KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
POKOK-POKOK PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 Disampaikan Oleh :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 1 Desember 2015
OUTLINE KEBIJAKAN DAK TA 2016 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
POSTUR TRANSFER KE DAERAH 2016 PENGALOKASIAN DAK 2016 PAGU ALOKASI DAK FISIK DAN NON FISIK 2016 MEKANISME PENYALURAN DAK 2016
KEBIJAKAN DAK TA 2016 1.
Mendukung implementasi Nawacita: •
Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
•
Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
•
Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
•
Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2.
Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
3.
Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan;
4.
Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based).
5.
Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan;
6.
Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK;
7.
Meniadakan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK
8.
Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik; 3
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK No.
Hal 2014
2015
2016
1.
Kebijakan Alokasi
Top down Sesuai prioritas nasional
Top down Sesuai prioritas nasional
Bottom up (Proposal based) Sesuai prioritas dan kebutuhan daerah serta mengacu pada prioritas nasional
2.
Bidang DAK
19 Bidang DAK
14 Bidang DAK
10 Bidang DAK
3.
Perhitungan Alokasi
Menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis: •Daerah dg indeks fiskal netto (IFN) tinggi bisa mendapatkan DAK •Daerah prioritas (6): Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata •Hanya daerah tertinggal dan perbatasan yang memenuhi syarat Indeks Fiskal Wilayah dan Teknis (IFWT) menerima DAK Affirmasi
Menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis: •Daerah dg indeks fiskal netto (IFN) tinggi tidak mendapatkan DAK, kecuali Papua dan Papua Barat. •Daerah prioritas (3): Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan •Sama dengan 2014 memperhitungkan Indeks Fiskal Neto, Teknis, dan Fiskal Wilayah serta IKK •Seluruh daerah Tertinggal dan Perbatasan dgn IFN rendah memperoleh DAK Affirmasi.
Berdasarkan data teknis dari proposal daerah yang diverifikasi K/L teknis dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan, cluster Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan penyesuaian batas maksimal dan minimal kenaikan dan total DAK per daerah : •Seluruh daerah yang menyampaikan usulan memperoleh DAK •Seluruh daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan langsung menerima DAK Affirmasi.
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK No.
Hal 2014
2015
2016
4.
Jenis/ Cakupan DAK
DAK Fisik: • DAK Reguler • DAK Tambahan (Affirmasi)
DAK Fisik: • DAK Reguler • DAK Tambahan: 1. Affirmasi 2. Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dalam APBN-P 3. Usulan Daerah yang Disetujui DPR-RI dalam APBN-P
1. DAK Fisik • DAK Reguler • DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) • DAK Affirmasi 2. DAK Non Fisik; • Bantuan Operasional Sekolah (BOS), • Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, • Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, • Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD, • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), • Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dan Peningkatan Kualitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (PK2UKMK)
5.
Dana Pendamping
Ada, • DAK Reguler mins10%, • DAK Affirmasi 0-3% (tergantung KKD)
Ada, • Reguler mins10%, • Affirmasi 0-3% (tergantung KKD). • DAK Tambahan P3K2 & UD (APBN-P): 0%
Tidak wajib menyediakan Dana Pendamping.
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK No.
Hal 2014
2015
2016
6.
Dana Penunjang
APBD
• DAK Reguler& Affirmasi APBD • DAK P3K2 & UD (APBN-P) --- APBN (maks 5% dari alokasi)
• APBN (maks 5% dari alokasi)
7.
Penyaluran
3 Tahap/Termin (30-45-25) Minimal realisasi penyerapan (90%)
Triwulanan (30%-25%25%-20%) Tidak ada persyaratan minimal realisasi penyerapan
Triwulanan Berdasarkan kinerja pelaksanaan DAK
8.
SiLPA
• Output tercapai (Bisa digunakan untuk sesuai prioritas & kebutuhan) • Output tidak tercapai (Bisa dianggarkan kembali Permendagri 37/2014)
• Output tercapai (Bisa digunakan untuk sesuai prioritas & kebutuhan) • Output tidak tercapai (Potong DAU dan/atau DBH)
• Output tercapai (Bisa digunakan untuk sesuai prioritas & kebutuhan) • Output tidak tercapai (Potong DAK tahun berikutnya)
9.
Juknis
• Ditetapkan 14 hari setelah PMK Alokasi ditetapkan • Berlaku 1 tahun
• Ditetapkan 14 hari setelah Perpres alokasi ditetapkan. • Berlaku 1 tahun.
• Ditetapkan 7 hari setelah Perpres alokasi ditetapkan. • Diarahkan berlaku jangka menengah (> 1 tahun)
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK No.
Hal 2014
2015
2016
10.
Pelaporan
• Manual, sebagian kecil menggunakan WBRS • Laporan belum terintegrasi/masih parsial (ke K/L, Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas)
• Sebagian masih manual, sebagian sudah menggunkan aplikasi berbasis web/WBRS • Laporan sepenuhnya belum terintegrasi/masih parsial (ke K/L, Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas)
• Diarahkan semua laporan menggunakan aplikasi berbasis Web/WBRS • Diarahkan laporan terintegrasi.
11.
Pagu DAK
DAK Fisik Rp33 Triliun
DAK Fisik Rp58,8Triliun
DAK Fisik Rp85,4 Triliun
12.
Dasar Alokasi
PMK
Perpres
Perpres
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 dan TA 2016 (dalam triliun rupiah)
POSTUR 2015
APBN 2015
APBNP 2015
POSTUR 2016
RAPBN 2016 APBN 2016
SELISIH
Transfer ke Daerah
637,9
643,8 Transfer ke Daerah
735,2
723,2
(12,0)
I. Dana Perimbangan
516,4
521,7 I. Dana Perimbangan
710,7
700,4
(10,3)
A. Dana Transfer Umum
495,5
491,5
(4,0)
1. Dana Bagi Hasil
107,2
106,1
(1,1)
A. Dana Bagi Hasil
127,6
110,0
1. Pajak
50,5
54,2
a. Pajak
51,7
51,5
(0,205)
2. Sumber Daya Alam
77,1
55,8
b. Sumber Daya Alam
55,5
54,6
(0,915)
B. Dana Alokasi Umum
352,8
352,8
2. Dana Alokasi Umum
388,2
385,4
(2,8)
B. Dana Transfer Khusus
215,2
208,9
(6,3)
91,7
85,4
(6,3)
123,4
123,5
-
5,0
5,0
-
19,4
17,7
(1,6)
18,9
17,2
(1,6)
0,547
0,547
-
46,9 782,2
46,9 770,1
(12,0)
C. Dana Alokasi Khusus II. Dana Transfer Lainnya
35,8
58,8
104,4
104,4
a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
III. Dana Otonomi Khusus
16,6
17,1
IV. Dana Keistimewaan DIY
0,547
0,547
Dana Desa JUMLAH
9,0 647,0
A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan DIY
20,7 Dana Desa 664,6 JUMLAH
POSTUR DANA TRANSFER KHUSUS TA 2015 DAN TA 2016 2015
Selisih APBN 2016 RAPBN
2016
URAIAN APBNP
R-APBN
APBN
Jumlah
%
Triliun Rupiah
Dana Transfer Khusus 1. DAK Fisik / DAK* a.
DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD
b.
DAK Infrastruktur Publik Daerah
c.
DAK Afirmasi
2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya**
161,57
215,26
208,93
-6,33
-2,94%
58,82
91,78
85,45
-6,33
-6,89%
56,00
57,57
55,09
-2,48
-4,30%
-
31,39
27,54
-3,85
-12,27%
2,82
2,82
2,82
0,00
102,75
123,48
123,48
0,00% -
a.
Tunjangan Profesi Guru PNSD
70,25
71,02
71,02
-
-
b.
Bantuan Operasional Sekolah
31,30
43,92
43,92
-
-
c.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1,10
1,02
1,02
-
-
d.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
0,10
0,40
0,40
-
-
e.
Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)
-
4,57
4,57
-
f.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
-
2,28
2,28
-
g.
Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan
-
0,26
0,26
-
* **
Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID
9
PENGALOKASIAN DAK TA 2016
PAGU DAK TA 2016 No.
BIDANG
1 Pendidikan 2 Kesehatan dan KB 3 Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi 4 Kedaulatan Pangan 5 Energi Skala Kecil
REGULER
IPD*
AFFIRMASI
TOTAL DAK
2.665.340.000.000
-
2.665.340.000.000
16.373.208.000.000
-
16.373.208.000.000
835.297.480.000
512.099.000.000
1.347.396.480.000
8.315.727.696.000
496.405.000.000
8.812.132.696.000
677.526.575.000
-
677.526.575.000
1.285.522.980.000
-
1.285.522.980.000
7 Prasarana Pemda
317.235.930.000
-
317.235.930.000
8 LH & Kehutanan
1.602.042.510.000
-
1.602.042.510.000
6 Kelautan dan Perikanan
9 Transportasi 10
21.573.095.322.000
Sarana Prasarana Perdagangan, IKM dan Pariwisata TOTAL
1.812.171.000.000
1.449.262.180.000 55.094.258.673.000
27.538.632.325.000
2.820.675.000.000
23.385.266.322.000 1.449.262.180.000 85.453.565.998.000
DAK FISIK BIDANG KESEHATAN Sasaran
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian. Lingkup Kegiatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar a. Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; b. Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Pembangunan RS baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive; b. Peningkatan tempat tidur kelas III RS; c. Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; d. Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk puskesmas; b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota.
PAGU ALOKASI DAK FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2016
(dalam jutaan rupiah)
SUB BIDANG
PAGU ALOKASI
Pelayanan Dasar
6.460.280,55
Rujukan
4.563.484,24
Farmasi
3.641.996,22
Sarpras Penunjang Kesehatan
1.104.147,00
TOTAL PAGU
15.769.908,00
DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) Dana BOK dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita dan malnutrisi.
AKREDITASI: - AKREDITASI RUMAH SAKIT - AKREDITASI PUSKESMAS JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
PAGU ALOKASI DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2016 (dalam jutaan rupiah)
SUB BIDANG Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PAGU ALOKASI 2,500,000.00
Akreditasi :
- Akreditasi Rumah Sakit
92,174.61
- Akreditasi Puskesmas
109,127.07
Jaminan Persalinan
1,650,000.00
TOTAL PAGU
4,351,301.68
Penyaluran
Penetapan Alokasi dan Juknis
PENETAPAN ALOKASI, JUKNIS, DAN PENYALURAN DAK FISIK PEMERINTAH PUSAT Alokasi DAK per daerah ditetapkan segera dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN setelah UU APBN diterbitkan. Ketentuan Juknis/Juklak harus sudah ditetapkan oleh K/L paling lama 7 hari kerja setelah alokasi DAK ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, dimuat dalam UU APBN 2016. PEMERINTAH DAERAH Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK dapat digunakan sebesar maksimal 5% untuk dana penunjang kegiatan fisik, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
•30% •Paling cepat Februari •Paling lambat 31 Juli
Triwulan I
Triwulan II •25% •Paling cepat April
•25% •Paling cepat Juli
Triwulan III
Triwulan IV •20% •Paling cepat Oktober
Penyaluran
Definisi dan Jenis
DEFINISI, JENIS, DAN PENYALURAN DAK NON FISIK
DAK non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur.
DAK non fisik antara lain, meliputi: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG); Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.
Triwulan II • 25% • Awal Triwulan (Januari)
Triwulan I
• 25% • Awal Triwulan (April)
Triwulan IV • 25% • Awal Triwulan (Juli)
Triwulan III
• 25% • Awal Triwulan (Oktober)
Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 021 3509445 Email:
[email protected] www.djpk.depkeu.go.id
