11/05/2016 15:46
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DALAM RANCANGAN RKP 2017 Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, April 2016
1
ARAHAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2017 (DALAM RATAS KAMIS, 28 APRIL 2016)
• Pendekatan “Money Follows Program” • Fokus pada pencapaian Program Prioritas dan Tema RKP 2017
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” – Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan – Penyerapan Tenaga Kerja – Pengurangan Kemiskinan – Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
• DAK bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Slide - 2 ekonomi daerah
2
KONSEP DAK 2017
DAK
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)
Landasan Kebijakan: 1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 2. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pembagian Urusan) 4. Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019 5. Prioritas Nasional RKP Tahun 2017
“Di prioritaskan untuk membantu daerah dalam Pemenuhan Pelayanan Publik”
DAK REGULER
“Percepatan penyediaan infrastruktur pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi ”
DAK AFIRMASI
“Pencapaian Prioritas Nasional melalui Penugasan”
DAK POLA SlideINPRES -3 Slide - 3 3
KONSEP DAK 2017
1. 2. 3.
12 KEK di Luar Jawa dan Kawasan Industri lainnya (Prov + Kab/Kota) 10 KSPN, KSPP dan KSPK Provinsi dan Kab/Kota yang mendukung Konektivitas Nasional
4
RANCANGAN BIDANG DAN SUB BIDANG DAK REGULER TAHUN 2017 JENIS DAK
DAK REGULER
DESKRIPSI DAK • Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (pencapaian pemenuhan Pelayanan Publik) • Menggunakan murni usulan daerah (proposal based) yang disampaikan secara satu pintu kepada Kemenkeu • Kementerian Keuangan telah memiliki PMK No. 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur terkait pengusulan DAK Reguler
BIDANG DAK
SUB BIDANG *) SD/SDLB SMP/SMPLB SMA/SMLB SMK
K/L PENANGGUNG JAWAB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. Pendidikan
1. 2. 3. 4.
2. Kesehatan dan KB
1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Pelayanan Kefarmasian 4. KB
1. Kementerian Kesehatan 2. BKKBN
3. Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
1. Perumahan 2. Air Minum 3. Sanitasi
Kementerian PUPERA
4. Kedaulatan Pangan
1. Pertanian 2. Irigasi
1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian PUPERA
5. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan
Kementerian LHK
6. Energi Skala Kecil
Kementerian ESDM
7. Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Praspem
1. Prasarana Pemerintah Daerah 2. Satpol PP 3. Pemadam Kebakaran
Kementerian Dalam Negeri
9. Transportasi
1. 2. 3. 4.
1. Kementerian PUPERA 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementeriaan Desa, PDT, dan Transmigrasi 4. Kementerian Dalam Negeri
10.Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata
1. Sarana Perdagangan 2. Industri Kecil dan Menengah 3. Pariwisata
*) Penetapan dalam Forum Trilateral Meeting DAK
Jalan Perhubungan Transportasi Pedesaan Transportasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Pariwisata
5
RANCANGAN BIDANG DAN SUB BIDANG DAK AFIRMASI TAHUN 2017 JENIS DAK
DESKRIPSI DAK
DAK AFIRMASI
• Membantu percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur bagi 4 wailayah yang mendapat keberpihakan yaitu: Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Daerah Kepulauan, dan Kawasan Transmigrasi • Menggunakan usulan daerah (proposal based) yang disampaikan secara satu pintu kepada Kemenkeu
BIDANG DAK (EKSISTING 2016)
SUB BIDANG
K/L PENANGGUNG JAWAB
•
Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
• •
Air Minum Sanitasi
•
Kementerian PUPERA
•
Kedaulatan Pangan
•
Irigasi
•
Kementerian PUPERA
•
Transportasi
• •
Jalan Transportasi Perdesaan
•
Kementerian PUPERA Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
•
•
Pendidikan
•
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•
Kesehatan
•
Kementerian Kesehatan 6
PERENCANAAN DAK POLA INPRES TAHUN 2017 KONSEP AWAL
Channeling pembiayaan Prioritas Nasional yang bersifat top-down
22 prioritas
Memakai pendekatan kewilayahan sesuai dengan prinsip holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial Diharapkan mampu menjawab persoalan DAK selama ini yang dianggap masih bersifat sektoral (alokasi kecil-kecil dan tersebar tidak beraturan, kegiatan tidak strategis, dll)
Diarahkan dapat menjadi komplementer program K/L (Pusat) yang menjadi prioritas (alokasi yang besar)
3 prioritas
Sesuai tema RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” KAWASAN PARIWISATA • Pembangunan/Rehabilitasi Jalan • Pembangunan Sumber Air Baku • Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik • Amenitas Pariwisata • Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) • Renovasi SMK
KAWASAN INDUSTRI/KEK • Pembangunan/Rehabilitasi Jalan • Pembangunan Sumber Air Baku • Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) • Renovasi SMK
KONEKTIVITAS NASIONAL • Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan • Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga
JENIS DAK
RANCANGAN KEGIATAN DAK POLA INPRES TAHUN 2017
FOKUS DAK
PRIORITAS NASIONAL
melalui mekanisme
I. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DAK POLA Pencapaian target Prioritas Nasional INPRES
Penugasan
•
•
•
• •
•
II. Pembangunan Pariwisata
•
•
•
• •
III. Konektivitas Nasional
•
KEGIATAN DAK PRIORITAS Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pembangunan Sumber Air Baku Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) Renovasi SMK Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pembangunan Sumber Air Baku Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Pembangunan Amenitas Wisata
LOKASI PRIORITAS *) 12 KEK di Luar Jawa dan Kawasan Industri lainnya (Provinsi dan Kab/Kota)
10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) + Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)
Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) Renovasi SMK Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga
*) Detail Lokus Menunggu Konfirmasi Direktorat Sektor Penanggungjawab PN
Provinsi dan Kab/Kota yang mendukung konektivitas nasional 8
DIREKTORAT SEKTOR BAPPENAS PENANGGUNG JAWAB DAK POLA INPRES Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) • Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pembangunan Pariwisata • Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Konektivitas Nasional • Direktorat Transportasi
9
RANCANGAN AWAL DAK POLA INPRES TAHUN 2017 Menu Kegiatan
• •
Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional Kawasan Industri dan KEK, Kawasan Pariwisata, serta Konektivitas Nasional; Bersifat closed-menu dan menggunakan pendekatan top-down;
•
Menentukan kriteria daerah (kawasan-kawasan strategis) dan ditentukan sampai dengan lokus pembangunan DAK (contoh: ruas jalan atau titik koordinat tertentu);
Mekanisme Pengusulan
•
Tidak ada pengusulan dari Daerah (murni top-down);
Mekanisme Pembahasan
•
Hasil perumusan oleh Pemerintah Pusat akan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah lewat forum tersendiri;
Penentuan Alokasi
•
Pengalokasian per bidang/daerah ditentukan oleh Bappenas, dengan melibatkan K/L Teknis dan Kemenkeu.
Prioritas Daerah Penerima
10
CONTOH MENU DAK PARIWISATA (DAK REGULER DAN DAK POLA INPRES) PRIORITAS NASIONAL:
PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA PROGRAM PRIORITAS
Pengembangan 10 Destinasi Wisata
KEGIATAN PRIORITAS Penyiapan Daya Tarik Wisata Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi
Pembangunan Fasilitas Umum, Pemeliharaan dalam Kawasan Penyediaan BBM dan Listrik
Kelembagaan Pengembangan Destinasi
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK “POLA INPRES”
PROV/KAB/ LOKASI KOTA Pembangunan Kab. Toba Kawasan Sarana-Prasarana Samosir wisata Pariwisata Danau • Pembangunan/reh Toba abilitasi jalan Kab. Kawasan akses menuju dan Pandeglang wisata di dalam kawasan Tanjung pariwisata Lesung Kab. Lombok Kawasan Tengah wisata Mandalika
MENU KEGIATAN
DAK REGULER (existing)
SUB BIDANG
MENU KEGIATAN
SUB BIDANG 1 Pembangunan Sarana-Prasarana PARIWISATA Pariwisata Aksesibilitas Pariwisata Amenitas Pariwisata 2 Revitalisasi/ Rehabilitasi Kawasan Pariwisata
ILUSTRASI INTEGRASI DAK DI KAWASAN INDUSTRI/KEK REGULER
POLA INPRES Jalan Nasional DAK REGULER
Fasilitas rambu & halte mendukung keselamatan & angkutan perkotaan
DAK INPRES
PN KAWASAN INDUSTRI/KEK
Prasarana jalan mendukung mantap jalan dan akses ke pusatpusat pertumbuhan
LOKASI PRIORITAS KAWASAN INDUSTRI
SUB BIDANG KSCT Jalan & moda transportasi mendukung pusatpusat pertumbuhan tersier
Boarding school
KSCT Energi Terbarukan
TIME FRAME PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAK 2017
*)
*) Hasil Trilateral Meeting DAK akan disampaikan dalam Forum Konfirmasi
13
TERIMA KASIH
14
