KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Transfer Non Dana Perimbangan serta Pinjaman dan Hibah Daerah Disampaikan Oleh : Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan DJPK – Kementerian Keuangan RI
1
Outline
Kebijakan Dana Insentif Daerah Kebijakan Dana Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Kebijakan Dana Desa
Kebijakan Hibah Daerah Kebijakan Pinjaman Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa URAIAN Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY 1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa KEMENTERIAN KEUANGAN JUMLAH
(dalam triliun Rp)
2016 APBN
APBN-P
2017
Outlook
Realisasi
APBN
Selisih terhadap Outlook APBN
Realisasi APBN-P
723,2 700,4 491,5 106,1 51,5 54,6 385,4 208,9 85,4 123,5 5,0 17,7
729,3 705,5 494,5 109,1 68,7 40,5 385,4 211,0 89,8 121,2 5,0 18,8
659,1 635,3 463,8 88,1 50,8 37,3 375,7 171,5 81,4 90,1 5,0 18,8
664,2 640,4 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,5 75,2 89,3 5,0 18,8
704,9 677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1 7,5 20,4
45,8 41,8 39,8 4,7 7,8 -3,1 35,1 1,9 -23,1 25 2,5 1,6
40,7 36,7 27,7 2,3 8,0 -5,7 25,4 8,9 -16,9 25,8 2,5 1,6
17,2 0,5 47,0 770,2
18,3 0,5 47,0 776,3
18,3 0,5 44,2 703,3
18,3 0,5 46,7 710,9
19,6 0,8 60,0 764,9
1,3 0,3 15,8 7,6
1,3 0,3 13,3 54
Kebijakan Dana Insentif Daerah Tahun 2017 ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK: 1. Mengelola keuangan dengan lebih baik 2. Menetapkan APBD tepat waktu 3. Berkinerja lebih baik
1. Memberikan reward kepada daerah berkinerja baik 2. Penggunaan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
KEBIJAKAN ALOKASI DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI
KRITERIA UTAMA
KABUPATEN
RESUME PERHITUNGAN DID 2017
Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari : Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 Triliun Diberikan kepada daerah dengan opini WTP dan Perda APBD tepat waktu. Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 Triliun Diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi batas minimum nilai kinerja yaitu BB (nilai kinerja ≥ 68,33) Daerah penerima DID tahun 2017 sebanyak 317 daerah, terdiri dari: 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota Peningkatan dari DID 2016 ke 2017: • Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121; • Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83. KEMENTERIAN KEUANGAN
KRITERIA KINERJA
BERDASARKAN
Opini Badan Pemeriksa Keuangan; Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KOTA Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; Kinerja pelayanan dasar publik; dan Kinerja ekonomi dan kesejahteraan. DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA Hanya AM (196 daerah)
AM + AK (83 daerah)
Hanya AK (38 daerah)
JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH PENGGUNAAN DID TA. 2017 (Pepres 97 Tahun 2016 ttg Rincian APBN) : Untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa: • Penyediaan layanan dasar publik, • Pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemerliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau • peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah
4
Dana Insentif Daerah: Kriteria Kinerja
Kategori dan Rentang Nilai Kinerja : Kategori Nilai (Grade) AA+ AA AABB+ BB BBCC+ CC CCDD+ DD DD-
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rentang (Interval) 93.67 100.00 87.33 93.67 81.00 87.33 74.67 81.00 68.33 74.67 62.00 68.33 55.67 62.00 49.33 55.67 43.00 49.33 36.67 43.00 30.33 36.67 24.00 30.33
5
Perkembangan Alokasi DID Tahun 2011 - 2017 8.000
7.500,0
SEBARAN DAERAH PENERIMA A L O K A S I D I D TA H U N 2 0 1 7
7.000 Hanya AK; 38
dalam miliar rupiah
6.000 5.000,0
5.000
AM dan AK; 83 Hanya AM; 196
4.000 3.000 2.000 1.387,8
1.387,8
1.387,8
1.387,8
2011
2012
2013
2014
83 daerah yang mendapatkan Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja diberikan anugerah Dana Rakca
1.664,5
1.000 0
KEMENTERIAN KEUANGAN
2015
2016
2017
Sebaran Alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2017 Se-Provinsi
Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Jumlah
Alokasi DID 2017* AM AK Total 60,0 0,0 60,0 75,0 133,7 208,7 105,0 179,7 284,7 60,0 89,1 149,1 22,5 0,0 22,5 322,5 402,5 725,0
Daerah Penerima AM AK AM & AK 8 0 0 8 1 2 10 0 4 7 1 1 3 0 0 36 2 7
Se-Provinsi Sulteng Sulut Sulsel Sultra Gorontalo Sulbal Jumlah
Alokasi DID 2017* AM AK Total 37,5 57,8 95,3 90,0 172,4 262,4 120,0 86,8 206,8 60,0 89,6 149,6 52,5 0,0 52,5 37,5 128,7 166,2 397,5 535,3 932,8
Daerah Penerima AM AK AM & AK 4 0 1 9 1 3 15 1 1 6 0 2 7 0 0 2 0 3 43 2 10
*)dalam miliar rupiah Alokasi DID 2017* AM AK Total Maluku 30,0 265,0 295,0 Papua 37,5 43,1 80,6 Maluku Utara 22,5 88,3 110,8 Papua Barat 67,5 0,0 67,5 Jumlah 157,5 396,4 553,9 Se-Provinsi
Daerah Penerima AM AK AM & AK 3 5 1 4 0 1 2 1 1 9 0 0 18 6 3
Maluku
Se-Provinsi Aceh
Alokasi DID 2017* Daerah Penerima AM AK Total AM AK AM & AK 142,5 583,8 726,3 6 0 13
Sumut
22,5
131,7
154,2 1
1
2
Sumbar
97,5
446,6
544,1 7
4
6
Riau
22,5
0
22,5 3
0
0
Jambi
22,5
42,5
65,0 3
1
0
Sumsel
82,5
82,5 11
0
0
Bengkulu
7,5
89,5
97,0 1
2
0
Lampung
52,5
155,9
208,4 7
0
3
0
137,3
137,3 0
3
0
Kep. Riau
7,5
0
0
Jumlah
457,5
1587,3
7,5 1 0 2044,8 40 11
Babel
KEMENTERIAN KEUANGAN
24
Bali
Nusa Tenggara
Alokasi DID 2017* AM AK Total DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0 Jabar 142,5 319,4 461,9
Daerah Penerima AM AK AM & AK 0 0 0 14 2 5
Jateng DIY Jatim Banten Jumlah
2 6 1 0 20 4 4 0 41 12
Se-Provinsi
150,0 949,9 1099,9 45,0 225,8 270,8 202,5 479,5 682,0 37,5 43,1 80,6 577,5 2.017,7 2.595,2
15 5 7 1 33
Se-Provinsi Bali NTB NTT Jumlah
Alokasi DID 2017* AM AK Total 67,5 134,3 201,8 75,0 179,2 254,2 15,0 177,3 192,3 157,5 490,8 648,3
Daerah Penerima AM AK AM & AK 6 0 3 7 1 3 2 4 0 15 5 6
7
Penyaluran Dana Insentif Daerah TA. 2017
WAKTU
MEKANISME
o Dilakukan secara semesteran o semester I dilaksanakan paling cepat pada bulan Februari; o semester II dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli.
Untuk daerah yang mendapat Alokasi Kinerja (AK) dan Alokasi Minimum (AM) serta daerah yang hanya mendapat AK, pada semester I disalurkan sebesar 50% dari pagu alokasi. Sisanya akan disalurkan pada semester II, dan Untuk daerah yang hanya mendapat AM, penyalurannya dilakukan sekaligus (100%) pada semester I dan paling cepat disalurkan pada bulan Februari.
SYARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penyaluran DID semester I, dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Perda APBD tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kebijakan Dana Otonomi Khusus & Dana Tambahan Infrastruktur TA. 2017 Dana Otsus dialokasikan sebesar Rp8,02 triliun Arah kebijakan Dana Otonomi Khusus:
Pasal 34 ayat (3) UU 21/2001
Dana DTI dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun Arah Kebijakan Dana Tambahan Infratruktur:
Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar 2% (dua persen) dari total pagu DAU Nasional (berlaku selama 20 Tahun) terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
Dana Tambahan Infrastruktur:
Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 21/2001
ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur
DANA OTSUS DIBAGI ANTARA PAPUA DAN PAPUA BARAT
70% Provinsi Papua
30% Provinsi Papua Barat
DIBAGI UTK PROV DAN KAB/KOTA BERDASARKAN PERDASUS NO. 13 TAHUN 2016 JO. PERDASUS NO. 25 TAHUN 2013
DIBAGI UTK PROV DAN KAB/KOTA DG PERDASUS
PROV: 20% DAN KAB/KOTA: 80% PEMBG TSB SETELAH DIKURANGI PROGRAM STRATEGIS LINTAS KAB/KOTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
PROV: 30% DAN KAB/KOTA: 70% PEMBG TSB SETELAH DIKURANGI UTK RESPEK (DISTRIK, KAMPUNG, KEL)
dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas
Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat tidak diatur secara detail dalam UU, namun diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti: jalan, jembatan, dermaga, sarana transprtasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya.
9
Kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh TA. 2017 Dialokasikan sebesar Rp8,02 triliun
Pasal 183 UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Dana Otonomi Khusus Aceh dialokasikan sebesar 2% (dua persen) dari total pagu DAU Nasional
terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota PENGATURAN: Tahun 1 s.d Tahun ke-15 2% dari DAU Nasional Tahun ke-16 s.d Tahun ke-20 1 % dari DAU Nasional KEMENTERIAN KEUANGAN
10
Perkembangan Alokasi dan Tahapan Penyaluran Dana Otsus Rp triliun 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DANA OTSUS PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT DAN ACEH TAHUN 2014-2017
Aceh
2,4
2,3
2,1
2,0
5,6
5,3
4,9
4,7
2014
8,0
7,7
7,0
6,8
Tahapan Penyaluran Dana Otsus dan DTI
2015 Papua
2016 Papua Barat
Tahap I (30%)
Tahap III (25%)
Paling Cepat Bulan Maret
Paling Cepat Bulan Juli
2017
Tahap II (45%)
DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROV. PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2014-2017
Paling Cepat Bulan Oktober
Rp miliar 3.000
2.625,00
2.500 2.000
2.000,00
2.250,00 1.987,50
1.500 1.000 500
500,00
750,00
862,50
875,00
0 2014
2015 Papua
KEMENTERIAN KEUANGAN
2016
2017
• Penyaluran Dana Otsus dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri disertai rekapitulasi penggunaan Dana Otsus. • Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur akan dilakukan berdasarkan Kinerja Pelaksanaan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Otsus dan DTI.
Papua Barat
11
Kebijakan Dana Keistimewaan DIY 2017 Dialokasikan sebesar Rp 800 miliar Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan secara bertahap sebagai berikut: • tahap I: 15%; • tahap II : 65%; • tahap III : 20% Dilaksanakan dari RKUN ke RKUD; Persyaratan penyaluran DK DIY adalah: 1. Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; 2. SPTJM; 3. Rencana Penggunaan DK DIY tahap bersangkutan; 4. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu; 5. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait; Untuk penyaluran tahap II dan Tahap III, Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai paling rendah 80%; Surat Permintaan Penyaluran paling lambat disampaikan tgl 1 November.
KEMENTERIAN KEUANGAN
12
Pagu per Urusan Dana Keistimewaan DIY TA 2017 No
Urusan
1
Tata Cara Pengisian Jabatan
2 3
Kebudayaan Tata Ruang
4
Pertanahan
5
Kelembagaan Total
Pagu Per Urusan (miliar Rp)
Pagu (Rp) 2.832.737.000
17,20
14,26
439.901.748.000 325.812.175.000 17.197.300.000
Tata Cara Pengisian Jabatan
2,83
Kebudayaan Tata Ruang
325,81 439,90
14.256.040.000 800.000.000.000
Pertanahan
Perkembangan Dana Keistimewaan DIY TA
ALOKASI (Rp)
REALISASI PENYERAPAN (Rp)
(%)
Capaian Kinerja (%)
2013
231.392.653.500
54.562.180.053
23,58
29,35
2014
523.874.719.000
272.056.608.289
51,93
78,38
2015
547.450.000.000
477.494.515.166
87,22
98,65
2016
547.450.000.000
531.722.397.752
97,13
93,70
2017
800.000.000.000
120.000.000.000
KEMENTERIAN KEUANGAN
15
---
13
Kebijakan Dana Dana Desa TA. 2017 DIALOKASIKAN UNTUK 74.954 DESA Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, D luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan
Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya Proporsi dan bobot formula: D 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% variabel jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%)
Formula 90:10 merupakan pilihan yang terbaik
memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, D rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4, dan standar deviasi yang paling rendah.
Penggunaan dan pelaporan Dana Desa D Penggunaan diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disertai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. KEMENTERIAN KEUANGAN
14
Sumber Pendapatan Desa Pendapatan asli Desa
Lain-lain Pendapatan yang sah
Alokasi APBN : • Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1 7
2
hibah dan sumbangan pihak ketiga
3
6
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2015 DD
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
KEMENTERIAN KEUANGAN
5
4
(dalam miliar) Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
DANA DESA (DD) ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI HASIL PDRD TOTAL JUMLAH DESA RATA-RATA DANA PER DESA (dlm juta rupiah)
2016 ADD
2017 BAGI HASIL PDRD
2015
2016
2017
20.766 33,835 2.650 57.251 74.093
46.982 35.455 2.849 85.286 74.754
60.000 33.224 3.119 96.344 74.954
772,6
1.140,8
1.285,3
15
Pengalokasian Dana Desa MENTERI KEUANGAN
APBN
BUPATI/WALIKOTA
DANA DESA PER KAB/KOTA 90% Alokasi Dasar
DANA DESA PER DESA
10 % Formula
Alokasi Dasar
Formula=PAGU DD ALOKASI DASAR
Transfer ke Daerah 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa
Dana Desa
25% x Jumlah Penduduk Desa ALOKASI DASAR/DESA X JUMLAH DESA
10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKK Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)
TA 2015 Rp20,7 Triliun
RataAlokasi Alokasi min rata/Desa max (juta) (juta) (juta) 90:10 280 1.121 254 80: 20 280 1.961 228 75: 25 280 2.382 215 KEMENTERIAN KEUANGAN
TA 2016 Rp46,9 Triliun Rasio
1:4 1:8 1:11
Ratarata/Desa (juta) 628 628 628
10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKG
TA 2017 Rp60,0 Triliun
Alokasi max Alokasi (juta) min (juta)
2.221 3.813 4.610
35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa
570 512 483
Rasio 1:4 1:8 1:10
Ratarata/Desa (juta) 800 800 800
Alokasi Alokasi max (juta) min (juta) 2.819 4.838 5.848
726 652 616
Rasio 1:4 1:7 1:10 16
Sebaran Dana Desa 2017 No. 1 2 3 4 5
Provinsi Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Total
Pagu 1.616,73 1.148,90 1.430,38 692,42 369,94 5.258,36
No. 1 2 3 4 5 6
Provinsi Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Total
Pagu 1.161,36 1.433,83 1.820,52 1.482,03 513,96 461,09 6.872,79
No. 1 2 3 4
Provinsi Maluku Malut Papua Papbar Total
Pagu 961,60 832,41 4.300,95 1.364,41 7.459,37
Maluku
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Babel Kepri Bengkulu Lampung Total
Pagu 4.892,57 4.197,97 796,54 1.269,31 1.090,94 2.267,26 261,66 228,18 1.035,34 1,957.49 17.997,27
KEMENTERIAN KEUANGAN
Bali
No. 1 2 3 4 5
Provinsi Pagu Jabar 4.547,51 Jateng 6.384,44 DIY 368,57 Jatim 6.339,56 Banten 1.009,51 Total 18.649,59
Nusa Tenggara
No. 1 2 3
Provinsi Bali NTB NTT Total
Pagu 537,26 865,01 2.360,35 3.762,63
17
Output penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Dana Desa digunakan untuk dua bidang prioritas: Pembiayaan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui Swakelola dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa setempat.
Pembiayaan Pembangunan
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemberdayaan Masyarakat Desa
18
Penyaluran Dana Desa Berbasis Kinerja Pelaksanaan “Penyaluran berbasis kinerja ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, sehingga dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” EXISTING Tahap I : 60%, bulan Maret Syarat:
Dari RKUN ke RKUD (KPPN JAKARTA II)
Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)
1. Perda mengenai APBD TA berjalan; 2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan 3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya.
Tahap II : 40%, bulan Agustus Syarat:
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang 50%;
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Perdes APB Desa;
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
MENJADI
Dari RKUN ke RKUD (KPPN DAERAH)
2. Laporan DD Tahap I telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%.
2. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)
Tahap I : 60%, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Juli Syarat :
1. Perkada mengenai Penjabaran APBD TA berjalan;
Tahap II : 40%, paling cepat bulan Agustus Syarat :
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%;
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Perdes APB Desa; dan
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan paling kurang 75%; dan capaian output paling kurang 50%.
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan 3. Laporan konsolidsi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa paling kurang 75%; capaian output paling kurang 50%.
2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
19
Sinergi Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa
Penyaluran Dana Desa •Perbaikan mekanisme penyaluran untuk penguatan verifikasi administrasi dan output fisik sebagai penerapan output based transfer. Monitoring & Evaluasi
SINERGI DJPK DAN DJPB (Kanwil DJPB dan KPPN)
• Perbaikan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk memantau efektivitas penggunaan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
20
Kewajiban Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tata Cara Penundaan/Pemotongan Dana Desa • Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
• Jika ADD tidak terpenuhi, Menkeu dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN
21
Kebijakan Hibah Daerah • Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian • Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Prinsip Pemberian dan Kriteria Daerah Penerima Hibah Prinsip a. Mendanai penyelenggaran Urusan sesuai Kewenangan Pemda dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah b. Dapat diteruskan kepada BUMD
c. Prioritas penyelenggaraan pelayanan publik d. Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiscal e. Melalui mekanisme APBN dan APBD f. Melalui Perjanjian
Kriteria Daerah Penerima Hibah a. Kesiapan Anggaran dalam APBD b. Memenuhi Kriteria Teknis yang ditentukan K/L teknis pengelola kegiatan hibah selaku exceuting agency KEMENTERIAN KEUANGAN
Sumber Pendanaan Hibah Sumber: Hibah Luar Negeri • kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; • kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau • kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri. Sumber: Pinjaman Luar Negeri • digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional Sumber: Penerimaan Dalam Negeri • kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; • kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; • kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau • kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
22
Penganggaran Hibah Daerah
PENGANGGARAN DI PUSAT • Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan perundang-undangan • Dalam hal APBN telah ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN • Setelah APBN Perubahan ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
KEMENTERIAN KEUANGAN
PENGANGGARAN DI DAERAH • Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah • Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan • Dalam hal APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD • Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
23
Mekanisme Pendanaan Hibah Daerah Langkah-langkah pendanaan melalui Hibah Daerah : Daerah menyampaikan usulan kebutuhan hibah kepada K/L selaku executing agency, untuk dilakukan verifikasi; Berdasarkan hasil verifikasi, K/L menyampaikan usulan kepada Kemenkeu untuk dianggarkan dalam APBN/APBNP; Setelah ditetapkan dalam APBN/APBNP, Kemenkeu menetapkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Daerah melaksanakan kegiatan Hibah, untuk selanjutnya setelah kinerja output diverifikasi K/L dilaporkan ke Kemenkeu utk disalurkan hibahnya (output based)
DAERAH MENGUSULKAN NILAI KEBUTUHAN HIBAH KEPADA K/L SEBAGAI
EXECUTING AGENCY
K/L
PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN PEMDA PENERIMA HIBAH
MENKEU PEMBAHASAN BERSAMA K/L, DILANJUTKAN PENETAPAN MK :
PEMDA PERJANJIAN HIBAH ANTARA MENKEU DAN KEPALA DAERAH (PHD)
Rencana Komprehensif PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN DANA HIBAH dan Rencana Tahunan
SURAT PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH (SPPH) KEPADA PEMDA
Mempertimbangkan: SPPH Merupakan Penetapan a) Kapasitas fiskal daerah; Daerah Penerima Hibah beserta b) Daerah yang ditentukan oleh besarannya Pemberi Hibah Luar Negeri; c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau d) Daerah tertentu yang ditetapkan KEMENTERIAN KEUANGAN oleh Pemerintah
Pemda menyusun RK dan RT sebagai dasar penganggaran berkoordinasi dengan K/L
Pemda sebagai Implementing Agency bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja yang di-verifikasi K/L
24
24
Penyaluran Hibah Daerah
PMK Nomor 188/PMK.07/2012 jo. PMK Nomor 214/PMK.07/2015 tentang tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
25
Alokasi Hibah Daerah Tahun 2017 No I
II
REALISASI Tahun 2016
Jenis Hibah
Hibah Penerusan Pinjaman 1 MRT 2 Water Resource and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP2) Hibah Penerusan Hibah LN 1 Hibah Air Minum Australia 2 Hibah Air Limbah Australia 3 Hibah Australia untuk Pembangunan Sanitasi 4 Microfinance For Innovation Fund (MIF) 5 PKP-SPM Diknas 6 Project Biodiversity Conservation and Climate Protection In Leuseur Ecosytem (Aceh) 7 Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Aceh) 8 Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) 9 Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk Kota Palembang
III Hibah Dalam Negeri 1 Rekonstruksi dan Rehabilitasi 2 Hibah Air Minum Murni 3 Hibah Limbah 4 Penyelesaian Piutang Pemerintah pada PDAM Jumlah
I. 1
PAGU Tahun 2017
1,613,954,695,129 81,947,313,083
763,304,000,000 252,960,000,000
10,345,000,000
64,550,000,000 13,440,000,000 86,060,000,000
128,520,535,805
500,000,000
-
16,650,000,000
-
1,000,000,000
56,753,905,170
-
-
500,000,000
747,225,000,000
-
466,410,082,000 3,134,840,620 3,860,888,373,980
850,000,000,000 150,000,000,000 -
6,969,179,745,787
2,198,964,000,000
• Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan dianggarkan pada APBN-P Tahun 2017 yang merupakan pengalihan dari Dana cadangan • Alokasi Hibah yang berasal dari Luar Negeri bersifat tentatif menunggu perpanjangan Agreement (Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, dan PRIM) KEMENTERIAN KEUANGAN
No.
Jenis Hibah
Tujuan
PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project mengatasi permasalahan transportasi di DKI Jakarta Water Resources and Irrigation Sector Management meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 2 Program-Phase II (Wismp 2) dan irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian II. HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan 1 Hibah Air Minum sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based)' dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan septic tank 2 Hibah Air Limbah berdasarkan capaian kinerja (output based)' Development of Seulawah Agam (Exploration of mendanai pelaksanaan exploration of seulawah gothermal working 3 Seulawah Geothermal Working Area (Aceh)) area aceh dlm rangka program percepatan pembangkit tenaga listrik Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan mempercepat pencapaian pembangunan sektor air limbah dan 4 Sanitasi (sAIIG) persampahan Provincial Road Improvement and Maintenance meningkatkan kapasitas Pemprov dalam pengelolaan dan 5 (PRIM) pemeliharaan jalan memperkuat permodalan lembaga keuangan formal di daerah dalam 6 Hibah Microfinance for Innovation Fund rangka peningkatan akses layanan keuangan bagi lembaga/usaha mikro dan kecil Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar memperkuat kapasitas pengelola pendidikan dalam melakukan 7 Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar perencanaan, pengenggaran dan pengelolaan layanan pendidikan Biodiversity Conservation and Climate Protection in memberikan dukungan atas keberlangsungan konservasi alam pada 8 The Gunung Lauser Ecosystem ekosistem di area gunung leuser III. PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan 1 Nationwide Water Hibah Program sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based) dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem 2 Hibah Sanitasi air limbah perpipaan bagi masyarakat 3 Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang Pemerintah penyelesaian piutang negara kepada PDAM Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan membantu pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan 4 Rekonstruksi Pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Kebijakan Pinjaman Daerah Pengertian Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Prinsip Umum Pinjaman Daerah
Pemda dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemda. Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup (i) defisit APBD, (ii) pengeluaran pembiayaan, dan/atau (iii) kekurangan arus kas. Pemda dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah Daerah dan BUMD.
Sumber Pinjaman Daerah
Pemerintah Pusat (Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, PT. SMI). Pemerintah Daerah Lain; Lembaga Keuangan Bank; Lembaga Keuangan Bukan Bank; Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Syarat Pinjaman Daerah 1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya 2. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat DSCR =
[PAD + DAU + (DBH–DBH DR)] – BW Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain
≥ 2,5
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman 4. Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat 5. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.
27
Obligasi Daerah Persyaratan Obligasi Daerah
Prinsip Umum Obligasi Daerah 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Surat Utang yang diterbitkan oleh Pemda yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dengan menggunakan mata uang rupiah. Umumnya mempunyai jangka waktu >5 tahun Membiayai kegiatan investasi pelayanan publik yang dapat menghasilkan penerimaan APBD. Tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Risiko ditanggung pemerintah daerah. Membayar biaya bunga secara berkala. Melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.
Dokumen Persyaratan Obligasi Daerah 1. 2. 3. 4.
Kerangka Acuan Kegiatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan; Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit APBD; 5. Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR); 6. Surat persetujuan prinsip DPRD; 7. Struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM unit pengelola Obligasi Daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN
1.
2. 3.
4. 5.
Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Memenuhi DSCR yang ditetapkan oleh Pemerintah. Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD, yang meliputi nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan, kesediaan pembayaran pokok dan bunga, dan kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah. Mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Audit terakhir LKPD mendapat opini WDP atau WTP.
Penilaian Obligasi Daerah 1. Penilaian Administrasi: -Kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah; -Kesesuaian format dokumen; -Kesesuaian informasi antar dokumen; - Kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah (dengan pertimbangan dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko). 2. Penilaian Keuangan: -Jumlah kumulatif pinjaman; -Debt Service Coverage Ratio (DSCR); dan -Jumlah defisit APBD.
28
Proses Penerbitan Obligasi Daerah
DJPPR
KEMENTERIAN KEUANGAN
29
Mekanisme Pinjaman Daerah Dan Konsep Pinjaman Daerah Ke Depan Pemda yang memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah dapat mengajukan pinjaman dengan mekanisme sebagai berikut:
Mekanisme Pinjaman Daerah Perbankan
Mekanisme Pinjaman Daerah PT SMI
Konsep Pinjaman Daerah Kedepan: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)
Kegiatan/Proyek yang Dibiayai Pinjaman Daerah
30 KEMENTERIAN KEUANGAN
30
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
31
