MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pada Upacara Bendera Memperingati HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-71 17 AGUSTUS 2016
Bismillahirrohmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb., Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati para pejabat, karyawan, karyawati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1
Pada hari ini, 17 Agustus 2016, kita kembali memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, Bapak Bangsa kita, 71 tahun lalu. Mari kita mengawali upacara peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-71 ini dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat serta taufik-Nya bangsa Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan.
Hadirin yang kami hormati, Tema nasional peringatan Kemerdekaan RI ke-71 adalah “Indonesia Kerja Nyata”. Menurut saya, tema yang diangkat sangat tepat dan sejalan dengan motto Kementerian PUPR Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat, serta Ikhlas, Berani dan Berjiwa Seni. Kerja Nyata tentunya telah berada di dalam ruh dan semangat setiap insan PUPR, dengan memberikan segenap daya dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi masyarakat luas. Untuk 2
semua insan PUPR, mari kita tingkatkan Kerja Nyata untuk Indonesia!
Hadirin yang kami hormati, Tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR tidaklah ringan untuk penyelesaian pekerjaan lanjutan 2015, pelaksanaan program Tahun 2016, serta penyiapan program Tahun 2017 dan pelaksanaannya, dalam mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang sesuai dengan amanat NAWACITA. Tantangan pertama berkaitan dengan upaya menyeimbangkan pembangunan antar-wilayah, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antar Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), maupun kesenjangan di dalam WPS sendiri, seperti antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Untuk itu pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu dari pinggiran dan kawasan perbatasan menuju keseimbangan antar wilayah. Dalam hal ini telah ditetapkan 35 Wilayah 3
Pertumbuhan, baik yang sudah berkembang, sedang berkembang, maupun pengembangan baru.
Kedua, urbanisasi yang tinggi memang telah
menjadi tantangan yang nyata yang perlu dikelola dengan baik, mengingat kini 53% penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan. Dalam 4 dekade terakhir, penambahan jumlah penduduk perkotaan telah meningkat 6 kali lipat dari 20 juta di Tahun 1970 menjadi 120 juta di Tahun 2010. Keberadaan konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi maupun interaksi sosial budaya dan lingkungan di perkotaan ini menuntut dukungan layanan infrastruktur maupun pelayanan dasar yang layak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, berbagai perkotaan kita perlu direstorasi dan dikembangkan menjadi kota yang aman, sehat, berkeselamatan, berestetika, bersih, berkarakter, nyaman, serta layak huni bagi semua kalangan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas hidup berupa dukungan infrastruktur dasar: air bersih maupun sanitasi. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan 4
kawasan maupun penataan kawasan kumuh, pemerintah memfasilitasi disamping pelayanan dasar juga penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau. Secara eksternal, mempertimbangkan adanya interdependensi diantara perkotaan sesuai dengan hirarkinya maupun dengan perdesaan yang merupakan pemasok pangan perkotaan, maka perlu membentuk jaringan infrastruktur antar perkotaan maupun perdesaan, agar lebih produktif dan efisien, serta berkelanjutan. Seiring dengan tatanan global maupun efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing maka dilakukan modernisasi dan peningkatan konektivitas baik melalui jalan ekspres tol maupun non-tol. Modernisasi jalan tol dilakukan untuk antar perkotaan maupun di dalam perkotaan. Untuk jalan non-tol, peningkatan kapasitas dilakukan terutama untuk menghilangkan jalan nasional yang masih sub standar, melengkapi jalan yang belum menerus serta meningkatkan kapasitas jalan di jalur ekonomi utama yang melayani wilayah dan kawasan pertumbuhan termasuk kawasan industri dan pelabuhan. Untuk perkotaan besar dan 5
metropolitan, jaringan jalan dikembangkan untuk memilah lalu lintas lokal dengan lalu lintas regional dengan secara tipikal membangun jaringan lingkar dan radial baik tol maupun nontol. Dengan demikian, perkotaan secara internal memberikan kelayakan bagi penghuninya dan secara eksternal merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi berdaya saing tinggi. Tantangan ketiga berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya yang perlu lebih dioptimalkan dalam mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Potensi air yang melimpah, misalnya, perlu dikonversi secara nyata menjadi sumberdaya produktif antara lain dengan pembangunan waduk untuk melayani kebutuhan penyediaan air irigasi, air baku perkotaan termasuk di kawasan industri dan pariwisata, serta untuk mendukung pemenuhan energi terbarukan. Potensi tersebut perlu pula dikendalikan untuk mengurangi dampak kekeringan di musim kemarau maupun pengendalian banjir di musim hujan. 6
Hadirin yang saya hormati, Upaya Kementerian PUPR dalam menjawab tantangan yang kompleks tersebut perlu dipayungi dengan perencanaan dan pemrograman yang berkualitas. Untuk itu, perlu disiapkan Master Plan di wilayah pertumbuhan maupun kawasan-kawasan perkotaan termasuk kawasan industri dan pariwisata maupun kawasan perdesaan prioritas. Master Plan pada hakikatnya memuat keterpaduan antara pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan maupun berbagai sektor prioritas nasional. Saat ini, Kementerian PUPR telah melaksanakan penyesuaian mekanisme pemrograman sebagai komitmen pelaksanaan Master Plan dan Renstra, yang diikuti dengan FGD untuk memetakan prioritas nasional, dilanjutkan dengan PraKonsultasi Regional di daerah, Konreg dan Musrenbangnas di pusat, serta pembahasan dengan DPR RI. Dalam rangka pembangunan 7
infrastruktur PUPR, mempertimbangkan bahwa pelaksanaannya menyangkut banyak pihak terkait, maka dalam hal tertentu dilengkapi dengan MoU seperti pada pengembangan Kota Baru Publik Maja. Melalui proses tersebut diatas, pembangunan fisik diharapkan langsung memberikan hasil akhir penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan antar wilayah.
Hadirin yang saya hormati, Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan 2016 ini ditandai dengan penyesuaian anggaran sesuai dengan kondisi keuangan Negara dengan penghematan sekitar Rp 8,5 Triliun. Untuk itu, setiap unit organisasi agar menyusun langkah-langkah penyesuaian anggaran tersebut sesuai prinsip “Money Follow Program”. Sementara untuk Tahun Anggaran 2017, yang penyiapan programnya dilakukan berbasis kewilayahan dengan esensi keterpaduan agar diikuti skenario penganggaran dengan peningkatan proporsi belanja modal dibandingkan belanja barang. Selain itu, percepatan proses 8
pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan dini perlu dilakukan sejak bulan Oktober sehingga pada Januari 2017 pekerjaan sudah efektif dimulai.
Hadirin yang kami hormati, Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 34,5%, dan penyerapan fisik sebesar 44,4%. Saya menghargai kesungguhan dan kerja keras Bapak/Ibu sejauh ini, namun upaya tersebut perlu dipacu lagi, agar sesuai dengan rencana penyerapan sekurang-kurangnya 50% di bulan Agustus 2016. Saya optimis bahwa dengan komitmen dan profesionalisme kerja yang tinggi, kita mampu meraih capaian akhir yang lebih baik dari tahun 2015 yang lalu. Perkenankan pula saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi pada Hari Ulang Tahun RI ke-71 ini bahwa percepatan pembangunan infrastruktur telah mulai menampakkan hasilnya. Pada Tahun 2015, kita telah memulai pembangunan 13 bendungan baru dan telah meresmikan 5 Bendungan, yakni Jatigede, Nipah, Bajul Mati, Titab dan Rajui. 9
Tahun ini kita telah memulai pembangunan 8 bendungan baru, antara lain Bendungan Rotiklod di perbatasan negara NTT, serta berharap 2 bendungan lagi dapat diresmikan, yakni Bendungan Paya Seunara dan Marangkayu. Pada Tahun 2016, kita telah pula meresmikan antara lain Jalan Tol Ruas Pejagan – Brebes Timur, Ruas Surabaya – Mojokerto Seksi 4, dan Ruas Gempol – Pandaan, serta telah memulai peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan jalan tol baru, antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Pemalang – Batang dan Tol Batang – Semarang. Kita mengharapkan pada akhir Tahun 2016 nanti, 136 km jalan tol baru dapat beroperasi, sehingga total panjang jalan tol keseluruhan yang telah beroperasi menjadi 1.252 km. Untuk jalan non-tol, kita telah memulai membangun Jalan Habema – Kenyam – Mumugu sebagai alternatif jalan akses dari selatan Papua menuju Wamena, serta jalan sejajar perbatasan dari Temajuk menuju Sebatik maupun jalan-jalan akses menuju pos lintas batas lain Entikong, Aruk, Nanga Badau, serta jalan akses menuju kawasan terisolasi Long Bawang/Krayan. 10
Pada saat ini tengah dibangun berbagai prasarana dan sarana pendukung Asian Games XVIII 2018 mendatang, antara lain Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 Menara Rusun, renovasi 14 venues Asian Games pada Kompleks Gelora Bung Karno, dan beberapa fasilitas berstandar internasional di Kompleks Jakabaring, Palembang. Pelaksanaan fisik persiapan Asian Games ini perlu terus dipacu dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pembangunan SPAM Umbulan, Pasuruan dengan pihak swasta, guna memenuhi kebutuhan 5 Kabupaten/Kota pada Metropolitan Surabaya dan sekitarnya dengan kapasitas 4.000 liter/detik untuk melayani 1,3 juta jiwa.
Hadirin yang kami hormati, Saya ingin mengingatkan kita semua agar semangat dan hakikat perjuangan para pahlawan perlu terus kita semai dan pupuk. Tugas pengabdian kita pada Bangsa dan Negara melalui pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an yang merupakan penggerak ekonomi nasional perannya vital dalam mewujudkan Indonesia yang 11
berdaulat, mandiri, dan berlandaskan gotong royong.
berkepribadian
Pada kesempatan ini, perkenankan pula saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda jasa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah atas jasa, karya, dan pengabdian Saudara selama ini. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Saudara dan seluruh insan PUPR untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian dalam melayani masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia Ke-71. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara. Amin. Jakarta, 17 Agustus 2016 M. BASUKI HADIMULJONO Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12
