ARAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM & PERMUKIMAN Disampaikan oleh: Ir Agoes Widjanarko, MIP SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PU REPUBLIK INDONESIA
Sebagai Kuliah Umum Karya Siswa Beasiswa Pendidikan dan Vokasi Tahun 2013 Kerjasama Kementerian PU & Mitra Perguruan Tinggi
PRESENTASI | OUTLINE 1. 2. 3.
4. 5.
PENDAHULUAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN PU DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL (menuju terwujudnya pembangunan yg berkelanjutan)
6. 7.
INFRASTRUCTURE OUTLOOK 2013 THE WAY FORWARD 1
PENDAHULUAN
TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TUGAS |
Menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Perpres no. 24/2010. Ps.391)
FUNGSI | a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum; b. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. (Perpres no 24/2010. Ps.392. 3
KEMENTERIAN PU
RUANG LINGKUP PEKERJAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Bidang Sumber Daya Air
Ketahanan Pangan, Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir
Bidang Bina Marga
Peningkatan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang 1. Jalan dan Jembatan 2. Jalan Tol
Bidang Cipta Karya
1. Pencapaian sasaran MDG’s (air minum dan sanitasi) 2. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penataan Bangunan 3. Mendukung Pengurangan Kemiskinan
Bidang Penataan Ruang
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang: 1. Penyelesaian peraturan perundangan dan RTRW 2. Implementasi Kota Hijau/Berkelanjutan berupa RTH, green community, green planning and design 3. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) dan Desa Lestari
Bidang Pengawasan, Manajemen, Jasa Konstruksi dan Teknologi
Pengawasan, Jasa Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan dan Kelembagaan 4
PERAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN
STRATEGI
Peningkatan Aksesibilitas Barang/Penumpang [6] Dukungan Ketahanan Pangan [5] Peningkatan Investasi & Eksport [7]
Bidang Sumber Daya Air Bidang Bina Marga (Jalan) Bidang Cipta Karya (Infrastruktur Permukiman)
Bidang Penataan Ruang
Penelitian dan Pengembangan Bidang Jasa Konstruksi
KEGIATAN PRIORITAS
Pro Growth Pro Poor Pro Job Pro Green
Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja [4] Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Terpencil, dan Terisolir [10] Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [4]
Penerapan Green Construction [9] Pembangunan Berbasis Penataan Ruang [9] Adaptasi terhadap Perubahan Iklim [9]
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN 5
PERINGKAT GCI INDONESIA DI BIDANG INFRASTRUKTUR Peringkat Daya Saing Indonesia menurun dari 44 dari 139 negara (tahun 2010) menjadi peringkat 46 dari 142 negara (tahun 2011) dan kemudian menurun menjadi peringkat 50 dari 144 negara (tahun 2012). Hal ini didorong oleh turunnya peringkat infrastruktur transportasi udara pelabuhan dan jaringan listrik. Tahun No
Indeks Perubahan
Faktor Penilaian 2009
2010
2011
2012
(2010-2011)
(2011-2012)
Kebutuhan Dasar A.
Infrastruktur
84
82
76
78
+6
+2
1
Kualitas Infrastruktur Keseluruhan
96
90
82
92
+8
+10
2
Kualitas Jalan
94
84
83
90
+1
+7
3
Kualitas Infrastruktur Kereta Api
60
56
52
51
+4
-1
4
Kualitas Infrastruktur Pelabuhan
95
96
103
104
-7
+1
5
Kualitas Infrastruktur Transportasi Udara
68
69
80
89
+11
+9
6
Kualitas Infrastruktur Jumlah Penerbangan
21
21
20
20
+1
=
7
Kualitas Jaringan Listrik
96
97
98
93
-1
-5
8
Kualitas Jaringan Telepon
79
82
79
78
+3
-1
9
Kualitas Jaringan Mobile Telephone
-
98
82
90
+16
+8
Sumber: diolah dari Global Competitiveness Report, World Economic Forum
6
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN
SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2010 - 2025 RPJMN 2010-2014
Inflasi
Rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, tahun 2014 berkisar 7- 7,7 persen. Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
Tingkat Pengangguran
5 – 6 persen pada akhir tahun 2014
Tingkat Kemiskinan
8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
Pertumbuhan Ekonomi
2025
1. Dgn potensi yg ada selayaknya Indonesia menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. 2. Indonesia layak dimasukkan sebagai negara ‘I’ kedua setelah India di negaranegara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina). 3. Komite Nasional Indonesia (KEN) Indonesia mampu memasuki kekuatan 5 besar dunia di tahun 2030. 4. EIU, Indonesia diperkirakan mencapai PDB nominal sebesar $4,977 milyar di tahun 2030 dan $26,679 milyar di tahun 2050. 5. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan bahwa Indonesia minimal mampu menjadi kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050.
2011 PDB ~ US$ 850 Milyar Pendapatan/kap:
2014 PDB: US$ ~ 1,2 triliun Pendapatan/kap: US$ ~ 4.800-5.000
PDB: US$ 3,8 – 4,5 Triliun Pendapatan/kap: US$ ~ 13.000 – 16.100 (high income country)
US$ 3,543
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2013 Ditargetkan 6,7% untuk dapat menurunkan angka pengangguran menjadi 6,0 – 6,4% dan menurunkan tingkat kemiskinan 9,5-10,5%.
8
Prioritas Pembangunan Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 2010 - 2014
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 9
VISI DAN MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM VISI 2010 – 2014 : TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025
MISI 2010 – 2014 1.
Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2.
Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3.
Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5.
Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6.
Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur bidang PU dan Permukiman.
7.
Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8.
Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional’ 10
PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KEMENTERIAN PU
Kebijakan sesuai RPJMN Kebijakan dan Strategi Kementerian PU
Penajaman
• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang • Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman • Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan umum • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman • • • • •
Implementasi MP3EI Implementasi MP3KI Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT Peningkatan Program Pro Rakyat Ketahanan Pangan
Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR
11
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENANGANAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN 1. Infrastruktur PU dan permukiman harus dipandang sebagai aset nasional yg perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (value added) agar dapat terus diandalkan manfaatnya 2. Penyediaan infrastruktur PU dan permukiman berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi SPM tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif 3. Pengembangan infrastruktur PU dan permukiman mengarusutamakan sebaran pusat pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan dalam keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. 4. Penyelenggaraan konstruksi infrastruktur PU dan permukiman harus dilaksanakan secara berkualitas, aman dgn memanfaatkan kemajuan teknologi dan ramah lingkungan (green construction) 5. Pembiayaan pembangunan PU dan permukiman perlu dikembangkan sedemikian rupa agar efisien, efektif, dan tidak membebani pemerintah ( melalui kerjasama Public Private Partnership) 6. Manajemen pembangunan infrastruktur PU dan permukiman harus terus ditingkatkan agar semakin efektif dan efisien serta profesional dan produktif dgn memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi melalui proses 12 reformasi birokrasi yang berjenjang dan bertahap.
PEMBAGIAN TUGAS |ROLE SHARING DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN PP 40/2006. TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Bagian Ketiga, Penyiapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Pasal 12, Ayat (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). •
PEMENUHAN KEBUTUHA/PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN • PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KAB/KOTA
PEMERINTAH PROVIDER /OPERATOR (sesuai kewenangan)
PROVINSI PROVIDER /OPERATOR (lintas kabupaten) REGULATOR
REGULATOR (UU,PERPRES,PERMEN)
ENABLER/ FASILITATOR
(PERDA PROV)
PROVIDER /OPERATOR (sesuai kewenangan,)
REGULATOR (PERDA KAB/KOTA)
ENABLER/ FASILITATOR
Masyarakat/ Swasta
ENABLER/ FASILITATOR 13
VISI, MISI, PROGRAM PRESIDEN YANG TERPILIH
RANCANGAN AWAL RPJMN 2010-2014 Diperhatikan
KORD & KONS.
Diacu
Pedoman RANCANGAN RPJMN 2010-2014
MUSRENBANG NASIONAL
Pedoman
3 BULAN
RPJPN 2005-2025
2 BULAN
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | UU NO. 25/2004|
RANCANGAN AKHIR RPJMN 2010-2014
Pedoman
RANCANGAN RENSTRA-KL 2010-2014
RENSTRA-KL RPJPD 2005-2025
VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH YANG TERPILIH
Pedoman
RANCANGAN AWAL RPJMD
RANCANGAN RPJMD
MUSRENBANG DAERAH
RANCANGAN AKHIR RPJMD
Pedoman RANCANGAN RENSTRA-SKPD
Pedoman RENSTRA-SKPD
14
PENDEKATAN PENGANGGARAN APBN
Pedoman
RPJP Nasional
Dijabarkan
Pedoman
RPJM
RKP
Nasional
Pedoman
RAPBN
APBN
RKA-KL
Rincian APBN
Diacu
Renstra
Renja K/L
K/L
Pedoman UU SPPN UU 17/2007 & UU 25/2004
Pedoman
UU KEU
15
SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH RTRWN
RPJP (UU 25/2004)
(UU 26/2007 dan PP 26/2008
RTRW PROV/KAB/KOTA
RPJMN
RENSTRA K/L (SEKTOR)
SPW PROV/KAB/KOTA
*) SPW = STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
RENCANA INVESTASI DAN BISNIS BADAN USAHA
RKP
RKP 16
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENGANGGARAN 5 TAHUN PERGERAKAN PENINGKATAN ANGGARAN (dalam triliun rupiah) TAHUN ANGGARAN
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
Program Kementerian PU 2010-2014
71.300
76.887
90.126
89.387
92.000
419.700
Alokasi Anggaran (2010-2013)
37.651
57.960
75.421
77.978
-
249.010
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000
Program Kementerian PU 2010-2014
200,000
Alokasi Anggaran (2010-2013)
150,000 100,000 50,000 2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
18
SKENARIO RINCIAN PENDANAAN PER-UNIT KERJA TAHUN 2010-2013 TAHUN SATMINKAL
2010
2011
2012
2013
DIPA
DIPA
DIPA
DIPA
Total Anggaran 2010-2013
SUMBER DAYA AIR
9,554
13,023
19,082
20,044
61,703
BINA MARGA
18,364
27,975
40,339
39,864
126,542
CIPTA KARYA
8,389
13,553
13,827
17,260
53,029
PENATAAN RUANG
0,365
0,669
0,750
0,802
2,586
SEKRETARIAT JENDERAL
0,438
0,844
0,694
0,661
2,637
INSPEKTORAT JENDERAL
0,076
0,123
0,121
0,126
0,446
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
0,211
0,315
0,254
0,334
1,114
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0,318
0,435
0,417
0,459
1,629
37,651
57,960
75,421
77,978
249,01
TOTAL
19
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG SUMBER DAYA AIR Irigasi
1. Peningkatan/Pembangunan kapasitas seluas 503.000 ha, 2. Rehabilitasi : seluas 1.378.000 Ha
Rawa
1. Peningkatan/Pembangunan : 574.000 Ha 2. Rehabilitasi : 602.000 Ha
Ketahanan Pangan
Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air Baku)
Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir
1. Pembangunan 19 waduk; Rehabilitasi 140 waduk; Pembangunan 200 buah embung/situ/bangunan penampung air; Rehabilitasi 300 buah embung/situ/bangunan penampung air 2. Peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 25,6 milyar m3 3. Kapasitas air baku sebesar 57,1 m3/detik
1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 1.000 km 2. Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 750 km
20
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG SUMBER DAYA AIR
NO
PROGRAM /SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU
SATUAN
TARGET 2010-2014
REALISASI (2010-2012)
RENCANA 2013
2014
1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN) Pendayagunaan Air
Luas cakupan layanan jaringan Pembangunan dan Peningkatan - Irigasi dan Irigasi air tanah - Reklamasi rawa dan tambak
Ribu Ha Ribu Ha
503 574
298 256
59% 45%
108 63
100 286
Rehabilitasi - Irigasi dan Irigasi air tanah - Reklamasi rawa dan tambak
Ribu Ha Ribu Ha
1.378 602
1.432 649
104% 108%
375 124
120 85
Miliar m3 m3/detik
25,6 57,1
11,43 77,66
45% 136%
5,08 31,5
6,86 42,8
Buah Buah
19 200
12 328
63% 164%
21 254
1 40
Buah Buah Ribu Ha
140 300 120
44 141 81
31% 47% 67%
106 106 13
27 83 27
1.000
1.514
151%
188
70
Ketahanan Air(Konservasi dan Peningkatan Kapasitas tampung Penyediaan Air Baku) Kapasitas layanan air baku Pembangunan - Waduk - Embung/Situ Rehabilitasi - Waduk - Embung/Situ Berkurangnya luas kawasan Luas kawasan yang terlindungi dari yang terkena dampak banjir Prasaranan dan Sarana Pengendali - Pembangunan
Km
21
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG BINA MARGA
Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatkan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang
1. Pembangunan jalan baru sepanjang 1.799 km 2. Pembangunan jembatan sepanjang 45.645 m
Peningkatan Struktur dan/atau Kapasitas
Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang 17.525 km
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 4.830 km
22
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG BINA MARGA
NO
PROGRAM /SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU
SATUAN
TARGET 2010-2014
Rencana
REALISASI (2010-2012)
2013
2014
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG) Meningkatkan Konektifitas Peningkatan Kemantapan Jalan dan Kelancaran Arus Orang Pembangunan dan Barang - Jalan - Jembatan
%
94.00
90.50
92.50
94.00
Km M
1,799 45,645
1,979 41,583
110% 91%
433 11,175
381 14,345
Peningkatan Struktur dan / atau kapasitas
Km
17,525
10,799
62%
4,283
4,000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala jalan
Km
4,830
4,204
87%
1,076
2,416
23
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG CIPTA KARYA
Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target MDGs)
Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Perkotaan)
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan
Akses Air Minum Akses Sanitasi Penanganan Kumuh Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan
Tertib Bangunan Gedung Penataan Lingkungan
Peningkatan Akses Air Minum melalui pembangunan : SPAM IKK di 881 IKK, SPAM MBR di 1.277 kawasan dan SPAM Perdesaan di 10.432 desa. Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur Air Limbah di 421 kawasan. Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa 250 Twin Blok.
• P2KP di 10.948 kelurahan. • Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 25.362 desa, • Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal (PISEW/RISE) di 237 kecamatan.
• Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 263 NSPK, • Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224 kab/kota. • Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 kawasan. 24
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG CIPTA KARYA NO
3
PROGRAM /SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU
SATUAN
TARGET 2010-2014
REALISASI (2010-2012)
Rencana 2013
2014
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat(Pencapaian Target MDGs)
Percepatan Pencapaian sasaran MDG'S - Akses Air Minum IKK/Kws/Des - Akses Sanitasi Kws - Penanganan Kumuh Kws TB Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat Kemiskinan (Pemberdayaan Miskin Perkotaan - P2KP Kelurahan Masyarakat/PNPM Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan) Miskin Perdesaan - PPIP Desa - PISEW/RISE Kec Meningkatnya Tertib Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Lingkungan Permukiman dan Gedung dan Penataan Kesejahteraan Rakyat Lingkungan - Tertib Bangunan Gedung - Penataan Lingkungan
Kws
12,590 421 1,189 250
8,219 294 814 155
65% 70% 68% 62%
2,069 61 225 67
2,302 66 150 28
10,948
10,948
100%
10,948
10,948
25,362 237
15,362 237
61% 100%
6,040 237
5,000 237
487 1,288
273 766
56% 59%
107 260
107 262
25
RENCANA PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG Penyelesaian
Pengaturan Penataan Ruang
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota dan Kelembagaan PR Daerah
Peningkatan Kualitas Penataan Ruang (Implementasi RTRW)
Peningkatan
Pengawasan Penataan Ruang
1. 5 Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Presiden (76 KSN dan 7 Pulau) 3. 1 Keppres – BKPRN 4. 60 Peraturan Menteri (NSPK) 1. Pembinaan 33 RTRW Provinsi 2. Pembinaan 398 RTRW Kabupaten dan 93 RTRW Kota 3. Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota (BKPRD) di 32 Provinsi
A. Implementasi Kota Hijau 1. Fasilitasi Implementasi Perwujudan 30% RTH di 110 Kab/Kota 2. Fasilitasi Green Planning & Design di 110 Kab/Kota 3. Fasilitasi Green Community di 110 Kab/Kota B. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) 1. Penyusunan RDTR di 48 kab/kota 2. Penyusunan Heritage City Management Plan di 48 kab/kota C. Implementasi Desa Lestari 1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di 28 kawasan 2. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari di 28 kawasan 3. Fasilitasi Kegiatan Percontohan di 28 kawasan.
1. Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang, 2000 orang PPNS 2. Pengawasan Teknis Penataan Ruang, 32 Provinsi 26
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [1/2] NO 4
PROGRAM /SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU
SATUAN
TARGET 2010-2014
Rencana
REALISASI (2010-2012)
2013
2014
PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG Mendukung Pembangunan Penyelesaian Pengaturan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang Penataan Ruang (UU No. - Peraturan Pemerintah 26/2007 tentang Penataan - Penyelesaian Rancangan Ruang) Perpres RTR KSN, Pulau/Kepulauan
PP
5
4
1
1
Raperpres
83
47
30
6
- Fasilitasi pengesahan Perpres RTR KSN, Pulau/Kepulauan - Keppres BKPRN
Perpres
- Peraturan Menteri/NSPK Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Penataan Ruang - Pembinaan Penataan Ruang Provinsi Pembinaan Penataan Ruang Kabupaten dan Kota - Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/kabupaten/Kota (BKPRD)
(69 RTR KSN Non (34 RTR KSN Non (29 RTR KSN RTR KSN Non Perkotaan, Perkotaan, Non Perkotaan, Perkotaan, 1 7 RTR KSN 5 RTR KSN 1 RTR KSN RTR KSN Perkotaan, 7 Perkotaan, Perkotaan) Perkotaan) RTR 7 RTR Pulau/Kepulauan) Pulau/Kepulauan )
61
22
16
23
Kepres
1
1
-
-
Permen
60
19
22
19
Provinsi
33
33
33
33
93 kota
398 kabupaten dan 93 kota
398 kabupaten dan 93 kota
32
32
32
402 kabupaten dan 93 kota 32
Kabupaten/Kota 402 kabupaten dan Provinsi
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [2/2]
NO
PROGRAM /SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU
Rencana
TARGET 2010-2014
REALISASI (2010-2012)
2013
2014
kabupaten/kota
112
60
60
60
kabupaten/kota
112
85
112
112
kabupaten/kota
112
85
112
112
- Fasilitasi Penyusunan RDTR
kabupaten/kota
48
8
27
22
- Fasilitasi Penyusunan Heritage City Management Plan (HCMP) Implementasi RTRW Desa Lestari - Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
kabupaten/kota
48
10
27
22
kawasan perdesaan
28
0
14
14
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari - Fasilitasi Kegiatan Percontohan
kawasan perdesaan
28
0
14
14
kawasan perdesaan
28
0
14
14
orang
667
247
150
170
provinsi
32
32
32
32
SATUAN
Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Implementasi RTRW -
-
-
Implementasi Kota Hijau - Fasilitasi implementasi perwujudan 30% RTH - Fasilitasi Green Planning & Design - Fasilitasi Green Community Implementasi RTRW Kota Pusaka
Peningkatan Pengawasan Penataan Ruang - Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang - Pengawasan Teknis Penataan Ruang
PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGERTIAN ASET PENGERTIAN ASET: Barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. PENGERTIAN ASET NEGARA: Aset negara adalah bagian dari Harta Kekayaan Negara yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk aset dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemda. MANAJEMEN ASET (PENGELOLAAN ASET) PUBLIK Ruang Lingkup : Inventarisasi Aset - Inventarisasi Fisik mencakup: lokasi dan alamat, jenis dan bentuk aset, luas dan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus - Inventarisasi dan sudut legal: status legal penguasaan atau pemilikan aset, batasan dan waktu penguasaan aset, ada atau tidaknya permasalahan legal
FUNGSI DAN PERAN MANAJEMEN ASET PUBLIK - Memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian - Dasar atas identifikasi potensi ekonomi daerah, sehingga memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah - Dasar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah - Dasar memperbaiki organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatan pelayanan publik dan kemandirian dalam pendanaan / pembiayaan pembangunan daerah - Landasan untuk merespon perubahan dan pertumbuhan daerah dalam perspektif otonomi daerah-regional-global dalam suasana persaingan pasar yang dinamis dan global - Landasan untuk meningkatkan dan menciptakan citra baru dan pemasaran daerah di mata pasar terbuka - Landasan untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi dan mendorong efek berantai dari investasi itu pada pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan Aset Tetap Pada Neraca Kementerian Pekerjaan Umum
600,000,000,000,000
575,573,940,769,534
555,362,825,302,926
500,000,000,000,000
Tanah
400,000,000,000,000
282,171,744,628,038
278,260,649,609,527
226,304,983,632,441
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
312,774,448,324,723
Jalan, Jembatan, Irigasi & Jaringan
247,924,708,167,181
300,000,000,000,000
Aset Tetap Lainnya
234,174,373,623,852
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lain-lain
200,000,000,000,000
Total 59,584,188,616,541
100,000,000,000,000
2010
2011
2012
NILAI ASET KEMENTERIAN PU s/d Tahun 2011
No.
Satminkal
1
SETJEN
2
ITJEN
3
DITJEN TARU
4
Jumlah Satker 28
Neraca 2011 Audited Terkecil 542 Juta
1
Terbesar
Total
1.3 T
2.729.938.932.224
22 M
22.062.035.703
43
14.9 Juta
478 M
1.496.673.770.616
DITJEN BINA MARGA
209
10.3 Juta
75.6 T
410.806.649.775.284
5
DITJEN CIPTA KARYA
224
3.6 Juta
3T
25.555.982.136.520
6
DITJEN SDA
279
14.7 Juta
9.1 T
112.504.884.727.595
7
BALITBANG
18
814 Juta
600 M
1.460.044.229.859
9
BP KONSTRUKSI
15
521 Juta
484 M
786.589.695.125
Total
817
555.362.825.302.926
HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN
• Setiap Satuan Kerja memiliki aset yang harus dikelola; • Diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Aset/BMN; • Diharapkan dari program-program kerjasama dengan Perguruan Tinggi dihasilkan SDM yang berkualitas dan siap pakai; • Materi kuliah perlu disesuaikan dengan kondisi riil pekerjaan.
LINGKUP PENGELOLAAN BMN Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengawasan/ pengendalian.
Pengadaan;
Penggunaan;
Penatausahaan;
Pemindahtanganan;
Pemanfaatan;
Pemeliharaan;
Penghapusan;
Penilaian;
DASAR-DASAR HUKUM
1.Keuangan Negara
2.Perbendaharaan Negara
UU 17/2003
UU 1/2004
Permenkeu No. 33/PMK.06/2012
PP 6/2006
3.Pengelolaan BMN/D
5.Pelimpahan kewenangan di lingkungan DJKN
PMK 96/2007
KMK 31/2008
6.Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDEKATAN| PRO GROWTH| PRO JOB | PRO POOR | PRO GREEN
MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
TUJUAN: STRATEGI UTAMA
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan
Memperkuat konektivitas nasional Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat Pertumbuhan dengan: • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor • Konektivitas internasional dari hub koridor • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan)
Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional STRATEGI PENDUKUNG
Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP 38
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KORIDOR EKONOMI NASIONAL 1. 2. 3.
4. 5.
Penyelesaian RTRW Kawasan Koridor Ekonomi Penyediaan Air Baku dan Air Bersih Penyediaan Infrastruktur Jalan a) Jalan Nasional b) Jalan Provinsi c) Jalan Kabupaten d) Jalan Tol Pengendalian Banjir Pengolahan Air Limbah
39
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERBATASAN BIDANG Sumber Air
Daya
Bina Marga
KEGIATAN
LOKASI
Penyediaan air baku, Pembangunan jaringan irigasi,Pengaman Pantai Pulau Laut, O&P Waduk, Pengendali Banjir, Rehab Embung, Peningk. Jar. Rawa
NAD, Kepri, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Malut, Maluku, Papua Barat
Pembangunan Jalan: • Tj Harapan-Galing-Sp. Tanjung-ArukBts. Sarawak, • Kembayan-B.Karangan-Entikong-Bts. Sarawak, Sambas-Tnh Hitam • Sp. Tiga Apas-Simanggaris-Serudong, • Jayapura-Hamadi-PNG • Merauke-Erambu • Kefamenanu-Oelfaub • Atambua-Motoain
Cipta Karya
Penyediaan Permukiman
Air
Penataan Ruang
Penyusunan RTR perbatasan
Minum
,
Sanitasi,
daerah di kawasan
VOLUME
Kalbar
59, 6 Km
Kalbar
87,7 Km
Kaltim
92,8 Km
Papua Papua NTT NTT
53 Km 150 Km 21,3 Km 30,5 Km
Riau Kepulauan Kalbar, Kaltim, Malut
83 kws (air minum), 40 (permukiman)
Sultra,
NTT,
NAD, Sumut, Riau,Kepri, Sulut, NTT, Maluku, Malut Papua Barat, Papua
9 KSN Prbtsn 75 kota/kab perbatasan
di
40
MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POOR MASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA
PerpresNo.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010
Keppres No.10/2011
KLASTER II
KLASTER IV
KLASTER I
Bantuan & Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
Mengurangi beban masyarakat miskin
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin
KLASTER III
Pemberdayaan Usaha Mikro danKecil
Program Murah Untuk Rakyat
Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha
Memberikan “sesuatu” dengan harga murah, Sebagian dibantu pemerintah 41
MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POOR MASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA
KLASTER I Bantuan & Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
Keppres No.10/2011 PROGRAM
01 RUMAH SANGAT MURAH KLASTER IV
PROGRAM
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM
KLASTER II Pemberdayaan Masyarakat
02
03 AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Program Murah Untuk Rakyat
PROGRAM
04 LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM
KLASTER III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
05 PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN Memberikan “sesuatu” dengan harga murah, Sebagian dibantu pemerintah
PROGRAM
06 PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
42
PROGRAM KEMENTERIAN PU TERKAIT KLASTER II DAN KLASTER IV (PROGRAM MP3KI)
Keterangan: PNPM – PISEW: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah RIS – PNPM : Rural Infrastructure Support - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 43
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN – PRO GREEN Penyelenggaraan infrastruktur PU banyak terkait dengan teknologi Konstruksi Teknologi Sipil & Lingkungan
perencanaan, peranca ngan, maupun konstruksi infrastruktur fisik
Butuh dukungan Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi
Rekayasa Struktur. antara lain gedung dan jembatan Sumber Daya Air, baik pengelolaan sumber air, irigasi, pengendalian banjir dan drainase Teknik Lingkungan, meliputi: penyediaan air minum, penyaluran dan pengelolaan limbah dan mengelolaan sampah Rekayasa Geoteknik, meliputi: penyelidikan tanah, stabilitas lereng, stabilitas tanah, desain fondasi, reklamasi tanah, dan utilitas ruang bawah tanah Teknik Transportasi, seperti jalan raya dan jembatan, beserta fasilitas yang menyertainya. Teknologi Bahan, meliputi: beton mutu tinggi, aspal buton, dan tanah 44
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN – PRO GREEN Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkan dan diimplementasikan baik dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan infrastruktur kePU-an. Dengan demikian: setiap kegiatan pembangunan harus diikuti dengan analisis holistik mencakup aspek fungsi, manfaat, dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi salah satu misi pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum, yang mencakup Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Permukiman serta Bidang Penataan Ruang
Mengantisipasi Perubahan Iklim Teknologi Konstruksi
1. 2.
+
Teknologi ramah lingkungan
PENGEMBANGAN BANGUNAN HEMAT ENERGI, HEMAT MATERIAL DAN RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CONSTRUCTION) RECYCLING PADA PENINGKATAN STRUKTUR JALAN 45
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEKERJAAN • Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, pada dasarnya dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. • Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (IPTEK PU) meliputi kegiatan: penelitian dan pengembangan yang menghasilkan iptek dan SPMK, penerapan IPTEK yang menghasilkan informasi tentang kesiapan pakai IPTEK, dan pemberian layanan keahlian untuk memecahkan persoalan persoalan lapangan (advis teknis) serta ditunjang dengan pengembangan sarana dan prasarana litbang (laboratorium). • Area litbang meliputi desain dan teknologi, sosial budaya, kelembagaan, ekonomi dan pembiayaan, serta kebijakan. Selain itu, litbang juga dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Infrastruktur yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan (Tur Bin Bang Was), serta aspek aspek yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi dan sumber daya lingkungan hidup. • Pengembangan iptek dan penyusunan SPMK dilakukan oleh Balitbang PU dan didukung oleh perguruan tinggi, unit kerja operasional dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, konsultan, kontraktor dan assosiasi dalam rangka jaminan mutu infrastruktur PU dan Permukiman. 46
FUNGSI PEMBINAAN KONSTRUKSI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN JASA KONSTRUKSI • Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementara itu, Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih dipandang secara sempit sebagai undang-undang bidang pekerjaan umum. Sehingga, pembinaan jasa konstruksi lebih dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan bukan menjadi tanggungjawab semua instansi terkait. • Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi melalui pelatihan berbasis kompetensi masih menghadapi berbagai keterbatasan, di antaranya terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, standar kompetensi kerja, modul pelatihan, standar uji, serta tenaga pelatih yang berkompetensi. • Nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan LPJK tentang penyelenggaraan pelatihan konstruksi serta pencanangan Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) diharapkan dapat menggalang sumber daya yang tersedia di tiap-tiap instansi terkait guna mengatasi kendala yang dihadapi.
47
PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN • Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPN) tahun 2005– 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang harus dapat menjawab tantangan pembangunan infrastruktur, terkait dengan kondisi wilayah nasional yang memiliki karakteristik geografis yang beragam dan sumber daya alam yang tidak merata. • Penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup PU meliputi infrastruktur jalan sebagai prasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai sarana pendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusak air, infrastruktur cipta karya sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan. Kesemuanya harus sinkron dan sejalan dengan kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan.
48
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Seluruh Undang-Undang (UU) sektor ke-PU-an memperhatikan kualitas lingkungan: 1. Undang- Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002) 2. Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan 3. Undang- Undang Jalan (UU No. 38/2004). 4. Undang- Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. 5. Ketentuan lebih lanjut yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya baik berupa norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), maupun peraturan daerah. Kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan : baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Efek perubahan iklim : naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Potensi dampak yang ditimbulkan adalah: 1. penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir; tanah longsor, intrusi air laut; dan badai. 2. Karena 18% dari penduduk Indonesia bermukim di dataran rendah, serta terdapat lebih kurang 2000 pulau kecil yang terancam tenggelam, termasuk 92 pulau terluar, menyebabkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim. 3. Kementerian PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI – PU), dan rencana aksi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. 49
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Pembangunan berkelanjutan mencakup: 1. penerapan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction) yaitu industri konstruksi yang ramah lingkungan, hemat energi dan tidak merusak lingkungan. 2. Penyelenggaraan pembangunan tidak hanya memperhatikan kepuasan dan kenyamanan bagi para penggunanya, 3. Tetapi juga melindungi lingkungan dan miminimalisasi penggunaaan sumber daya energi. Penerapan sustainable construction : 1. sustainable procurement, yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menilai keseluruhan proses konstruksi, perencanaan, konstruksi, hingga masa layan (life cycle cost) yang memberi manfaat sosial-ekonomi secara optimal dan mengurangi dampak lingkungan. 2. Strategi penerapannya menggunakan life cycle cost analysis dengan mempertimbangkan cost masa konstruksi dan masa layan, dengan memperhatikan aspek ekonomi lingkungan menjadi perhatian utama. Pembangunan berkelanjutan terwujud dalam Kota Hijau, terkait dengan: 1. perencanaan dan perancangan kota (green planning and design), 2. Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space), 3. Green Community, dan 4. Green Infrastructure yaitu Green waste, green transportation, green water, green energy, dan green building Prioritas penanganan adalah: 1. pembangunan ruang terbuka hijau (Green Open Space) untukmeningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%, dan 2. Green Infrastructure yaitu pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (Green Waste) dengan menerapkan zero waste; peningkatan kualitas air (Green Water) dengan menerapkan konsep ekodrainase danzero runoff; penerapan bangunan hijau yang hemat energi (Green Building 50
PROGRES KEMENTERIAN PU DALAM PENYELENGGARAAN PENURUNAN EMISI GRK 1. Pembentukan Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (Tim MAPI-PU) -- Keputusan Menteri PU No. 139/KPTS/M/2012 2. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (RAN MAPI-PU) -- Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2012, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1194 (Sebagai Revisi terhadap RAN MAPI-PU 2007) 3. Inisiatif atau upaya-upaya Kementerian PU dalam penurunan emisi GRK yang sedang/telah dilakukan Kebijakan MAPI Kementerian Pekerjaan Umum : 1. Penerapan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, lingkungan produktif dan berkelanjutan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan mengurangi kerentanan resiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air bersih, dan sanitasi; serta 4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana jalan dan jembatan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat
51
Infrastructure Outlook 2013
Diagram Siklus Pengembangan Infrastruktur Beberapa Negara Asia
53
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN/INVESTASI INFRASTRUKTUR
54
ANGKA MAKRO PENTING INFRASTRUKTUR INDONESIA
55
THE WAY FORWARD
THE WAY FORWARD 1. Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sangat membutuhkan tenaga yang mempunyai kompetensi yang mencukupi, antara lain: • Knowledge, Pengetahuan dalam bidangnya • Skill/Expertise , Mampu menimba pengalaman, baik di institusi ataupun individu • Behavior/Perilaku, Seorang sarjana/pasca sarjana harus memiliki profesionalisme yaitu mampu mempertanggung jawabkan semua keputusan yang diambil. 2. Dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi terutama program pasca sarjana, diharapkan serius dan semua pengalaman yang diperoleh selama kuliah harus dicatat dan dapat dibagikan setelah tugas belajar 3. Dalam menempuh pendidikan di program sarjana dan pascasarjana agar dapat dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu. 4. Diharapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan, harus mendalami profesi dalam bidangnya sehingga pembangunan nasional di bidang PU dan Permukiman kedepan semakin baik dan profesional. 57
TERIMA KASIH
Kementerian Pekerjaan Umum © 2012
MP3EI - KORIDOR EKONOMI SUMATERA “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
Komoditas Utama • Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation • KaretMeningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir • BatubaraMeningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Metropolitan Mebidangro Pelabuhan Utama Kuala Tanjung • Metropolitan Palembang Pelabuhan Utama Tanjung Api-Api • Dumai Pelabuhan Dumai dan Kuala Enok
Infrastruktur PU • Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi, (60 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (15,8 km), Tol Pekanbaru – Dumai (135 km), dan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar (100 km) • Jalan Sp.Inalum – Kuala Tanjung (17 km), Kws. Sei Mangke-Sp.Mayang (3 km), Akses Pelabuhan Dumai (76 km), Akses Belawan (8 km), Akses Kualanamu (8 km), Lingkar Jambi, (23,6 km), Muaraenim-Palembang (174,9 km), dan ruas-ruas Lintas Timur Sumatera • SPAM Bandar Lampung 500 l/s (IPA+Pipa), SPAM Kota Limapuluh 50 l/s, dan SPAM Kawasan Industri DumaiTj.Buton-Kuala Enok 30 l/s • Bendungan Karian 10.000 l/s 59
MP3EI - KORIDOR EKONOMI JAWA “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
Komoditas Utama • Produk Makanan Fokus untuk memindahkan hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik • TekstilMerebut pasar domestik dari impor dan memperkuat sebagai negara pilihan sumber produksi • Industri Alat AngkutMengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan Cirebon
• Metropolitan Jabodetabek Pelabuhan Tj.Priok • Metropolitan Semarang Pelabuhan Tj. Emas • Metropolitan Gerbangkertosusila Pel. Tj.Perak • Metropolitan Bandung Raya • Kawasan Pantura lainnya
Infrastruktur PU
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
• Jalan Tol Trans Jawa (617 km) dan Non-Trans Jawa (745,95 km) dan Jalan Tol Jabodetabek (271,82 km) • Water Conveyance Umbulan 4.000 l/s • IPA Jatiluhur 5.000 l/s • Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (+ 5.000 l/s) • Bendungan Jatibarang 1.050 l/s • SPAM Kota Bekasi 300 l/s dan Kab. Bekasi 450 l/s • SPAM Semarang 1.050 l/s • SPAM Kab.Tangerang (IPA Sepatan) 900 l/s 60
MP3EI - KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”
Komoditas Utama • MIGAS Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan pertumbuhan produksi yang stabil • Kelapa SawitMeningkatkan produksi panen, beralih ke produk dengan nilai tambah tinggi dan produk hilir • BatubaraMeningkatkaan produksi dengan membangun infrastruktur yang dapat mencapai tambang di pedalaman
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Pontianak-Samarinda Pelabuhan • Tayan-Mempawah-Pontianak • Batulicin-Kotabaru • Maloy, Sampit-Bagendang, Pangkalan Bun-Kumai
Infrastruktur PU • Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km) • Jalan Sei Pinyuh-Sei Duri, (98,5 km), TayanPontianak, (263,8 km), Samarinda-Bontang-SangattaMaloy (304,5 km), dan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan BunKumai (277,6 km) • Jembatan Tayan dan Jembatan Pulau Balang • Intake dan transmisi air baku Palingkau 220 l/s (Kalteng) • SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s) • Peningkatan kapasitas IPA Banjarmasin menjadi 1000 l/s 61
MP3EI - KORIDOR EKONOMI SULAWESI “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian,Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional”
Komoditas Utama • Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)Meningkatkan produktivitas menjamin ketahanan pangan nasional • Perkebunan (Kakao)Beralih ke produk dengan nilai tambah tinggi • PerikananMengurangi tangkapan perikanan laut, dan membangun produksi akuakultur • Pertambangan NikelMeningkatkan ekspor nikel setengah jadi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Makassar Pelabuhan Makassar • Mamuju Pelabuhan Belang-Belang • Manado-BitungPelabuhan Bitung • Kendari
Infrastruktur PU • Jalan Tol Manado-Bitung (30,86 km) • Jalan Kendari – Asera (125,4 km), Siwa-Pare-Pare-BarruMaros-Makassar (312,9 km), Parigi-Poso-TentenaTindantana (293,2 km), Kolaka-Lasusua (279,8 km), Majene-Tapalang-Mamuju (143,1 km), dan Atinggola-Maelang-Kaiya (121,5 km) • SPAM Kota Bitung 40 l/s, SPAM Kota Makassar dan SPAM Industri Makassar 1.000 l/s,
62
MP3EI - KORIDOR EKONOMI BALI NUSA TENGGARA “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
Komoditas Utama • PariwisataMeningkatkan jumlah kunjungan turis maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan wisata lain • Pertanian dan PeternakanMeningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampai dengan hilir
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Metropolitan SarbagitakuPelabuhan Tj.Benoa, Gilimanuk, dan Padang Bai • Lombok Pelabuhan Lembar • Kupang Pelabuhan Tenau • Labuan Bajo Pelabuhan Labuan Bajo
Infrastruktur PU
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km) • Jalan Benete-Sp. Negara (72,1 km-Bali), Jalan TohpatiKosamba, (11,8 km-Bali), Akses Bandara Internasional Lombok (NTB), Jalan Ende-Maumere-Magepanda (172,6 km-NTT), Jalan Bolok-Kupang-Oesapa (59,4 kmP.Timor), dan Jalan Dompu-Raba-Lb.Bajo (159,2 km-NTB) • Bendungan Titab (359 l/s-Buleleng) dan Pandanduri (27 juta m3-Lombok) • IPA Petanu 300 l/s dan IPA Kabupaten Kupang 100 l/s 63
MP3EI - KORIDOR EKONOMI PAPUA – KEP. MALUKU “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”
SOFIFI
Komoditas Utama • Pertambangan (Tembaga dan Emas)Mendorong eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong forward integration melalui kegiatan produksi hilir • Pertanian dan PerkebunanMeningkatkan produksi melalui MIFEE dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi
Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan SORONG
• Merauke Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Khusus MIFEE (Wanam) • JayapuraPelabuhan Jayapura • MorotaiPelabuhan Morotai • SorongPelabuhan Sorong • Timika Pelabuhan Pomako
Infrastruktur PU AMBON
• Jalan Merauke-Muting (511,4 km), Merauke-OkabaBuraka-Wanam-Bian-Wogikel (152 km-MIFEE), MaruniBintuni (217,1 km), Manokwari-Kebar,-Sorong (606,2 km), Daruba-Wayabula (52 km), Daeo-Bere-Bere (55,7 km), Timika-Nabire, (427,7 km), dan Fak-fak-Bomberay (139,9 km) • Pengembangan Instalasi Air Bersih Morotai 13 l/s • Intake dan jaringan transmisi air baku Teluk Umar Nabire 150 l/s • SPAM Pemekaran Kota Timika 200 l/s • Rehabilitasi jaringan irigasi Pulau Buru dan Seram 64
Land Fund
SMI (Sarana Multi Infrastructure) &
Financing
Land Acquisition
FASILITASI DALAM KELEMBAGAAN PPP
IIFF (Indonesia Infrastructure Financing Facilities)
Guarantee Fund (PII&IIGF)
PreConstruction Winning Bidder Awarded
Financial Closing
Construction
Operation
End of Financial Period
End of Concession Period
Sumber :Paparan Presiden Direktur PT PII dalam acara ‘Launching of PPP Project Planning Book 2011’, Bappenas 9 Juni 2009
65
PENGEMBANGAN JALAN TOL SKEMA PPP
KELAYAKAN
Ekonomi Finansial
+ -
Ekonomi Finansial
+
Ekonomi Finansial
marginal
+ +
PENGANDAAN TANAH, KONSTRUKSI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Pemerintah
BUJT
Pemerinta h
BUJT
BUJT
BUJT
BUJT
66
PENGEMBANGAN JALAN TOL SKEMA PPP Content EPC
Finance
O&M
Main Source of Revenue of TRC
BOT
TRC
TRC
TRC
Toll Tariff
SBOT
TRC (Private Portion)
TRC (Private Portion)
TRC
Toll Tariff
Lease
Contractors other than TRC*
Government
TRC
Toll Tariff
Outsourcing
Contractors other than TRC
Government
TRC
Payment by Government
TRC
TRC
TRC
Payment by Government
Modality
Annuity
Source: BPJT BOT SBOT TRC EPC
: : : :
Build, Operate and Transfer Subsidized, Build, Operate and Transfer Toll Road Company Engineering, Procurement and Construction
67
PENGEMBANGAN JALAN TOL Project Finance Structure
IIGF Guarantee Agreement
Investors
Tripartite Agreements
Pemerintaht/BPJT
Equity
Concession Agreement
Toll Road Company
Loan Agreements
Pemberi Pinjaman
Mezanine
Lenders
D&C Contract
O&M Contract
Kontraktor
Operator 68
PENGEMBANGAN JALAN TOL ALOKASI RESIKO Sebelum Perpres No 13/2010
Setelah Perpres No 13/2010
Pengadaan Tanah
BUJT
FEMERINTAH
Engineering & Konstruksi
BUJT
BUJT
Operasi & Pemeliharaan
BUJT
BUJT
Tariff
BUJT
Traffic Volume
BUJT
BUJT
Force Majeure
SHARE
SHARE
PEMERINTAH
69
PENINGKATAN KELAYAKAN • Jaminan Pemerintah • Dukungan Pemerintah • Subsidi Bunga • Keringanan Pajak • Pinjaman yang dijamin pemerintah • Design Build -Lease • Annuity • PPJT
• Optimasi Konstruksi • Pembangunan Bertahap
• Penyesuaian Return on equity • Bundling dengan kawasan, industri terkait • Pooling Tarif
PEMERINTAH
BADAN USAHA
PROYEK
PEMBIAYAAN • Mediasi Perbankan • Pinjaman lunak [Bunga Rendah, Tenor Lama, Bullet] • DER 80:20 • Refinancing • Securitization • Fasilitas kredit konstrusi
70
