PEMBUKAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TAHUN 2017 DAN KNOWLEDGE SHARING KEBERHASILAN KEPALA DAERAH Prof. Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
Makassar, 23 Maret 2017
1
“…penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat….” “…untuk itu saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil….” Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, Istana Negara, Jakarta,20 September 2016
2
TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkualitas Mengentaskan Kemiskinan
Mengurangi Ketimpangan
Meningkatkan Produktivitas
Tata kelola yang baik
Meningkatkan Daya Saing
Institusi yang bersih & efektif
….Presiden menginginkan, agar dalam APBN Tahun Anggaran 2018,
angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6%. Meskipun, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah….. Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 2 November 2016
3
Indonesia hari ini… 4
INDONESIA HARI INI
…Ketimpangan Pelayanan Publik & Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Antardaerah Masih Tinggi .. Akses Air Bersih
PDRB per Kapita
Akses Tenaga Kesehatan
15 per 100.000
194,875
Kota Banda Aceh Prov. Aceh
100%
Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
10%
37,841
Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
4%
DKI
Kab. Memberamo Prov. Papua
1.4 per 100.000
14,928
SULUT
NTT
Kab.Kupang Prov. NTT
Ribu rupiah
Gini Ratio
Akses Sanitasi
Partisipas Sekolah hingga SMA
97% Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung
Kota Padang Sidempuan Prov. Sumatera Utara
36%
87%
Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo
14% Kab. Asmat Prov. Papua Sumber : PDRB 2015-BPS, Akses Air Bersih, Akses Sanitasi, Partisipasi Sekolah 2015-Susenas, Akses Tenaga Kesehatan 2014-PODES
Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung
0.27 Bangka Belitung
0.36 Sulawesi Barat
0.43
36% SMA
Jawa Barat
7% Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua
5
INDONESIA HARI INI
…disparitas antar daerah masih lebar… 4,8%
http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta.
KALIMANTAN: 7,9% thd PDB
2015
Pertumbuhan PDB Nasional
Pertambangan, Industri, Pertanian
2016
5,1%
15,7%
SULAWESI: 6,0% thd PDB 11,1%
4,3%
5,8%
3,5%
2,0%
8,2%
6,5%
6,6%
7,4%
1,2%
11,0%
SUMATERA: 22,0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan
6,3%
22,0%
7,5%
10,3% 10,1%
5,9%
5,6 % 65%
2,5%
Pertanian, konstruksi, perdagangan
5,5%
14,7%
PAPUA: 2,5% thd PDB
4,7%
Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan
BALI & NUSRA: 13,1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan
JAWA: 58,5% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi Pengguna internet tahun 2016, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Lembaga Polling Indonesia (LPI)
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY Source: BPS
Pertumbuhan PDRB, 2015, YoY Source: BPS
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS
6
TANTANGAN PEMERATAAN TERMASUK DI DALAMNYA AKSES KEUANGAN & PERMODALAN meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat di 2016 mencapai 29,66 persen dan 67,82 persen, meningkat dibandingkan 2013yang mencapai 21,84 persen dan 59,74 persen
Indeks inklusi yang rendah paling tidak menggambarkan : *) • cukup besarnya masyarakat kita yang tidak bisa menggunakan fasilitas perbankan untuk mengembangkan usaha – sehingga, kemajuan usaha mereka akan berjalan lambat • tidak teraksesnya berbagai skema kemudahan bagi kelompok masyarakat tersebut untuk memiliki aset, seperti tanah atau rumah, serta untuk kebutuhan pendidikan maupun kepemilikan kendaraan bermotor. • Sulitnya kelompok masyarakat ini untuk merencanakan keuangannya untuk berbagai kebutuhan lainnya. "Puluhan juta masyarakat kita tidak dapat mengakses layanan keuangan, baik karena faktor **) penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, ketiadaan agunan, dan literasi keuangan yang rendah,” …rendahnya inklusi keuangan berarti kemampuan perbankan dalam menggunakan dana masyarakat untuk menyalurkan berbagi jenis kredit pun akan terbatas, sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Bagi pemerintah, ini berarti potensi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun rendah... *) http://presidenri.go.id/topik-aktual/inklusi-keuangan-ekonomi-digital-dan-kesejahteraan-rakyat.html **) Ketua OJK dalam http://wartaekonomi.co.id/read/2016/03/15/93661/ojk-fenomena-rendahnya-inklusi-keuangan-terjadi-di-seluruh-dunia.html 7
INDONESIA HARI INI
…selama satu dekade terakhir, kemiskinan dan pengangguran berhasil diturunkan, namun dalam trend perlambatan..
Indikator kesejahteraan pada tahun 2016 menunjukkan perbaikan dibandingkan perkembangan sebelumnya. Namun, perkembangan indikator kesejahteraan selama satu dekade terkahir menunjukkan beberapa permasalahan yang hal perlu diperhatikan, antara lain: • Perlambatan penurunan angka kemiskinan kemiskinan kronis yang membutuhkan intervensi lebih dari pemerintah • Peningkatan rasio Gini pertumbuhan lebih dinikmati oleh kelompok lebih kaya
8
INDONESIA HARI INI …pemerataan ekonomi harus menjadi perhatian bersama… …diperlukan upaya khusus untuk menurunkan gini rasio..
Rasio Gini
Tingkat kemiskinan
9 9
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
cukup berdaya tahan di tengah berbagai gejolak 6.3
6.2
6.0
6.2
6.0
5.6
5.5
5.0 4.6
4.8
5.0
5.1
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh berbagai lembaga: Bank Indonesia 5,0% - 5,4% IMF 5,1% World Bank 5,3% Consensus Forecast 5,2%
2006 2007 2008 2009 Sumber : BPS & Kemenkeu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016f 2017f 10
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MASIH LEBIH BAIK dibandingkan dengan negara lainnya di dunia
Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (%,yoy) Negara – Negara G20 & BRICS
Negara – Negara ASEAN
12.0
12.0
10.0
9.6
8.0
7.5
0.5
0.3
Sumber: IMF & BPS
Brunei Darussalam
Thailand
Malaysia
Singapore
Philippines
Indonesia
0.0
Vietnam
Japan
France
United Kingdom
United States
Germany
Canada
Mexico
Russia
South Africa
Australia
Brazil
Argentina
Korea
Turkey
Saudi Arabia
4.9 3.3
Cambodia
0.9
0.0
Indonesia
5.4
2.0
-0.5
India
5.4
2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 1.6 1.5 1.4 1.2
China
5.7
4.0
Myanmar
3.5 3.3
2.0
-2.0
7.0
6.0
3.9 3.9
4.0
7.6 6.1
5.7
6.0
7.9
Lao P.D.R.
8.0
Italy
10.0
11
PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PRODUKSI Didukung pertumbuhan sektor jasa yang terus tumbuh tinggi
Distribusi
Pertumbuhan
2.7%
2.9%
3.2%
4.1%
3.3%
4.1%
3.9%
3.5%
2.8%
0.3%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rata-Rata Pertumbuhan: 4,5%
4.6%
4.7%
3.7%
2.2%
4.7%
6.3%
5.6%
4.4%
4.6%
4.2%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rata-Rata Pertumbuhan: 7,3%
TERTIER
SEKUNDER
PRIMER
Rata-Rata Pertumbuhan: 3,1%
7.4%
9.0%
8.6%
6.1%
8.2%
8.5%
6.8%
6.3%
6.2%
5.7%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: BPS, Diolah
• Dipengaruhi oleh harga dan perdagangan komoditas dunia yang saat ini cendeung lemah • Dominan di beberapa daerah (Kalimantan, Papua, Sumatera)
• Sektor unggulan padat karya yang memiliki nilai tambah tinggi • Masih terkonsentrasi di Jawa • Diharapkan terus membaik seiring dengan perbaikan iklim investasi
• Tumbuh relatif tinggi dan stabil dalam beberapa tahun terakhir • Top pertumbuhan rata-rata sektor: Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Transportasi & Pergudangan
13.0 11.0
Pertanian
13.5
Pertambangan
7.6
Industri
20.8
27.5
10.3 7.5
Konstruksi
15.0
Perdagangan*
26.0
Jasa Lainnya
2006
16.3
28.3
2015
*termasuk akomodasi makan minum
12
APBN & APBD untuk kesejahteraan bangsa…
13
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
REVITALISASI BANDARA SENTANI, PAPUA
BANDARA PERMATA, PALU, SULTENG
PLBN SKOUW, PAPUA
BANDARA MATAHORA, WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
JALAN TRANS MALUKU (7 RUAS)
…dengan APBN 2017 yang mencapai Rp2.080,5 triliun, kita harus semakin fokus dalam bekerja.
APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global…
Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dan Anugerah Dana Rekca Tahun 2016 bagi Daerah 14 Berkinerja Baik Rabu, 7 Desember 2016, di Istana Negara
APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN Memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan
Belanja Negara
Pendapatan Negara Nominal (Rp Tn)
2000
% thd PDB (RHS)
25%
1800
% thd PDB (RHS)
2500
12.4% 12.8%
12%
1000 5% 500
200
1859.5
10%
2080.5
1500
1806.5
1551.8
1508
1550.5
1438.9
1210.6
995.3
848.8
1338.1
1000
600
14%
1777.2
13.1%
800
15%
1650.6
15.4%
1491.4
14.7%
1750.3
1200
15.8%
1295
16.3% 16.2% 15.1%
1042.1
1400
20%
20% 18.1% 18.2% 17.4% 18% 16.9% 16.7% 16.2% 15.7% 2000 14.9% 15.2% 16%
937.4
1600
400
Nominal (Rp Tn)
10% 8% 6% 4% 2%
0
0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15
KUALITAS ALOKASI BELANJA MEMBAIK SEIRING PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja menjadi fokus perhatian
Alokasi Anggaran (trillion rupiah)
Awal Reformasi
Komitmen Reformasi
450.0
400.0
Δ 2017 : 2014
416.1 Pendidikan 387.3
375.5 350.3
350.0
10,8%
Infrastruktur
117,7%
Kesehatan
54,1%
300.0
250.0
200.0
177.9
150.0
100.0
104.0
67.5
77.3
50.0
Subsidi Energi 77,9%
0.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: MoF
16
PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA BELANJA K/L
3.541m 3.541 m jembatan jembatan
155 km
infrastruktur subsidi
jalan
52.631 ha sawah
11.900
rumah prajurit
10 ribu
Gaji Polri setahun
3.541 m jembatan 729 ribuRTS
93 ribu ton benih
Rp
1 triliun
9,4 ribu
gaji guru senior
beras
306 ribu ton pupuk
2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta
siswa SD/SMP/SMA
355 ribu
belanja pegawai bantuan sosial
keluarga miskin
3,6 juta PBI orang miskin
17
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
perimbangan keuangan pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu perbaikan kualitas belanja di daerah Total TKDD 513,3
573,7
623,1
710,9
764,9
Belanja K/L 582.9
577.2
732.1
677.6
763.6 DTK, 173.4, 23%
900 800 700
500
60
46.7
600
Dana Desa, 60, 8%
20.8
0
0
Dana Otsus dan DID, 7.5, Keistime 1% waan DIY, 20.3, 2%
400 300
602.3
573.7
513.3
664.2
704.9
200
DTU, 503.6, 66%
100 0
2013 LKPP
2014 LKPP
Transfer ke Daerah
2015 LKPP Dana Desa
2016 Realisasi
2017 APBN
Belanja Kementerian/Lembaga
UU APBN TA 2017 minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur 18
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN TKDD
untuk mengoptimalkan daya dukung dan kontribusi bagi pembangunan nasional
Sebagian dari dana transfer umum, yaitu DBH dan DAU,
Dana Desa yang anggarannya makin meningkat,
minimal 25% harus digunakan untuk mendanai
pemanfaatannya diprioritaskan untuk pembangunan dan
infrastruktur.
pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk
Sementara belanja infrastruktur yang bersumber dari DAK
program/kegiatan yang bisa memberikan dampak
Fisik, dialokasikan berdasarkan usulan daerah dan
langsung bagi pengentasan kemiskinan.
prioritas nasional dan dilaksanakan sesuai dengan sasaran
Pada tahun 2017 perlu dilakukan penguatan kapasitas
output yang akan dicapai.
aparat desa dan tenaga pendamping desa.
DBH & DAU
DANA DESA
DANA ALOKASI KHUSUS
DANA INSENTIF DAERAH
Sebagian dana transfer khusus, yaitu DAK Nonfisik diarahkan untuk mendanai operasional layanan publik yang langsung dapat
Anggaran Dana Insentif Daerah ditingkatkan dan diberikan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam
dinikmati oleh masyarakat sehingga mengurangi beban ekonomi,
pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, serta
seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional
ekonomi dan kesejahteraan.
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan
Tujuannya selain sebagai reward, juga dimaksudkan untuk
Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga
merangsang dan menginspirasi daerah untuk terus
Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) dan Administrasi Kependudukan.
meningkatkan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. 19
PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
6.765 3.541 m jembatan
1,25 juta
DAK Fisik BOS
ruang kelas SD
5.511
BOS siswa SD/ Ibtidaiyah setahun
1 juta
BOS siswa SMP/ Tsanawiyah setahun
ruang kelas SMP
ruang kelas SMA
50
rumah sakit
+
1 triliun
23.585org
Tunj.prof guru setahun
24.911org
Tunj.khss guru setahun
714.286
Rp
4.182
BOS siswa SMA/ Aliyah setahun +
2.018
BOK Puskesmas
4,2 juta
tunj.profesi guru BOK
Jampersal ibu hamil
2.144
Akreditasi RS 20
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pengentasan Kemiskinan bisa Ditanggulangi dengan Optimalisasi Dana Desa Dana Desa digunakan untuk dua bidang prioritas: Pembiayaan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui Swakelola dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa setempat.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembiayaan Pembangunan
Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau
PAGU DANA DESA
2015
2016
Pelatihan business plan
2017
20,7 T 47,0 T 60,0 T 21
DANA INSENTIF DAERAH (DID)
Memberikan apresiasi dan dukungan dana pembangunan kepada Daerah yang Berkinerja Baik …instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah… DID untuk Daerah Berkinerja Baik
2017
7,50
1
2 .…83 pemerintah daerah (6 prov., 65 kab. & 12 kota ) telah memenuhi kriteria utama dan memiliki kinerja baik mendapatkan dana insentif daerah pada 2017 serta menerima anugerah 'Dana Rakca' 2016…
….untuk daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD & penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, diberikan alokasi minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah…
22
SINERGI PEMBANGUNAN, MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DI PUSAT DAN DI DAERAH
...bekerja sama dalam harmoni dan saling mengisi…
…beberapa langkah strategis pemerintah daerah, bahu-membahu menjalankan amanah pembangunan nasional, a.l. Peningkatan Kapasitas APBD dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, melalui pemutakhiran database perpajakan; perbaikan administrasi perpajakan, dan peningkatan layanan perpajakan kepada masyarakat. Optimalisasi Penggunaan Dana Transfer mendanai program/kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, irigasi, dan sarana/prasarana pelayanan publik, antara lain dibidang pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah melakukan pengendalian belanja operasional, meningkatkan alokasi belanja produktif yang mempunyai leverage yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelaksanaan belanja modal sejak awal tahun agar tidak menumpuk diakhir tahun, dan memperbaiki pengelolaan kas agar tidak terjadi adanya dana idle yang berlebihan. Pengembangan Sumber Pendanaan Baru penyediaan sarana/prasarana yang mempunyai nilai ekonomi, seperti penyediaan air minum, sanitasi, pasar, pelabuhan
penyebarangan, melalui kerjasama antardaerah atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU). Memperbaiki Investasi dan Kemudahan Berusaha Yaitu memperbaiki investasi dan kemudahan berusaha, tatakelola pemerintahan yang baik, penyederhanaan perizinan termasuk pelayanan satu pintu (one stop service), menjaga stabilitas politik, ekonomi dan sosial, pemberiaan insentif fiskal, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) daerah.
23
sinergisitas menjadi kunci keberhasilan…
24
PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS PEMERINTAH Pemerintah Membuka Ruang-Ruang Sinergi untuk Mendukung Pembangunan dalam Keterbatasan APBN …bila hanya tergantung pada APBN pembangunan mungkin tidak bisa dilakukan dengan cepat, sehingga skema-skema khusus perlu terus dilakukan…
Arahan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17 Februari 2017
“Saya kira kalau cara-cara seperti ini dilakukan, akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung kepada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan bisa dengan scheme-scheme yang lain,”
25
Mewujudkan Belanja yang Berkualitas dalam Keterbatan Kemampuan Anggaran Pembangunan Pusat & Daerah Kebutuhan Pendanaan
APBN + APBD: Rp. 1.978,6 Tn (41,3%)
Kebutuhan Investasi Infrastruktur1 2015-2019: Rp. 4.796,2 Tn
BUMN: Rp. 1.066,2 Tn (22,2%)
PARTISIPASI SWASTA: Rp. 1.751,5 Tn (36,5%)
Terdapat Gap 58,7% dipenuhi melalui sumber-nonAnggaran Pemerintah
…meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mencapai Rp2.080,5 triliun, namun peran ke produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 20 persen saja.
….sehingga perlu investasi, perlu keterlibatan pihak swasta….
1 : Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas
26 26
Mewujudkan Belanja yang Berkualitas dalam Keterbatan Kemampuan Anggaran Pembangunan Pusat & Daerah
1 : Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas 27
KEBIJAKAN BARU PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR …pembangunan infrastruktur salah satu prioritas tertinggi, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ke-6… Peran sektor swasta masih sangat penting baik dari segi pendanaan dan keahlian dan diharapkan mendorong efisiensi yang lebih baik dan berkualitas , dengan berbagai cara: Meningkatkan kerjasama melalui skema Kerja Pemerintah Badan Usaha (KPBU); Memberdayakan BUMN, dan; Memberikan insentif fiskal .
KPBU Project Development Facility (PDF)
Viability Gap Fund (VGF)
Guarantee Fund
Infrastructure Fund
Project Preparation
Construction Cost Contribution
Political Risk
Project Financing
Penyiapan
Pemerintah RI
Lelang
Penyiapan
Operasi
Project Development Facility (PDF) : untuk memfasilitasi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam penyiapan proyek KPBU; Viability Gap Fund (VGF) : untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU; Pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) : untuk menjamin risiko proyek infrastruktur; Infrastructure Fund : menawarkan pembiayaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur. 28
PENDEKATAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TETAP MEMPERHATIKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN LOKAL …pemerataan perekonomian dengan cara pelibatan pelaku ekonomi lokal…
Arahan Presiden - Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, Istana Negara, Jakarta, 17 Februari 2017
“Tapi saya juga titip. Pembangunan infrastruktur itu, terutama di daerah, mesti melibatkan kontraktor-kontraktor kecil. Libatkan kontraktor-kontraktor di daerah, libatkan UKM-UKM di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi. Kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,”
Proyek Kilang Bontang dilaksanakan melalui skema Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Landasan hukum keputusan ini adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur http://setkab.go.id/pemerintah-putuskan-kerja-sama-dengan-badan-usaha-biayai-proyek-kilang-bontang/
“Scheme-scheme PINA dan KPBU ini akan saya ikuti terus, akan saya pantau terus, akan saya evaluasi terus. Apa hambatannya, apa tidak baiknya, sehingga akan terus kita perbaiki,” 29
SINERGI & KERJA SAMA YANG SOLID ADALAH KUNCI …program pembangunan yang saling berkait, sinergi menjadi sebuah prasyarat efektifitas pembangunan …sinergisitas pusat dan daerah dalam pembangunan LRT, dijadikan role model Presiden Jokowi untuk pelaksanaan pembangunan yang berkualitas…
….yang ketiga, pekerjaan pembangunan LRT ini bersifat lintas kementerian dan juga lintas daerah. Oleh sebab itu,
perlu sinergi, perlu kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ke depannya akan kita jadikan sebagai sebuah model kerja sama yang bisa kita terapkan di kota-kota yang lainnya….
Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang proyek LRT di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017). 30
Sinergi untuk Kejayaan Indonesia …pembangunan yang berkualitas adalah yang terukur dan akuntabel serta terhubung ….. …pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional
merupakan himpunan kinerja, bukan penjumlahan kinerja dari K/L/P yang berdiri sendiri-sendiri….
… sinergisitas yang harus mulai dibangun dari awal
mulai dari perencanaan dan penganggaran yang dibangun dengan komunikasi yang baik, menghasilkan korelativitas antar program pembangunan, baik di tingkat Pusat dan Daerah……
31 31
TERIMA KASIH
32
