Arah Kebijakan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2013 & HASIL MONEV

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Arah Kebijakan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2013 & HASIL MONEV Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Bappenas

Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DAK di Tingkat Pusat Jakarta ,5 Maret 2012

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 1

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. OVERVIEW

[email protected]

2

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KOMPOSISI BELANJA NEGARA TAHUN 2010-2012 (Triliun Rupiah)

2010

2011

APBN-P % BN BELANJA NEGARA

1.126,2

APBN

100,0 1.229,6

2012

% BN

APBN

% BN

100,0 1.435,4 100,0

I. Belanja Pemerintah Pusat

781,5

69,4

836,6

68,0

965,0

67,2

a. Belanja K/L

366,1

32,5

432,8

35,2

508,4

35,4

b. Belanja Non K/L

415,4

36,9

403,8

32,8

456,6

31,8

201,3

17,9

187,6

15,3

208,9

14,5

II. Transfer Daerah

344,6

30,6

393,0

32,0

470,4

32,8

a. Dana Perimbangan

314,4

27,9

334,3

27,2

400,0

27,9

89,6

8,0

83,6

6,8

100,1

7,0

- Dana Alokasi Umum

203,6

18,1

225,5

18,3

273,8

19,1

- Dana Alokasi Khusus

21,1

1,9

25,2

2,0

26,1

1,8

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

30,3

2,7

58,7

4,8

70,4

4,9

a.l Subsidi

- Dana Bagi Hasil

Catatan: Belanja Negara telah terdistribusi ke 1/3 untuk belanja KL, 1/3 untuk Belanja Non KL (subsidi & pembayaran Bunga hutang) dan 1/3 untuk Transfer Ke Daerah. [email protected]

3

PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN APBN 2012 Belanja Pusat di Pusat & Lainnya Rp 426,0 T (29,7%)

TOTAL BELANJA NEGARA RP 1.435,4 T Belanja Pusat di daerah Rp 179,7 T (12,5%)

Pembayaran Bunga Utang Rp 122,2 T (8,51%) Bantuan ke Masyarakat Rp 28,2 T (2,0%) Transfer ke Daerah Rp 470,4 T (32,8%)

Subsidi Rp 208,9 T (14,6%) MELALUI ANGGARAN K/L DAN APP * (PROGRAM NASIONAL)

• PNPM Rp 11,4 T • Jamkesmas 7,3 T • Bantuan Pendidikan (beasiswa) Rp 9,5 T

Sumber : APBN 2012

DANA KE DAERAH RP 887,2 T (61,8%) MELALUI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (MASUK APBD)

MELALUI APP (SUBSIDI)

• • • • •

BBM Rp 123,6 T Listrik Rp 45,0 T Pangan Rp 15,6 T Pupuk Rp 16,9 T Benih Rp 0,3 T

• • • • •

DBH Rp 100,1 T DAU Rp 273,8 T DAK Rp 26,1 T Otsus Rp 11,9 T Penyesuaian Rp 58,5 T

[email protected]

MELALUI ANGGARAN K/L

• Dekon Rp 21,9 T • TP Rp 14,2 T • Dana Vertikal Rp 143,6 T

4


ALUR BELANJA APBN KE DAERAH Pemerintah Pusat Daerah PENDAPATAN Melalui Anggaran K/L

Belanja Pemerintah Pusat

Mendanai kewenangan 6 Urusan Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan

Melalui Anggaran Non K/L

APBN

Dana Vertikal di Daerah Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM,, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan

Masuk APBD

BELANJA

Hibah Transfer Ke Daerah

Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)

•Dana Perimbangan •Dana Otsus dan Penyesuaian

Pinjaman

PEMBIAYAAN [email protected]

5


PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN 2005-2012 DALAM MILIAR 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 DAK

2005 4,014.0

2006 11,569.8

2007 17,094.1

2008 21,202.1

2009 24,819.6

2010 21,133.4

2011 25,232.8

2012 26,115.9

DAU

88,765.6

145,664.

164,787.

179,507.

186,414.

192,490.

225,532.

273,814.

DBH *) 34,464.3

58,882.3

59,203.8

62,671.4

65,245.4

78,595.5

83,558.4

100,055.

[email protected]

6

PERKEMBANGAN DAK PER BIDANG 2005-2012


Dalam Milyar Rupiah

BIDANG Pendidikan* Kesehatan ** Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum *** Infrastruktur Sanitasi Kelautan dan Perikanan Pertanian Prasarana Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup Keluarga Berencana **** Kehutanan Sarana dan Prasarana Perdesaan Perdagangan Listrik Perdesaan Transportasi Perdesaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Perumahan dan Permukiman Keselamatan Transportasi Darat Total

2005 1.221,00 620,00 945,00 384,50 203,50

2006 2.919,53 2.406,80 2.575,71 627,68 608,00

2007 5.195,29 3.381,27 3.113,06 858,91 1.062,37

2008 7.015,42 3.817,37 4.044,68 1.497,23 1.142,29

2009 9.334,88 4.017,37 4.500,92 1.548,98 1.142,29

322,00 170,00 148,00

775,68 1.094,88 448,68 112,88

1.100,36 1.492,17 539,06 351,61

1.100,36 1.492,17 362,00 351,61 279,01 100,00

1.100,36 1.492,17 562,00 351,61 329,01 100,00 190,00 150,00

2010 9.334,88 2.829,76 2.810,21 968,40 357,23 357,23 1.207,84 1.543,63 386,25 351,61 329,01 250,00 300,00 107,32

4.014,00

11.569,80

17.094,10

21.202,14

24.819,59

21.133,38

[email protected]

2011 10.041,30 3.000,80 3.900,00 1.311,80 419,60 419,60 1.500,00 1.806,10 400,00 400,00 368,10 400,00 315,50 300,00 150,00 150,00 100,00 150,00 100,00 25.232,80

2012 10.041,30 3.005,93 4.012,76 1.348,51 502,49 463,65 1547,119 1.879,59 444,50 479,73 392,26 489,76 356,94 345,13 190,64 171,39 121,39 191,24 131,62 26.115,95

7


Dana Transfer Daerah: DAK Kelompok Bidang DAK dalam RKP Tahun 2012

Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan

Kelompok Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Pendidikan Kesehatan dan Keluarga Berencana Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Ketahanan Pangan

Pertanian dan Irigasi

Kelautan dan Perikanan Infrastruktur Infrastruktur Jalan, Keselamatan Transportasi Darat dan Transportasi Pedesaan Perumahan dan Permukiman Energi Listrik Perdesaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Bencana Penanggulangan Bencana Iklim Investasi dan Iklim Usaha Perdagangan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Kawasan Perbatasan dan Daerah Pasca konflik Tertinggal

[email protected]

Bidang DAK Prasarana Pemerintahan Daerah Pendidikan Kesehatan Keluarga Berencana Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi Pertanian Infastruktur Irigasi Kelautan dan Perikanan Infastruktur Jalan Keselamatan Transportasi Darat Transportasi Perdesaan Perumahan dan Permukiman Listrik Perdesaan Kehutanan Lingkungan Hidup Perdagangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 8

Besaran Dana Alokasi Khusus berkontribusi pada Belanja Modal APBD 1.2

1

Rp 86.69 T

0.8

0.6

0.4

Rp 23.93 T

Belanja Modal

0.2

DAK 0

Pada TA 2011, secara Nasional, Alokasi DAK utk. kab/kota = Rp. 23.93 T,Alokasi Belanja Modal APBD kab/kota= Rp. 86.69 T, DAK = 28% Belanja Modal (> ¼ Belanja Modal) [email protected]

9


II. PERMASALAHAN DAK

[email protected]

10


Beberapa Issu Penting DAK (Paradoks?)

 Prioritas nasional vs pembangunan daerah (kebutuhan daerah);  Top-Down vs Bottom-Up (kewenangan daerah);

 Orientasi Tahunan vs Jangka Menengah;  Fokus Input vs Fokus Output/ Hasil;

 Kriteria Perimbangan: umum, khusus, dan teknis;  Sistem M & E: Proses vs Hasil (outcomes)

[email protected]

11

Hal-hal yang Menjadi Masalah dalam Pelaksanaan DAK untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional di Daerah

Hal-hal yang Menghambat Pelaksanaan DAK untuk Percepatan Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Besar alokasi DAK yang relatif tidak besar; Informasi alokasi DAK per daerah terlambat diketahui daerah dibandingkan penetapan APBD; Besaran alokasi per tahun “tidak stabil” dan “tidak terprediksi” oleh daerah; Juknis DAK terlambat diterima daerah; Ruang lingkup (menu) kegiatan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah; Juknis yang diganti dalam tahap pelaksanaan; Unit cost dalam Juknis terlalu murah dibandingkan harga di daerah/wilayah; Pelaporan ke DJPK terlambat sehingga pencairan dana tahap II dan III terlambat; Keterbatasan dalam penyediaan Dana Pendamping; DAK dan Dana Pendamping harus 100% fisik; Penetapan APBD yang terlambat menyebabkan penyaluran alokasi DAK Tahap I terlambat.

1. 2. 3.

[email protected]

Besar alokasi DAK yang relatif tidak besar; Tidak diketahui besar sasaran per kegiatan di masing-masing bidang. Tidak diketahui besar sasaran per kegiatan di masing-masing bidang per daerah. Pagu alokasi per bidang DAK belum ditetapkan saat proses penyusunan kebijakan dan ruang lingkup kegiatan dalam RKP sehingga menyulitkan menentukan besaran target sasaran per kegiatan di masing-masing bidang dan di masing-masing daerah;

12

Permasalahan Alokasi dan Penggunaan DAK


• • • • • • •

• •

Penekanan alokasi lebih pada fungsi ekualisasi daripada fungsi kekhususan; DAK tidak masuk ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan nasional => Kurangnya sinkronisasi prioritas; Formulasi alokasi DAK terlalu kompleks, sulit diprediksi daerah; Pedoman/ Petunjuk Tentang DAK rumit, sering berubah-ubah, dan terlambat; Tidak semua sektor menerapkan perencanaan DAK berorientasi hasil (output/ outcomes yang terukur); Tarik-menarik kepentingan (intervensi politisi) Masih adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara alokasi DAK dan kebutuhan daerah Masih belum efektifnya pemantauan (monitoring) dan evaluasi DAK, dan Masih belum optimalnya DAK dalam meningkatkan efektivitas pola belanja daerah dalam pelayanan publik. Sumber: Kajian White Paper DAK dengan GIZ-DeCGG dan PGSP, 2011

[email protected]

13


Pengelompokan Permasalahan Alokasi dan Penggunaan DAK

• Dari sisi perencanaan (lemahnya koordinasi dan sinergi pengelolaan & pelaksanaan DAK di tingkat pusat - daerah, nuansa sentralistis dalam pengelolaan DAK) • Dari sisi teknis dan keuangan (pelebaran lingkup karakteristik daerah yang dapat menerima DAK, alokasi yang diberikan di masingmasing bidang belum jelas, inkonsistensi penggunaan indikator kriteria teknis, sumber pembiayaan DAK masih bersifat ad-hoc, belum dikoordinasikan dengan pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) • Dari sisi administrasi dan kelembagaan (ketidaksinkronan jadwal perencanaan DAK di pusat & perencanaan pembangunan di daerah, Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, daerah belum memiliki peluang untuk mengajukan usulan program yang akan didanai oleh DAK) Sumber: Kajian White Paper DAK –BAPPENAS 2011 [email protected]

14

Titik Kritis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan DAK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

PRIORITAS NASIONAL

PENETAPAN BIDANG/SEKTOR BIDANG/SEKTOR DAK DAK

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI USULAN BIDANG/SEKTOR DAK

2

DEPUTI SEKTORAL K/L

Ada kesulitan menerjemahkan prioritas nasional dalam perumusan Biidang DAK. Konsekuensi Bidang DAK dibatasi/tidak dibatasi

USULAN KEGIATAN DAK

Terdapat beberapa usulan kegiatan yang sama dari beberapa bidang .

3

4 KOORDINASI & KOMPILASI SESUAI PRIORITAS NASIONAL

DINILAI DAN DIREKAPITULASI

USULAN KEGIATAN DAK

Peran Bappenas dalam penentuan Kriteria Khusus (?)

5 PENULISAN RKP BUKU I TTG ARAH KEBIJAKAN DAK

PENENTUAN KRITERIA KHUSUS ATAU DAERAH

Estimasi kebutuhan >>> ketersediaan resources ESTIMASI KEBUTUHAN DAK

Ruang Lingkup Trilateral Meeting DAK

DEPUTI PENDANAAN

EPUTI EKONOMI

DEPUTI REGIONAL

MENTERI

TATA CARA/MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG/SEKTOR DAK

ESTIMASI BESARAN PAGU BIDANG/SEKTOR DAK

Kementerian Keuangan Tidak Terlibat Penuh

Apa dasar alokasi per Bidang?

Diskusi Kriteria Teknis lebih intensif antara Kemkeu dan KL

Yang lebih diperlukan adalah data teknis dan laporan pelaksanaan dari daerah

7 PENULISAN RKP BUKU II TTG KEGIATAN DAK MASING BIDANG/ SEKTOR

PENENTUAN KRITERIATEKNIS

USULAN BIDANG/SEKTOR DAK

6

9 Buku II RKP blm terintegrasi antara kegiatan KL dan DAK

8

PEMDA

1 IDENTIFIKASI KEGIATAN DAK

USULAN KEGIATAN DAK

Tidak berlaku/tidak digunakan Pada prakteknya menggunakan rezim UU 33/2004 dibandingkan rezim UU 32/2004

Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No.: 008/2007 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas15


III. REKOMENDASI SOLUSI

[email protected]

16


• • • •

•

Rekomendasi Tindak Lanjut DAK

Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan efektivitas pola belanja daerah Diarahkan untuk mendukung pembiayaan yang didasarkan pada kerangka pengeluaran jangka menengah (medium terms expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja. Diarahkan untuk menyempurnakan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan teknis, kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, kesesuaian dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui peningkatan optimalitas koordinasi pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan, serta peningkatan intensitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK (salah satunya melalui Musrenbang) Menggeser pendekatan berbasis input-ke-berbasis hasil (output/ outcome): 1. Perencanaan/ penganggarannya; 2. Juklak/ Juknis 3. Monitoring dan evaluasi

[email protected]

17

Usulan Format MTEF Bidang yang akan di danai oleh DAK


Nama Bidang

Visi/Misi Bidang

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Jenis Kegiatan (Program & Kegiatan Prioritas)

Indikator Kinerja Kegiatan

Kerangka Waktu

[email protected]

Kebutuhan Dana T1

T2

T3

Prioritas Lokasi

Indikator Teknis

Dst

18


Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2011 untuk Pembahasan DAK dalam Musrenbangnas

“Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis agar menyusun dan menetapkan peraturan terkait perencanaan DAK yang mengikat dan melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diantaranya mengatur mengenai pembahasan DAK dalam Musrenbangnas, pelaksanaan Rakortek oleh seluruh K/L teknis, dan penetapan rencana DAK per daerah.”

[email protected]

19

Kajian Regulasi untuk Pembahasan DAK dalam Musrenbangnas UU 17/2003

UU 25/2004

UU 33/2004

PP 55/2005

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (Pasal 12 ayat (2)).

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta 3) program Kementerian/Lembaga, 4) lintas Kementerian/Lembaga, 5) kewilayahan

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 ayat (23).

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional (Pasal 50 ayat (2)).

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Pasal 4 ayat (3))

Rancangan RKP dan rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang (Pasal 22 ayat (1)).

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan (Pasal 52 ayat (1)).

Menteri PPN/Bappenas menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang (Pasal 24 ayat (1)). Kesimpulan: 1. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah melalui pembahasan Musrenbangnas. 3. Jadi layak, tepat, dan diharapkan apabila DAK dibahas dalam Musrenbangnas sebelum ditetapkan dalam RKP. 4. Karena dalam RKP memuat kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka alokasi DAK dalam RKP juga bersifat indikatif. 20 [email protected]


Tanggapan Bappenas terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2011 untuk Pembahasan DAK dalam Musrenbangnas

Usulan Perubahan Rekomendasi: Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis agar merevisi peraturan terkait perencanaan DAK yang mengikat dan melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diantaranya mengatur mengenai pembahasan DAK dalam Musrenbangnas, pelaksanaan Rakortek oleh seluruh K/L teknis, dan penetapan Pagu Indikatif DAK per daerah. Usulan Rencana Tindak: 1.Dalam proses revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengusulkan klausul bahwa perencanaan DAK dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Musrenbangnas, pelaksanaan Rakortek oleh seluruh K/L teknis, dan penetapan pagu indikatif DAK per daerah.

2.Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi Kemenkeu untuk menyampaikan Pagu Indikatif DAK per daerah dalam Musrenbangnas 2012 dan hasil pembahasan Pagu Indikatif DAK per daerah tersebut akan menjadi masukan Rancangan Akhir RKP 2013. Hasil Pagu Indikatif DAK per daerah dalam RKP 2013 tersebut akan menjadi bahan untuk penetapan Pagu Definitif DAK 2013. [email protected]

21


IV. KEBIJAKAN DAK 2013

[email protected]

22

Opsi Penetapan Jumlah Bidang DAK 2013 (Tergantung Penambahan Total Alokasi 2013)


PENINGKATAN BESAR DAK SIGNIFIKAN ATAU TIDAK?

Tidak

Ya Mengakomodasi penambahan bidang yang memenuhi kriteria dengan tidak mengurangi bidang yang telah ada (> 19 bidang)

Opsi A

Ditambah dengan bidang yang bersifat open list

Opsi B

Jumlah bidang tetap (19)

Opsi A

Adanya penggabungan beberapa bidang dengan outcome yang sama , berbasis pengelompokan prioritas nasional

Opsi B

Mengakomodasi kebutuhan pengusulan bidang yang memenuhi kriteria. Diutamakan untuk bidang yang bersifat closed list

Ditambah dengan Bidang yang bersifat closed list

[email protected]

Opsi C

DAK yang bersifat closed list dapat bersinergi dengan kegiatan Dekon/TP

Kriteria Penentuan Bidang DAK 2013 (1/2) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KRITERIA UTAMA

KRITERIA PENDUKUNG

Mendorong percepatan pembangunan daerah

Prioritas Nasional (RPJMN 20102014 dan RKP)

Kegiatan Khusus

Membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (SPM)

Urusan Daerah (PP 38/2007) Bidang2 DAK saat ini diutamakan, untuk meningkatkan pencapaian atas outcome [email protected]

Lainnya: Sesuai dengan tema RKP 2013

Kriteria Penetapan Bidang DAK 2013 (2/2) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

No

Kriteria Penetapan Bidang

PENJELASAN

DOKUMAN ACUAN

KRITERIA UTAMA 1.

Urusan Daerah

Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

PP No.38 tahun 2007

2.

Prioritas Nasional

Penjabaran lebih operasional atas visi-misi pemerintah 2010-2014.

-RPJMN 2010-2014

KRITERIA PENDUKUNG / TAMBAHAN 3.

Sarana dan prasarana pelayanan dasar

Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.

4.

Mendorong percepatan pembangunan daerah

Infrastruktur; memiliki multiplier effect yang besar.

5.

Lainnya: Sesuai dengan tema RKP 2013

Disesuaikan dengan tema RKP 2013: -Memantapkan Ekonomi Domestik yang Kuat Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat; -Penguatan Daya Tahan Ekonomi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. [email protected]

Diutamakan bagi bidang yang sudah memiliki SPM

- Tema prioritas dalam RKP 2013


Rancangan Arah Kebijakan DAK 2013 (Draft RKP 2013)

1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2013 termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; 2. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan efektivitas pola belanja daerah; 3. Menyempurnakan perencanaan DAK dengan menggeser pendekatan berbasis input-keberbasis hasil (output/outcome), serta sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); 4. Diarahkan untuk menyempurnakan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan teknis, kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah/ kapasitas fiskal, tepat waktu sesuai siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (salah satunya melalui Musrenbang); 6. Menetapkan lokasi dan jumlah alokasi DAK secara jelas dan transparan, dan menggunakan kapasitas fiskal sebagai dasar utama; 7. Mewujudkan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel melalui penetapan alokasi DAK yang tepat waktu sebelum periode pengesahan APBD di daerah; [email protected]


Rancangan Arah Kebijakan DAK 2013 (Draft RKP 2013)

8. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga tepat sasaran dalam rangka mewujudkan outcome yang ditentukan. Juknis yang disusun juga harus mengakomodasi kebutuhan daerah; 9. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan lainnya); 10. Meningkatkan intensitas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (oleh daerah, K/L dan Bappenas), termasuk mendorong pelaporan pelaksanaan DAK sesuai dengan SEB (data pelaporan sebagai basis utama monev); 11. Menerapkan kebijakan disinsentive bagi pengelola DAK di daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, sesuai peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK; 12. Meningkatkan akurasi data-data teknis sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK; 13. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dekon dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan kewenangannya. [email protected]


LAMPIRAN-LAMPIRAN

[email protected]

28


STUDI EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas

[email protected]

29


OUTLINE

1. Kajian White Paper DAK 2. Studi Evaluasi Tahap 1 3. Studi Evaluasi Tahap 2

[email protected]

30


KAJIAN WHITE PAPER DAK

[email protected]

31

Pengalokasian DAK Daerah Kapasitas Fiskal Rendah

Daerah Kapasitas Fiskal Tinggi

Variabel DAK

Variabel

Koef Korelasi

Variabel

Koef Korelasi

Pajak Daerah

-0.189***

-0.228***

PAD

-0.161***

-0.237***

Restribusi Daerah

-0.172***

Pajak Daerah

-0.203***

PAD Restribusi Daerah

Hasil Perusahaan Daerah

-0.111***

DAU

0.413***

IPM PDRB

DAK

Variabel

Hasil Perusahaan Daerah

0.093

DAU

0.416***

-0.512***

IPM

-0.417***

-0.323***

PDRB

-0.127***

*

Significant at α=10%

*


**


**


***


***


• Analisis korelasi mempelihatkan bahwa arah/ pola alokasi DAK mengikuti arah/pola alokasi DAU (data rata-rata 2004-2009)

[email protected]

32

Fakta Transfer DAK: Tahun 2011 • 60.00

54.06

50.00

43.85

40.00

• 26.35 23.31

30.00

20.00

14.42 9.69

15.00 12.49

10.00

Berdasarkan Fakta yang ada terkait dengan Transfer DAK – Ada Kecenderungan korelasi positif antara penerima DAK dengan penerima DAU dan DBH – Masih ada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi yang menerima DAK Berdasarkan fakta ini, DAK sebagai bagian dari DP belum mampu mencapai tujuan Dana Perimbangan (dalam penjelasan PP No. 55/2005 disebutkan bahwa DP bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah).

SANGAT TINGGI

TINGGI ALOKASI (%)

KRITERIA

SEDANG

RENDAH

JUMLAH DAERAH (%)

ALOKASI (Juta Rp)

%

JUMLAH DAERAH

%

SANGAT TINGGI

2.443.975

9,69

75

14,42

TINGGI

3.151.041

12,49

78

15,00

SEDANG

5.880.926

23,31

137

26,35

RENDAH

13.640.848

54,06

228

43,85

[email protected]

33

DAK Mengurangi Gap Kapasitas Fiskal? Coefficient of Variation 2005-2009*)

Jenis Dana Perimbangan

2005

2006

2007

2008 2009

DBH

1,93

2,63

2,39

2,28

1,85

DBH+DAU

0,64

0,68

0,61

0,48

0,55

DBH+DAU+DAK

0,61

0,63

0,55

0,44

0,50

Distribusi penerima DAK Berdasarkan Kapasitas Fiskal, (APBD 2003-2009)** DAK & DAU dibawah Rata-rata

DAK & DAU diatas Rata-rata

N

100

93

193

%

27.78

83.04

40.89

N

260

19

279

%

72.22

16.96

59.11

360

112

472

Fiscal Capacity

high low Total

N

Jumlah

Total

Sumber: *) DJPK MoF, 2010; **) DJPK MoF, diolah.

[email protected]

34

Dampak DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi (2004-2009) Hanya DAK Pertanian, Lingkungan Hidup dan Pendidikan memperlihatkan efek positif dan signifikan Independent Var.

DAK Pertanian DAK Irigasi

Dependent Var.

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

DAK Jalan DAK Kesehatan DAK Lingkungan Pertumbuhan Hidup Ekonomi DAK Pertumbuhan Pendidikan Ekonomi DAK Pertumbuhan Sanitasi Ekonomi * Significant at α=10% ** Significant at α=5% *** Significant at α=1%

n

Heteroscedasticity Test 2 χ Prob

1.82***

492

2393.77

0.0000***

0.4436

14.22***

690

10.33

0.0013***

-3.56e-06

0.3261

7.00***

1220

7985.80

0.0000***

-2.19e-06

0.2864

86.3*** 1110

7706.19

0.0000***

.0002363

0.8249

2.30***

666

40.21

0.0000***

.0000212

0.3553

8.97***

1160

6676.44

0.0000***

-8.88e-07

0.3334

357.36***

832

6452.57

0.0000***

Coefficient

R-Square

F-Statistic

.0000212

0.6557

-.0000305

[email protected]

35

Dampak DAK terhadap Pembangunan Manusia (2004-2009)? DAK Kesehatan memperlihatkan efek positif dan signifikan terhadap IPM Independent Var.

Dependent Var.

Coefficient

Heteroscedasticity Test1 χ2 Prob

RSquare

F-Statistic

0.7654

1725.40***

1332 17752.31 0.0000***

206463.6 1330 8 0.0000***

n

.9842207* Log DAK Kesehatan

IPM

Angka Harapan Hidup Log DAK Lingkungan Angka Harapan Hidup Hidup Rata-rata lama Log DAK Pendidikan sekolah

**

5.811507

0.2272

1.95

-.5680732

0.7712

2257.62

888

7436.54 0.0000***

-.0220796

0.9691

3001.52

1392

1297.48 0.0000***

Angka Melek Huruf

-.2547758

0.8112

1126.63

1392

5654.12 0.0000***

IPM

-.4437785

0.7375

769.10

*


**


***


1392 11729.95 0.0000***

[email protected]

36

Granger Causality Test: Apa Mempengaruhi Apa? No

F Arah Kausalitas

P

Kesimpul

value

an

1

DAK Pendidikan →IPM

4.09*

0.0028

Tolak Ho

2

IPM → DAK Pendidikan

0.60

0.6629

Terima Ho

3

DAK Pendidikan → RLS

11.84*

0.0000

Tolak Ho

4

RLS → DAK Pendidikan

4.26*

0.0000

Tolak Ho

5

DAK Pendidikan →AMH

0.57

0.6848

Terima Ho

6

AMH → DAK Pendidikan

0.93

0.4482

Terima Ho

No

F

P

Kesimpula

value

n

4.66*

0.0011

Tolak Ho

Arah Kausalitas 1

DAK Kesehatan →IPM

2

IPM

→ DAK Kesehatan

4.29*

0.0020

Tolak Ho

3

DAK Kesehatan → AHH

2.34*

0.0500

Tolak Ho

4

AHH → DAK Kesehatan

0.3960

Terima Ho

1.02

*)Uji Signifikan untuk taraf 5%

[email protected]

37


Simulasi Peningkatan Alokasi DAK

Skenario I:  Penambahan DAK Pendidikan 40% untuk daerah Low  Penambahan DAK Pendidikan 10% untuk daerah High Skenario II:  Penambahan DAK Pendidikan 80% untuk daerah Low  Penambahan DAK Pendidikan 20% untuk daerah High Persamaan Regresi yang dipergunakan pada model simulasi adalah sbb: Y   0  1 DAK Pendidikan   2 Low / High Fiscal   3 DAK Pendidikan  Low/High Fiscal  

[email protected]

38



Hasil Simulasi


Skenario I Dependent Var..

Rata-rata Lama Sekolah * ** ***

Skenario II Dependent Var.. Rata-rata Lama Sekolah

Independent Var.

Coefficient

Pvalue

R-Square

FStatistic

n

1.51

1160

Heteroscedasticity Test

χ2

Prob

31.42

0.0***

0.0027 7.94E-06

DAK Pendidikan Low /High Fiscal DAK Pendidikan Low/High Fiscal Konstanta Significant at α=10% Significant at α=5% Significant at α=1%

Independent Var.

0.860

1.452975

0.086

-9.90E-06

0.845

4.281378

0.000

Coefficient

Pvalue

R-Square

FStatistic

n

1.51

1160

Heteroscedasticity Test χ2 Prob

0.0027 DAK Pendidikan

7.28E-06

0.860

Low /High Fiscal DAK Pendidikan Low/High Fiscal

1.452975

0.086

-8.80E-06

0.845

Konstanta

4.281378

0.000

*


**


***


[email protected]

31.42

0.00***

39


Kesimpulan

 Alokasi DAK terlihat lebih menonjolkan fungsi ekualisasi daripada “kekhususan“;  Alokasi DAK kelihatannya “menguntungkan” daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tingi (83% daerah-daerah tersebut menerima DAK dan DAU diatas rata-rata);  Sejauh ini DAK dianggap berperan penting dalam pembangunan daerah;

[email protected]

40

Kesimpulan


 Namun model regresi memperlihatkan bahwa tidak semua DAK berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/ Kesejahteraan masyarakat daerah diasumsikan karena a.l.: ◦

Pendekatan berbasis input

◦

Daerah tidak memiliki fleksibilitas pengelolaan

◦

Permasalahan teknis/ tatakelola

◦

DAK relatif kecil jumlahnya

 Dampak Positif dari alokasi DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi namun negatif terhadap indikator kesejahteraan diperkirakan karena DAK lebih banyak untuk membiayai pembangunan fisik sehingga dampak terhadap

indikator kesejahteraan membutuhkan waktu untuk realisasi outcome.

[email protected]

41


STUDI EVALUASI DAK TAHAP 1 (PN 5: KETAHANAN PANGAN)

[email protected]

42


STUDI EMPIRIS

• Hubungan antara PDRB sektor 1 (sebagai proksi outcome) dan besaran alokasi DAK pada Prioritas Nasional Ketahanan Pangan (sebagai proksi output). • Bentuk data: Data Panel, enam tahun. • Metode regresi: Panel random effect. • Perangkat: Eviews versi 6

[email protected]

43

PERSAMAAN 1 – TINGKAT PROVINSI


• Sampel: 32 provinsi di Indonesia • Bentuk Persamaan: Variabel

Keterangan

Hipotesis

PDRBS1

PDRB Sektor 1 (pertanian)

Irigasi

Alokasi DAK Irigasi

Searah (+)

KP

Alokasi DAK Kelautan dan Perikanan

Searah (+)

Tani

Alokasi DAK pertanian

Searah (+)

• Interpretasi: Kenaikan satu satuan variabel independen akan mengubah variabel dependen sebesar β satuan

[email protected]

44

PERSAMAAN 2 – TINGKAT KABUPATEN


• Sampel: 37 Kabupaten di Prov. Jateng dan Sulsel yang mendapatkan alokasi DAK tersebut. • Bentuk Persamaan: Variabel

Keterangan

Hipotesis

PDRBS1

PDRB Sektor 1 (pertanian)

Irigasi

Alokasi DAK Irigasi

Searah (+)

KP

Alokasi DAK Kelautan dan Perikanan

Searah (+)

Tani

Alokasi DAK pertanian

Searah (+)

• Interpretasi: Kenaikan satu satuan variabel independen akan mengubah variabel dependen sebesar β satuan [email protected]

45

STUDI EMPIRIS 1 – TINGKAT PROVINSI


• Hasil regresi: Variabel

Koefisien

P-value

Kesimpulan

Irigasi

0.242563

0.0000

Sesuai hipotesis dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%

KP

0.167660

0.0000


Tani

0.067316

0.0358


• Kesimpulan: peningkatan alokasi DAK pada seluruh bidang pada Prioritas Nasional kelima signifikan meningkatkan PDRB sektor 1. [email protected]

46

STUDI EMPIRIS 2 – TINGKAT KABUPATEN (1/2)


• Hasil regresi: Variabel

Koefisien

P-value

Kesimpulan

Irigasi

0.082143

0.5523

Sesuai hipotesis namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%

KP

0.354957

0.0596


Tani

0.416332

0.0111


[email protected]

47


STUDI EMPIRIS 2 – TINGKAT KABUPATEN (2/2)

Kesimpulan: Peningkatan alokasi DAK bidang Kelautan Perikanan dan Pertanian signifikan mendorong peningkatan PDRB sektor 1 di 37 kabupaten sampel. Dugaan DAK irigasi tidak signifikan: 1. Jumlah sampel kurang memadai, hanya terdiri dari 37 sampel. 2. Kegiatan DAK irigasi di daerah observasi hanya berupa rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, tidak membangun jaringan irigasi baru. 3. Adanya bentrok musim tanam petani dan jadwal kegiatan DAK irigasi, sehingga ada lag waktu antara kegiatan DAK irigasi dan dampak yang dihasilkan.

[email protected]

48


LAPORAN DESKRIPTIF  Identifikasi hambatan dan tingkat utilisasi kegiatan DAK di daerah dengan perangkat kuisioner.  Responden SKPD sebanyak 16 orang di tiga daerah observasi.  Responden penerima manfaat sebanyak 32 orang di tiga daerah observasi.  Menggunakan Skala Likert.

[email protected]

49


KESIMPULAN

• Alokasi DAK yang mendukung PN V Ketahanan Pangan berdampak positif terhadap PDRB sektor 1. • 41% responden di daerah observasi menyatakan bahwa kegiatan DAK sangat bermanfaat, sementara 23% responden menyatakan kegiatan DAK bermanfaat. Namun demikian 100% responden menyatakan bahwa alokasi DAK belum mencukupi kebutuhan. • Sistem koordinasi dalam perencanaan kegiatan DAK sudah baik. Hal ini terlihat dari 94% responden dari SKPD melakukan pengusulan kegiatan DAK ke Pusat, dan 94% menyatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian antara juknis dengan usulan kegiatan. • 56% responden SKPD mengalami keterlambatan penerimaan Juknis DAK sehingga mempengaruhi sistem perencanaan dan pelaksanaan DAK.

[email protected]

50


SARAN

Saran untuk Pemerintah: • Sebaiknya Pemerintah meningkatkan alokasi DAK. • Mempertahankan sistem koordinasi Pusat dan Daerah Saran untuk penelitian selanjutnya: • Kuisioner untuk penerima manfaat digeneralisir per kluster (Prioritas Nasional), bukan per bidang. • Koordinasi dengan pihak Bappeda terkait dengan pengecekan realisasi fisik dan sosialisasi dengan penerima manfaat. • Data yang diminta dalam bentuk soft copy. [email protected]

51


STUDI EVALUASI DAK TAHAP 2 (PN 3: KESEHATAN)

[email protected]

52


STUDI EMPIRIS

• Daerah Observasi: Sumatera Utara, Jambi BangkaBelitung,Lampung,Banten,DI Yogyakarta,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua. (Tingkat Kabupaten/Kota) • Mencari tahu pengaruh alokasi Kegiatan-kegiatan DAK PN 3 (Kesehatan, KB, Air Minum & Sanitasi) Terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) di daerah observasi • Sampel: Data Panel 6 Tahun

[email protected]

53

ANALISIS REGRESI


Bentuk Persamaan: AHH = α + β1 KES + β2 AM + β3 SAN + β4 KB + β5 RASIO + e

Keterangan: VARIABEL

AHH KES AM SAN KB RASIO

KETERANGAN

Angka Harapan Hidup Alokasi DAK Kesehatan Alokasi DAK Air Minum Alokasi DAK Sanitasi Alokasi DAK KB Rasio Alokasi DAK/Dana Transfer [email protected]

HIPOTESIS

Searah (+) Searah (+) Searah (+) Searah (+) Searah (+) 54


TEMUAN STUDI EMPIRIS (1/3)

• Variabel KESEHATAN memiliki P-value sebesar 0.0000. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 1%, sehingga dengan tingkat kepercayaan sebesar 99% dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK bidang kesehatan signifikan mempengaruhi angka harapan hidup. • Koefisien variable KESEHATAN adalah positif dan sesuai hipotesis dengan dengan angka sebesar 0.110955. Angka koefisien tersebut berarti setiap peningkatan alokasi DAK bidang kesehatan sebesar satu satuan akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.110955 satuan. • Variabel Air Minum memiliki P-value sebesar 0.0701. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 10%, sehingga dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK bidang air minum signifikan mempengaruhi angka harapan hidup. [email protected]

55



• Koefisien variable Air Minum adalah positif dan sesuai hipotesis dengan dengan angka sebesar 1,966693. Angka koefisien tersebut berarti setiap peningkatan alokasi DAK bidang air minum sebesar satu satuan akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 1,966693 satuan. • Variabel KB memiliki P-value sebesar 0.0924. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 10%, sehingga dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK bidang keluarga berencana signifikan mempengaruhi angka harapan hidup. • Koefisien variable KB adalah negatif, tidak sesuai dengan hipotesis dan dengan angka sebesar -1,899706. Angka koefisien tersebut berarti setiap peningkatan alokasi DAK bidang keluarga berencana sebesar satu satuan akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 1,899706 satuan. [email protected]

56



• Variabel SANITASI memiliki P-value sebesar 0.2502. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 10%, sehingga dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK bidang sanitasi tidak signifikan mempengaruhi angka harapan hidup. • Nilai R-Squared yang dihasilkan adalah sebesar 0.781546, artinya keempat variable independen dapat menjelaskan variable dependen sebesar 78,15%. Dengan kata lain alokasi DAK bidang kesehatan, alokasi DAK air minum, alokasi DAK bidang keluarga berencana, dan alokasi DAK bidang sanitasi dapat menjelaskan pergerakan angka harapan hidup di Indonesia sebesar 78,15%. Hanya 21,85% indikator lainnya yang tidak dimasukkan kedalam persamaan regresi tersebut. [email protected]

57


LAPORAN DESKRIPTIF Identifikasi hambatan dan tingkat utilisasi kegiatan DAK di daerah dengan perangkat kuisioner. Responden SKPD sebanyak 38 orang di 9 daerah observasi. Responden penerima manfaat sebanyak 50 orang (PN III), 14 orang (Kesehatan), 11 orang (Air Minum), 15 orang (Sanitasi), 10 orang (KB Masyarakat), dan 12 orang (KB Penyuluh) di 7daerah observasi. Menggunakan Skala Likert. [email protected]

58

KODEFIKASI MASALAH


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D Permasalahan terkait denganPelaksanaan Pekerjaan Kontrak Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

[email protected]

59


PERMASALAHAN 19 BIDANG DAK DI 15 PROVINSI

Permasalahan Tertinggi (40): Kode 6 terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak Permasalahan terendah (20): Kode 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

[email protected]

60


PERMASALAHAN DAK (1/3)

[email protected]

61



[email protected]

62



[email protected]

63


REKOMENDASI (1/2)

• Perlu adanya sosialisasi SEB ke daerah-daerah. • Perlu adanya revisi format SEB sebagai pelaporan DAK. • Perlu adanya revisi SEB 3 Menteri (terlampir dalam M.Word). • Perlu adanya sistem informasi yang terintegrasi sehingga setiap daerah bisa mengakses sekaligus mengupdate laporan masing-masing.

[email protected]

64


REKOMENDASI (2/2)

• Untuk DAK Bidang Kesehatan dan Air Minum, menunjukkan korelasi positif dan signifikan, artinya untuk mendukung PN 3, alokasinya harus diperbanyak. • Perlu diadakan kajian ulang untuk DAK KB yang menunjukkan korelasi negatif, bisa disebabkan kesalahan dalam implementasi ataupun kegiatan yang kurang tepat. • Hal yang sama juga terjadi pada DAK Bidang Sanitasi dimana tidak terdapat korelasi yang kuat terhadap AHH, sehingga perlu ditinjau dalam pelaksanaan maupun perencanaan.

[email protected]

65


Sekretariat (Sek DAK) “TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DAK (TKPKP2E-DAK BAPPENAS)”

BAGAN KEGIATAN SEKRETARIAT TKPKP2E-DAK 2011 TUJUAN SASARAN KELUARAN KEGIATAN

BAGAN KEGIATAN SEKRETARIAT TKPKP2E-DAK 2011 (TRILATERAL MEETING DAK)

TUJUAN Sesuai dengan Tujuan PN

SASARAN Pedoman Petunjuk Teknis & alokasi DAK

KELUARAN

Draft Narasi DAK dalam RKP ( Arah Kebijakan, Ruang Lingkup dan Pagu Indikatif DAK)

KEGIATAN Trilateral Meeting DAK

(Prioritas Nasional)


LATAR BELAKANG

•

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 64 mengamanatkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama-sama Menteri Teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

•

Di samping itu, dalam konteks kebijakan DAK Bappenas bertanggung jawab untuk menyusun Arah Kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Nomor Per 008 /M.PPN/11/2007 Tanggal 30 November 2007 tentang Tata Cara/Mekanisme Penyusunan Kebijakan Bidang/Sektor Yang Dibiayai Dana Alokasi Khusus.

•

Mendukung operasionalisasi fungsi Bappenas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diperlukan dukungan kegiatan yang bersifat lintas kedeputian dan lintas direktorat dalam bentuk koordinasi strategis.

•

Kegiatan koordinasi strategis tersebut secara terbatas telah berjalan sejak tahun 2006. Di tahun 2008 Bappenas telah membentuk Tim Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (TKP2E-DAK) melalui Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep. 010A /M.PPN/01/2008.

•

Untuk mendukung operasionalisasi TKP2E-DAK telah dibentuk pula Sekretariat TKPKP2E-DAK Bappenas melalui Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. Kep. 15/PPN/HK/01/2011 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan, Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TUJUAN: Menyusun Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Menentukan Program Prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK); Menyusun Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang; Melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang; Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); Melakukan Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); Melakukan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK); Menyusun laporan Evaluasi Tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SASARAN: Tersusunnya Arah Kebijakan DAK dalam RKP 2012. Tersusunnya perencanaan DAK per bidang. Tersusunnya pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang. Terlaksananya pemantauan DAK. Terlaksananya evaluasi tahunan pengelolaan DAK. Terlaksananya evaluasi tahunan DAK per bidang. Terlaksananya pengembangan database DAK Terlaksananya koordinasi pengelolaan DAK antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah. Tersusunnya laporan kegiatan TKPKP2E-DAK Bappenas


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

KELUARAN: Arah Kebijakan DAK dalam RKP Tahun 2012. Arah Kegiatan DAK Per Bidang Tahun 2012. Pagu Indikatif DAK Per Bidang 2012 Laporan Pemantauan Pelaksanaan DAK (Studi Evaluasi tahap 1 dan Pemantauan Terpadu Kemendagri Ditjen Bangda). Laporan Evaluasi Pengelolaan DAK Tahun 2010 (MONEV Direktorat Teknis). Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Per Bidang Tahun 2010 (MONEV Direktorat Teknis). Laporan Bulanan TKPKP2E-DAK Bappenas. Laporan Tahunan TKPKP2E-DAK Bappenas. Pemutakhiran Situs (website http://tkp2e-dak.org/) TKPKP2EDAK Bappenas. Publikasi Data dan Informasi DAK.


1.

2.

3. 4.

5. 6.

KEGIATAN: Penyusunan Arah Kebijakan DAK dalam RKP 2012 (Trilateral Meeting DAK). Penyusunan pagu indikatif DAK Per Bidang 2012 Pemantauan Pelaksanaan DAK (studi evaluasi tahap 1 & pemantauan terpadu bersama Kemendagri Ditjen Bangda) Perencanaan Kegiatan DAK Per Bidang Tahun 2010 (MONEV DAK Direktorat Teknis). Pengembangan Database DAK. Penyusunan Laporan Kegiatan TKPKP2E-DAK Bappenas.


TERIMA KASIH

[email protected]

74

Arah Kebijakan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2013 & HASIL MONEV

Recommend Documents