PEMBANGUNAN PERUMAHAN TANTANGAN, VISI, DAN ARAHAN PROGRAM MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS JAKARTA, 25 NOVEMBER 2013
Outline • Isu dan Tantangan Perumahan dan Permukiman • Kebijakan dan Pogram 2010-2014 • Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman 2015-2019 I. Paradigma Sektor Perumahan dan Permukiman II. Tujuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman III.Skenario Penanganan Perumahan dan Permukiman IV.Intervensi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penangan Perumahan dan Permukiman
Isu dan Tantangan Perumahan dan Permukiman
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
DEMAND >> SUPPLY
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2013 backlog terus bertambah dan angka Backlog tahun 2013 mencapai 12 juta unit.
Sedangkan supply produksi rumah 250.000 – 400.000 unit / tahun (Studi Bank Dunia).
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
GAP TERUS MENINGKAT
Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 900.000 rumah tangga baru per tahun ada di Indonesia. Indonesia mempunyai tingkat laju urbanisasi yang tinggi dengan proporsi penduduk muda yang signifikan dan akan meningkatkan permintaan untuk perumahan selama dekade kedepan
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
SECURE TENURE MASIH MENJADI MASALAH
Presentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah di Perkotaan 2006-2011
100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00
Secure (Milik/Sewa/ Kontrak) Unsecured
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tahun 2011 di Perkotaan (Juta)
4,69 Milik/Sewa/Kon trak
29,98
Unsecure
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Secure
89,03
87,42
88,33
88,24
88,32
87,45
Unsecure
10,97
12,58
11,67
11,76
11,68
12,55
Dari 2006-2011 Rumah Tangga tanpa secure tenure terus meningkat. Pada tahun 2011 mencapai 4,69 juta Rumah Tangga. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
70%
RUMAH LAYAK MASIH SULIT TERJANGKAU
dari total pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal dan sebagian besar berpenghasilan rendah sulit untuk mengakses kredit atau KPR dari lembaga keuangan formal
Hanya 18% pembeli rumah menggunakan KPR perumahan.
Pengeluaran perumahan terhadap penghasilan mencapai 50% untuk MBR dan 25% untuk MBM
Sumber : Data BPS dan Bank Dunia, 2011
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
14,28 % RUMAH BELUM LAYAK
95%
rumah tangga miskin tinggal di rumah berkualitas rendah (atap, lantai dan dinding). rumah tangga miskin tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang 75% terlindungi.
26.5%
28.5%
rumah tangga miskin tidak dilayani oleh fasilitas sanitasi layak. rumah tangga miskin memiliki luas hunian per kapita < 7,2m2
Terdapat 8,46 juta unit rumah yang dianggap tidak layak (2011)
Sumber : Data BPS, 2011
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
Persentase (%)
Proporsi Rumah Tangga Kumuh
Sumber : BPS, 2013
22.93 12,57
14.04 14.23 10.34 11.21 18.87 25.47 19.92 11.48 22.19 16.15 23.32 17.29 59.7
48.21
70 60 50 40 30 20 10 0 19.02 16.99 14.87 13.1 15.59 9.4 18.7 7.88 17.06 10.58 25.23 15.18 18.71 6.48 4.87 9.41 13.72 21.59
ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN
KEKUMUHAN MASIH TINGGI
6
Target Nasional Tahun 2015
• Hanya 1 provinsi yang telah mencapai target 7D MDGs Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (6%). • Menurut data BPS, saat ini masih terdapat 12,57% rumah tangga kumuh perkotaan.
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Target dan Capaian Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-2014 )
Pembangunan Rusunawa 67%
33%
380 TB
Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan PKP 27%
73%
700.000 unit
Fasilitasi & Stimulasi Penataan Kumuh 57%
43%
655 Ha
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus 52%
48 %
5.000 unit Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya 65%
35%
50.000 unit Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 100 %
235.738 unit
50.000 unit
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Target dan Capaian Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-2014 )
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
100 %
4.038 unit
50.000 unit Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi
44,63%
55,36 30.000 bidang
Pembangunan Rumah Khusus (NTT – Direktif Presiden)
24%
76% 9.762 unit
Pembangunan PSU Kawasan PKP (NTT – Direktif Presiden)
24%
76 % 9.762 unit
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Target dan Capaian ProgramProgram Perumahan (RPJMN 20102014)
Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (NTT – Direktif Presiden) 91%
9%
14.160 unit Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya (NTT – Direktif Presiden)
0% 15.160 unit
Bantuan Subsidi Perumahan / FLPP
20%
80% 1.350.000 unit
Masa Transisi (Penyelesaian Subsidi Tahun 2008 – 2009) 100%
173.764 unit
187.006 unit Source: Ministry of Housing, 2013
Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman 2015-2019
PERKEMBANGAN PARADIGMA PENYEDIAAN PERUMAHAN PASCA 2014
SEBELUM 2014 DARI
MENUJU Meningkatkan Kemampuan Masyarakat
Menurunkan Harga Rumah
Meningkatkan supply rumah murah
Meningkatkan Demand / Affordability
Subsidy Harga
Menurunkan “Barrier to Purchase” Rumah Layak Terjangkau
Memastikan supply benarbenar untuk MBR
Well Targetted Programs (Berpihak kepada MBR)
PENDEKATAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • •
Masy. Berpendapatan Tinggi
•
Masy. Berpendapatan Menengah
MBR
Amat Miskin
SOSIAL
Non Direct Intervention Aturan Perbatasan Property / Penguasaan Aset Berlebihan Perbankan
• Non Direct Intervention • Fasilitas Perbankan
Bankable
NonBankable
• Direct Intervention • Aturan-aturan yang memihak • Complete System
Program Pemerintah : 1. Direct Intervention (Program-program Fisik dan Non Fisik bagi MBR); 2. Non Direct Intervention (peraturan, pasar, etc)
TARGET dan ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN 2015-2019 TARGET :
Mengurangi proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 % ARAH KEBIJAKAN :
1
2
Memperluas fasilitasi penyediaan rumah layak huni (sewa atau milik) untuk berbagai tipologi MBR di lingkungan yang layak
Menangani rumah tangga kumuh dan kawasan permukiman kumuh
17
Memperluas fasilitasi penyediaan rumah layak huni (sewa atau milik) untuk berbagai tipologi MBR di lingkungan yang layak
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT • Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sedang disusun. • Direncanakan iuran peserta Tapera akan berkisar sebesar 5% (lima persen) dari gaji/upah/penghasilan setiap bulan. • Pemberi kerja diwajibkan ikut berkontribusi dalam pembayaran iuran Tapera
Menangani rumah tangga kumuh dan kawasan permukiman kumuh
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh 2015-2019 STRATEGI DASAR
MEMAMPUKAN \ ENABLING
STRATEGI OPERASIONAL
1. Penataan kembali 2. Pencegahan
NILAI Mendudukkan Masyarakat sbg pelaku utama , Gotong Royong, Musyawarah, K esetaraan, Demokrasi, Keadilan, Berkelanjutan
2. DIDUKUNG MULTISEKTOR 3. FOKUS dan BERPIHAK
1. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PANGLIMA PEMERINTAH PUSAT MENJADI PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH (ALOKASI QUOTA dan PENDAMPING)
Prinsip Pendekatan • Program pusat berupa “quota” pengalokasiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah • Pemerintah pusat hanya akan menjadi pendamping daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program
Thank You
Lampiran
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Pembangunan Rusunawa Rusunawa adalah rumah susun dengan status penguasaannya sewa, dibangun dengan APBN dan/atau APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian (Permenpera No. 14/2007)
Tujuan: menyediakan tempat tinggal layak huni bagi MBR yang belum mampu memiliki rumah dan sebagai salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan
Sasaran Umum: Keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sampai dengan Rp2.000.000/bulan (Permenpera No 08/Permen/M/2006) Kelompok Sasaran: PNS, TNI/Polri, pekerja/buruh, mahasiswa/pelajar, dan masyarakat umum dalam kategori MBR (Permenpera No. 14/2007)
Besaran Tarif Sewa: • Disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan maksimal 1/3 dari penghasilan calon penghuni • Besar tarif disesuaikan dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Rusun Mahasiswa disesuikan dengan peraturan PT • Calon penghuni yang tidak mampu membayar dapat difasilitasi subsidi silang atau subsidi dari bantuan sumber lain oleh Badan Pengelola 25
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Rumah Khusus
Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dibiayai melalui APBN dan/atau APBD Tujuan: menyediakan tempat tinggal layak huni bagi MBR Kelompok Sasaran: Petugas kawasan perbatasan, nelayan, rumah cagar budaya dan masyarakat daerah terluar dan terpencil PERSYARATAN UMUM Kabupaten/Kota Pengusul
Dukungan Provinsi
• Menyediakan tanah siap bangun • Kemudahan perijinan (IMB) • Dukungan PSU • WaSdal pelaksanaan pembangunan
• Dukungan PSU untuk menunjang fungsi rumah khusus • Wasdal pelaksanaan pembangunan
26
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-2014)
Direktif Presiden : Penanganan NTT No.
Program
Target 2014
Realisasi hingga 2012
1
Pembangunan Rumah Khusus
9.762 Unit
2.334 Unit
2
Pembangunan PSU Kawasan PKP
9.762 Unit
2.389 Unit
3
Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya
6.070 Unit
1.766 Unit
4
Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
14.160 Unit
12.981 Unit
5
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
15.160 Unit
-
Direktif Presiden: Penanganan Ciliwung dan Penanganan Waduk Jatigede
No.
Program
1
Penanganan Ciliwung
2
Pembangunan Rumah Tumbuh untuk Penanganan Waduk Jatigede
Source: Ministry of Housing, 2013
Target 2014
Realisasi hingga 2012
-
1 TB
4.065 Unit
3.005 Unit
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Bantuan Subsidi Perumahan (FLPP)
FLPP (Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan penyaluran pembiayaan perumahan dari Pemerintah Pusat melalui Bank Pelaksana kepada MBR dalam bentuk kredit/pembiayaan
KELOMPOK SASARAN: MBR yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap yang belum memiliki rumah dengan batas penghasilan pokok tertentu untuk pemilikan rumah sesuai spesifikasi berikut:
RUMAH PERTAMA
PENGHASILAN POKOK
Belum pernah memiliki rumah, baik perolehannya melalui pembiayaan bersubsidi maupun tidak bersubsidi
Penghasilan pokok maksimal: • Rp3,5 juta untuk Rumah Tapak •Rp 5,5 juta untuk Rumah Susun
SYARAT LAIN • Memiliki NPWP •SPT atau surat penyataan penghasilan
Penyaluran KPR FLPP dilakukan melalui fasilitas KPR Sejahtera untuk rumah tapak dan susun
28
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Bantuan Subsidi Perumahan (FLPP) - 2 • Maksimal 7,25 %
SUKU BUNGA
UANG MUKA
• Suku bunga sudah termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran, dan asuransi kredit • Tetap selama tenor (fixed mortgage rate) dengan metode per hitungan bunga anuitas atau efektif
Sesuai ketentuan bank pelaksana
Harga jual dikurangi uang muka KPR
• Sesuai kesepakatan Bank Pelaksana dengan calon debitur/ nasabah • Tenor maksimal 20 tahun
TENOR
FLPP juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi perbankan dengan bekerjasama dengan 6 Bank Nasional dan 15 Bank Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Hubungan Antar Pemangku Kewajiban Program KPR FLPP PEMDA
PEMERINTAH
• Fasilitasi kemudahan
• Fasilitasi kemudahan
perijinan, sertifikasi tanah • Fasilitasi Penyediaan (lahan)
perijinan, sertifikasi tanah • Fasilitasi Penyediaan (lahan)
BLU FLPP
PENGEMBANG • Penyedia pasokan rumah sejahtera
• Menggalang, mengelola MBR PENERIMA MANFAAT FLPP
dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan (FLPP)
BANK PELAKSANA
• Lembaga Keuangan Penerbit KPR FLPP • Penerbit kredit konstruksi
30
Kebijakan dan Pogram 2010-2014
Mekanisme FLPP
PEMERINTAH (APBN FLPP) FLPP berperan sebagai dana investasi berbunga murah yang dicampur dengan dana perbankan, yang dapat menghasilkan pembiayaan perumahan yang terjangkau
DANA PIHAK KETIGA
DANA JANGKA PANJANG PASAR MODAL PENGEMBANG
BANK BANK PELAKSANA PELAKSANA
BLU PPP
Pembiayaan sisi pasokan
KREDIT KONSTRUKSI
Pembiayaan sisi permintaan
• Bunga murah
Rumah Sejahtera
• Fix Rate •Jangka waktu panjang
MBR Pengembalian Pinjaman
Pengembalian Pinjaman
KPR 31
