KOMINFO
EGOVERNMENT INDONESIA STRATEGI PENYELENGGARAAN DATA CENTER PEMERINTAH INDONESIA
Bambang Dwi Anggono Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur eGovernment Kementerian Komunikasi dan Informatika
INDONESIA DIGITAL JAN 2016
Luas wilayah Indonesia 1.990.250 Km2
DIGITAL IN INDONESIA A SNAPSHOTOF THE COUNTRY’S KEY DIGITAL STATISTICAL INDICATORS
Panjang jalan 496.606,84 Km TOTAL POPULATION
ACTIVE INTERNET USERS
ACTIVE SOCIAL MEDIA USERS
MOBILE CONNECTIONS
ACTIVE MOBILE SOCIAL USERS
Jumlah kendaraan bermotor 85.890.996 unit Panjang Fiber Optic >50.000 Km
Jumlah Domain >130.000
259.1
88.1
79.0
326.3
66.0
MILLION
MILLION
MILLION
MILLION
MILLION
URBANISATION: 55%
PENETRATION: 34%
PENETRATION: 30%
vs POPULATION: 126%
PENETRATION: 25%
FIGURE REPRESENTS TOTAL NATIONAL POPULATION, INCLUDING CHILDREN
FIGURE INCLUDES ACCESS VIA FIXED AND MOBILE CONNECTIONS
FIGURE BASED ON ACTIVE USER ACCOUNTS, NOT UNIQUE INDIVIDUALS
FIGURE REPRESENTS MOBILE SUBSCRIPTIONS, NOT UNIQUE USERS
FIGURE BASED ON ACTIVE USER ACCOUNTS, NOT UNIQUE INDIVIDUALS
• Sources: UN, US Census Bureau; APJII, Facebook, G SMA Int elligence.
@wearesocialsg • 215
Jumlah UKM 57,9 Juta Jumlah start up 1500 Nilai transaksi e-Commerse Indonesia >US$ 10 Millyard
DIGITAL DALAM PEMERINTAHAN
Jumlah Instansi
Jumlah PNS
Seluler di Tangan PNS
723 Instansi
4,6
6,2
Juta
juta
Sumber: PeGI 2015
Smartphone di tangan PNS
PNS Pengguna Social media
4,9
3,4
Juta
Juta
SDM TIK PNS bersertifikat internasional/ nasional
DC/DRC Instansi
6
300 Instansi
Ribu
AREA eGOVERNMENT Mengapa eGovt?
G2C
G2B
Inovatif Efektifitas
Infrastruktur
Efisiensi
G2E
G2G
SDM & GCIO
policy
Aplikasi
E2E
Transparan Terpadu Aman G2G Government to Government G2C Government to Citizen G2B Government to Business G2E Government to Employ E2E Employ to Employ
APA YANG MEMBEDAKAN EGOVT DARI TIK? Infrastruktur tik (data center, network) = Sama Data format = Sama Aplikasi development = sama Security = sama Proses bisnis, beda
POSISI INFRASTRUKTUR TIK PEMERINTAH
Sumber: Worldbank, 2014
SUCCESS STORY EGOVERNMENT
eProcurement (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik – lkpp.go.id
mEducation melalui Dapodik, Jardiknas, Buku Sekolah Elektronik (BSE) – bse.kemdikbud.go.id
eLibrary – perpusnas.go.id
eKTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) – dukcapil.kemendagri.go.id
Lapor kepada Pemerintah – lapor.go.id
SI Keuangan
Perijinan Terpadu Satu Pintu
INSW (Indonesia National Single Window) – insw.go.id
Jaminan Sosial
eOffice (Administrasi Perkantoran & email) – simaya.go.id
E-Filling Layanan pelaporn SEPERTI online
KEPEMIMPINAN ADALAH KUNCI SUKSES UTAMA Pengambil kebijakan yang utama
Pendobrak regulasi
Pendorong & pengawal inovasi
Reward & Punishment
Tanpa ada keseriusan pimpinan Instansi, maka eGovt hanya menjadi ajang pencitraan semata.
Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani
PENGEMBANGAN APLIKASI NASIONAL Aplikasi Generik
Aplikasi Spesifik
• Memiliki dasar regulasi yang sama • Memiliki SOP atau mekanisme yang sama • Digunakan oleh semua K/L/Pemda
siMAYA
PNSbox
siARSIP
siCANTIK
siKEU
siDESA
• Digunakan oleh satu Instansi tertensi saja • Bersifat unik • Digunakan secara terbatas
siMANTRA siIMIGRASI
siNUKLIR
siAIRTRAFIC
siKARANTINA
siBEACUKAI
Govt-CA
siMPEG
siPuskesmas dll
Dll
Aplikasi Suplemen
Aplikasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik
INDONESIA GOVERNMENT INTEGRATED DATA CENTER
eDemokrasi
KONDISI SAAT INI eSAMSAT
eKTP
Instansi kurang mampu memperkirakan kebutuhannya
eProcurement
15 Tahun
Skema belanja TIK Pemerintah sangat otonom. Orientasi dominan pada belanja. Regulasi tidak melarang
Regulasi vs regulasi
Regulasi vs regulasi
Ekosistem
Tidak ada kewajiban untuk saling terpadu
Ekosistem Ekosistem
Ekosistem Ekosistem
eLeadership yang lemah
Ekosistem
Ekosistem Ekosistem
MENGAPA PEMERINTAH PERLU INFRASTRUKTUR YG TANGGUH? Pemerintah perlu bekerja lebih SMART untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang efisien Pemerintah harus melayani "customers" yang begitu banyak Perkembangan pembangunan TIK makin membesar dan memerlukan kapasitas infrastruktur yang memadai
Masyarakat makin canggih dan menuntut layanan berkualitas Indonesia adalah negara kesatuan Memastikan layanan eGovt 24/7 tanpa terganggu
MENGAPA HARUS TERINTEGRASI? • Sistem pemerintahan pusat dan daerah di indonesia menganut pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota • Id-sirtii melaporkan bahwa Sistem Elektronik Pemerintah merupakan Domain yang paling besar mendapatkan serangan siber. Kondisi ini terjadi karena setiap Instansi, bahkan pada sub level instansi (eselon 2), membangun ekosistemmnya sendiri-sendiri. Membeli server, menyewa internet, namun tidak mengamankannya. Membuka banyak celah keamanan informasi karena ketiadaan ahli keamanan informasi. • Dewan TIK Nasional menyatakan bahwa 65% layanan pemerintah adalah generik, di mana NSPK layannya adalah sama, meskipun berbeda Instansi. Mestinya cukup 1 aplikasi digunakan bersama oleh seluruh Instansi Pemerintah dan aparatur. • Begitu besar kelembagaan pemerintah Indonesia. Begitu banyak sistem layanan publik, begitu minim SDM TIK yang berkualitas.
• Bekerjasama itu indah dan menyenangkan.
PENYELENGGARAAN eLOCAL-GOVERNMENT Pasal 120 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
(2) penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
POSISI KOMINFO Satker fokus pada Tugas pokok dan fungsinya. Kebutuhan TIK didukung sepenuhnya oleh Kominfo
Vertikal
Pemerintahan Desa
Sektor Pemerintah
keuangan
Kesehatan
Pendidikan
Regulasi Perencanaan Infrastruktur Platform Telekomunikasi Security BPR SDM TIK
Kependudukan
-
Pertanian
Ekosistem TIK
BPR
Infrastruktur TIK
Horizontal
CHANNEL LAYANAN PEMERINTAH
Loket Kantor
Loket Bergerak
Web Online
Sms
Messenger
Live Chat
Telephon analog
Ip-Phone
Video Converence
Anjungan Layanan
Televisi
Jejaring sosial
Konvergensi eGovernment sebagai Backbone Smartcity
• DIHARAPKAN MENGHASILKAN BANYAK BUAH YANG BERKUALITAS • PONDASI & SUMBERDAYA DISEDIAKAN SESUAI KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN
Layanan Adm Desa
Layanan Ketenagakerjaan
Layanan Aspirasi
Layanan Perijinan
Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan
Layanan Kependudukan
Layanan eArsip
Layanan eOffice
1- 4 Tahun
STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SEPERTI APAKAH DC PEMERINTAH INDONESIA? DK/L
DC Provinsi
Sistem DC/DRC nasional
DC Kab/Kota
Policy Dasar (Dalam Diskusi) • 1 Instansi dengan 1 DC, DRC di-cover oleh DC Nasional • Skema Konsolidasi: • Konsolidasi Fisik • Konsolidasi Data • Pengetatan kualitas DC/DRC Instansi. Kewajiban Instansi untuk mensertifikasi DC-nya.
Loket
Mobile
Website
Negara Hadir App store Play store Win store, dll
Govt Services Security Govt Secure Internet Govt Data Center
SI Pelayanan terpadu SI Pajak SI Kependudukan SIMPEG, dll
Govt Software as a Service Mobility
Infrastruktur Dasar
Loket Keliling
Analitic
Social Media
3rd Software as a Service
Regulasi Govt Platform as a Service
Infrastructure as a service
Kemkominfo RI
Aparatur
(OS, Db, Engine, dan lain-lain)
IT base-SOP
Suprastruktur
Layanan Dasar Sektor
Pelayanan
SKEMA BERBAGI PAKAI EGOVERNMENT INDONESIA
Stakeholder Lembaga
Kementerian
Provinsi
Kab/Kota
Operator Telekomunikasi
BUMN/D
Publik
Bank
PROGRAM MANAGEMENT OFFICE
Access Channel
CHANGE MANAGEMENT
Report
Unstructured DB
Performance Management
OLAP
Indexing & Searching
Forecasting
Business Intelligence
Search
EIS
DSS
Roadmap Program Prioritas Layanan Akta Kelahiran & Kematian online Sumatra & Kalimantan
Integrasi Pelaporan Ekspor Impor
Aspirasi Nasional Terpadu
Standardisasi Seluruh Portal K/L Sistem Informasi Imunisasi
PROSES BISNIS
Call Center & Service Desk
Aplikasi Mobile
Executive Dashboard Data Warehouse
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN &
Portal /Website
Loket Layanan bergerak
Loket Layanan
Sumatra & Kalimantan
Perizinan online terintegrasi
Layanan Akta Kelahiran & Kematian online seluruh Indonesia Kartu Identitas Anak
Informasi Penunjang Sektor Pertanian & Perikanan
Integrasi Data Dasar pada seluruh K/L
Layanan Akta Kelahiran & Kematian online Sulawesi
National President’s Dashboard
e-Payment Bantuan Tunai Nasional
Seluruh KLD PNS Data Management
Standardisasi Aplikasi Backoffice
seluruh Indonesia Perizinan online terintegrasi
e-Budgeting Pengadaan online (Dana Desa)
e-office K/L Pusat
di seluruh Indonesia
Master Data / Core Layanan
Kependudukan
Pendidikan dan Kebudayaan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanaman Modal
Pendidikan dan Kebudayaan
Pariwisata
Perindustrian
Pertanian
Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Usaha Milik Negara
Dalam Negeri
Proses
GCIO
Lembaga/Publik
ROADMAP PRIORITAS NASIONAL DALAM DESIGN ARSITEKTUR EGOVT NASIONAL
Data Ownership Data Stewardship
Sosial
Ketenagakerjaan
Pertanahan
Perhubungan
Kepemudaan dan Olah Raga
Perpustakaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komunikasi dan Informatika
Statistik
Kearsipan
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Persandian
Kelautan dan Perikanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Ilmu Pengetahuan / Riset dan Teknologi
Data Policies
Pertahanan
Data Standards Metadata
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Investasi
Agama
Kesekretariatan Negara
Luar Negeri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sistem Administrasi Pemerintahan
Sistem Pendukung CollaborationTools
TATA KELOLA APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR
E-Learning Sistem Kearsipan
Sistem Pengawasan
Sistem Management Aset
Sistem Pengadaan Barang & Jasa
Sistem Keuangan
Sistem Kepegawaian
eOffice
Content Management
IT Helpdesk System
Workflow Management
Document Management System
Versioning Management System
Arsitektur Teknologi Layanan Data
Layanan Hosting
Middleware
Layanan Pengamanan
Layanan Integrasi
Pusat Data Elektronik Terpadu
Layanan Interoperabilitas
Layanan Multimedia
Layanan Client
Layanan Video
Jaringan Intra Pemerintah
Layanan Audio
Layanan Pesan
Analityc
Teknologi
DATA
MANAJEMEN
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SKEMA PENYELENGGARAAN GIDC SWAKELOLA • POSITIF • Kemandirian & kedaulatan
• Jaminan keamanan informasi yang lebih baik • Fleksibilitas pengelolaan sumberdaya
• NEGATIF • Kebutuhan SDM TIK dari kalangan aparat yang kuat • Keraguan pada kapasitas aparat pemerintah • Stabilitas anggaran menjadi jaminan strategis
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP • POSITIF • Mampu menjawab kendala kapasitas SDM TIK yg handal pada setiap level pemerintahan • Aparat dapat lebih fokus pada layanan sesuai core-nya
• NEGATIF • Isue keamanan informasi • Biaya operasional yang relatif tinggi • Ketergantungan yang berlarut-larut • Resiko down total ketika kontrak dihentikan
BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH
Bambang Dwi Anggono Email:
[email protected]
