DAMPAK KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP EKONOMI MAKRO DI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAMPAK KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP EKONOMI MAKRO DI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH SUBDIT DUTEK FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 Jakarta, 8 s.d 9 September 2016

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Pasal 23 UUD Amandemen Keempat; 2. UU No. 17 /2003 tentang Keuangan Negara;

3. UU No. 17 /2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengamanatkan bahwa: a. APBN sebagai wujud dari pengelolaan b. Keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; c.

RUU-APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

d. APBN disusun dengan berpedoman kepada: 1) RKP;

2) Kerangka Ekonomi Makro; dan 3) Pokok-2 Kebijakan Fiskal.


PENYUSUNAN RAPBN


ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN

1.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % serta perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro;

2.

Inflasi sebesar 4,7 %;

3.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.900 per dolar Amerika Serikat;

4.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 %;

5.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Price/ICP) sebesar 50 per dolar Amerika Serikat;

6.

Lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel/hari; dan

7.

Lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Crude


PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

5


APBN 2016 UU 14/2015


UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 POSTUR PERUBAHAN APBN TAHUN 2016 POSTUR PERUBAHAN APBN 2016

A PENDAPATAN NEGARA 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 2. PENERIMAAN PERPAJAKAN 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4. PENERIMAAN HIBAH B

BELANJA NEGARA 1. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

C

KESEIMBANGAN PRIMER

D SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) % Defisit Anggaran terhadap PDB E

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1. PERBANKAN DALAM NEGERI 2. NONPERBANKAN DALAM NEGERI PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

SEMULA (Ribuan Rupiah) 1.882.545.849.136 1.820.514.056.476 1.546.664.648.856 273.849.407.620 2.031.792.660

MENJADI (Ribuan Rupiah) 1.786.225.025.908 1.784.249.853.248 1.539.166.244. 581 245.083.608.667 1.975.172.660

2.095.724.699.824 1.325.551.377.296 770.173.322.528

2.082.948.885.885 1.306.695.982.113 776.252.903.772

-88.238.241.688

-105.505.567.977

-213.178.850.688 -2,15%

-296.723.859.977 -2,35%

272.780.657.271 5.498.309.778 267.282.347.493

299.250.779.509 25.360.731.260 273.890.048.249

398.193.417

-2.526.919.532


RPJMN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2015-2019: Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK No

SASARAN PEMBANGUNAN

1.

Sasaran Makro

2.

Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat

3.

Sasaran pembangunan sektor unggulan

4.

Sasaran pembangunan dimensi pemerataan

5.

Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah

6.

Sasaran pembungunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan

SASARAN EKONOMI MAKRO RPJMN 2015

2016

2019

PDB

5,8%

6,0% - 6,6%

Rata-rata 5 thn 7 %

Angka Kemiskinan

10,3%

9,0% - 10,0%

5,0% - 6,0%

Tingkat Pengangguran

5,6%

5,2% - 5,5%

4,0% - 5,5%

Didukung Stabilitas Ekonomi Makro & Fiskal


RKP TAHUN 2016

PERPRES NO 45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai padatanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pasal 2 (1) RKP Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2017, serta prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.


KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2017 MELIPUTI : • Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017;

• Pedoman bagi kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017; • Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.


NOTA KEUANGAN RAPBN 2017 ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA

1,737,629,377,095,000

PROGRAM PENERIMAAN HIBAH NEGARA ANGGARAN BELANJA NEGARA

2,199,074,000,000 2,070,465,942,664,000

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Rincian: Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan Yogyakarta Dana Desa

1,310,439,269,474,000 760,026,673,190,000 700,026,673,190,000 60,000,000,000,000


NOTA KEUANGAN RAPBN 2017 ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 A. DANA PERIMBANGAN (DANA TRANSFER UMUM & DANA 1 DanaTransfer Umum (DBH & DAU) a. DBH (DBH Pajak & DBH SDA) 1). DBH Pajak (PBB & PPh 21, 25, 29 & CHT) DBH SDA (Minyak Bumi & Gas Bumi, Mineral & 2). BatuBara, Kehutanan, Perikanan & Panas Bumi) b. Dana Alokasi Umum (DAU)

672,037,454,328,000 495,555,243,892,000 90,824,772,346,000 56,024,936,060,000 34,799,836,286,000 404,730,471,546,000

KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOTA KEUANGAN RAPBN 2017 ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 2 Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) a. Dana Alokasi Khusus Fisik 1). DAK Reguler a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan c. Bidang Perumahan dan Pemukiman d. Bidang Pertanian e. Bidang Kelautan dan Perikanan f. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah g. Bidang Pariwisata 2). DAK Penugasan a. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/Pratama) c. Bidang Air Minum d. Bidang Sanitasi e. Bidang Jalan f. Bidang Pasar g. Bidang Irigasi h. Bidang Energi Kecil dan Menengah 3). DAK Afirmasi a. Bidang Perumahan dan Pemukiman b. Bidang Transportasi c. Bidang Kesehatan

176,482,210,436,000 59,842,210,436,000 20,496,248,563,000 6,107,100,000,000 10,021,820,000,000 654,890,000,000 1,750,038,563,000 926,500,000,000 531,500,000,000 504,400,000,000 35,866,762,990,000 1,951,802,990,000 4,831,260,000,000 1,500,300,000,000 1,500,200,000,000 20,540,100,000,000 1,035,700,000,000 4,005,100,000,000 502,300,000,000 3,479,198,883,000 383,300,000,000 844,100,000,000 2,251,798,883,000

KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOTA KEUANGAN RAPBN 2017 ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

c. d.

e.

f. g.

2). Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) 3). Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah 4). Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan 5). Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 6). Menengah (PK2 UKM) Dana Insentif Daerah 7). Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus 8). Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Dana Infrastruktur Daerah (DID) 1). Dana Infrastruktur Daerah (DID) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 1). Dana Otonomi Khusus 2). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat 1). Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2). Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh 1). Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 1). Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua 2). Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat

116,640,000,000,000 45,120,000,000,000 3,710,000,000,000 56,580,000,000,000 1,400,000,000,000 6,910,000,000,000 100,000,000,000 2,070,000,000,000 750,000,000,000 7,500,000,000,000 7,500,000,000,000 20,489,218,862,000 19,689,218,862,000 800,000,000,000 8,094,609,431,000 5,666,226,601,000 2,428,382,830,000 8,094,609,431,000 8,094,609,431,000 3,500,000,000,000 2,625,000,000,000 875,000,000,000


Ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1203

RINCIAN 169 DAERAH TERKAIT PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU Penundaan DAU Bulan September

Penundaan DAU Bulan Oktober

Penundaan DAU Bulan November

Penundaan DAU Bulan Desember

Jumlah Provinsi

26

1.183.913.211.797

1.183.913.211.797

1.183.913.211.797

1.183.913.211.797

Jumlah Kabupaten

117

3.670.830.554.323

3.670.830.554.323

3.670.830.554.323

3.670.830.554.323

Jumlah Kota

26

4.854.743.766.120

4.854.743.766.120

4.854.743.766.120

4.854.743.766.120


ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 Anggaran Belanja Negara

37%

63% Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Anggaran Belanja Negara Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

: 2.070.465.942.664.000 : 1.310.439.269.474.000 : 760.026.673.190.000


ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 8%

92%

Transfer ke Daerah Dana Desa

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfer ke Daerah Dana Desa

: 760.026.673.190.000 : 700.026.673.190.000 : 60.000.000.000.000


ASUMSI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum & Dana Transfer Khusus) 26% 74% Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

Dana Perimbangan : 672.037.454.328.000 Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) : 495.555.243.892.000 Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) : 176.482.210.436.000


Dampak Tidak Tercapainya Target Pendapatan Negara 1. Pemangkasan Anggaran di Kementerian/Lembaga sebesar 64,7 T 2. Penundaan Dana Transfer ke Daerah 2016 terdiri dari 169 Daerah Provinsi, Kab/kota Rp. 19.418.974.064.500 3. Penghentian penyaluran Dana TFG/TP 2106 terdiri dari 180 Daerah Provinsi, Kab/kota Rp. 209.088.870,000


Tertundanya Program Pembangunan Infrastruktur di Daerah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 1. Adanya pemangkasan anggaran APBD dimasing-masing SKPD pada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Tanggal 8 April 2016 dikeluarkan SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, yaitu Rasionalisasi pemangkasan DAK Fisik 10%; dan 3. Tertundanya penyaluran DAU sesuai PMK Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203).


FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN DIDASARKAN

1. KAPASITAS FISKAL SUATU DAERAH BAIK ITU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA; 2. KEBUTUHAN BELANJA DIDASARKAN KEBUTUHAN MASING MASING DAERAH;

3. POSISI SALDO KAS TAHUN 2016 YANG DIKATEGORIKAN SANGAT TINGGI, TINGGI, CUKUP TINGGI, DAN SEDANG.


PENGHEMATAN BELANJA K/L DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBNP SESUAI DENGAN INPRES NOMOR 8 TAHUN 2016 Penghematan dilakukan utamanya terhadap:  Belanja Honorarium;  Perjalanan Dinas;  Paket Meeting;  Langganan Daya dan jasa;  Honorarium Tim/Kegiatan;  Biaya Rapat;  Iklan;  Operasional Perkantoran Lainnya;  Pemeliharaan Gedung;  Peralatan Kantor serta Pembangunan Gedung Kantor;  Pengadaan Kendaraan;  Sisa Dana Lelang dan/atau Swakelola;  Anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan/yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun; serta  Kegiatan yang tidak mendesak/dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya 22


TUGAS FUNGSI SUBDIT DUKUNGAN TEKNIS SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. PENYIAPAN BAHAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; 2. PENYIAPAN BAHAN PENGUMPULAN DAN DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; DAN 3. PENYIAPAN BAHAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH.


Pasal 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian.

Menteri/kepala

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri 24


FUNGSI GUB SBG WKL PEM Pasal 8 Ayat (2) UU 23/2014

KOORDINASI

Pem Kab/Kota dan instansi vertikal

Sinergitas pembangunan & penyelenggaraan pemerintahan

PEMBINAAN

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Mempercepat peningkatan kapasitas Pemerintahan Kab/Kota

PENGAWASAN

Pemerintah Kabupaten/ Kota

• Penyelenggaran Pemerintahan sesuai NSPK • Peningkatan akuntabilitas

•Menjaga kehidupan berbangsa bernegara serta keutuhan NKRI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM

dan

•Menjaga, mengamalkan & membangun ideologi Pancasila kehidupan demokrasi •Memelihara stabiiltas politik yg dinamis •Menjaga etika dan penyelenggaraan pemerintahan

norma


RADIOGRAM MENDAGRI 1. No. T903/1259/KEUDA Tgl. 28 Maret 2016 2. No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016 3. No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016 4. SE Mendagri No. 971/2721/SJ Tgl. 25 Juli 2016 Tentang transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dan penggunaan dana dalam rangka otonomi khusus di provinsi papua dan papua barat serta pemerintah aceh


RADIOGRAM MENDAGRI

No. T903/1259/KEUDA Tgl 28 Maret 2016


RADIOGRAM MENDAGRI

No. T900/2145/KEUDA Tgl 8 Juni 2016


No.T944/2311/Keuda Tgl 21 Juni 2016

FORMAT ENTRY DATA REALISASI PENDAPATAN

30

FORMAT ENTRY DATA REALISASI BELANJA

31

FORMAT ENTRY DATA REALISASI PEMBIAYAAN

32


PEMDA YANG MELAPORKAN TRIWULAN I PROVINSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bangka Belitung NTT Jambi Kepulaun Riau Sumatera Selatan Sumatera Barat Bali Maluku Lampung Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jawa Tengah Gorontalo Banten Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

KABUPATEN Lima puluh Kota Empat Lawang Tasikmalaya Pandeglang Muara Enim Ogan Ilir Konawe Selatan Bekasi Kolaka Landak Lebak Bandung Barito Utara Kediri Pesisir Selatan Sukabumi Subang Purwakarta Sorong Serang Musi Rawas Hulu Sungai Selatan Cirebon Tanah Bumbu Bolaang Mongondow Barito Koala Banjar Katingan Minahasa

KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kota Pontianak Kediri Cirebon Padang Bekasi Malang Banjarbaru Semarang Ambon Tasikmalaya Prabumulih Depok Tanjung Pinang Makassar Cilegon


PEMDA YANG MELAPORKAN TRIWULAN II PROVINSI 1. Gorontalo 2. Banten 3. Sulawesi Tenggara

KABUPATEN

KOTA


TUGAS FUNGSI SUBDIT DUKUNGAN TEKNIS SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. PENYIAPAN BAHAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; 2. PENYIAPAN BAHAN PENGUMPULAN DAN DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH; DAN 3. PENYIAPAN BAHAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DANA PERIMBANGAN DAN DANA PINJAMAN DAERAH.

36

DAMPAK KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP EKONOMI MAKRO DI DAERAH

Recommend Documents