E-GOVERNMENT : TANTANGAN, IMPLEMENTASI dan INTEGRASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UPN, 24 Mei 2008
DEPKOMINFO
APA ITU e-GOVERNMENT Kata Kunci
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
•
Oleh
•
Untuk -
Rakyat
-
Bisnis
-
•
•
Lembaga Pemerintah lain
Manfaat e-Government -
Efisiensi
-
Efektivitas
-
Transparansi
-
Inovasi
-
Partisipasi
Bagaimana mencapainya? -
-
DEPKOMINFO
Pemerintah
Rekayasa ulang proses bisnis Penggunaan TIK
KONSEP e-GOVERNMENT e-Government
Publik
Saluran Layanan
Hubungan Antar Instansi
Each Portal Instansi agency
Saluran lain lain Visiting
(on/off)
Instansi22 Ministry Instansi33 Ministry
Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi n
InstansiNN Ministry
Audit
Partisipasi
Fax, Surat, Telepon Fax, Mail, Kunjungan Telephone
Pusat Data Terintegrasi
…
Layanan Kepemerintahan
Mobile
Instansi11 Ministry
Manajemen Keuangan Financial Management
Layanan Informasi
Portal Induk Government Pemerintah Portal
Manajemen SDM, dll. Personnel Management
Internet
Administrasi Umum Portal untuk Portal Pegawai Pemerintah for government employee
Pemrosesan Terintegrasi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
DEPKOMINFO
3
PERAN e-GOVERNMENT Peran Utama Inovasi Layanan Publik Peran Tambahan Menyelesaikan Isu Nasional
Berperan serta dalam Pembangunan TIK
Memperbaiki kualitas hidup Masyarakat
DEPKOMINFO
Mendorong pencapaian visi nasional Mewujudkan masyarakat informasi Membangun industri TIK Membangun ekonomi nasional.
TANTANGAN
DEPKOMINFO
5
TRANSFORMASI Gov ke e-Gov
PARAMETER Perubahan Budaya Kerja Penggunaan Internet Perubahan Bisnis Proses Penggunaan Infrastruktur TIK SOP dan Kebijakan Penggunaan Sistem Aplikasi Peraturan dan Perundangan Standarisasi Metadata Leadership Transaksi Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik
DEPKOMINFO
4. Vicious Circle
HAMBATAN Resistance & anti-feeling against e-Government Lack of awareness & recognition on needs of e-Government Unwillingness to share information and data
Culture
Main Obstacles on e-Government Implementation
Digital Divide Insufficient Infrastructure Lack of Service System
Infra structure
DEPKOMINFO
Leadership
Central vs. Local Legislation Budget Allocation Standard
WORLD RANKING on E-GOVERNMENT 2006 – 2007 29 dari 32 negara
2008 - 34 negara 02. Singapore 18. Malaysia 20. Thailand 22. Indonesia 24. Philippines 30. Vietnam
DEPKOMINFO
INDICATORs Network Preparedness Required Interface Functioning Application Management Optimization Homepage CIO Promotion of e-Government SUMBER : Waseda University
TANTANGAN KOLABORASI & INTEGRASI PRESIDEN WAKIL PRESIDEN
SEK. NEGARA 15 Inst PEREKONOMIAN
SEK.KABINET
KPUD
11 Inst POLHUKAM DPRD
PENGADILAN
11 Inst KESRA 27 LPND
33 Pemprov 473 Pemda 68.988 Desa
54 Perwakilandi LN K/L Lain DEPKOMINFO
TANTANGAN KOLABORASI & INTEGRASI TEKNIS •Beragamnya Platform System dan Database yang dipergunakan dalam pengembangan aplikasi •Kondisi geografis Indonesia •Minimnya infrastruktur komunikasi, khsususnya di daerah •Minimnya support pengembang dan dokumentasi teknis aplikasi NON TEKNIS •Data dan Informasi sebagai asset pribadi atau institusi •Kurangnya Political Will •Sulitnya Reformasi Birokrasi (Change Management)
DEPKOMINFO
IMPLEMENTASI - INTEGRASI
DEPKOMINFO
11
IMPLEMENTASI e-Gov di DAERAH DEPKOMINFO MEMBANTU PENGEMBANGAN APLIKASI, DAERAH FOKUS PADA PENGADAAN HARDWARE
PENDAPATAN DAERAH, KEARSIPAN, KEPEGAWAIAN, PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PENDIDIKAN, PARIWISATA, CMS, SMS CENTER HUKUM DAN PERUNDANGAN, INTEGRASI DATA, KANTOR PUSAT LAYANAN, PERKANTORAN MAYA, E-PROCUREMENT
+ BIMBINGAN TEKNIS DEPKOMINFO
E-PROCUREMENT e-Lelang (e-Tendering) e-Lelang Umum (Regular e-Tendering) e-Lelang Penerimaan (Reverse E-Tendering)
e-Pembelian (e-Purchasing) e-Penawaran Langsung (e-Price quotation) e-Penawaran Berulang (e-Reverse auction) e-Pembelian Langsung (e-Direct Purchasing)
e-Seleksi (e-Selection)
DEPKOMINFO
13
KONSEP BASIS DATA e-Proc PUBLIK
WEB
HELPDESK FORM PUBLIK S
PUSAT BASIS DATA eProc
DEPKOMINFO
POLRI
BATAM
KPK PERURI
Back Office DEPKOMINFO
KONSEP INFRASTRUKTUR e-Proc KPK
INTERNET BATAM INSTANSI LAIN 1 MB
PERURI
2 MB BALITBANG
PUSAT DATA
DATA RECOVERY CENTRE
Back-up Dial in Link 0800 - PPE KOMINFO POSTEL
DEPKOMINFO
RANCANGAN PERPRES Pelaksanaan E-Government di Instansi Pusat dan Daerah BAB IV : INFRASTRUKTUR Pemerintah pusat menyediakan pusat data terintegrasi nasional beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah menyediakan pusat data terintegrasi. Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan nama domain yang diperuntukkan untuk instansi pemerintah Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus berinduk pada satu portal induk resmi pemerintah Indonesia yang beralamat di indonesia.go.id yang dikelola oleh Sekretariat Negara DEPKOMINFO
TERIMA KASIH
[email protected]
DEPKOMINFO
