PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA: PERDEBATAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI

BAHASAN UTAMA

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA: PERDEBATAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI Yudi Fajar Margono Wahyu 1

Abstract The description illustrates the importance of housing matter. Not only for the labors but also for the working people, since a house is not seen only as a room for private activities, but give important impacts towards the process of assets accumulation. It is started from home that labors go to work and go back again in order to do more jobs the following days. A house is the place for the working people to reproduce and develop.

Perumahan merupakan salah satu

jalan,

kebutuhan primer manusia. Peru-

untuk aktivitas publik (fasilitas umum

mahan

tidak

sekadar

dalam

selokan,

tersedianya

ruang

arti

dan fasilitas sosial), dan terjaminnya

bangunan semata, tetapi lebih pada

keamanan bagi para penghuni. Per-

tempat yang memungkinkan terja-

juangan untuk memperoleh rumah

dinya kehidupan manusia (human

yang layak sebaiknya tidak hanya

settlement). Di sana terdapat tempat

menjadi perjuangan segelintir orang

untuk menjalankan aktivitas keseha-

saja. Perjuangan masalah kesejahte-

rian mulai dari pasar untuk belanja

raan telah menjadi perdebatan sengit

kebutuhan sehari-hari, sarana trans-

di antara serikat buruh sejak awal

portasi, sarana kesehatan, tersedia-

1920-an di Indonesia.

nya infrastruktur jalan, penerangan

1 Penulis merupakan staf pengajar tidak tetap di Departemen Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah

Politik Perkotaan. Kontak bisa melalui email: [email protected]

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005

59

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA

Perdebatan dalam Serikat Buruh:

perjuangan

Masalah Upah vs Kesejahteraan

kondisi di tempat kerja. Persoalan

upah

dan

perbaikan

kesejahteraan belum menjadi prioPada tahun 1920-an dan 1930-an,

ritas

utama,

termasuk

mengenai

serikat-serikat buruh di Indonesia

pengadaan perumahan pekerja. Ada

telah dengan sengit memperdebatkan

federasi serikat buruh yang melihat

hal-hal yang patut dilakukan untuk

tanggung jawab pengadaan peru-

meningkatkan kesejahteraan sosial

mahan pekerja terletak di tangan

dalam gerakan buruh. Pandangan

perusahaan, tetapi ada pula yang

yang paling utama adalah serikat-

menyerahkan tanggung jawab terse-

serikat buruh seharusnya tidak hanya

but pada negara.

peduli dengan masalah perbaikan upah dan kondisi kerja para buruh,

Peran yang diambil oleh federasi

melainkan

kesejah-

serikat buruh menjadi bermacam-

teraan para anggotanya. Pandangan

macam. Federasi serikat buruh yang

ini memperoleh tantangan dengan

melihat tanggung jawab pengadaan

adanya pendapat bahwa semangat

perumahan terletak di tangan peru-

perjuangan yang ada di antara para

sahaan,

pekerja tidak boleh ditumpulkan oleh

pada

adanya tindakan yang hanya mengu-

tingkat pabrik sehingga salah satu

rangi kemiskinan tetapi tidak meng-

perjuangan

juga

dengan

menyerahkan

pengurus

unit

utama

urusan kerja PUK

itu

(PUK) adalah

hilangkan sebab pokoknya. Pada ma-

memasukkan tuntutan kesejahteraan

sa itu, perjuangan dasar serikat buruh

dalam Perjanjian Kerja Bersama atau

adalah meningkatkan upah dan kon-

Kesepakatan Kerja Bersama dalam

disi kerja, dengan daya tarik tam-

negosiasinya

dengan

perusahaan.

bahan yang penting yaitu layanan

Sedangkan federasi serikat buruh

kesejahteraan dengan membentuk

yang melihat pengadaan perumahan

koperasi, dana untuk kecelakaan, dan

pekerja

kesehatan. 2

negara terbagi menjadi dua sikap,

sebagai

tanggung

jawab

yaitu tidak berupaya sama sekali Pada masa pasca-Soeharto, serikat-

terlibat dalam pengadaan rumah bagi

serikat buruh yang ada di Indonesia

anggotanya dan ada pula yang me-

masih juga memfokuskan diri pada

mainkan peran dengan mengadakan

2 John Ingleson. 2000. “Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial” dalam

Iskandar P. Nugraha (ed.).2004. Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 153-159

60


BAHASAN UTAMA

kerja sama dengan salah satu institusi

gratis beserta makanan bagi pendu-

negara. 3

duk

yang

bekerja

maupun

tidak

bekerja di sebuah kampung.4 Namun, Jan Breman mengingatkan bahwa Perumahan: Tantangan Terhadap

terbentuknya massa buruh cadangan

Serikat Buruh dan Rakyat Pekerja

tidak bisa dipakai untuk mempertalikan

hubungan

penulis ingin memperlihatkan bahwa

puannya: kelompok yang satu me-

ada ruang yang belum dimanfaatkan

merlukan keterampilan khusus se-

serikat buruh dan rakyat pekerja di

dangkan kelompok yang lain tidak.

Pengadaan

berbeda

kelompok

pekerja

Indonesia.

yang

dua

Melalui pemaparan di bawah ini,

kemam-

perumahan

bagi buruh mempunyai dua dampak,

Bagi Breman, apabila kita memakai

yaitu

reproduksi

istilah sektor formal dan informal,

sebagai

tempat

pembangunan

maka para pekerja yang lebih terdidik

komunitas. Kerja sama antara buruh

dan terampil dalam sektor formal

dengan rakyat pekerja diperlukan

merupakan lapisan elite yang kepen-

untuk menghadapi struktur pemba-

tingannya

gian kerja yang semakin fleksibel

urusan serikat buruh, sedangkan para

(kepentingan modal) dan menya-

pekerja tidak tetap yang tidak teror-

tukan kepentingan (melalui tuntutan

ganisasi dan berada dalam sektor

fasilitas konsumsi kolektif) kepada

informal

tenaga

kerja

dan

semata-mata

tidak

mampu

menjadi

bersaing

dengan para buruh elite tersebut.

pemerintah daerah/pusat.

Akibatnya, massa buruh di dua sektor Perumahan dapat menjadi sebuah

ini berada dalam dua lingkaran ter-

tempat cadangan buruh bagi kelom-

pisah

pok pengusaha. Bagi industri pela-

bahwa massa buruh sektor informal

yaran, salah satu cara menghadapi

akan menjadi cadangan massa buruh

fluktuasi tenaga kerja adalah dengan

yang mengancam pekerja di sektor

menyediakan

formal.

dengan

jaring

keamanan

menyediakan

perumahan

dan

tidak

dapat

dikatakan

3 Yudi Fajar M Wahyu. 2004. “Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia

Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSI, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI,” Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP UI Depok. Hal. 118-138. 4 John Ingleson. 1988. “Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an”, dalam Iskandar P. Nugraha (ed).2004. Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial.Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 119.


61


Tekanan yang diberikan Breman ada-

diketahui jumlah buruh yang bekerja

lah

yang

dari rumah rata-rata 12%, bahkan di

dibutuhkan pekerja untuk memasuki

Irlandia mencapai 21% dan di Inggris

suatu pekerjaan. Apabila terdapat

mencapai 27% dari total pekerja yang

surplus pasar tenaga kerja karena

ada di negeri tersebut. 6

persoalan

keterampilan

kebanyakan pekerjaan tidak memerlukan keterampilan, angkatan kerja

Pengertian tempat bekerja pada saat

tidak terorganisasi dan langkanya

ini seharusnya sudah lebih luas dari

hu-

pemahaman umum yaitu pabrik dan

bungan perburuhan yang menjadi

kantor menuju rumah. Hal itu menun-

tindakan

perlindungan,

serta

informal, maka, pada tingkat ini,

jukkan bahwa proses produksi meng-

pernyataan bahwa adanya cadangan

hasilkan barang atau jasa sudah

buruh industri lebih bisa diterima.5

dapat

dilakukan

di

rumah.

Jika

kondisinya demikian, maka konseSejak awal tahun 1970, perkem-

kuensinya terhadap serikat buruh

bangan industri di dunia semakin

adalah segera melakukan kerja sama

kompleks dan turut membuat hu-

dengan rakyat pekerja yang berada di

bungan industrial semakin fleksibel.

perumahan.

Arah yang terjadi adalah perusahaan yang dahulu memakai sistem kerja

Penulis melihat perumahan sebagai

penuh waktu (buruh tetap) semakin

satu lokasi pembentukan komunitas.

bergeser untuk mempekerjakan bu-

Perkembangan pembagian kerja yang

ruh paruh waktu, buruh sementara,

semakin fleksibel ini berdampak pada

buruh kontrak, dan penggunaan bu-

masuknya mekanisme pasar ke ko-

ruh

dengan

sistem

sub-kontrak

munitas, salah satunya dengan ada-

(outsourcing). Tempat bekerja pun ti-

nya homeworkers. Terdapat perbeda-

dak hanya dilakukan di pabrik, me-

an pendapat tentang perkembangan

lainkan sudah merambah ke rumah-

dampak proses produksi di komun-

rumah penduduk (homeworkers). Pa-

itas. Bagi Francis Fukuyama dan Ro-

da survei tahun 1995 yang dilakukan

bert Putnam, modal sosial 7 yang dimi-

di 15 negara anggota Uni Eropa,

liki komunitas dapat memberikan

5 Jan Breman. 1996. “Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik terhadap Konsep Sektor Informal”,

dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (ed). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.168-169. 6 Guy Standing. 1999. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Great Britain: Macmillan Press Ltd. Hal. 101-102, 109, 171, 175. 7 Modal sosial merupakan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, hubungan timbal balik, dan dijaganya

62


BAHASAN UTAMA

kontribusi positif terhadap keber-

Perumahan juga dapat dilihat sebagai

hasilan perekonomian pasar. Semen-

tempat berlangsungnya reproduksi

tara bagi André Gorz dan Richard

tenaga kerja. Reproduksi tenaga kerja

Sennett, masuknya mekanisme pasar

ini

justru berdampak buruk pada nilai-

memungkinkan

nilai yang ada di komunitas. Gorz dan

buruh baru (melalui proses repro-

Sennett

berpendapat

duksi) dan tempat memulihkan te-

bahwa pada iklim fleksibilitas pasar

naga bagi buruh agar bisa bekerja

tenaga kerja saat ini, kepentingan

lagi. Menurut Manuel Castells, repro-

pasar dan komunitas tidak dapat du-

duksi tenaga kerja tergantung pada

lebih

lanjut

meliputi

segala

aspek

munculnya

yang tenaga

duk berdampingan secara harmonis

intervensi negara yang berhubungan

antara satu dengan yang lain. 8

dengan bidang-bidang sosial (non profit) seperti fasilitas kesehatan, untuk

subsidi untuk perumahan dan trans-

menghadapi iklim fleksibilitas tenaga

portasi, serta fasilitas pendidikan,

kerja dengan mengajukan kebijakan

pelatihan, dan penelitian. Peran nega-

pengurangan jam kerja bagi buruh.

ra, menurut Castells, adalah men-

Jam kerja yang berkurang ini akan

jamin berjalannya fungsi-fungsi pen-

didistribusikan pada rakyat pekerja

ting guna berlangsungnya akumulasi

yang masih menganggur. Gorz juga

modal yang efektif. Pada proses re-

menawarkan kepada pemerintah un-

produksi tenaga kerja ini dibutuhkan

tuk menyediakan dana cadangan (se-

tindakan konsumsi yang dilakukan

cond cheque) bagi buruh sebagai

buruh. Tindakan konsumsi ini bisa

dana tambahan gaji dan jaminan

dilakukan secara individual maupun

terhadap

kolektif.

Gorz

mempunyai

segala

strategi

bentuk

kerugian

yang dialami buruh akibat pengurangan jam kerja. Melalui pengu-

Konsumsi individual bisa berupa be-

rangan jam kerja ini, maka akan se-

lanja kebutuhan sehari-hari, pema-

makin terbuka kemungkinan bagi

kaian barang-barang kebutuhan pri-

individu untuk terlibat dalam aktivitas

badi, makanan, dan pakaian. Kon-

di komunitas yang didasari oleh tin-

sumsi

dakan sukarela (tidak dibayar). 9

gunaan fasilitas yang memang dibu-

kolektif

merupakan

peng-

komitmen di antara individu. Modal sosial muncul karena ada kepercayaan (trust) yang terbangun sebelumnya. 8 Adrian Little. 2002. The Politics of Community. Great Britain: Edinburgh University Press. Hal.102103. 9 Ibid. hal.120-121.


63


tuhkan banyak orang seperti: tempat

Pada awal berdirinya Orde Baru, pe-

parkir,

merintah memaksakan partai-partai

rumah

sakit,

infrastruktur

jalan, sekolah, pasar, dan

h lain-lain.10

politik

untuk

bergabung

dengan

Castells menggunakan studi kasus-

hanya memperbolehkan 3 partai yang

nya di Prancis pada periode 1941-

hidup. Organisasi buruh disatukan

1963 untuk kasus perumahan. Ketika

dalam

itu terjadi percepatan industrialisasi,

tanggal

peningkatan konsentrasi buruh di pu-

bernama

sat perkotaan (khususnya Paris), kri-

Indonesia.

sis perumahan yang mencapai situasi

untuk

dramatis, yang akibatnya menghan-

Indonesia sangat besar, sehingga

tam kondisi buruh dengan amat ke-

pemerintah dengan segera memben-

organisasi 20

tunggal

Februari

Federasi

1973

Buruh

Kebutuhan

memasukkan

pada yang

Seluruh

pemerintah investasi

ke

ras. Situasi ini berkembang karena

tuk Badan Pertimbangan Penanaman

aksi protes; mulai dari bentuk pendu-

Modal yang kemudian menjadi Badan

dukan rumah secara ilegal sampai

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

tuntutan pengadaan rumah secara

pada tahun 1973.

sosial di tahun 1947-1951.11 Dalam

rangka

melaksanakan

UU

PMDN (Undang-undang Penanaman Implikasi Hubungan Modal-Nega-

Modal Dalam Negeri) di bidang peru-

ra-Buruh pada Perumahan Peker-

mahan, dikeluarkan Surat Keputusan

ja

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974

Pada bagian ini akan dibahas secara

tentang Pedoman Penanaman Modal

singkat

pengadaan

Bidang Pembangunan Perumahan be-

perumahan bagi pekerja di Indonesia

serta Fasilitasnya, yang antara lain

pada masa orde baru sampai masa

menetapkan

pasca-Soeharto. Analisis yang dipakai

pembangunan rumah mewah, rumah

adalah mengaitkan tiga hubungan

menengah, dan rumah sederhana

utama kekuasaan yaitu kekuatan mo-

yaitu 1:3:6, dan luas lantai rumah

dal, negara, dan buruh.

sederhana maksimum 70 m2.12

perkembangan

perbandingan

jumlah

10 Mike Savage dan Alan Warde. 1993. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Hong Kong: The

Macmillan Press. Hal 153-154. 11 Manuel Castells. 1978. City, Class and Power. The Macmillan Press. Hal. 51. 12 Siswono Yudohusodo dan Soearli Salam (editor). 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta:

INKOPPOL. Hal. 114.

64


BAHASAN UTAMA

Pada tahun 1974 didirikan Perusa-

naan pembangunan, pembangunan

haan Umum Pembangunan Perumah-

fisik dan pembangunan rumah tum-

an Nasional (Perum Perumnas) dan

buh, penyediaan dan pengelolaan da-

Bank Tabungan Negara (BTN). BTN

na, industri dan pengadaan bahan

ditugaskan oleh Menteri Keuangan

bangunan, hingga pengelolaan ling-

sebagai lembaga pembiayaan peru-

kungan permukiman.13

mahan yang berfungsi sebagai bank yang memberikan Kredit Pemilikan

Perkembangan investasi dari tahun

Rumah (KPR) bagi rumah sederhana

1990-1992 serta semakin derasnya

yang dibangun oleh Perum Perumnas

modal asing mengalir masuk ke ne-

dan developer swasta. Para pengem-

gara-negara lain yang menjadi sai-

bang swasta telah disatukan dalam

ngan Indonesia, terutama ke Cina dan

organisasi Real Estate Indonesia (REI)

Vietnam, sempat menjadi kepriha-

yang

tinan perencana ekonomi pemerin-

dibentuk

pada

tanggal

11

tah. Keluhan-keluhan kalangan swas-

Februari 1972.

ta baik dari dalam maupun luar negeri Baru pada tahun 1987 terdapat pa-

agar Indonesia mempunyai iklim in-

yung hukum yang mendukung bahwa

vestasi yang lebih baik (berupa infra-

mengadakan

struktur, peraturan yang transparan,

perumahan bagi anggotanya melalui

prosedur yang sederhana, dan pela-

koperasi

dapat

pula

(SKB)

yanan aparat pemerintah terkait), di-

Menteri Koperasi dan Menteri Peru-

tanggapi pemerintah dengan diterbit-

Surat

Keputusan

Bersama

No.02/SKB/M/X/87

kannya Paket Kebijakan Oktober 1993

dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang

tentang Tata Niaga Ekspor Impor, Ta-

mahan

Rakyat

Penyediaan Perumahan dan Permu-

rif, Izin Penanaman Modal, Industri

kiman Melalui Koperasi. Keberadaan

Farmasi dan Amdal atau lebih dikenal

SKB ini memberikan kemudahan-ke-

dengan nama Pakto '93. Isinya seba-

mudahan agar koperasi mampu me-

gian besar menyederhanakan proses

laksanakan

peru-

perizinan dalam membuka usaha in-

mahan mulai dari penyiapan lahan

dustri, termasuk perizinan lokasi yang

permukiman, penyusunan perenca-

berkaitan dengan penggunaan lahan.14

pembangunan

13 Surat Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan Rakyat No.02/SKB/M/X/87

dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang Penyediaan Perumahan dan Permukiman Melalui Koperasi, pasal 1. 14 Andrinof A. Chaniago. 2001. Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta: LP3ES. Hal. 54-57.


65


Di dalam Pakto '93 tersebut terdapat

SK/10/1993 dan Surat Keputusan Ke-

Surat Keputusan Menteri Perindus-

tua Badan Koordinasi Penanaman

trian Nomor 230/M/SK/10/1993 ten-

Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974

tang

(yang

Perubahan

Surat

Keputusan

menetapkan

perbandingan

Menteri Perindustrian Nomor 291/M/

jumlah pembangunan rumah mewah,

SK/10/1989 tentang Tata Cara Peri-

rumah menengah, dan rumah seder-

zinan dan Standar Teknis Kawasan In-

hana yaitu 1:3:6) menunjukkan relasi

dustri, yang di dalamnya antara lain

antara negara-modal-buruh yaitu ke-

mengatur kewajiban perusahaan Ka-

pentingan negara untuk mempermu-

wasan Industri untuk mencadangkan

dah modal luar negeri masuk telah

tanah Kawasan Industri antara 10%-

memberikan efek terhadap diperha-

30% sesuai dengan luasnya untuk

tikannya usaha pengadaan peruma-

penyediaan kavling perumahan (dan

han buruh.

perumahan bagi pekerja jika luas kawasan industri lebih dari 200 hektar).

Pada masa pasca-Soeharto, Ditjen Binawas Departemen Tenaga Kerja

Keputusan

dan Transmigrasi merumuskan se-

Menteri Perindustrian Nomor 230/M/

Dikeluarkannya

Surat

buah “Konsep Penyelenggaraan Peru-

Tabel 1. Standar Teknis Penyiapan Kavling Perumahan bagi Perusahaan Kawasan Industri

Luas Kawasan Industri

Kavling Industri

Kavling Komersial

Kavling Perumahan

Jalan dan Sarana Penunjang Lainnya

Ruang terbuka Hijau

10-20 Ha

65%-70%

Maks. 10 %

Maks. 10%

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

>20-50 Ha

65%-70%

Mak.10%

Maks.10%

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

>50-100 Ha

60%-70%

Maks 12,5 %

Maks.15 %

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

>100-200 Ha

50%-70%

Maks.15%

Maks.20%

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

>200-500 Ha

45%-70%

Maks.17,5%

10%-25%

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

>500 Ha

40%-70%

Maks.20%

10%-30%

Sesuai kebutuhan

Min. 10%

Kett.

: Kavling perumahan adalah kavling yang disediakan oleh pengelola Kawasan Industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya seperti tempat olahraga dan sarana ibadah. Sumber : Lampiran II SK Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 Tanggal 23 Oktober 1993

66


BAHASAN UTAMA

mahan/Permukiman Sebagai Wujud

rapa daerah seperti di Bekasi, Sura-

Dasar

baya, Semarang, Batam, dan Medan

Kesejahteraan

Pekerja

dan

Keluarganya.”15 Usaha Depnakertrans

dalam bentuk Pencanangan Gerakan

untuk mewujudkan perumahan dan

Pembangunan

Perumahan

Pekerja

permukiman bagi pekerja/buruh per-

Perusahaan (Tabel 2). Sosialisasi ini

usahaan terus berlanjut.

diikuti

dengan

kesepakatan-kese-

pakatan antarpelaku terkait untuk Kesepakatan

antara

Menakertrans

mewujudkan perumahan bagi pekerja

dengan Menkimbangwil tercapai pada

perusahaan yang difasilitasi oleh para

tanggal 27 Desember 1999. Hal itu

pengusaha dan pemerintah.

ditindaklanjuti persepsi

dengan

antara

penyamaan

Dirjen

Binawas

Pengadaan

dengan Dirjen Kimbangwil pada 6

masih

Januari

perusahaan.

2000.

Kemudian

disusul

perumahan bagi buruh

dititikberatkan Serikat

pada

pihak

buruh

masih

pertemuan dengan organisasi peker-

terus berkutat dalam tuntutan upah

ja/buruh

dan perbaikan kondisi di tempat kerja

serta

perusahaan

BUMN

pada tanggal 21 Januari 2000. Proses

(pabrik/kantor). Negara mempunyai

ini terus bergulir hingga mengha-

peran sangat minimal dalam menga-

silkan Keputusan Bersama Menteri

tasi krisis pengadaan perumahan bagi

Tenaga Kerja RI dengan Menteri Per-

buruh karena jumlah rumah yang

mukiman dan Pengembangan Wila-

mampu

yah RI Nomor Kep-33/MEN/2000 dan

sedikit dibandingkan dengan jumlah

Nomor 01/SKB/M/2000 tentang Peru-

pekerja yang membutuhkan rumah.

mahan dan Permukiman Pekerja Per-

Hingga saat ini terdapat dua lembaga

usahaan, pada tanggal 21 Maret

yang membantu pendanaan peruma-

2000.

han buruh yaitu PT Jamsostek melalui

Penandatanganan

surat

Perumahan (sejak tahun 1997) dan

bersama 16 tanggal

21

disediakan

penyaluran keputusan

Maret

2000

diikuti langkah sosialisasi kepada rak-

masih

Pinjaman

Uang

sangat

Muka

BTN melalui skema kredit KPR Bersubsidi.

yat pekerja dan pengusaha di bebe-

15 Budi Hartati. 1999. “Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permu-

kiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya,” (Jakarta, Ditjen Binawas Depnakertrans, tidak diterbitkan.) 16 Organisasi pekerja yang tercantum dalam surat keputusan bersama ini adalah: FSPSI, FSPSI Reformasi, FSBDSI, FSBSI, SP BUN, dan INKOPKAR.


67

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA Tabel 2 Kegiatan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan No. 1 2 3 4 5 6

Lokasi

Kegiatan yang Dilakukan

Keterangan

Jakarta (di Kantor Departeman Tenaga Kerja) Bekasi, Jawa Barat (Cikarang Baru, KI Jababeka) Surabaya, Jawa Timur (KI Rungkut)

Penandatanganan SKB No.: Kep-33/MEN/2000 No.01/SKB/M/2000 Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan

Tentang Perumahan dan Permukiman Pekerja Perusahaan Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan

Semarang (Bukit Beringin Lestari, Perum Perumnas) Batam (Rusun Tanjung Piayu) (Perum Perumnas dan Otorita Batam) Medan (Kawasan Siap Bangun Griya Martubung, Perum Perumnas)

Tanggal 21 Maret 2000 23 Juni 2000

Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan

13 Juli 2000


25 Juli 2000


29 Juli 2000


5 Juli 2001

Catatan: Khusus untuk Jababeka telah dikembangkan Rumah Susun Sewa PT. MATTEL dan Rumah Pekerja yang disediakan pengembang. Untuk Surabaya telah dikembangkan sertifikasi oleh REI kepada anggotanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Semarang telah diupayakan kerja sama pembangunan perumahan oleh PT. INDOFOOD dan Perum Perumnas. Untuk Batam telah dibangun Rumah Susun yang dibangun oleh PT. JAMSOSTEK (penyandang dana) dan Perum Perumnas. Sumber: Sambutan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan, Medan 5 Juli 2001, (Depkimpraswil, tidak diterbitkan, 2003)

Menentukan Langkah ke Depan

cahan yang seharusnya mampu dilakukan negara di tingkat nasional.

Uraian di atas menggambarkan pada kita bahwa pengadaan perumahan

Apabila serikat buruh mampu melihat

bagi buruh sangat ditentukan oleh

potensi lain dari perumahan yaitu

kepentingan negara dalam menjaga

sebagai

investasi

komunitas bersama rakyat pekerja,

di

Indonesia.

Persoalan

tempat

pembangunan

pengadaan perumahan bagi buruh

maka

masih terus dialihkan pada tingkat

kondisi perumahan yang layak bukan-

lokal tanpa berupaya melihat peme-

lah hal mustahil untuk ditujukan pada

tuntutan

kebutuhan

akan

negara. Fungsi perumahan sebagai

68

BAHASAN UTAMA

tempat reproduksi tenaga buruh dan

masuknya

tempat

komunitas,

sangat

akumulasi disadari

modal

oleh

sudah

negara

dan

tersebut Strategi ke depan serikat buruh yang

dengan

kepentingan konsumsi

kepentingan modal.

proses pada

kolektif. dapat

produksi

ke

menyatukan ke b u t u h a n Mungkin

menjadi

hal

amunisi

dalam pembangunan gerakan sosial

bisa dijalankan adalah membangun

perkotaan ke depan yang terwujud

pengorganisasian komunitas rakyat

dalam perjuangan politik di tingkat

pekerja, sementara menunggu dan

lokal.

melihat

dampak

langsung

dari

Daftar Pustaka Buku Breeman, Jan. 1996. “Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal”, dalam Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (peny.). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Castells, Manuel. 1977. The Urban Question. London: Edward Arnold. Kutipan diambil dari Mike Savage dan Alan Warde. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Hal. 153-154. London: Macmillan, 1993. ________. 1978. “Urban Crisis, State Policies and the Crisis of the State: the French Experience”. City, Class and Power, Chapter 3. London: Macmillan. Chaniago, Andrinof A. 2001. Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta: LP3ES. Eurostat. 1996. “Labour Force Survey: Result 1995”. Luxemburg: Eurostat, Table 63. Kutipan diambil dari Guy Standing. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice, hal.109. Great Britain: Macmillan Press Ltd, 1999.


69


Ingleson, John. 1988. “Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an”, dalam Iskandar P. Nugraha (peny.). Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial. Jakarta: Komunitas Bambu. Jakarta: Komunitas Bambu, 2004. ________. 2000. Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial. dalam Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial, ed. Iskandar P. Nugraha, Jakarta: Komunitas Bambu, 2004. Little, Adrian. 2002. The Politics of Community. Great Britain: Edinburgh University Press. Standing, Guy. 1999. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Great Britain: Macmillan Press Ltd. Yudosodo, Siswono dan Soearli Salam, ed. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: INKOPPOL. Bahan-bahan yang tidak diterbitkan Hartati, Budi. 1999. Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya, Jakarta: Ditjen Binawas Depnakertrans. Fotokopi. Pidato oleh Erna Witoelar

(Medan 5 Juli 2001). Dalam: Sambutan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan. Jakarta: Depkimpraswil. Wahyu, Yudi Fajar M. 2004. Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSI, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI. Skripsi Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI.

70

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA: PERDEBATAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI

Recommend Documents