IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA

RAKERNIS APEKSI - IMPLEMENTASI JKN OLEH BPJS DI DAERAH

22/10/2015

IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah) Sri Endang Tidarwati W

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran

PENGANTAR Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

www.apeksi.or.id

1


22/10/2015

Sistem Jaminan Sosial Nasional

3 Azas

Kemanusiaan

Jaminan Kesehatan

Kegotongroyongan

Nirlaba

Manfaat

5 Program

Jaminan Kecelakaan Kerja

Keterbu kaan

Jaminan Hari Tua

9 Prinsip

Kehatihatian

Akunta bilitas

Porta bilitas

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jaminan Pensiun

Kepeser taan wajib

Jaminan Kematian

Dana amanat

Dana untuk kepentingan Peserta

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPJS KESEHATAN

www.bpjs-kesehatan.go.id

www.apeksi.or.id

2


22/10/2015

Fungsi, Tugas, Hak, Wewenang dan Kewajiban BPJS Kesehatan (Disadur dari UU no 24 tahun 2011 Bab IV Pasal 9-13)

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan (FUNGSI); Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta (TUGAS); memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan (HAK); melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial (WEWENANG);

memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (KEWAJIBAN);

SEGMENTASI PESERTA & DASAR HUKUM IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA JKN BPJS KES


www.apeksi.or.id

3


22/10/2015

PESERTA

PESERTA

PBI

Non PBI

PBI APBN

PBI APBD

Fakir miskin dan tidak mampu

Penduduk yang didaftarkan Pemda

PPU

PBPU

BP

Dasar hukum

PerDir no. 202 th 2014 Peta Jalan JKN

UU no. 40 Psl 4

UU no. 24 Psl 4 & 14

Integrasi Jamkesda

PerPres 74 th 2014

PKS BPJS KesMendagri No.523/KT R/1214

PerPres No 111, Psl 6A, 16, 16A, 23

MoU BPJS KesMendagri No.006/M oU/0614

8

www.apeksi.or.id

4


22/10/2015

Peta Jalan JKN 96,4 juta PBI

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 90,4juta belum jadi peserta

2012

2013

121,6 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain

73,8 juta belum jadi peserta

2014

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan

Iuran

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK

Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85%

2015

2016

2017

2018

2019

Integrasi Jamkesda

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

KEBIJAKAN INTEGRASI JAMKESDA


www.apeksi.or.id

5


22/10/2015

KEBIJAKAN Masa berlaku PKS terhitung mulai tanggal: 1 – (bulan) – (tahun), dengan catatan setelah migrasi data peserta telah berhasil dilakukan.

Identitas peserta by name, by address, by NIK dan mengikuti format migrasi 34 kolom.

Mengutamakan kepesertaan tertutup (closed membership) Keikutsertaan peserta seluruh anggota keluarga, mutasi tambah/kurang peserta dimungkinkan dengan mekanisme cut off (pengentrian s.d tanggal 25 bulan berjalan) untuk dimasukkan sebagai peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Tahapan pembayaran iuran dituangkan dalam PKS. Kebijakan sharing Provinsi-Kab/Kota: Lebih mengedepankan sharing peserta; bukan sharing iuran. 11

Manfaat keseragaman implementasi integrasi Jamkesda ke JKN

Portabilitas

Manfaat medis seragam

Variabilitas FKTP (PKM/Doter Praktek, Klinik Pratama) Variabilitas FKTL (RS Pemerintah/RS Swasta) Unlimited cost: indikasi medis

Mendorong RSUD untuk standarized Minimalisasi capital flight

12

www.apeksi.or.id

6


22/10/2015

FASILITAS KESEHATAN JENIS

FKTP

TOTAL

Praktik Perorangan

4.391

Klinik Pratama

3.057

Puskesmas

9.799

Dokter Gigi

1.110

Klinik Polri Klinik TNI RS D Pratama TOTAL

571 720

9

19.657

MILIK Pusat

RSU 18

FKTL

RS KHUSUS 20

TNI

105

2

Pemda

584

50

1.526

200

Polri Swasta

40

779 128

KLINIK UTAMA

TOTAL

APOTEK

38

9

107

72

OPTIK

40

22

35

669

961

431

1.282

891

89

1.815

1.816

892

54

1

MODEL & CAPAIAN INTEGRASI JAMKESDA


www.apeksi.or.id

7


22/10/2015

Model integrasi Jamkesda saat ini INTEGRASI JAMKESDA KETERCAKUPAN Universal coverage Menjamin seluruh penduduk yang belum belum Psrta BPJS Kes

Contoh: KJS, JKRA

Terseleksi Fakir miskin dan tidak mampu yang belum menjadi Peserta BPJS Kes Contoh: Palangkaraya

IURAN Sharing

(Prov-Kab/Kota) Sharing iuran (%) Prov : Kab/Kota Contoh: JKSS

Sharing Peserta (%) Prov : Kab/Kota Contoh: Jateng

Full costing Seluruh iuran dibayar oleh Prov/Kab/Kota Contoh: Kota Medan

Proporsi Kota yang sudah/belum integrasi s.d 02 Oktober 2015

www.apeksi.or.id

8


22/10/2015

KEMITRAAN DAN APRESIASI

HARAPAN

MENGACU PADA PERPRES NO 74 TAHUN 2014 DAN PETA JALAN JKN, SELURUH JAMKESDA DAPAT BERINTEGRASI KE BPJS KESEHATAN TAHUN 2016


www.apeksi.or.id

9


22/10/2015

Terima kasih

Kartu Indonesia Sehat Kalau Gotong royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id

@BPJSKesehatanRI

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Akun Resmi)

BPJS Kesehatan

bpjskesehatan

Dasar hukum Beberapa regulasi terkait pelaksanaan Integrasi Jamkesda No 1 2 3

Regulasi

Pasal

Keterangan

UU nomor 40 tahun 2004 Tentang SJSN

Pasal 4

Kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan bersifat wajib

Perpres nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan Perpres nomor 12

Pasal 4 dan 14

Pasal 6A

Penduduk yang belum ikut dalam JKN dapat didaftarkan Pemda

Pasal 16, ayat 1a

Iuran dibayar Pemda

Pasal 23

Perawatan di Kelas III

UU nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS

Pasal 16A Besaran iuran= Rp 19.225,-

20

www.apeksi.or.id

10


22/10/2015

Beberapa regulasi terkait pelaksanaan Integrasi Jamkesda

No 4 5 6 7 8

Regulasi

Nota Kesepahaman Dirut BPJS Kesehatan dengan Mendagri nomor: 006/MoU/0614 dan 440/3149A/SJ

PKS Dirkumkomhal BPJS Kes dengan Dirjen Otda nomor: 523/KTR/1214 dan 440/5191/OTDA

Pasal

Dasar..... Keterangan

Pasal 2 Tanggungjawab Kemendagri mendorong integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan Pasal 4 Kewajiban Dirjen Otda mendorong integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan

Perpres no 74 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (disusun oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Jamkesda berintegrasi ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya tahun 2016.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor Pasal 6 - Pendaftaran integrasi Jamkesda 202 tahun 2014 tentang Pendaftaran berdasarkan PKS Peserta PPU dan Penduduk yang Pasal 7 - Mutasi tambah/kurang cut off Didaftarkan oleh Pemda setiap tanggal 25. 21

CAPAIAN PER DIVRE S.D 25 SEPTEMBER 2015

www.apeksi.or.id

11


22/10/2015

JUMLAH PEMDA S.D 25 SEPTEMBER 2015

DATA PKS PER PROVINSI


www.apeksi.or.id

12


22/10/2015

JUMLAH PEMDA PER PROVINSI S.D 25 SEPTEMBER 2015

JUMLAH PEMDA PER PROVINSI S.D 25 SEPTEMBER 2015

www.apeksi.or.id

13


22/10/2015

JUMLAH PESERTA PER PROVINSI S.D 25 SEPTEMBER 2015

DATA POTENSIAL KAB/KOTA TAHUN 2015

www.apeksi.or.id

14


22/10/2015

Model integrasi Jamkesda saat ini

Universal Health Coverage Sharing

Iuran

Peserta

SK

Full costing

Perpres Nomor 111 tahun 2013

Perpres nomor 111 tahun 2013 Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota

6A

Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah

16 1a

Iuran Jaminann Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp 19.225,00 per orang per bulan

16A

Manfaat akomodasi adalah ruang perawatan kelas III

23 30

www.apeksi.or.id

15


No.

22/10/2015

Langkah-langkah

1.

Advokasi ke Pemda setempat

3.

Kepastian iuran dalam DIPA (APBD)

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KEBIJAKAKAN......

Kesepakatan dengan Pemda

SK Bupati/Walikota by name by adress by NIK Penduduk yang akan didaftarkan. Format 34 kolom data migrasi

Penyerahan data sesuai SK Bupati/Walikota Cleansing data oleh BPJS Kesehatan Purifikasi data oleh BPJS Kesehatan

Penetapan TMT (masa berlaku) PKS oleh Pemda

10.

Migrasi data ke dalam aplikasi oleh BPJS Kesehatan

12.

Penandatanganan BA jumlah data hasil migrasi sebagai jumlah peserta awal dalam PKS

11. 13.

Informasi jumlah data hasil migrasi ke Pemda Penandatanganan PKS

31

Proporsi Kota yang sudah integrasi s.d 02 Okt 2015

www.apeksi.or.id

16


22/10/2015

RUMAH SAKIT KHUSUS

KEKHUSUSAN TOTAL KB KG HD KI KC KJ KO KK KL KM KP KS KT A 1 1 1 20 2 3 2 3 1 34

NO JENIS FASKES KELAS 1 RS KHUSUS

2 KLINIK UTAMA TOTAL

B

1

1

7

1

C

11 1

D

2

D

1 11 1 12 1 67 1 21

2 20 3

2

3

21 6 22 103 3 37 2

1 2

1

2

3

2

2

2

4

5

21 18 20

2

7 23 29 32 2

1 2

37 95 34 89

289

Proporsi Jamkesda Kab dan Kota yang sudah/belum integrasi s.d 25 Sept 2015

www.apeksi.or.id

17


22/10/2015

Jumlah Peserta integrasi Jamkesda s.d 02 Oktober 2015

PENGANTAR

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Hak konstitusional setiap orang

+

Wujud tanggung jawab negara

Konvensi ILO 102 tahun 1952

• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris

Pasal 28 H ayat 3 UUD 45

• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".

Pasal 34 ayat 2 UUD 45

• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

www.apeksi.or.id

18

IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA

Recommend Documents