KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN

Katalog BPS : 3102018

BADAN PUSAT STATISTIK Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta10710 Tel. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. : (021) 3857046 Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : [email protected]

dalam rangka

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014

ht

MENCERDASKAN BANGSA

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014

DATA

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK

Penduduk

IPM

IKK

BADAN PUSAT STATISTIK

PDRB

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK

dalam rangka

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id


ht

Penduduk

IPM

IKK

PDRB

BADAN PUSAT STATISTIK - STATISTICS INDONESIA

.id .g o ps .b w w tp :// w

Badan Pusat Statistik

ht

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK dalam rangka KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014 ISBN : 978-979-064-631-5 No. Publikasi : 07310.1303 Katalog BPS : 3102018 Diproduksi : Editor : Desainer :

CV. Nario Sari Subdirektorat Analisis Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Subdirektorat Analisis Statistik

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013 xii + 123 halaman; 17,6 x 25 cm

Kata Pengantar

P

.id

ublikasi “Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2014” merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini berisi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengalokasian anggaran transfer ke daerah tahun 2014.

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

Sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, BPS harus menyediakan empat dari lima indikator yang digunakan dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU). Data dasar tersebut adalah Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2012, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2013. Selain data, publikasi ini juga dilengkapi dengan ulasan ringkas dan penjelasan teknis masing-masing indikator. Besar harapan kami, informasi yang disampaikan dalam publikasi ini dapat membantu Kementerian Keuangan dan pihak lain dalam menyusun perencanaan pembangunan.

ht

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki kelemahan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Jakarta, Oktober 2013 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Suryamin, M.Sc.

Kata Pengantar ∙ iii

.id .g o ps w

.b

TIM PENYUSUN

tp :// w

w

Pengarah : Dr. Suhariyanto Drs. Wynandin Imawan, M.Sc Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc J. Bambang Kristianto, MA Buyung Airlangga, M.Bus. Drs. Razali Ritonga, MA Yunita Rusanti, M.Stat. Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si Mufti Swaghara, MBA Rifa Rufiadi, SKM, M.Si. Dr. Indra Murty Surbakti MA

Asisten :

Harmawanti Marhaeni, M.Sc Nur Indah Kristiani, S.Si, M.SE. Tri Nugrahadi, S.Si., M.A., Ph.D Mohamad Irawan, S.Si. Dendi Handiyatmo, S.ST, M.Si. Akhmad Fikri, S.ST

ht

Anggota :

Penyiapan Naskah

: Dimas Hari Santoso, S.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

v vii

DAFTAR GAMBAR

ix

.id

DAFTAR TABEL

.g o

DAFTAR LAMPIRAN

5

3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2012

11

w

w

.b

2. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013

21

5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA 2012

25

ht

tp :// w

4. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2013

6. CATATAN TEKNIS a. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN b. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA c. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI d. PDRB PERKAPITA

TABEL RINGKASAN LAMPIRAN

1

ps

1. OVERVIEW

xi

29 30 31 35 36 37 103

Daftar Isi ∙ v

∙ Daftar Isi

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

Daftar Tabel

Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia, 2013

7

Tabel 2.2

Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2013

8

Tabel 3.1

Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah, 2012

16

Tabel 3.2

Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan Reduksi Shortfall terbesar, 2012

17

Tabel 3.3

Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antar Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2012

18

Tabel 6.1

Daftar Paket Komoditas yang Digunakan dalam Penghitungan PPP

34

Tabel R1

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi

38

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota

39

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota

71

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Tabel 2.1

Daftar Tabel ∙ vii

∙ Daftar Tabel

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

Daftar Gambar

9 12

Gambar 3.2 Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012

13

Gambar 3.3 Provinsi dengan IPM Terendah , 2011-2012

13

Gambar 3.4 Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah, 2011-2012

14

Gambar 3.5 Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2012

14

Gambar 3.6 Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2012

15

Gambar 3.7 Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2012

19

Gambar 5.1 PDRB dengan Migas per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2012

27

ht

tp :// w

w

.b

ps

.g o

.id

Gambar 3.1 Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012

w

Gambar 2.1 Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbesar di Indonesia , 2013

Daftar Gambar ∙ ix

∙ Daftar Gambar

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Indonesia menurut Provinsi, 2013

104

Lampiran 2

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2012

105

Lampiran 3

Indeks Kemahalan Konstruksi menurut Provinsi, 2013

106

Lampiran 4

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas menurut Provinsi, 2012

107

Lampiran 5

Angka Harapan Hidup (e0) menurut Provinsi, 2012

108

Lampiran 6

Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi, 2012

109

Lampiran 7

Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi, 2012

110

Lampiran 8

Paritas Daya Beli (PPP) menurut Provinsi, 2012

111

Lampiran 9

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera

112

Lampiran 10

w

w

.b

ps

.g o

.id

Lampiran 1

tp :// w

Daftar Lampiran

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa

113

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

114

Lampiran 12

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

115

Lampiran 13

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

116

Lampiran 14

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

117

Lampiran 15

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera

118

Lampiran 16

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa

119

ht

Lampiran 11

Daftar Lampiran ∙ xi

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

120

Lampiran 18

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

121

Lampiran 19

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

122

Lampiran 20

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

123

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Lampiran 17

xii ∙ Daftar Lampiran

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

OVERVIEW

1

1

Overview

B

ps

.g o

.id

erdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua semua masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ht

tp :// w

w

w

.b

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah berhak untuk menerima transfer dari pemerintah pusat (sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004) dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri. DAU merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia setiap tahunnya yang bersumber dari pendapatan APBN dan menjadi bagian dari APBD. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah DAU yang diterima setiap daerah setiap tahunnya ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang berbeda, dan hal ini diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah. Secara nasional, besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

2 ∙ Overview

Metode penghitungan DAU mencakup dua hal, yaitu alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1), yang meliputi gaji pokok dan tunjangantunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Alokasi berdasarkan celah fiskal pada suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

.id

Besaran CF diperoleh dengan rumus: CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal. Komponen variabel kapasitas fiskal (fiscal capacity) adalah sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah, terdiri dari 5 variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Empat dari kelima variabel tersebut (Penduduk, IPM, IKK, PDRB) disediakan oleh BPS.

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun 2013, tercatat penduduk Indonesia sebanyak 247,42 juta jiwa, terbanyak di Pulau Jawa (140,83 juta jiwa atau 56,92 persen), diikuti oleh Pulau Sumatera (53,30 juta jiwa atau 21,54 persen). Akibatnya, kepadatan tertinggi sebagian besar terdapat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta (14 992 jiwa/Km2), Jawa Barat (1 280 jiwa/Km2), dan Banten (1 188 jiwa/Km2). Selain itu, 19 dari 20 besar peringkat Kabupaten/Kota berpenduduk terbanyak juga berada di Pulau Jawa, dimana Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten/Kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk 5,1 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung (3,4 juta jiwa).

ht

Peningkatan jumlah penduduk tampaknya juga diiringi dengan capaian pada pembangunan manusianya. IPM Indonesia tahun 2012 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2011 dari 72,77 menjadi 73,29. Peningkatan capaian tersebut, tampaknya juga diikuti oleh penurunan disparitas IPM antar Provinsi. IPM tertinggi, tercatat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,33, sedangkan IPM terendah terdapat di Provinsi Papua (65,86). Dari 33 Provinsi, sebanyak 32 Provinsi telah berkategori menengah atas (66 ≤ IPM < 80) dan hanya Provinsi Papua yang masih berkategori menengah bawah (50 ≤ IPM < 66). Pada level Kabupaten/Kota, IPM tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta (80,24) dan terendah di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua (48,80). Variabel ketiga adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang membandingkan tingkat kemahalan harga konstruksi antar wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada level Provinsi, di tahun 2013, indeks IKK tertinggi terdapat

Overview ∙ 3

di Provinsi Kepulauan Riau (109,42), diikuti Provinsi Kalimantan Barat (107,38), sedangkan indeks terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (80,01). Pada level Kabupaten/Kota, indeks tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua (461,52) dan terendah di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (70,46).

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Disparitas capaian PDRB Per Kapita antar Provinsi sangat tajam. Pada level Provinsi, PDRB Per Kapita (dengan migas) tertinggi pada tahun 2012 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 112,14 Juta) dan terendah di Provinsi Maluku Utara (Rp 6,37 Juta). Sedangkan pada level Kabupaten/Kota, PDRB Per Kapita (dengan migas) tertinggi terdapat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp 443,67 Juta, sedangkan PDRB Per Kapita terendah terdapat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, sebesar Rp 2,83 Juta.

4 ∙ Overview

ht

tp :// w

ps

.b

w

w

.g o

.id

PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013

2

2

Penduduk Pertengahan Tahun 2013

: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber Data : Sensus Penduduk 2000, Sensus Penduduk Aceh Nias 2005, Sensus Penduduk 2010. Cakupan : 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota, 6 651 Kecamatan, dan 77 126 Desa/Kelurahan. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

.g o

.id

Definisi

D

tp :// w

w

w

.b

ps

alam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), salah satu variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk. Data penduduk yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk per Kabupaten/Kota kondisi pertengahan tahun. Awalnya, proyeksi penduduk yang dihitung BPS hanya tersedia secara nasional dan tingkat Provinsi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003, BPS melakukan penghitungan proyeksi atau estimasi penduduk per Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan data penduduk sebagai dasar dalam penghitungan DAU.

ht

Berbeda dengan proyeksi penduduk nasional dan per Provinsi yang dihitung dengan metode komponen karena memiliki informasi kependudukan yang lengkap, maka data penduduk per Kabupaten/Kota ini dihitung dengan metode Geometrik. Pilihan ini digunakan karena ketersediaan informasi kependudukan yang tidak cukup untuk menggunakan metode komponen. Sebagai data dasar digunakan data penduduk hasil Sensus Penduduk maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir untuk memproyeksikan penduduk per Kabupaten/ Kota pada tahun berikutnya. Data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 resmi diumumkan dan dapat digunakan untuk berbagai kebijakan. Disamping data jumlah penduduk hasil SP2010, data penduduk hasil SP2000 juga digunakan sebagai data dasar dalam membuat perkiraan/proyeksi jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota dengan referensi waktu pertengahan tahun. Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang yang tidak dilakukan sensus atau survei kependudukan, maka data jumlah penduduknya merupakan angka hasil dari proyeksi penduduk. 6 ∙ Penduduk Pertengahan Tahun 2013

Tabel 2.1. Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia, 2013

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Persentase

53 299 156 4 791 924 13 326 307 5 010 859 6 125 283 1 933 796 3 317 034 7 823 588 1 335 467 1 791 612 7 843 286 140 823 131 9 955 084 45 275 676 11 482 486 32 500 468 3 541 922 38 067 495 14 585 614 4 486 478 2 318 435 3 823 758 3 357 824 599 119 18 096 703 2 343 527 1 105 773 2 775 118 8 264 344 1 247 330 2 360 611 13 702 894 4 122 917 4 629 219 4 950 758 6 917 100 1 656 917 1 110 559 3 305 252 844 372 247 424 598

21,54 1,94 5,39 2,03 2,48 0,78 1,34 3,16 0,54 0,72 3,17 56,92 4,02 18,30 4,64 13,14 1,43 15,39 5,89 1,81 0,94 1,55 1,36 0,24 7,31 0,95 0,45 1,12 3,34 0,50 0,95 5,54 1,67 1,87 2,00 2,80 0,67 0,45 1,34 0,34 100,00

.b

ps

.g o

.id

Jumlah Penduduk

w

17 18 19 20 21

w

11 12 13 14 15 16

Pulau Sumatera Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Pulau Jawa DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Pulau Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Pulau Sulawesi Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Pulau Bali & Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Pulau Maluku & Papua Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat INDONESIA

tp :// w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Provinsi

ht

No

Penduduk Pertengahan Tahun 2013 ∙ 7

Persebaran Penduduk Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2013 sebesar 247 424 598 jiwa. Bila dilihat dari sisi persebaran penduduk, sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa yaitu 140 823 131 jiwa atau sekitar 56,92 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2013. Kemudian diikuti oleh pulau Sumatera dengan penduduk sebesar 53 299 156 jiwa atau sebesar 21,54 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara pulau yang memiliki jumlah penduduk terendah terdapat di pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk sebesar 6 917 100 jiwa atau sebesar 2,80 persen.

.g o

.id

Jumlah penduduk per Provinsi menunjukkan bahwa Provinsi yang paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 45 275 676 jiwa atau sebesar 18,30 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebesar 38 067 495 dan 32 500 468 jiwa atau sebesar 15,39 dan 13,14 persen dari total penduduk Indonesia.

w

.b

ps

Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Provinsi yang baru saja terbentuk yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 599 119 jiwa atau hanya sebesar 0,24 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi Papua Barat merupkan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah kedua dengan jumlah penduduk sebesar 844 372 jiwa atau 0,34 persen.

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat

Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 83 183 119 70 236 66 85 81 90 227 14 992 1 280 1 188 991 1 130 796 30

ht

No

tp :// w

w

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan, 2013

8 ∙ Penduduk Pertengahan Tahun 2013

No

Provinsi

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 15 99 26 8 169 98 45 177 74 62 713 249 102 35 35 10 9

Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2013 sebagian besar masih berpusat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk terbesar terletak di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 14 992 jiwa/Km2, diikuti Jawa Barat dan Banten masing-masing sebesar 1 280 jiwa/Km2, dan 1 188 jiwa/Km2. Disisi lain, Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah sekitar 8 jiwa/Km2, 9 jiwa/Km2 dan 10 jiwa/Km2. Perbedaan ini menunjukkan disparitas kepadatan penduduk yang cukup tinggi antar Provinsi di Indonesia. Penduduk Kabupaten/Kota

.id

Gambar 2.1 menunjukkan peringkat 20 besar jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Indonesia, 19 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten/ Kota yang terletak di pulau Jawa. Sedangkan satu Kabupaten/Kota lainnya terletak di pulau Sumatera yaitu Kota Medan.

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

Kabupaten Bogor masih merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 5,1 juta jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak urutan kedua adalah Kabupaten Bandung sekitar 3,4 juta jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk 3,1 juta jiwa. Urutan peringkat 3 besar jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota ini tidak mengalami perubahan. Gambar 2.1. Dua Puluh Kabupaten/Kota dengan Penduduk Perubahan urutan peringkat Terbesar di Indonesia , 2013 terlihat mulai urutan peringkat 4 sampai 20 Kabupaten/Kota jika dibandingkan keadaan urutan peringkat pada tahun 2012. Perubahan peringkat yang cukup signifikan terlihat di Kota Bekasi, pada tahun 2012 Kota Bekasi menempati peringkat 10 (sepuluh) menjadi peringkat 7 (tujuh) pada tahun 2013. Beberapa Kabupaten/Kota juga mengalami pergeseran peringkat jumlah penduduk namun tidak signifikan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Barat.

Penduduk Pertengahan Tahun 2013 ∙ 9

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

ht

tp :// w

ps

.b

w

w

.g o

.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2012

3

3

Indeks Pembangunan Manusia 2012

: Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : (i) lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; (ii) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (iii) standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100. Sumber Data : Susenas (Kor dan Modul Konsumsi), Sensus Penduduk 2000 (SP2000), SUPAS 2005, IHK. Cakupan : 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

.g o

.id

Definisi

Capaian IPM Provinsi

ps

P

ht

tp :// w

w

w

.b

erkembangan IPM Provinsi di Indonesia menunjukkan suatu peningkatan. Angka IPM Indonesia pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2011 yaitu dari 72,77 menjadi 73,29. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 12,47 poin dengan rentang 78,33 untuk DKI Jakarta dan 65,86 untuk Papua. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2011 yang sebesar 12,62 poin, maka perbedaan tahun 2012 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat Provinsi relatif menurun. Gambar 3.1. Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012 79 2011

78,33

78

2012

77,97

76,95

77

76,54

76,9

76,53

76,75 76,32

76,71 76,22

76

75

DKI

SULUT

12 ∙ Indeks Pembangunan Manusia 2012

RIAU

DIY

KALTIM

Gambar 3.2. Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012 4

2011 2012 3

2,68 2,08

2,25 1,86 1,78

1,85

2

1,66 1,60

1,92 1,58

1

0

KALTIM

DIY

SULUT

DKI

RIAU

.b

ps

.g o

.id

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012, DKI Jakarta tercatat sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 78,33. Kemudian berturutturut diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 76,95; Provinsi Riau sebesar 76,90; Provinsi DI Yogyakarta sebesar 76,75; dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,71 (Gambar 3.1). Selama empat tahun terakhir, kelima Provinsi ini selalu tercatat sebagai lima Provinsi terbaik dalam capaian pembangunan manusia di Indonesia.

ht

tp :// w

w

w

Kecepatan pembangunan manusia pada kelima Provinsi ini berada pada rentang 1 dan 3. Dari kelima Provinsi dengan IPM tertinggi, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecepatan tertinggi dalam pembangunan manusia yang ditandai dengan nilai reduksi shortfall sebesar 2,08. Kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,85; Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,78; Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,60 dan yang terendah Provinsi Riau sebesar 1,58. Gambar 3.3. Provinsi dengan IPM Terendah , 2011-2012 72 70

69,65

70,22 69,47

2011

69,98

2012 67,75

68

68,28

66,23

66,89

66

65,36

65,86

64

62

PAPUA BARAT

MALUT

NTT

NTB

PAPUA

Indeks Pembangunan Manusia 2012 ∙ 13

Gambar 3.4. Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah, 2011-2012 4

2011 3

2

2012

2,97

1,96 1,62

1,88

1,44

1,67

1,50

1,64 1,19

1,45

1

NTB

PAPUA BARAT

MALUT

NTT

PAPUA

.id

0

.b

ps

.g o

Provinsi dengan pencapaian IPM terendah adalah Provinsi Papua, dengan nilai IPM sebesar 65,86. Selanjutnya empat Provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (66,89), Nusa Tenggara Timur (68,28), Maluku Utara (69,98), dan Papua Barat (70,22) (Gambar 3.3). Kelima Provinsi ini juga menempati posisi terendah dalam capaian IPM tahun 2011.

ht

tp :// w

w

w

Reduksi shortfall kelima Provinsi tersebut pada tahun 2012 berada pada rentang 1 dan 2, dengan capaian tertinggi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,96. Sementara pada Provinsi Papua, selain capaian IPM-nya yang paling rendah di antara kelima Provinsi tersebut, capaian reduksi shortfall-nyapun terendah yaitu sebesar 1,45. Gambar 3.5. Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2012 90 80 70 60

40

ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT GORONTALO SULTENG SULSEL SULBAR SULTRA BALI NTB NTT MALUKU MALUT PAPUA PABAR

50


Dilihat dari kisaran IPM menurut Provinsi seperti pada Gambar 3.5, terlihat bahwa sebaran IPM di hampir semua Provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa Provinsi seperti Papua, Papua Barat, NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian IPM dalam Provinsi (baca: Kabupaten/Kota) yang bersangkutan sebarannya sangat beragam. Sebagai ilustrasi, di Provinsi Papua angka IPM tertinggi sebesar 76,64 (Kota Jayapura), sedangkan IPM terendah sebesar 48,80 (Kabupaten Nduga). Hal ini berarti disparitas IPM di Provinsi Papua sebesar 27,84.

.id

Provinsi yang memiliki sebaran IPM relatif paling homogen dibandingkan Provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat, dengan nilai IPM tertinggi sebesar 72,41 (Kabupaten Majene) dan IPM terendah sebesar 68,44 (Kabupaten Polewali Mamasa). Hal ini berarti disparitas IPM di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,97. Provinsi lain yang juga memiliki sebaran IPM relatif homogen yaitu Provinsi Gorontalo, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimatan Timur.

.g o

Status Pembangunan Provinsi

w

w

.b

ps

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi (IPM ≥ 80), kategori menengah atas (66 ≤ IPM < 80), kategori menengah bawah (50 ≤ IPM < 66), dan kategori rendah (IPM < 50). Jika diukur menurut skala internasional, dari 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2012, semua Provinsi termasuk dalam kategori IPM menengah atas kecuali Provinsi Papua yang termasuk dalam kategori IPM menengah bawah.

tp :// w

Variasi pencapaian pembangunan manusia antar Provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai

ht

Gambar 3.6. Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2012 25 20

Wilayah Barat

21

Wilayah Timur

15 11

10 5 1

0

Rendah

Menengah Bawah

Menengah Atas

Tinggi


indikator sosial dan ekonomi. Beberapa indikator sosial dan ekonomi yang terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan. Gambar 3.6 di atas memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat Provinsi. Sebesar 96,97, atau telah mencapai kategori IPM menengah atas, namun terlihat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di Provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia, di mana antara seluruh Provinsi di Wilayah Indonesia Barat tergolong pada kategori IPM menengah atas. Sementara di wilayah timur terdapat 11 Provinsi yang tergolong menengah atas, dan 1 Provinsi lainnya masih berkategori menengah bawah yaitu Provinsi Papua.

ps

.g o

.id

Sebenarnya, pembangunan manusia di wilayah bagian timur telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur masih relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan wilayah Indonesia barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur dapat dikurangi.

.b

Capaian IPM Kabupaten/Kota

ht

tp :// w

w

w

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM Provinsi, keseluruhan IPM Kabupaten/Kota juga memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 20112012. Dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya, secara umum berbeda. Beberapa Kabupaten/ Kota mencapai peningkatan IPM Tabel 3.1. Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan cukup pesat, sedangkan beberapa Terendah, 2012 Kabupaten/Kota lainnya memiliki Kabupaten/Kota IPM tingkat kecepatan yang cukup lambat. 5 Kabupaten/Kota Tertinggi Tabel 3.1 menyajikan urutan lima Kota Yogyakarta 80,24 Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi Kota Jakarta Selatan 80,17 dan lima Kabupaten/Kota dengan Kota Jakarta Timur 79,80 IPM terendah pada tahun 2012. Pada Kota Depok 79,71 tabel tersebut, posisi Kabupaten/Kota Kota Makasar 79,49 untuk lima urutan terendah umumnya 5 Kabupaten/Kota Terendah merupakan Kabupaten baru. Puncak 49,77 Memberamo Tengah 49,73 Selain itu, dapat dilihat bahwa Yalimo 49,31 kelima Kabupaten/Kota dengan IPM Intan Jaya 49,17 tertinggi sebagian berasal dari Pulau Nduga 48,80 Jawa, yaitu dua Kabupaten/Kota dari


Tabel 3.2. Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan Reduksi Shortfall Terbesar, 2012 Kabupaten/Kota

Provinsi

IPM

Reduksi Shortfall 2011-2012

Bali

74,49

3,97

Kota Banjar Baru

Kalimantan Selatan

76,28

3,48

Takalar

Sulawesi Selatan

70,14

3,39

Bondowoso

Jawa Timur

64,98

3,24

Mamuju

Sulawesi Barat

70,76

3,24

Gresik

Jawa Timur

75,97

3,22

Kutai Timur

Kalimantan Timur

73,75

3,20

Kota Mataram

NTB

73,70

3,18

Nagan Raya

Aceh

70,64

3,16

Banyuwangi

Jawa Timur

70,53

3,14

.g o

.id

Gianyar

w

w

.b

ps

Provinsi DKI Jakarta, satu Kota dari Provinsi Jawa Barat, satu Kota berasal dari Provinsi DI Yogyakarta, dan satu Kota lagi berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, kelima Kabupaten dengan IPM terendah semuanya berasal dari Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini masih tertinggal dibanding Provinsi lainnya, sementara pergerakan perkembangan pembangunannya juga sangat lambat.

ht

tp :// w

Selanjutnya, Tabel 3.2 menyajikan Kabupaten/Kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2011-2012. Terdapat 10 Kabupaten/Kota yang tersebar di beberapa Provinsi yang mencatat kemajuan cukup pesat. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali mencatat kemajuan yang tercepat dengan reduksi shortfall sebesar 3,97. Status Pembangunan Kabupaten/Kota Capaian pembangunan manusia pada seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia mengalami kemajuan pada tahun 2012. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar suatu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/ Kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan skala internasional, dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dihitung IPM-nya, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sudah tergolong dalam kategori capaian IPM tinggi, dan sebanyak 458 Kabupaten/Kota (92,15 persen) berkategori menengah atas. Kemudian, 30 Kabupaten/Kota (6,04 persen) tergolong dalam


Tabel 3.3. Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2012 Wilayah Barat

IPM

Wilayah Timur

Tertinggi

IPM

Tertinggi

Kota Yogyakarta

80,24

Kota Makasar

79,49

Kota Jakarta Selatan

80,17

Kota Ambon

79,41

Kota Jakarta Timur

79,80

Manado

78,92

Kota Depok

79,71

Kota Pare Pare

78,63

Kota Jakarta Barat

79,43

Kota Kupang

78,37

Terendah

Terendah 65,69

Puncak

49,77

Situbondo

65,06

Mamberamo Tengah

49,73

Bondowoso

64,98

Yalimo

49,31

Probolinggo

64,35

Intan Jaya

49,17

Sampang

61,67

Nduga

48,80

.b

ps

.g o

.id

Bangkalan

tp :// w

w

w

kelompok IPM menengah bawah dan selebihnya 7 Kabupaten/Kota (1,41 persen) masih tergolong ke dalam kelompok IPM rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah seluruhnya terletak di Provinsi Papua.

ht

Disparitas pencapaian IPM di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat, dan Kabupaten/Kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah barat dan wilayah timur masih timpang. Di tingkat Kabupaten/Kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 80,24. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua sebesar 48,80, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Yogyakarta (wilayah barat) dan Kabupaten Nduga (wilayah timur) sekitar 31,44 poin. Nilai disparitas ini lebih besar dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2011. Menarik untuk dicermati, perbedaan urutan IPM tertinggi dan terendah di masing-masing wilayah, baik di wilayah bagian barat maupun di wilayah bagian timur. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat didominasi oleh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Kota Yogyakarta menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 80,24, yang diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (80,17), Kota Jakarta Timur (79,80), Kota Depok (79,71), dan Kota Jakarta Barat (79,43). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan IPM terendah di Pulau Jawa


Gambar 3.7. Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2012 350 280

325

Wilayah Barat Wilayah Timur

210 133

140 70 7

Rendah

2

Menengah Bawah

Menengah Atas

Tinggi

.id

0

24

6

ps

.g o

seluruhnya berada di Provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda; yaitu Bangkalan (65,69), Situbondo (65,06), Bondowoso (64,98), Probolinggo (64,35), dan Sampang (61,67). Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat.

tp :// w

w

w

.b

Urutan IPM tertinggi di wilayah bagian timur Indonesia adalah sebagai berikut: Kota Makasar (79,49), Kota Ambon (79,41), Manado (78,92), Kota Pare Pare (78,63), dan Kota Kupang (78,73). Sementara itu, lima Kabupaten/Kota dengan urutan IPM terendah semuanya terdapat di Provinsi Papua (lihat Tabel 3.1).

ht

Ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Gambar 3.7 menyajikan status pembangunan manusia di Kabupaten/Kota menurut wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur pada tahun 2012. Dari gambar tersebut masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, sekitar 97 persen Kabupaten/Kota memiliki status pembangunan manusia dengan kategori menengah atas, sedangkan di wilayah Indonesia timur hanya terdapat 81,10 persen Kabupaten/Kota. Pada kategori IPM menengah bawah, di wilayah Indonesia bagian barat masih ada 1,80 persen Kabupaten/Kota, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur terdapat 14,63 persen Kabupaten/ Kota. Selain itu, ternyata masih terdapat 4,27 persen Kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah.


tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

ht

tp :// w

ps

.b

w

w

.g o

.id

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2013

4

4

Indeks Kemahalan Konstruksi 2013

: Indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap TKK Kabupaten/Kota atau Provinsi lain. Sumber Data : Harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Cakupan : 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

.g o

.id

Definisi

ps

Konsep Pemikiran

tp :// w

w

w

.b

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, harus didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya, yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

ht

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan. Pertama, dengan pendekatan input dan kedua, pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk management cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan management cost dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga 22 ∙ Indeks Kemahalan Konstruksi 2013

komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output, karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

.g o

.id

Mendapatkan data BoQ dari tiap Kabupaten/Kota setiap tahun adalah hal yang mustahil. Disamping karena tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai proyek yang sama atau sebanding setiap tahun, juga karena volume pekerjaan mengumpulkan BoQ cukup besar, padahal IKK harus dihitung setiap tahun dan dirilis pada pertengahan tahun berjalan. Oleh karena itu ditempuh jalan menggunakan BoQ tiap Kabupaten/Kota pada tahun tertentu sebagai penimbang indeks harga bahan bangunan, upah, dan sewa peralatan konstruksi pada tahun berjalan, setelah itu dibobot dengan realisasi APBD pembentukan modal tetap tiap-tiap Kabupaten/ Kota untuk menunjukkan kegiatan konstruksi mana yang lebih penting di tiaptiap Kabupaten/Kota, setelah itu dibandingkan antar Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Indeks Kemahalan Konstruksi.

w

.b

ps

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK Kabupaten/Kota relatif terhadap Kabupaten/Kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

w

Indeks Kemahalan Konstruksi 2013

ht

tp :// w

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini, perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Sehingga, material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013, penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, IKK tahun 2013 menggunakan data harga komoditi yang dikumpulkan dalam 2 periode pencacahan, yaitu periode akhir Januari dan periode akhir April, sehingga lebih tervalidasi dibandingkan hanya menggunakan satu kali pengambilan data lapangan. Dengan menggunakan BoQ tahun 2012, realisasi APBD pembentukan modal tetap 2012, dan rata-rata harga komoditi Januari-April, diperoleh Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/ Kota tahun 2013 sebagaimana terlampir.

Indeks Kemahalan Konstruksi 2013 ∙ 23

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

PDRB PER KAPITA 2012

5

5

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

: PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu. Sumber Data : Sensus, Survei, dan dari produk Administratif Instansi Pemerintah, Perusahaan dan Lembaga lainnya. Cakupan : 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

.g o

.id

Definisi

B

w

w

.b

ps

ab ini mencakupi definisi atas PDRB, output, input antara, dan nilai tambah (value added). Tabel pertumbuhan ekonomi disajikan menurut harga konstan. Selebihnya hanya menurut harga berlaku dimana besaran tersebut diperlukan untuk penghitungan dana alokasi umum (DAU).

ht

tp :// w

Harga berlaku atau current prices merupakan penilaian terhadap barang dan jasa menurut harga atau nilai yang sesungguhnya atau yang melekat pada barang dan jasa tersebut. Singkatnya, harga yang digunakan untuk menilai barang atau jasa setelah barang atau jasa tersebut diproduksi. Sedangkan harga konstan merupakan penilaian atas barang dan jasa menurut harga atau nilai pada suatu waktu tertentu yang digunakan sebagai basis harga atau nilai. Penyajian atas besaran-besaran PDRB tersebut diharapkan konsisten dengan penyusunan DAU. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam penghitungannya, NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih, yakni output bruto dikurangi semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi. Adapun metode penilaian output menggunakan harga produsen, yakni tingkat harga sebelum terjadi atau dimasukkannya biaya pengiriman melalui pengangkutan dan biaya perdagangan (yang timbul pada tingkat pedagang). Secara teknis, semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi disebut sebagai input antara. Input antara juga diartikan sebagai biaya produksi.

26 ∙ Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Ruang lingkup dan sumber data, termasuk untuk keperluan penghitungan DAU, berasal dari 497 PDRB Kabupaten/Kota dan 33 PDRB Provinsi. Dalam hal PDRB Provinsi, bukan berarti penjumlahan PDRB dari Kabupaten/Kota di dalamnya, sehingga total PDRB Kabupaten/Kota suatu propvinsi tidak selalu sama dengan PDRB Provinsinya. Selisihnya disebut dengan diskrepansi statistik (statistical discrepancy) yang dapat dijelaskan secara teoritis manakala masih dalam rentang toleransi. PDRB Provinsi dihitung oleh BPS Provinsi secara independen (terhadap PDRB Kabupaten/Kota) dan menggunakan informasi dasar pada masing-masing Provinsi. Sehingga, dalam hal penghitungan DAU Kabupaten/Kota menggunakan PDRB Kabupaten/Kota, dan untuk DAU Provinsi menggunakan PDRB Provinsi.

.b

ps

.g o

.id

Capaian PDRB antar Provinsi masih menunjukkan disparitas yang sangat tajam, demikian halnya dengan PDRB per Kapita. Sebagaimana terlihat dari Gambar 5.1., Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia pada dua periode pengukuran (2011-2012). Pada tahun 2012, PDRB Per Kapita (dengan migas) DKI Jakarta sebesar Rp. 112,14 juta diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 109, 66 juta. Sedangkan nilai terendah di Provinsi Maluku Utara (Rp. 6,47 Juta). Tingginya capaian DKI Jakarta tersebut sekaligus menjelaskan mengapa DKI Jakarta menjadi magnet urbanisasi di Indonesia.

w

Gambar 5.1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Ribu Rupiah), 2011-2012

w

Aceh Pabar 120 000

tp :// w

Papua

Malut

Maluku

ht

NTT NTB

Sumut

100 000

Sumbar Riau Kepri

80 000

Jambi

60 000

Sumsel

40 000

Bali

Babel

20 000

Sultra

Bengkulu

0

Sulbar

Lampung

Sulsel

DKI

Sulteng

Jabar

Gorontalo

2011 2012

Banten

Sulut

Jateng Kaltim

Kalsel

Kalteng

Kalbar

Jatim

DIY

RIbu Rp.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ∙ 27

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

CATATAN TEKNIS

6

6

Catatan Teknis

PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013 Konsep dan Definisi

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

• Konsep penduduk yang digunakan dalam Sensus Penduduk 2010 sama seperti konsep penduduk yang digunakan pada kegiatan survei kependudukan lainnya yang dilakukan oleh BPS. • Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. • Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu. • Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. • Penduduk mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap dan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, seperti tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil, dan pengungsi. Sumber Data • Sensus Penduduk 2000 • Sensus Penduduk Aceh Nias 2005 • Sensus Penduduk 2010 Urgensi SP2010 • • • •

Memperbarui data dasar kependudukan termasuk parameter demografi. Sebagai basis utama proyeksi penduduk dekade 2010–2020. Sebagai master sampling frame untuk kegiatan survei. Memantau kinerja pencapaian tujuan MDGs (Millenium Development Goal’s) sampai wilayah administrasi terkecil.

30 ∙ Catatan Teknis

• Sebagai sumber data untuk Program Targetting (Beasiswa, Lansia, Bantuan sosial, perumahan, disabilitas, dll.). • Sebagai data dasar (baseline) bagi semua kementerian/ instansi dalam menetapkan program dan target ke depan. Metodologi Pencacahan SP2010

.g o

.id

• Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence/orang yang biasa sehari-hari tinggal di suatu wilayah (de jure) serta de facto untuk penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. • Menghitung stok atau jumlah penduduk suatu negara di seluruh wilayah teritorial negara pada suatu titik waktu (hari) tertentu. • Pengumpulan data karakteristik kependudukan dan karakteristik sosial ekonomi penting yang secara statistik sulit/tidak akurat, dilakukan melalui survei, misal angka kematian ibu, angka buta huruf, dan disabilitas. • Pencatatan kependudukan dilakukan secara aktif, yaitu petugas pendata mendatangi penduduk dari rumah ke rumah (door to door). Cakupan Wilayah

ht

Hasil SP2010

tp :// w

w

w

.b

ps

Kegiatan SP2010 telah dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia, mencakup : • 33 Provinsi. • 497 Kabupaten/Kota. • 6.651 kecamatan. • 77.126 desa/kelurahan. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

• PENDUDUK INDONESIA : 237.641.326 jiwa. IPM 2012 Pengertian Pembangunan Manusia Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia : • I ndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Catatan Teknis ∙ 31

.id

• I ndeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). • IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia. • IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. • Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU). • IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritasprioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

.g o

Sumber Data

ht

Konsep dan Definisi

tp :// w

w

w

.b

ps

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia terutama adalah Susenas disamping Sensus Penduduk (SP2000) dan SUPAS 2005. Untuk IPM 2010, data yang digunakan meliputi Susenas Kor Juli 2010, Susenas KOR Modul Konsumsi 2011, dan IHK 2010. Susenas Kor Juli 2010 digunakan untuk menghitung Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Untuk Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan modeling berdasarkan data SP2000 dan SUPAS 2005.Sementara Susenas KOR Modul Konsumsi 2011 digunakan untuk menghitung daya beli yang didasarkan pada 27 komoditi.

• Angka Melek Huruf penduduk dewasa : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. • Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e0): Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. • Rata-rata Lama Sekolah: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. • Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity = PPP): Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (Provinsi/Kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson. 32 ∙ Catatan Teknis

• Reduksi Shortfall: Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Metodologi

∑ j E( i , j )

∑ j P( x, j )Q( i , j )

ps

PPP =

.g o

.id

• Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPAK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). • Angka Melek Huruf, menghitung proporsi penduduk yang dapat baca tulis. • Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah. • Paritas Daya Beli dihitung dengan proses sebagai berikut: 1. Y : Pengeluaran per kapita 2. Y1 : Y + (Y*20%) 3. Y2 : Nilai Riil Y1 → deflasi, IHK 4. PPP → didasarkan 27 komoditi (lihat Tabel6.1)

ht

tp :// w

w

w

.b

E(i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di wilayah i. P(x,j) = Harga komoditi j di Jakarta Selatan. Q(i,j) = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di wilayah i. 5. Y3 : Y2/PPP 6. Y4 : Menghitung nilai Y3 dengan formula Atkinson Formula Atkinson C(i)* = C(i) ; jika C(i)< Z (½) = Z+2(C(i)–Z) ; jika Z
( X ( i , j ) − X ( i −min) ) ( X ( i − maks ) − X ( i −min) )

Catatan Teknis ∙ 33

Tabel 6.1. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPP Proporsi dari total konsumsi (%)

1. Beras Lokal

Kg

7,25

2. Tepung terigu

Kg

0,10

3. Singkong

Kg

0,22

4. Tuna/cakalang

Kg

0,50

5. Teri

Ons

0,32

6. Daging sapi

Kg

0,78

7. Ayam

Kg

0,65

8. Telur

Butir

1,48

397 Gram

0,48

10. Bayam

Kg

0,30

11. Kacang panjang

Kg

12. Kacang tanah

Kg

13. Tempe

Kg

14. Jeruk

Kg

15. Pepaya

Kg

.g o ps

0,32

0,22 0,79 0,39 0,18

w

9. Susu kental manis

.id

Unit

.b

Komoditi

Butir

0,56

Ons

1,61

Ons

0,60

Ons

0,15

Ons

0,13

80 Gram

0,79

10 batang

2,86

23. Listrik

Kwh

2,06

24. Air minum

M

0,46

25. Bensin

Liter

1,02

26. Minyak tanah

Liter

1,74

27. Sewa Rumah

Unit

11,56

19. Garam 20. Merica 21. Mie instan

tp :// w

18. Kopi

ht

17. Gula

w

16. Kelapa

22. Rokok kretek

TOTAL

34 ∙ Catatan Teknis

3

37,52

X(i,j) = Indeks komponen ke-i dari daerah j. X(i-min) = Nilai minimum dari Xi (Standar UNDP). X(i-maks) = Nilai maksimum dari Xi (Standar UNDP). Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP. i. Indeks Lamanya Hidup Index X1 =

( X1 − 25) ( 85 − 25)

ii. Indeks Pendidikan

( X 21 − 0 ) (100 − 0 )

.g o

Index X 21 =

.id

a. Indeks Melek Huruf

2  1  Index X 2 =  Index X 21  +  Index X 22  3 3    

w

.b

( X 22 − 0 ) (15 − 0 )

w

Index X 21 =

ps

b. Indeks Lama Sekolah

( X 3 − 360 )

(732, 72 − 300 )

ht

Index X 3 =

tp :// w

iii. Indeks Pengeluaran Riil

iv. Nilai IPM dapat dihitung sebagai : IPM =

Index X1 + Index X 2 + Index X 3 3

IKK 2013 Misalkan pkn adalah harga komponen konstruksi n di Kabupaten k (k= 1, 2, ... ,K; n= 1, 2, ... , N). Maka model statistik metoda Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai berikut, pkn = ak bn ukn, dalam hal ini k= 1, 2,...,K ; n= 1, 2, ..., N. ak dan bn merupakan parameter yang akan diduga dari data harga, sedangkan ukn merupakan random variable yang berdistribusi identik dan independen. Dengan Catatan Teknis ∙ 35

asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi log normal atau dengan kata lain log pkn berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ2. Dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linear ln pkn = ln ak + ln bn + ln ukn = αk + γn + Vkn

w

.b

ps

.g o

.id

Parameter ak diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di Kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di Kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila ak dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap Kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X, maka ak adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), harga di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten K ‘setinggi’ ak dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai IKKk= exp(αk) Untuk memudahkan membaca, persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen. Pada penghitungan IKK tahun 2013 ini Kota Samarinda dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi referensinya.

w

PDRB Per Kapita 2013

ht

tp :// w

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga metode tersebut menyesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masingmasing daerah. Untuk menghitung PDRB menggunakan pendekatan pendapatan, dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yakni upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto (pajak dikurangi subsidi). Sementara jika menggunakan pendekatan pengeluaran, dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Sedangkan untuk penggunaan pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh proses produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut 9 (sembilan) jenis lapangan usaha (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, & Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-Jasa. 36 ∙ Catatan Teknis

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

TABEL RINGKASAN

7

Tabel R1 Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi IPM 2012

IKK 2013

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)

Kode

Provinsi

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4 791 924

72,51

91,61

20 486 246

Provinsi Aceh

2

Provinsi Sumatera Utara

13 326 307

75,13

95,92

26 568 861

3

Provinsi Sumatera Barat

5 010 859

74,70

88,72

22 208 586

4

Provinsi Riau

6 125 283

76,90

101,28

79 112 737

5

Provinsi Kepulauan Riau

1 933 796

76,20

109,42

49 644 257

6

Provinsi Jambi

3 317 034

73,78

96,97

22 404 666

7

Provinsi Sumatera Selatan

7 823 588

73,99

95,29

26 790 903

8

Provinsi Bangka Belitung

1 335 467

73,78

99,59

26 441 431

9

Provinsi Bengkulu

1 791 612

73,93

94,98

13 681 998

10

Provinsi Lampung

7 843 286

72,45

11

Provinsi DKI Jakarta

9 955 084

78,33

12

Provinsi Jawa Barat

45 275 676

73,11

13

Provinsi Banten

11 482 486

14

Provinsi Jawa Tengah

32 500 468

15

Provinsi DI Yogyakarta

16

Provinsi Jawa Timur

17

Provinsi Kalimantan Barat

18

Provinsi Kalimantan Tengah

.id

1

18 611 504 112 141 718

89,10

21 254 638

71,49

89,25

19 003 473

73,36

85,38

17 140 206

76,75

86,52

16 227 097

72,83

85,94

26 444 785

4 486 478

70,31

107,38

16 831 711

2 318 435

75,46

100,29

24 467 596

ps

.b

tp :// w

w

w

3 541 922 38 067 495

.g o

89,79

100,00

Provinsi Kalimantan Selatan

3 823 758

71,08

97,88

20 196 878

20

Provinsi Kalimantan Timur

3 956 943

76,71

100,00

109 664 351

21

Provinsi Sulawesi Utara

2 343 527

76,95

103,00

20 344 833

22

Provinsi Gorontalo

1 105 773

71,31

93,18

9 562 965

23

Provinsi Sulawesi Tengah

2 775 118

72,14

84,60

18 709 354

24

Provinsi Sulawesi Selatan

8 264 344

72,70

85,89

19 465 540

25

Provinsi Sulawesi Barat

1 247 330

70,73

91,96

11 828 887

26

Provinsi Sulawesi Tenggara

2 360 611

71,05

96,42

15 785 709

27

Provinsi Bali

4 122 917

73,49

93,02

20 742 868

28

Provinsi Nusa Tenggara Barat

4 629 219

66,89

80,01

10 796 449

29

Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 950 758

68,28

87,67

7 249 036

30

Provinsi Maluku

1 656 917

72,42

101,02

7 096 809

31

Provinsi Maluku Utara

1 110 559

69,98

115,12

6 366 658

32

Provinsi Papua

3 305 252

65,86

188,70

24 729 852

33

Provinsi Papua Barat

844 372

70,22

121,01

52 383 910

38 ∙ Tabel Ringkasan

ht

19

Tabel R2 Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota IPM 2012

IKK 2013

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp) (6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Provinsi Aceh

4 791 924

72,51

91,61

20 486 246

1

Kab. Aceh Barat

187 459

71,73

100,87

19 172 321

2

Kab. Aceh Besar

383 477

74,13

92,07

18 682 253

3

Kab. Aceh Selatan

210 071

70,71

90,34

14 361 876

4

Kab. Aceh Singkil

110 706

69,37

103,76

8 467 838

5

Kab. Aceh Tengah

185 733

74,42

102,99

18 263 876

6

Kab. Aceh Tenggara

186 083

72,25

93,74

10 033 668

7

Kab. Aceh Timur

393 135

71,17

101,41

19 843 235

8

Kab. Aceh Utara

556 556

73,07

107,88

22 410 236

9

Kab. Bireun

413 817

73,70

102,63

17 628 128

10

Kab. Pidie

398 446

72,81

92,74

13 743 515

11

Kab. Simeulue

12 13 14

Kota Langsa

15

Kota Lhokseumawe

16

Kab. Nagan Raya

17

Kab. Aceh Jaya

18

Kab. Aceh Barat Daya

19

Kab. Gayo Lues

20 21 22

Kota Subulussalam

23

Kab. Pidie Jaya

70,09

.g o

107,42

8 086 863

Kota Banda Aceh

249 282

78,50

99,11

43 383 902

Kota Sabang

32 191

76,88

97,59

19 229 314

157 011

74,75

90,56

13 736 941

181 976

77,23

105,41

59 353 418

149 596

70,64

124,26

20 552 282

85 908

70,35

97,49

14 372 445

133 191

71,53

99,81

14 189 981

84 511

68,54

91,55

12 015 852

Kab. Aceh Tamiang

264 420

71,65

95,94

10 396 607

Kab. Bener Meriah

131 999

71,86

99,16

16 995 832

72 414

70,06

75,82

6 273 538

140 769

73,13

95,75

11 156 996

ht

tp :// w

w

w

ps

83 173

.b

.id

Kode


Tabel Ringkasan ∙ 39

Tabel R2 Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan) IPM 2012

IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13 326 307

75,13

95,92

26 568 861

681 794

73,80

98,95

22 683 043

Provinsi Sumatera Utara 24

Kab. Asahan

25

Kab. Dairi

26

Kab. Deli Serdang

27 28

73,86

75,91

17 306 243

76,17

107,17

27 452 922

Kab. Karo

363 755

76,22

98,82

23 723 971

Kab. Labuhanbatu

430 718

75,29

89,46

22 433 701

29

Kab. Langkat

978 734

73,98

74,38

22 690 999

30

Kab. Mandailing Natal

413 475

71,44

98,14

11 701 010

31

Kab. Nias

133 388

69,55

32

Kab. Simalungun

833 251

74,35

33

Kab. Tapanuli Selatan

268 824

74,78

34

Kab. Tapanuli Tengah

324 006

72,04

91,96

9 032 939

35

Kab. Tapanuli Utara

286 118

75,33

94,90

16 080 379

36

Kab. Toba Samosir

175 069

77,21

118,84

25 134 840

37

Kota Binjai

252 263

77,36

94,73

26 347 002

38

Kota Medan

2 123 210

78,25

90,60

49 651 519

39

Kota Pematangsiantar

237 434

78,27

88,69

20 669 995

40

Kota Sibolga

41

Kota Tanjung Balai

42

Kota Tebing Tinggi

43

Kota Padang Sidempuan

44

Kab. Pakpak Bharat

45 46

86,72

10 836 444

96,39

15 710 616

107,99

14 942 572

.g o

ps .b

w

w

tp :// w

.id

276 238 1 886 388

75,73

99,75

21 954 126

75,06

94,89

23 490 860

149 065

77,34

90,58

20 058 348

204 615

76,04

110,91

12 885 957

42 144

72,00

111,83

10 134 992

Kab. Nias Selatan

295 968

68,23

105,77

9 109 520

Kab. Humbang Hasundutan

176 429

72,80

102,87

18 193 417

47

Kab. Serdang Bedagai

605 583

74,07

95,48

20 385 137

48

Kab. Samosir

121 924

74,72

127,71

16 610 103

49

Kab. Batubara

382 960

72,71

96,28

55 132 972

50

Kab. Padang Lawas

237 259

72,96

77,18

8 905 978

51

Kab. Padang Lawas Utara

232 746

73,59

75,94

9 558 995

52

Kab. Labuhanbatu Utara

337 404

74,92

93,56

26 924 678

53

Kab. Labuhanbatu Selatan

289 655

74,90

129,12

28 034 350

54

Kab. Nias Utara

129 053

68,71

124,29

11 113 029

55

Kab. Nias Barat

82 854

67,59

99,01

9 032 719

56

Kota Gunungsitoli

129 403

72,61

94,22

19 822 770


ht

85 981

158 599


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

74,70

88,72

22 208 586

Kab. Lima Puluh Kota

359 013

72,24

96,41

22 442 708

58

Kab. Agam

466 978

74,11

97,44

18 073 731

59

Kab. Kepulauan Mentawai

79 932

69,26

187,76

23 371 132

60

Kab. Padang Pariaman

399 040

72,53

102,49

19 666 604

61

Kab. Pasaman

261 447

73,78

98,37

16 467 729

62

Kab. Pesisir Selatan

440 740

72,43

95,23

13 328 235

63

Kab. Sijunjung

210 677

71,80

101,39

18 439 572

64

Kab. Solok

357 288

72,15

91,63

19 217 251

65

Kab. Tanah Datar

343 760

75,00

95,16

19 794 527

66

Kota Bukittinggi

116 165

79,07

100,28

23 686 392

67

Kota Padang Panjang

48 792

78,51

98,32

24 401 868

68

Kota Padang

864 922

78,55

101,94

35 929 767

69

Kota Payakumbuh

121 637

76,76

98,05

20 177 130

70

Kota Sawahlunto

58 571

75,87

93,49

24 545 022

71

Kota Solok

62 191

76,54

99,56

22 368 167

72

Kota Pariaman

81 727

75,23

95,70

25 088 250

73

Kab. Pasaman Barat

383 577

71,07

95,18

21 906 146

74

Kab. Dharmasraya

203 556

70,25

94,00

17 363 409

75

Kab. Solok Selatan

150 846

69,69

98,05

12 570 112

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

Provinsi Sumatera Barat

.id

5 010 859

57

.g o

Kode




IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6 125 283

76,90

101,28

79 112 737

Kab. Bengkalis

543 786

75,86

128,58

203 628 545

77

Kab. Indragiri Hilir

697 814

76,15

105,73

54 101 180

78

Kab. Indragiri Hulu

401 201

74,90

104,77

66 375 543

79

Kab. Kampar

766 351

75,54

99,16

49 149 374

80

Kab. Kuantan Singingi

317 265

74,50

94,48

57 311 450

81

Kab. Pelalawan

352 207

73,92

100,56

65 229 112

82

Kab. Rokan Hilir

618 355

73,17

117,79

75 445 066

83

Kab. Rokan Hulu

543 857

73,62

84

Kab. Siak

421 477

77,27

85

Kota Dumai

280 027

78,73

86

Kota Pekanbaru

999 031

87

Kab. Kepulauan Meranti

183 912

31 503 869

114,84

129 889 876

98,01

67 491 781

79,16

111,86

57 867 783

71,47

127,46

59 139 456

ps

.g o

98,82

.b w w tp :// w ht 42 ∙ Tabel Ringkasan

.id

Provinsi Riau 76


IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 933 796

76,20

109,42

49 644 257

154 616

75,68

102,63

34 989 412

Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan

89

Kab. Natuna

76 393

71,77

131,85

64 846 509

90

Kab. Karimun

229 574

74,45

95,79

24 049 230

91

Kota Batam

1 137 350

78,46

110,32

54 139 994

92

Kota Tanjung Pinang

203 981

75,97

100,30

31 678 600

93

Kab. Lingga

91 378

72,09

108,59

13 871 766

94

Kab. Kepulauan Anambas

40 504

70,11

143,36

71 745 216

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

88



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 317 034

73,78

96,97

22 404 666

Kab. Batanghari

258 016

73,83

95,26

21 110 177

96

Kab. Bungo

329 934

73,05

99,89

17 003 432

97

Kab. Kerinci

236 762

75,11

97,67

17 093 240

98

Kab. Merangin

358 530

72,85

89,66

12 904 024

99

Kab. Muaro Jambi

376 619

73,59

84,10

15 120 834

100

Kab. Sarolangun

267 549

73,61

101,85

20 695 887

101

Kab. Tanjung Jabung Barat

301 469

73,70

120,86

30 640 463

102

Kab. Tanjung Jabung Timur

212 218

72,52

103

Kab. Tebo

321 641

72,69

104

Kota Jambi

569 331

77,08

105

Kota Sungai Penuh

84 965

77,63

103,43

56 654 065

94,89

11 274 429

99,12

22 178 455

87,97

23 613 004

.g o

ps .b

w w tp :// w ht 44 ∙ Tabel Ringkasan

.id

Provinsi Jambi 95


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

73,99

95,29

26 790 903

Kab. Lahat

384 266

72,29

98,65

19 660 947

107

Kab. Musi Banyuasin

603 627

73,15

106,36

59 085 362

108

Kab. Musi Rawas

551 959

69,01

106,45

18 330 646

109

Kab. Muara Enim

754 350

71,65

99,20

35 116 273

110

Kab. Ogan Komering Ilir

765 686

71,45

93,12

12 091 122

111

Kab. Ogan Komering Ulu

347 139

74,01

91,18

22 785 211

112

Kota Palembang

1 526 086

77,38

103,09

44 951 716

113

Kota Pagar Alam

131 022

74,15

109,69

12 585 103

114

Kota Lubuk Linggau

212 968

71,46

94,28

13 413 805

115

Kota Prabumulih

173 277

75,45

102,21

22 949 078

116

Kab. Banyuasin

784 419

70,70

111,91

19 450 036

117

Kab. Ogan Ilir

398 358

70,52

106,65

12 675 658

118

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

636 904

70,68

90,46

11 227 436

119

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

326 449

72,29

87,95

12 273 963

120

Kab. Empat Lawang

69,69

101,19

11 771 601

w

.b

ps

Provinsi Sumatera Selatan

.id

7 823 588

106

.g o

Kode


ht

tp :// w

w

227 078



IKK 2013


(5)

(6)

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

Provinsi Bangka Belitung

73,78

99,59

26 441 431

Kab. Bangka

302 264

73,67

103,28

21 174 834

122

Kab. Belitung

166 902

74,13

107,52

23 438 705

123

Kota Pangkal Pinang

191 548

76,85

104,07

22 992 184

124

Kab. Bangka Selatan

189 161

67,73

108,30

23 448 069

125

Kab. Bangka Tengah

173 824

72,27

105,07

24 846 369

126

Kab. Bangka Barat

196 391

70,94

112,75

43 077 430

127

Kab. Belitung Timur

115 377

72,87

103,63

27 588 670

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

1 335 467

121



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

73,93

94,98

13 681 998

Kab. Bengkulu Selatan

148 610

73,18

94,44

10 527 015

129

Kab. Bengkulu Utara

275 225

72,74

93,46

7 938 984

130

Kab. Rejang Lebong

252 282

72,21

90,67

18 473 327

131

Kota Bengkulu

324 894

78,51

100,93

18 648 323

132

Kab. Kaur

112 260

71,13

100,50

5 863 547

133

Kab. Seluma

181 172

67,69

101,78

5 492 131

134

Kab. Mukomuko

164 021

71,53

110,67

10 985 385

135

Kab. Lebong

103 492

71,12

99,23

13 302 741

136

Kab. Kepahiang

127 818

69,41

102,85

16 607 060

137

Kab. Bengkulu Tengah

101 838

69,35

104,49

11 129 133

.g o

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

Provinsi Bengkulu

.id

1 791 612

128



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7 843 286

72,45

89,79

18 611 504

Kab. Lampung Barat

431 888

70,17

99,97

9 181 100

139

Kab. Lampung Selatan

942 572

70,95

90,75

14 818 658

140

Kab. Lampung Tengah

1 202 252

71,81

90,39

18 733 880

141

Kab. Lampung Utara

598 374

71,28

91,48

21 207 381

142

Kab. Lampung Timur

973 821

71,64

93,04

13 817 343

143

Kab. Tanggamus

554 945

72,32

100,43

11 827 947

144

Kab. Tulang Bawang

419 294

71,60

101,60

18 825 992

145

Kab. Way Kanan

419 564

70,84

146

Kota Bandar Lampung

914 307

76,83

147

Kota Metro

151 669

77,30

148

Kab. Pesawaran

411 710

149

Kab. Pringsewu

371 731

150

Kab. Mesuji

192 967

151

Kab. Tulang Bawang Barat

258 192

9 516 577

97,00

28 279 297

96,37

10 075 006

70,90

94,36

16 740 413

72,80

85,94

10 559 373

68,30

120,84

19 306 233

69,82

106,43

18 278 943

ps

.g o

96,09

.b

w

w tp :// w ht 48 ∙ Tabel Ringkasan

.id

Provinsi Lampung 138


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


9 955 084

78,33

100,00

112 141 718

Provinsi Jawa Barat

73,11

89,10

21 254 638

Kab. Bandung

3 378 010

74,73

109,75

17 255 692

153

Kab. Bekasi

2 897 715

74,13

106,48

41 795 875

154

Kab. Bogor

5 121 687

73,08

106,13

19 219 794

155

Kab. Ciamis

1 567 706

72,14

96,69

13 551 858

156

Kab. Cianjur

2 250 305

70,02

74,44

9 980 515

157

Kab. Cirebon

2 120 598

69,58

90,38

10 840 519

158

Kab. Garut

2 513 431

72,12

82,74

12 150 454

159

Kab. Indramayu

1 701 583

68,89

97,09

34 177 018

160

Kab. Karawang

2 230 641

70,89

97,96

32 433 905

161

Kab. Kuningan

1 059 843

71,99

90,36

10 441 368

162

Kab. Majalengka

1 192 043

71,16

82,08

10 065 473

163

Kab. Purwakarta

897 296

72,21

81,34

21 782 048

164

Kab. Subang

165

Kab. Sukabumi

166

Kab. Sumedang

167

Kab. Tasikmalaya

168

Kota Bandung

169

Kota Bekasi

170 171

w

.b

ps

.id

45 275 676

152

.g o

Kode


71,79

93,16

12 393 629

2 431 500

71,50

87,93

8 974 017

1 135 760

72,95

85,07

13 266 683

1 738 011

72,84

89,10

8 829 886

2 484 196

76,86

89,18

45 135 932

2 519 881

77,17

100,55

18 730 365

Kota Bogor

1 007 092

76,47

91,24

17 543 543

Kota Cirebon

304 721

76,02

88,53

43 652 977

172

Kota Depok

1 903 046

79,71

97,03

10 894 445

173

Kota Sukabumi

312 782

75,73

83,97

21 581 461

174

Kota Cimahi

570 132

76,28

86,27

27 723 579

175

Kota Tasikmalaya

658 817

75,35

85,40

15 544 429

176

Kota Banjar

181 627

72,10

85,47

11 867 837

177

Kab. Bandung Barat

1 588 518

74,03

88,12

13 893 687

ht

tp :// w

w

1 508 735



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

71,49

89,25

19 003 473

Kab. Lebak

1 271 960

68,43

85,21

8 184 718

179

Kab. Pandeglang

1 201 045

69,22

85,52

9 010 150

180

Kab. Serang

1 480 061

69,83

87,93

10 754 426

181

Kab. Tangerang

3 126 379

72,36

93,76

14 614 922

182

Kota Cilegon

401 757

75,89

95,26

97 151 729

183

Kota Tangerang

1 952 797

75,72

94,90

36 937 102

184

Kota Serang

622 355

72,30

90,38

11 651 773

185

Kota Tangerang Selatan

1 426 132

76,61

97,75

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

Provinsi Banten

.id

11 482 486

178


10 882 764


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

32 500 468 871 180 1 559 969 709 878 831 389 932 676 1 737 356 1 645 913 1 059 696 1 311 907 1 105 033 816 926 1 163 503 903 708 1 132 655 782 679 1 185 738 1 193 669 841 284 1 265 243 853 450 697 572 593 615 937 737 860 470 827 550 1 399 141 711 770 931 768 756 506 118 591 282 749 171 698 1 566 916 500 457 240 076

73,36 70,70 73,33 71,41 71,49 71,50 69,37 72,77 73,52 71,77 73,54 74,62 71,86 71,48 74,46 73,69 73,14 73,81 72,37 70,66 72,97 73,53 72,81 74,98 71,85 74,21 71,74 74,74 72,59 71,45 77,26 75,25 77,13 77,98 78,60 74,63

85,38 80,17 83,01 71,72 85,35 88,51 89,91 89,43 88,80 89,62 99,58 73,42 81,96 82,58 83,73 89,00 79,49 93,93 87,32 86,19 78,36 86,20 97,32 90,00 93,17 90,95 78,23 87,26 84,65 87,75 90,04 85,46 92,08 88,04 89,73 76,31

.g o

ps

.b

w w

tp :// w

Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal

ht

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

.id

Kode


17 140 206 9 430 565 8 190 596 9 160 618 6 387 113 10 703 163 10 376 268 65 875 948 6 768 786 6 134 916 10 174 100 14 061 198 6 801 258 14 882 142 11 951 292 47 353 145 8 215 082 9 668 214 10 631 069 7 731 624 8 569 553 11 295 967 10 039 807 14 811 708 9 955 975 14 838 584 7 013 737 8 723 095 8 535 026 6 325 174 22 065 252 16 424 958 13 088 065 34 787 878 24 345 147 12 837 027



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Provinsi DI Yogyakarta

76,75

86,52

16 227 097

Kab. Bantul

938 433

75,51

83,33

12 114 961

222

Kab. Gunung Kidul

685 112

71,11

90,22

11 628 655

223

Kab. Kulon Progo

394 365

75,33

77,08

10 671 984

224

Kab. Sleman

1 129 133

79,39

78,95

14 976 756

225

Kota Yogyakarta

394 879

80,24

83,19

36 363 267

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

3 541 922

221



IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

38 067 495 926 259 1 573 196 1 129 466 1 220 579 747 281 1 208 795 2 364 912 1 219 102 1 520 184 1 191 650 1 017 203 667 872 626 994 2 487 484 1 047 878 1 028 157 826 241 545 103 815 846 1 541 242 860 884 1 114 866 901 411 2 010 327 657 100 1 055 432 680 289 1 133 436 1 003 633 134 459 273 320 172 793 833 407 122 431 189 801 221 919 2 802 158 194 385

72,83 65,69 70,53 74,43 67,74 64,98 75,97 65,99 73,86 72,72 71,05 69,00 70,88 73,85 71,94 74,42 71,96 70,20 72,88 66,51 69,17 71,91 64,35 61,67 77,36 65,06 66,41 74,09 69,18 74,45 78,31 77,20 77,50 78,43 78,01 74,33 75,44 78,33 75,42

85,94 93,15 73,20 75,98 103,47 82,61 104,15 74,97 98,42 92,77 94,09 83,03 96,43 100,40 93,59 88,26 93,77 98,65 75,24 103,73 78,26 97,35 85,93 92,82 88,00 94,33 95,78 94,13 80,32 94,92 93,07 99,57 97,40 90,29 94,49 81,49 85,43 92,60 95,08

.g o

ps

.b

w w

tp :// w

ht

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu

.id

Kode


26 444 785 10 344 584 19 565 968 13 645 130 24 669 035 11 865 809 41 956 717 13 657 568 14 880 205 12 971 669 12 876 598 17 209 785 13 172 767 14 832 379 16 479 469 22 745 752 13 544 552 11 094 242 7 740 306 7 868 912 13 077 790 11 027 670 17 017 415 8 069 145 37 319 337 16 046 440 13 467 332 11 091 904 21 301 459 20 641 887 19 189 292 275 379 705 37 248 668 46 451 470 29 083 724 17 550 830 26 721 334 94 684 187 21 710 766



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

70,31

107,38

16 831 711

Kab. Bengkayang

220 378

68,50

103,14

13 532 676

265

Kab. Landak

335 405

69,05

102,28

11 146 932

266

Kab. Kapuas Hulu

227 363

70,52

129,71

13 099 765

267

Kab. Ketapang

438 451

69,05

172,63

17 500 518

268

Kab. Pontianak

237 863

69,42

97,23

11 295 873

269

Kab. Sambas

503 717

66,19

92,69

14 904 788

270

Kab. Sanggau

417 071

69,50

115,84

15 310 418

271

Kab. Sintang

371 276

69,14

272

Kota Pontianak

567 029

74,21

273

Kota Singkawang

191 129

69,77

274

Kab. Sekadau

184 983

275

Kab. Melawi

182 852

276

Kab. Kayong Utara

277

Kab. Kubu Raya

114,87

27 929 917

111,15

16 501 048

68,47

103,32

8 235 188

69,39

167,10

7 072 111

66,19

108,30

12 436 273

68,86

131,55

22 059 246

.g o

w

w tp :// w ht 54 ∙ Tabel Ringkasan

13 448 936

ps

97 751 511 210

127,41

.b

Provinsi Kalimantan Barat

.id

4 486 478

264


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

75,46

100,29

24 467 596

Kab. Barito Selatan

127 077

74,34

109,89

22 511 564

279

Kab. Barito Utara

124 247

75,97

102,58

24 079 826

280

Kab. Kapuas

340 810

74,33

101,26

18 631 316

281

Kab. Kotawaringin Barat

251 050

74,69

101,59

23 849 974

282

Kab. Kotawaringin Timur

392 804

75,14

114,59

27 286 542

283

Kota Palangkaraya

232 950

79,30

109,73

20 619 906

284

Kab. Barito Timur

103 310

73,75

118,08

18 312 947

285

Kab. Murung Raya

101 907

73,77

93,20

28 031 114

286

Kab. Pulang Pisau

122 793

72,75

106,45

13 695 421

287

Kab. Gunung Mas

101 884

74,08

113,07

16 248 739

288

Kab. Lamandau

67 109

73,13

107,95

21 276 734

289

Kab. Sukamara

48 560

72,88

134,51

28 091 779

290

Kab. Katingan

151 990

73,67

108,32

22 966 062

291

Kab. Seruyan

151 944

73,24

92,30

21 116 673

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

Provinsi Kalimantan Tengah

.id

2 318 435

278

.g o

Kode




IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

71,08

97,88

20 196 878

Kab. Banjar

535 093

71,96

90,72

16 373 795

293

Kab. Barito Kuala

286 814

68,92

93,56

15 731 176

294

Kab. Hulu Sungai Selatan

218 744

71,64

98,01

11 934 513

295

Kab. Hulu Sungai Tengah

250 607

71,67

102,64

10 708 639

296

Kab. Hulu Sungai Utara

214 774

69,92

108,80

9 322 059

297

Kab. Kotabaru

308 373

72,43

105,28

40 079 179

298

Kab. Tabalong

232 418

71,05

120,48

31 190 571

299

Kab. Tanah Laut

315 131

72,75

300

Kab. Tapin

176 122

71,71

301

Kota Banjarbaru

221 040

76,28

302

Kota Banjarmasin

655 960

303

Kab. Balangan

117 690

304

Kab. Tanah Bumbu

290 992

ht

tp :// w 56 ∙ Tabel Ringkasan

17 415 076

101,68

15 338 329

99,86

11 125 925

74,83

106,79

19 483 888

67,71

108,25

29 921 970

71,09

107,97

28 925 887

ps

.g o

95,60

.b

w

w

Provinsi Kalimantan Selatan

.id

3 823 758

292


IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

76,71

100,00

109 664 351

Kab. Berau

200 995

75,05

104,79

55 640 363

306

Kab. Bulungan

125 705

76,03

125,40

24 816 150

307

Kab. Kutai Kartanegara

698 428

74,24

137,60

195 853 258

308

Kab. Kutai Barat

176 002

74,05

114,30

51 717 601

309

Kab. Kutai Timur

294 486

73,75

113,56

179 410 863

310

Kab. Malinau

71 801

73,63

120,23

40 558 748

311

Kab. Nunukan

162 666

74,84

92,38

34 750 164

312

Kab. Paser

256 134

75,85

93,76

72 064 332

313

Kota Balikpapan

613 027

79,38

121,42

79 048 073

314

Kota Bontang

159 666

77,85

112,98

443 668 089

315

Kota Samarinda

803 301

78,26

100,00

46 015 026

316

Kota Tarakan

220 485

77,76

111,85

43 230 708

317

Kab. Penajam Paser Utara

155 785

74,35

100,94

26 997 042

318

Kab. Tana Tidung

18 462

72,66

189,75

25 666 871

ht

tp :// w

w

w

.b

ps


.id

3 956 943

305

.g o

Kode




IKK 2013



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 343 527

76,95

103,00

20 344 833

Kab. Bolaang Mongondow

224 400

73,83

105,13

11 287 464

320

Kab. Minahasa

319 945

76,69

100,13

17 093 388

321

Kab. Kepulauan Sangihe

129 008

76,42

129,46

14 579 031

322

Kota Bitung

198 257

76,30

97,96

24 840 379

323

Kota Manado

419 596

78,92

101,42

37 419 200

324

Kab. Kepulauan Talaud

85 984

76,14

130,76

11 376 442

325

Kab. Minahasa Selatan

200 072

75,46

104,71

16 674 906

326

Kota Tomohon

95 157

77,40

327

Kab. Minahasa Utara

196 842

76,91

328

Kota Kotamobagu

109 141

76,68

329 330

71 570 64 744

73,48 74,06

103,54 112,67

13 067 587 13 294 861

331

Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara

102 226

73,42

111,36

21 380 061

332

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

59 908

71,63

102,11

10 487 927

333

Kab. Bolaang Mongondow Timur

73,41

110,37

14 918 870

ht 58 ∙ Tabel Ringkasan

90,71

17 447 996

93,46

16 649 437

102,83

11 608 942

.g o

ps .b

w

tp :// w

66 677

.id

Provinsi Sulawesi Utara 319

w

Kode



IKK 2013


(5)

(6)

Kode



(1)

(2)

(3)

(4) 71,31

93,18

9 562 965

Kab. Boalemo

Provinsi Gorontalo

140 568

69,49

108,92

7 234 018

335

Kab. Gorontalo

372 321

71,12

93,56

8 165 051

336

Kota Gorontalo

193 541

74,17

92,32

11 314 213

337

Kab. Pohuwato

139 198

70,76

103,21

12 195 727

338

Kab. Bone Bolango

150 390

72,65

95,91

7 502 343

339

Kab. Gorontalo Utara

109 755

69,94

106,38

5 509 595

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

1 105 773

334



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

72,14

84,60

18 709 354

Kab. Banggai

339 171

72,37

94,69

19 376 032

341

Kab. Banggai Kepulauan

178 743

68,90

95,47

11 089 744

342

Kab. Buol

140 064

70,71

89,55

12 754 531

343

Kab. Toli-Toli

219 639

69,67

87,80

16 223 710

344

Kab. Donggala

286 529

70,94

80,89

18 438 621

345

Kab. Morowali

217 853

71,95

97,78

27 341 598

346

Kab. Poso

240 216

71,20

90,87

12 485 744

347

Kota Palu

352 602

77,48

348

Kab. Parigi Moutong

435 070

69,75

349

Kab. Tojo Una Una

143 296

69,71

350

Kab. Sigi

221 935

68,61

87,34

18 700 127

ht


87,20

23 813 359

96,60

19 254 991

104,95

11 190 520

.g o

ps

w

w

.b

Provinsi Sulawesi Tengah

.id

2 775 118

340


IKK 2013


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

72,70

85,89

19 465 540

Kab. Bantaeng

180 484

71,51

90,47

14 131 695

352

Kab. Barru

168 764

71,70

99,20

13 032 438

353

Kab. Bone

732 368

71,47

98,43

14 234 064

354

Kab. Bulukumba

403 343

72,33

102,64

12 580 775

355

Kab. Enrekang

195 156

75,30

98,31

13 841 220

356

Kab. Gowa

681 395

71,60

91,76

10 128 896

357

Kab. Jeneponto

350 033

65,56

81,24

8 890 871

358

Kab. Luwu

341 311

74,68

101,37

14 856 356

359

Kab. Luwu Utara

295 096

74,97

96,04

14 195 395

360

Kab. Maros

328 522

72,54

91,68

10 743 536

361

Kab. Pangkajene dan Kepulauan

314 324

70,65

96,75

24 668 919

362

Kab. Pinrang

359 446

74,39

80,97

20 267 796

363

Kab. Kepulauan Selayar

125 801

70,49

94,18

13 721 681

364

Kab. Sidenreng Rappang

280 198

73,36

81,33

17 777 949

365

Kab. Sinjai

233 981

70,64

86,06

15 975 743

366

Kab. Soppeng

226 402

72,57

94,33

16 315 876

367

Kab. Takalar

277 695

70,14

95,84

9 997 927

368

Kab. Tana Toraja

225 679

72,90

102,29

9 755 778

369

Kab. Wajo

390 609

71,67

91,21

19 904 208

370

Kota Parepare

371

Kota Makassar

372 373 374

tp :// w

w

w

ps

Provinsi Sulawesi Selatan

.id

8 264 344

351

.g o


.b

Kode


78,63

93,60

17 997 404

79,49

91,87

37 019 698

Kota Palopo

156 010

77,28

81,52

17 272 388

Kab. Luwu Timur

255 730

73,56

100,37

41 056 857

Kab. Toraja Utara

221 607

71,04

103,65

9 987 988

ht

133 510 1 386 880



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Provinsi Sulawesi Barat

70,73

91,96

11 828 887

Kab. Majene

160 630

72,41

98,58

10 584 411

376

Kab. Mamuju

370 720

70,76

94,17

12 596 588

377

Kab. Polewali Mandar

414 383

68,44

81,81

10 940 750

378

Kab. Mamasa

148 476

72,07

108,55

10 440 908

379

Kab. Mamuju Utara

153 121

70,79

95,63

16 275 037

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

1 247 330

375



IKK 2013


(5)

(6)


(1)

(2)

(3)

(4) 71,05

96,42

15 785 709

Kab. Buton

261 727

69,95

123,29

9 908 139

381

Kab. Konawe

254 123

70,95

99,60

12 659 767

382

Kab. Kolaka

337 215

72,00

103,60

26 117 031

383

Kab. Muna

279 928

68,35

105,35

11 701 154

384

Kota Kendari

314 126

76,51

100,77

20 380 705

385

Kota Bau-bau

145 427

74,58

104,93

18 478 903

386

Kab. Konawe Selatan

280 595

70,24

97,51

12 234 814

387

Kab. Bombana

150 186

68,51

101,76

9 804 784

388

Kab. Wakatobi

95 157

68,78

111,54

11 118 743

389

Kab. Kolaka Utara

129 953

69,87

119,50

19 375 771

390

Kab. Konawe Utara

54 752

69,84

110,52

24 204 965

391

Kab. Buton Utara

57 422

69,31

113,60

19 024 108

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

Provinsi Sulawesi Tenggara

.id

2 360 611

380

.g o

Kode




IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

73,49

93,02

20 742 868

Kab. Badung

601 265

75,69

89,72

32 849 601

393

Kab. Bangli

222 929

71,80

88,31

12 961 839

394

Kab. Buleleng

646 602

71,93

101,96

14 218 072

395

Kab. Gianyar

494 962

74,49

72,91

18 705 908

396

Kab. Jembrana

271 406

73,62

91,26

16 377 088

397

Kab. Karangasem

409 856

67,83

87,66

12 765 825

398

Kab. Klungkung

176 265

71,76

82,40

19 121 058

399

Kab. Tabanan

436 134

75,55

400

Kota Denpasar

863 498

78,80

ht


105,46

14 119 118

99,60

18 634 901

.g o

w

w

.b

ps

Provinsi Bali

.id

4 122 917

392


IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

66,89

80,01

10 796 449

Kab. Bima

450 870

66,52

87,99

8 712 565

402

Kab. Dompu

226 166

67,58

85,63

11 816 882

403

Kab. Lombok Barat

620 267

63,19

78,49

7 966 270

404

Kab. Lombok Tengah

881 480

62,57

78,46

7 102 486

405

Kab. Lombok Timur

1 130 100

64,91

94,78

6 943 160

406

Kab. Sumbawa

426 028

67,23

78,78

12 303 766

407

Kota Mataram

419 543

73,70

103,30

14 628 903

408

Kota Bima

148 610

69,83

82,01

8 546 279

409

Kab. Sumbawa Barat

121 139

67,85

92,41

78 680 526

410

Kab. Lombok Utara

205 016

61,37

70,46

8 407 831

.g o

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

Provinsi Nusa Tenggara Barat

.id

4 629 219

401



IKK 2013


(5)

(6)

Kode



(1)

(2)

(3)

(4) 68,28

87,67

7 249 036

Kab. Alor

198 387

69,35

105,75

5 373 833

412

Kab. Belu

373 863

65,52

84,45

6 096 100

413

Kab. Ende

269 193

68,08

79,52

8 316 943

414

Kab. Flores Timur

243 611

69,19

107,46

7 716 270

415

Kab. Kupang

312 613

67,12

87,76

8 620 476

416

Kab. Lembata

125 803

68,69

99,09

4 318 520

417

Kab. Manggarai

309 798

68,30

113,55

5 067 049

418

Kab. Ngada

150 343

70,63

419

Kab. Sikka

312 678

68,74

420

Kab. Sumba Barat

117 631

64,88

421

Kab. Sumba Timur

240 461

422

Kab. Timor Tengah Selatan

458 810

423

Kab. Timor Tengah Utara

240 938

424

Kota Kupang

361 574

425

Kab. Rote Ndao

132 668

426

Kab. Manggarai Barat

238 078

427

Kab. Nagekeo

428

Kab. Sumba Barat Daya

429

Kab. Sumba Tengah

430

Kab. Manggarai Timur

431

Kab. Sabu Raijua


92,14

6 694 324

90,28

8 009 409

63,33

86,72

8 100 495

66,61

89,32

6 343 822

ps

.g o

8 025 657

4 893 981

109,77

17 427 285

67,10

91,89

6 040 885

66,84

102,12

5 263 932

136 773

67,23

98,32

6 485 095

304 413

62,48

95,93

4 210 701

66 181

61,70

92,56

5 987 364

266 325

67,06

82,70

4 364 258

90 617

57,12

123,44

5 381 246

.b

88,24

78,37

w tp :// w

ht

89,63

68,57

w

Provinsi Nusa Tenggara Timur

.id

4 950 758

411


IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

72,42

101,02

7 096 809

Kab. Maluku Tenggara Barat

112 174

69,57

133,40

6 662 265

433

Kab. Maluku Tengah

378 916

71,55

107,32

4 481 724

434

Kab. Maluku Tenggara

101 134

73,27

119,89

5 876 370

435

Kab. Buru

120 510

70,54

80,89

3 994 876

436

Kota Ambon

376 203

79,41

84,36

14 123 973

437

Kab. Seram Bagian Barat

174 226

70,40

99,68

4 741 831

438

Kab. Seram Bagian Timur

107 140

68,90

112,76

3 620 370

439

Kab. Kepulauan Aru

90 742

70,91

121,09

6 001 520

Kota Tual

64 310

Kab. Buru Selatan

58 251

442

Kab. Maluku Barat Daya

73 311

77,62

142,03

6 333 261

69,97

138,17

5 740 186

67,38

159,68

6 837 710

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

440 441

.g o

Provinsi Maluku

.id

1 656 917

432



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 110 559

69,98

115,12

6 366 658

443

Kab. Halmahera Tengah

Provinsi Maluku Utara

46 495

70,03

138,28

12 476 366

444

Kab. Halmahera Barat

105 349

67,65

121,72

4 191 224

445

Kota Ternate

198 412

77,62

133,88

6 924 606

Kab. Halmahera Timur

81 932

68,71

120,93

7 872 011

Kota Tidore Kepulauan

94 725

70,45

137,90

5 942 700

448

Kab. Kepulauan Sula

137 955

68,83

146,45

5 471 662

449

Kab. Halmahera Selatan

211 265

68,87

90,69

5 501 761

450

Kab. Halmahera Utara

177 590

69,84

451

Kab. Pulau Morotai

56 836

66,08

126,87

5 747 645

123,87

4 828 468

.g o

ps .b w w tp :// w ht 68 ∙ Tabel Ringkasan

.id

446 447


IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 305 252

65,86

188,70

24 729 852

Kab. Biak Numfor

137 130

70,68

152,03

14 181 844

453

Kab. Jayapura

121 084

73,09

142,59

21 399 407

454

Kab. Jayawijaya

240 193

57,22

250,84

6 242 118

455

Kab. Merauke

218 832

66,52

251,20

21 434 577

456

Kab. Mimika

212 248

70,02

189,46

200 131 684

457

Kab. Nabire

153 217

68,03

165,61

16 175 505

458

Kab. Paniai

192 200

60,54

214,57

3 289 548

459

Kab. Puncak Jaya

123 374

68,37

414,76

5 885 893

460

Kab. Kepulauan Yapen

461

Kota Jayapura

462

Kab. Sarmi

38 406

.g o

463

Kab. Keerom

53 019

464

Kab. Yahukimo

179 895

191,50

3 494 220

Kab. Pegunungan Bintang

.b

50,73

465

74 198

49,83

388,02

11 525 150

466

Kab. Tolikara

149 462

52,66

393,57

4 437 808

467

Kab. Boven Digoel

66 064

51,43

178,14

32 718 342

468

Kab. Mappi

89 128

51,53

216,66

12 031 638

469

Kab. Asmat

83 471

52,19

222,93

10 601 295

470

Kab. Waropen

26 238

64,24

154,30

17 357 649

471

Kab. Supiori

17 178

69,19

182,57

26 082 597

472

ht

90 767

.id

Provinsi Papua 452

Kab. Mamberamo Raya

20 539

60,18

185,42

24 571 199

473

Kab. Mamberamo Tengah

49 114

49,73

402,61

6 406 891

474

Kab. Yalimo

59 677

49,31

390,74

4 262 896

475

Kab. Lanny Jaya

187 620

50,60

362,44

3 244 255

476

Kab. Nduga

108 216

48,80

322,10

2 826 030

477

Kab. Puncak

107 586

49,77

461,52

7 378 424

478

Kab. Dogiyai

95 512

51,09

234,17

7 680 627

479

Kab. Intan Jaya

44 089

49,17

438,02

6 776 172

480

Kab. Deiyai

89 733

49,80

219,77

4 156 720

70,98

160,51

9 974 245

76,64

170,07

39 302 509

67,73

244,70

27 668 537

69,95

180,39

20 795 478

tp :// w

w

w

ps

277 062



IKK 2013


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

844 372

70,22

121,01

52 383 910

75 540

69,23

110,34

95 271 755

Provinsi Papua Barat Kab. Sorong

482

Kab. Manokwari

199 976

68,07

117,42

19 344 262

483

Kab. Fak-Fak

72 784

72,64

172,40

27 875 501

484

Kota Sorong

215 596

78,36

113,64

20 360 402

485

Kab. Sorong Selatan

43 322

66,83

129,61

13 409 205

486

Kab. Raja Ampat

46 037

65,49

173,13

27 072 568

487

Kab. Teluk Bintuni

57 954

67,58

143,74

351 560 985

488

Kab. Teluk Wondama

29 140

66,80

489

Kab. Kaimana

51 958

71,22

490

Kab. Tambrauw

14 452

51,18

491

Kab. Maybrat

37 613

67,26

118,18

17 577 446

147,79

23 206 816

206,04

6 769 649

177,68

6 717 577

.g o

ps .b


.id

481

Tabel R3 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Angka Harapan Angka Melek Rata-rata lama Pengeluaran per Hidup 2012 Huruf 2012 sekolah 2012 kapita disesuaikan (tahun) (persen) (tahun) 2012 (Ribu Rp)

IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

68,94

96,99

8,93

618,79

72,51

Kab. Aceh Barat

70,15

94,96

8,80

607,02

71,73

2

Kab. Aceh Besar

70,87

96,98

9,84

617,09

74,13

3

Kab. Aceh Selatan

67,14

96,55

8,45

614,19

70,71

4

Kab. Aceh Singkil

65,28

96,25

7,78

617,48

69,37

5

Kab. Aceh Tengah

69,76

98,65

9,71

625,37

74,42

6

Kab. Aceh Tenggara

69,29

97,97

9,37

605,79

72,25

7

Kab. Aceh Timur

69,86

98,27

8,53

594,86

71,17

8

Kab. Aceh Utara

69,86

97,83

9,20

614,35

73,07

9

Kab. Bireun

72,43

98,51

9,29

601,22

73,70

10

Kab. Pidie

69,84

96,31

8,74

620,01

72,81

11

Kab. Simeulue

63,12

99,29

8,63

625,59

70,09

12

Kota Banda Aceh

71,42

99,25

12,25

640,06

78,50

13

Kota Sabang

71,59

99,09

10,60

634,22

76,88

14

Kota Langsa

70,93

99,31

10,59

610,79

74,75

w

.b

.g o

.id

Provinsi Aceh 1

ps

Kode

99,65

10,38

640,07

77,23

69,76

91,77

8,11

611,39

70,64

68,13

94,76

8,73

604,83

70,35

67,38

96,47

8,25

625,24

71,53

67,22

87,89

8,74

607,65

68,54

68,57

98,33

8,86

607,12

71,65

Kab. Bener Meriah

67,74

98,79

8,83

614,81

71,86

22

Kota Subulussalam

66,13

96,55

7,63

620,99

70,06

23

Kab. Pidie Jaya

69,36

95,48

8,69

630,37

73,13

17

Kab. Aceh Jaya

18

Kab. Aceh Barat Daya

19

Kab. Gayo Lues

20

Kab. Aceh Tamiang

21

71,47

w

Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya

ht

tp :// w

15 16


Tabel R3 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan) Provinsi/Kabupaten/Kota

(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,81

97,51

9,07

643,63

75,13

Kab. Asahan

69,28

98,00

8,17

637,36

73,80

25

Kab. Dairi

68,78

98,71

8,95

632,23

73,86

26

Kab. Deli Serdang

71,11

98,66

9,56

639,77

76,17

27

Kab. Karo

72,38

98,73

9,29

633,61

76,22

28

Kab. Labuhanbatu

70,23

98,32

8,78

643,08

75,29

29

Kab. Langkat

69,16

97,48

8,80

636,08

73,98

30

Kab. Mandailing Natal

63,79

99,34

7,96

644,44

71,44

31

Kab. Nias

69,94

90,79

6,46

614,77

69,55

32

Kab. Simalungun

69,20

97,58

8,81

640,30

74,35

33

Kab. Tapanuli Selatan

67,48

99,83

8,97

650,18

74,78

34

Kab. Tapanuli Tengah

68,40

95,84

8,19

626,92

72,04

35

Kab. Tapanuli Utara

70,33

98,62

9,03

639,71

75,33

36

Kab. Toba Samosir

70,82

98,50

9,87

652,85

77,21

37

Kota Binjai

72,01

99,22

10,00

642,85

77,36

Kota Medan

72,21

99,52

10,86

643,76

78,25

Kota Pematangsiantar

72,42

99,47

10,93

642,02

78,27

40

Kota Sibolga

70,34

99,33

9,77

635,65

75,73

41

Kota Tanjung Balai

71,09

99,09

9,08

628,91

75,06

42

Kota Tebing Tinggi

71,60

99,03

9,92

646,89

77,34

43

Kota Padang Sidempuan

69,84

99,74

10,36

636,32

76,04

44

Kab. Pakpak Bharat

68,03

97,51

8,49

621,39

72,00

45

Kab. Nias Selatan

70,70

85,36

6,44

608,04

68,23

46

Kab. Humbang Hasundutan

68,06

98,22

9,34

621,32

72,80

47

Kab. Serdang Bedagai

69,18

97,81

8,67

637,36

74,07

48

Kab. Samosir

69,95

97,92

9,55

631,43

74,72

49

Kab. Batubara

68,83

96,10

7,88

634,83

72,71

50

Kab. Padang Lawas

67,15

99,66

8,43

634,60

72,96

51

Kab. Padang Lawas Utara

66,67

99,53

8,93

641,80

73,59

52

Kab. Labuhanbatu Utara

70,31

98,90

8,26

641,05

74,92

53

Kab. Labuhanbatu Selatan

70,50

98,94

8,36

638,28

74,90

54

Kab. Nias Utara

69,33

89,31

6,45

612,58

68,71

55

Kab. Nias Barat

69,31

84,47

6,17

614,83

67,59

56

Kota Gunungsitoli

70,63

94,88

8,48

618,19

72,61


ht

w

38 39

tp :// w

w

.b

.g o

.id

Provinsi Sumatera Utara 24

ps

Kode

Tabel R3 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan) Kode


(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70,02

97,23

8,60

641,85

74,70

Kab. Lima Puluh Kota

69,18

99,01

8,01

616,54

72,24

58

Kab. Agam

69,43

97,87

8,61

636,57

74,11

59

Kab. Kepulauan Mentawai

68,63

93,69

6,52

611,43

69,26

60

Kab. Padang Pariaman

69,38

94,53

7,46

637,05

72,53

61

Kab. Pasaman

68,11

98,84

7,87

646,09

73,78

62

Kab. Pesisir Selatan

67,88

96,00

8,23

634,99

72,43

63

Kab. Sijunjung

67,58

94,80

7,51

639,31

71,80

64

Kab. Solok

67,30

97,24

8,04

633,78

72,15

65

Kab. Tanah Datar

71,67

97,27

8,41

635,60

75,00

66

Kota Bukittinggi

71,85

99,93

67

Kota Padang Panjang

72,01

68

Kota Padang

71,39

69

Kota Payakumbuh

70,94

70

Kota Sawahlunto

72,08

658,39

79,07

10,74

650,36

78,51

99,51

ps

10,94

652,88

78,55

99,20

9,91

643,67

76,76

98,63

9,42

630,20

75,87

w

.b

.g o

10,59

99,32

73

Kab. Pasaman Barat

74

Kab. Dharmasraya

75

Kab. Solok Selatan

70,03

99,21

10,49

641,79

76,54

69,48

98,94

9,93

634,90

75,23

65,68

98,32

8,06

628,04

71,07

66,50

97,29

8,24

612,72

70,25

64,88

97,63

7,86

619,84

69,69

w

Kota Solok Kota Pariaman

ht

tp :// w

71 72

.id

Provinsi Sumatera Barat 57




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

71,69

98,45

8,64

654,48

76,90

Kab. Bengkalis

70,56

98,17

9,18

644,81

75,86

77

Kab. Indragiri Hilir

71,88

99,18

7,63

650,91

76,15

78

Kab. Indragiri Hulu

69,01

98,22

8,01

654,52

74,90

79

Kab. Kampar

68,83

98,60

8,93

654,20

75,54

80

Kab. Kuantan Singingi

68,53

98,09

8,06

652,69

74,50

81

Kab. Pelalawan

69,08

98,51

8,24

638,32

73,92

82

Kab. Rokan Hilir

67,32

98,18

7,90

645,54

73,17

83

Kab. Rokan Hulu

67,26

98,40

7,94

650,69

73,62

84

Kab. Siak

72,03

98,68

9,14

651,35

77,27

85

Kota Dumai

72,26

99,40

86

Kota Pekanbaru

71,88

99,90

87

Kab. Kepulauan Meranti

68,98

90,36

.id

Provinsi Riau 76

660,81

78,73

652,20

79,16

7,35

639,27

71,47

.g o

ps

.b w w tp :// w ht 74 ∙ Tabel Ringkasan

9,74

11,35



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,91

97,80

9,81

648,92

76,20

Kab. Bintan

69,80

96,92

8,95

653,63

75,68

89

Kab. Natuna

68,43

96,82

7,78

624,33

71,77

90

Kab. Karimun

69,94

96,83

8,16

644,56

74,45

91

Kota Batam

70,91

99,29

10,84

656,71

78,46

92

Kota Tanjung Pinang

69,72

98,70

10,18

641,10

75,97

93

Kab. Lingga

70,37

91,79

7,27

633,85

72,09

94

Kab. Kepulauan Anambas

67,66

91,87

6,67

633,29

70,11

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Kepulauan Riau 88




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,44

96,20

8,20

640,82

73,78

Kab. Batanghari

69,56

97,58

7,92

639,40

73,83

96

Kab. Bungo

67,81

96,34

8,18

642,95

73,05

97

Kab. Kerinci

71,09

97,26

8,27

642,65

75,11

98

Kab. Merangin

68,83

97,53

7,65

634,70

72,85

99

Kab. Muaro Jambi

69,39

96,84

8,17

637,32

73,59

100

Kab. Sarolangun

69,71

94,98

7,55

646,48

73,61

101

Kab. Tanjung Jabung Barat

70,05

97,93

7,60

636,24

73,70

102

Kab. Tanjung Jabung Timur

71,09

92,44

6,39

640,95

72,52

103

Kab. Tebo

69,37

95,22

7,43

637,47

72,69

104

Kota Jambi

69,95

99,07

10,56

649,09

77,08

105

Kota Sungai Penuh

71,09

97,28

9,68

661,60

77,63

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Jambi 95



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70,05

97,50

7,99

637,47

73,99

Kab. Lahat

68,90

97,84

8,37

619,03

72,29

107

Kab. Musi Banyuasin

70,39

98,59

7,63

624,50

73,15

108

Kab. Musi Rawas

65,10

97,36

7,14

617,20

69,01

109

Kab. Muara Enim

68,03

98,85

7,53

622,30

71,65

110

Kab. Ogan Komering Ilir

68,48

96,62

6,76

630,28

71,45

111

Kab. Ogan Komering Ulu

69,61

98,49

8,51

633,19

74,01

112

Kota Palembang

71,60

98,94

10,30

643,98

77,38

113

Kota Pagar Alam

70,61

98,62

9,01

622,47

74,15

114

Kota Lubuk Linggau

65,99

98,51

9,37

617,82

71,46

115

Kota Prabumulih

72,73

98,72

116

Kab. Banyuasin

67,77

117

Kab. Ogan Ilir

66,86

118

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

68,48

119

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

69,51

120

Kab. Empat Lawang

621,13

75,45

7,08

622,82

70,70

97,73

ps

7,57

618,79

70,52

94,86

7,30

620,67

70,72

98,35

7,48

621,73

72,29

98,36

7,69

612,92

69,69

.b

.g o

9,29

96,51

ht

tp :// w

w

65,78

.id

Provinsi Sumatera Selatan 106

w

Kode




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,21

95,88

7,68

648,49

73,78

Kab. Bangka

68,06

96,71

8,10

648,92

73,67

122

Kab. Belitung

69,36

96,57

7,85

648,27

74,13

123

Kota Pangkal Pinang

70,65

98,22

10,05

648,52

76,85

124

Kab. Bangka Selatan

68,13

93,68

6,04

599,84

67,73

125

Kab. Bangka Tengah

68,19

96,79

7,17

638,52

72,27

126

Kab. Bangka Barat

68,02

93,85

7,02

632,42

70,94

127

Kab. Belitung Timur

69,28

96,74

7,74

633,09

72,87

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Bangka Belitung 121




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70,39

95,69

8,48

634,74

73,93

Kab. Bengkulu Selatan

67,77

96,54

8,67

639,61

73,18

129

Kab. Bengkulu Utara

69,97

93,54

7,84

634,75

72,74

130

Kab. Rejang Lebong

67,98

95,74

8,01

634,20

72,21

131

Kota Bengkulu

70,84

99,32

11,26

653,78

78,51

132

Kab. Kaur

67,85

97,08

8,17

615,69

71,13

133

Kab. Seluma

66,25

94,09

7,46

598,07

67,69

134

Kab. Mukomuko

68,17

94,10

7,74

631,29

71,53

135

Kab. Lebong

67,43

95,56

7,93

625,28

71,12

136

Kab. Kepahiang

64,88

96,41

8,10

617,40

69,41

137

Kab. Bengkulu Tengah

70,27

91,91

7,26

598,86

69,35

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Bengkulu 128



(1)

(2)

138 139 140


IPM 2012

(4)

(5)

(6)

(7)

Provinsi Lampung

70,05

95,13

7,87

625,52

72,45

Kab. Lampung Barat

67,77

97,36

7,47

609,69

70,17

Kab. Lampung Selatan

69,05

94,94

7,50

617,36

70,95

Kab. Lampung Tengah

69,72

93,74

7,60

626,14

71,81

141

Kab. Lampung Utara

68,49

95,71

8,10

617,67

71,28

142

Kab. Lampung Timur

70,74

93,74

7,60

616,69

71,64

143

Kab. Tanggamus

70,15

95,48

7,43

626,37

72,32

144

Kab. Tulang Bawang

69,41

95,79

7,39

621,81

71,60

145

Kab. Way Kanan

69,96

94,91

7,33

611,10

70,84

146

Kota Bandar Lampung

71,61

98,50

10,30

638,04

76,83

147

Kota Metro

72,98

98,40

10,15

636,08

77,30

148

Kab. Pesawaran

68,71

96,76

7,53

613,62

70,90

149

Kab. Pringsewu

68,77

95,09

8,62

632,20

72,80

150

Kab. Mesuji

68,50

93,30

6,39

602,26

68,30

151

Kab. Tulang Bawang Barat

68,78

93,88

7,49

607,88

69,82

.g o

.b


.id

(3)

ps

Kode



(1)

(2)


IPM 2012

(4)

(5)

(6)

(7)


73,49

99,21

10,98

635,29

78,33

Provinsi Jawa Barat

68,60

96,39

8,08

638,90

73,11

152

Kab. Bandung

69,17

98,78

8,47

645,17

74,73

153

Kab. Bekasi

70,07

94,39

8,73

641,01

74,13

154

Kab. Bogor

69,70

95,27

8,00

634,52

73,08

155

Kab. Ciamis

67,65

97,96

7,47

634,46

72,14

156

Kab. Cianjur

66,70

97,67

6,87

620,40

70,02

157

Kab. Cirebon

65,52

92,50

6,89

637,93

69,58

158

Kab. Garut

66,39

98,98

7,37

641,28

72,12

159

Kab. Indramayu

67,64

85,69

160

Kab. Karawang

67,30

161

Kab. Kuningan

67,71

162

Kab. Majalengka

66,88

163

Kab. Purwakarta

67,64

164

Kab. Subang

165

Kab. Sukabumi

642,33

68,89

7,32

635,90

70,89

97,02

7,46

634,98

71,99

95,14

7,19

638,12

71,16

96,65

7,57

638,28

72,21

69,69

92,50

6,96

635,84

71,79

67,70

97,56

6,93

632,14

71,50

w

w

ps

.g o

5,96

93,24

.b

.id

(3)

Kab. Sumedang

67,63

97,82

7,96

640,82

72,95

Kab. Tasikmalaya

68,40

98,95

7,34

636,53

72,84

168

Kota Bandung

69,85

99,72

10,62

644,48

76,86

169

Kota Bekasi

69,76

98,57

10,84

650,45

77,17

170

Kota Bogor

69,07

98,97

9,81

655,00

76,47

171

Kota Cirebon

68,54

97,44

10,13

654,29

76,02

172

Kota Depok

73,34

99,01

10,98

654,95

79,71

173

Kota Sukabumi

69,96

99,72

9,36

641,18

75,73

174

Kota Cimahi

69,32

99,80

10,61

640,62

76,28

175

Kota Tasikmalaya

70,60

99,75

8,88

636,11

75,35

176

Kota Banjar

66,49

97,33

8,12

637,86

72,10

177

Kab. Bandung Barat

68,71

99,14

8,11

641,72

74,03

ht

tp :// w

166 167




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

65,23

96,51

8,61

636,73

71,49

Kab. Lebak

63,42

95,69

6,27

634,85

68,43

179

Kab. Pandeglang

64,13

96,41

6,97

631,24

69,22

180

Kab. Serang

64,25

95,75

7,36

636,45

69,83

181

Kab. Tangerang

66,01

95,89

8,96

640,80

72,36

182

Kota Cilegon

68,67

98,77

9,72

651,86

75,89

183

Kota Tangerang

68,44

98,43

10,07

648,93

75,72

184

Kota Serang

65,81

96,92

8,58

642,18

72,30

185

Kota Tangerang Selatan

68,77

98,51

10,98

649,12

76,61

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Banten 178




(1)

(2)


IPM 2012

(5)

(6)

(7)

Provinsi Jawa Tengah

71,71

90,45

7,39

643,53

73,36

186

Kab. Banjarnegara

69,36

88,49

6,35

641,53

70,70

187

Kab. Banyumas

69,83

94,24

7,79

641,78

73,33

188

Kab. Batang

70,57

89,93

6,73

634,28

71,41

189

Kab. Blora

71,48

85,06

6,46

645,28

71,49

190

Kab. Boyolali

70,49

87,97

7,43

634,86

71,50

191

Kab. Brebes

68,26

86,69

6,07

640,06

69,37

192

Kab. Cilacap

71,43

91,49

6,87

639,78

72,77

193

Kab. Demak

71,95

92,54

7,62

194

Kab. Grobogan

70,05

90,94

195

Kab. Jepara

71,13

93,29

196

Kab. Karanganyar

72,36

197

Kab. Kebumen

69,43

198

Kab. Kendal

69,10

199

Kab. Klaten

71,84

200

Kab. Kudus

201

Kab. Magelang

202

Kab. Pati

203 204 205

71,77

7,58

639,89

73,54

88,95

8,27

651,05

74,62

91,54

6,93

641,78

71,86

89,77

7,11

642,55

71,48

89,93

8,31

649,49

74,46

69,73

93,74

8,49

642,02

73,69

70,23

93,31

7,55

641,45

73,14

72,95

87,61

7,01

652,22

73,81

Kab. Pekalongan

69,56

92,11

6,80

646,96

72,37

Kab. Pemalang

68,12

90,80

6,54

641,52

70,66

Kab. Purbalingga

70,68

93,52

7,23

638,41

72,97

206

Kab. Purworejo

71,04

92,79

7,93

638,51

73,53

207

Kab. Rembang

70,34

91,37

7,05

646,90

72,81

208

Kab. Semarang

72,60

94,20

8,07

640,67

74,98

209

Kab. Sragen

72,95

84,41

7,22

633,90

71,85

210

Kab. Sukoharjo

70,36

90,73

8,53

652,39

74,21

211

Kab. Tegal

69,38

90,64

6,62

646,19

71,74

212

Kab. Temanggung

72,77

95,97

7,10

640,56

74,74

213

Kab. Wonogiri

72,42

84,32

6,65

653,07

72,59

214

Kab. Wonosobo

70,48

91,43

6,56

632,71

71,45

215

Kota Magelang

70,34

97,52

10,36

655,08

77,26

216

Kota Pekalongan

70,63

95,94

8,72

647,14

75,25

217

Kota Salatiga

71,25

96,55

9,98

653,16

77,13

218

Kota Semarang

72,24

96,98

10,30

652,80

77,98

219

Kota Surakarta

72,35

96,73

10,49

658,92

78,60

220

Kota Tegal

69,12

94,91

8,30

656,99

74,63

tp :// w

ht

ps

.g o

.id

73,52

638,68

w

635,62

6,83

.b

(4)

w

(3)




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

73,33

92,02

9,21

653,78

76,75

Kab. Bantul

71,34

92,19

8,95

654,06

75,51

222

Kab. Gunung Kidul

71,04

84,97

7,70

631,91

71,11

223

Kab. Kulon Progo

74,58

92,04

8,37

634,34

75,33

224

Kab. Sleman

75,29

94,53

10,52

654,11

79,39

225

Kota Yogyakarta

73,51

98,10

11,56

657,65

80,24

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi DI Yogyakarta 221


Tabel R3 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

tp :// w

(5)

(6)

(7)

70,09 63,65 68,38 71,30 67,42 63,85 71,47 63,21 70,28 70,15 68,55 67,75 69,25 71,66 69,50 70,64 69,33 70,57 71,69 64,79 64,61 70,40 61,70 63,98 71,03 63,52 65,07 72,13 68,21 71,95 72,80 70,86 71,42 71,02 72,00 66,46 70,86 71,53 70,00

89,28 82,90 88,08 92,05 84,85 80,72 96,17 83,65 93,87 92,87 88,76 86,58 89,61 91,08 90,73 94,16 91,11 85,58 91,63 84,21 91,17 88,99 80,48 69,12 97,79 78,31 78,71 92,88 85,86 94,57 97,31 97,60 97,84 98,34 97,18 97,07 92,55 98,35 98,32

7,45 5,74 7,25 7,40 6,72 5,94 8,98 6,79 8,04 7,72 7,59 6,43 7,44 7,85 7,08 7,94 7,61 7,02 6,96 6,32 6,83 7,18 5,92 4,22 9,92 6,22 5,71 7,31 6,53 7,95 9,77 10,24 10,46 10,87 10,11 9,05 8,67 10,10 8,54

651,04 639,67 638,95 655,57 624,05 633,33 647,31 634,48 644,06 636,28 639,15 635,76 630,89 643,97 643,20 648,90 638,42 628,38 638,09 632,76 643,59 640,30 641,64 639,43 654,81 641,12 651,21 643,71 635,94 638,53 657,09 651,38 648,46 658,02 656,18 658,81 658,14 660,38 648,74

72,83 65,69 70,53 74,43 67,74 64,98 75,97 65,99 73,86 72,72 71,05 69,00 70,88 73,85 71,94 74,42 71,96 70,20 72,88 66,51 69,17 71,91 64,35 61,67 77,36 65,06 66,41 74,09 69,18 74,45 78,31 77,20 77,50 78,43 78,01 74,33 75,44 78,33 75,42

.id

(4)

.g o

Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu

ht

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

IPM 2012

(3)

ps

(2)

.b

(1)


w


w

Kode



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66,92

91,13

7,14

638,82

70,31

Kab. Bengkayang

69,11

89,56

6,54

609,85

68,50

265

Kab. Landak

65,93

93,85

7,54

617,92

69,05

266

Kab. Kapuas Hulu

66,75

92,64

7,18

638,05

70,52

267

Kab. Ketapang

67,87

91,39

6,54

620,77

69,05

268

Kab. Pontianak

67,36

90,25

6,57

632,20

69,42

269

Kab. Sambas

61,69

91,57

6,21

630,69

66,19

270

Kab. Sanggau

68,91

90,50

6,63

620,76

69,50

271

Kab. Sintang

68,74

90,55

6,68

616,69

69,14

272

Kota Pontianak

67,58

95,73

9,85

645,46

74,21

273

Kota Singkawang

67,46

90,25

7,59

626,14

69,77

274

Kab. Sekadau

67,39

91,61

6,83

613,16

68,47

275

Kab. Melawi

67,89

92,44

7,28

614,75

69,39

276

Kab. Kayong Utara

66,00

88,34

5,84

612,56

66,19

277

Kab. Kubu Raya

66,43

89,07

7,11

629,72

68,86

.g o

.b


.id

Provinsi Kalimantan Barat 264

ps

Kode



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

71,41

97,88

8,15

644,21

75,46

Kab. Barito Selatan

68,42

98,98

8,47

644,94

74,34

279

Kab. Barito Utara

72,36

98,71

8,40

639,09

75,97

280

Kab. Kapuas

71,02

97,24

7,34

641,86

74,33

281

Kab. Kotawaringin Barat

71,75

94,98

7,97

641,79

74,69

282

Kab. Kotawaringin Timur

69,84

98,77

8,08

649,44

75,14

283

Kota Palangkaraya

73,61

99,53

10,80

647,91

79,30

284

Kab. Barito Timur

67,98

98,01

8,83

639,69

73,75

285

Kab. Murung Raya

68,26

99,95

7,52

645,00

73,77

286

Kab. Pulang Pisau

67,74

96,23

7,67

644,84

72,75

287

Kab. Gunung Mas

68,23

99,64

288

Kab. Lamandau

67,36

289

Kab. Sukamara

67,98

290

Kab. Katingan

67,70

291

Kab. Seruyan

68,09

637,92

74,08

7,83

643,89

73,13

95,75

7,47

648,08

72,88

99,49

8,36

640,94

73,67

99,32

7,78

638,66

73,24

ht

tp :// w

w

w

.b

.g o

8,79

98,68

ps

.id

Provinsi Kalimantan Tengah 278




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

64,52

96,43

7,89

643,66

71,08

Kab. Banjar

66,12

96,37

7,32

649,27

71,96

293

Kab. Barito Kuala

62,76

94,15

7,25

640,99

68,92

294

Kab. Hulu Sungai Selatan

64,69

96,80

7,37

653,63

71,64

295

Kab. Hulu Sungai Tengah

66,03

97,49

7,50

641,15

71,67

296

Kab. Hulu Sungai Utara

63,87

96,02

7,49

638,34

69,92

297

Kab. Kotabaru

66,15

95,33

7,09

660,40

72,43

298

Kab. Tabalong

63,64

97,17

8,16

644,97

71,05

299

Kab. Tanah Laut

69,11

96,44

7,27

638,23

72,75

300

Kab. Tapin

67,73

96,87

7,26

633,52

71,71

301

Kota Banjarbaru

68,04

99,06

10,66

651,57

76,28

302

Kota Banjarmasin

66,58

98,80

9,88

651,44

74,83

303

Kab. Balangan

62,32

95,66

7,01

626,51

67,71

304

Kab. Tanah Bumbu

65,68

95,25

7,56

641,92

71,09

.g o

ps

.b


.id

Provinsi Kalimantan Selatan 292



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


71,58

97,55

9,22

649,85

76,71

305

Kab. Berau

70,43

97,26

8,62

643,26

75,05

306

Kab. Bulungan

73,32

95,95

8,17

643,16

76,03

307

Kab. Kutai Kartanegara

68,17

98,33

8,76

644,56

74,24

308

Kab. Kutai Barat

70,61

96,61

8,21

634,68

74,05

309

Kab. Kutai Timur

69,03

99,29

8,47

631,96

73,75

310

Kab. Malinau

68,62

92,97

8,26

653,63

73,63

311

Kab. Nunukan

72,01

94,79

7,55

646,55

74,84

312

Kab. Paser

73,79

96,71

313

Kota Balikpapan

72,61

98,86

314

Kota Bontang

72,78

99,22

315

Kota Samarinda

71,62

316

Kota Tarakan

72,19

317

Kab. Penajam Paser Utara

71,80

318

Kab. Tana Tidung

72,76

635,96

75,85

661,33

79,38

639,88

77,85

10,36

655,71

78,26

98,89

9,44

653,00

77,76

95,77

7,71

637,30

74,35

90,15

7,64

625,18

72,66

ht

tp :// w

w

w

.b

.g o

10,40

98,56

ps

.id

8,10

10,46




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

72,44

99,53

9,00

643,20

76,95

Kab. Bolaang Mongondow

71,83

98,32

7,44

625,62

73,83

320

Kab. Minahasa

72,61

99,74

9,54

632,63

76,69

321

Kab. Kepulauan Sangihe

73,37

98,75

7,74

643,98

76,42

322

Kota Bitung

70,67

99,42

9,46

643,34

76,30

323

Kota Manado

72,77

99,93

10,84

647,46

78,92

324

Kab. Kepulauan Talaud

72,35

99,58

8,80

635,13

76,14

325

Kab. Minahasa Selatan

72,54

99,81

8,78

624,42

75,46

326

Kota Tomohon

72,95

99,87

10,16

633,07

77,40

327

Kab. Minahasa Utara

72,87

99,78

9,40

635,01

76,91

328

Kota Kotamobagu

72,12

99,66

9,53

636,52

76,68

329 330

70,22 68,81

98,43 99,52

7,44 8,41

632,27 619,46

73,48 73,42

331

Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara

70,16

99,78

8,49

635,97

74,06

332

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

71,39

99,05

6,88

603,43

71,63

333

Kab. Bolaang Mongondow Timur

71,48

99,57

7,42

619,16

73,41

.g o

ps

.b

w

w

tp :// w ht 90 ∙ Tabel Ringkasan

.id

Provinsi Sulawesi Utara 319



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67,47

96,16

7,49

630,01

71,31

Kab. Boalemo

68,57

95,77

6,57

608,40

69,49

335

Kab. Gorontalo

69,55

95,00

6,89

621,59

71,12

336

Kota Gorontalo

67,16

99,47

10,28

633,00

74,17

337

Kab. Pohuwato

68,09

97,08

6,72

623,20

70,76

338

Kab. Bone Bolango

69,25

97,47

7,85

627,37

72,65

339

Kab. Gorontalo Utara

67,37

94,89

6,50

626,08

69,94

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Gorontalo 334




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67,11

96,16

8,13

637,34

72,14

Kab. Banggai

68,96

95,99

8,03

628,37

72,37

341

Kab. Banggai Kepulauan

64,85

95,08

7,94

616,42

68,90

342

Kab. Buol

65,86

98,69

8,30

618,75

70,71

343

Kab. Toli-Toli

64,73

95,37

7,86

627,18

69,67

344

Kab. Donggala

66,01

94,71

7,65

638,32

70,94

345

Kab. Morowali

65,91

97,49

8,20

638,83

71,95

346

Kab. Poso

65,45

97,97

8,80

625,34

71,20

347

Kota Palu

70,54

99,34

11,05

644,56

77,48

348

Kab. Parigi Moutong

65,79

93,98

7,17

631,23

69,75

349

Kab. Tojo Una Una

64,20

97,56

7,92

624,68

69,71

350

Kab. Sigi

65,88

96,56

8,06

599,85

68,61

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Sulawesi Tengah 340




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70,45

88,73

7,95

643,59

72,70

Kab. Bantaeng

74,32

80,10

6,46

639,50

71,51

352

Kab. Barru

69,24

89,31

7,87

638,45

71,70

353

Kab. Bone

70,26

87,88

6,72

643,23

71,47

354

Kab. Bulukumba

72,32

86,26

7,11

640,49

72,33

355

Kab. Enrekang

75,39

91,26

8,34

630,59

75,30

356

Kab. Gowa

71,96

82,50

7,24

643,20

71,60

357

Kab. Jeneponto

65,31

77,42

6,23

637,16

65,56

358

Kab. Luwu

74,14

91,70

7,81

635,46

74,68

359

Kab. Luwu Utara

71,81

92,99

7,49

655,38

74,97

360

Kab. Maros

73,22

83,98

361

Kab. Pangkajene dan Kepulauan

69,14

362

Kab. Pinrang

72,50

363

Kab. Kepulauan Selayar

68,02

364

Kab. Sidenreng Rappang

73,12

Kab. Tana Toraja

369

Kab. Wajo

370

Kota Parepare

371 372

70,65

91,63

ps

7,89

643,01

74,39

90,88

7,26

632,86

70,49

89,90

7,48

634,02

73,36

.b

.g o

72,54

634,50

w

Kab. Takalar

368

643,56

7,07

72,50

86,71

7,08

616,20

70,64

86,99

7,29

643,20

72,57

70,27

83,10

6,99

637,03

70,14

74,26

88,94

7,83

619,27

72,90

71,79

84,99

6,60

644,40

71,67

74,71

97,33

9,88

646,40

78,63

Kota Makassar

74,05

96,88

10,86

654,25

79,49

Kota Palopo

72,72

97,43

10,16

640,30

77,28

373

Kab. Luwu Timur

71,29

93,43

8,19

632,76

73,56

374

Kab. Toraja Utara

73,62

85,85

7,86

608,39

71,04

w

367

7,08

88,82

71,85

tp :// w

Kab. Sinjai Kab. Soppeng

ht

365 366

.id

Provinsi Sulawesi Selatan 351




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

68,27

88,79

7,32

639,56

70,73

Kab. Majene

66,02

94,77

8,50

649,06

72,41

376

Kab. Mamuju

69,02

89,97

7,47

629,76

70,76

377

Kab. Polewali Mandar

65,53

86,00

7,07

640,07

68,44

378

Kab. Mamasa

71,44

88,07

7,19

637,46

72,07

379

Kab. Mamuju Utara

67,62

95,60

7,26

625,91

70,79

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Sulawesi Barat 375




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

68,21

92,04

8,25

625,81

71,05

Kab. Buton

69,28

86,62

7,04

631,14

69,95

381

Kab. Konawe

67,82

94,68

8,56

616,76

70,95

382

Kab. Kolaka

67,64

93,30

8,09

640,22

72,00

383

Kab. Muna

66,16

88,37

7,53

623,14

68,35

384

Kota Kendari

69,24

98,68

11,39

639,95

76,51

385

Kota Bau-bau

70,99

95,65

9,89

625,46

74,58

386

Kab. Konawe Selatan

67,94

94,13

7,66

616,97

70,24

387

Kab. Bombana

68,12

89,53

7,28

610,12

68,51

388

Kab. Wakatobi

68,30

91,35

7,76

602,46

68,78

389

Kab. Kolaka Utara

65,83

93,61

390

Kab. Konawe Utara

67,63

391

Kab. Buton Utara

68,92

.id

Provinsi Sulawesi Tenggara 380

628,93

69,87

7,97

611,91

69,84

88,34

8,05

610,76

69,31

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

7,65

93,84




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70,84

90,17

8,57

640,86

73,49

Kab. Badung

71,91

93,01

9,47

644,94

75,69

393

Kab. Bangli

71,81

85,83

6,68

642,64

71,80

394

Kab. Buleleng

69,53

89,94

7,54

640,64

71,93

395

Kab. Gianyar

72,22

88,79

8,90

644,69

74,49

396

Kab. Jembrana

71,95

91,36

7,86

637,96

73,62

397

Kab. Karangasem

68,00

76,03

5,88

654,46

67,83

398

Kab. Klungkung

69,20

84,15

7,43

658,53

71,76

399

Kab. Tabanan

74,55

90,86

8,39

640,54

75,55

400

Kota Denpasar

73,12

97,52

10,94

649,48

78,80

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Bali 392




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

62,73

83,68

7,19

645,72

66,89

Kab. Bima

63,55

87,02

7,59

621,52

66,52

402

Kab. Dompu

61,26

87,94

7,97

645,50

67,58

403

Kab. Lombok Barat

61,71

78,59

6,10

630,13

63,19

404

Kab. Lombok Tengah

61,96

73,92

6,19

632,97

62,57

405

Kab. Lombok Timur

61,88

83,89

6,91

628,09

64,91

406

Kab. Sumbawa

60,93

90,87

7,64

638,03

67,23

407

Kota Mataram

67,62

92,25

9,68

650,09

73,70

408

Kota Bima

63,22

93,80

10,22

622,00

69,83

409

Kab. Sumbawa Barat

61,61

92,50

8,02

632,76

67,85

410

Kab. Lombok Utara

61,32

77,00

5,61

618,65

61,37

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat 401



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

68,04

89,23

7,09

610,29

68,28

Kab. Alor

67,58

96,01

7,47

604,43

69,35

412

Kab. Belu

66,70

83,93

6,56

604,62

65,52

413

Kab. Ende

65,29

94,00

7,55

609,48

68,08

414

Kab. Flores Timur

68,73

90,18

6,76

617,68

69,19

415

Kab. Kupang

65,94

89,24

7,45

606,96

67,12

416

Kab. Lembata

66,88

93,96

7,02

611,17

68,69

417

Kab. Manggarai

67,74

92,62

6,83

605,49

68,30

418

Kab. Ngada

67,46

96,92

7,63

617,63

70,63

419

Kab. Sikka

69,63

91,75

6,59

602,47

68,74

420

Kab. Sumba Barat

65,75

80,44

6,62

612,59

64,88

421

Kab. Sumba Timur

62,33

86,22

6,44

602,22

63,33

422

Kab. Timor Tengah Selatan

67,26

84,40

6,69

612,08

66,61

423

Kab. Timor Tengah Utara

69,19

88,16

6,92

610,66

68,57

424

Kota Kupang

73,46

98,57

11,27

635,08

78,37

Kab. Rote Ndao

68,74

89,04

6,46

596,61

67,10

Kab. Manggarai Barat

66,84

92,46

6,58

596,02

66,84

427

Kab. Nagekeo

63,86

95,05

7,15

609,50

67,23

428

Kab. Sumba Barat Daya

64,16

74,32

6,21

614,56

62,48

429

Kab. Sumba Tengah

63,13

76,09

5,34

615,16

61,70

430

Kab. Manggarai Timur

68,12

92,72

6,53

589,32

67,06

431

Kab. Sabu Raijua

67,92

77,55

5,54

515,05

57,12


ht

w

425 426

tp :// w

w

.b

.g o

.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur 411

ps

Kode



(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67,84

98,17

9,15

620,08

72,42

Kab. Maluku Tenggara Barat

64,56

99,75

8,98

603,71

69,57

433

Kab. Maluku Tengah

66,03

99,11

8,88

621,68

71,55

434

Kab. Maluku Tenggara

68,39

99,58

8,91

625,36

73,27

435

Kab. Buru

68,94

92,85

7,92

614,76

70,54

436

Kota Ambon

73,31

99,62

11,37

645,73

79,41

437

Kab. Seram Bagian Barat

66,79

98,30

8,57

606,55

70,40

438

Kab. Seram Bagian Timur

66,28

98,17

7,93

597,25

68,90

439

Kab. Kepulauan Aru

68,15

99,07

8,02

606,51

70,91

440

Kota Tual

69,38

99,71

9,93

664,39

77,62

441

Kab. Buru Selatan

67,82

89,79

7,31

630,14

69,97

442

Kab. Maluku Barat Daya

64,56

8,09

588,22

67,38

.g o

.id

Provinsi Maluku 432

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

98,25




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66,65

96,43

8,71

606,22

69,98

Kab. Halmahera Tengah

67,38

96,83

8,25

604,80

70,03

444

Kab. Halmahera Barat

64,83

95,83

7,87

598,78

67,65

445

Kota Ternate

71,26

99,16

10,93

642,88

77,62

446

Kab. Halmahera Timur

65,98

95,79

7,84

604,66

68,71

447

Kota Tidore Kepulauan

65,44

97,72

9,01

614,32

70,45

448

Kab. Kepulauan Sula

65,71

97,46

8,02

601,64

68,83

449

Kab. Halmahera Selatan

65,90

96,09

7,69

607,98

68,87

450

Kab. Halmahera Utara

66,51

97,71

8,28

605,76

69,84

451

Kab. Pulau Morotai

65,87

94,08

6,96

584,70

66,08

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Maluku Utara 443




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,12

75,83

6,87

611,99

65,86

Kab. Biak Numfor

67,01

98,68

9,64

597,19

70,68

453

Kab. Jayapura

67,74

96,90

9,56

629,04

73,09

454

Kab. Jayawijaya

66,84

52,77

5,31

597,80

57,22

455

Kab. Merauke

63,00

88,22

9,46

604,01

66,52

456

Kab. Mimika

70,87

88,20

6,93

617,07

70,02

457

Kab. Nabire

68,05

83,67

7,29

621,17

68,03

458

Kab. Paniai

68,30

62,95

6,22

592,22

60,54

459

Kab. Puncak Jaya

67,71

86,82

6,12

630,17

68,37

460

Kab. Kepulauan Yapen

68,88

90,87

6,74

638,05

70,98

461

Kota Jayapura

68,77

99,84

462

Kab. Sarmi

66,58

463

Kab. Keerom

67,51

464

Kab. Yahukimo

67,38

465

Kab. Pegunungan Bintang

66,24

Kab. Mappi

469

Kab. Asmat

470

Kab. Waropen

471

Kab. Supiori

472 473

76,64

619,10

67,73

92,39

ps

7,43

623,51

69,95

32,77

2,92

590,33

50,73

32,50

2,59

590,78

49,83

.b

.g o

644,80

7,00

w

468

11,06

87,68

66,24

33,45

3,38

617,19

52,66

67,15

35,25

3,65

586,86

51,43

66,30

33,47

4,36

592,62

51,53

67,34

31,15

4,42

599,78

52,19

66,03

78,27

6,55

609,31

64,24

66,49

96,69

8,10

602,17

69,19

Kab. Mamberamo Raya

66,34

65,36

5,20

604,49

60,18

Kab. Mamberamo Tengah

66,62

34,53

2,93

577,58

49,73

474

Kab. Yalimo

66,77

33,52

2,81

575,10

49,31

475

Kab. Lanny Jaya

66,70

36,92

3,75

573,53

50,60

476

Kab. Nduga

66,02

30,54

2,81

582,51

48,80

477

Kab. Puncak

67,84

32,15

2,85

576,99

49,77

478

Kab. Dogiyai

67,44

34,65

4,16

577,17

51,09

479

Kab. Intan Jaya

66,87

28,08

2,30

593,30

49,17

480

Kab. Deiyai

66,64

31,02

2,96

588,19

49,80

w

Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel

ht

tp :// w

466 467

.id

Provinsi Papua 452




(1)

(2)


IPM 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

69,14

93,74

8,45

601,56

70,22

Kab. Sorong

68,59

91,84

8,11

601,41

69,23

482

Kab. Manokwari

68,58

89,03

8,53

590,54

68,07

483

Kab. Fak-Fak

71,24

98,47

9,49

594,23

72,64

484

Kota Sorong

72,52

99,69

10,99

641,28

78,36

485

Kab. Sorong Selatan

66,99

88,45

8,09

591,79

66,83

486

Kab. Raja Ampat

66,82

94,34

7,53

563,96

65,49

487

Kab. Teluk Bintuni

68,88

87,38

7,02

601,28

67,58

488

Kab. Teluk Wondama

68,01

85,12

7,14

602,76

66,80

489

Kab. Kaimana

70,11

96,99

7,95

603,01

71,22

490

Kab. Tambrauw

66,48

77,38

5,80

446,25

51,18

491

Kab. Maybrat

66,92

91,22

8,64

584,54

67,26

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

Provinsi Papua Barat 481


tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

LAMPIRAN

8

104 ∙ Lampiran

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Legenda : Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) < 10 10-50 50-100 100-500 > 500

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

52

76 73

72

75

.id

53

74

.g o

ps

.b

w

62

w

64

71

81

82 91 94

Lampiran 1

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Indonesia menurut Provinsi, 2013


Legenda : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012 Rendah Menengah Bawah Menengah Atas Tinggi

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

76

52

73

72

75

53

.id

74

.g o

ps

64

.b

w

62

w 71

81

82 91 94

Lampiran 2

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2012

Lampiran ∙ 105

106 ∙ Lampiran


Legenda : IKK 2013 < 87.2 87.2-92.45 92.45-101.61 101.61-142.98 > 142.98

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

52

76 73

72

75

.id

53

74

.g o

ps

.b

w

62

w

64

71

81

82 91 94

Lampiran 3

Indeks Kemahalan Konstruksi menurut Provinsi, 2013


Legenda : PDRB Per Kapita < Rp 5 Juta Rp 5-10 Juta Rp 10-15 Juta Rp 15-20 Juta > Rp 20 Juta

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

76

52

73

72

75

53

.id

74

.g o

ps

64

.b

w

62

w 71

81

82 91 94

Lampiran 4

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas menurut Provinsi, 2012

Lampiran ∙ 107

108 ∙ Lampiran


Legenda : Angka Harapan Hidup (e0) 2012 < 64.5 64.5 - 67.5 67.5 - 69.5 > 69.5

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

52

76 73

72

75

.id

53

74

.g o

ps

.b

w

62

w

64

71

81

82 91 94

Lampiran 5

Angka Harapan Hidup (e0) menurut Provinsi, 2012


Legenda : Angka Melek Huruf (AMH) 2012 < 80.13 80.14 - 91.4 91.4 - 96.36 > 96.36

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

76

52

73

72

75

53

.id

74

.g o

ps

64

.b

w

62

w 71

81

82 91 94

Lampiran 6

Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi, 2012

Lampiran ∙ 109

110 ∙ Lampiran


Legenda : Rata-Rata Lama Sekolah 2012 < 64.5 64.5 - 67.5 67.5 - 69.5 > 69.5

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

52

76 73

72

75

.id

53

74

.g o

ps

.b

w

62

w

64

71

81

82 91 94

Lampiran 7

Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi, 2012


Legenda : Paritas Daya Beli 2012 < 611.75 611.75-625.75 625.75-631.75 > 631.75

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 81. 82. 91. 94.

11

12

13

14

17

15 16 18 36

31

19

32

21

33 34

61

tp :// w

ht

35

63

51

76

52

73

72

75

53

.id

74

.g o

ps

64

.b

w

62

w 71

81

82 91 94

Lampiran 8

Paritas Daya Beli (PPP) menurut Provinsi, 2012

Lampiran ∙ 111

Lampiran 9 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera

11 21

12 14

.g o

.id

13

19

16

18

11. 12. 13. 14. 15.

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi

112 ∙ Lampiran

ht

tp :// w

w

w

.b

17

ps

15

16. 17. 18. 19. 21.

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep Riau

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran 10 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa

31 36 32

33

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

34

.g o

.id

35

31. DKI Jakarta

34. DI Yogyakarta

IPM 2012

32. Jawa Barat

35. Jawa Timur

IKK 2013

33. Jawa Tengah 36. Banten


Lampiran ∙ 113

Lampiran 11 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

51 53

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

52

51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur

114 ∙ Lampiran

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran 12 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

64

.g o

.id

61

63

61. 62. 63. 64.

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

62

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran ∙ 115

Lampiran 13 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

75

71

.id

72

ps

74

71. Sulawesi Utara

ht

tp :// w

w

w

.b

75

.g o

76

74. Sulawesi Tenggara

IPM 2012

72. Sulawesi Tengah

75. Gorontalo

IKK 2013

73. Sulawesi Selatan

76. Sulawesi Barat

116 ∙ Lampiran


Lampiran 14 Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

82

94

.g o

.id

91

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

81

71. Sulawesi Utara


IPM 2012

72. Sulawesi Tengah

75. Gorontalo

IKK 2013


76. Sulawesi Barat


Lampiran ∙ 117

Lampiran 15 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera

11 21 12

.id

14

ps

19

16

.b

15

.g o

13

18

ht

tp :// w

w

w

17

11. 12. 13. 14. 15.

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi

118 ∙ Lampiran

16. 17. 18. 19. 21.

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep Riau

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran 16 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa

31 36 32

33

.g o

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

34

.id

35

31. DKI Jakarta

34. DI Yogyakarta

IPM 2012

32. Jawa Barat

35. Jawa Timur

IKK 2013

33. Jawa Tengah 36. Banten


Lampiran ∙ 119

Lampiran 17 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

51

53

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

.id

52

51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur

120 ∙ Lampiran

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran 18 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

.id

64

.g o

61

w

w

.b

ps

62

ht

tp :// w

63

61. 62. 63. 64.

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

IPM 2012 IKK 2013


Lampiran ∙ 121

Lampiran 19 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

75

71

.id

72

.b

74

ht

tp :// w

w

w

75

ps

.g o

76

71. Sulawesi Utara


IPM 2012

72. Sulawesi Tengah

75. Gorontalo

IKK 2013


76. Sulawesi Barat

122 ∙ Lampiran


Lampiran 20 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

82

94

ps

.g o

.id

91

ht

tp :// w

w

w

.b

81

71. Sulawesi Utara


IPM 2012

72. Sulawesi Tengah

75. Gorontalo

IKK 2013


76. Sulawesi Barat


Lampiran ∙ 123

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

Katalog BPS : 3102018

.id

ht

tp :// w

w

w

.b

ps

.g o

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta10710 Tel. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. : (021) 3857046 Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : [email protected]

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014

DATA

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK dalam rangka


Penduduk

IPM

IKK

BADAN PUSAT STATISTIK

PDRB

KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN

Recommend Documents