KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN FISKAL DAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD REGIONAL KALIMANTAN
Hotel Borobudur-Jakarta, 18 April 2017
OUTLINE EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016-2017
ARAH KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 STRATEGI OPTIMALISASI Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Ekonomi Terkini 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
4
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR MENGENTASKAN KEMISKINAN
MENGURANGI KETIMPANGAN
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING
Tingkat Inovasi yang rendah
Kapasitas produksi yang terbatas
Infrastructure, Technology, and Skill Gap
Pasar keuangan dangkal
RISIKO
EKONOMI
DALAM NEGERI
Produktifitas rendah
Daya saing rendah
Kemiskinan dan ketimpangan 5
5
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN INDONESIA
6
6
Tantangan Domestik Juga Harus Segera Diatasi Untuk Mewujudkan
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR GINI Ratio
Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka Kemiskinan 16.8
9.40
16.6
9.1
0.410.41
0.410.41
0.41
15.4
01.450.1
8.4
8.30
7.9 14.2 13.4
0.38
7.5 7.20
13.3
GINI Ratio
Angka Kemiskinan
0.37
Tingkat Pengangguran Terbuka
12.5 12.0
11.7
0.36
6.1 6.2
6.10
11.411.3 11.2 0.35
2007
7.1
5.6
10.7 2010
2013
10.0 2016
sumber: BPS
5.00
2007
2010
2013
2016
6.2 5.9
2007
2010
2013
2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETIMPANGAN JUGA TERJADI ANTAR WILAYAH 7
AKTIVITAS EKONOMI MASIH TERKONSENTRASI DI JAWA KALIMANTAN : 7.9% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian
11.1%
6.5%
1.2 %
7
8.2%
SULAWESI : 6.0% thd PDB
2.0%
11%
7.4%
22%
Pertanian, konstruksi, perdagangan
3.5%
6.6%
7.5%
4.3% SUMATERA : 22% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan JAWA : 58.5% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi
10.1 %
5.5%
5.6%
%
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY
%
Pertumbuhan PDRB, 2015, YoY
14.7 % 10.3 %
5.9%
% Source: BPS
BALI & NUSRA : 13.1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan
PAPUA : 2.5% thd PDB Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan
Tingkat Kemiskinan Daerah, per Maret 2016
TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENTINGNYA KEPASTIAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL
GLOBAL ECONOMIC RECOVERY (POTENSI) ✴Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mulai rebound ✴AS sebagai perekonomian terbesar di dunia menunjukkan ekspansi ✴Harga komoditas sudah mulai meningkat dan mendorong nilai perdagangan ✴Peningkatan permintaan global menopang kinerja ekonomi negara berkembang
VS
8
POLICY & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES (TANTANGAN) ✴Normalisasi moneter
‣ The FED telah menaikkan suku bunga 3 kali sejak Desember 2015, terakhir pada 15 Maret 2017. ‣ Respon pasar keuangan global cukup baik, karena sudah diantisipasi sebelumnya ‣ Akan diikuti oleh 2 kali kenaikan lainnya yang patut untuk diwaspadai
✴Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi AS:
‣ Langkah proteksionisme AS, i.e. dua executive orders mengenai anti dumping dan defisit neraca perdagangan ‣ Pasca pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, arah kebijakan mungkin sedikit berbeda
✴Tekanan geopolitik dan keamanan
‣ seperti Brexit dan konflik Syria yang menambah ketidakpastian ekonomi global
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (1): PENGAMANAN PELAKSANAAN APBNP 2016
Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya tidak tercapai shortfall penerimaan pajak sebesar Rp219 T
KEMENTERIAN KEUANGAN
Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD): pada saat penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%)
9
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (2) Berperan penting dalam memberikan stimulasi secara terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal Pendapatan Negara Nominal (Rp Tn)
1
% thd PDB (RHS)
2500
20%
2000
18% 16,30%16,20%15,80% 15% 14,70% 16% 13,10% 12,80% 14% 12,40%
1500
12%
Anggaran yang ekspansif dan 2 prudent, dengan defisit 2.41% thd PDB Target penerimaan perpajakan lebih 3 realistis (tumbuh 16.8% dari realisasi 2016) Penguatan reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan
1750,3
1551,8
1508
1438,9
1338,1
1210,6
995,3
848,8
8% 6%
2%
0
Penguatan desentralisasi fiskal
0% 2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
6 Rasio Utang terhadap PDB
Defisit APBN
-1,58%
-1,0% -1,5% -2,0%
-2,25%
-1,83%
-1500
-307,7
-1,14%
-1000
-0,5%
-298,5
-211,7
-153,3
-0,73%
-84,4
-46,8
-0,08%
-88,6
0,0%
-4,1
0 -500
4
Kebijakan belanja yang mendukung prioritas strategis seperti infrastruktur
5
4%
-226,7
500
1550,5
10% 1000
Basis perhitungan lebih realistis
-330,2
15%
Belanja Negara
Menjaga Kredibiltas APBN 2017
-2,5%
-2,33% -2,58%
-2000
-2,41% -2,46%
-3,0% -3,5%
-2500
-4,0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
10
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (3) Peningkatan Kualitas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Bukti Penguatan Nawacita Dan Desentralisasi Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Total TKDD 513,3 573,7
623,1
Belanja K/L582,9
732,1
577,2
710,9 764,9 677,6 763,6
900 800 700 600 500
20,8
0
0
46,7
400 300 200
513,3
573,7
602,3
664,2
60
704,9
100
Anggaran TKDD lebih besar dari anggaran K/L, guna memperkuat: • Implementasi nawacita,; dan • Pelaksanaan desentralisasi fiskal. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: • Perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan DBH. • Pengalokasian DAU mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi. • Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan antarwilayah. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus, melalui: • Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. • Pengalokasian DAK Nonfisik untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
0
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN
2016 Realisasi
2017 APBN
Meningkatkan alokasi DID untuk rewards kepada daerah berkinerja baik. Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014, sesuai kemampuan keuangan negara. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output.
11
KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: GINI RATIO, PDRB PERKAPITA, DAN TINGKAT KEMISKINAN ANTARDAERAH PDRB per-Kapita Regional Kalimantan Rata-rata Rp26,24 juta dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Rata-rata Nasional: 106,0
• Tingkat Kemiskinan 10,7% • Pendapatan perkapita Rp45,18 jt 100 • Tingkat pengangguran 5,61%
(1)
0,45
0,43 0,42
0,41
0,42
0,41
0,4
0,397
0,4 0,39
0,4 0,39
0,39
80 0,36 0,35
0,33
0,37
0,37 0,36
0,36
0,35 0,35
60
0,37 0,36
0,36
0,33
0,34
0,33
0,35
0,35
0,34
0,35 0,33
0,32
0,32 48,5
(2)
41,6 (3)
0,3 0,3
40
0,29
32,9
0,28
28,4 25,1 21,4 20
20,4
18,4
16,7
13,39
10,27
16,43
17,3
7,14
7,67
20,2 17,03 13,86 14,2 13,0
8,37 5,04
20,7
5,84
16,1 15,4 13,19 13,1 11,85 11,9 8,77
13,3
8,6 5,36
3,75
22,01 20,5 16,02
24,88 21,7 13,1
7,5 8
4,15
5,36
6
4,52
19,26 17,63 14,1 11,19 9,24 12,77 9,7 9,8 7,0 6,41 5,1
18,5 17,8 14,09
15,0 6,99
8,2
16,0
19,1
0,25 11,9
0
0,2
Kemiskinan Provinsi Pengangguran (Persen)
Pendapatan perkapita (Rp Juta)
Rasio Gini
Rasio Gini Nasional
Aceh SumUt SumBar Riau Jambi SumSel Bengkulu Lampung Babel KepRi DKI Jakarta JaBar JaTeng
DIY
JaTim Banten Bali
NTB
Kaltara SulUt SulTeng SulSel SulTara Gorontalo SulBar Maluku MalUt Papua Barat NTT KalBar KalTeng KalSel KalTim Kaltara
7,57
2,72
4,21
3,94
3,25
5,84
KEMENTERIAN KEUANGAN
5,09
7,43
4,00
4,31
3,30
4,62
2,60
7,69
6,12
8,89
4,63
8,92
1,89
4,23
4,82
5,45
7,95
5,23
6,18
3,29
4,80
2,72
2,76
3,33
7,05
4,01
7,46
Papua 3,35
12
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SE-KALIMANTAN T.A. 2016 DAN 2017 dalam miliar Rupiah
URAIAN
Realisasi 2016
Alokasi 2017
Selisih
% selisih
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)-(2)
(5)=(4)/(3)
Transfer Ke Daerah
75.411,2
71.595,5
-3.815,7
-5,3%
A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah
75.171,4 60.067,8 23.031,9 5.624,3 17.407,6 37.035,9 15.103,6 8.802,7
70.870,5 55.688,0 16.137,6 4.983,6 11.153,9 39.550,4 15.182,5 6.830,0
-4.300,8 -4.379,8 -6.894,3 -640,7 -6.253,6 2.514,5 79,0 -1.972,6
-6,1% -7,9% -42,7% -12,9% -56,1% 6,4% 0,5% -28,9%
6.300,9
8.352,5
2.051,6
24,6%
239,8
725,0
485,2
66,9%
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
,0
,0
,0
0,0%
1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY
,0 ,0
,0 ,0
,0 ,0
0,0% 0,0%
4.074,0
5.258,4
1.184,4
22,5%
79.485,2
76.853,9
-2.631,3
-3,4%
Dana Desa TOTAL TKDD KEMENTERIAN KEUANGAN
13
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SE-KALIMANTAN T.A. 2017 dalam miliar Rupiah
URAIAN
Se- Kalimantan
Se-Prov. Kalbar Se- Prov. Kalteng Se- Prov. Kalsel Se- Prov. Kaltim Se-Prov. Kaltara
Transfer Ke Daerah
71.595,5
18.032,7
15.566,2
14.574,9
17.621,4
5.800,3
A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah
70.870,5 55.688,0 16.137,6 4.983,6 11.153,9 39.550,4 15.182,5 6.830,0
17.972,7 12.947,6 816,4 578,2 238,1 12.131,2 5.025,2 2.489,9
15.357,4 12.205,4 1.761,0 623,6 1.137,4 10.444,4 3.152,1 1.521,6
14.290,2 11.101,8 2.807,8 694,2 2.113,7 8.293,9 3.188,4 1.121,9
17.472,3 14.669,4 9.656,7 2.772,8 6.883,9 5.012,7 2.802,9 1.039,0
5.777,8 4.763,9 1.095,7 314,8 780,9 3.668,2 1.014,0 657,7
8.352,5
2.535,2
1.630,5
2.066,6
1.764,0
356,3
725,0
60,0
208,7
284,7
149,1
22,5
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
,0
,0
,0
,0
,0
,0
1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY
,0 ,0
,0 ,0
,0 ,0
,0 ,0
,0 ,0
,0 ,0
5.258,4
1.616,7
1.148,9
1.430,4
692,4
369,9
76.853,9
19.649,5
16.715,1
16.005,3
18.313,8
6.170,2
Dana Desa TOTAL TKDD KEMENTERIAN KEUANGAN
14
Perbandingan PAD, TKDD, dan Belanja terhadap APBD Daerah
Pendapatan
PAD
% PAD thdp Total Pendapatan
TKDD
% TKDD thdp Total Pendapatan
% Lain-lain Lain-lain pendapatan Pendapatan daerah yang sah daerah yg sah thdp Total Pendapatan
Se-Kalimantan Barat
21.111.742.856.769
2.984.925.867.361
14,14%
16.081.696.108.340
76,17%
2.045.120.881.068
9,69%
Se-Kalimantan Tengah
19.378.878.776.883
2.410.408.398.034
12,44%
14.934.000.439.761
77,06%
2.034.469.939.088
10,50%
Se-Kalimantan Selatan
20.741.703.099.544
4.804.886.501.773
23,17%
13.187.058.171.454
63,58%
2.749.758.426.317
13,26%
Se-Kalimantan Timur
18.692.438.812.006
5.255.257.925.093
28,11%
11.347.223.495.152
60,70%
2.089.957.391.761
11,18%
Se-Kalimantan Utara
7.635.898.553.367
757.537.759.898
9,92%
5.928.499.986.138
77,64%
949.860.807.330
12,44%
Daerah
Belanja
Belanja Pegawai
% Belanja Belanja Barang dan Pegawai terhadap jasa Total Belanja
% Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja
Belanja Modal
% Belanja Modal terhadap Total Belanja
Se-Kalimantan Barat
21.526.753.494.648
7.791.093.576.122
36,19%
4.785.757.031.737
22,23%
4.715.063.470.744
21,90%
Se-Kalimantan Tengah
19.978.039.522.429
7.744.967.393.983
38,77%
3.963.909.643.920
19,84%
4.621.128.837.608
23,13%
Se-Kalimantan Selatan
22.412.255.119.605
8.505.237.467.674
37,95%
5.153.855.186.939
23,00%
4.605.533.262.613
20,55%
Se-Kalimantan Timur
19.073.859.323.777
6.258.315.371.239
32,81%
4.148.165.403.623
21,75%
4.099.550.343.649
21,49%
Se-Kalimantan Utara
9.270.018.188.456
3.019.359.155.855
32,57%
1.916.085.078.240
20,67%
2.903.463.318.587
31,32%
KEMENTERIAN KEUANGAN
15
KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: KETIMPANGAN LAYANAN PUBLIK ANTAR PROVINSI SE-KALIMANTAN Masih terdapat ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Akses Air Minum Layak
Kaltara
84,59%
78,13% Kalbar
Kaltim
68,39% 62,23% Kalsel
Kalteng
57,01%
Akses Sanitasi Kaltim
Kalsel Kaltara
48,40%
Kalbar
39,78%
Kalteng
35,88%
95,39%
Kaltara
94,83%
Kaltim
92,68%
Kalsel
81,63%
Kalbar
81,44%
Kalteng
(Juta Rupiah)
Kaltara 48,45 Kaltim 32,87 Kalteng 21,65 Kalsel 14,96 Kalbar 13,07
Indeks Pembangunan Manusia
Partisipasi Sekolah hingga SMP
68,83% 60,13%
Persalinan dgn Tenaga Kesehatan
PDRB per Kapita
Kaltim Kaltara
65,59
68,38
68,76
68,53
Kalteng
Kalbar
Kalsel
Kaltara
74,17
79,06% 77,25%
Kalteng
75,76%
Kalsel
72,51%
Kalbar
64,55%
SMP
Kaltim
Sumber : BPS
16
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DBH TAHUN 2017 (2) Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara Postur DBH 2017
Alokasi DBH Pajak dan DBH SDA 2017 (dalam miliar Rp)
No
Jenis DBH
1 2 1 DBH Pajak PPh PBB CHT Kurang Bayar 2 DBH SDA Migas Minerba Kehutanan Perikanan Panas Bumi Kurang Bayar Total
APBN-P 2016 3 6.961,20 1.786,60 3.137,36 2.037,24 14.059,05 1.536,07 9.076,65 917,13 60,99 2.468,22 21.020,25
KEMENTERIAN KEUANGAN
Realisasi Sementara 4 5.624,33 1.161,29 2.425,80 2.037,24 15.719,18 1.228,85 11.581,95 412,71 27,45 2.468,22 21.343,51
APBN 2017 5 5.489,71 1.969,26 3.007,15 7,23 506,08 11.704,03 921,66 9.184,28 964,39 83,61 550,08 17.193,74
Selisih 6=5-4 (134,62) 807,97 581,35 7,23 (1.531,16) (4.015,15) (307,20) (2.397,67) 551,69 56,17 (1.918,14) (4.149,77)
8.000 6.884
7.000
(dalam miliar Rp)
6.000 5.000
4.000 2.773
3.000 2.114 2.000 1.000
1.137 624
578
781
694
315
238 -
Se Prov. Kalbar Se Prov. Kalteng Se Prov. Kalsel Se Prov. Kaltim Se Prov. Kaltara DBH Pajak
DBH SDA
17
PEMANFAATAN DBH DR Provinsi
Provinsi
UU No 23/2014 tentang Pemda Kewenangan Urusan Kehutanan di daerah menjadi kewenangan Provinsi.
UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 Alokasi DBH DR TA 2017 sudah dialihkan dari Kab/Kota penghasil ke Provinsi penghasil.
PP No 35/2002 tentang Dana Reboisasi
Penggunaan DBH DR dilaksanakan hanya untuk RENCANA kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
Kab/Kota
PERUBAHAN
SiLPA DBH DR s.d. Tahun 2016 UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 Pengelolaan taman hutan raya (tahura) Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan Penataan batas kawasan Pengawasan & Perlindungan Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, & pengadaan bangunan konservasi tanah & air o Pengembangan pembenihan, dan/atau o Penelitian & pengembangan, pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, & penerapan sistem tebang pilih sejalur o o o o o
KEMENTERIAN KEUANGAN
Diusulkan perluasan penggunaan DBH DR melalui UU APBN-P TA 2017 dan Revisi PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi.
Muatan perluasan cakupan penggunaan DBH DR meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukung RHL, seperti:. • Perlindungan dan pengamanan hutan; • Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; • Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; • Penataan batas;
• Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat; • Pembinaan industri primer rakyat skala kecil; dan/atau • Pengawasan dan pengendalian. 18
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
AD • •
CF
Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi
Prov AD = 40%, CF =60% Kab/Kota AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal
KbF Jumlah Penduduk Luas Wilayah
KpF PAD
PDRB per Kapita IPM
DBH
IKK
Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO Bagian Provinsi
Bagian Kab/Kota
10%
90%
KEMENTERIAN KEUANGAN
19
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (1) Alokasi dan Realisasi 2016 12.0 00
Dalam Milyar
10.017 8.803
10.0 00
8.00 0
6.00 0
2.701 2.272
4.00 0
2.693 2.473
2.420 2.222
1.331 1.116
2.00 0
873
720
-
Kalbar
Kalsel
Kalteng DAK Fisik
Kaltim
DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. • Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai. Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya.
Dalam Milyar
Alokasi 2017 1.561
Se-Kalimantan
Se-Kalbar
Se-Kalteng
1.125
1.070
Se-Kalsel
Se-Kaltim
661 Se-Kaltara
DAK Fisik Alokasi DAK Fisik untuk seluruh Pulau Kalimantan pada tahun 2017 (6,9T) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (10,0T) karena penyesuaian dengan alokasi DAK pada APBN. Secara total, realisasi DAK Fisik pada Tahun 2016 mencapai 87,8%. KEMENTERIAN KEUANGAN
Total
Realisasi DAK Fisik
6.913
2.496
Kaltara
→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017. → Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: • Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. • Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016. • Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016.
20
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (2)
Sebelumnya:
PMK 50/2017
PMK 48/2016 & PMK 187/2016 Penyaluran terpusat
Penyaluran melalui KPPN setempat
Perubahan Penyaluran
TW I
TW II
TW III
Besaran Penyaluran
30%
25%
25%
√ √
√
√
√
-
75% -
75% 30% -
90% 60% -
Feb -
-
Syarat: • Perda APBD • Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya • Minimal Penyerapan • Minimal Output • Kontrak Kegiatan Penyaluran: • Paling Cepat • Paling Lambat
Penyampaian Dokumen Paling Lambat
KEMENTERIAN KEUANGAN
TW IV 20%
-
12 hari kerja sebelum TA berakhir
-
TW I
TW II
TW III
TW IV
30%
25%
25%
*
√ √
√
√
√
-
75% √
75% 30% -
90% 65%** -
Feb
Apr
Jul
Okt
30 Apr
31 Jul
31 Okt
31 Des
30 Jun
30 Sept
15 Des
31 Mar
Catatan: • sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan ** Nilai rencana kegiatan 100% Kegiatan < 1 M = penyaluran sekaligus 100%
21
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
•
Bantuan Operasional • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD. Sasaran: 352,863 anak untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal.
• •
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Sasaran: 357,136 ibu hamil, 884 Puskesmas, dan akreditasi 8 RS 255 puskesmas
•
• •
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)
untuk mendukung program KB. Sasaran: 343 balai penyuluhan, 343 fasilitas kesehatan, dan 56 kampung KB & Posyandu •
•
untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan. Sasaran: 3,608 peserta pelatihan
untuk keberlanjutan dan keamanan Administrasi sistem administrasi kependudukan Kependudukan • Sasaran: untuk dinas yang menangani KEMENTERIAN KEUANGAN dukcapil dan jumlah kecamatan •
Alokasi DAK Non Fisik 2017 se-Pulau Kalimantan sebesar Rp8,35 T.
untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Sasaran : 3,027,551 siswa SD, SMP, dan SMA/SMK
•
2017
Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik
Dalam ribuan
9.00 0.000 .000
Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah
8.352.501.254 8.00 0.000 .000
7.00 0.000 .000
Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan
6.00 0.000 .000
5.00 0.000 .000
4.00 0.000 .000
3.00 0.000 .000
2.00 0.000 .000
2.535.233.143 2.066.555.456 1.763.968.078 1.630.489.050
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
1.00 0.000 .000
356.255.527 -
Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.
22
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DID TAHUN 2017
Alokasi DID TA 2017 seKalimantan
DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KEMENTERIAN KEUANGAN
KABUPATEN BERDASARKAN
(dalam ribuan Rp) NO.
KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
NAMA DAERAH Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Utara Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Singkawang Kota Palangka raya Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan
ALOKASI 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 54.627.555 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 49.933.676 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 53.985.765 7.500.000 7.500.000 7.500.000 51.368.266 7.500.000 7.500.000 49.946.260 53.041.955 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 43.515.911 7.500.000 7.500.000 44.145.117 54.438.793 7.500.000 7.500.000 7.500.000 -
23
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DANA DESA SE KALIMANTAN TAHUN 2017 (dalam miliar rupiah) DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 2015 2016 2017 ANGGAR ANGGAR ANGGAR DESA AN DESA AN DESA AN
NAMA DAERAH Kal. Barat
1908
537,07
1977
1241,61
2031
1616,73
Kal. Tengah
1434
403,35
1434
904,37
1434
1148,90
Kal. Selatan
1864
501,12
1866
1125,24
1865
1430,38
Kal. Timur
833
240,54
836
540,76
841
692,42
Kal. Utara
447
129,87
447
291,10
447
369,94
Total
6486
1.811,95
6560
4103,08
6618
5258,36
Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri
Desa
Penduduk Miskin
6.618
846.968
Realisasi Penggunaan Per Bidang
1%
39%
60%
KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN (2,54%) PEMBANGUNAN (92,08%) PEMBERDAYAA N (3,51%) KEMASYARAKAT AN (1,84%) TAK TERDUGA (0,03%)
Sebagian besar pemanfaatan Dana Desa (92,08%) di wilayah Kalimantan diarahkan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) layanan dasar publik.
Output Dana Desa 2016 Infrastruktur • Jalan : 5.840 KM • Jembatan : 134.970 M • Tambatan Perahu: 590 unit
Pendidikan
• PAUD: 1.254 unit
Air Minum & Sanitasi
• MCK : 4.071 unit • Air Bersih : 2921 unit • Sumur : 3.731 unit
Kesehatan • Posyandu : 888 unit • Polindes : 306 unit
Pengairan • Irigasi : 227 unit • Drainase : 4.061 unit • EMBUNG : 28 unit
Pasar
• Pasar Desa : 165 unit
24
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DANA DESA: Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pelaksanaan Sebelumnya: PMK PMK Sebelumnya 49/2016 Perubahan Penyaluran
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
Besaran Penyaluran
60%
40%
60%
40%
Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
√ √ √ -
Waktu Penyaluran
KEMENTERIAN KEUANGAN
√ √ √ 50% -
Maret Agust
√ √ -
√ √ 50% -
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
PMK 50/2017
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
60%
40%
60%
40%
√ √ √ -
√ √ √ 90% 75% 50%
√ √ -
Tahap-1 paling lambat Juli
√ √ 75% 50%
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
25
ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018 TEMA RKP 2018 Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018 Memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
Produktif
Efisien
Berdaya tahan
Risiko terkendali
1
Pertumbuhan ekonomi 5,6 % PDB
2
Defisit dikendalikan pada kisaran 1,9-2,3% terhadap PDB
3 4
6
Tax ratio meningkat pada kisaran 11,3-11,7% terhadap PDB
Belanja negara diupayakan lebih produktif dan tepat sasaran : Efisiensi belanja operasional (flat policy) Penajaman outcome dan output kegiatan money follow program Memperkuat Desentralisasi Fiskal
Rasio utang terhadap PDB dijaga pada batas yang aman, sekitar 28,68%
KEMENTERIAN KEUANGAN
26
Arah Kebijakan TKDD Tahun 2018 KEBIJAKAN UMUM • TKKD dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur layanan publik.
• Memberikan rewards kepada daerah berkinerabaik dalam: tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. kesejahteraan, pengurangan kemiskinan & pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN
• Alokasi Bagi Hasil Pajak dan PNBP SDA berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar sesuai dengan potensinya, daerah lain menerima bagian sebagai pemerataan). • Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan. Dalam praktek berdasarkan pada estimasi realisasi dengan menerapkan mekanisme kurang dan lebih bayar setelah dilakukan verifikasi dan audit oleh BPK. • Perluasan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi • Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara.
27
Arah Kebijakan DAK Fisik 2018 Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar
DAK REGULER
• Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. • Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output. • Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan.
Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah 2018
DAK PENUGASAN
• Penguatan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat • Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal
DAK AFIRMASI
1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi
28
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Prinsip-Prinsip Pengalokasian DAK Fisik
Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat
Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah
Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan dan capaian output
Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya
Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.
29
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Tahap Perencanaan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK Penyiapan aplikasi (e-Planning) Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK
Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK: 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Provinsi 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK 3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat: 1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi 2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota 1.
Pemerintah Kab/Kota KEMENTERIAN KEUANGAN
2. 3. 4.
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD & RKPD Kab./Kota Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./ Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah
30
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Mekanisme Pengalokasian
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN
Bappenas Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Kemenkeu Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.
Provinsi a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
31
Perbaikan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. • Janji kampanye : Alokasi untuk setiap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M tiap desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara
• Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 • Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: Mempercepat pengentasan kemiskinan. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dilakukan melalui: Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
32
Rancangan SKB 4 Menteri : Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas Dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Pendampingan, Penataan Desa, BUMDesa dan Koperasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, serta Pembinaan, Pegawasan dan Penguatan.
1
2
Kemenkeu: 1. Penganggaran DD pada APBN 2018 sebesar 10% dari dan di luar TKDD dan/atau sesuai kemampuan keuangan Negara; 2. Penguatan mekanisme penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan dengan memerhatikan prestasi penyaluran, penyerapan, dan ketercapaian output 3. Reformulasi kebijakan pengalokasian memerhatikan pemerataan dan keadilan, serta afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan tertinggal, dan desa di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, utk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardesa dan menanggulangi kemiskinan 4. Pengenaan sanksi berupa penundaan/pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pemda yang tidak menganggarkan ADD minimal 10% dari Dana Transfer Umum.
Kemendagri: 1. Bersama Kemendes PDTT menyusun Panduan Teknis mekanisme Proses Musyawarah Desa 2. Menugaskan Gubernur untuk memfasilitasi Pemda menyelaraskan kebijakan penggunaan DD 3. Menugaskan Pemda a. menyelaraskan kebijakan penggunaan DD b. Mengalokasikan dan menyalurkan DD, ADD dan PDRD c. Memastikan tersusunnya Perdes APBDesa KEMENTERIAN KEUANGAN
Kemendes PDTT: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa 2. Menyusun Pedoman dan Penggunaan dengan mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai hasil Musyawarah Desa, 3. Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap penggunaan DD bersama Kemenkeu, 4. Melakukan perjanjian kerjasama dengan kemenkop UKM dalam pelaksanaan BUMDes serta mendorong penyertaan modal masyarakat Desa.
3
4
1. 2.
BAPPENAS Koordinasi untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berjalan optimal Pemantauan dan evaluasi bersama K/L terkait pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 • Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 Desa • Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa • Menguatkan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan 33
Kebijakan Strategis dalam PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1.
2. 3. 4.
Penyaluran TKDD memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian output atas penyaluran TKDD tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Pengalokasian DAU yang bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN Neto. Upaya lebih mendekatkan pelayanan dengan mengubah mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang semula terpusat, menjadi melalui KPPN setempat. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengalokasian DAK Fisik.
KEMENTERIAN KEUANGAN
34
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH Strategi Optimalisasi Pajak Daerah
Strategi Pembiayaan Daerah OPTIMALISASI SUMBER PINJAMAN
Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain dengan bagian penerbitan izin
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Lain;
Lembaga Keuangan Bank;
Lembaga Keuangan Bukan Bank;
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Penguatan kerja sama dengan DJP, DJKN, Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP
Modernisasi • Pemanfaatan teknologi pengelolaan basis data dan peningkatan layanan perpajakan: e-SKPD e-payment. • Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.
Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).
Peningkatan SDM
KEMENTERIAN KEUANGAN
• Menambah jumlah diklat
35
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
36
