BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

4.1

A. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : “ Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Visi sebagai berikut: , ” Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Emas ”.

B. MISI Guna mewujudkan Visi, Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Inspektorat Provinsi Jambi adalah: 1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif; 2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih; 3. Meningkatkan

kualitas

hasil

pengawasan

dalam

rangka

pengambilan

keputusan; dan 4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

60 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

65%

75%

85%

90%

100%

Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus

65%

80%

Meningkatnya pengendalian pelaksaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.

Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik

%

%

%

%

%

Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat “Tertib”

%

%

%

%

%

Persentase penurunan jumlah temuan pengelolaan Samisake yang merugikan daerah.

%

%

%

%

%

1.

Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan

Perse ntase dibali k

85%

87%

96%

Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah yang Terintegrasi, Efektif, dan Efisien.

Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan

15 Buku Katal og

25 Buku Katal og

25 Buku Katal og

25 Buku Katal og

25 Buku Katal og

Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

Persentase rekomendasi BPK, Itjen, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

50%

60%

88%

92%

98%


INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan

.

Jumlah Pelaksanaan Gelar Wasda,

2 Kali Gelar wasd a, 4 Kali Raker wasd a



2 Kali Gelar wasd a, 4 Kali Raker wasd a dan Tersu sunny a Lapor an PKPT

2 Kali Gelar wasd a, 4 Kali Raker wasd a dan Tersu sunny a Lapor an PKPT

Persentase penurunan tumpang tindih pemeriksaan dengan Itjend, Itjend terkait, dan Itkab/kota

10%

8%

6%

4%

2%

Terpenuhinya Publikasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Jumlah sosialisasi dan publikasi layanan pengaduan masyarakat

4 Kali Sosial isasi dan Publik asi





Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Terbit nya 1 SK Gube rnur, dan 4 SK Inspe ktur Bid. Penga wasa

Terbit nya 3 SK Gube rnur, 2 SK Sekre taris Daera h, dan 5 SK




Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan

3.

Terciptanya kelembagaan Inspektorat yang efisien dan efektif

Terwujudnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan serta laporan kegiatan Inspektorat.

Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan


INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI n

Inspe ktur Bid. Penga wasa n




Persentase jumlah laporan yang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan

4.3 A. STRATEGI Lingkungan Stratejik Kesenjangan antara jumlah pejabat pengawas dan Auditee, Kurangnya Pemahaman Pejabat/Aparatur tentang tugas dan tanggung jawabnya didalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan serta perlunya koordinasi yang lebih komprehensif antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan Auditee, Inspektorat Provinsi Jambi dengan APIP lainnya maupun antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan BPK serta Kondisi-kondisi lainnya, merupakan lingkungan stratejik di Propinsi Jambi.

Berdasarkan data

faktor

yang ada, dari

Tahun 2003 s.d 2009 masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK yang terjadi di tahun 2003 s.d 2005 ditindaklanjuti di tahun 2008, 2009 maupun 2010. Selain itu untuk hasil pemeriksaan Inspektorat di Provinsi Jambi, masih ada 60 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015


rekomendasi/saran yang sederhana (mudah untuk ditindaklanjuti) namun masih juga belum ditindaklanjuti. Kondisi-kondisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan, 1. Apakah Auditee tidak faham bagaimana cara menindaklanjutinya. 2. Apakah Auditee tidak perduli atas rekomendasi yang diberikan. 3. Auditee telah berupaya menindaklanjutinya tapi kesulitan menyelesaikan tindaklanjut tersebut karena ada hal yang sulit dilakukan. 4. Rekomendasi yang diberikan memang tidak mungkin untuk ditindaklanjuti.

B. KEBIJAKAN Sebagai kelanjutan dari pembangunan, Inspektorat Provinsi Jambi menitik beratkan pada kegiatan

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparatur,

Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Yang Lebih Komprehensif dengan Auditee, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lainnya dan juga dengan BPK. Selain itu juga diupayakan adanya regulasi/aturan yang jelas tentang pengawasan, baik itu tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan maupun aturan tentang kasus-kasus pengaduan yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jambi.



Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2010

Klasifikasi Dumas N o

1

Pelimpahan

Jumlah Dumas

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

4

3

2

Menpan, R.I Itjen Depdagri

2

2

3

Gubernur

8

1

4

BKN

2

5

Setneg

19

2

1

7

3

6

Jumlah

35

8

1

9

10

7

0 6

0 7

Tujuan Surat

0 8

1

1

5

1

2

0 9

1 0

Gub

Bup/ Wako

Inspektorat

Tindak Lanjut Surat

Lembaga Lain

Diperiksa

Klarifikasi

Tidak di TL

Periksa

Belum di TL

TLHP

Klarifikasi

Jpm

T

TT

TS

TTs

S

D P

B

0

3

1

0

0

1

3

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

2

2

1

0

5

0

2

2

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

3

8

9

1

1

1

12

2

2

2

5

2

3

6

6

0

0

2

15

15

2

3

4

16

6

7

2

10

7

3

7

7

1

0

6

Keterangan: Klasifikasi Dumas 01 Penyalahgunaan Wewenang 02 Pelayanan Masyarakat 03 Korupsi/pungli 04 Kepegawaian/Ketenagakerjaan 05 Pertanahan/Perumahan 06 Hukum Peradilan 07 Kewaspadaan Nasional 08 Tata Laksana Pemerintahan 09 Lingkungan Hidup 10 Umum


Penegasan

Hasil Tindak Lanjut Surat


Diagram Rekapitulasi Dumas Tahun 2010 Periode 1 Januari s/d Juli 2010

3 2.5 2 1.5 S (sesuai rekomendasi) D (dalam proses tindak lanjut)

1

B (belum ditindaklanjuti)

0.5 0



Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas – Dinas Instansi Provinsi Jambi

Temuan No

Nomor LHP

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Nama Obrik Jml -

Nilai (Rp) -

-

-

-

21 12

11

-

-

-

1,754,060.06

-

-

-

13

23

3,947,000.00

23

-

-

8

17

91,896,869.42

-

-

17

91,896,869.42

BL

4

8

16

4,067,335.50

-

-

-

16

4,067,335.50

S

7

0

7

13

10

-

1

2

4

1

5

9

-

-

-

9

Keu

Jml

Jml

4

3

7

11

2,362,520.00

7 5

3 1

10 6

21 12

13,663,200.00 3,426,000.00

1

700/1265/WIL-I/Itprov

2 3

700/1141/WIL-I/Itprov 700/1140/WIL-I/Itprov

4


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov Jambi

7

0

7

11

5


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jambi

5

2

7

13

6


Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

8

3

11

7


Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

5

3

8


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

4

9


Satuan Polisi Pamong Praja Prov Jambi

10

700/1132/WIL-II/Itprov

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Prov Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi BAPPEDA Provinsi Jambi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nilai (Rp)

-

16,494,700.00


Status

Jml Dalam Proses -

Sudah TL Adm

3,947,000.00

Belum TL Jml 11

Nilai (Rp) 2,362,520.00

BL

13,663,200.00 3,426,000.00

BL BL

1,754,060.06 -

16,494,700.00

S BL S

DP BL


11


Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

4

0

4

8

12


Badan Kepegawaian Daerah Prov Jambi

1

1

2

5

13


1

4

5

14


5

6

15


Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Prov Jambi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

8

16


17 18 19

700/1235/WIL-III/Itprov 700/1167/WIL-III/Itprov 700/1158/WIL-III/Itprov

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jambi Sekretariat DPRD Prov Jambi Dinas Kehutanan Prov Jambi

6

-

2

-

1,429,000.00

-

-

-

5

1,429,000.00

BL

10

3,426,652.50

5

-

5

-

3,426,652.50

DP

11

23

31,347,836.00

-

-

-

23

31,347,836.00

BL

1

9

17

280,215.00

-

-

-

17

280,215.00

BL

9

3

12

21

2,893,087.00

-

-

-

21

2,893,087.00

BL

4 4 3

2 0 1

6 4 4

12 6 8

12,452,150.00 2,469,000.00

9 4 -

3 1 -

1 8

2,000,000.00 2,469,000.00

BL DP BL

20

700/929/WIL-III/Itprov

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov Jambi

3

2

5

8

1,991,788.00

6

-

2

-

1,991,788.00

DP

21


Kantor Pengelolaan Data Elektronik Prov Jambi

4

1

5

10

280,000.00

-

-

-

10

280,000.00

BL

22


Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

4

2

6

13

338,546.00

-

-

-

13

338,546.00

BL

23


6

2

8

18

2,080,662.63

8

795,000.00

2

8

1,285,662.63

DP

24


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Jambi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov Jambi

3

2

5

11

4,766,500.00

-

-

-

11

4,766,500.00

BL

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Prov Jambi

-


10,452,150.00 -

-

S


25

700/153/WIL-IV/Itprov

3

3

6

12

8,364,156.60

-

26

700/1268/WIL-IV/Itprov Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi 700/1154/WIL-IV/Itprov Badan Kesatuan Bangsa dan

4

3

7

13

3,098,836.25

13

3

1

4

7

616,250.00

-

5

2

7

12

4,879,250.00

12

4

2

6

11

26,144,625.00

-

7

1

8

12

5,458,025.00

-

31

700/1147/WIL-IV/Itprov Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Prov Jambi 700/1149/WIL-IV/Itprov Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi 700/928/WIL-IV/Itprov Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jambi 700/154/WIL-IV/Itprov Dinas Kesehatan Prov Jambi

2

2

4

8

4,680,008.80

8

4,680,008.80

-

32


Dinas Kesehatan Prov Jambi

9

5

14

23

9,826,175.00

21

9,826,175.00

-

2

33


Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov Jambi

6

1

7

12

625,000.00

11

625,000.00

-

1

-

DP

34


Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

9

0

9

13

-

13

-

BL

167

67

234

439

16

276

27

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

-

-

12

-

-

-

7

-

-

-

-

11

26,144,625.00

BL

-

-

12

5,458,025.00

BL

3,098,836.25 -

8,364,156.60

BL -

616,250.00

S BL

Politik Prov Jambi 28

29 30

Jumlah

-

265,059,448.76

-

147


4,879,250.00

-

38,303,420.05

-

S

S DP

226,756,028.71


Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009 Pada Sekretariat Provinsi Jambi

Temuan No

Nomor LHP

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Nama Obrik Jml

Nilai (Rp)

Jml Dalam Proses

Sudah TL Adm

Keu

Jml

Jml

Nilai (Rp)

Belum TL Jml

Status

Nilai (Rp)

1

700/13/WIL-I/Itprov

Biro Ekonomi dan Pembangungan Setda Provinsi Jambi

3

1

4

8

1,359,000.00

-

-

-

8

1,359,000.00

BL

2

700/06/WIL-I/Itprov

Biro Pemerintahan Setda Prov Jambi

3

2

5

10

1,548,500.00

-

-

-

10

1,548,500.00

BL

3

Biro Keuangan dan Aset 700/28/WIL-II/Itprov Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

2

3

5

12

7,234,843.00

-

-

-

12

7,234,843.00

BL

19,195,316.48

4

700/03/WIL-II/Itprov Biro Umum Setda Prov Jambi

5

3

8

14

5

700/18/WILIII/Itprov

2

3

5

8

Biro Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi

3,066,250.00

-

-

-

14

19,195,316.48

BL

-

-

-

8

3,066,250.00

BL



700/07/WILIII/Itprov

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi Biro Hukum Setda Prov Jambi

8

700/01/WILIV/Itprov 700/2156/WILIV/Itprov

9

700/1145/WILIV/Itprov

Biro Organisasi Setda Prov Jambi

6

7

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi

Jumlah

1

3

4

8

6,450,750.00 8

6,450,750.00 -

-

5

3

8

15

17,078,250.00 13

3,087,559.00 2

-

S

13,990,691.00 DP

3

1

4

7

278,000.00

-

-

-

7

278,000.00

BL

2

0

2

4

-

-

-

-

4

-

BL

26

19

45

86

2

63

56,210,909.48

21


-

9,538,309.00

46,672,600.48


REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TLHP ITPROV TAHUN ANGGARAN 2010 PER 16 AGUSTUS 2010

No

Objek/Satker

Nomor

Temuan

Rekomendasi

Status

JML

JML

S

D

B

Nilai Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah (02) Nilai Disetor Sisa (Rp) (Rp) (Rp)

Nilai Kerugian Negara/Daerah (01) Nilai (Rp)

Disetor (Rp)

Sisa (Rp)

1

kantor Satpol PP

700/381/WIL-I/ITPROV

6

17

17

0

0

222,000

222,000

-

-

2

Kantor PDE

700/669/WIL-II/ITPROV

2

4

0

0

4

-

-

-

-

3

Dinas Perhubungan


6

9

0

0

9

4

Dinas Perpustakaan dan arsip


8

17

15

1

1

1,695,000

1,695,000

-

-

5

Dinas Kesehatan

700/580/WIL-IV/ITPROV

5

9

0

0

9

1,365,000

-

1,365,000

-

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


7

14

0

0

14

-

-

-

-

7

Dinas Perkebunan

700/620/WIL-III/ITPROV

2

3

0

0

3

-

-

-

-

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Kelautan dan Perikanan

700/ 594 /WILIII/ITPROV

2

5

0

0

5

-

-

-

-

700/685/Wil-I/Itprov

5

9

9

-

-

-

-

Dinas PU


10

25

25

2,273,750

-

2,273,750

51,990,656

8 9 10

0

0

193,624


-

193,624

-

-

51,990,656


11

Dinas Pendidikan


3

8

0

0

8

-

-

-

-

12

BKPMD

700/609/WIL-III/ITPROV

5

14

0

0

14

-

-

-

-

13

Biro Organisasi


5

9

6

1

2

-

-

-

-

14

Biro Humas


4

6

0

0

6

1,350,000

-

1,350,000

-

15

Biro Hukum


1

1

1

0

0

-

-

-

-

16

RSJD


4

8

0

0

0

65,078,832

-

65,078,832

-

17

Kabupaten Tanjabbar


28

48

0

0

48

4,282,500

-

4,282,500

-

90

181

39

2

118

76,267,082,00

1,917,000,00

74,350,082,00

51,990,656,00

JUMLAH


0

51,990,656,00


Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Per SKPD Semester II Tahun 2009 dan 2010

2010 2009

0

10

20

30

40

50

60



Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Semester II Tahun 2009 dan 2010

600 549

500 421

Temuan

400 Rekomendasi

300

296 S (sesuai rekomendasi)

200

D (dalam proses tindak lanjut)

158 118 93

100

62 35


39 2

0 2009

2010



Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK Tahun Anggaran 2005 S.d 2009 Periode 16 Agustus 2010

( Tabel Lihat di file “ Rekapitulasi Pemantauan TL-BPK 2005-2009(A4)” )(5 okt ’10 )



Diagram Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2005 S.D 2009 Per 16 Agustus 2010

Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas T.A 2008 dan Semester I T.A 2009 Pada Provinsi Jambi

32

22

Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2009

65

29

Belanja Provinsi Jambi T.A 2009

28

7

Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2008

58

14

Pemeriksaan Atas Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD)…

26

16

Pemeriksaan Atas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi T.A 2008

27

13

Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2007 Pemeriksaan Atas Belanja Provinsi Jambi T.A 2007

9

4

Pemeriksaan Atas Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi T.A 2007

3 3

Bantuan Parpol Provinsi Jambi T.A 2006

3

Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2006

Temuan 37

16

Pemeriksaan Atas Dana Perimbangan Provinsi Jambi

6 55

18

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi T.A.2005

50

22

0

20

40


Rekomendasi

72

29

60

80


Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depdagri pada Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 NO

HASIL PEMERIKSAAN

JUMLAH TEMUAN

TINDAK LANJUT

SARAN S

JML

%

D

%

B

%

1

KERUGIAN NEGARA/DAERAH (01) NILAI DITARIK (Rp) (Rp) % sisa %

JML 2

KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH (02) DITARIK NILAI (Rp) (Rp) % sisa

%

1

Biro Pemerintahan

10

15

15

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Biro Hukum

5

5

5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Biro Organisasi Biro Humas dan Protokol

4

4

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

12

12

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

6

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Biro Umum Biro Keuangan dan Aset Biro Ekonomi dan Pembangunan

4

6

6

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Dinas Pendapatan

6

6

6

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

7

7

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

BKD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Kesatuan Bangsa

8

9

9

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Bandiklat

4

8

8

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Bappeda

6

10

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Inspektorat Provinsi

2

4

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Sekretariat DPRD

7

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 5 6

9 10

6 81

7 108



Diagram Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil-Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depdagri pada Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 6

Sekretariat DPRD

0

7 7

0

2

Inspektorat Provinsi Jambi

4 4

0 0

6

Bappeda

10 10

0 0

4

Bandiklat

8 8

0 0

8

Badan Kesatuan Bangsa

0

9 9

0

2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

5 5

0 0

6

BKD

0

Temuan

7 7

0

Dinas Pendapatan

6 6 6

0

Saran

0

4

Biro Ekonomi dan Pembangunan

6 6

0

S (sudah ditindaklanjuti)

0

5

Biro Keuangan dan aset

6 6

0 0

8

Biro Umum

D (dalam proses)

12 12

0 0

Biro Humas dan Protokol

4 4

0

5


0

Biro Organisasi

4 4 4

0 0

Biro Hukum

5 5 5

0 0

10

Biro Pemerintahan

15 15

0 0

0

2

4

6

8

10

12


14

16


Rekapitulasi LHP BPK Atas SPI Tahun 2006-2009 NO

HASIL PEMERIKSAAN

JUMLAH TEMUAN

JUMLAH REKOMENDASI

1 2 3 4

TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009

21 52 43 70

61 121 111 141

JUMLAH REKOMENDASI S D B 60 1 0 121 0 0 92 3 16 87 46 8

160 141

140

Temuan

121121

120

111

100

Rekomendasi

92

87

80

S (sesuai rekomendasi)

70 61 60

60

52 46

43

D (dalam proses tindak lanjut)

40 20 0

21

16 1

0

2006

0

2007

0

2008


8

3

2009 60

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015




Masih ada fakta yang lain, adalah bahwa masih ada Pejabat di Daerah yang kurang ataupun belum memahami peran dan fungsi Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan di daerah. Meskipun sebenarnya peran dan fungsi Inspektorat di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. Lingkungan stratejik yang lain adalah kurangnya pemahaman Legislatif dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal Peran dan Fungsi Inspektorat.

Selama

ini

ada

asumsi

ataupun

pendapat

yang

menyamaratakan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tentu saja keliru karena Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat lebih mengedepankan Pembinaan ataupun sebagai Early Warning (peringatan dini) atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh SKPD yang selanjutnya terhadap kesalahan-kesalahan dimaksud dilakukan pembinaan sehingga kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi. Provinsi Jambi telah merumuskan Rencana Stratejiknya, untuk Sektor Pengawasan melalui Program-program yang diuraikan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan. 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Program-program di atas adalah sarana yang tetap dipertimbangan untuk dilaksanakan

melalui

penajaman

arah

kegiatan

penetapan/perumusan visi dan misi organisasi Inspektorat

suatu Propinsi

Jambi, yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 60 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015



BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Recommend Documents