa merupakan indikator penting lainnya dalam program imunisasi. Target UCI Desa pada tahun 2011 adalah sebesar > 98% dan kemudian pada tahun 2012, sesuai dengan kebijakan program imunisasi, maka target tersebut diturunkan menjadi 80%. Dari data program terlihat bahwa untuk tahun 2011, pencapaian UCI desa baru sebesar 82,5%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012, yaitu menjadi 84,8%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2007, dalam dua tahun terakhir pencapaiannya mengalami penurunan. Cakupan UCI Desa tahun 2007 Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah 88,8 %. Dari 15 kabupaten/kota yang ada, tahun 2011 ternyata hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencapai UCI Desa (cakupan diatas 98%), yaitu Kota Palembang, Kab. Muara Enim, dan Kab. Banyuasin. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya belum mencapai UCI Desa (Non UCI). Dari 3 kabupaten/kota yang telah mencapai UCI, Kota palembang yang telah mencapai 100% UCI Desa. Persentase desa dan kelurahan yang telah mencapai UCI dalam tiga tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 sebesar 82,50 persen, tahun 2012 sebesar 84,80 persen dan tahun 2013 sebesar 88,40 persen, hasil capaian program untuk UCI ini telah dapat melampaui target yang ditetapkan dan pada tahun 2014 capaian desa yang mencapai UCI sebesar 91,70 persen, berarti pencapaian sudah melebihi target yang ditetapkan 80 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan target renstra dinas kesehatan pada tahun 2013, maka hasil pencapaian pada saat ini juga sudah dapat melampaui target tersebut dengan persentase pencapaian sebesar 114,63%. Upaya yang diperlukan adalah bagaimana mempertahankan dan terus meningkatkan capaian kinerja yang ada pada saat ini untuk tahun-tahun berikutnya. Selain dari aspek capaian UCI ini, permasalahan serius lainnya yang harus mendapatkan perhatian terkait engan program imunisasi ini adalah kualitas imunisasi yang telah diberikan. Karena sampai saat ini masih sering terjadi KLB untuk kasus-kasus penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi dan pada daerah yang cakupan imunisasinya sudah sangat bagus. Permasalahannya adalah kualitas vaksin yang diberikan sudah kurang bagus karena rusak dalam proses penyimpanan karena disebabkan oleh cold chain yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Codl chain yang digunakan untuk menyimpan vaksin suhunya tidak sesuai untuk menyimpan vaksin dan beberapa cold chain yang digunakan tidak sesuai dengan standar untuk penyimpanan vaksin. Sementara pada tahun 2012, dengan turunnya target UCI yang harus dicapai, maka dari 15 Kabupaten/Kota yang ada, maka 13 Kabupaten/Kota sudah mencapai target UCI. Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 ini telah mencapai UCI Desa 100%. 2.2.7.3. Persentase Desa KLB yang Ditangani < 24 jam Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes) nomor 1091/2004 tentang SPM-KLB, maka ditetapkan bahwa setiap terjadi KLB harus ditangani dan ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada tahun 2008 ditargetkan minimal 95 % desa/kelurahan sudah dilaksanakan penanggulangan KLB dalam waktu kurang dari 24 jam.


35

Pada tahun 2014 ini ditargetkan 100% desa/kelurahan sudah dilaksanakan penanggulangan KLB dalam waktu kurang dari 24 jam. Sampai dengan akhir Desember 2014 pencapaian indikator sebesar 87 persen, karena masih adanya desa yang belum tertangani KLBnya kurang dari 24 jam. Dengan demikian hasil pencapaian pada tahun 2013 ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, dimana harus seluruh kejadian KLB dapat ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam.Jika dilihat dari pencapaian pada tahun 2013, hasil pada tahun 2014 ini mengalami penurunan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan karena terlambatnya laporan dari Puskesmas terhadap kejadian KLB. Kemudian masih kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan investigasi KLB (Kabupaten Empat Lawang dan OKUS). Total jumlah kejadian KLB selama tahun 2013 adalah 30 kali dengan total jumlah kasus sebanyak 649 orang dan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 5 orang (CFR sebesar 0,77%). Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana total kejadian KLB sebanyak 42 kali dengan jumlah kasus sebanyak 1.173 orang dan jumlah penderita yang meninggal dunia sebanyak 10 orang (CFR 1,25), maka capaian pada tahun 2013 ini jauh lebih baik dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 24 kali dengan total jumlah kasus sebanyak 643 orang dan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 11 orang (CFR 1,7%). Jika dilihat dari penyebab KLB, maka KLB terbanyak terjadi karena sebab keracunan makanan sebanyak 7 kali, diikuti dengan diare dan difteri sebanyak 5 kali. Untuk data kejadian KLB sejak tahun 2003 hingga 2011 di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut: Gambar 2.6 Perbandingan Frekuensi dan Penderita KLB Penyakit & Keracunan Makanan Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2011 100

8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500

90 80 70 60 50 40 30

2000 1500 1000 500 0

20 10 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Penderita

1900

513

1305

2417

2791

799

10129

Frekuensi

20

34

31

70

41

35

38

M eninggal

18

6

2

15

26

9

6

0.94

1.12

0.15

0.62

0.93

1.25

0.05

CFR

0

Sumber : Bidang PP & PL Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2011


36

2.2.7.4.

Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Fe

Anemia gizi merupakan salah satu jenis kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan rendahnya produktifitas kerja, penurunan daya tahan tubuh dan mundahnya infeksi berbagai penyakit. Anemia gizi terjadi dapat disebabkan berbagai penyebab salah satu diantaranya karena kekurangan zat gesi dan folat. Anemia yang paling sering dijumpai dalam kehamilan adalah anemia akibat kekurangan zat besi karena kurangnya asupan unsur besi dalam makanan. Gangguan penyerapan, peningkatan kebutuhan zat besi atau karena terlampau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh, misalnya pada perdarahan. Wanita hamil butuh zat besi sekitar 40 mg perhari atau 2 x lipat kebutuhan kondisi tidak hamil. (Wiknjosastro, 2002). Perdarahan merupakan faktor utama penyebab tingginya AKI. Perdarahan dapat terjadi pada kehamilan, persalinan dan pasca salin. Anemia salah satu faktor risiko yang dapat memperburuk keadaan ibu apabila disertai perdarahan saat kehamilan, persalinan dan pascasalin. Anemia dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan dan nifas. Untuk mengatasi masalah anemia yang disebabkan kekurangan zat gizi dapat dilakukan dengan pemberian tablet besi folat. Cakupan pemberian tablet Fe pada ibu hamil selama tahun 2013 telah mencapai 73,06% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 74%. Hail tersebut masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan tersebut. Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe selama tahun 2014 sudah mencapai 76,94 persen dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 90 persen. Dengan demikian, capaian kinerja program pada tahun 2014 belum dapat melampaui target yang ditetapkan dengan persentase kinerja sebesar 85,49 persen, berarti terjadi penurunan dari tahun sebelumnya . Masih belum tercapainya target cakupan Fe bumil ini karena stok obat yang kurang mencukupi, belum baiknya pencatatan dan pelaporan, serta ada kecenderungan ibu hamil tidak mau mengkonsumsi tablet Fe karena alasan mual.Kurang intensifnya program kesehatan ibu dan anak (KIA) sebagai salah satu prioritas, terutama ibu hamil. 2.2.7.5.

Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif

Pemberian ASI oleh ibu pada bayi sedini mungkin setelah melahirkan dapat menghindarkan bayi dari penyakit infeksi dan alergi. Pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain dianjurkan minimal 6 bulan, hal ini yang disebut sebagai pemberian ASI secara eksklusif. Pemberian ASI dapat diteruskan sampai bayi berusia 2 tahun. Cakupan pemberian ASI Eksklusif menurut laporan ASI Eksklusif di Dinkes Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 sebesar 56,83 persen. Capaian ini belum dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 80 persen dan target nasional 67,0%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013 mencapai 58,66%. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil capaian dalam dua tahun terakhir, maka capaian pada tahun 2013 ini mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2012 sebesar 48,44% dan hasil capaian pada tahun 2011 sebesar 56,95%, sehingga belum mencapai target RPJMN sebesar 67,0%. Cakupan ASI Eksklusif masih di bawah target dikarenakan pemantauan sulit dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang kurang tepat, masih kurangnya tenaga konselor ASI di lapangan, RS/Klinik Bersalin belum sayang bayi, belum adanya sanksi tegas bagi RS/Klinik Bersalin/Bidan RENJA DINAS KESEHATAN 2015

37

Praktek Swasta yang belum sayang bayi serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi masih terbatas dan masih perlu ditingkatkan. Pada tingkat Kabupaten / Kota, pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2014 yang terendah pada Kabupaten OKU baru mencapai 31,52 persen dan OKU Timur sebesar 40,34 persen. Sementara pemberian ASI Eksklusif yang tertinggi pada Kabupaten Empat Lawang sebesar 99,23 persen dan Kabupaten Pagar Alam sebesar 68,81 persen. Cakupan ASI Eksklusif masih dibawah target dikarenakan pemantauan sulit dilakukan, pencatatan dan pelaporan masih kurang tepat, masih kurangnya tenaga konselor ASI dilapangan, rumah sakit dan klinik bersalin yang ada belum saying bayi serta belum adanya sanksi yang tegas untuk rumah sakit atau klinik bersalin dan bidan praktek swasta yang belum saying bayi. Pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pada bayi sedini mungkin setelah melahirkan dapat menghindarkan bayi dari penyakit infeksi dan alergi. Pemberian ASI Eksklusif ini tanpa makanan dan minuman lain dianjurkan minimal selama 6 bulan.

2.2.8. Sumber Daya Kesehatan 2.3.8.1. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk Indikator ketersediaan tenaga kesehatan dapat dilihat dari rasio setiap jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Berdasarkan haasil Sensus Penduduk Tahun 2012 dari BPS, maka jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 adalah sebanyak 7.446.401 jiwa. Dengan jumlah penduduk dan tenaga kesehatan yang tersedia, maka didapatkan rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan dan kebutuhan masing-masing jenis tenaga kesehatan. Pada tabel berikut disajikan Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis tenaga per 100.000 penduduk termasuk jumlah kebutuhannya. Pada tabel berikut terlihat bahwa rasio dokter umum pada tahun 2014 baru mencapai 10 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang dokter melayani 10.000 penduduk, belum memenuhi target Indonesia Sehat 2014 sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 per 2.500 penduduk. Jumlah Dokter Umum yang ada baru mencapai 781 orang. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 2.979 orang dokter umum. Rasio ideal tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, penyebaran tenaga kesehatan ini juga menjadi perhatian utama, terutama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.


38

Tabel 2.8 Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Per 100.000 Penduduk Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 No

Jenis Tenaga

Jumlah

Rasio

1. Dokter Spesialis 261 4 2. Dokter Umum 781 10 3. Dokter Gigi 143 2 4. Perawat 5.744 77 5. Bidan 4.055 54 6. Ahli Gizi 461 6 7. Sanitarian 729 10 8. SKM 1.225 18 9. Apoteker 143 2 10. Farmasi 522 7 11. SPRG 426 6 12. Fisioterapi 90 1 13. Analis kesehatan 394 5 Sumber : Profil SDM Kesehatan Prov. Sumsel Tahun 2014

Target 6 40 11 117,5 100 22 40 40 10 30 30 4 15

Sampai dengan tahun 2014, rasio dokter spesialis baru mencapai 4 per 100.000 penduduk. Dengan total jumlah dokter spesialis adalah 261 orang. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2014 sebanyak 5 dokter spesialis per 100.000 penduduk, maka hasil pada tahun 2014 belum dapat mencapai target. Persentase pencapaian target baru sebesar 80 persen.Masih dibutuhkan penambahan tenaga dokter spesialis untuk dapat mencapai target tersebut. Jika dilihat menurut Kabupaten / Kota, maka baru dua kota yang telah mencapai target rasio dokter spesialis, yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Rasio dokter gigi per 100. 000 penduduk tahun 2014 sebesar 2 per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 4 per 100.000 penduduk maka persentase capaian tahun 2014 baru sebesar 50 persen. Keadaan tenaga Dokter Gigi di Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2014 berjumlah 143 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga dokter gigi yang berstatus PNS sebanyak 124 orang, PTT Pusat sebanyak 4 orang, PTT Daerah sebanyak 2 orang dan TKS sebanyak 2 orang. Demikian juga dengan tenaga Bidan, rasionya per 100.000 penduduk baru mencapai 54 per 100.000 penduduk pada tahun 2014. Artinya sama dengan 1 orang Bidan akan melayani 1.843 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 maka sebesar 56 per 100.000 penduduk maka persentase capaian saat ini sudah sebesar 96,43 persen. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 7.446 orang Bidan. Dengan jumlah tenaga bidan yang tersedia baru mencapai 4.055 orang, maka masih dibutuhkan penambahan tenaga bidan sebanyak 3.391 orang. Sementara untuk rasio Perawat, pada tahun 2014 baru mencapai 77 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang Perawat harus melayani sebanyak 1.437 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 maka sebesar 79 RENJA DINAS KESEHATAN 2015

39

per 100.000 penduduk maka persentase capaian saat ini sebesar 97,65 persen. Sampai dengan saat ini, jumlah tenaga perawat baru mencapai 5.744 orang. Kebutuhan tenaga perawat untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 8.750 orang, sehingga dengan demikian masih dibutuhkan penambahan tenaga perawat sebanyak 3.006 orang. Rasio Ahli Gizi, pada tahun 2014 baru mencapai 6 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang Ahli Gizi harus melayani 16.667 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 8 per 100.000 penduduk maka capaian indikator sebesar 75 persen. Jumlah tenaga ahli gizi baru mencapai 461 orang. Dengan kebutuhan tenaga ahli gizi sebanyak 1.638 orang untuk mencapai rasio yang ideal, maka masih dibutuhkan sebanyak 1.177 orang ahli gizi. Rasio tenaga Sanitarian sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 10 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang Sanitarian harus melayani 20.161 penduduk.Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 capaian kinerja indikator sudah mencapai 75 persen , jumlah tenaga sanitarian yang ada sebanyak 729 orang. Dengan jumlah ideal yang dibutuhkan sebanyak 2.979, maka untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan sebanyak 2.250 orang tenaga Sanitarian. Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada tahun 2014 baru mencapai 18 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang SKM akan melayani 19.802 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 12 per 100.000 penduduk maka capaian tahun 2014 sebesar 83,33 persen. Sampai dengan tahun 2014, jumlah tenaga SKM yang ada adalah 1.353 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga untuk mencapai jumlah yang ideal yaitu 2.979, maka untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan tenaga SKM sebanyak 1.626 orang. Rasio Apoteker pada tahun 2014 baru mencapai 2 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang Apoteker melayani 42.553 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 4 per 100.000 penduduk maka persentase capaian indikator ini sebesar 50 persen. Jumlah tenaga apoteker yang ada pada tahun 2014 baru mencapai 143 orang. Jumlah ideal yang dibutuhkan untuk tenaga apoteker ini adalah 744 orang. Dengan demikian untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan tenaga apoteker sebanyak 601 orang. Rasio tenaga perawat gigi (SPRG) pada tahun 2014 baru mencapai 6 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang tenaga perawat gigi harus melayani sebanyak 16.667 penduduk. Sampai dengan tahun 2014, jumlah tenaga perawat gigi yang dimiliki adalah sebanyak 1.008 orang. Total jumlah tenaga perawat gigi yang dibutuhkan untuk melayani seluruh penduduk di Sumatera Selatan adalah sebanyak 2.234 orang. Dengan demikian maka untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan sebanyak 1.226 tenaga perawat gigi.


40

Rasio Fisioterapis sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 1 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang tenaga Fisioterapis harus melayani 100.000 penduduk. Jumlah tenaga fisioterpais yang dimiliki baru mencapai 111 orang. Sementara jumlah ideal yang dibutuhkan untuk tenaga fisioterapis ini mencapai 298 orang. Dengan demikin untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan sebanyak 187 orang tenaga Fisioterapis. Rasio tenaga Analis Kesehatan sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 5 per 100.000 penduduk, artinya sama dengan 1 orang Analis Kesehatan harus melayani 20.000 penduduk Sampai dengan tahun 2014, total tenaga analis kesehatan yang tersedia adalah 394 orang. Sementara kebutuhan tenaga analis kesehatan dengan jumlah penduduk yang ada adalah sebanyak 1.117 orang. Dengan demikian untuk Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan penambahan sebanyak 723 orang tenaga analis kesehatan. 2.3.

Identifikasi Masalah dan Pemecahan Masalah Hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan pada tahun 2014 hanya berupa hambatan yang bersifat non teknis, dan itupun relatif dapat diatasi dengan baik, dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan program kesehatan. Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2014 ini sudah dapat mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian indikator program kesehatan dari tahun ke tahun. Masih dirasakan rendahnya alokasi anggaran yang ada di tingkat Kabupaten/Kota dan belum sesuai dengan UU no. 36/2009 tentang kesehatan dimana telah diamanatkan anggaran kesehatan di tingkat kabupaten/kota sebesar 10% dari APBD diluar gaji. Sementara untuk bidang kesehatan masih sangat dibutuhkan alokasi anggaran kesehatan yang cukup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, terutama dengan semakin kompleks dan rumitnya permasalahan yang dihadapi merupakan salah satu kendala yang dihadapi serta sangat bervariasinya kemampuan keuangan di tingkat kabupaten/kota. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap anggaran kesehatan tentunya akan dapat memenuhi kebutuhan program dan kegiatan kesehatan yang ada. Upaya advokasi dari tingkat provinsi agar Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya masih diperlukan. Masih belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dengan baik juga perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sampai ke tingkat pelayanan kesehatan terendah. Sampai saat ini pada tingkat Puskesmas, masih ada Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter. Pada tingkat Desa, pembangunan Poskesdes dan penempatan Bidan di Desa perlu menjadi perhatian, terutama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyediaan tenaga kesehatan ini tetap menjadi prioritas bersama, termasuk untuk pemerataan penyebaran tenaga kesehatan tersebut. Pada sisi lain sumber daya yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga masih diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang ada, terutama pelatihan dan pendidikan yang bersifat teknis kesehatan.


41

Berbagai upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan terus dilakukan termasuk diantaranya adalah melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan pada akhirnya akan dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, penilaian atau akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan juga terus dilaksanakan. Masih ada 6 Kabupaten/Kota yaitu OKU Timur, OKU Selatan, Lahat, Empat Lawang, MURATARA dan PALI yang belum ada layanan HIV-AIDS dan IMS sehingga akses pelayanan tidak maksimal di kabupaten/kota. Belum adanya Klinik Sanitasi untuk kegiatan tersebut, disamping alat penunjang seperti alat peraga dan dana operasional untuk klinik sanitasi. Tidak tersedianya alat penunjang Kesling seperti Sanitarian Kit, Food Kit dan water Test kit yang dapat membantu tenaga sanitarian dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Proses pembuatan tentang peraturan kawasan tanpa rokok di daerah masih banyak mengalami kendala. Keterlambatan pengiriman laporan program dari kabupaten/kota ke provinsi juga masih ditemukan, sehingga informasi-informasi yang seharusnya bisa dihasilkan bagi pengambilan kebijakan pada tingkat provinsi juga menjadi terhambat. Pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah dibentuk tim pengelola SIK (Sistem Informasi Kesehatan) yang diharapkan akan dapat membantu pemecahan masalah ini. Berbagai fasilitas untuk mempercepat akses dan komunikasi data juga telah disediakan.


42

BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM RENSTRA-SKPD

3.1.

Sasaran dan Indikator Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2015, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018 meliputi : 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. 2) Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama pada kelompok rentan. 3) Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal 4) Meningkatnya upaya kesehatan dan cakupan program kesehatan. 5) Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular. 6) Terjaminnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi penduduk. 7) Meningkatnya manajemen dan mobilisasi sumber dana di semua jenjang administrasi. 8) Meningkatnya kecukupan sumber daya manusia kesehatan di setiap jenjang pelayanan.

3.2.

Program Sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2015 dan mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk tahun anggaran 2015 telah disusun sebanyak 23 program dan 123 kegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program kesehatan yang telah ditentukan. Total Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 280.413.091.000.Program kesehatan pada tahun 2015 yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini :


43

Tabel 3.1. Kode dan Nama Program Dinas Kesehatan Tahun 2015

3.3.

Sasaran dan Indikator Sasaran Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013, ada 8 sasaran yang ingin dicapai dan dan telah dilengkapi dengan indikator beserta targetnya untuk masing-masing sasaran tersebut. Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut telah dijabarkan menjadi target


44

kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2015 telah mengacu kepada upaya untuk mencapai seluruh sasaran tersebut. Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada tahun adalah sebagai berikut : Tabel 3.2. Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Sasaran Strategis

1.1.1

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Indikator Kinerja Utama

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7


Persentase Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten Persentase desa yang mencapai UCI Penemuan kasus "Discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk Persentase desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) penyakit tidak menular Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan kawasan tanpa rokok (KTR) Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah

Target Tahun 2015 95%

95%

<5%

PENANGGUNG JAWAB Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

11%

Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

35%


27,126


100

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

45

raga

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15


Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja Persentase kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa Jumlah kasus pasung

75%


70%


80%


80

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan Persentase Puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Jumlah Kabupaten / Kota yang mengembangka n Program Usila Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

80%

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

45%


17


62%


46

1.1.2

Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumsel

1.1.1.16

Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

7.0%


1.1.1.17

Total Fertility Rate (TFR)

2.4


1.1.2.1

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan

93%

Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

1.1.2.2

Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar

60%


1.1.2.3

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar Pertsentase Industri Rumah Tangga (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan Persentase rumah sakit mampu PONEK

65%


70%


55%


1.1.2.6

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012

10%

Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM

1.1.2.7

Persentase Puskesmas yang terakreditasi

3%


1.1.2.4

1.1.2.5


47

1.1.3

Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu

1.1.3.1

Cakupan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

100%


1.1.3.2

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar masyarakat miskin Persentase penduduk yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta Persentase Rumah Sehat

100%


100%


70.8%


1.1.3.3

2.1.1

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk Hidup Bersih & Sehat

2.1.1.1

2.1.1.2

Persentase tempat tempat umum sehat

70%


2.1.1.3

Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih

70.4%


2.1.1.4

Persentase Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase kab/kota yang melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

39%


0,3%


73%


2.1.1.5

2.1.1.6


48

3.1.1

3.1.2

4.1.1

4.2.1

4.3.1

Meningkatkany a kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan

Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi sertifikasi Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi & balita

Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan


3.1.1.1

Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar

60%


3.1.1.2

Persentase kecukupan SDM di RSUD sesuai standar

60%


3.1.2.1

Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)

40%


4.1.1.1

Jumlah Kematian Ibu Maternal

140


4.2.1.1

Jumlah Kematian bayi

115


4.2.1.2

Jumlah Kematian baliita

50


4.2.1.3

Angka harapan hidup

70.7


4.3.1.1

Persentase balita gizi buruk

<1


4.3.1.2

Persentase balita gizi kurang

13%


4.3.1.3

Persentase Stunting pada anak Balita

34%


49

4.3.1.4

4.4.1

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif

72%


4.4.1.1

Annual Parasit Incidence (API)

0.5


4.4.1.2

Angka keberhasilan pengobatan Penyakit TB BTA (+)

88%


4.4.1.3

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

50


4.4.1.4

Case Notification Rate kasus TB per 100.000 penduduk Persentase perempuan usia 30-50 tahun di deteksi dini ca. cervik dan payudara

125

Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 jemaah haji

<2

4.4.1.5

4.4.1.6


1%


50

BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

4.1.

Rencana Program Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : KODE RING

1

PROGRAM / KEGIATAN

2 1

2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 4 5 6

Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

10

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

11 12

Penyediaan Jasa Tutor SKJ Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Jasa Administrasi Keuangan Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

Pengadaan Mobil Jabatan

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Penglengkapan Rumah Tangga

7

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


51

3

8

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

9

Penambahan Daya Listrik Kantor

10

Pengamanan Aset Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2

5

6

8

Monitoring evaluasi perencanaan ke kabupaten/kota

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

4

Pemutakhiran Data Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1

7

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2

Pelayanan Kesehatan Olahraga B2T3 di Luar Gedung dan Institusi di Kota Palembang Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

3

Fasilitasi Tim Kesehatan Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia

4

Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

6

Pelayanan Kesehatan Lapangan pada Event-event Nasional

7

Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

8

Pelayanan Penjaringan Donor Darah

9

Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

10

Monev Program RSSIB dan SP2RS Rumah Sakit

11

Penarikan dan Penugasan Dokter / Dokter Gigi PTT

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1

Pengadaan Banner Roll Up

2

Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi 2 Fasilitasi Hari Kesehatan Nasional (HKN) 4 5 6 7


Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat Penyediaan Media Promosi Kesehatan Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi

52

9

10

11

12

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1

Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk penanggulangan kurang gizi

2 3

Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY & Zat Gizi Mikro Lainnya Pemilihan Petugas Gizi Teladan Tingkat Provinsi

4

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Program Gizi

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Fasilitasi Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

2

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

3

Monitoring Evaluasi Program Penyehatan Kualitas Lingkungan Perumahan, Higiene dan Sanitasi Pangan serta Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penyehatan Air Bersih

PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2

Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

3

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

4

Pengadaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5

Penyediaan Sarana untuk Pencegahan Penyakit Epidemik/Endemik

6

Pemilihan Juru Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi

7

Validasi Data Program Imunisasi

8

Pengadaan Lemari Penyimpanan Vaksin dan Vaksin Carrier

11

Monev Program Imunisasi

12 13

Pemeriksaan spesimen dalam rangka surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah Penanganan KLB Penyakit/Keracunan dan Wabah

14

Monev Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit

15

Monev Pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular

17

Pendampingan Program Vaksinasi Jema'ah Haji ke Kab/Kota serta Monev Peningkatan Kapasitas Petugas Haji di Puskesmas

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1

13

Pertemuan Registrasi Pengelola Rumah Sakit

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA 1


Pembangunan Rumah Sakit Provinsi

53

14

2

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

3

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

4

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

5 6

Pengadaan Mobil Laboratorium Klinik Pengolahan Limbah Padat Program DAK dan Pendamping

7

Pengadaan Mobil Ambulance Program DAK dan Pendamping

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 2

15

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1 2 3

16

17

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeluer Rumah Sakit

Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta Pertemuan Forum Komunikasi JPKM Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1

Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

2

Lomba Senam Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 1

Pengadaan poster dan Leaflet Keamanan Makanan dan Minuman

2

Pengawasan Keamanan Makanan di Restoran

3

Pengawasan Produk dan Industri Rumah Tangga Pangan

4

Pengadaan Test Kit Makanan

5

Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan IRTP Hari Besar Keagamaan

6

Pembinaan dan Evaluasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK 1

Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi

2

Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal-Neonatal

3

Pemantapan Pelaksanaan ANC terpadu

4

Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi

5

Monev Program Kesehatan Anak ke Kabupaten/Kota

6

Monev Audit Materna Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi)


54

19

PENDIDIKAN KESEHATAN 1

20

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN 1

Pelatihan Akreditasi Versi 2012 bagi RSUD

2

4

Pelatihan Standarisasi Tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai Kepmenkes 46 Pelatihan Pengelolaan Pendidikan dlm sertifikasi tenaga untuk persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan Assesment Akreditasi

5 6

Pelatihan Fungsional Nutrision Pelatihan Jabatan Fungsional (Jabfung) Puskesmas

7

Pelatihan Jabatan Administrasi Kesehatan

8 9

Pelatihan Fungsional Dokter Pelatihan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)

10

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Tim PONED Tk. Provinsi

11 12

Pelatihan Resusitasi Neonatus Pelatihan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit

13

Pelatihan Stimulasi Nutrisi pengungkit otak pada janin

14

Tugas Belajar Dalam Negeri

15

Tugas Belajar Luar Negeri

16 17

Kursus Pamong Saka Bhakti Husada Kursus Mahir Dasar Saka Bhakti Husada

3

21

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 1 2 3 4

22

23

Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan

Pemilihan Nakes Teladan Tk. Provinsi Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi Pemantapan penyiapan akreditasi Puskesmas Monev program Pelayanan Kesehatan Dasar

PROGRAM PENANGANAN KELUARGA BERENCANA 1

Peningkatan kapasitas konseling KB dengan menggunakan ABPK-KB

2 3 4

Pemantapan implementasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB Evaluasi pelaksanaan program KB pasca persalinan Fasilitasi dan pembinaan manajemen pelayanan KB di kab/kota

5

Pengadaan alat kontrasepsi

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1 2


Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Mata Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru

55

BAB V PENUTUP

Dengan ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja) Tahun 2015 dapat disusun. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 - 2013, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. RenjaSKPD ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2015. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.

Palembang,


Agustus 2014

56

TABEL IV.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD

: :

KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya jasa pengiriman surat-menyurat di kantor Dinkes dan UPT

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinkes dan UPT yang dibayarkan Terpenuhinya Jasa bagi Pengelola Keuangan di Dinkes dan UPT

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya jasa dan alat kebersihan kantor di Dinkes dan UPT

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor bagi Dinkes dan UPT

6

Tersedianya bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan 60 Jenis di Dinkes dan UPT Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di 18 Jenis Kantor Dinkes dan UPT Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinkes 4 Jenis dan UPT 65 kali rapat dan 527 OH Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat di Dinkes dan UPT serta makan pasien terpenuhinya makan dan minum pasien bagi rumah sakit khusus paru, rumah sakit khusus mata dan rumah sakit gigi mulut

7 8 9

1.450 Surat 47 Rekening

10 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Terpenuhinya jasa tenaga honorer di Dinkes dan UPT

11 Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Tersedianya jasa tutor SKJ Dinkes dan UPT

124.800.000

38 Jenis

156 tenaga honorer, 30 dokter/dokter gigi PTT dan 31 bidan PTT 13 Orang 406 Kali

1

Pengadaan Mobil Jabatan

Tersedianya mobil jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Prov. Sumsel

2

8 Unit Tersedianya kendaraan kendaraan dinas operasional bagi Dinkes, RSK Paru, RSK Mata dan RSK Gigi dan Mulut, BKOKM, Ambulance untuk RS Siti Aisyah, Kejaksaan Tinggi dan kendaraan operasional untuk IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor untuk Dinkes dan 50 Jenis UPT yang tersedia Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga untuk Dinkes dan 57 Jenis UPT yang tersedia Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT yang 52 Unit kendaraan roda 4 beroperasi secara baik dan nyaman dan 115 unit kendaraan roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Penglengkapan Terpeliharanya peralatan rumah tangga dan tabung gas Dinkes dan UPT 2 Jenis Rumah Tangga yang beroperasi secara baik Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes dan UPT yang 2 Jenis beroperasi secara baik

4 5

6 7

Page 1 of 8

3.247.304.000

2.930.378.000

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi

3

40.300.000

3 Jenis

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

14.719.898.034

33 Orang

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan Luar Negeri luar negeri 2

85 %

80 %

6 Unit

288.947.634 297.800.000 265.500.000 35.000.000 225.170.000

5.631.766.400

66.000.000 1.566.932.000

11.339.571.000

2.054.500.000 1.465.000.000

2.341.650.000 1.895.021.000 1.480.000.000

120.000.000 410.000.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

4

5

6


PAGU ANGGARAN (Rp)

4

5

3

8

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung kantor BKOKM, RS Mata, RS Paru, RS Gigi dan Mulut serta kantor Dinkes yang beropreasi secara optimal

5 Kantor

892.500.000

9

Penambahan Daya Listrik Kantor

Tersedianya daya listrik kantor yang memadai bagi Bapelkes dan RS Khsus Paru Terdatanya data aset tetap (bangunan) di kabupaten/kota untuk mendukung laporan keuangan Dinkes Prov. Sumsel

2 Kantor

254.500.000

1 Laporan

426.400.000

10 Pengamanan Aset Daerah

3


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Kursus-kursus singkat (short course ) dan pelatihan bagi pegawai Dinas Kesehatan dan UPT

120

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tersedianya Pelaporan Kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu

100 %

1

Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan kinerja (LAKIP, LKPJ dan LPPD) SKPD Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan

3 Dokumen

2

Monitoring evaluasi perencanaan ke kabupaten/kota

Terkoordinasinya perencanaan kabupaten/kota dengan perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

1 Laporan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

75 %

Terpenuhinya Obat Sesuai kebutuhan

93 %

Terpenuhinya Obat Essensial

80 %

85.000.000 orang

243.780.000

Terpenuhinya Ketersediian Obat Generik

85 %

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat penunjang buffer stock, obat penunjang untuk RS Gigi dan Mulut, obat program PMK, obat untuk RS Mata, obat untuk RS Paru dan bahan kimia

77 Item

4

Pemutakhiran Data Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan

Tersedianya dokumen data sarana dan prasarana peralatan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya penduduk yang memanfaatkan RS

15 %

Meningkatnya RS Menyelenggarakan 4 Yankes Spesialis Dasar

67 %

Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi dan Korban Bencana 1

Pelayanan Kesehatan Olahraga B2T3 di Luar Gedung dan Institusi di Kota Palembang

Frekuensi pelayanan kesehatan olahraga B2T3 di luar gedung

2

Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Terpilihnya pemenang lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi

3

Fasilitasi Tim Kesehatan Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia

4 6

Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pelayanan Kesehatan Lapangan pada Event-event Nasional

Persentase Peserta dan Panitia yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam rangka hari pangan sedunia Terfasilitasinya tim SPGDT

7

8

44.580.000 199.200.000

10.127.230.000

1

1

85.000.000

Dokumen

10.000.000.000

127.230.000

2.017.661.000

40 % 100 % 80 Kali 9 sekolah 100 %

75.100.000 182.386.000 775.730.000

8 Orang

151.800.000

Terpenuhinya pelayanan kesehatan lapangan pada event-event nasional

5 Event

67.500.000

Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel

6 kejadian bencana

Pelayanan Penjaringan Donor Darah

Terjaringnya masyarakat yang melakukan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI

Page 2 of 8

1.500 Orang

114.664.000

149.681.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2 9

7

8

9

10


Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)


PAGU ANGGARAN (Rp)

4

5

3 Terpilihnya pemenang lomba RSSIB

3 RS

261.200.000

10 Monev Program RSSIB dan SP2RS Rumah Sakit

Tersedianya laporan Monev RSUD kab/kota yang melaksanakan program RSSIB dan SP2RS

2 Dokumen

145.600.000

11 Penarikan dan Penugasan Dokter / Dokter Gigi PTT

Tersedianya dokter/dokter gigi PTT dan bidan PTT di daerah

60

Orang

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Meningkatnya penggunaan obat dan produksi makanan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan

70

%

1

Pengadaan Banner Roll Up

Tersedianya banner roll up pengawasan obat dan makanan

2

Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia

Tersedianya dokumen pemetaan obat asli/tradisional Indonesia

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Dokumen

Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif

65 %

Persentase Rumah Tangga PHBS

50 %

Persentase Posyandu Purnama Mandiri

30 %

1

Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba desa PHBS terbaik tingkat Provinsi

2

Fasilitasi Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Terfasilitasinya peserta senam bersama dan jalan sehat dalam rangka peringatan HKN

4

Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat

Terinformasinya kampanye kesehatan pola hidup sehat melalui media massa

5

Penyediaan Media Promosi Kesehatan

Tersedianya media promosi kesehatan

6

Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba desa siaga tingkat provinsi

7

Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba posyandu berprestasi tingkat Provinsi

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Gizi Kurang

1

Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk penanggulangan kurang gizi

Tersedianya susu untuk balita gizi kurang, biskuit untuk ibu hamil kurang gizi, biskuit untuk balita gizi kurang

2

Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY Tersedianya dacin set sebagai alat pemantau status gizi balita & Zat Gizi Mikro Lainnya

3

Pemilihan Petugas Gizi Teladan Tingkat Provinsi

4

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Program Gizi

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

159 Bh

3 Desa 500 Orang 3 Media Massa 120 Buah 3 Desa 34 Posyandu

< 15 %

94.000.000

168.100.000

94.800.000 73.300.000

1.182.974.000

195.650.000 142.800.000 294.824.000 158.400.000 195.650.000 195.650.000

2.792.471.000

26.279 ktk Susu balita kurang gizi, 80.194 bks Biskuit Bumil, 78.986 bks Biskuit Balita, dan 146.625 sachet taburia 507 Buah

2.156.850.000

Terpilihnya petugas gizi terbaik tingkat provinsi

3 orang

122.810.000

Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi program gizi

3 Dokumen

183.261.000

Meningkatnya cakupan Rumah Sehat Meningkatnya cakupan TTU Sehat Meningkatnya cakupan Keluarga yang memiliki Akses Air Bersih Meningkatnya cakupan TPM Sehat

Page 3 of 8

76,3 69,9 70,4 70,0

% % % %

329.550.000

635.450.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

11


2 Fasilitasi Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

2

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Terfasilitasinya program PPSP (penyusunan buku putuih sanitasi)

3

Monitoring Evaluasi Program Penyehatan Kualitas Lingkungan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Perumahan, Higiene dan Sanitasi Pangan serta Sanitasi TempatTempat Umum (TTU), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penyehatan Air Bersih

Terfasilitasinya program PAMSIMAS (untuk 500 desa reguler dan 200 desa replikasi)

Meningkatnya cakupan Desa Mencapai UCI (Universal Child Imunisation) Tercapainya Annual Parasit Incidence (API)

4

5

10 Kab/Kota

65.822.000

15 Kab/Kota

294.604.000

5 Dokumen

275.024.000

95

%

88

Menurunnya Angka Kesakitan DBD

50 per 100.000 pddk

1

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Meningkatnya cakupan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Terputusnya rantai penularan penyakit DBD di daerah endemis DBD

2

Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Tersedianya buku pedoman/modul pengendalian penyakit menular untuk pengelola program Dinas Kesehatan kabupaten/kota

3

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

Tersedianya vaksin untuk pencegahan penyakit menular (VAR / Vaksin Anti Rabies)

4

Pengadaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tersedianya pot sputum untuk program TB Menular Penyediaan Sarana untuk Pencegahan Penyakit Tersedianya RDT DBD,lab kit dan Alat Pelindung Diri (APD) fogging Epidemik/Endemik

%

100 % >= 2 per 100.000 anak <2 per 1000 jema'ah 60 % 170 focus

385.968.000

7 jenis

196.950.000

1.000 vial 10.000 Bh

151.750.000 50.000.000

175 kotak RDT DBD, 44 lab kit dan 207 APD Fogging

501.800.000

144.628.000

6

Pemilihan Juru Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba juru imunisasi teladan tingkat Provinsi

3 Orang

7

Validasi Data Program Imunisasi

Tersedianya dokumen data program imunisasi

1 Dokumen

Page 4 of 8

3.096.255.000

0,5 per 100.000 pddk

Tercapainya Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru BTA (+)

Tercapainya Desa yang terkena KLB yang ditangani < 24 jam Terjaringnya Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) Non Polio Rate Anak Usia < 15 tahun Menurunnya Angka Kematian Jema'ah Haji

5

PAGU ANGGARAN (Rp)

3

1

PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR


97.223.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pengadaan Lemari Penyimpanan Vaksin dan Vaksin Carrier

3

4

Tersedianya lemari ES tempat penyimpanan vaksin, Vaksin Carrier, ADS sebagai tempat penyimpanan vaksin

PAGU ANGGARAN (Rp)

5

Lemari Es tempat penyimpanan vaksin (5 bh), Vaksin Carrier (51 bh), ADS (134100 bh)

Tersedianya laporan program imunisasi

12 Pemeriksaan spesimen dalam rangka surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah

Terperiksanya spesimen kasus campak

13 Penanganan KLB Penyakit/Keracunan dan Wabah

Tertanganinya kasus KLB Penyakit & Keracuanan Makanan

5 Lokasi

14 Monev Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit

Tersedianya laporan monev peningkatan surveilans epidemiologi penyakit

1 Dokumen

15 Monev Pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular

Jumlah laporan monev Posbindu penyakit tidak menular

1 Laporan

17 Pendampingan Program Vaksinasi Jema'ah Haji ke Kab/Kota serta Monev Peningkatan Kapasitas Petugas Haji di Puskesmas

Jumlah kab/kota yang mendapat pendampingan program vaksinasi jema'ah haji

17 Kab/kota

128.176.000

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Meningkatnya cakupan RSUD dan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Terselenggaranya pengetahuan peserta pertemuan registrasi pengelola rumah sakit

80 %

85.150.000

Tercapainya Pemanfaatan Rumah Sakit oleh Penduduk

15

%

Meningkatnya cakupan RS menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar Meningkatnya cakupan RSUD PONEK Pembangunan Gedung Rumah Sakit Provinsi mencapai tahap III mencapai 40% dan pembangunan pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut, RS Mata dan RS Khusus Paru

77

%

55 1 RS

%

Pertemuan Registrasi Pengelola Rumah Sakit

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA

1

Pembangunan Rumah Sakit Provinsi

2

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

5

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

6

4

1 Dokumen

1.040.175.000

11 Monev Program Imunisasi

1

13


2 8

12


80 Kali

61.600.000 52.169.000

42 Orang

84.652.000 166.164.000 35.000.000

85.150.000

191.917.339.469

167.912.821.103

3 RS

19.856.320.366

Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

3 RS

200.000.000

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

Tersedianya bahan -bahan logistik Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan

3 RS

200.000.000

Pengadaan Mobil Laboratorium Klinik

Tersedianya mobil laboratorium klinik untuk pemeriksaan sampel makanan yang tersedia

1 unit

1.418.750.000

Pengolahan Limbah Padat Program DAK dan Pendamping

1 unit

1.257.550.000

Pengadaan Mobil Ambulance Program DAK dan Pendamping

1 unit

1.071.898.000

Page 5 of 8

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1 14

15

16

17

18


2


4

3

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit yang terpelihara

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeluer Rumah Sakit

PAGU ANGGARAN (Rp)

5

100 %

132.500.000

Terpeliharanya alat - alat kesehatan rumah sakit secara berkala

3 RS

102.500.000

Terpeliharanya alat - alat meubelair rumah sakit secara berkala

3 RS

30.000.000

100 %

1.425.000.000

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan

1

Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta

Meningkatnya pengawasan rujukan Puskesmas untuk program Jamsoskes Sumsel Semesta di Kab/kota

2

Pertemuan Forum Komunikasi JPKM

Terselenggaranya pertemuan forum komunikasi JPKM

3

Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta

Tersedianya jaminan / asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan / asuransi kesehatan melalui Program Jamsoskes Sumsel Semesta di RSK Mata dan RSK Paru

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Usila

1

Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Terpilihnya pemenang lomba posyandu lansia

2

Lomba Senam Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Terpilihnya pemenang lomba senam lansia tingkat Provinsi

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Tersedianya KMS Usila di Kab/Kota Lansia

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN Meningkatnya cakupan Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) MAKANAN yang telah mempunyai izin edar Persentase Restoran yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan

17 Kab/Kota 60 Orang

370.000.000 55.000.000

400.000 Orang

1.000.000.000

80 %

253.995.000

3 Posyandu Lansia 3 Tim 13825 Lembar

70

%

15

%

45.630.000 117.515.000

884.800.000

1

Pengadaan poster dan Leaflet Keamanan Makanan dan Minuman Tersedianya poster dan leaflet keamanan makanan dan minuman

2

Pengawasan Keamanan Makanan di Restoran

Terawasinya keamanan makanan di restoran

3

Pengawasan Produk dan Industri Rumah Tangga Pangan

Terawasinya keamanan makanan produk dan industri rumah tangga pangan

170 Produk

103.141.000

4

Pengadaan Test Kit Makanan

Tersedianya test kit makanan dalam rangka pemeriksaan keamanan makanan dan minuman

143 kotak

200.200.000

5

Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Terlaksananya Pengawasan produk makanan dari bahan kimia berbahaya IRTP Hari Besar Keagamaan

340 produk

144.505.000

6

Pembinaan dan Evaluasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Terbinanya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tentang keamanan makanan

51 IRTP

112.900.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK

33.809 Lembar

90.850.000

68 Restoran

Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi

94

%

Meningkatnya cakupan Pelayanan Anak Balita

81

%

Page 6 of 8

220.867.000 103.187.000

861.956.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

19

20



PAGU ANGGARAN (Rp)

4

5

3

1

Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi

Meningkatnya cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Meningkatnya cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten Terpilihnya pemenang lomba Bidan teladan tingkat provinsi

2

Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal-Neonatal

Terbentuknya sistem rujukan maternal neonatal

3

Pemantapan Pelaksanaan ANC terpadu

Meningkatnya pentetahuan petugas kesehatan tentang ANC terpadu

80 Orang

137.352.000

4

Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba Balita Sehat Tk. Prov. Sumsel

34 Orang

164.514.000

5

Monev Program Kesehatan Anak ke Kabupaten/Kota

Tersedianya dokumen program kesehatan anak

1 Dokumen

242.100.000

6

Monev Audit Materna Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi)

Tersedianya laporan Monev audit materna perinatal

1 Dokumen

61.500.000

PENDIDIKAN KESEHATAN

Tercapainya rasio sanitarian per 100.000 penduduk

1

Terdidiknya mahasiswa yang Akademi Kesehatan Lingkungan yang dididik

Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan

96 95

% %

3 orang

116.382.000

4 Kab/kota

140.108.000

22 per 100.000 pddk 272 Orang

1.163.080.000

1.163.080.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

Terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Kompetensi

80 %

1

Pelatihan Akreditasi Versi 2012 bagi RSUD

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan akreditasi RSUD versi 2012

38 Orang

119.545.000

2

Pelatihan Standarisasi Tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Uji Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan Standarisasi Tenaga Kompetensi sesuai Kepmenkes 46 kesehatan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai Kepmenkes 46

100 Orang

109.700.000

3

Pelatihan Pengelolaan Pendidikan dlm sertifikasi tenaga untuk persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan Pengelolaan Pendidikan dlm sertifikasi tenaga untuk persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan

56 Orang

171.193.000

4

Assesment Akreditasi

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang Assesment Akreditasi

30 Orang

33.237.000

5

Pelatihan Fungsional Nutrision

40 Orang

64.940.000

6

Pelatihan Jabatan Fungsional (Jabfung) Puskesmas

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang jabatan fungsional nutrision Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang jabatan fungsional (Jabfung) Puskesmas

40 Orang

65.440.000

7

Pelatihan Jabatan Administrasi Kesehatan

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang jabatan fungsional administrasi kesehatan Pelatihan Fungsional Dokter Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang jabatan fungsional Dokter Pelatihan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang Sistem Pemberian (SP2KP) Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)

40 Orang

65.440.000

10 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Tim PONED Tk. Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang peningkatan kapasitas Provinsi teknis tenaga tim PONED Tk. Provinsi

8 9

11 Pelatihan Resusitasi Neonatus

Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang resusitasi neonatus

12 Pelatihan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang tatacara pencegahan Sakit dan pengendalian infeksi rumah sakit 13 Pelatihan Stimulasi Nutrisi pengungkit otak pada janin Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang stimulasi nutrisi pengungkit otak pada janin

Page 7 of 8

28.765.338.797

40 Orang

65.440.000

42 Orang

106.865.000

30 Orang

231.109.000

45 Orang

108.005.000

70 Orang

82.212.000

39 Orang

47.077.000

KODERING

PROGRAM / KEGIATAN

1

21

22

2

3


4 45 Orang

PAGU ANGGARAN (Rp)

5

14 Tugas Belajar Dalam Negeri

Tersedianya tenaga kesehatan untuk rumah sakit umum daerah provinsi Sumatera Selatan (dokter spesialis, sub spesialis dan S1 akuntansi)

15 Tugas Belajar Luar Negeri

Tersedianya tenaga kesehatan untuk "Stem Cell Center"

16 Kursus Pamong Saka Bhakti Husada

Meningkatnya pengetahuan peserta kursus pamong saka bakti husada

140 Orang

156.416.000

17 Kursus Mahir Dasar Saka Bhakti Husada

Meningkatnya pengetahuan peserta kursus mahir dasar saka bakti husada

140 Orang

156.416.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Meningkatnya cakupan penduduk yang memanfaatkan puskesmas

13.940.000.000

13.242.303.797

15 %

615.541.700

1

Pemilihan Nakes Teladan Tk. Provinsi

Terpilihnya pemenang lomba Nakes teladan tingkat provinsi

9 Orang

359.567.700

2 3 4

Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi Pemantapan penyiapan akreditasi Puskesmas Monev program Pelayanan Kesehatan Dasar

Terpilihnya pemenang lomba Puskesmas berprestasi tingkat provinsi Tersedianya laporan pemantapan akreditasi Puskesmas Tersedianya laporan program pelayanan kesehatan dasar

3 Puskesmas 1 Laporan 1 Laporan

56.909.300 103.439.700 95.625.000

PROGRAM PENANGANAN KELUARGA BERENCANA Peningkatan kapasitas konseling KB dengan menggunakan ABPK-KB Pemantapan implementasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

Meningkatnya cakupan keluarga berencana pada pasangan usia subur Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang konseling KB menggunakan ABPK-KB Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang implementasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

3

Evaluasi pelaksanaan program KB pasca persalinan

Terkoordinasinya pelaksanaan program KB pasca persalinan

4

Fasilitasi dan pembinaan manajemen pelayanan KB di kab/kota

Terbinanya kab/kota tentang manejemen pelayanan KB

5

Pengadaan alat kontrasepsi

Tersedianya alat kontrasepsi untuk mendukung program keluarga berencana

1 2

23


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Mata 2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru

60 %

1.100.000.000

102 Orang

180.652.100

100 Orang

179.431.000

100 Orang

160.641.000

13 Kab/kota 5 Jenis

212.735.500 366.540.400

6.800.000.000 6.000.000.000 800.000.000

JUMLAH …………………………….

280.413.091.000

Pembangunan RS Provinsi Total pagu diluar Pembangunan RS Provinsi

184.962.167.137 95.450.923.863 Palembang, Mei 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

TOTAL APBD RINCIAN ANGGARAN KESEHATAN a. Belanja langsung Dinkes + UPT b. Belanja Langsung RS Erba

Dra. Lesty Nurainy,Apt, M.Kes

c. Bantuan Sosial Gubernur untuk kesehatan di BPKAD

NIP.196207031989032002

Page 8 of 8

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN

Recommend Documents