FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011
FACTORS ASSOCIATED WITH FUNCTIONAL DETERMINATION OF NUMBER OF CREDIT OFFICER HEALTH WORKERS IN SOUTH SULAWESI PROVINCIAL HEALTH OFFICE YEAR 2011
Gaffar1, Darmawansyah 1, Djamil Thalib 2 1
Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Unhas, 2 Jurusan Ekonomi, Dosen Kopertis, Makassar.
Alamat Korespondensi: Gaffar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, HP: 081241185670 Email:
[email protected]
Abstrak Kemandirian dan kepercayaan perorangan pejabat fungsional tenaga kesehatan dalam menyusun dan melengkapi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) masih rendah. Sekitar 45,2% yang menyusun DUPAK tidak sesuai petunjuk teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Kondisi menjadi lain ketika tim penilai angka kredit merekomendir usulan untuk ditetap diterbitkan Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional tersebut Hal ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap kinerja pejabat fungsional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional tenaga kesehatan. Penelitian ini termasuk survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah seluruh pejabat fungsional Kesehatan, di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel adalah semua pejabat fungsional tenaga kesehatan di Dinkes Provinsi Sulsel sebanyak 62 orang. pengolahan data menggunakan program SPPS dengan uji statistik chi square. Disimpulkan ada hubungan pengetahuan, peran tim peneliti dan peran sekretariat tim dengan penetapan angka kredit, sedangkan sikap tidak berhubungan dengan penetapan angka kredit Disarankan agar setiap pemangku jabatan fungsional harus memiliki referensi dalam menyusun penetapan angka kredit, dan memahami isi ketentuan tersebut baru dapat mengajukan DUPAK untuk proses Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi. Diharapkan Tim Penilai memahami seluruh ketentuan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan harus berlaku obyektif jujur, dan bertanggung jawab dalam penilaian. Pihak BKD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembina kepegawaian lebih mempercepat proses keputusan baik penyesuaian dalam jabatan maupun proses kenaikan pangkat. Kata kunci : Penetapan angka kredit, peran tim penilai, peran sekretariat tim.
Abstract Self-reliance and confidence in individual functional health officials in preparing and completing Figures List of Proposed Establishment of Credit (Dupak) is still low. Constituting approximately 45.2% according to the instructions Dupak not technical or do not meet the technical requirements. Another condition to be when the assessment team merekomendir credit score ditetap published proposals for setting the number of Credit This functional officials feared could have an impact on the performance of official function. The research objective was to determine factors related to the establishment of Credit Number of functional health officials. This research includes analytical survey with cross sectional approach. Entire population is functionally Health officials in South Sulawesi Provincial Health Office. Samples are all functional health officials in South Sulawesi Provincial Health Office by 62 people. data processing using SPPS program with chi square test statistic. Concluded there is a relationship of knowledge, the role of the research team and the role of secretariat team by setting loan rates, while the attitude is not related to the determination of the number of credit. It is recommended that each functional office holders must have a reference in setting up credit points, and understand the contents of the new provisions apply to the increase in job title Dupak and increase the level of higher rank. Assessment Team are expected to understand all the provisions of Civil Service Functional Health Workers must apply an objective and honest, and responsible in the assessment. BKD party as a builder of South Sulawesi Province staffing further accelerate the process of making fine adjustments in position and promotion process. Keywords: Determination of credit rate, the role of the assessment team, the role of secretariat team
PENDAHULUAN Pembangunan nasional dilaksanakan dalam kerangka pencapaian masyarakat adil dan makmur secara merata meteril dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram (Lembaga Adminitrasi Negara, 1982). Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dalam koridor pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut. Meningkatnya beban pembangunan dalam konteks pelaksanaan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan semakin memposisikan aparatur pada jenjang strategis guna mengoperasionalkan kebijakan yang ditetapkan (Widjaya, 1986). Pemberian kenaikan pangkat bukan hak bagi pegawai negeri sipil, akan tetapi sebagai penghargaan (reward) bukti telah melaksanakan kewajiban. Reward tersebut secara implisit dimaksudkan pula sebagai upaya mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. Secara tegas pemberian kenaikan pangkat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bahwa “Pemberian kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan barulah mempunyai nilai apabila diberikan pada orang yang tepat dan atas prestasi kerja yang dilakukannya” (Moekijat, 1982) Mengingat banyaknya rumpun jabatan fungsional yang dikelola Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan rata-rata bertugas di unitunit pelayanan kesehatan dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dari sejumlah rumpun jabatan fungsional tenaga kesehatan, ada beberapa jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diperbolehkan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dapat bekerja dan mengumpul angka kredit pada kantor Dinas Kesehatan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Maka pada penelitian ini perlu dibatasi, khusus tenaga kesehatan yang memangku jabatan fungsional tenaga kesehatan dan berkedudukan
di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ; 1) Jabatan
Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 2) Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan, 3) Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan, 4) Jabatan Fungsional Sanitarian, 5) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Masing-masing jabatan
fungsional dimana setiap jabatan fungsional memiliki sejumlah masalah sehingga mustahil untuk dijelaskan secara beruntun per-jabatan. Dari peneliti didapatkan bahwa peminat kelima jabatan tersebut hanya ada 3 (tiga) jenis jabatan yang sudah memiliki pemangku jabatan fungsional yakni; Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi Kesehatan, dan Sanitarian (Moenir, 1983). Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penetapan angka kredit pejabat fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
BAHAN DAN METODE Lokasi Penelitian dan Jenis Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan leading sector Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Provinsi. Jenis penelitian adalah dengan teknik analisis data kuantitatif dengan pendekatan “cross sectional” yakni dimana variabel-variabel yang termasuk faktor resiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi pada waktu yang sama dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. (Notoadmodjo, 2005) Populasi dan Sampel Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Tenaga, Epidemiologi Kesehatan, Sanitarian yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 47 orang. Kemudian Tim Penilai Teknis sebanyak 15 orang, Dengan demikian jumlah yang menjadi responden sama dengan jumlah sample sebanyak 62 orang Data dan Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu pengumpulan data melalui telaah dokumen, penyebaran angket (kuesioner), dan observasi (Sugiono, 2002). Teknik Pengolahan dan Analisis Data Untuk memudahkan pengolahan dan analisa data baik, penyebaran angket, dan observasi, maka data yang telah terkumpul masih merupakan data mentah perlu diolah
dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS (Service Package for Social Science) versi.15 pada komputer. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel dependen dan independen, atau dengan kata lain analisis bivariat terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2005),
HASIL Karakteristik Responden Jenis kelamin Tabel 1 menunjukkan bahwa responden lebih banyak perempuan yaitu 39 orang (62,9%) dibandingkan laki-laki yaitu 23 orang (37,1%). Pendidikan Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi tingkat pendidikan responden tertinggi pada sarjana yaitu 38 orang (61,3%) dan frekuensi terendah pada pendidikan Diploma yaitu 4 orang (6,5%). Masa Kerja Tabel 3 menunjukkan bahwa masa kerja responden paling banyak 6-10 tahun yaitu 23 orang (37,1%) dan paling sedikit yang mempunyai masa kerja 16 – 20 tahun yaitu 10 orang (165,1%). Jabatan Fungsional Tabel 4 menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai
jabatan
fungsional sebagai epidemiolog kesehatan sebanyak 29 orang (46,8%), penyuluh kesehatan sebanyak 17 orang (27,4%) dan sanitarian sebanyak 16 orang (25,8%) Deskripsi Variabel Penelitian Pengetahuan Tabel 5 menunjukkan bahwa responden umumnya mempunyai
pengetahuan
tentang penetapan angka kredit kurang sebanyak 41 orang (66,1%) sedangkan yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 21 orang (33,9%). Sikap Tabel 6 menunjukkan bahwa semua responden mempunyai sikap setuju terhadap penetapan angka kredit yaitu 62 orang (100,0%).
Peran tim penilai Tabel 7 menunjukkan bahwa responden lebih banyak menyatakan
peran tim
penilai tidak berperan dalam menentukan angka kredit PNS yaitu 33 orang (53,2%) sedangkan yang menyatakan tim penilai berperan dalam penetapan angka kredit sebanyak 29 orang (46,8%). Peran Sekretariat Tim Tabel 8 menunjukkan bahwa responden
lebih banyak
menyatakan
peran
sekretariat tim tidak berperan dalam menentukan angka kredit PNS yaitu 39 orang (62,9%) sedangkan yang menyatakan sekretariat tim berperan dalam penetapan angka kredit sebanyak 23 orang (37,1%). Penetapan Angka Kredit Tabel 9 menunjukkan bahwa responden umumnya menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 32 orang (51,6%) sedangkan yang menyatakan sudah tepat sebanyak 30 orang (48,4%). Distribusi Penetapan Angka Kredit Berdasarkan Jabatan Fungsional Tabel 10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat lebh banyak berasal dari epidemiolog kesehatan yaitu 18 orang (62,1%), sedangkan paling rendah dari tenaga sanitarian sebanyak 5 orang (31,3%). Analisis hubungan Hubungan Pengetahuan dengan Penetapan angka kredit Tabel 11 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pengetahuan baik lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 18 orang (85,7%) dibandingkan kurang tepat yaitu 3 orang (14,3%).
Responden yang mempunyai
pengetahuan kurang lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 29 orang (70,7%) dibandingkan tepat yaitu 12 orang (29,3%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan
antara pengetahuan dengan ketepatan dalam penetapan angka
kredit. Hubungan sikap dengan Penetapan angka kredit Tabel 12 menunjukkan bahwa semua responden mempunyai sikap setuju dan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 32 orang (51,6%) dibandingkan penetapan angka kredit tepat yaitu 30 orang (48,4%).
Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,065 (>0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan ketepatan dalam penetapan angka kredit. Hubungan Peran tim penilai dengan Penetapan angka kredit Tabel 13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan peran tim penilai berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 21 orang (72,4%) dibandingkan kurang tepat yaitu 8 orang (27,6%).
Responden yang
menyatakan peran tim penilai tidak berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 24 orang (72,7%) dibandingkan tepat yaitu 9 orang (27,3%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan antara peran tim penilai dengan ketepatan dalam penetapan angka kredit. Hubungan Peran Sekretariat Tim dengan Penetapan angka kredit Tabel 14 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan peran sekretariat tim berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 19 orang (82,6%) dibandingkan kurang tepat yaitu 4 orang (17,4%).
Responden yang
menyatakan peran sekretariat tim tidak berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 28 orang (71,8%) dibandingkan tepat yaitu 11 orang (28,2%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan antara peran sekretariat tim dengan ketepatan dalam penetapan angka kredit.
PEMBAHASAN Pengetahuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya mempunyai pengetahuan tentang penetapan angka kredit kurang sebanyak 41 orang (66,1%) sedangkan yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 21 orang (33,9%). Proses / pengolahan digunakan untuk menjelaskan mekanisme kerja penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan yang secara substansial menjelaskan dan menguraikan pengelolaan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
dari pejabat fungsional tenaga kesehatan sebelum dan sesudah diserahkan kepada Tim Penilai Angka Kredit tersebut, yang diperkuat melalui tanggapan responden dan informan sehingga secara jelas dapat diberikan gambaran tentang substansi proses PAK. Pemrosesan adalah urutan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang telah
ditetapkan
sebagai
prosedur
tetap
melalui
kebijakan
pemerintah
(Juklak/Juknis) maupun kebijakan internal intansi dala menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan pengambilan keputusan. Responden yang mempunyai pengetahuan baik lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 18 orang (85,7%) dibandingkan kurang tepat yaitu 3 orang (14,3%). Responden yang mempunyai pengetahuan kurang lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 29 orang (70,7%) dibandingkan tepat yaitu 12 orang (29,3%). Dalam kaitan penyusunan angka kredit bagi pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi Kesehatan, dan Sanitarian harus memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa setiap unsur dan sub unsur dalam penyusunan angka kredit tersebut selalu berpedoman pada ketentuan. Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan
antara pengetahuan dengan ketepatan dalam penetapan
angka kredit. Secara jelas dari pada mekanisme penetapan angka kredit jabatan fungsional Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah diatur melalui juklak dan juknis serta regulasi lainnya sebagai acuan yang harus dijalankan. Sikap Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mempunyai sikap setuju terhadap penetapan angka kredit yaitu 62 orang (100,0%). Sikap yang harus ditumbuhkan oleh seorang pemangku jabatan fungsional adalah tertib administrasi kepegawaian, tata cara dalam menyusun DUPAK, kemauan menjalankan ketentuan jabatan fungsional, sikap kemandirian dalam menyusun angka kredit
Semua responden mempunyai sikap setuju dan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu
32 orang (51,6%) dibandingkan
penetapan angka kredit tepat yaitu 30 orang (48,4%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,065 (>0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan ketepatan dalam penetapan angka kredit. Hal ini disebabkan walaupun mempunyai sikap positif tentang pentingnya penetapan angka kredit, namun tidak memiliki pengetahuan tentang point – point angka kredit kegiatan
maka pegawai tersebut tidak mengetahui apakah angka
kreditnya sudah mencukupi untuk pengurusan kenaikan pangkat atau belum. Peran Tim Penilai Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pemangku jabatan fungsional, tim penilai ini bekerja untuk kepentingan para pejabat fungsional yang akan naik jabatan dan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Mereka melakukan penilaian secara obyektif prestasi kerja para pejabat fungsional tenaga kesehatan. Dalam konteks tenaga kesehatan penelitian ini diarahkan pada tim penilai untuk jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan dan sanitarian. Penilaian angka kredit terhadap ketiga jabatan ini dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat fungsional yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingka lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut (Suharsimi, 1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden lebih banyak menyatakan peran tim penilai tidak berperan dalam menentukan angka kredit PNS yaitu 33 orang (53,2%) sedangkan yang menyatakan tim penilai berperan dalam penetapan angka kredit sebanyak 29 orang (46,8%). Responden yang menyatakan
peran tim penilai berperan lebih banyak
menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 21 orang (72,4%) dibandingkan kurang tepat yaitu 8 orang (27,6%). Responden yang menyatakan peran tim penilai tidak berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 24 orang (72,7%) dibandingkan tepat yaitu 9 orang (27,3%).
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil ataupun bukan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang ditentukan. Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu. Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan antara peran tim penilai dengan ketepatan dalam penetapan angka kredit. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini tentang mekanisme penilaian angka kredit ini yakni, sebelum diterbitkan PAK formal, maka Tim Penilai terlebih dahulu membuat PAK sementara sebagai hasil perhitungan tim teknis, kemudian disampaikan ke Sekretaris Tim Penilai. Tugas dan Wewenang Sekretaris Tim adalah membuat naskah/pengetikan PAK kemudian diparaf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris Dinkes, selanjutnya penandatangan Naskah PAK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyelesaian PAK oleh Sekretaris Tim atau bagian kepegawaian biasanya tidak berjalan
sebagaimana
yang
diharapkan
atau
memakan
waktu,
apakah
penyelesaiannya sudah tepat waktu. Peran Sekretariat Tim Sekretariat Tim Penilai jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Penilai jabatan fungsional, tugasnya adalah untuk membantu Tim dalam melaksanakan tugasnya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bagian kepegawaian Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden lebih banyak menyatakan peran sekretariat tim tidak berperan dalam menentukan angka kredit PNS yaitu 39 orang (62,9%) sedangkan
yang
menyatakan
sekretariat tim berperan dalam
penetapan angka kredit sebanyak 23 orang (37,1%). Responden yang menyatakan peran sekretariat tim berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat yaitu 19 orang (82,6%) dibandingkan kurang tepat yaitu 4 orang (17,4%). Responden yang menyatakan
peran sekretariat tim tidak berperan lebih banyak menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 28 orang (71,8%) dibandingkan tepat yaitu 11 orang (28,2%). Pengamatan yang dilakukan peneliti ada dua sisi yang harus dilihat yaitu verifikasi oleh Sekretariat Tim Penilai yang diberikan kewenangan atau tugas oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk meneliti lebih awal oleh terhadap DUPAK yang masuk baik tentang kebenarannya maupun butir kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan jenjang jabatan yang dipangkunya, sehingga memerlukan ketelitian khusus. Sisi kedua yakni setelah diverifikasi awal oleh sekretaris tim penilai pada Sub Bagian Kepegawaian kemudian diajukan lagi ke Tim Penilai Angka Kredit yang menilai secara teknis butir kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan bukti fisik yang disampaikan. Untuk itu setiap pengajuan DUPAK oleh pemangku jabatan fungsional tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan bukti fisik, karena perlu diketahui apakah dalam pengajuan usul angka kredit ada pendukung sebagai bukti fisik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengajuan DUPAK disertai bukti fisik dan kelengkapan lainnya, Pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa setiap pengajuan usul penetapan angka kredit disertai bukti fisik. Bukti fisik yang menurut PNS yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit kumulatif sesuai yang dipersyaratkan kemudian dijilid rapih, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kinerja pegawai selama tahun berjalan dari angka kredit terakhir yang dikumpulkan dapat dihitung dengan menunjukkan bukti fisik, tanpa bukti fisik maka dianggap belum memenuhi syarat (TMS). Penetapan angka kredit Hasil penelitian responden umumnya menyatakan penetapan angka kredit kurang tepat yaitu 32 orang (51,6%) sedangkan yang menyatakan sudah tepat sebanyak 30 orang (48,4%). Responden yang menyatakan penetapan angka kredit sudah tepat lebh banyak berasal dari epidemiolog kesehatan yaitu 18 orang (62,1%), sedangkan rendah dari tenaga sanitarian sebanyak 5 orang (31,3%).
paling
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap mekanisme penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan pada Sub Bagian Kepegawaian, prosedur internal telah berjalan dengan baik Penjelasan pengelola kepegawaian mengatakan bahwa sejak tahun 2001 sampai saat ini tahun 2008 tidak pernah ada pengangkatan kedalam jabatan fungsional baik melalui inpassing maupun pengangkatan pertama. Sampai saat ini pula sekretaris tim tidak ada yang mengajukan untuk pengangkatan pertama jabatan fungsional tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena menurut perhitungan kebutuhan jabatan fungsional telah berlebihan yang juga berpengaruh pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam pengumpulan angka kredit akan kesulitan. Lebih lanjut dikatakan disisi lain distribusi tenaga ke UPTD dinas belum optimal. Para epidemiologi, sanitarian dan penyuluh kesehatan bertumpuk di satu unit (Zulkifli, 1992). Pengamatan yang dilakukan peneliti, penilaian angka kredit ketiga jabatan tersebut saling ketergantungan dengan sesame jenis jabatan sehingga tidak ada kemandirian dalam menyusun DUPAK. Mekanisme penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dilakukan Sub Bagian Kepegawaian, setiap pemangku jabatan fungsional tenaga kesehatan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional, yang apabila menurut perhitungan sementara telah memenuhi angka kredit kumulatif maka dapat mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional tenaga kesehatan beserta lampiran bukti fisik (Nainggolan, 1983). Jika telah memenuhi segala persyaratan dan layak menurut normatif nilai kredit maka proses penilaian lebih mendalam oleh tim penilai angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jika menurut penilaian tim sudah layak, maka tim akan mengeluarkan PAK sementara, selanjutnya pembuatan naskah PAK oleh Sub Bagian Kepegawaian dan penandatangan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Musanef, 1982)
KESIMPULAN DAN SARAN Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengetahuan berhubungan dengan penetapan angka kredit fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Sikap tidak berhubungan dengan penetapan angka kredit fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Peran tim penilai berhubungan dengan penetapan angka kredit fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan, Peran sekretariat tim berhubungan dengan
penetapan angka kredit fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menyarankan Setiap pemangku
jabatan fungsional tenaga
kesehatan harus memiliki referensi yaitu kebijakan KEPMENPAN, Keputusan Bersama antara MENPAN dan MENKES RI, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan dan Angka Kreditnya. Hendaknya memahami isi ketentuan tersebut baru dapat mengajukan DUPAK untuk proses Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.
DAFTAR PUSTAKA Amansyah, Zulkifli, (1992 ), Manejemen Kearsipan, Jakarta, Gramedia. Arikunto, Suharsimi, (1993), Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, Rhineka Cipta; A.W, Widjaya, (1986), Administrasi Kepegawaian, Jakarta, Rajawali Pers. H.A.S, Moenir, (1983), Tata Laksana Perkantoran dan Penerapannya, Jakarta, Pradiya Paramita. Lembaga Adminitrasi Negara, (1982), Manajemen Dalam Pemerintahan, Jakarta, Yayasan Penerbit Administrasi. Moekijat, (1982), Tata Laksana Kantor, Bandung, Alumni Bandung. Musanef, (1982), Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung. Nainggolan, (1983), Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta; PT. Perja. Soekidjo, Notoatmodjo, (2005), Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta. PT. Rineka Cipta. Sugiono, (2002), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta.
Lampiran : Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Jenis kelamin Frekuensi Persen Laki-Laki 23 37,1 Perempuan 39 62,9 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Pendidikan Frekuensi Persen SMA 7 11,3 Diploma 4 6,5 Sarjana 38 61,3 S2 13 21,0 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Masa Kerja (tahun) Frekuensi Persen 6 - 10 23 37,1 11 - 15 14 22,6 16- 20 10 16,1 > 20 15 24,2 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Jabatan Fungsional Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Jabatan Fungsional Frekuensi Persen Penyuluh Kesehatan 17 27,4 Epidemiolog Kesehatan 29 46,8 Sanitarian 16 25,8 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer
Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Pengetahuan Frekuensi Persen Baik 21 33,9 Kurang 41 66,1 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Sikap Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Sikap Frekuensi Persen Setuju 62 100,0 Tidak setuju 0 0,0 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Peran Tim Penilai Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Peran Tim Penilai Frekuensi Persen Berperan 29 46,8 Tidak berperan 33 53,2 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Peran Sekretariat Tim Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Peran Sekretariat Tim Frekuensi Persen Berperan 23 37,1 Tidak berperan 39 62,9 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Penetapan Angka Kredit Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Penetapan Angka Kredit Frekuensi Persen Tepat 30 48,4 Kurang tepat 32 51,6 Total 62 100,0 Sumber : Data Primer
Tabel 10. Distribusi Penetapan Angka Kredit Berdasarkan Jabatan Fungsional Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Jabatan Fungsional Penetapan Angka Kredit Jumlah
Penyuluh Kesehatan
n 7
Tepat % 41,2
Kurang tepat n % 10 58,8
n 17
% 100,0
Epidemiolog Kesehatan
18
62,1
11
37,9
29
100,0
Sanitarian Jumlah
5 30
31,3 48,4
11 32
68,8 51,6
16 62
100,0 100,0
Sumber : Data Primer Tabel 11. Hubungan Pengetahuan Dengan Penetapan Angka Kredit Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Pengetahuan Penetapan Angka Kredit Jumlah p
Baik
n 18
Tepat % 85,7
Kurang tepat n % 3 14,3
n 21
% 100,0
Kurang
12
29,3
29
70,7
41
100,0
Jumlah
30
48,4
32
51,6
62
100,0
0,000
Sumber : Data Primer Tabel 12. Hubungan Sikap Dengan Penetapan Angka Kredit Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Sikap Penetapan Angka Kredit Jumlah p
Setuju
n 30
Tepat % 48,4
Kurang tepat n % 32 51,6
n 62
% 100,0
Tidak setuju
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Jumlah
30
48,4
32
51,6
62
100,0
Sumber : Data Primer
0,065
Tabel 13. Hubungan Peran Tim Penilai Dengan Penetapan Angka Kredit Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Peran Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jumlah p
Berperan
n 21
Tepat % 72,4
Kurang tepat n % 8 27,6
n 29
% 100,0
Tidak berperan
9
27,3
24
72,7
33
100,0
Jumlah
30
48,4
32
51,6
62
100,0
0,000
Sumber : Data Primer Tabel 14. Hubungan Peran Sekretariat Tim Dengan Penetapan Angka Kredit Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Peran Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jumlah P Tim Tepat Kurang tepat n % n % n % Berperan 19 82,6 4 17,4 23 100,0 0,000 Tidak berperan Jumlah Sumber : Data Primer
11
28,2
28
71,8
39
30
48,4
32
51,6
62
100,0 100,0
