KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA BOEDIARSO TEGUH WIDODO DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017 DAN KNOWLEDGE SHARING KEBERHASILAN KEPALA DAERAH

MAKASSAR, 23 MARET 2017

OUTLINE

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBN TA 2018 STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Pendahuluan (1) : Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai penyerahan sumber-sumber pendanaan Pasal 18, Bab VI UUD 1945: Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi & daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masing-masing mempunyai pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten,& kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia.  Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, dikenal dengan istilah big bang, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.  Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola:  Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Money follows function Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure) KEMENTERIAN KEUANGAN

508

491 341

294

1998

34

33

30

26

2000 Prov.

Pemerintahan Daerah

2010

2015 Kab./Kota

HKPD

UU No. 22/1999

UU No. 25/1999

UU No. 32/2004

UU No. 33/2004

UU No. 23/2014

RUU HKPD

Coverage HKPD  Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota  Antar Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya

3

Pendahuluan (2): Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Kualiltas Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat Total TKDD

513,3

Belanja K/L

582.9

573,7

623,1

710,9

577.2

732.1

677.6

764,9 763.6

900 800 700

500

60

46.7

600

 Peran strategis kebijakan dan Alokasi TKDD :  Perbaikan layanan dasar publik.  Penurunan kesenjangan antar daerah.  Pengentasan kemiskinan.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

20.8

0

0

400 300

602.3

573.7

513.3

664.2

704.9

200 100 0

2013 LKPP

2014 LKPP

Transfer ke Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN

2015 LKPP Dana Desa

2016 Realisasi

2017 APBN

 Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD meningkat signifikan, sehingga volumenya lebih besar dibanding belanja KL  bukti penguatan desentralisasi dan implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

Belanja Kementerian/Lembaga

4

Kebijakan Umum TKDD dan Pokok-Pokok Perubahan Fundamental TKDD 2017 2015

2016 & 2017

I. TRANSFER KE DAERAH

I. TRANSFER KE DAERAH

A. Dana Perimbangan

A. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

1. Dana Transfer Umum

2. Dana Alokasi Umum

a. Dana Bagi Hasil

3. Dana Alokasi Khusus

b. Dana Alokasi Umum

B. Dana Otonomi Khusus

2. Dana Transfer Khusus

C. Dana Keistimewaan DIY

a. DAK Fisik

D. Dana Transfer Lainnya

b. DAK Nonfisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

II. DANA DESA 1 2 3 4 5

II. DANA DESA

Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Sekolah Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)


No 1 2 3 4

Jenis DAK Nonfisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil

5

Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)

6

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

7

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM).

8

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (dalam triliun Rp)

2016

URAIAN APBN-P

Realisasi Sementara

APBN 2017

Kebijakan

Selisih Terhadap APBN-P

Realisasi Sementara

Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah

729,3 705,5 494,5 109,1 68,7 40,5 385,4 211,0 89,8 121,2 5,0

664,2 640,4 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,5 75,2 89,3 5,0

704,9 677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1 7,5

-24,4 -28,4 9,2 -16,3 -10,1 -6,3 25,5 -37,6 -31,5 -6,1 2,5

40,7 36,7 27,7 2,3 8,0 -5,7 25,5 8,9 -16,9 25,8 2,5

C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa JUMLAH

18,8 18,3 0,6 47,0 776,3

18,8 18,3 0,5 46,7 710,9

20,4 19,6 0,8 60,0 764,9

1,5 1,3 0,3 13,0

1,5 1,3 0,3 13,3

-11,4

54,0


• Dana Transfer > Belanja K/L • Perluasan penggunaan DBH • Pagu DAU tidak Final • DTU minimal 25% untuk infrastruktur • Alokasi DAU sesuai pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi • DAK Fisik untuk prioritas daerah dan nasional • Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017: FORMULA ALOKASI  Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.  Formula alokasi:  berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA).  by origin: daerah penghasil menerima alokasi sesuai potensinya, daerah lain menerima alokasi dalam rangka pemerataan DBH PAJAK


DBH SUMBER DAYA ALAM

7

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Postur DBH 2017

Alokasi DBH sebesar Rp92,8 T, naik Rp 2,3 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp90,5 T.

(dalam miliar Rp)

2016 No

DBH

1

2

APBN-P

Realisasi Sementara

APBN 2017

3

4

5

Selisih Thdp Realisasi APBN-P Sementara 6=5-3

7=5-4

1 DBH Pajak 1. PPh

68.619,6 31.629,1

50.636,3 17.738,4

58.576,5 33.798,8

(10.043,1) 2.169,7

7.940,2 16.060,4

2. PBB

16.583,3

12.507,7

16.224,7

(358,6)

3.717,0

3. CHT

2.834,0

2.817,0

2.997,6

163,6

180,6

Kurang bayar 2 DBH SDA 1. Migas

17.573,2 40.456,3 13.250,7

17.573,2 39.898,7 10.600,5

5.555,5 34.216,9 11.917,8

2. Minerba

13.231,9

16.646,0

14.188,9

957,0

(2.457,1)

3. Kehutanan

1.596,4

680,7

1.521,1

(75,3)

840,4

4. Perikanan

554,4

249,5

760,0

205,6

510,5

5. Panas Bumi

504,6

403,7

527,7

23,1

124,0

Kurang bayar Total

11.318,3 109.075,8

11.318,3 90.535,0

5.301,4 92.793,4

(6.016,9)

(6.016,9) 2.258,4


(12.017,7) (12.017,7) (6.239,4) (5.681,8) (1.332,9) 1.317,3

(16.282,5)

Rincian Kurang Bayar DBH

No.

Jenis DBH

KB s.d 2015

1

2

3

1.

2.

Pajak a. PPh b. PBB c. CHT SDA a. Kehutanan b. Minerba c. Migas d. Perikanan e. Panas Bumi Total

7.087,6 4.014,3 3.069,4 3,9 6.763,5 408,6 361,3 5.749,4 244,2 13.851,2

Penundaan DBH TW IV 2016

Total KB

KB APBN 2017

Sisa KB

4

5=3+4

6

7=5-6

10.577,6 7.494,4 3.066,2 17,0 948,1 606,1 218,6 22,5 100,9 11.525,8

17.665,3 11.508,7 6.135,6 20,9 7.711,7 1.014,7 361,3 5.968,0 22,5 345,1 25.376,9

5.555,5 4.014,3 1.537,2 3,9 5.301,4 408,6 361,3 4.287,3 244,2 10.856,9

12.109,8 7.494,4 4.598,4 17,0 2.410,2 606,1 1.680,7 22,5 100,9 14.520,0

8

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Perluasan Diskresi Penggunaan DBH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain untuk mendanai: •peningkatan kualitas bahan baku •pembinaan industri •pembinaan lingkungan sosial •sosialisasi ketentuan di bidang cukai •pemberantasan barang kena cukai ilegal. dapat juga digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas & kebutuhan daerah dengan porsi 50%.

 DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi, dapat digunakan untuk: •pengelolaan taman hutan raya •pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan •penataan batas kawasan •pengawasan & perlindungan •penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah & air •pengembangan perbenihan •penelitian dan pengembangan. 0,5% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN

9

Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Formula Alokasi  DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.  Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

AD

CF

PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO • •

Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi

Prov  AD = 40%, CF =60% Kab/Kota  AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal

KbF

KpF

Bagian Provinsi

Bagian Kab/Kota

10%

90%

Jumlah Penduduk

PAD Luas Wilayah

PDRB per Kapita

IPM

DBH

IKK


10

Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Kebijakan Pembobotan Variabel DAU BOBOT VARIABEL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL - INDEKS JUMLAH PENDUDUK - INDEKS LUAS WILAYAH (LUAS LAUT) - INDEKS IKK - INDEKS INVERS IPM - INDEKS PDRB VARIABEL KAPASITAS FISKAL - PAD - DBH PAJAK - DBH SDA KEMENTERIAN KEUANGAN

2016 PROVINSI KAB/KOTA 40% 49% 60% 51%

2017 PROVINSI KAB/KOTA 40% 45% 60% 55%

30% 15% 40% 27% 17% 11%

30% 13% 45% 28% 17% 12%

30% 15% 45% 27% 17% 11%

30% 13% 50% 28% 17% 12%

70% 75% 85%

60% 60% 80%

70% 75% 85%

60% 60% 80% 11

Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung dalam APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi:  6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017.  6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.


Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning

Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah.

12

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017: Mekanisme Pengalokasian Berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan sinkronisasi kegiatan DAK antarwilayah, antarbidang, dan antara DAK dengan sumber pendanaan di luar DAK

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis

Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN

Bappenas

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu

Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c.Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

Provinsi

a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

13

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 : Jenis dan Bidang DAK Fisik 1. DAK REGULER

2. DAK PENUGASAN

3. DAK AFFIRMASI

Untuk membantu pemenuhan SPM dan mendukung kegiatan perekonomian daerah

Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP Menu dgn lokus terbatas

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Perumahan dan Permukiman; 4) Pertanian; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Sentra Industri Kecil; dan 7) Pariwisata KEMENTERIAN KEUANGAN

1) Pendidikan SMK; 2) Kesehatan (RS dan Rujukan); 3) Air Minum; 4) Sanitasi; 5) Jalan; 6) Pasar; 7) Irigasi; dan 8) Energi Skala Kecil

1) Perumahan dan Permukiman; 2) Transportasi (Transportasi Desa, Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu) 3) Kesehatan (Puskesmas)

14

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 : Pagu per Bidang DAK Fisik


(dalam trilliun Rupiah)

15

Kebijakan DAK Fisik 2017: Perbaikan Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Kinerja Penyerapan & Capaian Output

65%


16

Kebijakan DAK Fisik 2017 : Bisnis Proses Penyaluran melalui KPPN


17

Kebijakan DAK Fisik 2017 : Transisi Penyaluran Melalui KPPN Mulai 2017

JAN MINGGU 3-4

FEB MINGGU 1-4

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

JAN MINGGU 3

PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB

JAN - MARET

PENYUSUNAN SOP LINK

FEB - MARET

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

MARET

SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA

APRIL

PENYALURAN TRIWULAN I

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KEMENTERIAN KEUANGAN

18

Kebijakan Dana Alokasi Fisik 2017:

Rencana Carry-Over DAK Fisik TA 2016 pada APBN-P 2017 Penyerapan DAK Fisik TA 2016 Belum Optimal Pagu 51.996,39 24.861,40 2.605,73 10.345,85 89.809,37

Tw/Tahap I Tw/Tahap II Target Realisasi Target Realisasi 15.598,92 15.598,92 12.999,10 12.661,73 7.458,42 7.458,42 6.215,35 6.129,68 781,72 781,72 651,43 617,60 3.103,76 2.962,56 3.103,76 2.516,33 26.942,81 26.801,61 22.969,64 21.925,34

PENYALURAN Tw/Tahap III Tw IV Total Target Realisasi Target Realisasi 12.999,10 11.428,85 10.399,28 5.152,55 44.842,04 6.215,35 5.524,12 4.972,28 2.674,44 21.786,66 651,43 524,02 521,15 182,76 2.106,10 4.138,34 993,83 0,00 0,00 6.472,71 24.004,22 18.470,82 15.892,70 8.009,74 75.207,51

(dalam miliar Rp)

%

TIDAK SALUR

86,2% 7.154,35 87,6% 3.074,74 80,8% 499,64 62,6% 3.873,15 83,7% 14.601,87

 DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. • Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai.  Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya. → Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017. → Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: • Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. • Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016. • Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016. KEMENTERIAN KEUANGAN

19

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (1) Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat Formula Alokasi Unit Cost

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Rp45,12T)

Jumlah

• •

Bantuan Operasional • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) (Rp3,58T)

untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Sasaran : 46,2 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK

Sasaran: 5,6 juta siswa •

• KEMENTERIAN KEUANGAN

Gaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x jumlah guru x 12 bulan

untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD.

•

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Rp 6,62T)

Frekuensi

 Contoh: TPG PNSD

untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal. Sasaran: 5,3 juta ibu hamil, 12,2 ribu Puskesmas, dan 104 RS

Bantuan Operasional • untuk mendukung program KB. Keluarga Berencana • Sasaran: 4.586 balai penyuluhan, 20.470 fasilitas kesehatan, dan 508 (BOKB) (Rp0,29T) kampung KB & Posyandu

Peningkatan • Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) Rp0,1T •

Administrasi Kependudukan (Rp0,75T)

untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan. Sasaran: 23,6 ribu peserta pelatihan

•

•

untuk keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan (SAK) Sasaran: untuk dinas yang menangani dukcapil dan jumlah kecamatan

20

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (2) (miliar Rp)

2016 No.

Uraian

1 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9

2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru PNSD) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG Guru PNSD) BOK dan BOKB Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (PK2UKM & Naker) Dana Kegiatan Administrasi Kependudukan di Prov & Kab/Kota Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) JUMLAH


APBN-P 3 43.923,6 2.281,9 69.762,7 1.020,5 3.559,9 264,3 400,0 121.212,9

Realisasi APBN 2017 Sementara 4 5 43.923,6 45.120,0 2.281,9 3.581,7 39.167,6 55.573,4 820,1 1.400,0 - 1.669,9 2.630,9 6.910,0 237,5 100,0 750,0 199,3 89.260,5 115.105,0

Selisih Terhadap Realisasi APBN-P Sementara 6=5-3 7=5-4 1.196,4 1.196,4 1.299,8 1.299,8 (14.189,3) 16.405,8 379,5 579,9 1.669,9 1.669,9 3.350,1 4.279,1 (164,3) (137,5) 750,0 750,0 (400,0) (199,3) (6.107,9) 25.844,5

(dalam miliar rupiah) Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik

Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah

Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. 21

Kebijakan Dana Insentif Daerah 2017 Tujuan: memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik pengelolaan kesehatan fiskal, keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta ekonomi & kesejahteraan DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.


KABUPATEN BERDASARKAN

KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.

22

Kebijakan DID 2017: Resume Penilaian


23

Distribusi Dana Insentif Daerah 2017 DID besar di Jawa (34,6%) dan Sumatera (27,3%) : kinerja keuangan, layanan publik, ekonomi dan kesejahteraan antardaerah tidak merata, di kedua pulau lebih baik dari daerah lain di luar Jawa dan Sumatera. (dalam miliar rupiah) SUMATERA Se-Provinsi DID Daerah Aceh 726,3 19 Sumut 154,2 4 Sumbar 544,1 17 Riau 22,5 3 Jambi 65,0 4 Sumsel 82,5 11 Bengkulu 97,0 3 Lampung 208,4 10 Babel 137,3 3 1 Kep. Riau 7,5 75 Jumlah 2044,8

KALIMANTAN Se-Provinsi DID Daerah Kalbar 60,0 8 Kalteng 208,7 11 Kalsel 284,7 14 Kaltim 149,1 9 Kaltara 22,5 3 Jumlah 725,0 45

JAWA Se-Provinsi DID Daerah DKI Jakarta 0,0 0 Jabar 461,9 21 Jateng 1099,9 23 DIY 270,8 6 Jatim 682,0 31 Banten 80,6 5 Jumlah

2.595,2

Se-Provinsi Sulteng Sulut Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Jumlah

SULAWESI DID Daerah 95,3 5 262,4 13 206,8 17 149,6 8 52,5 7 166,2 5 932,8 55

Maluku,Papua, Papua Barat Se-Provinsi Maluku Papua Maluku Utara Papua Barat Jumlah

DID 295,0 80,6 110,8 67,5 553,9

Daerah 9 5 4 9 27

BALI, NTB,NTT Se-Provinsi DID Daerah Bali 201,8 9 NTB 254,2 11 NTT 192,3 6 Jumlah 648,3 26

86

PERLU: • Peningkatan kapasitas bagi Pemda dengan kinerja kurang baik; • Perbaikan kriteria yang mencerminkan kinerja sesungguhnya serta Optimalisasi penggunaan DID untuk kegiatan produktif.


24

Kebijakan Dana Desa 2017 : Sumber Pendapatan Desa PENDAPATAN DESA

DANA DESA NASIONAL

Pendapatan Asli Daerah Alokasi APBN :

100,000

• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap

80,000

Bagian dari PDRD kab/kota

40,000

• Paling sedikit 10%

Alokasi Dana Desa (ADD) • Minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD

60,000

20,000 0 2015

2016 DD

ADD

2017 BAGI HASIL PDRD *miliar

Bantuan keuangan dari APBD Hibah dan Sumbangan pihak ketiga Lain-lain Pendapatan yang sah KEMENTERIAN KEUANGAN

2015 DANA DESA (DD)* ADD* BAGI HASIL PDRD* TOTAL* JUMLAH DESA RATA-RATA TOTAL PER DESA**

2016

**juta

2017

20.766 33,835 2.650 57.251 74.093

46.982 35.455 2.849 85.286 74.754

60.000 33.224 3.119 96.344 74.954

772,6

1.140,8

1.285,3

25

Kebijakan Dana Desa 2017 : Pengalokasian Dana Desa ALOKASI UNTUK 74.954 DESA Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. CARA PENGHITUNGAN  Konsisten dengan tahun sebelumnya  Proporsi dan bobot formula:  90%  Alokasi Dasar (Pemerataan),  10%  variabel jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%) 2. Prioritas penggunaan:  Membiayai pembangunan  Pemberdayaan masyarakat


PERTIMBANGAN  memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan  rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4  standar deviasi yang paling rendah.

Pelaksanaan diutamakan melalui:  Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat  Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi

26

KEBIJAKAN DANA DESA 2017 (2):

DANA DESA DIALOKASIKAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Provinsi Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Total

Jumlah Pagu Share share Desa (triliun) pulau nasional 2.031 1,6 30,8% 2,7% 1.434 1,1 21,2% 1,8% 1.865 1,4 26,9% 2,3% 841 0,7 13,5% 1,2% 447 0,4 7,7% 0,7% 6.618 5,2 100,% 8,7%

SUMATERA Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Babel Kepri Bengkulu Lampung Total

Jumlah Pagu share share Desa (trliiun) pulau nasional 6.497 4,9 27,2% 8,2% 5.418 4,2 23,3% 7,0% 928 0,8 4,4% 1,3% 1.592 1,3 7,2% 2,2% 1.399 1,1 6,1% 1,8% 2.859 2,3 12,8% 3,8% 309 0,3 1,7% 0,5% 275 0,2 1,1% 0,3% 1.341 1,0 5,6% 1,7% 2.435 2,0 11,1% 3,3% 23.053 18,0 100% 30,0%


Jumlah Pagu Desa (triliun) Sulut 1.508 1,2 Sulteng 1.842 1,4 Sulsel 2.257 1,8 Sultra 1.917 1,5 Gorontalo 657 0,5 Sulbar 575 0,5 Total 8.756 6,9 Provinsi

share share pulau nasional 17,4% 2,0% 20,3% 2,3% 26,1% 3,0% 21,7% 2,5% 7,25% 0,8% 7,25% 0,8% 100% 11,5%

KALIMANTAN SULAWESI

JAWA Jumlah

Pagu

4,5 6,4 0,4 6,3 1,0 18,6

Maluku Malut Papua Papbar Total

Jumlah Pagu Desa (triliun) 1.198 1,0 1.064 0,8 5.420 4,3 1.743 1,4 9.425 7,5

share share pulau nasional 13,3% 1,7% 10,7% 1,3% 57,3% 7,2% 18,7% 2,3% 100% 12,5%

PAPUA & MALUKU

BALI & NUSA TENGGARA share

Provinsi Desa (triliun) pulau Jabar 5.312 Jateng 7.809 DIY 392 Jatim 7.724 Banten 1.238 Total 22.475

Provinsi

24,2% 34,4% 2,2% 33,9% 5,4% 100%

Share nasional 7,5% 10,7% 0,7% 10,5% 1,7% 31,0%

Pagu Jumla share share (triliun Provinsi h Desa pulau nasional ) Bali 636 0,5 13,2% 0,8% NTB 995 0,9 23,7% 1,5% NTT 2996 2,4 63,2% 4,0% Total 4.627 3,8 100% 6,3%

Wilayah Jawa-Bali Luar Jawa-Bali Jumlah

Jumlah Nilai Desa (miliar) 23.111 19,1 51.843 74.954

% 31,83%

40,9 68,17% 60,00 100,00%

27

Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa 2016

Untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok.


Rp40,8 T (87,7%)

Rp3,1 T (6,8%)

2016

2016

28

Kebijakan Dana Desa 2017 :

Penyaluran Dana Desa Berdasarkan Pada Kinerja Pelaksanaan Di Daerah

Perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, sehingga diharapkan mampu mempercepat penyediaan layanan dasar publik dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa


29

Kebijakan Dana Desa 2017: Tantangan, Kebijakan & Implikasi TANTANGAN

KEBIJAKAN

IMPLIKASI

Penggunaan Dana Desa belum optimal

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prioritas kegiatan pembangunan pelayanan dasar skala desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa

Kapasitas Perangkat Desa belum memadai

Penyelenggaraan pelatihan tatakelola keuangan desa & pelatihan pengelolaan dana desa

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaporan.

Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten

Pengelolaan Dana Desa lebih baik

Penyediaan Pendamping Desa: • kompetensi belum memadai, • proses rekruitmen lama, • mobilisasi yang terlambat Peraturan perundangan terkait Desa yang diterbitkan K/L berpotensi tumpang tindih

Sinergi peraturan perundangan.

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa

Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran, pemantauan dan evaluasi


Dampak Dana Desa signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian

30

Ekualisasi Pendapatan & Belanja Antarwilayah Untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI KALIMANTAN

I.

SUMATERA I.

Pendapatan a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

II.

Triliun Rp 144,1 66,9 6,8 70,4

Belanja

232,3

a. TKDD b. Belanja K/L

176,1 56,2

Neto (I-II)

II.

(88,2)

Triliun Rp

Pendapatan

86,0

a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

32,0 1,1 52,9

Belanja

93,9


73,6 20,3

Neto (I-II)

I.

II.

SULAWESI

Triliun Rp

Pendapatan

19,7


16,6 0,6 2,5

Belanja

I.

104,5


(7,9)

MALUKU dan PAPUA

73,3 31,2

Neto (I-II)

(84,8)

II.

Triliun Rp

Pendapatan

18,4


10,7 1,7 6,0

Belanja

89,6


71,7 17,9

Neto (I-II) JAWA I.

II.

Pendapatan

Triliun Rp 1.143,2


884,9 161,6 96,6

Belanja

302,8


201,8 101,0

Neto (I-II)

840,4

BALI dan NUSRA I.

II.

Triliun Rp

Pendapatan

15,5


11,7 1,5 2,3

Belanja

56,4


39,5 17,0

Neto (I-II)

(71,3)

(40,9)

Keterangan: 1. Pendapatan  yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat 2. Belanja  yang dikembalikan dari Pusat ke Daerah 3. Data dalam Triliun Rp 4. Data rata-rata 2014-2016

Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. KEMENTERIAN KEUANGAN

31

Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (1) KEBIJAKAN UMUM • Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.

• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan publik. • • • •

Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output per bidang. Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Jenis DAK Fisik: DAK Regular  pemenuhan SPM urusan wajib layanan dasar, a.l. pendidikan, kesehatan, infrastruktur. DAK Penugasan  lokus dan program prioritas sesuai prioritas nasional dalam RKP 2018, a.l. pendidikan vokasi, RS Rujukan, irigasi, dan air minum & sanitasi. DAK Afirmasi  percepatan infrastruktur daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal, a.l. Transportasi, perumahan dan permukiman.

• Memberikan rewards kepada daerah berprestasi dalam kinerja:  tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.  pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP.  kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN

32

Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (2) Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar

Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal

DAK REGULER

DAK AFIRMASI

1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata 1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 1. Pendidikan (SMK)

Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN

DAK PENUGASAN

2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

33

Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (3)

1

• Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibanding 2017 • Janji kampanye : Alokasi minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M tiap desa

2

• Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014

3

Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: • Mempercepat pengentasan kemiskinan. • Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. • Memberikan afirmasi pada desa sangat tertinggal dan tertinggal.


4

Afirmasi basis kewilayahan untuk daerah: perbatasan, tertinggal, & kepulauan

5

Optimalisasi Pemanfaatan untuk kegiatan pro-poor: • pelayanan kesehatan masyarakat miskin • pelayanan pendidikan masyarakat miskin • perbaikan gizi masyarakat miskin Pro-job: • pelaksanaan kegiatan secara swakelola • kegiatan dilakukan secara padat karya • Pemberian pelatihan untuk kewirausahaan • Pemberian pelatihan business plan • Pemberdayaan masyarakat desa

34

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Peningkatan Basis Data Perpajakan

Modernisasi • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data.

• Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)

Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan wajib pajak Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Dibidang penilaian dan penagihan dpt dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN. • Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP KEMENTERIAN KEUANGAN

• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, epayment dan sejenisnya

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan PAD

• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan. • Menyusun SOP setiap pelayanan. Peningkatan SDM

Sinergi Pemda dan DPRD dlm menetapkan Perda PDRD Untuk meningkatkan PAD tanpa menimbulkan distorsi terhdp perekonomian

• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. • Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik. • Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

35

Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Prinsip, Syarat & Sumber Pinjaman Daerah

PRINSIP UMUM

LOAN

SUMBER PINJAMAN

 Inisiatif Pemda



 Untuk menutup:



a. Defisit APBD;



b. Pengeluaran pembiayaan



c. Kekurangan arus kas   Dapat diteruskan sbg pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD


PERSYARATAN

 Sisa pinjaman + pinjaman yang akan Pemerintah Daerah Lain; ditarik < 75% Lembaga Keuangan Bank; penerimaan umum Lembaga Keuangan Bukan APBD tahun Bank; sebelumnya Masyarakat, dalam bentuk  Rasio kemampuan keuangan daerah Obligasi Daerah (DSCR) > 2,5  Tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat  Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang Pemerintah Pusat

36

Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)

Saat Ini

SUMBER DANA

Penyertaan Pemerintah

KEGIATAN

Pinjaman Daerah

PENERIMA MANFAAT

PEMDA

Ke Depan

Penyertaan Pemerintah

Pinjaman Multilateral

Pinjaman Daerah

PEMDA

Pasar Modal

Grant/ Hibah


PDF & Jasa Konsultasi / Advisory

TUJUAN

1.meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar; 2.meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman dengan pembentukan debt management unit ; 3.mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund (“PDF”); dan 4.meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development).

37

Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Prinsip, Syarat & Penilaian Obligasi Daerah


38

Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Proses Penerbitan Obligasi Daerah

DJPPR


39

Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

Transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat Infrastruktur ekonomi dan sosial:

- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor. - BUMN dan/atau BUMD dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. - PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha. Penanggung Jawab Proyek:

Bersumber dari: - pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; - pembayaran ketersediaan layanan (availability payment); dan/atau - bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif Pengembalian investasi perpajakan, berdasarkan usulan PJPK.

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.

Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.

Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).

Contoh Proyek KPBU: Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Tahun 2015 sebesar Rp1,38 T. KEMENTERIAN KEUANGAN

40

OUTLINE

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah:

Pengaturan yang lebih komprehensif mengikuti peningkatan kompleksitas hubungan keuangan antar berbagai level pemerintahan     Daerah dg  LNP & BUMD 

Desentralisasi Pendapatan:  Pengelolaan PAD  TKDD  Pinjaman Daerah

Kerjasama dengan pihak ketiga; Kerja sama dengan lembaga atau pemda LN; Pinjaman kepada BUMD; Hibah kepada lembaga nonpemerintah/BUMD; Subsidi kepada BUMD; dan Penyertaan modal kepada BUMD.

Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat & Daerah

Desentralisasi Belanja:  Belanja sesuai prioritas daerah  Belanja yg ditentukan penggunaannya

Prov dg Kab/Kota

      

Pendanaan tugas pembantuan; Bagi hasil pajak provinsi; Hibah antar pemerintah; Pinjaman antar pemerintah; Pelaksanaan Dana Otsus & DK DIY; Sinkronisasi usulan DAK Fisik; Evaluasi APBD kab./kota.

Antar Daerah


   

Pendanaan kerja sama Hibah antar Daerah Pinjaman antar Daerah Bantuan keuangan

41

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah: Perubahan Substansial dalam rangka terciptanya HKPD yang lebih berkualitas

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan, & akuntabel:

Optimalisasi peran DAU sebagai equalization grant dengan:  menghilangkan Alokasi Dasar, dengan masa transisi.  mengukur Kapasitas Fiskal dengan pendekatan potensi.  mengukur Kebutuhan Fiskal dengan memperkirakan kebutuhan sektoral.  menggunakan cluster provinsi & kab/kota.

Reformulasi DAK utk menjaga prioritas nasional & keseimbangan layanan publik antar daerah:    

 Pengaturan penggunaan DTU setidaknya 25% untuk belanja infrastruktur  Konversi penyaluran DTU bagi daerah yg memiliki kas dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar.

Rp

Rp

Rp

Rp

pendekatan proposal based. pendekatan lokasi prioritas. pendekatan unit cost. sinkronisasi & harmonisasi dg Belanja K/L & Daerah.

Mekanisme penyaluran DAK & Dana Desa yang berbasis kinerja:  kinerja output  kinerja penyerapan

Pengaturan DID sebagai bentuk reward KEMENTERIAN KEUANGAN

 Memberikan insentif bagi daerah yang berkinerja baik berdasarkan kriteria tertentu

Mendorong penggunaan pinjaman daerah sbg sumber pendanaan:  Pembentukan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus (LPPI)  Pengaturan mengenai Obligasi Daerah Syariah

Monev untuk menjaga kualitas belanja daerah  Perluasan objek monev meliputi keseluruhan siklus administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan outcome.  Hasil monev menjadi dasar kebijakan TKDD tahun berikutnya.

42

TANTANGAN DAN STRATEGI (5) SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan daya saing (competitiveness) daerah

Penyederhanaan perizinan investasi di daerah

Stabilisasi politik, ekonomi, dan sosial

Sinergi Pembangunan di Daerah

Deregulasi dan debirokratisasi Perencanaan penyusunan Penetapan APBD yang: RKPD: • berkualitas • sesuai kebutuhan dan • tepat waktu prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional KEMENTERIAN KEUANGAN

Pembentukan pelayanan satu pintu (one stop services) Sinergi Pemda dan DPRD

Pelaksanaan belanja yang efisien dengan pemantauan oleh DPRD

Evaluasi: Eksekutif dan legislatif mereviu kebijakan untuk menjaga efektivitas belanja

43

Terima Kasih


44

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Recommend Documents