BABII KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

BABII KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Bab II tediri dari ;Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di kota Medan yang telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan. 1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan 2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan 3. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN II.1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan Isu strategis pembangunan permukiman perkotaan terbagi menjadi empat sektor, yaitu pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air limbah, persampahan dan drainase. Penjabaran isu-isu strategis yang mempengaruhi penjabaran kondisi eksisting sebagai baseline awal perencanaan serta permasalahan dan tantangan yang harus diantisipasi. II.1.1. Pengembangan Permukiman Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefenisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan serta desa tertinggal. Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah : 1. Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 2. Percepatan pencapaian target SDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; 3. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Program-program Direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI; 4. Percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia (Provinsi NTT, provinsi papua dan Provinsi Papua Barat) untuk mengatasi kesenjangan; 5. Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin; 6. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya kawasan permukiman kumuh; 7. Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun; 8. Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman; 9. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman dan ditambah belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permuliman. Isu-isu strategis di Kota Medan terkait dengan pengembangan permukiman saat ini adalah: a. Pengendalian pemanfaatan ruang permukiman; b. Mengembangkan permukiman perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat perkotaan;

c. d. e. f. g.

Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan; Mengembangkan perumahan terjangkau di kawasan perkotaan; Menyediakan sarana dan prasarana permukiman; Mengembangkan kasiba/lisiba mandiri; Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat; h. Mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang perumahan; i. Meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; j. Meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan; k. Meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; l. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perkotaan, kawasan agropolitan dan kawasan perbatasan; m. Meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahanagar tercipta pasar primer yang sehat; n. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan permukiman di perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang; o. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; p. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di perkotaan, kawasan perbatasan serta penurunan luasan kawasan permukiman kumuh. II.1.2. Penataan Bangunan dan lingkungan Belum adanya kawasan yang tertata dalam konsep tata bangunan lingkungan di Kota Medan. II.1.3. Sistem Penyediaan Air Minum Tujuan program penyediaan air bersih adalah meningkatkan pelayanan air bersih di perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan rawan air dan meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi pembangunan sarana air bersih dan air minum di perkotaan. Pelayanan air bersih di Kota Medan dilayani oleh PDAM dan ada juga yang masih menggunakan sumur. Untuk air bersih yang dilayani PDAM terdapat di dua puluh satu (21) kecamatan yang tersebar di 623 kelurahan. II.1.4. Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tiga (3) sub bidang yaitu : pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainase. Masing-masing sub bidang mempunyai isu dan permasalahan yang berbeda. Dalam usulan program yang menyangkut kegita sub bidang tersebut masih terbatas pada kawasan perkotaan dan kawasan daerah aliran sungai (DAS) khususnya alur sungai deli. 1. Air Limbah Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari sisa air mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan-bahan beracun dan berbahaya (limbah B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko dapat juga menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, typus, kolera BAB II -1

dan lain-lain. Pengelolaan air limbah permukiman pada saat ini terdiri atas dua sistem, yaitu sistem on site dan off site. Maksud dari kedua sistem tersebut adalah : a. Sistem on site, adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual dan/atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber. Kondisi limbah cair untuk rumah tangga di Kota Medan sebagian sudah melalui proses pengolahan ada pula yang langsung disalurkan menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kota Medan sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan konvensional yaitu menggunakan septic tank di masing-masing rumah tangga, namunpun demikian kondisi septic tank tersebut belum menjamin bahwa hasil pengolahan sudah memenuhi persyaratan. Masih banyak ditemukan penduduk yang Buang Air Besar (BAB) di sungai, kolam atau parit. Hal ini terjadi mengingat akan ketersediaan lahan yang semakin sempit yang dipicu oleh pertambahan jumlah penduduk yang menuntut adanya pemenuhan kebutuhan perumahan dan sarana lainnya. Tingkat perekonomian penduduk terutama penduduk dengan ekonomi lemah juga sangat mempengaruhi, mengingat masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membuat pengolahan sendiri karena tidak ada dana. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk hidup bersih dan sehat terutama dalam hal pembuangan limbah domestik. b. Sistem off site, adalah sistem pengelolaan terpusat dengan cara penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 2. Persampahan Meningkatnya timbunan sampah terjadi seiring pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, yang akan secara langsung memberikan kontribusi terhadap timbunan sampah yang terjadi. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup disebabkan desakan jumlah penduduk dan sulitnya mencari lokasi penampungan sampah sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terdiri dari 3 alternatif lokasi, apalagi ditunjang dengan masih rendahnya masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah untuk pengurangan, penggunaan, pendaur ulang sampah yang dikenal dengan 3R (Reduce, reuse, recucle). Meningkatnya penyumbang gas rumah kaca (GRK) terutama dari timbunan sampah yang disebabkan lambatnya pengangkutan sampah sehingga gas methan (CH4) terbang ke atmosfer dan berkoloni dengan pembentuk gas rumah kaca lainnya di atmosfer.Kondisi sistem pengelolaan sampah ini didukung pula dengan peralatan pengangkut sampah yang sudah tua (khususnya peralatan di TPA) yang menyebabkan biaya pemeliharaan cukup tinggi. Pola penanganan sampah yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kota Medan adalah dengan cara pengumpulan di masing-masing sumber sampah. Sumber sampah kemudian diambil oleh petugas menggunakan gerobak untuk dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dari TPS ini kemudian diangkut kembali menuju ke TPA. Pola penanganan tersebut banyak diterapkan di diaerah pusat kota. Lain halnya untuk daerah pinggiran dan daerah pinggiran sungai. Pada daerah pinggiran yang tidak mendapatkan akses pengangkutan oleh petugas lebih banyak memanfaatkan lahan mereka masing-masing untuk mengubur sampah atau dengan cara dibakar, sedangkan untuk daerah sepanjang sungai cenderung membuang sampah langsung ke sungai. 3. Drainase Dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan permukiman di wilayah perkotaan di Kota Medan, mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi. Terbatasnya dana untuk

pemeliharaan saluran drainase hampir dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemeliharaan saluran drainase tidak komprehenship sehingga banyak saluran yang rusak. Selain itu dengan adanya fenomena pemanasan global dengan paradigma mitigasinya adalah bukan sekedar membuang air hujan tetapi bagaimana air hujan bisa dengan cepat diresapkan ke dalam tanah. Hal ini untuk lebih meningkatkan deposit air tanah yang semakin tahun semakin berkurang depositnya. Sebagai alternatif solusinya adalah perlu adanya resapan air ke dalam tanah dengan media sumur resapan. Secara umum kondisi drainase di Kota Medan terutama pada saluran drainase tertutup sebagian besar sudah banyak mengalami penurunan kualitas seperti terjadinya penyumpatan dan tidak berfungsinya manhole sebagai street inlet. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi penduduk dan pengguna jalan apabila terjadi genangan air akibat peningkatan intensitas curah hujan. Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi drainase di Kota Medan antara lain : 1. Masih adanya daerah genangan di beberapa lokasi di Kota Medan belum tertangani; 2. Adanya pola pikir lama di masyarakat tentang drainase yaitu dari di rumah dibuang ke saluran kemudian dialirkan menuju sungai; 3. Jaringan drainase di Kota Medan lebih diutamakan pada lokasi jalan dengan fungsi arteri primer dan kolektor primer yang terdapat pada kelurahan-kelurahan, pusat perkotaan dan pusat permukiman real estate; 4. Meningkatnya perkembangan kawasan permukiman di perkotaan Kota Medan mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa lokasi yang belum tertangani; 5. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan saluran drainase; 6. Penurunan kualitas saluran drainase seperti terjadinya penyumbatan dan tidak berfungsinya manhole sebagai street inlet dikarenakan kondisi saluran yang sudah tua; 7. Sampah, sedimentasi dan air limbah yang dibuang pada saluran drainase dapat menyebabkan penyumbatan; II.2. Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terkait Pembangunan Permukiman Perkotaan Sesuai amanat UU No.1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dapat disampaikan bahwa : A. Amanat terkait Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah 1. penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 59 antara lain mencakup : a. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan perumahan kumuh b. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. 2. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 66 antara lain mencakup: a. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh b. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. 3. Pengendalian kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan untuk : a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. Mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. B. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang termaktub dalam pasal 94 dengan maksud : BAB II -2

a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni; b. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. a. Pencegahan (UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 95) 1. Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup :  Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;  Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;  Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum;  Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah. 2. Pelaksanaan pencegahan melalui :  Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian : - Perijinan - Standar teknis - Kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan perundangundangan.  Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pencegahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan peraturan pemerintah. b. Peningkatan kualitas Pola-pola penanganan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh : a. Pemugaran b. Perenajaan c. Permukiman kembali d. Pengelolaan Penetapan lokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan persyaratan : a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan tata ruang kota/kabupaten; b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. Kondisi dan kualitas prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. Kualitas bangunan f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib disahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Syarat dan tatacara penetapan lokasi, pemugaran,

peremajaan, permukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi dan peran penting Pemerintah Kota adalah sebagai enterpreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi munculnya kreativitas, inovasi berbagai elemen pembangunan kota untuk membangun Kota Medansebagai Kota Metropolitan yang Modern, Madani dan Religius dalam jangka menengah dan atau Kota Medan yang Maju, Sejahtera, berkeadilan dan religius dalam jangka panjang. Mengingat kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kota yang sangat strategis, maka penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kota, diarahkan untuk mengembangkan lapangan kerja, serta mencapai stabilitas ekonomidaerah oleh karenanyapembangunan kota membutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan antisipatif.

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.Sebagai model yang lebih bersifat perencanaan strategis, maka penyusunan dan penetapan RPJP Kota Medan tahun 2006 - 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Medan tahun 20016 - 2020, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) tahun 20016 - 2020, di lingkungan Pemerintah Kota Medan.Berdasarkan latar belakang, dan maksud penyusunannya, maka tujuan umumnya adalah: 1.

Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan kota.

2.

Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kota, maupun antar Pusat dan Propinsi dengan Kota Medan dan antar Pemerintah Kota - Swasta - Masyarakat.

3.

Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan kota.

4.

Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

5.

Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJP Kota Medan tahun 2006 - 2025, memiliki kedudukan strategis sebagai acuan bagi seluruh komponen pembangunan kota, (Pemerintah – DPRD- Masyarakat - Swasta - Press) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kota yang ditetapkan secara bersama. Untuk itu, seluruh proses pembangunan kota dapat sinergis, terkoordinasi secara vertikal, maupun horizontal berdasarkan pola pikir, sikap dan perilaku bersama dari seluruh stakeholder pembangunan kota. 2.2.1.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun ke depan hanya dapat disusun apabila „wujud‟ Kota Medan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah BAB II -3

dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai haruslah benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat Kota Medan sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.Didasari potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan kota pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi pembangunan kota tahun 2006 – 2025 ditetapkan sebagai berikut : Visi :KOTA MEDAN DANBERWAWASANLINGKUNGAN

YANG

MAJU,

SEJAHTERA,

1.

Visi pembangunan kota tahun 2006 – 2025 yang disepakati mengarah dan selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025, yang diindikasikan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta religiusitas masyarakat yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kota, (berwawasan lingkungan).

2.

Kemajuan, kesejahteraan, masyarakat dan kota religius adalah hakekat pembangunan kota yang akan diwujudkan oleh seluruh pelaku pembangunan kota dalam 20 tahun yang akan datang. Visi pembangunan kota jangka panjang tersebut juga, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Kota Medan, untuk mewujudkan tujuan konstitusional bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

4.

5.

Kemajuan ekonomi Kota Medan pada masa yang akan datang, juga didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut dipicu oleh pengembangan ekonomi regional yang saling ketergantungan dan membutuhkan serta saling menguntungkan. Efisiensi, produktivitas yang tinggi serta pertumbuhan kawasan akan menjadikan Kota Medan memiliki fundamental dan stabilitas ekonomi yang kuat, kokoh dan dinamis serta daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi.

7.

Di samping kemajuan secara ekonomi, maka Kota Medan yang maju dalam 20 tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang, lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan moral pembangunan kota.

8.

Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang adalah penduduk yang berkualitas, tumbuh seimbang, kualitas pelayanan umum yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol, produktivitas masyarakat yang tinggi, berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya wilayah regional, serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.

9.

Cermin Kota Medan yang maju, juga ditunjukkan oleh ketersediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan berkeadilan sosial, serta demokratis. Dengan demikian, Kota Medan yang maju memiliki makna modern dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya, ekonomi, maupun fisik prasarana kota. Di samping itu, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kota menggambarkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik, jasmani - rohani, mental – spiritual, berdasarkan daya dukung lingkungan dan moral religius.

RELIGIUS

Penjelasan :

3.

6.

Sebagai proses, prosedur, dan struktur terukur, dalam pengelolaan pembangunan Kota Medan, maka kemajuan, kesejahteraan dan masyarakat religius yang berwawasan lingkungan untuk 20 tahun ke depan, merupakan upaya sistemik dan pragmatis, sehingga dapat dievaluasi berdasarkan kriteria dan ukuran-ukuran obyektif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang juga ditandai oleh struktur perekonomian kota yang modern, yang bekerja dengan baik, didominasi oleh sektor tertier dan sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan yang semakin berkualitas, dan berkembang dalam volume yang besar, dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota.

10. Kota Medan tahun 2025, yang diwujudkan tidak hanya maju, juga sejahtera. Kesejahteraan

adalah tujuan hakiki dalam pembangunan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota juga diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya, dimana kemajuan fisik/prasarana dan ekonomi, merupakan infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan manusia warga kota. 11. Kesejahteraan yang ingin dicapai, diindikasikan adanya jaminan perlindungan dari setiap

ancaman, gangguan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat. Oleh karena itu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, menjadi keadaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat kota.

BAB II -4

12. Dimensi kesejahteraan yang juga sangat penting adalah adanya, jaminan ketersediaan

kebutuhan pokok masyarakat yang cukup dan berkualitas, layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata, termasuk jaminan kehidupan yang terhormat dan bermartabat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis dan manusiawi.

yaitu tanah atau lahan, air dan udara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wawasan pembangunan kota yang berdimensi lingkungan harus merupakan perwujudan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku (budaya) masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak usia dini hingga dewasa dari seluruh warga masyarakat kota. 19. Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan bukan faktor penghalang untuk mendorong

13. Kemajuan, kesejahteraan yang diwujudkan juga tidak bersifat semu, tetapi riil dan mapan.

Oleh karena itu, indikasi penting lainnya dalam pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan. Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan berkualitas. 14. Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan kesempatan dan akses

dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah, adanya akses yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan kota, seperti permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi kota, tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi juga antar usaha kecil, menengah, dan besar, antar inti kota dengan lingkar luar, sehingga menumbuhkan sinergitas dan kemitraan yang kuat.

terjadinya akumulasi modal dan alokasi sumber daya yang paling efisien, efektif, dan ekonomis tetapi justru mendorong keseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok hidup warga kota, instrumen pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup serta prinsip-prinsip pokok mempertahankan pembangunan kota yang berkesinambungan. 20. Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan juga merupakan pembangunan yang

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sumber daya lingkungan yang mendukungnya. Misi Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2006 - 2025, dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan. Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah : 1.

Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, berarti meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat, serta kokoh; meningkatkan efisiensi perekonomian kota; meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional; mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional maupun nasional.

2.

Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, berarti meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk; meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat; meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling menguntungkan; serta meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan kota.

3.

Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan, dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang berdaya guna, dan berhasil guna, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju berdasarkan teknologi dan standar teknis yang ramah lingkungan; membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman yang sehat dan terjangkau dengan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan; meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur kota dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; meningkatkan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif dengan tetap memelihara, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang dimiliki.

15. Untuk itu, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, akan

menjadi pilihan kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi yang adil, akan ditunjukkan oleh keadaan non diskriminasi, tidak ada sentimen SARA, dan harmoni sosial sehari-hari. 16. Karakter kota yang dibangun juga tidak hanya maju, dan sejahtera, tetapi juga warga kota

yang religius. Kota religius tidak berarti kota suci (sekuler), tetapi kota dimana nilai dan moral agama disepakati sebagai basis planologi, pengembangan dan sistem perkotaan serta basis pembangunan ekonomi, sosial budaya dan fisik serta prasarana kota. Sifat dan keadaan religius ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan lokal, sekaligus antisipatif terhadap perubahan-perubahan negatif yang mengikuti kemajuan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota sebagai pembangunan seluruh warga kota seutuhnya, juga merupakan upaya pembangunan warga kota yang taat, beriman dan bertaqwa, beretika dan bermoral, memiliki solidaritas yang tinggi, berfungsi sebagai perekat kohesi sosial, berakhlak mulia, harmonis dalam kemajemukan, dengan jaminan perlindungan beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing – masing, serta dukungan prasarana dan sarana ibadah yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun di seluruh fasilitas kota. 17. Variabel dan indikator utama lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam perwujudan visi

pembangunan kota 2025 adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kota yang maju, sejahtera dan masyarakat religius yang ingin diwujudkan adalah kota yang tumbuh dan berkembang secara terstruktur dan terencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi. 18. Kota yang berwawasan lingkungan dalam visi jangka panjang juga adalah kota yang

merencanakan, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lingkungan yang paling utama

BAB II -5

4.

Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan, berarti meningkatkan akses masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; menghilangkan diskriminasi antar individu, antar gender, dan antar wilayah inti kota dengan lingkar luar; meningkatkan jaminan dan perlindungan kebutuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat; meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat; meningkatkan distribusi pembangunan kota yang lebih merata; dan meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kehidupan yang demokratis, humanis dan religius.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka panjang, jangka panjang tahun 2006 - 2025 yang ditetapkan adalah

maka tujuan pembangunan kota

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Sebagai keadaan umum yang dicapai dalam 20 tahun ke depan, berdasarkan indikasi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan maka pembangunan kota pada masa yang akan datang, diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran utama sebagai berikut: A. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, diindikasikan oleh: 1) Meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka panjang selama tahun 2006 - 2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskinPertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 8% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp 48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%. 2) Meningkatnya kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota. 3) Terwujudnya perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan. 8) Terwujudnya daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar. 9) Banyaknya pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan. 10) Meningkatnya peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

B. Terwujudnya masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, diindikasikan oleh : 1) Meningkatnya derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,61 tahun 2025, dengan rata - rata lama sekolah 17,00. 2) Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,61 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 78,00. 3) Tercapainya penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2025. 4) Terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya global.

saing

4) Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

5) Terwujudnya masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

5) Meningkatnya taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

7) Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

6) Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit, dengan konsumsi perkapita Rp 841,36 ribu tahun 2025.

6) Terbangunnya masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

8) Meningkatnya investasi dalam pembangunan kota mencapai 36,2 trilyun tahun 2025. 9) Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

7) Berkembangnya MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, BAB II -6

C. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan, diindikasikan oleh : 1) Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan, ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pemeliharaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas, namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota. 2) Tersedianya prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan ramah lingkungan, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan ramah lingkungan, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi. 3) Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (mass rapid transportation), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnyaTerpenuhinya pasokan energi tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

7) Terciptanya ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi secara berkualitas. 8) Terwujudnya sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha. 9) Terjaganya fungsi dan daya dukung, daya tampung ruang/lingkungan kota dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi serta kualitas sumber daya alam secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan berwawasan lingkungan. 10) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup khususnya tanah/lahan, air, dan udara, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder) dalam pemeliharaan, pelestarian, pemantauan, evaluasi, audit, lingkungan hidup D. Terwujudnya kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan, diindikasikan oleh: 1) Meratanya pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22. 2) Meningkatnya kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata. 3) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata. 4) Menurunnya tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 4,24%.

4) Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

5) Tercerminnya agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

5) Tersedianya infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

7) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan kota.

6) Tersedianya berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

6) Adanya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

8) Terwujudnya ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota. 9) Terwujudnya pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren. 2.2.1.2. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebagai Kota Metropolitan, keadaan Kota Medan masa depan yang ingin diwujudkan adalah Kota dengan fisiknya yang modern, didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang lengkap dan BAB II -7

handal, sekaligus memiliki lingkungan kota yang nyaman, asri dan berwawasan lingkungan. Kemauan menjadikan Medan sebagai Kota Metropolitan yang modern, asri, dan ramah lingkungan tersebut, menuntut adanya penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang handal. Oleh karena itu, pengembangan Kota Medan 20 tahun ke depan terkait erat dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai. Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) merupakan stimulus bagi pengembangan kegiatan investasi pemanfaatan ruang kota. Pencapaian prasarana dan sarana kota yang modern, handal, asri dan berwawasan lingkungan dilakukan dalam 5 (lima) pilar utama arah pembangunan prasarana dan sarana kota 20 tahun ke depan, terdiri dari :

taman/lapangan/kolam/ lahan pertanian, dll), dengan rencana tata ruang yang lengkap, yang dilaksanakan dan dievaluasi secara konsisten. Dalam skala nasional, pembangunan prasarana dan sarana telah dilakukan dalam konsep keterpaduan berdimensi jangka menengah 5 (lima tahunan) yakni melalui program P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu atau Urban Infrastructure Development Programme). Program yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia termasuk Kota Medan tersebut, memiliki banyak nilai positif di samping terdapat pula berbagai kelemahan. Penyempurnaan program P3KT digunakan sebagai prinsip dan pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota Medan tahun 20062025, khususnya bidang prasarana dan sarana kota.

1.

Pembangunan Pusat Kota dan Central Bussiness District (CBD) sebagai landmark Kota, dengan fungsi pusat pelayanan jasa perdagangan dan keuangan skala regional dan internasional, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang modern, pusat pertemuan dan distribusi (stasiun utama) mass rapid transportation, disertai dengan penyediaan ruang publik yang memadai, antara lain hutan kota dan pusat pemerintahan baru serta menara telekomunikasi (Medan Tower) di area eks bandara polonia, yang ditunjang dengan manajemen lalu lintas dalam pusat kota yang kompak. Akan dibangun jalan yang menghubungkan CBD Polonia dengan Outer Ringroad yang lebarnya tidak kurang dari lebar Outer Ringroad saat ini ( 30 meter dengan dua jalur). Jalur dari CBD ke arah lainnya juga akan dibuat lebar.

Prasarana dan sarana (infrastruktur) diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota yang secara umum terdiri dari 7 kelompok besar (Jalan Kota, Air Bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Pengendalian Banjir, Peningkatan Sarana Perkotaan, dan Pembangunan Perumahan/ Permukiman). Prasarana adalah peralatan-peralatan dan instalasi-instalasi pelayanan publik yang dibangun untuk mendukung berfungsinya satu sistem tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sedangkan Sarana adalah fasilitas dasar untuk umum yang digunakan mendukung kegiatan sosial dan ekonomi penduduk.Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan optimal atau agar ruang-ruang dapat berfungsi sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

2.

Pengembangan sub pusat-sub pusat kota dairahkan pada 4 (empat) sisi Kota Medan yaitu di Utara : Belawan, di Timur/Tengara : Simpang Amplas, di Barat : Kampung Lalng dan di Selatan : Simpang Kuala atau Setia Budi. Gedung bertingkat tinggi disarankan menyebar di pusat kota dan sub pusat kota.Selain adanya sub-pusat kota maka juga akan terus didorong tumbuhnya kota satelit sepertiSunggal, Marelan, Hamparan Perak, Percut, Tembung, Deli Tua, Tanjung Morawa, Kuala Namu, Belawan, dll), yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa skala wilayah sampai regional, dengan mengedepankan kerjasama Regionalisasi Mebidang.Tiap sub wilayah, terdiri atas satuan-satuan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana skala lingkungan.

Bidang penataan sarana kota termasuk dalam penataan ruang kota yang meliputi alokasi ruang, pembangunan dan pengaturan fasilitas publik, baik yang dikelola Pemerintah maupun yang dikelola swasta/lembaga kemasyarakatan. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana olah raga/rekreasi, sarana sosial lainnya (panti asuhan, rumah jompo, kuburan), sarana perekonomian masyarakat (pasar, perbankan, lingkungan industri/pemasaran, dll), dan sarana ruang terbuka hijau. Sedangkan bidang pembangunan perumahan/pemukiman terdiri dari pengadaan perumahan, perbaikan kampung (termasuk penataan kawasan kumuh), perbaikan prasarana kawasan pasar, pengadaan rumah sewa, peremajaan kota, serta pembangunan Kota Baru.

3.

Mengembangkan jaringan jalan penghubung radial konsentris yang menghubungkan pusat kota dan kota-kota satelit maupun bagian wilayah kota dengan jaringan jalan lingkar luar yang telah menyatu, dan pembangunan jalan lingkar paling luar (Outer Outer Ring Road), Angkutan massal kereta api (baik monorail, fly over ataupun subway) dengan menghidupkan kembali jalur rel yang telah ada, maupun jalur melingkar baru, jembatan-jembatan penghubung baru, serta prasarana pendukung lainnya secara marata, berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota.

4.

Mengedepankan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pembiayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dengan konsep partisipasi dan kemitraan dalam bentuk pemberian dana stimulan bagi pembangunan kota secara swadaya, fasilitasi penyaluran dana bantuan, swastanisasi pengelolaan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya yang saling menguntungkan.

5.

Menjaga keseimbangan lingkungan dan mempertahankan tingkat daya dukung lahan dengan relokasi beberapa fungsi (industri padat karya, pendidikan tinggi, permukiman) ke wilayah hinterland, pengendalian intensitas pembangunan kawasan lindung dan rawa, pembangunan hutan kota 20% dari areal Eks Bandara Polonia, gerakan penanaman pohon di setiap halaman dan atap bangunan ruko dan bangunan tinggi, serta pembangunan folder sumur resapan baru di setiap Kecamatan atau bagian wilayah kota (bagian bawah folder, bagian atas berupa

Kondisi yang kerap terjadi pada kawasan perkotaan di Indonesia adalah sering tidak beriringnya antara perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana, penataan dan pengendalian ruang/tanah, dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi. Ketiga komponen tersebut kerap terbentuk dan berjalan sesuai mekanisme pasar tanpa terencana, sehingga sering menimbulkan kekurangan pelayanan (lack of services) maupun kesemrawutan penggunaan ruang kota. Dengan kondisi ini, suatu kota seperti Kota Medan akan sulit mencapai kenyamanan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, tanpa didukung penatalaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang baik pula. Permasalahan utama pembangunan Kota pada saat ini adalah kebutuhan terhadap peningkatan prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan, khususnya di bidang transportasi dan pemukiman untuk mendukung pertumbuhan kota yang sangat pesat, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Di sisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana kota sangat terbatas, dibanding pertumbuhan permintaan akibat perkembangan dinamika kota, maupun akibat urbanisasi yang terjadi. Keterbatasan kemampuan pembiayaan tersebut juga semakin besar, jika dikaitkan dengan beban peran dan fungsi yang diemban Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi dan salah satu Pusat Kegiatan Nasional. Penyediaan pelayanan di wilayah perbatasan juga menjadi permasalahan yang potensial muncul, bila kerjasama pembangunan dengan Kabupaten/Kota tetangga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Regulasi-regulasi dilakukan untuk mewujudkan struktural ruang sesuai dengan yang direncanakan, karena melibatkan berbagai sektor terkait di dalamnya. Penyediaan PSD perkotaan bukan sekedar BAB II -8

pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach) saja, tetapi juga untuk terselenggaranya fungsi kota dalam konteks sistem perkotaan (development approach). Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana kota, dilakukan antara lain dengan peningkatan manajemen pembangunan kota berupa sinkronisasi regulasi pembangunan antara sektor terkait. Kemampuan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana dilakukan dengan peningkatan kontribusi Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pengembangan prasarana dan sarana di Kota Medan, kerjasama pembangunan dengan Kabupaten/Kota sekitar, maupun kerjasama pembangunan dengan pihak swasta.

3)

Mendorong percepatan relokasi Bandara Polonia ke bandara Kuala Namu yang memiliki standar pelayanan internasional, dan diarahkan untuk memberikan daya saing dalam pelayanan pelabuhan udara serta peningkatan intensitas pemanfaatan lahan, dengan pembangunan bangunan tinggi (high building) yang dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah atasan.

4)

Pembangunan Central Bussiness District (CBD) Polonia dan Belawan sebagai landmark Kota Medan dengan fungsi pusat pelayanan jasa perdagangan, dan keuangan skala regional dan internasional yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang modern. CBD Belawan diarahkan sebagai wilayah pengembangan waterfront city dengan dukungan pelabuhan dan industri semihightech, sedangkan CBD Polonia merupakan pusat jasa komersil yang dilengkapi dengan pusat pertemuan, hotel dan apartemen serta distribusi (stasiun utama) mass rapid transportation disertai dengan penyediaan ruang publik yang memadai, antara lain hutan kota, alun-alun (lapangan) sebagai nodes baru kota dan Building pusat pemerintahan Kota Medan baru yang terpadu serta menara telekomunikasi (Medan Tower) di area eks bandara polonia yang ditunjang dengan manajemen lalu lintas dalam pusat kota yang kompak

5)

Pengembangan sub pusat-sub pusat berupa pusat-pusat Kecamatan maupun bagian wilayah kota serta mendorong pertumbuhan kota-kota satelit baru yang mandiri di hinterland Kota Medan (seperti Sunggal, Marelan, Hamparan Perak, Percut, Tembung, Deli Tua, Tanjung Morawa, Kuala Namu, Belawan, dll), yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa skala wilayah sampai regional dengan mengedepankan kerjasama Regionalisasi Mebidang. Tiap sub wilayah, terdiri atas satuan-satuan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana skala lingkungan.

6)

Merencanakan jaringan jalan penghubung radial konsentris dan jaringan kereta api Mebidang yang diarahkan untuk menghubungkan pusat kota dan kota-kota satelit maupun bagian wilayah kota sehingga tercipta sistem pergerakan yang efisien/berhasil guna, dengan melanjutkan pembangunan jaringan jalan lingkar luar maupun lingkar dalam yang telah menyatu; pentahapan pembangunan jalan lingkar paling luar (Outer Outer Ring Road); pembangunan sistem angkutan massal kereta api (baik monorail maupun subway) dengan menghidupkan kembali jalur rel yang telah ada dan pembuatan stasiun pusat yang baru di CBD Polonia, maupun jalur melingkar baru; jembatan-jembatan penghubung baru pada jalur-jalur yang telah atau akan padat; serta prasarana pendukung lainnya secara marata, sebagaimana digariskan dalam Rencana Tata Ruang Kota. Dalam tahap awal diupayakan penataan hirarki kelas jalan, penataan ulang jalur trayek angkutan umum dan pembangunan jembatan layang fungsi jalan dan jembatan layang fungsi kereta api. Pembangunan jalan layang diprioritaskan pada Simpang Amplas, Kampung Lalang dan Simpang Kuala.

7)

Pembangunan pertamanan dan ruang terbuka hijau, diarahkan untuk menciptakan kawasan kota yang maju, nyaman, asri dan menjamin pemenuhan udara yang bersih, serta penyediaan kebutuhan dasar melalui pengadaan lahan, penataan taman yang telah ada; penetapan koefisien dasar bangunan sedang, pada kawasan utara dan kawasan CBD serta kawasan selatan; pembangunan hutan kota pada sebagian kawasan (minimal 20%) lahan eks Bandara Polonia setelah relokasi; pengadaan lahan kuburan; mendorong pembangunan ruang terbuka hijau di perumahan, kawasan perdagangan, rekreasi dan industri melalui pengendalian dalam perizinan mendirikan bangunan; serta kampanye dan menganjurkan penanaman tumbuhan dalam wadah pot di atas setiap atap cor bangunan ruko, kantor maupun bangunan tinggi; gerakan bersih lingkungan; pembangunan sarana estetika pertamanan seperti tugu monumental, air mancur, dan bentuk lainnya. Kawasan Wisata Kota yanga da terus dikelola dan ditingkatkan serta ditambah lokasi wisata yang baru yaitu wisata pantai dan wisata bahari di

Melalui upaya-upaya tersebut, prasarana dan sarana perkotaan selain berperan sebagai stimulus perkembangan sosial ekonomi kota, juga berperan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Prasarana dan sarana sosial ekonomi merupakan urat nadi bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kota pada masa yang akan datang, sekaligus salah satu faktor penentu untuk mewujudkan Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Religius. Oleh karena itu, pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota dalam 20 tahun ke depan, merupakan bagian integral dari pembangunan kota. Penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi akan sangat menentukan upaya meningkatkan produktivitas pembangunan kota, sekaligus mewujudkan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan warga kota yang semakin baik. a. Pengelolaan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan 1)

2)

Penyusunan rencana tata ruang kota yang berkualitasdiarahkan agar rencana tata ruang dapat berdaya guna dalam perwujudan ruang kota yang modren dan berkeadilan. Rencana Tata Ruang Kota Medan yang berkualitas dicapai melalui penyusunan rencana yang lengkap secara materi, lengkap keseluruhan wilayah dan lengkap ke dalaman (rencana makro, detail, rinci/teknis, maupun rencana tata bangunan dan lingkungan), up to date serta mampu mengarahkan Kota Medan menjadi Kota maju yang berwawasan lingkungan; kebijaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan dapat diketahui oleh semua pihak yang memerlukannya; proses perencanaan kota dan penataan bangunan dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan sampai tahap monitoring/pengawasan dan evaluasi; sinergi dengan rencana tata ruang yang lebih tinggi (propinsi dan nasional) dan akomodatif terhadap kemungkinan perubahan dinamika kota dengan meminimalisir potensi dan dampak negatif bagi kerusakan dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan transparan sehingga menjamin kesinambungan hasil guna rencana dan berkaitan antar sektor, antar kawasan, serta antar waktu. Pengelolaan pemanfaatan ruang kota dilakukan melalui penekanan, setiap kebijaksanaan disusun agar saling berkaitan, dapat selaras dan mencakup kesinambungan berbagai sektor pembangunan; penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan menengah berpedoman pada rencana tata ruang dan rencana tahapan pembangunan kota yang telah ditetapkan; evaluasi dan revisi rencana tata ruang secara komprehensif dilakukan secara terus menerus, berkala dan konsisten sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dan untuk evaluasi secara rutin serta revisi partial ruang kota; pengembangan sistem informasi geografis tata ruang dan prasarana kota (Medan Urban Geography Information System) untuk alat perencanaan, transparansi dan monitoring pembangunan ruang kota; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kota melalui upaya perbaikan mekanisme pengawasan, pemanfaatan teknologi serta penegakan hukum sehingga menjamin pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, terutama lahan, air dan udara.

BAB II -9

daerah Belawan dan sekitarnya. Pembangunan dermaga khusus guna mendukung wisata bahari dan theme park juga perlu dilakukan. 8)

Pengadaan lahan untuk fasilitas perkotaan dan aset Pemerintah Kota (Land Banking), terutama di kawasan pinggiran yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan pembebasan lahan/pengadaan lahan, untuk pembangunan prasarana dan sarana kota yang dilakukan melalui ganti rugi tanah untuk pembangunan kota; konsolidasi lahan perkotaan; pengalihan hak dari developer sebagai kewajiban penyediaan fasilitas; pertukaran aset dan bentuk partisipasi swasta/masyarakat lainnya.

9)

Penataan sarana penunjang perkotaan lainnya terdiri dari reklame, pedagang kaki lima atau sektor informal lainnya, lampu penerangan jalan umum, sarana dan prasarana khusus seperti fasilitas pemadam kebakaran, fungsi pertahanan dan keamanan, musium, balai-balai pertemuan, bangunan pengendali banjir, dsb.

3)

Penataan manajemen pengelolaan prasarana dan sarana, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan dan perawatan serta pendayagunaan ekonomis prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh Pemerintah, melalui peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur baik teknis maupun manajerial; penyusunan studi kelayakan pembangunan pada setiap pembangunan skala besar; pelibatan sebagian kegiatan operasional dan pemeliharaan pada swasta maupun kelompok masyarakat dengan sistem kemitraan; serta pendidikan dan pelatihan kelompok masyarakat untuk penyusunan usulan pembangunan maupun dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan.

4)

Pembangunan sistem transportasi kota diarahkan untuk(a) meningkatkan aksesibilitas dalam pergerakan barang dan orang dari dan ke Kota Medan, (b) Meningkatkan kemudahan pengangkutan barang-barang bahan baku dan hasil produksi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota, (c) menciptakan pemerataan aksesibilitas antar kawasan bagian wilayah kota khususnya pada kawasan lingkar luar dan kota-kota satelit di Kabupaten Deli Serdang, (d) meningkatkan kenyamanan, keamanan, kecepatan pelayanan transportasi, (e) memberikan daya saing pelayanan bongkar muat barang pelabuhan dan bandara skala international. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penataan hirarki kelas jalan Kota Medan; meneruskan dan memelihara jaringan jalan kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP); Pembangunan Jalan Lingkar Luar sisi Timur dan Jalan Lingkar Paling Luar dengan pola kemitraan dengan Kabupaten Deli Serdang; Mengupayakan pelebaran Jalan ke Kota-Kota Satelit seperti Hamparan Perak, Sunggal, Tembung, Namo Rambe, Deli Tua dan kota-kota baru yang akan terbentuk melalui kerjasama pembangunan; pembangunan angkutan umum massal Mebidang dengan sistem Bus, Kereta Api Listrik baik sistem monorail ataupun sub way; mendorong pengalihan rel kereta api yang melintasi pusat kota menjadi di atas jembatan layang rel ataupun di bawah tanah untuk mengurangi persimpangan dan kemacetan; Pengembangan jalur Binjai - Lubuk Pakam dan penyempurnaan jalur-jalur dan lin – lin sub urban, serta Pengembangan Depot dan Gerbong Kereta Api Listrik; pengembangan jalur-jalur penerbangan internasional dan nasional; mendorong peningkatan kecepatan bongkat muat pelabuhan dengan perbaikan manajemen, pengembangan gudang penyimpanan dan terminal peti kemas, serta modernisasi alat bongkar muat; pembangunan jalan dan pelebaran jalan-jalan kolektor kota sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; peremajaan angkutan kota dan pengalihan dari angkutan berkapasitas mikrolet 12 orang menjadi kapasitas 35 orang (minibus); pengembangan jalan tol ke Binjai, Tebing Tinggi, dan ke Kuala Namu; pembangunan jembatan-jembatan penghubung di kawasan perbatasan sisi barat dan timur; pembangunan jembatan-jembatan penghubung dan jalan alternatif untuk menghubungkan kawasan-kawasan yang dipisahkan oleh Sungai Deli dan Sungai Babura serta sungai-sungai lainnya; integrasi antar moda angkutan melalui penataan jalur, route dan pembangunan terminal/stasiun penghubung di pusat-pusat permukiman, dan pusat-pusat ekonomi; peningkatan manajemen rekayasa lalulintas; serta peningkatan kemampuan perawatan sarana dan prasarana transportasi dengan pola-pola kemitraan dan perbaikan pengelolaan. Mendorong terwujudnya jalan penghubung diantara kota satelit guna menghindari kepadatan arus lalu lintas yang melalui pusat kota.

5)

Penataan sistem jaringan jalan dan sistem pergerakan lalulintas angkutan umum untuk mendukung Pelayananan Sistem Angkutan Umum Transportasi Perkotaan Terpadu (SAUTPT), yang ditekankan pada upaya keterpaduan sistem pelayanan angkutan umum; aksesibilitas pertukaran (interchange) moda yang tinggi, seperti: moda angkutan jalan raya dengan moda kereta api (stasiun), dan atau dengan moda kapal laut (pelabuhan) dan atau moda pesawat udara (bandara); Peningkatan keamanan dan ketertiban lalulintas dan Angkutan Umum;

10) Menjaga dan memanfaatkan secara optimal kawasan lindung serta mengendalikan secara terstruktur alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, yang diarahkan untuk menjamin keseimbangan ruang kota dan mencegah permasalahan perkotaan yang dapat timbul, melalui keterpaduan seluruh proses perizinan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan; pembebasan lahan pada kawasan lindung; penataan kawasan sempadan sungai dengan pembangunan jalan inspeksi dan taman, sehingga terhindar bangunan yang membelakangi sungai; penggunaan teknologi ramah lingkungan khususnya pada kawasan rawa dan sebagainya. 11) Dalam rangka menjamin pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, strategi yang ditempuh adalah penggunaan teknologi bersih, menggunakan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam menghasilkan barang dan jasa unggul dan berkualitas tinggi serta ramah lingkungan tanpa menimbulkan pencemaran tanah dan limbah, melalui pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan kota. b.Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju 1)

Sinkronisasi pembangunan prasarana dan sarana yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan kota, percepatan pembangunan kawasan yang diarahkan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dibatasi, melalui komunikasi dan koordinasi pembangunan antar pelaku pembangunan prasarana dan sarana agar terjadi keselarasan; penyusunan master plan tahapan pembangunan prasarana dan sarana kota; pelaksanaan pembebasan lahan yang terintegrasi; pembentukan badan kerjasama regionalisasi prasarana Mebidang; dan pembangunan sistem informasi tata ruang serta prasarana perkotaan.

2)

Pendistribusian pembangunan prasarana dan sarana ke kawasan lingkar luar untuk pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata, serta mempercepat pertumbuhan kawasan lingkar luar yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan; pembangunan dilakukan dengan perencanaan tata ruang yang komprehensif, lengkap dan operasional; penyusunan rencana tahapan pembangunan yang terintegrasi antar sektor; peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana kota; serta mengkoordinasikan dana-dana bantuan dan dana-dana community development perusahaanperusahaan besar termasuk BUMN untuk pembangunan sarana dan prasarana wilayah lingkar luar, sebagai pendamping alokasi dana pembangunan kapasitas dan perekonomian masyarakat.

BAB II -10

Penataan Angkutan Umum seperti penataan/penertiban pangkalan-pangkalan bayangan dan jumlah armada operasi angkutan umum non trayek dan Penataan jaringan trayek, rute dan jumlah armada angkutan umum bus; Pengaturan pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan pemeriksaan laik jalan kendaraan. 6)

7)

8)

Pengembangan pelayanan penyediaan air bersih diarahkan untuk mendorong upaya pihak swasta dalam peningkatan kapasitas produksi, perluasan wilayah pelayanan, kualitas air bersih dan peningkatan kepuasan konsumen, serta minimalisasi kehilangan air (unaccounted for water) yang dilakukan melalui dukungan dan fasilitasi upaya-upaya pengembangan sumbersumber air baku baru; pemeliharaan dan perlindungan kawasan sekitar sumber mata air; meneruskan pembangunan perpipaan primer MMUDP; pembangunan jaringan perpipaan baru dan penempatan reservoir; pemeliharaan dan pengembangan hidran air untuk kebakaran di pusat-pusat permukiman dan pusat-usat kegiatan lainnya; pengawasan secara ketat pemakaian sumur bor air tanah oleh industri, dan kegiatan komersil skala besar; pemeliharaan Bangunan Pengolah Air dan penampungan (storage); modernisasi sistem pengolahan (treatment) serta peningkatan mutu pelayanan dan konsistensi pengenaan tarif pemakaian. Pengembangan kelistrikan, gas dan sumberdaya energi lainnya yang maju, diarahkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan akan sumberdaya energi masyarakat Kota Medan, untuk kebutuhan sehari-hari baik sosial atau rumah tangga, maupun untuk menunjang kegiatan komersial, jasa perdagangan dan industri, dengan pencapaian pemenuhan 100% pada tahun 2025. Tahapan pencapaian pemenuhan kebutuhan berbanding kemampuan penyediaan dalam jaringan gas perpipaan adalah pencapaian 90% pada tahun 2015 serta 81,88% pada tahun 2010. Pengembangan sumberdaya energi diarahkan pada: (a) Pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif, dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan seperti energi dari pembakaran sampah; (b) Mendorong kebijakan desentralisasi tarif sehingga mampu memberikan margin yang menarik bagi investor bidang kelistrikan dan gas perpipaan; (c) mendorong peningkatan infrastruktur yang efektif dan efisien melaui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan. Mendorong pengembangan energi dan pelayanan jaringan dilakukan dengan peningkatan kemampuan pelayanan, antara lain melalui pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan; rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada; serta pembangunan pembangkit baru dengan memberikan kesempatan partisipasi yang semakin luas kepada investasi pihak swasta, terutama swasta nasional atau koperasi atau Pemerintah Kota; peningkatan suplai gas menjadi 364,4 mmscfd dan peningkatan jaringan; Peningkatan kemampuan investasi dari sumber pendanaan lain (investor) melalui kegiatan promosi, kerjasama dan peningkatan tarif yang lebih reliabel; Studi kebutuhan dan peluang pasar pengembangan jaringan gas perpipaan; mendorong peningkatan pasokan dan kapasitas pelayanan; mendukung peningkatan jaringan perpipaan terutama ke rumah tangga sesuai hasil studi yang dilakukan terlebih dahulu; peningkatan kapasitas pelayanan dan pengembangan teknologi. Pembangunan jaringan drainase diarahkan pada meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembanguan fisik jalan, jembatan dan saluran drainase; meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan perencanaan sistem saluran drainase; meningkatnya keterpaduan dan pembiayaan pembangunan drainase dengan Pemerintah atasan, Pemerintah daerah tetangga dan donatur pembiayaan lainnya; dan meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase.

Kebijakan tersebut ditekankan pada pengembangan Perencanaan, Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase; Pemeliharaan Jaringan Drainase; Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Banjir; dan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana operasional dan Prasarana, peningkatan kemampuan aparatur kota dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan pemeliharaan saluran; serta pencegahan/pengendalian penyempitan saluran akibat pembangunan permukiman. 9)

Program pengendalian banjir sebagai salah satu permasalahan yang rill dan potensial dalam 20 tahun ke depan diarahkan untuk mengeliminir penyebab banjir yang disebabkan oleh manusia dan melakukan rekayasa penanggulangan penyebab alam, yang dilakukan dengan 4 (empat) strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yaitu meliputi (a) modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan); (b) pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan dan sumur resapan (baik individual maupun komunal); (c) modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi seperti asuransi dan penghindaran banjir (flood proofing); serta (d) modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (waduk) atau normalisasi sungai. Program lain dapat dilakukan melalui pengendalian tata guna lahan; pencegahan pembuangan sampah ke saluran dan sungai, pengelolaan DAS, Law Enforcement, pengendalian erosi di DAS, Pembangunan Bendungan (DAM), pembuatan kolam retensi; pembangunan check dam (penangkap sedimen); pembuatan polder air di setiap Kecamatan di kawasan lingkar luar, yang diawali dengan pembebasan lahan; pembangunan floodway dan sudetan (by pass), tanggul banjir, dan upaya rekayasa teknologi lainnya.

10) Pembangunan sistem pengelolaan persampahan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal pengangkutan sampah yang tepat waktu dan termaksimalisasinya rotasi pengangkutan timbunan sampah. Terwujudnya manajemen pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan yang kondusif dan peningkatan kuantitas pelayanan dalam hal Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan kebersihan dan pengangkutan timbunan sampah hingga 100% pada tahun 2015 melalui (a) Pengembangan manajemen dan operasional kebersihan; (b) Pengembangan dan peningkatan kemitraan peran serta masyarakat; (c) Pengembangan dan peningkatan pelayanan kebersihan; Peningkatan kualitas dan kuantitas kebersihan Kota; (d) Peningkatan PAD dari sektor retribusi pelayanan kebersihan; (e) pemanfaatan teknologi yang berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sampah dan limbah tinja; (e) perbaikan sistem pengelolaan yang dapat meminimalisir produksi sampah dengan sistem daur ulang; dan (f) pengembangan kerjasama dengan mitra swasta dalam menciptakan kebersihan. 11) Peningkatan pelayanan sistem jaringan sanitasi (sewerage) air limbah domestik, diarahkan untuk pengembangan kesadaran masyarakat dan developer untuk menggunakan teknologi sederhana pembuangan dan pengolahan air limbah setempat (on site) di beberapa kawasan yang memungkinkan; pengembangan jaringan pembuangan terpusat (off site) yang telah dibangun oleh proyek MMUDP (SG/12) khususnya pengembangan di kawasan pusat kota dan permukiman padat maupun pusat-pusat permukiman dan jasa komersil yang baru atau akan tumbuh. 12) Peningkatan kualitas, kuantitas dan keragaman sarana perkotaan diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan sarana ekonomi, pelayanan umum dan sosial agar memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas Kota Metropolitan yang maju dan handal, melalui pembangunan dan penyebaran sarana lingkungan, pembangunan sarana rekreasi, perdagangan, dan sarana telekomunikasi bertaraf internasional, seperti gedung teater/opera, BAB II -11

gedung bursa saham, pusat rekreasi keluarga, komplek/kawasan olahraga terpadu dan sebagainya. Sarana-sarana tersebut dapat ditempatkan di hinterland kota atau di kota-kota satelit yang terletak di Mebidang, dengan sistem pembangunan dan pengelolaan kemitraan, mengingat adanya keterbatasan lahan di dalam Kota Medan. 13) Pengembangan sarana perekonomian, diarahkan untuk meningkatkan daya saing Kota Medan sebagai pusat jasa perdagangan dan keuangan nasional, regional serta mendorong tumbuhnya iklim usaha dengan pembangunan fasilitas yang modern, lengkap dan asri, melalui pembangunan pasar modern dan tradisional dalam skala pelayanan yang terstruktur secara merata di tiap sub pusat kota, dan tiap Kecamatan; perencanaan alokasi ruang pengembangan kawasan jasa perdagangan dan keuangan serta industri dalam Rencana Tata Ruang Kota berdasarkan analisis yang komprehensif; rehabilitasi dan perbaikan manajemen pengelolaan pasar tradisional; penataan prasarana penunjang seperti parkir, saluran, sampah dan kamar mandi dalam lingkungan pasar; pembangunan Central Bussiness District Polonia; pengembangan pusat-pusat jajan; pembangunan pusat promosi (expo) produk unggulan dan kontak dagang ekspor impor; pembangunan pasar induk sayur/buah, pusat grosir, dan pasar induk kebutuhan pokok; mendorong pembangunan kantor-kantor pelayanan perbankan, lingkungan industri/pemasaran, dan sarana perekonomian lainnya. 14) Pembangunan sarana sosial lainnya yang tidak memiliki nilai cost recovery terdiri dari panti asuhan, rumah jompo, kuburan diarahkan untuk mewujudkan kehandalan pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sosial yang bertumpu pada kontribusi partisipasi masyarakat secara langsung. Program yang dilakukan antara lain : pelaksanaan studi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebutuhan fasilitas umum dan sosial bagi penduduk Mebidang dan perencanaan alokasi ruang penyebaran sarana; upaya penyediaan lahan bagi fasilitas sosial kota; mengkoordinasikan dana zakat dan dana amal lainnya, untuk pelaksanaan pembangunan sarana sosial dengan kekuatan swadaya masyarakat; memberikan dana bantuan pemeliharaan sarana sosial baik langsung maupun tidak langsung. 15) Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi, diarahkan untuk dapat mendorong dan mendukung upaya peningkatan kemampuan pelayanan telekomunikasi secara terus menerus, hingga dapat mencakup kebutuhan seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat di Kota Medan, sesuai tingkat kemajuan telekomunikasi dan komunikasi yang berkembang pada jamannya; mendorong terbentuknya iklim usaha telekomunikasi yang kondusif dengan pola sistem kerjasama dan kesepakatan bersama; yang pada dasarnya mampu memberikan nilai daya saing keunggulan telekomunikasi yang maju di tingkat internasional, dalam mendukung pergerakan dan pertumbuhan perekonomian kota. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi dilakukan melalui fasilitasi : (a) peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan, antara lain melalui peningkatan kemudahan investasi, peningkatan kerjasama penyelenggaraan, dan perluasan jaringan; (b) Peningkatan kemudahan akses bagi tiap individu di Kota Medan untuk mendapat pelayanan telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi kota; (c) Pembuatan dan pengaplikasian rencana induk penataan frekuensi, dan sistem jaringan kabel; (d) Penataan lokasi menara telekomunikasi serta fasilitasi kerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi secara bersama, pembangunan menara induk komunikasi bersama yang dimiliki Pemerintah Kota dan dapat digunakan oleh berbagai pihak dengan sistem sewa pakai yang diarahkan di CBD Polonia berupa Menara Medan baik dalam bentuk tugu induk maupun gedung; (e) Meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan pembiayaan community development tiap perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan; (f) Pengembangan jaringan internet kota yang murah dalam rangka perwujudan cyber city; (g) Pengembangan sistem data dan kearsipan

yang terintegrasi dalam sistem informasi perkotaan; (h) Mendorong pembangunan dan perluasan jaringan dan jenis jasa layanan telekomunikasi; serta (i) Pengembangan televisi lokal.. c.

Membangun dan Mengembangkan Perumahan dan Pemukiman yang Sehat dan Terjangkau 1) Pembangunan perumahan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perumahan skala besar, sedang dan kecil yang sehat sekaligus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui (a) mendorong pembangunan perumahan real estate, apartemen maupun yang dilengkapi fasilitas lingkungan yang memenuhi standar kota modren dan maju; (b) pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah dengan sistem, kasiba/lisiba, rumah susun, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baik oleh Pemerintah maupun swasta; (c) pembangunan rumah untuk pegawai negeri dan buruh; (d) fasilitasi kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pegawai Negeri/TNI, dan guru; serta (e) mendorong pembangunan apartemen-apartemen dan fasilitas pendukungnya khususnya di sekitar CBD yang direncanakan, sehingga mampu mengurangi pergerakan lalu lintas di sekitar CBD. Pembangunan perumahan diarahkan pada wilayah kepadatan tinggi di arah Utara (terutama untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang bekerja di KIM, Pelabuhan Belawan dan Export Processing Zone/EPZ), kepadatan sedang di arah Timur dan Barat serta kepadatan rendah di arah Selatan. 2) Penataan pemukiman yang sehat, layak huni dan nyaman huni, diarahkan untuk terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat, dan asri, sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius. Penataan permukiman dilakukan melalui (a) pembangunan dan perawatan prasarana pemukiman yang sehat dan asri secara berkesinambungan; (b) pembangunan jalan setapak (gang dan saluran drainasenya; (c) penataan kawasan pemukiman nelayan; (d) perawatan bangunan milik Pemerintah baik rumah, kantor, fasilitas umum maupun fasilitas sosial; (e) pembangunan taman-taman di kawasan pemukiman yang didahului oleh pengadaan lahan; (f) peningkatan koordinasi penyediaan prasarana pendukung seperti air bersih dan sumber energi lainnya, serta persampahan di kantong-kantong pemukiman padat dan rencana pengembangan. 3) Penataan kawasan kumuh dan program rumah sehat yang terus diupayakan peningkatannya, untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan pemukiman yang layak huni, melalui pembangunan fisik lingkungan kawasan kumuh, maupun penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh; serta (c) upaya pembebasan lahan seperti normalisasi sungai dan penertiban pemukiman liar di sepanjang sungai, rel kereta api maupun tanah garapan lainnya. 4) Pembangunan lingkungan pemukiman perkotaan yang asri, diarahkan untuk memberikan kenyamanan tinggal dan membuat Kota yang Layak Huni dan Nyaman Huni, melalui pembangunan pertamanan di setiap unit lingkungan, lampu penerangan jalan; Kewajiban menanam pohon dan melakukan penghijauan di perkarangan rumah, pada atap cor bangunan dan di lahan parkir sebagai bagian dari paru-patu kota untuk meminimalisasi pemanasan global, pengadaan lahan serta pembangunan folder atau sumur resapan wilayah, dll. 5) Pengendalian dan monitoring kewajiban developer dalam penyediaan sarana dan prasarana lingkungan di perumahan/fungsi lainnya yang akan terus ditingkatkan, dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat sekitar perumahan, untuk mendapat hak terlayani prasarana dan sarana yang memadai, melalui perencanaan secara ketat kewajiban menyediakan ruang publik dan prasarana sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dalam setiap Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan, kewajiban membangun fasilitas dan kewajiban penyerahan kepada Pemerintah Kota atau masyarakat setelah masa waktu tertentu;

BAB II -12

monitoring pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas umum/fasilitas sosial dan prasarana; dan pengenaan development impact fee. d. Meningkatkan Kemitraan Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur Kota 1) Pemetaan para pihak (stakeholder) yang terkait dalam pembangunan kota, sekaligus berpotensi dalam pengembangan kemitraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, ditekankan untuk penyusunan rencana kerja kemitraan, sesuai skala prioritas mengingat sangat beragamnya potensi kemitraan baik lembaga donatur dunia, Pemerintah atasan, swasta lokal, swasta nasional, masyarakat maupun Pemerintah daerah sekitar dan kota kembar. Pemetaan ini dilakukan dengan penggalian informasi sedalam-dalamnya dan penyusunan analisis kelayakan kemitraan, yang dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi dan pelaksanaan kemitraan dan publikasi atau marketing program kemitraan yang saling menguntungkan. 2)

3)

4)

5)

Pengembangan kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership) akan terus ditingkatkan dalam sektor prasarana dan sarana kota dan diarahkan untuk menggali sumbersumber dana alternatif guna mengatasi keterbatasan dana pembangunan Pemerintah Kota, melalui bentuk-bentuk kerjasama pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat cost recovery seperti jalan tol, kawasan CBD, pasar tradisional maupun modern, sekolah/lembaga pendidikan, telekomunikasi, air bersih, rumah sakit, dsb); serta pada bidang yang memiliki nilai promosi seperti taman, air mancur, halte, revitalisasi kawasan, jembatan penyeberangan atau sarana penyeberangan multiguna, wadah pembuangan sampah sementara, dan berbagai media lainnya; serta kemudahan perizinan. Menghilangkan faktor-faktor penghambat peningkatan peran swasta yang ditekankan pada tiga hal yaitu perumusan regulasi yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif, yang dapat mendorong kerjasama dengan swasta secara saling menguntungkan; perumusan penetapan standar baku perjanjian kerjasama yang memiliki jaminan kepastian hukum bagi investasi swasta, yang dikeluarkan untuk partisipasi pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, sekaligus dapat menjamin terselenggaranya kepentingan publik; dan fasilitasi kerjasama permodalan pembangunan kota. Pengarahan dan koordinasi program community development yang dilakukan perusahaan nasional dan multinasional, ditekankan untuk menjamin dana-dana yang diberikan oleh mitra Pemerintah Kota Medan yang berasal dari perusahaan swasta dapat terserap langsung oleh masyarakat dengan tepat sasaran, melalui penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, penyiapan data base masyarakat dan kawasan yang membutuhkan bantuan partisipasi pembangunan fisik dan sumberdaya manusia, menghimpun perusahaan-perusahaan tersebut dalam tim profesional pemberdayaan masyarakat, serta pemberian penghargaan tahunan terhadap kemitraan program community development yang paling berhasil. Hal ini penting mengingat banyaknya perusahaan yang memiliki program sejenis tetapi tidak terorganisir pelaksanaannya. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana kota, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengendalian/pengawasan/perawatan, yang diarahkan untuk mengefisienkan anggaran pembangunan kota yang terbatas, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak kegiatan yang berdampak langsung. Kebijakan yang akan dilakukan dalam pencapaian arahan tersebut melalui (a) Program pemberian stimulan dana pendamping dalam pembangunan swadaya masyarakat dimana Pemerintah Kota akan memberikan sejumlah paket bantuan dana

pendamping pembangunan (nilai sama) prasarana dan sarana kota yang terpilih sebagai proposal terbaik dan realisasi tercepat, yang diajukan/dilakukan oleh kelompok masyarakat (satuan lingkungan) setiap tahunnya; (b) Membuka pelayanan SMS khusus untuk pengaduan (partisipasi tugas pengawasan) dan usulan pembangunan kota baik oleh Pemerintah Kota maupun melalui media masa, (c) Mendorong pembentukan forum masyarakat dalam kaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana seperti forum masyarakat sungai, forum pedagang pasar, atau juga forum kota. 6)

Regionalisasi Mebidang yang diperluas sampai ke tanah Karo, Langkat dan Simalungun, diarahkan untuk meningkatkan kerjasama pembangunan dan pembagian peran dalam pembangunan regional melalui (a) Perintisan komunikasi pembangunan dengan Pemerintah daerah-Pemerintah daerah yang berdekatan; (b) Pembentukan “regional manajemen (RM)” yang terdiri dari regional production, regional marketing, serta bentuk regionalisasi lainnya, untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan aglomerasi serta penghematan dana pembangunan dengan sharing pendanaan. Pengembangan komunikasi, dilanjutkan dengan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan mutlak diperlukan dalam bentuk badan otoritas regionalisasi pada sektor-sektor yang dipilih. Melalui kerjasama regional ini diharapkan seluruh konflik pembangunan akan dapat dieliminir, dan Kota Medan dapat memperoleh keuntungan aliran sumberdaya alam dari wilayah sekitarnya.

7)

Mewujudkan keterpaduan pembangunan kota dengan wilayah Mebidang, diarahkan untuk menciptakan keterpaduan ruang metropolitan yang menyatu sebagai suatu sistem melalui pengembangan kerjasama pembangunan dengan wilayah sekitar, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Propinsi Sumatera selaku Pemerintah atasan, dalam bentuk kerjasama pembangunan jembatan-jembatan penghubung, jalan lingkar luar (outer ring road) barat dan timur serta jalan lingkar paling luar (Outer Outer Ring Road), saluran drainase primer maupun perkotaan, pengolahan persampahan, penyediaan prasarana listrik, air bersih, telekomunikasi, dan komitmen sharing pendanaan dan hasil usaha.

8)

Peningkatan kerjasama pembangunan dan perekonomian dalam bentuk sister city, diarahkan untuk peningkatan volume perdagangan dalam menunjang peningkatan perekonomian kota, mempererat hubungan, sekaligus menggali potensi penerimaan dari kerjasama investasi pembangunan prasarana dan sarana, serta mendapatkan pembelajaran strategi pembangunan melalui sharing pengalaman masing-masing.

9)

Peningkatan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan donatur dalam dan luar negeri, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdana pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana di Kota Medan melalui fasilitasi Pemerintah Pusat.

10) Mendorong Pembangunan Kota Baru sebagai Kota Satelit di dalam wilayah Kota Medan maupun di wilayah Kabupaten Deli Serdang, diarahkan untuk mengurangi kejenuhan jumlah penduduk dan aktivitas kota agar terjaminnya kualitas lingkungan yang Nyaman dan Handal serta Asri. Dorongan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan promosi bersama kepada developer lokal, nasional dan internasional, agar menanamkan investasi pembangunan kota baru dengan kemudahan dari Pemerintah Kota Medan berupa akses terhadap prasarana dan sarana Kota Medan dan bantuan perijinan serta pembebasan lahan oleh Kabupaten Deli Serdang. 11) Pengikutsertaan kelompok usaha dan kelompok masyarakat informal dalam upaya pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana perkotaan, dengan pertimbangan bahwa sektor informal sering dituding sebagai penyebab permasalahan yang ada pada sektor sarana BAB II -13

dan prasarana, padahal kontribusi sektor informal cukup besar dalam perekonomian kota. Potensi tersebut disinergikan dalam bentuk kerjasama perawatan prasarana dan sarana seperti saluran drainase, trotoar, lampu jalan, taman, pasar, dan sebagainya, sehingga perawatan/pemeliharaan prasarana dan sarana menjadi lebih mudah dan murah, karena dilakukan dan diawasi langsung oleh pemanfaat prasarana dan sarana tersebut. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan komunikasi/konsolidasi dalam tahap perencanaan ataupun penataan.

badan jalan, pembangunan titi masuk persil tanah yang menghambat saluran drainase, penyediaan lahan parkir, penggunaan sempadan bangunan, sempadan sungai dan sebagainya. e. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal dan Bisnis yang Kondusif 1)

Mendorong pengembangan kapasitas dan jaringan kelistrikan, jalan kota, gas perpipaan, dan air bersih yang dilakukan oleh swasta maupun BUMN/BUMD, yang diarahkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan listrik, jalan, telekomunikasi dan aksesibilitas yang memadai ke kawasankawasan pusat bisnis dan pusat produksi, untuk meningkatkan keunggulan komperatif Kota Medan dengan kawasan regional lainnya. Kebijakan tersebut dilakukan melalui analisis kebutuhan secara menyeluruh; koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar instansi; secara bersama-sama melakukan promosi investasi bidang prasarana kepada lembaga pendanaan nasional, maupun international; mengupayakan regionalisasi tarif pelayanan sehingga memberikan jaminan investasi bidang prasarana; membantu pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan jaringan infrastruktur.

2)

Perintisan dan perwujudan Good Governance, diarahkan untuk mewujudkan lingkungan kota yang maju dan asri, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial ekonominya, melalui upaya sungguh-sungguh dan sistematis dalam menerapkan dimensi konseptual dan praktis pelaksanaan Sustainable Urban Economy, Sustainable Urban Society, Sustainable Urban Shelter, Sustainable Urban Environmental, Sustainable Urban Access, Sustainable Urban Life, and Sustainable Urban Democracy.

3)

Peningkatan kemampuan Pemerintah Kota dalam operasi dan pemeliharaan kota, diarahkan untuk menjamin kestabilan pelayanan infrastruktur kota dalam mendukung kegiatan bisnis melalui pengembangan swastanisasi pelaksanaan pembangunan maupun perawatan prasarana; pengembangan aksesibilitas jaringan jalan dan angkutan massal lainnya dari sentra bahan baku ke pusat-pusat produksi dan atau ke pusat-pusat pemasaran dan pelabuhan; pengembangan standar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dan swasta, serta pengembangan jaminan investasi prasarana dan sarana kota.

4)

Pelaksanaan analisis ekonomi pembangunan infrastruktur, diarahkan untuk memberikan gambaran kepada swasta secara transparan dan lengkap kebutuhan investasi bidang prasarana dan sarana perkotaan dan lingkungan, sehingga dapat menggambarkan potensi usaha bidang prasarana dan sarana kota melalui proses penganggaran yang akuntabel, pengelolaan finansial, perhitungan manfaat-biaya pada tiap jenis pembangunan, pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana serta ruang perkotaan.

5)

Pengorganisasian masyarakat dalam meminimalisir potensi konflik sosial, diarahkan untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang mendukung iklim usaha melalui pembangunan prasarana maupun fasilitas sosial bagi masyarakat di sekitar pusat bisnis/produksi dengan sistem kemitraan; pembangunan perumahan maupun rumah susun sewa bagi pekerja industri di sekitar kawasan industri maupun di dalam Kawasan CBD yang akan dibangun; dan pengkoordinasian penyaluran dana community development sektor industri, untuk pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta prasarana di sekitar kawasan industri.

6)

Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial dalam penggalian sumber-sumber dan berbagai bentuk investasi dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan, ditekankan pada pengembangan investasi prasarana dan sarana dan transparansi, sekaligus jaminan pembangunan prasarana dan sarana yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan bisnis di Kota Medan, melalui perencanaan menyeluruh skala prioritas pembangunan prasarana dan sarana, penyusunan dan penetapan rencana tahapan pembangunan prasarana dan sarana

12) Melanjutkan program konsolidasi tanah/lahan perkotaan, sebagai wujud nyata pembangunan partisipatif, yang meletakkan Pemerintah Kota sebagai fasilitator (dalam sosialisasi/pendidikan, musyawarah dan penerbitan sertifikat) dan sebagai katalisator (penyedia prasarana dan sarana penunjang lingkungan). Arahan tersebut dimaksudkan untuk penataan ruang dan kepemilikan lahan serta guna menjaga terjaminnya ketersediaan fasilitas dan utilitas secara baik, sesuai kebutuhan masyarakat dan dilakukan sendiri oleh masyarakat. 13) Pengembangan kemampuan masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, diarahkan guna meningkatkan efisiensi pamanfaatan dana pembangunan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sekaligus untuk memobilisasi potensi pendanaan pembangunan dari masyarakat, yang dilakukan melalui kebijakan dan program penyuluhan dan pendidikan; pemberdayaan Kelurahan dan lingkungan; program pemberdayaan masyarakat maupun dalam pembuatan bahan baku perawatan infrastruktur seperti di paving block untuk jalan di kawasan kumuh dan rawan banjir atau pot bunga untuk pertamanan atau dalam bentuk lain, umbul-umbul maupun benda yang dapat diproduksi secara padat karya oleh penduduk yang belum memiliki penghasilan tetap. 14) Menumbuhkembangkan kelompok kerja masyarakat dalam pengembangan pembangunan yang berbasis swadaya masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggali potensi kerjasama pembangunan dari sumber-sumber dana alternatif, baik dari swasta maupun dari Donatur Luar negeri, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang menarik, bersifat sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan maupun prasarana lingkungan. Peran Pemerintah Kota adalah pada penyediaan informasi dan fasilitasi program inisiatif masyarakat tersebut, misalkan dalam pembangunan rumah panti asuhan, taman bermain anak-anak, dll. 15) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi, untuk mendukung pembangunan sarana prasarana perkotaan diarahkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan memberikan akses komunikasi langsung seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pengawasan pembangunan kota melalui pengembangan hardware, media informasi baik halaman komunikasi koran lokal, dan media lainnya; pembangunan software, berupa data base dan sistem informasi yang komunikatif, baik dalam jaringan internet maupun call service telepon serta layanan Short Message Service (SMS); dan Humanware, berupa revitalisasi fungsi Kepala Lingkungan, sebagai perantara langsung masyarakat kepada pemerintahan dan juga hubungan sebaliknya. 16) Penegakan hukum terhadap penyimpangan pemanfaatan prasarana dan sarana kota, yang diarahkan untuk menanamkan kesadaran dan disiplin komponen masyarakat untuk menjaga kondisi prasarana dan sara yang telah dibangun, serta agar prasarana dan sarana tersebut dapat terpelihara manfaatnya sebesar perencanaan pembangunan yang telah dilakukan, melalui penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan sebagai bagian dari pendidikan budaya seperti tindakan membuang sampah sembarangan, berjualan di trotoar dan

BAB II -14

pertahun, untuk mengetahui arah pengembangan kota, gambaran lokasi dan nilai investasi yang dibutuhkan, sekaligus feasibilitypembangunannya.

secara ketat, disertai penegakan hukum, pembebasan lahan dan penguasaan atau pengendalian lahan sumber air bersih seperti danau, mata air, sungai, dsb. 7)

Pengendalian banjir dan pengelolaan kekeringan, diarahkan pada pengendalian erosi dan sedimentasi, menjamin berlangsungnya penyerapan air hujan ke dalam tanah dan melalui penerapan serta pengawasan pembangunan sumur resapan individu, sumur resapan komunal dan sumur resapan kota (folder) secara terintegrasi; pembebasan lahan untuk penyediaan sumur resapan (folder kota) dan ruang terbuka hijau untuk memperkaya daerah tangkapan air hujan; penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan jalur hijau sempadan sungai dan sempadan pantai; pembatasan pembangunan di areal rawa dan paluh di bagian Utara untuk menjamin ketersediaan lahan resapan; serta peningkatan kesadaran sungai/kali bersih, disertai upaya penyediaan pelayanan sampah di permukiman padat sepanjang sungai/saluran utama kota.

8)

Melestarikan Kawasan Lindung yang terus dilakukan dalam bentuk perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kota yang mampu menjembatani kebutuhan ruang aktivitas perkotaan, dengan penyediaan ruang yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara seimbang, diarahkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan perekonomian kota, menjamin pemerataan pembangunan sekaligus pemerataan penggunaan sumberdaya, dan pelestarian aset-aset yang bernilai dalam menunjang perkembangan kota melalui penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

9)

Pelestarian fungsi sungai, pantai dan rawa yang diarahkan untuk (a) meminimalisir kerusakan dan pencemaran sungai yang dilakukan melalui normalisasi sungai, penataan jalur hijau sungai untuk pembangunan jalan inspeksi dan taman agar orientasi bangunan tidak membelakangi sungai, dan penyediaan pembuangan sampah di sekitar sungai; (b) meminimalisir abrasi pantai dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, yang dilakukan melalui pelestarian hutan bakau, koordinasi dengan Kabupaten sekitar, pemantauan buangan limbah kapal, pembangunan dan penataan kawasan pantai sebagai waterfront city; (c) menjaga tersedianya resapan air pada kawasan rawa yang dilakukan dengan penggunaan teknologi konstruksi bangunan, pembuatan poled maupun danau-danau buatan, dan pengendalian alih fungsi lahan secara ketat.

f. Memelihara, Melestarikan danMeningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 1)

Pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup kota baik lingkungan fisik, biologi, sosial budaya, stabilitas pertahanan dan keamanan, perekonomian, dan tansportasi melalui penerapan kewajiban penyusunan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL bagi kegiatan yang diwajibkan; sosialisasi dan pengawasan kewajiban pemeriksaan berkala limbah, pengembangan upaya-upaya pencegahan/minimalisir polusi usara, air dan tanah; memperkuat infrastruktur lingkungan dengan menyusun data base dan sistem informasi yang lengkap dan modern dalam memenuhi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup.

2)

Pemantauan dan pengendalian kualitas air, tanah dan udara Kota Medan, dengan perangkat hukum dan teknologi modern sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan yang berkualitas dan asri serta layak/nyaman untuk dihuni. Arah kebijakan ini dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala kadar emisi gas buang kendaraan; pengawasan batas ambang baku kondisi air, udara, dan tanah lingkungan kota maupun secara khusus pada lokasi industri dan perdagangan; pengawasan dan pengendalian secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan RKL/RPK, UKL/UPL maupun dokumen lingkungan lainnya, yang telah dimiliki oleh tiap aktivitas yang memiliki dampak penting; maupun pembatasan usia kendaraan khususnya kendaraan umum dan kendaraan berat.

3)

Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang, diarahkan pada pembatasan kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya dan mempertahankan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, melalui penegakan hukum yang konsisten dan proaktif, pengendalian perizinan seperti secara selektif memberikan izin perpanjangan usaha bagi industri yang berada di luar kawasan industri yang telah ditetapkan, pelaksanaan skenario pengendalian melalui pembatasan/disinsentif maupun insentif sarana dan prasarana dalam membentuk wujud fisik tata ruang.

4)

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara konsisten, diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan pelestarian lingkungan dan prasarana yang telah dilakukan sebelumnya sampai selesainya seluruh tahapan dan untuk menjamin pembangunan yang dilakukan, tidak mengganggu perikehidupan dan kelangsungan pembangunan dimasa depan. Pelaksanaannya dengan melanjutkan program dalam proyek Metropolitan Medan Urban Management Project (MMUDP) yaitu sektor air bersih (WS 3/1.1, 2.1, dan 2.2), drainase (DR-001), pengendalian banjir (FC/104), pemeliharaan program persampahan dan air limbah/sanitasi, jalan kota (TR 09, 15B, 16M, 17).

5)

Penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan strategis diarahkan untuk menjaga agar terpeliharanya lingkungan yang asri dan menjadi simbol (landmark) Kota Medan melalui pembatasan pembangunan secara selektif di Kawasan Polonia, pembangunan kawasan yang dapat menunjukkan sejarah awal perkembangan Kota Medan Putri dan kawasan Labuhan, pengendalian bangunan di sepanjang lahan yang dipersiapkan sebagai jalur transportasi massal kota dimasa depan.

6)

Pengendalian sumberdaya air dan upaya konservasi air, diarahkan untuk mencegah infiltrasi air laut, penyediaan air tanah dan air permukaan yang memadai sebagai sumber air bersih maupun sumber air baku melalui pengelolaan aliran air tanah, pengendalian sumur pompa air tanah

10) Pelestarian dan konservasi bangunan/kawasan bersejarah, memiliki tujuan agar kawasan bersejarah yang ada di Kota Medan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan sistem kota, terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya, dan dapat meningkatkan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan vitalitas dan stabilitas ekonomi kawasan, meningkatkan nilai properti kawasan, menciptakan konservasi asset warisan budaya dan arsitektural yang bernilai sejarah lokal maupun nasional, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan kawasan agar lebih nyaman sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kebijakan yang ditempuh melalui (a) Peningkatan regulasi dalam pelestarian bangunan bersejarah melalui pengembangan Peraturan daerah, dan penyusunan rencana teknis tata ruang kawasan bersejarah; (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian melalui pembentukan forum kerjasama, pemberian insentif dan disinsentif; (c) Pengendalian perubahan bangunan dan kawasan bersejarah melalui perijinan dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai stakeholder serta penegakan hukum; (d) Peningkatan kualitas bangunan dan kawasan melalui upaya-upaya peremajaan, penataan bangunan, pengaturan pakir dan kebersihan serta pengembangan wisata; (e)Perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Kawasan melaluiInventarisasi Kelayakan Bangunan/ Kawasan Bersejarah, Pengembangan sistem informasi kawasan dan bangunan bersejarah, Pelaksanaan BAB II -15

Preservasi/Konservasi/Restorasi/Konsolidasi/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Renovasi/Penggunaan Aditif/Rekonstitusi/dan atau Replikasi seluruh bangunan dan kawasan bersejarah, Penggalian bangunan dan kawasan bersejarah lainnya. 2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Sebagaimanadisebutkan didalamamandemenkeempatUndang – UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 bahwapemerintahandaerahprovinsi, daerahkabupatendankotamengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomidantu gaspembantuan.Pemberianotonomidimaksudkanuntukmempercepat proses terwujudnyakesejahteraanmasyarakatmelaluipeningkatanpelayanan, pemberdayaandanperansertamasyarakat. Melaluiotonomidaerahdiharapkan juga pemerintahdaerahkabupatendankotaselainmampumeningkatkandayasaing melaluiprinsipdemokratis, pemerataan, keadilandalampembangunan juga mampumeningkatkandayagunapotensidankeanekaragamansumberdayadaerah. Walaupunperaturanperundang – undangansecarajelasmenyatakanbahwapemerintahdaerahmempunyaiwewenanguntukmengaturdanme nguruspemerintahannyasendiri, namundalampenyusunanperencanaandaerahtetapharusmemperhatikanketerkaitanantaraperencanaanp emerintahanpusat, propinsidanantarpemerintahdaerah,sehinggapencapaiantujuandaerahmendukungpencapaiantujuannasi onal.Aspekhubungantersebutmemperhatikankewenangan yang diberikanterkaitdenganhubungansumberdayaalamdansumberdayalainnyamaupunpelayananumumserta keuangan. SesuaidenganPeraturanperundang – undangan, Pemerintah harusmenyusunrencanapembangunan selanjutnyadigunakansebagaipedomanlaporanketeranganpertanggungjawabanKepala maupunLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepadaPemerintah.

Daerah yang Daerah

Dalampenyusunannya, RPJMD Kota Medan Tahun2016 – 2020 iniberpedomanpadaUndang – undangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undangNomor23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah besertaperubahannya, denganberbagaiturunanperaturanpelaksanaannya. Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2020 initerstrukturberdasarkan Surat EdaranMenteriDalamNegeri (Mendagri) No. 050/2020/SJ tentangPetunjukPenyusunanDokumen RPJPD Daerah dan RPJMD Daerah. DidalamPasal 14 ayat (2) Undang – undangNomor 25 Tahun 2004 diamanatkanbahwasanyaBappedamempersiapkanrancanganRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD).Rancanganawaltersebutselanjutnyadikajiulangdisesuaikansebagaipenjabarandarivisi, misidan program Kepala Daerah terpilih.Kepentingannyaadalahmerumuskanstrategipembangunandaerah, kebijakanumum, program prioritasKepala Daerah, danarahkebijakankeuangandaerahselarasdenganvisidanmisiKepala Daerah terpilih. Berdasarkanrasionalitastersebutdiatasmaka, kedudukandanfungsi RPJMD Kota Medan Tahun 20162020 inicukupstrategisdanpentinggunamenjamin proses pembangunankota yangsemakinterstruktur, terencanaterintegrasidanberkelanjutan.

1. Visi, Misi Visi Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan – harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntunan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah yang dibayangkan oleh segenap stakeholder, sebagai Kota Masa Depan yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama –sama, dengan kata lain seluruh warga kota tentunya memiliki bayangan tentang Kota Medan Masa Depan yang ingin diwujudkan sebagai cita – cita bersama. Kota Masa Depan yang dibayangkan tersebut juga mengakar kepada nilai – nilai luhur (local wisdom) yang bisa diterima dalam sifat pluralisme, kemajemukan dan kebhinekaan yang dimiliki. Oleh karena itu, Kota Medan masa depan yang dicita – citakan tersebut harus memiliki sifat multikultural yang hakiki. Disisi lain, Kota Medan Masa Depan adalah Kota yang berinteraksi secara regional dan internasional sesuai dengan kecenderungan globalisasi dan regionalisasi dunia saat ini. Kota Medan Masa Depan adalah Kota yang harus membangun dan menjalinkerjasama, persahabatan dengan kota – kota regional dan internasional dengan prinsip saling menghargai, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Untuk itulah, Kota Medan harus meningkatkan daya saingnya guna meraih manfaat yang sebesar – besarnya dari kecenderungan global pada masa yang akan datang. Di sisi lain, penerapan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas dan bernilai ekonomi guna mengejar kemajuan ekonomi daerah seringkali berdampak negatif, sehingga berakibat hilangnya nilai – nilai hakiki dari tujuan hidup setiap insan manusia, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena itu, Kota Medan Masa Depan yang diidamkan oleh segenap warganya tetaplah kota yang bersifat humanis, sehingga menjadi Kota yang layak huni bagi seluruh warganya, sesuai dengan esensi kemanusiaan. Di samping berbagai dimensi pembangunan kota sebagaimana yang disebutkan diatas, maka fokus akhir dari seluruh harapan proses pembangunan kota yang diselenggarakan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan (sustainablity) .Kata kunci dari kesejahteraan itu sendiri tentunya bermakna pertumbuhan, perubahan dan pemerataan, serta stabilitas. Selanjutnya, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka norma dan sistem nilai yang paling hakiki yang mencerminkan kota Medan Masa Depan adalah Kota Medan dengan citra religius, yaitu Kota yang masyarakatnya memiliki ketaatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing – masing dengan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang tinggi. Untuk itulah, visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2016-2020) dirumuskan : “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”. Modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan :

BAB II -16

-

Social Capital : (modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong – royong, saling membantu dan lain – lain)

daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

-

Natural Capital : (modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)

D.

Kota Humanis

-

Human-made Capital : (Modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budayadan lain – lain) maupun yang non – fisik (lembaga, manajemen, dan lain – lain)

-

Economic/Financial Capital : (Modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)

Kota Humanis dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan Kota harus konsisten dengan tata ruang kota, menselaraskan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang.Kota Humanis jugaharusmencerminkanKota yang mengutamakankenyamanan serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat), sekaligus bermartabat.

-

Human Capital : (Modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)

E.

Pokok-Pokok Visi : A.

Kota Masa Depan

Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat kotasecara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 (lima) tahun ke depan (2006 – 2020) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, pendapatanperkapita, pertumbuhan ekonomi, transformasistruktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain – lain. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya, diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta terbinanya rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya. B.

Kota Multikultural

Kota Multikultural yang dimaksudkan adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kota Multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.Kota Multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki. C. Kota Berdaya Saing Kota Berdaya Saing dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota - kota regionaldaninternasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar– besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.Untuk itu, perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi

Kota Sejahtera

Kota Sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas. F.

Kota Religius

Kota Religius dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya ta‟at menjalankan ibadahnya masing – masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota harus mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di ruang – ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan cukup menonjol.Kota Religius termasuk didalamnya kota yang menyelenggarakan berbagai event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota. Misi Pembangunan Kota 2016-2020 Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “MenjadiKota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016-2020 sebagai berikut : 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Pokok-Pokok Misi BAB II -17

1. Misi Pertama : Tujuan pembangunan kota pada hakekatnya merupakan tujuan bersama, oleh karena itu harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder kota. Sebagai prakondisi untuk mewujudkan kota masa depan sekaligus sebagai prasyaratnya, harus lah di tumbuhkembangkan stabilitas daerah yang terkait dengan IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS. Disamping itu harus dibina kerjasama kemitraan, peran aktif yang bersifat partisipatif, advokasidan pemberdayaandari segenap stakeholder kota. Disisi lain pembangunan kota juga membutuhkan kebersamaan yang kokoh untuk menghadapi semua ancaman dan tantangan sehingga dapat diantisipasi secara bersama-sama. 2. Misi Kedua : Walaupun catatan sejarah menunjukkan, Kota Medan mampu memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, namun tetap merupakan tugas pembangunan pada masa yang akan datang untuk terus memelihara dan meningkatkan kehidupan keberagaman budaya dalam keselarasan, guna mewujudkan harmonisasi sosial sebagai ciri pokok kota multikultural. Disamping itu, perlu secara berkelanjutan membina persatuan dan kesatuan antar kultur sosial budaya yang berbeda, guna memelihara kerukunan. Selanjutnya, keragaman budaya daerah juga harus dijadikan asset pembangunan melalui pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan keberagaman budaya daerah. Sebagai kota multikultural, Kota Medan juga harus memiliki ikon daerah yang mencerminkan keberagaman (kebhinekaan). 3. Misi Ketiga : Sesuai dengan kecenderungan global dan regional saat ini dan pada masa yang akan dating, perlu terus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa guna menghilangkan bentuk-bentuk ekonomi biaya tinggi. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh melalui langkah-langkah good governancedan potensi wilayah, guna menciptakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi daerah terutama dibidang perijinan/non perijinan termasuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin berkualitas.Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui kreatifitas dan inovasi daerah. Kesemuanya itu akan meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah, sehingga Kota Medan mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global, regional seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis. 4. Misi Keempat : Pada prinsipnya kota humanis adalah kota yang berkelanjutan, yang selaras dengan daya dukung lingkungan, oleh karena itu pengembangan kota harus mempedomani dengan baik struktur dan pola ruang kota sebagaimana yang ditetapkan dalam PERDA RTRW dan RDTR serta perencanaan kewilayahan lainnya. Disisi lain, untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat sehingga dapat berjalan produktif perlu menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin terintegrasi, modern, handal dan ramah lingkungan seperti jaringan jalan, sistem sungai/drainase, transportasipublik, ketersediaan kawasan lindung/RTH dan struktur serta arsitektur bangunanbangunan yang semakin modern berkembang sesuai dengan potensi dan dinamika pada masa yang akan datang . 5. Misi Kelima :

Dengan struktur demografi dimana tersedia hampir 1 juta angkatan kerja, maka dimensi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat hanya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja secara massif sesuai dengan struktur ekonomi dan divesifikasi aktivitas ekonomi wilayah. Disisi lain, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat perlu secara berkelanjutan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga membentuk masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, bertaqwa dan mandiri. Oleh karena itu pula, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu tetap memperhatikan penciptaan keadilan ekonomi dan keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat, melalui pembangunan kota yang berkeadilan. 6. Misi Keenam : Kota religius merupakan keniscayaan dari ciri masyarakat beragama, oleh karena itu harus didorong terwujudnya sistem sosial yang mencerminkan perilaku taat beragama dari seluruh warga kota. Untuk itu juga, harus didorong ketersediaan prasarana dan sarana peribadatan bagi seluruh agama secara representatif, dimana seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadahnya masingmasing termasuk di ruang-ruang publik. Disisi lain, kerjasama antar pemeluk agama harus menjadi bagian dari ikon kota religius. 2.2.2.2. Tujuan Umum Pembangunan Kota Medan Tahun 2016 -2020 Sebagai bentuk kinerja pembangunan kota untuk 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan tujuan umum pembangunan kota jangka menengah (2016 -2020) sebagai berikut : Tabel 2.1. Tujuan Umun Pembangunan Kota Medan 2016-2010 Misi 1

Tujuan Umum 1

2 Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota 3

4 5 Misi 2

Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggungjawab sosial perusahaan Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi

Tujuan Umum

Menumbuhkembangkan harmonisasi, Mewujudkan kelembagaan kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan 1 kemasyarakatan yang efektif, kokoh serta keutuhan sosial berdasarkan budaya dan saling menghargai BAB II -18

daerah dan identitas lokal multikulturalisme

Misi 3

Membangun koordinasi, komunikasi 2 dan interaksi sosial yang efektif dalam kedudukan sederajat Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan 3 bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan 2 debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk 3 pengembangan kreatiVitas dan inovasi darah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta 4 komparatif daerah 5

Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan

Misi 5 Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan

4 5

Tujuan Umum 1

Misi 4

3

Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penenman modal Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja Meningkatkankedudukan, funsi dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian kota Mewujudkan Medan kota Kreatif dan Inovatif

Tujuan Umum Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata 1 ruang kota yang dinamis dan produktif Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan tranportasi perkotaan terutama di wilayah lingkar 2 luar yang semakin terpadu, efisien dan ramah lingkungan (medan dengan infrastruktur terbaik) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 3 kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistem informasi manajemen, telekomunikasi, 4 kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan Memastikan kelestarian lingkungan 5 hidup Tujuan Umum Mewujudkan Medan sebagai pusat 1 pendidikan regional Mencapai pendidikan dasar untuk 2 semua

6 7 Misi 6

Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan Regional Meningkatkan kesehatan ibu, anak, balita dan lansia Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Tujuan Umum

Menyelenggarakan berbagai program 1 kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama Mengembangkan kepribadian masyarakat kota Mewujudkan sikap-sikap adat sopan berdasarkan etika dan moralitas keberagaman santun dan perilaku masyarakat yang 2 agama dalam bingkai kebhinekaan selaras dengan etika serta moral agama Mewujudkan Medan sebagai Kota 3 religius 2.2.3. Peraturan Bangunan Gedung Secara yuridis, peraturan bangunan gedung di Kota Medan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Perda Bangunan Gedung mengatur tentang persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. Salah satunya mengatur persyaratan keandalan gedung, seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persayaratan ini wajib dipenuhi untuk memberikan perlindungan rasa aman bagi pengguna bangunan gedung dalam melakukan aktivitas di dalamnya dan sebagai landasan operasionalisasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Utamanya untuk daerah rawan bencana. Perda Bangunan Gedung sangat penting sebagai payung hukum di daerah dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna. Ketersediaan Perda Bangunan Gedung bagi Kota Medan merupakan salah satu prasyarat dalam prioritas pembangunan bidang Cipta Karya di Kota Medan. Perda tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut: A.Ketentuan Fungsi Bangunan Gedung B. Persyaratan Bangunan Gedung C.Penyelenggaraan Bangunan Gedung D. Peran Masyarakat Dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dalam penyelenggararaan bangunan gedung, masyarakat dapat memantau dan menjaga ketertiban dalam seluruh proses penyelenggaraan : a. Pemantauan dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. BAB II -19

b. Menjaga ketertiban dilakukan dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggraan bangunan gedung dan lingkungannya. c. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Dinas dan Badan. d. Masukan meliputi masukan teknis untuk peningkatan kinerja bangunan gedung yang responsif terhadap kondisi geografi, faktor-faktor alam, dan/atau lingkungan kota, termasuk kearifan lokal. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberi masukan diatur dengan Peraturan Walikota. 2.2.4. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kondisi sanitasi di kota Medan semakin buruk akibat kepadatan penduduk yang meningkat ,tidak tersedianya lahan yang cukup untuk membuat system pembuangan limbah setempat ( on site ) dan tingginya angka penyakit yang penularannya melalui air ( water borne disease ).Harus ada upaya nyata dari seluruh stake holder terutama yang memiliki kompetensi dalam bidang air limbah dan PHBS turut membantu langkah – langkah yang dianggap perlu dalam mengeliminir berbagai permasalahan air limbah dan PHBS. Pemerintah kota Medan dalam hal ini melalui Pokja mengambil peran dalam bentuk menyusun SSK Kota Medan dan dilampirkan hasil pemetaan sanitasi ( air limbah dan PHBS ). Strategi Sanitasi Kota Medan ini berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi khususnya sector air limbah dan PHBS secara komprehensif pada tingkat kota dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan air limbah dan PHBS kota Medan dengan tujuan agar pembangunan air limbah dan PHBS dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan strategi sanitasi kota sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan SSK kota dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja SSK Kota Medan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kota Medan, dan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Pokja Sanitasi. Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi khususnya air limbah dan PHBS pada jangka menengah 5 tahunan yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut SSK itu memang dibutuhkan mengingat kotakota Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. SSK juga dibutuhkan sebagai arahan bagi SKPD dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati, SSK akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan program / kegiatan pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. SSK Kota Medan berisi visi, misi,tujuan, sasaran ,kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi stake holder yang terlibat,daya dukung finansial,daya dukung masyarakat dan proyeksi perubahan paradigma masyarakat yang mengarah kepada perubahan positif dalam bidang sanitasi khususnya air limbah dan au PHBS berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu SSK akan meliputi :  Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi meliputi (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) aspek PHBS.

 Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) PMJK (f) Monitoring dan evaluasi Visi dan Misi Sanitasi Kota Medan 1.

Visi Sanitasi Kota Medan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan sanitasi di kota Medan,maka visi sanitasi perlu dirumuskan dalam pernyataan yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Pernyataan visi sanitasi harus mencerminkan kondisi yang dicita – citakan ,mudah dibayangkan,mudah dikomunikasikan,tidak bermakna sempit,mudah disesuaikan dengan kondisi kota yang dinamis, dan dapat dirumuskan secara singkat,jelas dan padat. Mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005-2010; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu pada visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Medan yang terpilih untuk masa bakti 2010-2015; berpedoman pada RPJPD Kota Medan 2006-2025,RPIJM bidang Cipta Karya Kota Medan 2011 – 2015 , FGD Pokja sanitasi pada tanggal 4 - 5 Agustus 2011, maka visi sanitasi Kota Medan Tahun 2012 –2016 adalah: ” TERWUJUDNYA SANITASI YANG SEHAT DAN BERKESINAMBUNGANDI KOTA MEDAN TAHUN 2016 “ Makna visi sanitasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Sehat: berarti sebagai cara berpikir masyarakat kota medan yang selalu dilandasi oleh nilai – nila kesehatan yang pada akhrnya mewujudkan lingkungan yang sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Berkesinambungan: bermakna sebagai cara berpikir masyarakat kota Medan yang menitikberatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berskala jangka panjang ,dengan pencapaian pembangunan sanitasi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana pembangunan sanitasi. Misi Kota Medan Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan sanitasi kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah maupun masyarakat selama lima tahun kedepan, maka misi sanitasi kota tahun Medan 2012 -2016 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sanitasi kota. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan sanitasi kota. Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi kota sampai pada tingkat yang memadai. Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah yang berbasis rumah tangga dan komunal dalam format teknologi daur ulang. 5. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Makna misi sanitasi kota Medan tahun 2012 -2016 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sanitasi kota. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kota Medan terhadap pentingnya sanitasi terhadap peningkatan produktifitas dan kualitas hidup warga kota sendiri melalui kegiatan penyuluhan , promosi kesehatan di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan motivasi warga kota untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan sanitasi di kota Medan.

BAB II -20

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan sanitasi kota.Hal ini diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas pada anggota SKPD di kota Medan dalam menambah pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi kota. (3) Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi kota pada tingkat yang memadai.Meningkatkan cakupan pelayanan seiring dengan penambahan jumlah penduduk kota Medan yang cukup besar dengan upaya penambahan prasarana dan sarana sanitasi yang mampu melayani seluruh warga kota. (4) Mengembangkan teknologi pengelolaan air limbah yang berbasis rumah tangga dan komunal dalam format teknologi daur ulang.Perlu dikembangkan secara terus – menerus mengenai teknolog pengelolaan limbah domestic yang akan digunakan pada lokasi – lokasi tertentu ,agar dapat membawa manfaat sebesar – besarnya bagi warga kota Medan yang berkembang dengan pesat baik jumlah penduduk maupun industrinya. (5) Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Diartikan bahwa dengan mulai adanya pengetahuan dasar sanitasi yang memadai akan meningkatkan pemahaman masyarakat di kota Medan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Medan , karena telah menyadari bahwa pemahaman akan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

B. Kebijakan Umum Dan Strategi Sektor Sanitasi Kota 2012 - 2016 Berdasarkan telaahan terhadap dokumen Rencana Strategis beberapa SKPD Kota Medan, maka dapat dihimpun berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah sanitasi. Kebijakan tersebut diurai dalam beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan yang terkait dengan sanitasi diantaranya sebagai berikut : a) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Menengah ke bawah dan daerah lingkar luar. b) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar serta ObatObatan. c) Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Mendorong Pembangunan Kota yang Berwawasan Kesehatan. d) Meningkatkan Penyehatan Lingkungan dan Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. e) Meningkatkan Manajemen Kesehatan terutama dalam system informasi kesehatan, pembiayaan dan perencanaan kesehatan kota berkelanjutan. 2. Bidang Kebersihan Secara operasional, kebijakan fungsi kebersihan yang dianggap mendukung sanitasi kota yaitu:

2.2.4.2. Strategi Pengembangan Sanitasi Kota Medan A. Strategi KotaMedan dalam mendukung pembangunansanitasi adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Penataan sistem kelembagaan secara optimal Sosialisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat Peningkatan pola pendanaan secara bertahap Terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan sanitasi kota. Perkuatan dan penerapan hukum dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Sasaran terhadap keberhasilan tujuan dibagi dalam dua sektor yaitu : 1. Pengelolaan air limbahPada tahun 2016

a) Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Persampahan, yang dilakukan melalui kegiatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengangkutan dan pemaparan sampah dan menyediakan SDM untuk pelaksana operasional pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang dilakukan melalui penjaringan potensi wajib retribusi sampah (WRS) baru dan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. 3. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada kebijakan : a) Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan, pengendalian dan pemulihan fungsi lingkungan secara efektif dan efisien



75 % masyarakat sudah dapat dilayani dengan fasilitas pengolahan air limbah on site yang memadai .

b) Penataan kelembagaan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang kuat dan didukung oleh perangkat hukum perundang-undangan serta penegakan hukum.



15 % masyarakat telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah komunal.

c) Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup.



Cakupan pelayanan oleh Jaringan pipa air limbah mencapai 10 % dari wilayah kota Medan.Dan idle capacity pada IPAL menurun menjadi 10 %, dengan adanya penambahan jaringan yang signifikan, dan meningkatkan armada truk penyedot tinja yang dioperasikan secara pro-aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d) Pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi menuju perbaikan yang berkelanjutan (continue improvement).

2.Sektor KesehatanPada tahun 2016 

Tercapainya lingkungan bersih dan sehat dengan meningkatkan peran serta masyarakat.



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan PHBS.



Menurunkan kasus penyakit berbasis lingkungan di kota Medan.



Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah non medis di Puskesmas Kota Medan.

e) Integrasi materi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah-sekolah pada seluruh jenjang pendidikan. f) Peningkatan sarana, prasarana metode dan prosedur kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan efektif dan lancar. 4. Bidang Penataan Ruang Untuk mewujudkan pembangunan penataan ruang, kebijakan pembangunan penataan ruang kota ditetapkan sebagai berikut : a) Pembangunan Rencana Tata Ruang Kota Medan. BAB II -21

b) Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Rumusan Kebijaksanaan Penataan Ruang Kota dan Penataan Bangunan. c) Peningkatan Pelayanan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. d) Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan. e) Transparansi dan Sosialisasi dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Penataan Ruang. 5. Bidang Perumahan dan Permukiman Program kerja pembangunan Perumahan / Pemukiman yang bersinergi dengan pembangunan sanitasi kota, sebagai berikut : a) Pengembangan Sistem Pelayanan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan awal, survey perencanaan dan kegiatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan Perumahan serta permukiman bidang perumahan dan permukiman. b) Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pemerintahan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan Perumahan dan permukiman bidang sarana pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. 6. Bidang Pekerjaan Umum Kebijakan pembangunan pekerjaan umum diarahkan pada peningkatan kualitas bidang pembangunan, perencanaan dan pemeliharaan, pengawasan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan SDM, yakni : a) Kebijakan di bidang perencanaan antara lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana jaringan jalan/jembatan dan, meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengantisipasi bencana banjir; b) Kebijakan di bidang perencanaan adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan program/proyek pembangunan dan data base jaringan jalan/ jembatan dan drainase; c) Kebijakan di bidang pemeliharaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemelihaan jalan/ jembatan dan drainase; d) Kebijakan di bidang Pengawasan adalah peningkatan kualitas pengawasan pekerjaan fisik dan pemanfaatan jaringan jalan/jembatan dan drainase; e) Kebijakan di bidang pelayanan masyarakat mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembuatan usulan perencanaan, menampung aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas, meningkatkan fungsi sosial kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan. f) Kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan peningkatan pengetahuan dan kapabilitas serta pemberdayaan sumberdaya aparatur. 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kelurahan sebagai basis kekuatan masyarakat mendapat porsi utama dalam kebijakan pembangunan kota di bidang pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan pengurus kelembagaan masyarakat. b) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat (LPM). c) Pengalokasian bantuan operasional pembangunan Kelurahan. d) Meningkatkan pembinaan dan pengguliran bantuan tambahan modal usaha ekonomi simpan pinjam. e) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan teknologi tepat guna (TTG). f) Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

g) Meningkatkan kemampuan bakat anak/remaja dan gairah serta minat belajar anak SD. 2.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini mempunyai arti bahwa Kota Medan mengemban tugas tidak hanya melayani wilayah administratifnya tetapi juga melayani kegiatan skala nasional dan wilayah yang lebih luas, yaitu provinsi dan beberapa provinsi yang ditandai dengan keberandaan Bandara Polonia (saat ini dalam pemindahan ke Bandara Kuala Namu) dan Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan Hub Internasional. Fungsi dan peranan yang diemban oleh Kota Medan tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar bagi perkembangan kota dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahanpermasalahan kota metropolitan pada umumnya, seperti urbanisasi, kemacetan, kepadatan penduduk, ketidaknyamanan dan arus komuter. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut sangat dibutuhkan produk rencana tata ruang yang berkualitas untuk menciptakan Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi. Kota Medan telah mempunyai Rencana Tata Ruang yang disusun pada tahun 1995, yakni Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan Tahun 1995-2005. Namun rencana tata ruang tersebut telah habis masa berlakunya dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Pada tahun anggaran 2006, Pemerintah Kota Medan telah melakukan penyusunan kembali RTRW Kota Medan untuk masa berlaku tahun 2006-2016. Namun rencana tersebut disusun masih mengacu kepada UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dengan dikeluarkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, maka semua rencana tata ruang yang telah disusun sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan harus dilakukan penyesuaian kembali. Dengan demikian maka RTRW Kota Medan yang telah disusun pada tahun 2006 harus dilakukan penyempurnaan kembali. Pelaksanaan penyempurnaan RTRW Kota Medan ini adalah untuk melengkapi data dan memperdalam materi RTRW Kota Medan, agar sejalan dengan arahan UU No. 26 Tahun 2007 serta dapat mengadopsi berbagai potensi dan permasalahan Kota Medan saat ini. Adapun tujuan, kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Medan adala antara lain: 2.2.6.1Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah kota Medan Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah: “Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi” Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu: a) mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; b) memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan. BAB II -22

Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah di SumateraUtara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro.

kawasan fasilitas pelayanan; dan kawasan khusus. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari: a. Penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja.

2.2.6.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Medan Penataan ruang Kota Medan pada dasarnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang berada dalam lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri secara perorangan. Dalam pelaksanaan penataan ruang masing-masing subjek tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Berdasarkan kebijakan Pemerintah baik pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Medan, Kota Medan mempunyai fungsi dan peranan pokok dalam pelaksanaan pembangunan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dengan peran dan fungsi yang diemban oleh Kota Medan maka Pemerintah Kota Medan mempunyai keinginan yang besar dalam membangun Kota Medan, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama keterbatasan dana dan sumber daya manusia semua keinginan tersebut sulit untuk dicapai. Bertitik tolak dari kondisi yang terbatas, Pemerintah berusaha melaksanakan perannnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, untuk itulah diperlukan Kebijakan Penataan Ruang Kota Medan, sesuai dengan Tujuan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

c. Pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan. d. Pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa. e. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota. f. pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan negara. C. Kebijakan Kawasan Strategis Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota terdiri dari: a. Pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo),

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan. Kebijakan Pengembangan Rencana Struktur Ruang

b. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

Kota Medan adalah sebagai berikut :

c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem.

1) Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan. B. Kebijakan Untuk Pengembangan Pola Ruang Kota Medan meliputi : 1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: kawasan hutan manggrove (hutan bakau sekunder); kawasan sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari: a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. c. Peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya. 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, seperti: kawasan perumahan dan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan Industri;

II.3 Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Medan Dalam perkembangannya, kawasan perumahan di Perkotaan Medan membentuk pola-pola yang dapat terlihat dari kecenderungan perkembangan perumahan yang ada. Adapun pola-pola yang muncul dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. InfiltrasiYaitu pengembangan permukiman dengan cara mengisi kantong-kantong kosong. Model ini sangat cocok untuk diterapkan pada permukiman yang tidak direncanakan. Keuntungan dari model ini adalah pada lahan-lahan kosong di permukiman dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan mengurangi pemanfaatan lahan pada kawasan lain, terutama pada kawasan pertanian. Dengan demikian maka keberadaan lahan pertanian masih dapat dipertahankan. Untuk pengembangan konsep infiltrasi di Perkotaan Medan lebih diarahkan pada kawasan pusat kota. 2.

Penyatuan Yaitu suatu bentuk atau model menyatukan bangunan permukiman antar blok-blok permukiman menjadi satu kesatuan kawasan permukiman. Tentunya tergantung dari luas lahan yang memisahkan antar blok-blok bangunan permukiman. Keuntungannya adalah perkembangan permukiman mengarah pada pembentukan kawasan, sehingga memudahkan jangkauan pelayanan, interaksi antar penduduk dan lain-lain. Untuk pengembangan konsep penyatuan lebih cocok diterapkan pada perumahan yang ada di pusat kota. BAB II -23

3.

aJalan lingkungan, yaitu dengan lebar perkerasan 3,5 – 5 meter. a. Penyediaan air bersih. b. Salurandrainase yang lancardan saling terhubung antar saluran. Untuk drainase gang lebarnya diarahkan 25 cm. c. Saluran pembuangan limbah Rumah Tangga (Septick Tank). d. Fasilitas: pendidikan dasar (TK, SD), peribadatan (masjid, musholla), kesehatan (poliklinik, bidan, dokter praktek), fasilitas umum (taman lingkungan, lapangan OR, balai pertemuan, dan sebagainya). Standar tersebut harus terdapat pada semua kawasan perumahan yang ada/sudah berkembang maupun yang akan dibangun. Pada kawasan perumahan yang sudah dibangun, upaya ini akan mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. 4.

 Mendorong ketersediaan perumahan layak huni terutama bagi kelompok masyarat menengah kebawah dan miskin.

Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Kawasan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan kriteria layak huni (sanitasi lingkungan). Hal ini terkait dengan kualitas lingkungan pada kawasan Pusat Kota dan merupakan upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan perumahan harus dilengkapi. Jenis sarana dan prasarana penunjang kawasan perumahan yaitu:

Perbaikan kondisi perumahan kampung padat Kampung padat yang terdapat di PerkotaanKota Medan yaitu di sekitar pusat Kawasan Perkotaan Medan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kondisi kualitas lingkungan kawasan Kota secara keseluruhan. Oleh karenanya, harus diadakan perbaikan terhadap kampung-kampung padat yang ada tersebut. Arahan penataan dan perbaikan kampung antara lain dengan perbaikan drainase, perbaikan kondisi sanitasi rumah dan lingkungan (persampahan, saluran pembuangan limbah rumah tangga, kondisi bangunan), penataan garis sempadan (sempadan jalan, Sungai Kali dan bangunan), perkerasan kondisi jalan, pengembangan RTH, dan lainnya.

2.3.1. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Medan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) merupakan strategi pembangunan yang disusun untuk mengsinkronisasikan antara rencana pembangunan dengan rencana spasial terkait dengan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Sehingga diperoleh sebuah strategi menyeluruh untuk merencanakan dan menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Medan disusun pada tahun 2010 telah merumuskan visi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur kota Medan, yaitu : “Terwujudnya permukiman dan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan tahun 2030”. Selain visi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur kota Medan, dirumuskan juga misi pengembangan permukiman dan misi pengembangan infrastruktur kota sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Dalam setiap misi tersebut, terdapat strategi-strategi yang merupakan langkah strategis pencapaian misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Adapun misi dan strategi yang telah disusun terkait dengan Pengembangan Permukiman meliputi: 1. Meningkatkan pengadaan rumah tinggal hingga terpenuhi kebutuhan rumah, akan dicapai dengan strategi sebagai berikut: a) Penanganan permukiman padat dan kumuh

 Mengembangkan perumahan secara vertikal (Rusun) untuk wilayah kecamatan atau kawasan yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada.  Pengembangan rumah khusus, termasuk rumah industri (flat), rumah karyawan dan sebagainya.  Pengembangan perumahan dengan melibatkan Perumnas, REI dan swasta.  Pengembangan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. c) Penggalian sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan pembangunan permukiman dan infrastruktur. d) Pengembangan kelembagaan pembangunan permukiman. 2. Pengembangan permukiman yang berkualitas sesuai standar-standar pengembangan perumahan dan permukiman nasional, akan dicapai dengan strategi sebagai berikut: a)

Penyediaan PSU perumahan dan permukiman dan RTH yang memadai baik berupa PSU kawasan dan RTH untuk mendukung pembangunan rumah layak huni (mahyuni) dan Rusuna yang terdiri dari kawasan skala besar dan kawasan non skala besar serta PSU swadaya baik dalam bentuk bantuan sosial PSU swadaya maupun PSU komunal.

b)

Meremajakan, merehabilitasi dan merevitalisasi lingkungan yang menurun kualitasnya diupayakan dikembangkan menjadi rumah susun sederhana sewa lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungannya.

c)

Membatasi luas lantai bangunan perumahan yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha dengan menyediakan prasarana yang memadai terutama parkir dan ruang terbuka hijau.

d)

Melestarikan lingkungan perumahan lama yang mempunyai karakter khusus (Kawasan lindung cagar budaya) dari alih fungsi perubahan fisik bangunan.

3. Penataan lingkungan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan a) Pembangunan permukiman yang belum terbangun secara terstruktur dengan Penyediaan lahan matang (Kawasan Siap Bangun, Lingkungan Siap Bangun, Kapling Siap Bangun). b) Membentuk kawasan permukiman yang layak dan nyaman melalui pengembangan lokasi baru dengan kecenderungan ke arah timur dan barat.

pengaturan

c) Mendorong pengembangan perumahan di wilayah Medan Utara dengan pola Kasiba dan Lisiba d) Pengalihan lokasi hunian campuran yang terletak di pusat kota secara berangsur-angsur. e) Pemindahan lokasi pemukiman kumuh yang terletak di bantaran sungai, kawasan mangrove, rencana pengembangan kawasan industry, rencana pengembangan pelabuhan internasional Belawan. 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan bidang pertanahan dan penyediaan permukiman yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan pengembangan permukiman dan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. a) Penyediaan lahan siap bangun oleh pemerintah swasta dan masyarakat. b) Penyederhanaan mekanisme perijinan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, dokumentasi kredit, dan pengkajian ulang peraturan terkait.

b) Pemenuhan kebutuhan rumah dalam menangani permasalah backlog yang ada di Kota Medan. BAB II -24

c) Penertiban dan pengendalian lahan-lahan tidur untuk dikembangkan sebagai lahan perumahan

2.

d) Pengendalian pengembangan perumahan Adapun untuk misi dan strategi pengembangan infrastruktur Kota Medan meliputi: 1. Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menunjang kegiatan perkotaan a) Membentuk sistem jaringan infrastruktur yang handal, sesuai kebutuhan mengikuti perkembangan kota b) Pengembangan supply sumberdaya yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan

Harmonisasi program infrastruktur bidang Cipta Karya (perkotaan dan perdesaan) dengan indikasi program utama dalam mewujudkan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan. Melalui kegiatan ini, dalam jangka panjang diharapkan bahwa SPPIP dapat diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan untuk jangka pendek dan menengah, program– program pada sektor perumahan dan permukiman dapat disusun dengan memperhatikan cita-cita dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupten/kota. Dengan adanya kesepahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan RTRW Kota tersebut diharapkan pengembangan infrastruktur Cipta Karya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sekaligus juga meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik antar sektor.

c) Meningkatkan ferforma system jaringan infrastruktur yang ada 2. Meningkatkan profesionalisme, pembangunan infrastruktur

kemandirian,

dan

akuntabilitas

pemerintah

daerah

dalam

2.3.1.1

Tujuan dan Sasaran SPPIP Kota Medan

A. Tujuan

a) Peningkatan SDM dalam rangka mendapatkan kinerja aparatur pengelola yang lebih baik b) Pengembangan kelembagaan dan dukungan pelaksanaan

Tujuan kegiatan yang diharapkan dalam Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah:

c) Mengurangi ketergantungan dengan pihak luar

1.

Membantu Kota Medan dalam penyediaan strategi yang komprehensif untuk mengembangkan kota dengan menekankan kepada strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memenuhi kaidah perencanaan dan terintegrasi dengan sistem perkotaan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan kawasan perkotaaan.

2.

Memberikan pendampingan bagi perangkat perencana dan pelaksana pembangunan di daerah, dalam menyusun strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lain, sesuai dengan peran, fungsi dan konstribusi yang diharapkan dalam mencapai tujuan pengembangan kawasan perkotaan.

3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur a) Peningkatan kesadaran bagi penyelengaraan infrastruktur.

dunia

usaha

dan

masyarakat

tentang

pentingnya

b) Mengembangkan peran stakeholder untuk turut berperan aktif mendukung keberlangsungan infrastruktur. c) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah lintas daerah untuk penyediaan sumbersumber potensial. d) Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur. 4. Mensinergikan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna.

B. Sasaran Sasaran dari kegiatan Pendampingan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Medan dapat dibedakan atas dua hal, yaitu sasaran fungsional dan sasaran operasional sebagai berikut:

a) Sinkronisasi pembangunan infrastruktur kawasan dengan infrastruktur induk (kota).

a.

b) Pengembangan infrastruktur kota yang terintegrasi dengan rencana pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan kota,

Terselenggaranya kegiatan pengembangan kota melalui pembangunan permukiman dan infrastruktur yang dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan perkotaan secara berdaya dan berhasil guna berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.

c) Pengembangan jaringan pada kawasan cepat tumbuh/prioritas Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota tidak hanya menyangkut pertumbuhan fisik saja, tetapi aktivitas kegiatan ekonomi juga turut berkembang. Perkembangan ini membutuhkan dukungan dan tuntutan terhadap prasarana kota. Tuntutan tersebut antara lain penciptaan fasilitas perumahan, industri, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, beserta infrastruktur sarana dan prasarana di dalamnya.Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mengharmonisasikan indikasi program utama dalam Rencana Pengembangan (development plan) tersebut dengan program-program penataan ruang yang diajukan tiap kota. Hal ini diperlukan agar penyusunan program-program di sektor permukiman dan infrastruktur perkotaan, dilakukan dengan semangat mewujudkan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). Dengan demikian, keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut akan sangat tergantung pada dua hal, yaitu : 1. Adanya kesepakatan institusi-institusi yang terlibat dalam pengembangan/pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman terhadap indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan,

b.

Sasaran Fungsional

Sasaran Operasional 1. Tersedianya instrumen pengembangan kota yang menitikberatkan pada pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah yang memenuhi kaidah . perencanaan dan kaidah tata kepemerintahan yang baik. 2. Tersedianya proses pembinaan pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan fungsional perkotaan lainnya dalam konstelasi pembangunan kota. 3. Terwujudnya keselarasan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan antara sasaran pembangunan permukiman perkotaan nasional dengan rencana pembangunan perkotaan di daerah. 4. Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung dan

BAB II -25

5.

mempercepat pembangunan kota sesuai dengan karakter atau kekhasan kota dan tujuan pembangunannya. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota (stakeholder) dalam penyediaan strategi pengembangan permukiman perkotaan dan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

2.3.2. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kota Medan Perkembangan kawasan perkotaan di Kota Medan yang sangat pesat dapat memicu timbulnya permasalahan perkotaan salah satunya arus urbanisasi yang semakin deras. Urbanisasi tersebut mendorong munculnya kawasan kumuh akibat ketidakmampuan masyarakat yang berubanisasi untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang mapan. Keberadaan kawasan kumuh akan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan di Indonesia, termasuk kawasan perkotaan Medan secara umum kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya (squatters). UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan. Berdasarkan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, diperlukan suatu rencana tindak (action plan) penanganan permukiman kumuh pada kawasan dengan tipologi perkotaan.Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, akan memberikan fasilitasi berupa pendampingan dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan rencana penanganan kumuh dengan harapan sebagai berikut: 1.

2.

Percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cita Karya-an melalu kegiatan reguler sektoral.

3.

Perkuatan pemerintah Kabupaten/Kota melalui palibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama kelompok swadaya masyarakat (KSM/CBO‟s).

4.

Keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.

2.3.2.1

diperlukan kebijakan penganan kawasan permukiman kumuh. Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Medan adalah sebagai berikut : a) Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh. b) Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. c) Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana. d) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penangangan permukiman kumuh. e) Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh. 2.3.2.2. Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Kawasan permukiman kumuh di Kota Medan pada tahun 2015 sesuai dengan SK Walikota Medan Nomor: 640/039.K/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan tersebar di 18 Kecamatan dan 42 Kelurahan dengan luasan total mencapai 200,29 Ha dan dihuni oleh 19.684 KK. Tabel. 2.2. Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan

No

Kecamatan

Luas Wilayah Kumuh (Ha)

Jumlah KK

1

Tegal Sari I

Sangat Buruk

1,16

93

2

Tegal Sari III

Buruk

,08

247

3

Sei Kera Hulu

Sedang

0,4

23

Medan 4 Perjuangan 5

Sei Kera Hilir II

Buruk

1,06

113

Tegal Rejo

Sangat Buruk

1,90

66

3

Medan Polonia

6

Polonia

Sangat Buruk

1,87

137

4

Medan Selayang

7

Tanjung Sari

Buruk

0,61

37

5

Medan Sunggal

8

Sunggal

Sangat Buruk

2,77

212

6

Medan Deli

9

Mabar

Sedang

1,20

52

Sedang

3,50

43

11 Tegal Sari Buruk Mandala III

5,83

385

7

Medan Denai

12 Tegal Mandala II

11,10

476

1

2

Medan Area

Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam mewujudkan tujuan penanganan Kumuh, yaitu mewujudkan Kota Medan bebas kumuh guna mendukung untuk menjadi kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera, maka

Kelurahan

Tingkat Kumuh

8

Medan Johor

10 Kota Bangun

sari Sangat Buruk

13 Gedung Johor

Sangat Buruk

1,84

107

14 Titi Kuning

Buruk

6,91

481 BAB II -26

No

9

10

11

12

Kecamatan

Medan Labuhan

Medan Maimun

Medan Marelan

Medan Timur

Tingkat Kumuh

Luas Wilayah Kumuh (Ha)

Jumlah KK

15 Kedai Durian

Buruk

0,75

82

16 Suka Maju

Buruk

2,93

81

17 Pekan Labuhan

Sangat Buruk

6,46

156

18 Tangkahan

Sedang

5,00

3.052

19 Sei Mati

Sedang

5,00

3.052

20 Nelayan Indah

Buruk

11,65

165

21 Hamdan

Sangat Buruk

7,28

355

22 Aur

Sangat Buruk

3,49

307

23 Terjun

Sedang

2,45

59

24 Labuhan Deli

Sangat Buruk

19,00

470

25 Gaharu

Sangat Buruk

3,80

85

26 Pulo Darat I

Brayan Sangat Buruk

0,60

59

27 Pulo darat II

Brayan Buruk

1,18

96

Kelurahan

28 Harjo Sari I

Buruk

1,03

127

29 Amplas

Buruk

0,17

53

Sedang

1,14

65

31 Helvetia

Buruk

1,57

115

32 Dwikora

Buruk

1,20

115

33 Tanjung Gusta

Sedang

0,71

750

1,45

377

13

Medan Amplas

14

Medan Baru 30 Petisah Hulu

15

Medan Helvetia

16

Medan Petisah

34 Petisah Tengah

Buruk

17

Medan Tembung

35 Bandar Selamat

Sangat Buruk

0,61

50

36 Bantan

Sangat Buruk

2,30

258

37,96

1.584

37 Belawan Sicanang 18

Medan Belawan

P. Sangat Buruk

38 Bahagia

Buruk

11,18

836

39 Bagan Deli

Sangat Buruk

7,43

379

40 Bahari

Buruk

8,90

462

41 Belawan I

Sangat

7,82

1.011

No

Kecamatan

Kelurahan

Tingkat Kumuh

Luas Wilayah Kumuh (Ha)

Jumlah KK

5,00

1.011

200,29

19.684

Buruk 42 Belawan II

Sangat Buruk

TOTAL

Sumber : SK Walikota Medan Nomor :640/039.K/I/2015

II.4. Sinkronisasi Kebijakan Terkait Pembangunan Permukiman Perkotaan Kota Medan Sinkronisasi kebijakan terkait pembangunan permukiman perkotaan dilakiukan untuk melihat keterkaitan antar kebijakan dalam rangka pengembangan permukiman terutama kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dilihat dari jenis dokumen kebijakan, Visi, misi dan kebijakannya. Hasil sinkronisasi kebijakan pembangunan permukiman perkotaan denagn lingkup wilayah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3. Matriks Sinkronisasi Kebijakan Terkait Pembangunan Perkotaan Kota Medan

No

1

Dokumen Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Visi dan Misi

Kebijakan

Visi : Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Misi : 1. Mewujudkan kota yang dinamis,

perekonomian tangguh dan

2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, 3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan, 4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang

1) Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, diindikasikan oleh: a. Meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita. b. Meningkatnya kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, c. Terwujudnya perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan. d. Tersedianya kebutuhan pokok BAB II -27

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

berkeadila

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

warga kota secara cukup. e. Meningkatnya taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, f.

Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota;

g. Berkembangnya MEBIDANG (Kawasan Polonia-BelawanKuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja;

merata serta berdaya global. e.

Terwujudnya masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

f.

Terbangunnya masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif,

g.

Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

h.

Meningkatnya investasi dalam pembangunan kota mencapai 36,2 trilyun tahun 2025.

i.

Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

h. Terwujudnya daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi; i.

Banyaknya pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu;

j.

Meningkatnya peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional;

3) Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan, diindikasikan oleh : a.

Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan, ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota;

b.

Tersedianya prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan ramah lingkungan, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara

2) Terwujudnya masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, diindikasikan oleh : a.

Meningkatnya derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global;

b.

Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan;

c.

Tercapainya penduduk tumbuh seimbang;

d.

Terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas, adil dan

saing

BAB II -28

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

terintegrasi; c.

d.

e.

Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad; Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi. Tersedianya infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia;

f.

Tersedianya berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota,

g.

Terciptanya ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara;

h.

Terwujudnya sinergitas diantara

berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah DPRD Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha. i.

Terjaganya fungsi dan daya dukung, daya tampung ruang/lingkungan kota dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi serta kualitas sumber daya alam secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan berwawasan lingkungan.

j.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup khususnya tanah/lahan, air, dan udara.

4) Terwujudnya kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan, diindikasikan oleh: a.

Meratanya pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.

b.

Meningkatnya kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

c.

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

d.

Menurunnya tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 4,24%.

e.

Tercerminnya agama sebagai BAB II -29

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

No

kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat. f.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

g.

Meningkatnya perempuan pembangunan kota.

h.

Terwujudnya ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

i.

Terwujudnya pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman

peran dalam

dan

a. Pengelolaan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan; b. Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju c. Membangun dan Mengembangkan Perumahan dan Pemukiman yang Sehat dan Terjangkau d. Meningkatkan Kemitraan Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur Kota; e. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal dan Bisnis yang Kondusif;

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan f. Memelihara, danMeningkatkan Lingkungan Hidup.

2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Melestarikan Kualitas

Visi : 1. Menumbuhkembangkan stabilitas, “Menjadi Kota Masa Depan yang kemitraan, partisipasi dan Multikultural, Berdaya Saing, kebersamaan seluruh pemangku Humanis, Sejahtera, dan Religius”. kepentingan pembangunan kota a. Menciptakan dan memelihara Misi : rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat 1. Menumbuhkembangkan b. Meningkatkan kerjasama antara stabilitas, kemitraan, pemerintah dengan stakeholder partisipasi dan kebersamaan dalam pembangunan kota di dari seluruh pemangku berbagai bidang kepentingan pembangunan c. Meningkatkan bentuk-bentuk kota. kegotongroyongan dan 2. Menumbuhkembangkan tanggungjawab sosial harmonisasi, kerukunan, perusahaan solidaritas, persatuan dan d. Meningkatkan kedudukan, fungsi kesatuan serta keutuhan dan peranan pemuda serta sosial, berdasarkan perempuan dalam pembangunan kebudayaan daerah dan kota identitas lokal e. Menciptakan Medan sebagai multikulturalisme. Kota Atlit Berprestasi. 3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi 2. Menumbuhkembangkan sekaligus penciptaan iklim harmonisasi, kerukunan, solidaritas, investasi yang semakin persatuan dan kesatuan serta kondusif termasuk keutuhan sosial berdasarkan pengembangan kreatifitas dan budaya daerah dan identitas lokal inovasi daerah guna multikulturalisme meningkatkan kemampuan a. Mewujudkan kelembagaan kompetitif serta komparatif kemasyarakatan yang efektif, daerah. kokoh dan saling menghargai 4. Menyelenggarakan tata ruang b. Membangun koordinasi, kota yang konsisten serta komunikasi dan interaksi sosial didukung oleh ketersediaan yang efektif dalam kedudukan infrastruktur dan utilitas kota sederajat yang semakin modern dan c. Melindungi, memelihara, berkelanjutan. melestarikan bangunan5. Mendorong peningkatan bangunan bersejarah dan cagar kesempatan kerja dan budaya dengan ciri khas masingpendapatan masyarakat masing melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan 3. Meningkatkan efisiensi melalui BAB II -30

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi masyarakat secara merata dan berkeadilan. 6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan

Kebijakan

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatiVitas dan inovasi darah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. a. Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota b. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penenman modal c. Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja d. Meningkatkankedudukan, funsi dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian kota e. Mewujudkan Medan kota Kreatif dan Inovatif 4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan. a. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif; b. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan tranportasi perkotaan terutama di wilayah lingkar luar yang semakin terpadu, efisien dan ramah lingkungan (medan dengan infrastruktur terbaik) c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan lindung dan ruang terbuka hijau d. Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistem informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan

Kebijakan e. Memastikan lingkungan hidup.

kelestarian

5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. a. Mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua c. Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan Regional d. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, balita dan lansia e. Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular; f. Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 6.

3

Peraturan Bangunan Gedung

---

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan. a. Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama; b. Mewujudkan sikap-sikap adat sopan santun dan perilaku masyarakat yang selaras dengan etika serta moral agama; c. Mewujudkan Medan sebagai Kota religius

a. Ketentuan Fungsi Bangunan Gedung b. Persyaratan Bangunan Gedung c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung BAB II -31

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan d. Peran Masyarakat Dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

4

Strategi Sanitasi Visi : Kota Terwujudnya Sanitasi Yang Sehat Dan Berkesinambungan Di Kota Medan Tahun 2016.

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sanitasi kota. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan sanitasi kota. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi kota sampai pada tingkat yang memadai. 4. Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah yang berbasis rumah tangga dan komunal dalam format teknologi daur ulang. 5. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Misi : 6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sanitasi kota. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan sanitasi kota. 8. Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi kota sampai pada tingkat yang memadai. 9. Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah yang berbasis rumah tangga dan Kebijakan Umum Dan Strategi Sektor komunal dalam format teknologi Sanitasi Kota 2012 - 2016 ; daur ulang. Kebijakan pembangunan kesehatan 10. Mendorong kemandirian dan yang terkait dengan sanitasi kesadaran masyarakat untuk diantaranya sebagai berikut : hidup sehat. 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Menengah ke bawah dan daerah lingkar luar. 2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar serta ObatObatan. 3. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Mendorong Pembangunan Kota yang Berwawasan Kesehatan. 4. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan dan Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 5. Meningkatkan Manajemen Kesehatan terutama dalam system informasi kesehatan, pembiayaan dan perencanaan kesehatan kota

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan berkelanjutan. Secara operasional, kebijakan fungsi kebersihan yang dianggap mendukung sanitasi kota yaitu: 1. Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Persampahan, yang dilakukan melalui kegiatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengangkutan dan pemaparan sampah dan menyediakan SDM untuk pelaksana operasional pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang dilakukan melalui penjaringan potensi wajib retribusi sampah (WRS) baru dan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada kebijakan : 1. Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan, pengendalian dan pemulihan fungsi lingkungan secara efektif dan efisien 2. Penataan kelembagaan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang kuat dan didukung oleh perangkat hukum perundangundangan serta penegakan hukum. 3. Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup. 4. Pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi menuju perbaikan yang berkelanjutan (continue improvement). 5. Integrasi materi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah-sekolah pada seluruh jenjang pendidikan. BAB II -32

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan 6. Peningkatan sarana, prasarana metode dan prosedur kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan efektif dan lancar. Untuk mewujudkan pembangunan penataan ruang, kebijakan pembangunan penataan ruang kota ditetapkan sebagai berikut : f) Pembangunan Rencana Tata Ruang Kota Medan. g) Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Rumusan Kebijaksanaan Penataan Ruang Kota dan Penataan Bangunan. h) Peningkatan Pelayanan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. i) Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan. j) Transparansi dan Sosialisasi dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Penataan Ruang. Program kerja pembangunan Perumahan / Pemukiman yang bersinergi dengan pembangunan sanitasi kota, sebagai berikut : 1. Pengembangan Sistem Pelayanan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan awal, survey perencanaan dan kegiatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan Perumahan serta permukiman bidang perumahan dan permukiman. 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pemerintahan yang dilakukan dengan peningkatan

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan Perumahan dan permukiman bidang sarana pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Kebijakan pembangunan pekerjaan umum diarahkan pada peningkatan kualitas bidang pembangunan, perencanaan dan pemeliharaan, pengawasan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan SDM, yakni : 1. Kebijakan di bidang perencanaan antara lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana jaringan jalan/jembatan dan, meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengantisipasi bencana banjir; 2. Kebijakan di bidang perencanaan adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan program/proyek pembangunan dan data base jaringan jalan/ jembatan dan drainase; 3. Kebijakan di bidang pemeliharaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemelihaan jalan/ jembatan dan drainase; 4. Kebijakan di bidang Pengawasan adalah peningkatan kualitas pengawasan pekerjaan fisik dan pemanfaatan jaringan jalan/jembatan dan drainase; 5. Kebijakan di bidang pelayanan masyarakat mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembuatan usulan perencanaan, menampung aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas, meningkatkan fungsi sosial kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan. BAB II -33

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan 6. Kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan peningkatan pengetahuan dan kapabilitas serta pemberdayaan sumberdaya aparatur. Kelurahan sebagai basis kekuatan masyarakat mendapat porsi utama dalam kebijakan pembangunan kota di bidang pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan pengurus kelembagaan masyarakat. 2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat (LPM). 3. Pengalokasian bantuan operasional pembangunan Kelurahan. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengguliran bantuan tambahan modal usaha ekonomi simpan pinjam. 5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan teknologi tepat guna (TTG). 6. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 7. Meningkatkan kemampuan bakat anak/remaja dan gairah serta minat belajar anak SD.

5

Rencana Tata Visi : Ruang Wilayah Terciptanya Wilayah Kota Medan Yang Aman, Nyaman, Produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi Misi : Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas

A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang. Kebijakan Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut : a. Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.

B. Kebijakan Untuk Pengembangan Pola Ruang Kota Medan meliputi: 1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: kawasan hutan manggrove (hutan bakau sekunder); kawasan sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari: a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. c. Peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya. 2.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, seperti: kawasan perumahan dan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan Industri; kawasan fasilitas pelayanan; dan kawasan khusus. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari:

a. Penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan BAB II -34

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

serta pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo),

b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja.

b. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

c. Pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan.

c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem.

d. Pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa. e. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota. f.

pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan negara. C. Kebijakan Kawasan Strategis Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota terdiri dari: a. Pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal,

Kebijakan

6

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Medan

Visi : “Terwujudnya permukiman dan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan tahun 2030”.

a. Sasaran Fungsional

Terselenggaranya kegiatan pengembangan kota melalui pembangunan permukiman dan infrastruktur yang dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan Misi : perkotaan secara berdaya dan 1. Meningkatkan pengadaan rumah berhasil guna berdasarkan prinsip tinggal hingga terpenuhi tata kepemerintahan yang baik. kebutuhan rumah b.b.Sasaran Operasional 2. . Pengembangan permukiman 1. Tersedianya instrumen yang berkualitas sesuai standarpengembangan kota yang standar pengembangan menitikberatkan pada perumahan dan permukiman pembangunan permukiman dan nasional infrastruktur perkotaan yang 3. Penataan lingkungan dapat diacu oleh seluruh permukiman yang berkualitas dan pemangku kepentingan di daerah berkelanjutan yang memenuhi kaidah . 4. Pengembangan regulasi dan perencanaan dan kaidah tata kebijakan bidang pertanahan dan kepemerintahan yang baik. penyediaan permukiman yang 2. Tersedianya proses pembinaan akomodatif dan responsif pengembangan kawasan terhadap kebutuhan permukiman perkotaan yang pengembangan permukiman dan terintegrasi dengan kawasan infrastruktur yang berkualitas dan fungsional perkotaan lainnya berkelanjutan. BAB II -35

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi Adapun untuk misi dan strategi pengembangan infrastruktur Kota Medan meliputi: 1.

Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menunjang kegiatan perkotaan

2.

Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur

3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur . 4.

7

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kota Medan

Mensinergikan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Kebijakan dalam konstelasi pembangunan kota. 3. Terwujudnya keselarasan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan antara sasaran pembangunan permukiman perkotaan nasional dengan rencana pembangunan perkotaan di daerah. 4. Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan kota sesuai dengan karakter atau kekhasan kota dan tujuan pembangunannya. 5. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota (stakeholder) dalam penyediaan strategi pengembangan permukiman perkotaan dan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

No

Dokumen Kebijakan

Visi dan Misi

Kebijakan rawan bencana. 4. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penangangan permukiman kumuh. 5. Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh.

Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh. 2. Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. 3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah BAB II -36