ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018
DISAMPAIKAN PADA: SOSIALISASI DAN PELATIHAN APLIKASI E-PLANNING DAK BAPPENAS, 10-21 APRIL 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1
OUTLINE KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN DAK TA. 2018 ARAH KEBIJAKAN, LOKASI PRIORITAS DAN MENU KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUTKUR TA. 2018
TIM KOORDINASI DAK BIDANG INFRASTRUTKUR
2
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018
3
LANDASAN HUKUM DAK INFRASTRUKTUR UNDANG-UNDANG a. UU 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. UU Nomor …. tahun 2017 tentang APBN 2018 PERATURAN PEMERINTAH a. PP 55 / 2005 tentang Dana Perimbangan
PERATURAN PRESIDEN a. Perpres … / 20… tentang RKP Tahun 20… b. Perpres 2 / 2015 tentang RPJMN 2015-2019 c. Perpres …/2017 tentang Rincian APBN TA 2018 d. Perpres …./2017 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
PERATURAN MENTERI a. Peraturan Menteri PUPR …./PRT/M/2016 tentang Petunjuk Opersional Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur b. Permen PUPR 14 / 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota c. Permen PU 01 / 2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. PMK ….. / 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 4
10 PRIORITAS NASIONAL 30 PROGRAM PRIORITAS Tema Rancangan RKP 2018: “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” 1. Pendidikan (Prioritas Nasional) • Pendidikan Vokasi (Program Prioritas) • Peningkatan kualitas guru 2. Kesehatan • Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak • Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit • Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 3. Perumahan dan Pemukiman • Penyediaan Perumahan Layak • Air Bersih dan Sanitasi 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) • Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) • Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) • Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja • Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi 5. Ketahanan Energi • EBT dan Konservasi Energi • Pemenuhan Kebutuhan Energi Sumber: Bappenas, Rapat 23 Desember 2016
6. Ketahanan Pangan • Peningkatan Produksi pangan • Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) 7. Penanggulangan Kemiskinan • Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) • Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika 9. Pembangunan wilayah • Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan • Reforma Agraria • Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) • Percepatan Pembangunan Papua 10. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan • Penguatan Pertahanan • Stabilitas Politik dan Keamanan • Kepastian Hukum 5 • Reformasi Birokrasi
PRIORITAS NASIONAL
Long Midang
14
43 Nanga Badau
H
Pahan gai
333 KAWASAN KUMUH
39 KAB/KOTA TRANSMIGRASI
88 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
KAB. PERBATASAN Long
Danau Sentarum
KM
Long Nawan g
KAWASAN INDUSTRI/KEK PRIORITAS
PENGALOKASIAN
95
DAK TA.2018
180 DAERAH TERTINGGAL
DAERAH KEPULAUAN
13 PROVINSI LUMBUNG PANGAN
6
JENIS DAK TA. 2018
DAK DAK REGULER 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Pemukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan 10.Pariwisata 11.Jalan
Opened Menu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DAK AFIRMASI
DAK PENUGASAN
Kesehatan (Puskesmas) Perumahan dan Permukiman Transportasi Pendidikan Air Minum Sanitasi
1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Opened Menu Mendukung Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil, Kepulauan dan Transmigrasi
Mendukung SPM dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan Catatan: Opened menu: menu kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Closed menu: menu kegiatan terbatas dan telah ditetapkan/ sesuai kriteria oleh Bappenas
Closed Menu Mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah 7
ARAH KEBIJAKAN, LOKASI PRIORITAS DAN MENU KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018
8
ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI DAK PENUGASAN 1. Mendukung target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan baik skala lokal maupun skala nasional sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas ke-7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita. 2. Mendukung Prioritas Nasional bidang Ketahanan Pangan, dengan cara mempertahankan
membangun
tingkat
prasarana
layanan,
sistem
mengoptimalkan
irigasi
yang
menjadi
fungsi,
dan
kewenangan
Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya daerah lumbung pangan nasional. 9
LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI DAK PENUGASAN 1.
2. 3.
4.
18 (delapan belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasional berdasarkan ATAP 2015 BPS yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Bali. 153 (seratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota sentra produksi beras dengan produksi padi diatas rata-rata produksi padi Kabupaten/Kota se Indonesia. Mendukung daerah afirmasi terpilih, yaitu Daerah Tertingggal dan Kawasan Perbatasan yang memiliki Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Tetap memperhatikan Daerah lainnya sepanjang mempunyai Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan pada skala lokal. 10
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG IRIGASI DAK PENUGASAN ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi Merupakan seluruh kegiatan dalam rangka menyediakan sistem irigasi baru di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasi. Dapat dilakukan jika semua jaringan irigasi yang ada sudah berfungsi dengan baik. Syarat utama pembangunan jaringan irigasi antara lain adalah tersedianya potensi sumber air; kesuburan lahan yang cukup; ada petani penggarap; dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi Merupakan kegiatan : (1) meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, atau (2) kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan layanan irigasi seperti semula. Dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan ≤60%. 11
ARAH KEBIJAKAN BIDANG JALAN DAK REGULER Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kemantapan dan keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar dan pusat-pusat perekonomian daerah.
DAK PENUGASAN
Mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan strategis nasional dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal dan perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional).
12
LOKASI PRIORITAS BIDANG JALAN DAK REGULER Meningkatkan mantap jalan daerah dalam mendukung konektivitas nasional di: 1. 33 Provinsi, diprioritaskan pada Provinsi yang belum mencapai target jalan mantap; 2. 508 Kab/Kota, diprioritaskan pada Kab/Kota yang belum mencapai target jalan mantap.
DAK PENUGASAN 1. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas daerah-daerah yang mendukung : ▪ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung Kelayang; KSPN Wakatobi; KSPN Borobudur; KSPN Bromo Tengger Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika; KSPN Pulau Morotai; KSPN Tanjung Lesung) ▪ Kawasan Industri (KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala Tanjung; KI Teluk Bintuni; KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin; KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI Bantaeng; KI Ketapang; KI Tanggamus) ▪ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika; KEK Morotai; KEK Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung Kelayang) 2. Debotlenecking di (Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah Kuning (Bulungan) 3. Mendukung aksesibilitas 187 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara 4. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal 5. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota. 13
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG JALAN DAK REGULER
▪ Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi ▪ Peningkatan (struktur dan kapasitas) ▪ Pembangunan jalan baru beserta perlengkapan jalan
pemasangan
fasilitas
DAK PENUGASAN ▪ Peningkatan (struktur dan kapasitas) ▪ Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
14
ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR MINUM Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional, melalui: a.
Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal,
b. Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi, dan c.
Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari
sarana dan prasarana SPAM terbangun.
15
LOKASI PRIORITAS BIDANG AIR MINUM DAK REGULER Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum. Diperuntukan bagi kabupaten/kota yang masih memiliki gap untuk mencapai akses universal. Lokasi kegiatan (desa/kelurahan/kecamatan) di luar lokasi spesifik DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.
DAK AFIRMASI Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)). 2. Kawasan Perbatasan (13 Provinsi dan 41 Kabupaten pada 187 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan)). 3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019). 16
LOKASI PRIORITAS BIDANG AIR MINUM DAK PENUGASAN Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (11 KEK). 2. Pariwisata (10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 2015-2019) Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman. 3. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional 4. Kota Binaan Kementerian PUPR 5. Kawasan Kumuh Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP).
17
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG AIR MINUM DAK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI ▪ Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani) ▪ Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum, dengan pilihan jenis kegiatan: ✓ Pembangunan SPAM JP termasuk penyediaan SPAM JP berbasis masyarakat (satuan liter/detik, SR dan jiwa terlayani) ✓ Pembangunan SPAM BJP terlindungi atau peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi, dengan pilihan modul: o Sumur dangkal (satuan KK dan jiwa terlayani); o Sumur pompa (satuan KK dan jiwa terlayani); o Bak penampungan air hujan (satuan KK dan jiwa terlayani); o Terminal air (satuan KK dan jiwa terlayani); dan o Bangunan penangkap mata air (satuan KK dan jiwa terlayani). ▪ Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/detik dan jiwa terlayani) 18
ARAH KEBIJAKAN BIDANG SANITASI Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat berupa penambahan SR terhadap kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota dan/atau skala permukiman dan pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman; b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, berupa pembangunan tangki septik individu di perkotaan, pembangunan tangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan peningkatan kualitas sarana sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi akses layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).
19
LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI DAK REGULER Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK. 2. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2018 dilakukan di luar lokasi (kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.
DAK AFIRMASI Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)). 2. Daerah Perbatasan (10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota. 3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019). 4. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MMS (Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 20
LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI DAK PENUGASAN Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses nasional (<67,2%). 2. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK. 3. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan pada kabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). 4. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat ( skala kota dan permukiman). 5. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak dilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM. 6. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap. 7. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. 8. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen SSK. 21
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG SANITASI DAK REGULER ▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK. ▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta parasarana Mandi Cuci Kakus (MCK). ▪ Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).
DAK AFIRMASI ▪ Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK serta parasarana Mandi Cuci Kakus (MCK). ▪ Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK). ▪ Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM, satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit. 22
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG SANITASI DAK PENUGASAN ▪ Pembangunan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja melalui: ✓ Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). ✓ Pengadaan truk tinja maksimal 1 unit truk untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). ▪ Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap. ▪ Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 20 SR. ▪ Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM, satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit.
23
ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAK REGULER
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik di kawasan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya.
DAK AFIRMASI Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar melalui: a. Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya b. Pembangunan rumah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat 24
LOKASI PRIORITAS BIDANG PERUMAHAN DAK REGULER
Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau yang termasuk dalam baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya.
DAK AFIRMASI
Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memenuhi kriteria eligibilitas yaitu daerah yang beririsan dengan daftar 122 daerah tertinggal, 187 lokasi prioritas (lokpri) di 41 Kabupaten Perbatasan Negara, 95 daerah kepulauan, 144 kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan dan pulaupulau kecil/terluar, serta khusus untuk pembangunan rumah khusus dilakukan pada kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat.
25
RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAK REGULER 1. 2. 3.
Pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural. Peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh.
DAK AFIRMASI 1. Pembangunan baru rumah untuk kebutuhan khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat. 2. Pembangunan baru secara swadaya, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural, serta masyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki kavling tanah matang. 3. Peningkatan kualitas secara swadaya, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. 26
TIM KOORDINASI DAK BIDANG INFRASTRUKTUR
27
PENGUATAN PERAN TIM KOORDINASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PUSAT Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan ▪ ▪ ▪ ▪
Petunjuk teknis; Menu kegiatan; Kriteria teknis dan indeks teknis; Sosialisasi kebijakan DAK, konsultasi program, dan pembinaan daerah.
Tahap Perencanaan ▪
▪ ▪ ▪ ▪
Review dan verifikasi usulan proposal; Verifikasi data teknis; Harga satuan provinsi; Sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan daerah; Verifikasi kesesuaian atas Usulan RK.
▪ ▪
Pemantauan; Percepatan pelaksanaan/ raker DAK.
Tahap Pengendalian ▪ Evaluasi; ▪ Rekomendasi ke depan; ▪ Laporan akhir tahun
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI DAERAH Tahap Pengendalian Tahap Pelaksanaan ▪ ▪
Pemantauan; Inventarisasi permasalahan DAK.
▪ ▪ ▪
Evaluasi; Rekomendasi ke depan; Laporan triwulanan dan tahunan.
28
CONTOH: STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI DAERAH KETUA Bappeda Provinsi
PEMBINA
SEKRETARIS
Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi
Balai Besar/ Balai/Satker
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
Bappeda Kabupaten/Kota
Dinas Teknis (Bidang Perumahan)
Dinas Teknis (Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi)
ANGGOTA Dinas Teknis (Bidang Jalan)
ANGGOTA Dinas Teknis (Bidang Irigasi)
CONTOH: SK TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAK
29
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
30
DATA TEKNIS DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2018
31
DATA TEKNIS BIDANG JALAN NO DATA TEKNIS / JENIS DATA 1 Panjang jalan provinsi (km)
2 Panjang jalan kabupaten/kota (km) 3 Panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km) 4 Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km) 5 Kinerja jalan 6 Prosentase dana APBD untuk menangani Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota di luar DAK 7 Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, 8 Tingkat Konektivitas dan kebutuhan terhadap konektivitas /keterpaduan sistem jaringan transportasi
9 Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas ke Pelayanan Dasar 10 Pelaporan
11 Rasio Jumlah Dana APBD Provinsi yang dialokasi untuk Penanganan Jalan
VOLUME
SATUAN KETERANGAN km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi berdasarkan SK Gubernur km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten /kota berdasarkan SK Bupati/Walikota km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten/Kota dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK % Merupakan persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun anggaran sebelumnya. % Merupakan kontribusi pendanaan APBD di luar DAK untuk sektor jalan pada provinsi/kabupaten/kota Ya/tidak Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, % Merupakan rasio panjang jalan eksisting (poin 1 atau 2) yang masuk kriteria rusak ringan dan rusak berat terhadap panjang jalan eksisting yang menghubungkan simpul-simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, terminal) % Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Laporan/ Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan e-Mon TA. 2017 pada provinsi/kabupaten yang bersangkutan (Data dari Biro PAKLN) % Rasio antara Jumlah Dana APBD provinsi/kabupaten/kota 32 untuk Penanganan Jalan dengan Total APBD provinsi
DATA TEKNIS BIDANG JALAN NO DATA TEKNIS / JENIS DATA 12 Tingkat mobilitas (Panjang Jalan / 1000 Penduduk)
VOLUME
SATUAN %
13 Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah)
%
14 Jumlah Penduduk (^1000 Penduduk)
1000 Penduduk km2
15 Luasan wilayah yang ditangani jalan (A) 16 Jumlah ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi) 17 Panjang ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi) 18 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang mengakses ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN) 19 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang memiliki Lokasi Prioritas Daerah Perbatasan (Kecamatan) 20 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang masuk ke dalam status Daerah Tertinggal 21 Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Daerah menuju simpul transportasi 22 Kebutuhan akses jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota menuju kawasan-kawasan strategis dan simpul transportasi
ruas
km
%
%
%
% km
KETERANGAN Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap 1000 penduduk Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap luas wilayah Merupakan jumlah penduduk dalam suatu provinsi/kabupaten/kota Merupakan luas wilayah suatu provinsi/kabupaten/kota Merupakan Jumlah ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi) Merupakan total panjang ruas jalan provinsi yang mengakses langsung ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN/Simpul-simpul Transportasi) Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang mengakses ke kawasan prioritas nasional (KEK/KI/KSPN) Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang memiliki Lokasi Prioritas Daerah Perbatasan (Kecamatan) Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota yang masuk ke dalam status Daerah Tertinggal Merupakan Tingkat kemantapan ruas jalan yang berstatus jalan Daerah menuju simpul transportasi Merupakan Kebutuhan akses jalan yang berstatus jalan Provinsi/Kab/Kota menuju kawasan-kawasan strategis dan simpul transportasi 33
DATA TEKNIS BIDANG IRIGASI NO.
DATA TEKNIS / JENIS DATA
1 Luas Daerah Irigasi a Luas Daerah Irigasi Permukaan b Luas Daerah Irigasi Rawa c Luas Daerah Irigasi Air Tanah d Luas Daerah Irigasi Pompa e Luas Daerah Irigasi Tambak 2 Kondisi Daerah Irigasi a Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Berat) b Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Sedang) c Luas Daerah Irigasi Permukaan (Rusak Ringan) d Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Berat) e Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Sedang) f Luas Daerah Irigasi Rawa (Rusak Ringan) g Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Berat) h Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Sedang) i Luas Daerah Irigasi Air Tanah (Rusak Ringan) j Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Berat) k Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Sedang) l Luas Daerah Irigasi Pompa (Rusak Ringan) m Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Berat) n Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Sedang) o Luas Daerah Irigasi Tambak (Rusak Ringan) 3 Pertanaman (IP) a Indeks Pertanaman Padi
VOLUME
SATUAN hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar hektar
KETERANGAN Merupakan luasan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Permen PUPR No 14 Th 2015, meliputi D.I. Permukaan, D.I. Rawa, D.I.AirTanah,D.I.Pompa, dan D.I. Tambak.
Merupakan kondisi fisik jaringan irigasi yang diketahui berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan oleh Daerah yang memiliki kewenangan terhadap suatu Daerah Irigasi.
Merupakan hitungan rata-rata kali tanam dalam satu tahun. Indeks Pertanaman dihitung dengan membagi Luas Tanam dengan Luas Tanam Baku. Luas Tanam merupakan hasil perkalian antara luas lahan dengan frekuensi penanaman dalam 1 tahun. Luas Tanam Baku adalah luas lahan yang ditanami. 34
DATA TEKNIS BIDANG IRIGASI NO.
DATA TEKNIS / JENIS DATA
VOLUME
SATUAN
4 Kepedulian a Alokasi APBD untuk Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi, tahun 2016 b Alokasi APBD untuk Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi, tahun 2017 c Perda Irigasi d Tim Koordinasi e Komisi Irigasi f RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) / RP2I (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi) g Operator e-monitoring DAK 5 Pelaporan a Isian Form RTI (dalam aplikasi e-Mon) b Proposal Usulan DAK 2018 c Laporan e-Mon terakhir (tanggal) d Progres Keuangan DAK 2016 dalam e-Mon (status 31 Desember 2016) e Progres Fisik DAK 2016 dalam e-Mon (status 31 Desember 2016) f Laporan Triwulanan tertulis (versi cetak) pelaksanaan DAK 2017 6 Kriteria Afirmatif a Produksi padi 2015 b Produksi padi 2016 c Apakah termasuk dalam Kabupaten/Kota daerah tertinggal ? d Apakah termasuk dalam Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan ?
KETERANGAN Merupakan ukuran keseriusan Daerah dalam mengelola DAK Irigasi.
(Rp.) (Rp.) Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Tanggal %
Merupakan proses penyampaian proposal usulan DAK 2018, dan laporan Triwulan DAK 2017 oleh Kepala Daerah yang menerima DAK Irigasi, yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK.
% Ada/Tidak
Ton Ton Iya/Tidak Iya/Tidak
Merupakan kriteria untuk menentukan lokasi prioritas.
35
DATA TEKNIS BIDANG AIR MINUM NO. DATA TEKNIS / JENIS DATA 1 Jumlah penduduk terbaru kabupaten/kota 2 Jumlah rumah tangga MBR 3 Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan 4 Alokasi APBD untuk sektor air minum a Alokasi APBD untuk sektor air minum tahun 2016 b
Alokasi APBD untuk sektor air minum tahun 2017
5 Capaian akses air minum terbaru kabupaten/kota a Total b Perkotaan c Perdesaan d Perpipaan e Non-Perpipaan 6 Idle Capacity PDAM 7 Ketersediaan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) a Tersedia RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) b Tahun disusunnya RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) c Status produk hukum RISPAM
8 Ketersediaan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum a Tersedia Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum b Tahun disusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum
VOLUME SATUAN Jiwa dan KK Jiwa dan KK % Rupiah Rupiah
KETERANGAN Contoh pengisian : 100.000 jiwa / 20.000 KK Contoh pengisian : 100.000 jiwa / 20.000 KK Diisi dalam persen Contoh pengisian : Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD) Contoh pengisian : Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)
% % % % % liter/detik
Persentase total akses air minum kabupaten/kota Persentase akses air minum di wilayah perkotaan Persentase akses air minum di wilayah perdesaan Persentase akses air minum dengan jaringan perpipaan Persentase akses air minum dengan jaringan non-perpipaan Kapasitas sisa yang masih bisa dimanfaatkaan (liter/detik)
Ya/Tidak
Apakah sudah memiliki RISPAM ? Diisi tahun penyusunan RISPAM Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut: Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda). Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut: Belum legal.
Ya/Tidak
Apakah sudah memiliki Jakstrada Air Minum ? Diisi tahun penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 36 (Jakstrada) Air Minum
DATA TEKNIS BIDANG AIR MINUM NO.
DATA TEKNIS / JENIS DATA c Status produk hukum Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum
9 Ketersediaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) a Ketersediaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) b Tahun disusun RAD AMPL c Status produk hukum RAD AMPL
10 Kinerja pelaporan DAK Air Minum dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Air MinumTahun 2016 a Progres Fisik b Jumlah SR terbangun c Jiwa Terlayani d Progres Keuangan e Progres Keuangan 11 Kinerja pelaporan DAK Air Minum dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Air MinumTahun 2017 a Progres Fisik b Jumlah SR terbangun c Jiwa Terlayani d Progres Keuangan e Progres Keuangan 12 Bentuk lembaga pengelola sektor air minum
VOLUME
SATUAN
Ya/Tidak
KETERANGAN Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut: Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda). Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut: Belum legal.
Apakah sudah memiliki RAD AMPL ? Diisi tahun penyusunan RAD AMPL Jika sudah legal, dituliskan sebagai berikut: Sudah legal (cantumkan nomor perbup/perwali/perda). Jika belum legal, dituliskan sebagai berikut: Belum legal.
% SR
% Rp
% SR
(dalam Persen) Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Air Minum Tahun 2016 Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun melalui DAK Air Minum Tahun 2016 (dalam Persen) (dalam Rupiah)
(dalam Persen) Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Air Minum Tahun 2017 Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun melalui DAK Air Minum Tahun 2017 % (dalam Persen) Rp (dalam Rupiah) PDAM/UPT PDAM/UPTD/BLUD/Pokmas D/BLUD/ 37 Pokmas
DATA TEKNIS BIDANG SANITASI NO. DATA TEKNIS / JENIS DATA 1 Jumlah penduduk terbaru kabupaten/kota
SATUAN Jiwa dan KK
KETERANGAN Contoh pengisian : 100.000 jiwa / 20.000 KK
2 Jumlah rumah tangga MBR
Jiwa dan KK
Contoh pengisian : 100.000 jiwa / 20.000 KK
3 Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan 4 Alokasi APBD untuk sektor sanitasi a Alokasi APBD untuk sektor sanitasi tahun 2016
%
Diisi dalam persen
Rupiah
Contoh pengisian : Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)
Rupiah
Contoh pengisian : Rp 500.000.000 (20 % dari Total APBD)
%
Persentase total akses sanitasi kabupaten/kota Persentase akses sanitasi di wilayah perkotaan Persentase akses sanitasi di wilayah perdesaan Jika memiliki, tuliskan sebagai berikut: Dokumen SSK Kabupaten/Kota X Tahun Y Jika tida memiliki, tuliskan sebagai berikut: Tidak memiliki dokumen SSK
b Alokasi APBD untuk sektor sanitasi tahun 2017 5 Capaian akses sanitasi terbaru kabupaten/kota a Total b Perkotaan c Perdesaan
VOLUME
% %
6 Kepemilikan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
7 Usulan kegiatan DAK sudah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Ya/Tidak
Usulan kegiatan DAK yang diusulkan kabupaten/kota harus tercantum pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 38
DATA TEKNIS BIDANG SANITASI NO. DATA TEKNIS / JENIS DATA 8 Kinerja pelaporan DAK Sanitasi dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Sanitasi Tahun 2016 a Progres Fisik b Jumlah SR terbangun
VOLUME
SATUAN
% SR
c Jiwa Terlayani
d Progres Keuangan e Progres Keuangan 9 Kinerja pelaporan DAK Sanitasi dan realisasi pembangunan sambungan rumah (SR) dari DAK Sanitasi Tahun 2017
% Rp
KETERANGAN
(dalam Persen) Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2016 Jumlah jiwa yang terlayani sarana sanitasi yang dibangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2016 (dalam Persen) (dalam Rupiah)
a Progres Fisik b Jumlah SR terbangun
% SR
c Jiwa Terlayani
Jumlah jiwa yang terlayani sarana sanitasi yang dibangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2017 % (dalam Persen) Rp (dalam Rupiah) Dinas/bidang/ Dinas/bidang/UPTD/KSM UPTD/KSM/Lai nnya
d Progres Keuangan e Progres Keuangan 10 Bentuk lembaga pengelola sektor air limbah
(dalam Persen) Jumlah SR yang terbangun melalui DAK Sanitasi Tahun 2017
39
DATA TEKNIS BIDANG PERUMAHAN NO.
DATA TEKNIS / JENIS DATA
VOLUME
SATUAN
KETERANGAN
1 Memiliki OPD terkait perumahan dan permukiman 2 DPA untuk perumahan tahun 2015 a Jumlah anggaran
Ya / Tidak
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Perumahan
Rupiah
Total anggaran untuk program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
b Jumlah unit rumah terbangun dari kegiatan pembangunan baru (PB) c Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (Pk) 3 DPA untuk perumahan tahun 2016 a Jumlah anggaran
Unit
Jumlah unit rumah terbangun dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD. Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
Rupiah
Total anggaran untuk program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
b Jumlah unit rumah terbangun dari kegiatan pembangunan baru (PB) c Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (Pk) 4 DPA untuk perumahan tahun 2017 a Jumlah anggaran
Unit
Jumlah unit rumah terbangun dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD. Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
Rupiah
Total anggaran untuk program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
b Jumlah unit rumah terbangun dari kegiatan pembangunan baru (PB) c Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (Pk) 5 Jumlah Rumah 6 Jumlah Backlog
Unit
7 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Unit
Jumlah unit rumah terbangun dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari APBD. Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari APBD. Total jumlah rumah yang ada di kabupaten/kota Total jumlah backlog perumahan (angka kekurangan rumah) di kabupaten/kota Total jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di kabupaten/kota
Unit
Unit
Unit Unit Unit
40
DATA TEKNIS BIDANG PERUMAHAN NO.
DATA TEKNIS / JENIS DATA
8 Rekap RTLH by name by address (BDT dan usulan pemerintah daerah) a Terdapat rekap RTLH by name by address ( sesuaikan dengan BDT dan usulan pemerintah daerah) b Jumlah unit RTLH c Mempunyai rencana penanganan RTLH untuk tuntas kecamatan d Mempunyai rencana penanganan RTLH untuk tuntas desa 9 Kinerja pelaporan DAK Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 a Progres Fisik b Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (PK) c Jumlah unit rumah untuk kegiatan pembangunan baru
VOLUME SATUAN
KETERANGAN
Ya / Tidak Rekap RTLH by name by address sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K dan usulan pemerintah daerah Unit Jumlah unit RTLH yang telah disesuaikan dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K dan usulan pemerintah daerah Ya / Tidak Rencana penanganan RTLH untuk tuntas kecamatan
Ya / Tidak Rencana penanganan RTLH untuk tuntas kecamatan
% Unit Unit
(dalam Persen) Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2016 Jumlah unit rumah dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2016 (dalam Persen) (dalam Rupiah)
d Progres Keuangan e Progres Keuangan 10 Kinerja pelaporan DAK Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 a Progres Fisik b Jumlah unit rumah untuk kegiatan peningkatan kualitas (PK) c Jumlah unit rumah untuk kegiatan pembangunan baru
% Rp
d Progres Keuangan e Progres Keuangan 11 Terdapat SK Kumuh Walikota/Bupati (Khusus DAK Reguler) 12 Apakah pembangunan dilakukan pada kawasan perbatasan, tertinggal, atau transmigrasi ? (Khusus DAK Afirmasi)
% Rp Ya / Tidak Ya / Tidak Pembangunan harus dilakukan pada kecamatan/desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasan 41 perbatasan, tertinggal atau transmigrasi
% Unit Unit
(dalam Persen) Jumlah unit rumah dari program Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2017 Jumlah unit rumah dari program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bersumber dari DAK tahun 2017 (dalam Persen) (dalam Rupiah)
