PEMKAB BANGKA DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BUPATI BANGKA
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PEMBINAAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN PARAI BEACH HOTEL, 2 NOVEMBER 2016
BANGKA MEMILIKI POSISI GEOGRAFIS YANG SANGAT STRATEGIS BAIK DI TINGKAT LOKAL, REGIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. MALAYSIA SINGAPURA BATAM
PONTIANAK
BANGKA
PALEMBANG
45 minutes
JAKARTA BANDUNG YOGYAKARTA
BALI
PETA PERGESERAN LEMPENG BUMI
RING OF FIRE : KECUALI KALIMANTAN DAN BABEL
129 volcanoes and Sunda Trench
Earthquake with red dots of 5 richter scale and up (1990-2000)
TARGET RUMAH SWADAYA 2,51 Juta
(BPS, 2015)
6
PERUMAHAN BANGKA: BACKLOG VS KEBUTUHAN BACKLOG 17.354
∑ KK 77.975
KEBUTUHAN 20.132
∑ BACKLOG 17.354
∑ MILIK SENDIRI 59.347 ∑ SEWA 691 ∑ KONTRAK 388 ∑ RUMAH DINAS + 1 197
∑ PERTUMBUHAN KELUARGA (1,73%) 1.346 ∑ RUMAH DENGAN PERLAKUAN 1.432
KETIDAKSINERGIAN: RPJMN VS SPM VS KEWENANGAN DAERAH
SPM
RPJMN KEWENANGAN DAERAH
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENURUNAN BACKLOG BERDASARKAN PERSPEKTIF PENGHUNI
PENURUNAN JUMLAH RUMAAH TIDAK LAYAK HUNI
FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN.
PENERBITAN SERTIFIKASI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG
IK1 : CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
IK2 : CAKUPAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU IK3 : CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YG DIDUKUNG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN BIDANG PERUMAHAN
SUB URUSAN PERUMAHAN
PUSAT A. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
PROVINSI A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
KABUPATEN A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota
B. Fasilitasi penyediaan rumah B. Penyediaan dan B. Fasilitasi penyediaan bagi masyarakat yang rehabilitasi rumah korban rumah bagi masyarakat terkena relokasi program bencana nasional yang terkena relokasi pemerintah daerah program pemerintah kabupaten/kota. C. Fasilitasi penyediaan daerah provinsi rumah bagi masyarakat C. Penerbitan izin yang terkena relokasi pembangunan dan program pemerintah pengembangan perumahan. Pusat D. Penerbitan sertifikasi
D. Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.
kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
“BANGKA BERMARTABAT” 1. Pertanian yang Tangguh 2. Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani 3. Bangka Sejahtera 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari
PEMKAB BANGKA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORUM CSR
APBDes BANGKA SEJAHTERA
APBD PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERBAIK DI BABEL
POKJA PKP/AMPL
REGULASI PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN
BANK/ LKNB
SUMBER LAIN RPJMN SPM KEWENANGAN DAERAH
DAK
APBN
MASYARAK AT
SINERGI DAN KOLABORASI POKJA POKJA PKP
BAPPEDA, PUPR, BPMDES, BLH, DINKES, BPS, DPPKAD, BP2TPM BPN/ATR MASYARAKAT (PT-MEDIA), ASOSIASI PENGEMBANG, ASOSIASI PERBANKAN, ASOSIASI PENYEDIA JASA BADAN USAHA: AIR BERSIH, ENERGI, & KOMUNIKASI
KOORDINASI, DISEMINASI DAN PELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PERKIM ANTAR STAKEHOLDER
FASILITASI SINKRONISASI PEMBANGUNAN AMPL
FASILITASI FORMULASI KEBIJAKAN PERKIM (REGULASI-PERENCANAAN STRATEGIS, PEMBIAYAAN).
FUNGSI
KATALISATOR KEPENTINGAN ANTAR STAKEHOLDER DAERAH.
REGULASI PEMBIAYAAH KELEMBAGAAN
FASILITASI INFORMASI PERKIM
FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI PERKIM DALAM MEDIA WEBSITE; HHTP/PKP..BANGKA.GO.ID
FASILITASI PERCEPATAN PERIZINAN
APLIKASI SISTEM MANAGEMENT DATA
BKPRD : MAJELIS SABTU
MERUMUSKAN BERBAGAI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG DAN RENCANA TATA RUANG MEMADUSERASIKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DENGAN RENCANA TATA RUANG; PENYELENGGARAAN PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG; REKOMENDASI PENERTIBAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG; REKOMENDASI PERIZINAN TATA RUANG MENGEMBANGKAN DATA DAN INFORMASI PENATAAN RUANG UNTUK KEPENTINGAN PENGGUNA RUANG DI JAJARAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA; PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG MELAKSANAKAN FASILITASI KEPADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG;
SK POKJA PKP
APBD UNTUK PERUMAHAN
PERUMAHAN
TOTAL TOTAL UNIT
TAHUN 2012 (Rp)
TAHUN 2014 (Rp)
TAHUN 2016 (Rp)
1.452.477.000 2.548.225.000 5.727.765.000 36
46
143
PROGRAM SEJUTA RUMAH: PENCAIRAN PERBANKAN NO.
BULAN (2016)
BTN (RP)
BRI SYARIAH (RP)
BPD SUMSEL BABEL (RP)
BANK ARTHAGRAHA (RP)
1.
JANUARI
9.790.310.000
0
0
0
2.
FEBRUARI
14.912.320.000
2.315.250.000
220.000.000
0
3.
MARET
15.323.800.000
551.250.000
0
1.212.750.000
4.
APRIL
22.941.505.000
1.874.250.000
0
3.528.000.000
5.
MEI
21.464.350.000
0
429.000.000
3.087.000.000
6.
JUNI
28.994.550.000
1.201.500.000
588.000.000
2.091.500.000
7.
JULI
7.214.500.000
0
695.000.000
880.250.000
8.
AGUSTUS
18.577.550.000
0
832.000.000
2.530.500.000
TOTAL
139.218.885.000
5.942.250.000
2.764.000.000
13.330.000.000
Sumberdata : Bank Pelaksana di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2016
PROGRAM SEJUTA RUMAH: UNIT TERBANGUN NO.
BULAN (2016)
BTN (UNIT)
BRI SYARIAH (UNIT)
BPD SUMSEL BABEL (UNIT)
BANK ARTHA GRAHA (UNIT)
1.
JANUARI
86
0
0
0
2.
FEBRUARI
136
21
2
0
3.
MARET
135
5
0
11
4.
APRIL
208
17
0
32
5.
MEI
190
0
3
28
6.
JUNI
255
11
5
19
7.
JULI
64
0
6
8
8.
AGUSTUS
163
0
7
23
1.237
54
23
121
TOTAL
Sumberdata : Bank Pelaksana di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2016
INOVASI TATA RUANG
TATA RUANG
PANGRIPTA SERUMPUN SEBALAI
2014
2015
