KEBIJAKAN PENGANGGARAN DANA PERIMBANGAN DALAM APBD 2017 DAN ARAH PERUBAHANNYA
DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
PRINSIP PENYUSUNAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI APBD Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
Tepat Waktu Transparan
Partisipatif Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
PENDAPATAN DAERAH
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5
PENDAPATAN DAERAH Dana Perimbangan Penganggaran
DBH
DAU DAK 6
DANA BAGI HASIL (DBH) Penganggaran Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-CHT dianggarkan sesuai Perpres mengenai Rincian APBN TA 2017 atau PMK mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2017. Apabila Perpres atau PMK dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak dan DBH-CHT didasarkan pada:
Realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017. 7
Lanjutan …. Dalam hal Perpres atau PMK mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2017 ditetapkan, Pemda harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak pada Perda ttg Perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemda yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017. 8
Lanjutan …. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017.
Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. 9
Lanjutan …. Penganggaran Pendapatan DBH-SDA, yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan m e n g e n a i A l o k a s i D B H - S D A Ta h u n A n g g a r a n 2 0 1 7 . Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:
Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 tahun terakhir, yaitu TA 2015, TA 2014 dan TA 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi TA 2017;
Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017. 10
Lanjutan …. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan dimaksud terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2017 ditetapkan, Pemda harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang P-APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PAPBD TA 2017 Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2016, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang P-APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan P-APBD TA 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir TA 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD TA 2017 atau Peraturan daerah tentang P-APBD TA 2017 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan per-UU-an. 11
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DBH DALAM APBD TA 2018 • Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. • UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DBH DALAM APBD TA 2018 • Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari DBH dapat dianggarkan di bawah besaran/jumlah yang ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian Alokasi APBN untuk mengantisipasi fluktuasi penerimaan Negara dan indikator/asumsi makro Indonesia Crude Price/harga komoditas SDA dan kemampuan hasil produksi (lifting) Minyak Bumi dan Gas Bumi masing-masing daerah penghasil pada Tahun Anggaran 2018 • Mengakomodir usulan Pemda agar Pemerintah membuat aturan yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk menganggarkan DBH dalam APBD tidak harus 100% dari besaran/jumlah dalam Perpres tentang Rincian alokasi APBN, untuk mengantisipasi fluktuasi penerimaan negara dan indikator/asumsi makro seperti: ICP/harga komoditas SDA, Kurs, Lifting, Cost Recovery).
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DBH DALAM APBD TA 2018 • DBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi (DR) yang sebelumnya disalurkan ke Kab/Kota mulai tahun 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah Provinsi tersebut. • UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 • UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DBH DALAM APBD TA 2018 • Pengaturan penggunaan DBH yang bersifat earmarked (DBH CHT dan DBH DR) penggunaannya tidak perlu diatur rinci cukup disebutkan “penggunaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan” • Disesuaikan dengan kebijakan yang diatur dalam APBN TA 2018
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAU Penganggaran sesuai dengan :
Perpres belum ditetapkan
Perpres tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2017 16
Lanjutan… Perpres atau Informasi Kemenkeu belum terbit
DAU Perpres atau Informasi Kemenkeu terbit setelah Perda APBD
17
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAU DALAM APBD TA 2018 • Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN. • Apabila pagu DAU Nasional dalam APBN Perubahan mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi perubahan tersebut dalam APBD Perubahan dan daerah dapat menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan perubahan tersebut antara lain alokasi dana desa dan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN TRANSFER UMUM DALAM APBD TA 2018 Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum setelah dikurangi Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk belanja infrastruktur Daerah. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Dalam rangka pengawasan terhadap ketentuan ini, Daerah wajib menyampaikan laporan Belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAK dan/atau DAK Tambahan didasarkan
(Perpres mengenai Rincian APBN TA 2017 atau PMK mengenai Alokasi DAK TA 2017) Perpres atau PMK Belum Ditetapkan
Alokasi DAK daerah provinsi, kabupaten dan kota TA 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan setelah RUU tentang APBN TA 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI
Perpres atau PMK terbit setelah Perda
Pemda harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2017. 20
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK DALAM APBD TA 2018 Paragraf 1: penghapusan “Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK TA 2018” karena Alokasi DAK Fisik cukup diatur dalam Perpres tentang Rincian APBN 2018 dan tidak ada aturan turunan Permenkeu tentang Alokasi DAK TA 2018. Kecuali ada perubahan pengaturan. Paragraf 2: tidak perlu diatur “dengan diinformasikan oleh Kemenkeu” karena Permendagri dimaksud harusnya berdasarkan Perpres tentang Rincian APBN 2018 bukan “informasi” walaupun pada prakteknya website DJPK meng upload rincian DAK TA 2018 dengan tujuan kemudahan penyusunan APBD. Sehingga dikuatirkan Perda APBD yang merupakan produk hukum menjadi tidak valid karena hanya berdasarkan informasi Kemenkeu walaupun Alokasi DAK yang di upload merupakan materi dari Perpres tentang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Dana Otsus
Perpres atau PMK belum ditetapkan
didasarkan
Perpres mengenai rincian APBN TA 2017 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otsus TA 2017
Perpres atau PMK terbit setelah perda ditetapkan
22
Lanjutan ....
DANA DESA
didasarkan
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2017 atau PMK mengenai Alokasi Dana Desa TA 2017
Perpres atau PMK Belum Ditetapkan
Perpres atau PMK terbit setelah perda ditetapkan
Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Desa dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2017.
23
Lanjutan .... DANA TRANSFER LAINNYA didasarkan
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2017 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2017
Perpres atau PMK terbit setelah perda ditetapkan
Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer Lainnya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang PAPBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2017.
Penggunaan
Pendapatan Pemerintah Prov/Kab/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
24
Percepatan Pelaksanaan Krn Keterlambatan Pagu & Juknis Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan perda P-APBD (Permendagri No.31/2016)
dengan cara A
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD APBD-P
Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
C
BAPBD-P
Lebih lanjut, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan P-APBD atau tidak melakukan P-APBD
25
Teknis Penganggaran Dalam kolom penjelasan pada perkada tentang penjabaran APBD/P-APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber APBD-P pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada perkada tentang penjabaran APBD TA 2017. 26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAPATAN DAERAH
Jawa Timur DKI Jakarta Banten Bali Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sumatera Utara Riau Lampung Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah D.I.Yogyakarta Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Jambi Kepulauan Riau Bengkulu Sulawesi Tengah Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Gorontalo Aceh Sulawesi Barat Kalimantan Utara Maluku Utara Papua Papua Barat
PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016
100% 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 42.000 40.000 38.000 36.000 Total Pendapatan: 282,079.40 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 PAD 24.000 22.000 4.090,45 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 Lain1.244,24 6.000 Lain 4.000 2.961,77 DAPER 2.000 PD Yang Sah Rata-Rata Provinsi Se-Indonesia
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
miliar rupiah
PAD
DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
Jawa Timur DKI Jakarta Banten Bali Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sumatera Utara Riau Lampung Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah D.I. Yogyakarta Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Jambi Kepulauan Riau Bengkulu Sulawesi Tengah Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Gorontalo Aceh Sulawesi Barat Kalimantan Utara Maluku Utara Papua Papua Barat
30,00%
Rasio PAD thdp Total Pendapatan
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
rata-rata
37,01%
38,02%
38,71%
38,84%
39,61%
30,32%
20,76%
21,14%
16,18%
16,34%
5,13%
40,39%
24,94%
12,63%
45,71%
46,06%
46,43%
36,64%
21,27%
8,82%
10,00% 16,39%
20,00% 28,16%
60,36%
62,70%
62,85%
65,49%
66,64%
51,25%
40,09%
40,00% 49,43%
50,00% 58,37%
60,00%
30,84%
70,00%
41,23%
80,00% 67,27%
DERAJAT OTONOMI FISKAL PROVINSI (PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2016)
Rata-Rata = 37.82%
0,00%
Terima Kasih
