KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
DIREKTORAT PERKOTAAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN BAPPENAS | JAKARTA | 22 MEI 2017
Arah Kebijakan 2015-2019 Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung PSU serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah
STRATEGI KEBIJAKAN pembangunan perumahan dan permukiman 2015-2019
Peningkatan peran fasilitasi
pemerintah dan pemerintah daerah serta peningkatan tata kelola dan keterpaduan dalam
Penyempurnaan Sistem Pembiayan Perumahan dan Pola Subsidi
penyediaan perumahan
Pengembangan sistem karir
perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian angka kekurangan rumah
Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing)
Peningkatan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR termasuk land banking untuk perumahan
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan
Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan
Tidak memiliki Rumah sama sekali
11,8juta
RUMAH TANGGA
RUMAH TANGGA
Memiliki rumah lebih dari satu
Rusunawa Kumuh
3,4juta
Tinggal di rumah tidak layak huni
3,1juta
38,431 HEKTAR
RUMAH TANGGA
Permukiman Kumuh
Rumah Tidak Layak
ISU YANG DIHADAPI (1)
Luas Kumuh Perkotaan (2014)
Rusunawa Terbengkalai
FAKTA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN Home Ownership Rate sebesar 78,7%, sisanya non-milik (sewa/kontrak/numpang)
6%
4%
Lainnya 19% 3,1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu.
Tingginya presentase masyarakat dengan status pekerjaan informal menjadi salah satu faktor pendorong tingginya pembangunan rumah secara swadaya Pekerja Formal, 41% Pekerja InFormal, 59%
11,8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah sama sekali.
Membangun Membangun Sendiri Sendiri; 71% Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014, BPS Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2013, BPS
Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri
Masyarakat sebagai pelaku utama penyediaan perumahan di Indonesia
Jumlah Pekerja Informal berbanding lurus dengan besarnya pembangunan rumah swadaya
KECENDERUNGAN KE DEPAN Rumah swadaya dibangun tanpa atau kurang pembinaan dan pengawasan Tumbuh semakin tidak terkendali
Dahulu Pertumbuhan Penduduk
Pembangunan Rumah dilakukan secara swadaya Dibangun sesuai penguasaan lahan dan kemampuan masyarakat
Sekarang Permukiman padat, infrastruktur dasar tidak layak, bangunan tidak beraturan.
MASA DEPAN ?
KECENDERUNGAN KE DEPAN Perumahan formal semakin menjauh dari pusat kota
City center
2015
2013
Source: NAHP Study
“Permukiman kumuh adalah bentuk kegagalan kebijakan, pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar lahan yang tidak berfungsi, sistem pembiayaan yang tidak responsif dan kekurangan kemauan politik yang mendasar. Setiap kegagalan ini menambah beban pada masyarakat yang sudah terbebani kemiskinan dan menghambat potensi pembangunan manusia yang dapat ditawarkan oleh kehidupan kota” (http://web.mit.edu)
BAGAIMANA MEMASTIKAN INI TIDAK TERJADI LAGI?
METODE PENGENTASAN KUMUH
•
•
PENANGANAN
PENCEGAHAN
stop the bleeding
agar tidak terbantuk kumuh baru
Melakukan penanganan terhadap kekumuhan yang telah terjadi melalui berbagai inovasi yang komprehensif, tuntas, dan menyentuh akar persoalan kekumuhan. Penyediaan infrastruktur permukiman memegang peranan penting.
Bukan hanya mencegah kawasan yang sudah terbangun agar tidak menjadi kumuh TETAPI JUGA Menghindari kota agar tidak menjadi kumuh di masa depan dengan memperhatikan halhal menjadi penyebab kekumuhan dan membangun enabling environment.
SUDAH BANYAK DISENTUH OLEH BERBAGAI PROGRAM, NAMUN APAKAH SUDAH BERHASIL MENANGANI HINGGA TUNTAS?
APAKAH PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG ADA SUDAH MENGARAH KE SINI?
Keterkaitan Perumahan, Permukiman, dan Infrastruktur Bicara pembangunan permukiman dan pemenuhan pelayanan dasar bagi manusia, tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan perumahan, infrastruktur permukiman, dan seluruh komponen lainnya yang mendukung.
Permukiman kumuh merupakan akumulasi dari berbagai persoalan terkait Menjamin secure tenure masyarakat (hak pemanfaatan/milik), kesesuaian dengan peruntukan
Kualitas Bangunan Hunian Aksesibilitas Lingkungan Drainase Lingkungan Pelayanan Air Minum/Baku Pengelolaan Air Limbah
Akses MBR terhadap pembiayaan perumahan
Pengelolaan Persampahan
Perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERLU MENYENTUH SELURUH KOMPONEN TERSEBUT
MEMBANGUN PLATFORM BERSAMA UNTUK KOLABORASI
SATU PERENCANAAN KAB/KOTA
Pertanahan
Dana Desa, Masyarakat, CSR, DAK
Pembiayaan
Pemerintah Kab/Kota
Regulasi
Pemerintah Provinsi
Upgrading
Pemerintah Pusat
DITANGANI BERBAGAI STRATEGI
MENGGUNAKAN BERBAGAI PROGRAM/KEGIATAN & SUMBER DAYA
CONTOH KOLABORASI ANTAR SEKTOR/PROGRAM NAH
FLPP
KOTAKU
RUSUN
Bagaimana integrasinya?
DAK
BSPS
Dana Desa
CSR
Program Swasta
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI NAKHODA
Menjadikan pemerintah daerah sebagai enabler pengentasan permukiman kumuh
Sebagai pihak yang paling memahami wilayahnya, pemerintah daerah harus dapat berperan lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Di tahap awal, sebagai nakhoda pemerintah perlu: 1. Memiliki kemampuan untuk mengenali dan memetakan isu-isu perumahan dan permukiman di daerah. 2. Menentukan target sasaran, arah kebijakan, strategi penanganan, jenis kegiatan, dan anggaran yang dibutuhkan. 3. Mampu mengkoordinasikan sektor-sektor terkait dengan bidang PKP agar dapat berkolaborasi.
RE-MODELLING PROGRAM-PROGRAM EKSISTING agar dapat menjawab persoalan yang terjadi di lapangan Beberapa ide yang muncul adalah: 1. membangun sistem pembiayaan mikro untuk MBR; 2. piloting konsolidasi lahan; 3. perbaikan skema kepemilikan rumah susun, misal rusunawa menjadi rusun sewa-beli; 4. memperkaya pola kegiatan peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya dengan pembangunan kampung susun, dan sebagainya. 5. Mengubah pola financing program pusat ke daerah terkait pembangunan infrastruktur menjadi performance-based financing.
TERIMA KASIH Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Gedung Baru Lantai 3, Kementerian PPN/Bappenas Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310
