ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA
DR. IR. H. ZAIRIN ZAIN. M. SI KEPALA BAPPEDA PROV. KALIMANTAN TIMUR
FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 SAMARINDA, 29 MARET 2017
KERANGKA PAPARAN 1. PENGANTAR 2.
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
2
2
1
PENGANTAR .
3
3
PENGANTAR 1. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) wajib melakukan tahapan sbb : a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2017 di Balikpapan dan dilanjutkan dengan; b. Konsultasi Publik tanggal 14 Maret 2017; c. Rakor Prioritas tanggal 29 Maret 2017; d. Forum Perangkat Daerah tanggal 29-30 Maret 2017; e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 tanggal 3 - 4 April 2017.
2. Tujuan FORUM Perangkat Daerah adalah menyelaraskan program/kegiatan prioritas Provinsi Tahun 2018 dan program/kegiatan prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2018 yang akan masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi hasil pembahasan Rakor Program Prioritas. 4
PENGANTAR
Lanjutan…..
3. Pembahasan, terkait : a) Penyelarasan program & kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kab/kota; b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi; c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah ; d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi 5
PERKUATAN PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2018
DIBAHAS PADA RAKOR PROGRAM PRIORITAS MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH
RKPD 2018
MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM
6 PRIORITAS PEMBANGUNAN & 29 PROGRAM PRIORITAS PENGENDALIAN DILAKUKAN SAMPAI KE LEVEL KEGIATAN
DIBAHAS PADA FORUM PERANGKAT DAERAH BELANJA APBN. APBD MENINGKATAN PROV. APBD INTEGRASI SUMBER KAB/KOTA DAN PENDANAAN DANA CSR 6
6
6
CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI
SUMBER PENDANAAN
Belanja KL
APBD PROVINSI
• • • •
Pembangunan jalan dalam kawasan Pembangunan SPAM Maloy Land Clearing Pelabuhan Cargo
•
APBD KAB • Sertifikasi Lahan • Percepatan Kesiapan Lembaga Pengelola Kawasan (Administrator dan Pengelola Kawasan )
Reviitalisasi Kawsaan Produksi Perkuatan Koperasi kelompok Usaha Membangun kemitraan dgn Usaha Besar
APBD PROV •
•
Belanja APBN Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO Pemb. Pelabuhan Maloy
•
• •
PENGEMBAGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MALOY BATUTA TRANSKALIMANTAN (MBTK)
BUMN •
7
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
Pelatihan sistem produksi Penguatan akses pembiayaan
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
Swasta (CSR Sektor Pertamb. Batubara) • •
Pengadaan Alat Produksi Pemberian Benih Pertanian
2. 8
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
8
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
“KALTIM MAJU 2018” NO.
9
INDIKATOR PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN RKPD 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
472,78
503,40
519,139
527,51
503,69
507,07
6,30
5,26
2,25
1,71
-1,21
-0,38
10,41
9,88
8,80
7,94
7,54
7,50
7,95
1.
PDRB ADHB (Rp. Triliun)
285,59
383,29
2.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
11,19
2,25
3.
Tingkat Pengangguran (%)
11,22
4.
Tingkat Kemiskinan (%)
10,83
7,66
6,77
6,68
6,06
6,42
6,23
6,11
5.
IPM
75,11
71,31
72,02
72,62
73,21
73,82
74,17
-
6.
Laju Inflasi (%) *YoY
4,31
7,28
6,35
5,6
9,65
7,66
4,89
3,39
7.
Investasi (Rp.Triliun)
4,14
16,86
28,32
30,47
33,09
37,87
39,37
22,24
8.
Indeks Kualitas Lingkungan
-
74,07
75,24
81,97
83,19
-
-
-
9
HASIL EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 19 SASARAN 54,62 % telah memenuhi target
73,68% on track
119 PROGRAM PRIORITAS
15,79% on going 10,53% off track
10
OUTLOOK PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016 540.0 530.0 520.0 510.0 500.0 490.0 480.0 470.0 460.0 450.0 440.0
PDRB KALTIM S/D TAHUN 2016 527.51 519.1 503.60
503.4
507.07
472.8
2011
Transportasi dan Pergudangan 4%
Pertanian. Kehutanan dan Perikanan 8%
Perdagangan Besar dan Eceran 6% Konstruksi 8%
2012
2013
2014
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN 3.75 %
-0.38%
5.22 % 6.36 % (Sumber: BPS Kaltim)
11
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016
4.38 %
2015
2016
Industri Pengolahan 21%
Pertambangan dan Penggalian 43%
• Kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada tahun 2016 tumbuh sebesar 2,01% • Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertinggi dibanding Provinsi lainnya di Kalimantan. • Kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim yaitu sebesar 51,01% dan memberikan kontribusi sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional.11
TINGKAT KEMISKINAN
KALIMANTAN TIMUR 16
14.15
14 12
13.33
10.83
10
7.66
8
12.49
11.96
6.77 6.68
11.37 11.25 11.22
10.86
14.300 Jiwa 11.73%
27.200 Jiwa 9.06%
9.700 Jiwa 4.83%
6.06 6.42 6.23 6.11
6
4 2
52.100 Jiwa 7.52%
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8.200 Jiwa 5.16%
2016
Nasional Kaltim •
• •
Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan). Pada tahun 2016 Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11% pada tahun 2016 dengan 212.920 jiwa penduduk miskin
36.600 Jiwa 4.63%
13.200 Jiwa 7.7%
KETERANGAN TINGKAT KEMISKINAN :
11.700 Jiwa 7.7%
20.000 Jiwa 7.94%
Kemiskinan di pedesaan (154 200 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan (98.480 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai 12
= Diatas Rata-rata nasional
14.900 Jiwa 2.48%
= Dibawah rata-rata Nasional. diatas rata-rata provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi
ISU & TANTANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat sebagai akibat Dominasi migas dan batubara;
2. Kelesuan dan ketidak pastian Ekonomi Global berakibat melamahnya harga komoditas; 3. Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan; 4. Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi); 13
SOSIAL 1. Dominasi Kemiskinan di Pedesaan; 2. Meningkatnya angka pengangguran sebagai akibat PHK perusahaan sektor migas dan batubara; 3. SDM belum siap menghadapi persaingan global (MEA);
PEMERINTAHAN
1. Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi; 2. Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan;
LINGKUNGAN Kualitas Lingkungan Hidup mulai diperhatikan dalam Pembangunan Kalimantan Timur yang terlihat pada Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hingga Mencapai 83,19 Persen pada Tahun 2016
13
3. 14
KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
14
PERKEMBANGAN FISKAL
KALIMANTAN TIMUR Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011 15.1
16
13.1
14 12 10
8.3
8
6.3
9.4
10.5
11.9
11.1
12.2 10.4
11.4 7.7
6.7
7.9
8.0
8.0
6 4 2 0
2010
2011
2012
2013 Pendapatan
• • •
2014
2015
2016
2017
belanja
Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun. Jika dibanding tahun 2013. Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3.9 Triliun; Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 15
15
PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018 APBD TAHUN 2017
RENCANA TAHUN 2018
PENDAPATAN
8.098.900.000.000
6.756.670.773.481
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH I. Pajak Daerah
3.987.452.610.000
4.202.003.066.481
3.034.590.000.000
3.110.000.000.000
774.000.000.000
788.000.000.000
575.000.000.000
575.000.000.000
1.500.000.000.000
1.550.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
178.590.000.000
190.000.000.000
23.133.125.000
25.838.100.000
a. Retribusi Jasa Umum
10.522.475.000
11.580.000.000
b. Retribusi Jasa Usaha
11.579.650.000
13.267.100.000
1.031.000.000
991.000.000
161.561.830.000
172.348.061.481
768.167.655.000
799.399.655.000
URAIAN
a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok II. Retribusi Daerah
c. Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
16
16
PENDAPATAN
Lanjutan…..
TAHUN 2017 - 2018 URAIAN PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi g. Dana Reboisasi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
17
APBD TAHUN 2017
RENCANA TAHUN 2018
8.098.900.000.000 4.092.045.390.000 762.711.562.000 328.762.184.000 433.949.378.000 1.545.912.562.000 12.385.877.000 4.027.469.000 40.696.164.000 1.117.495.339.000 114.541.677.000 99.678.657.000 157.087.399.000 1.783.421.246.000 649.653.899.000 1.133.767.347.000 -
6.756.670.773.481 2.637.101.957.000 683.000.000.000 305.000.000.000 378.000.000.000 1.312.000.000.000 12.000.000.000 25.000.000.000 900.000.000.000 125.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 1.339.620.357.000 642.101.957.000 697.518.400.000
19.402.000.000
11.983.000.000
11.902.00.000
11.983.000.000
7.500.000.000
17
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 NO. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
BELANJA WAJIB MENGIKAT YANG TIDAK DAPAT DI RASIONALISASI BLUD MYC Dana Reboisasi Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) Pilkada - KPU - Bawaslu - Polda & TNI Biaya Oprasional Perangkat Daerah Penghasil Retribusi BTL (Belanja Pegawai) - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS - Belanja Penerimaan Lainnya (Pimpinan DPRD, KDH/WKDH) - Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bankeu Parpol Bantuan Sosial Wajib Belanja Hibah Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT PROYEKSI PENDAPATAN BAPENDA
18
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
JUMLAH 715.380.000.000 1.570.015.241.030 150.000.000.000 3.000.000.000 399.000.000.000 269.000.000.000 61.000.000.000 69.000.000.000 12.000.000.000 2.008.578.641.954 1.035.789.600.764 855.272.740.027
12.219.208.388 104.893.686.600 403.406.175 1.553.000.000 5.500.000.000 31.750.000.000 5.000.000.000 1.630.400.000.000 6.532.176.882.984 6.756.670.773.481 224.493.890.497
4. 19
PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
19
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur
2014
Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
2015
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah
2016
Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata
Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas
2018
2017
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. KABUPATEN/KOTA. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. MAUPUN DARI DUNIA USAHA. 20
20
20
TEMA RKPD 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 21
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Percepatan Transformasi Ekonomi Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan Pengembangan Agribisnis Peningkatan Produksi Pangan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
21
21
PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 URAIAN
RPJMD 2013-2018
FOKUS RKPD 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN
12
6
PROGRAM PRIORITAS
119
29
• RKPD Tahun 2018 diutamakan kepada fokus prioritas yang memiliki daya ungkit/memicu keberhasilan prioritas lainnya dalam upaya pemenuhan target akhir RPJMD 2013-2018; • Penajaman program prioritas dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalkan belanja pemerintah yang mengalami penurunan
• Pemilihan program prioritas berorientasi pada pemecahan permasalahan pencapaian target RPJMD dan diarahkan kepada padu serasi program dan prioritas RKP 2018 dan RKPD Kab/Kota
22
22
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI Strategi 1 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN Strategi 2 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Strategi 3 PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN Strategi 4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Strategi 5 PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
23
TAHUN PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS
2017-2018
1
2017-2018
2
2018
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2017-2018
4
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman
2017-2018
5
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2017-2018
6
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembangunan jalan tol
7
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program pendidikan menengah
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI
Strategi 6 PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI
TAHUN PELAKSANAAN
2017-2018
PROGRAM PRIORITAS
8 9 10 11 12
Strategi 7: PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PENINGKATAN SKALA PRODUKSI PERTANIAN) Strategi 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan Program Penataan Struktur Industri Program peningkatan kerjasama perdagangan Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat. laut. udara dan ASDP Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
2017-2018 2018 2017-2018
13 14 15
2017-2018
16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK) 18 Program peningkatan produksi peternakan
19 Program pengembangan perikanan tangkap Strategi 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
24
2017-2018
20
Program Pengembangan ketenagalistrikan
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI
TAHUN PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS
Strategi 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR
2017-2018
Strategi 11 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Strategi 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2017-2018 2018
21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 23 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku 24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 25 Program pengendalian banjir 26 Program Peningkatan Pelayanan Publik 27 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah
2017-2018 2017-2018
28 Program Pengelolaan DAS dan RHL 29 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
25
KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2018 Kebijakan Program Prioritas RKPD Tahun 2018 fokus pada Program-program yang mendorong percepatan pembangunan yang sesuai dengan tema KAWASAN STRATEGIS PROVINSI sebagai berikut : PRIORITAS PENGUATAN
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN
EKONOMI MASYARAKAT
EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
BIDANG INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN
INDUSTRI PARIWISATA BERAU
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI BERBASIS KELAPA SAWIT
AGROPOLITAN KUTIM
MAHULU KUKAR PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN
BONTANG KUBAR
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI TANAMAN PANGAN DAN MARITIM PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI TANAMAN PANGAN 26
SAMARINDA BALIKPAPAN PPU
PASER
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI BERBASIS PETROKIMIA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
PERDAGANGAN DAN JASA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BIDANG
INDUSTRI DAN JASA
USULAN KABUPATEN/KOTA
PADA BELANJA LANGSUNG PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018 MELALUI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TOTAL USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP BELANJA LANGSUNG PROVINSI
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN
62 88
TOTAL NILAI Rp. 1,22 TRILYUN
TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA
USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PADA BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM BERAU SKPD PROVINSI
P K
DINAS PENDIDIKAN DAN 3 6 KEBUDAYAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
5 7
DINAS PANGAN, 1 1 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KUBAR
RP.
P K
69,615 1 2
RP.
KUKAR P K
770,000,000 0 0
344 3 4 407,000,000,000 0 0
8,295 1 1
RP.
KUTIM P K
RP.
PASER P K
0 1 1 13,401,839,850 1 1
RP.
PPU P K
13,269,600 0 0
RP. 0
0 1 1 20,000,000,000 1 1 333,482,000,000 5 7 163,500,000,000
500,000,000 1 1 11,650,000,000 1 2
3,500,000,000 0 0
0 0 0
0
DINAS PERHUBUNGAN
1 1
2 0 0
0 0 0
0 1 1
3,000,000,000 1 2
58,464,000,000 1 1
60,000,000,000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 1
150 1 1
10,000,000,000 1 1
4,400,000,000 0 0
0 2 4
2,315,000,000 2 3
329,000,000
DINAS PENANAMAN 0 0 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 1
150,000,000
2 3
3,092 1 2
375,000,000 2 2
2,550,000,000 0 0
0 1 1
960,000,000 0 0
0
DINAS PETERNAKAN DAN 1 3 KESEHATAN HEWAN
18,092 1 1
800,000,000 1 2
3,000,000,000 1 2
2,500,000,000 0 0
0 0 0
0
DINAS ENERGI DAN 1 2 6,024,275 1 1 SUMBER DAYA MINERAL
1,500,000,000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 1 1 14,365,869,800 0 0
0 0 0
0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
TOTAL
0 0
0 0 0
0 0 0
15 24 6,469,519 9 12 420,945,000,000 5 6 21,600,000,000 6 8 56,767,709,650 6 9 395,234,269,600 9 12 223,979,000,000
USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DI BL SKPD PROV. KALTIM SKPD PROVINSI
BALIKPAPAN P K
Rp.
BONTANG P K
Rp.
SAMARINDA P K
Rp.
MAHULU P K
JUMLAH
Rp.
P 7
K 11
Rp. 14,685,179,065
9,246,410,000 19
25
993,228,754,000
4
5
15,650,008,295
0
5
6
122,064,002,000
600,000,000 0 0
0
8
12
17,644,000,150
0 0 0
0 0 0
0
1
1
150,000,000
2 5 18,183,753,000 0 0
0 1 1
500,000,000 0 0
0
9
14
22,568,756,092
1 1
500,000,000 0 0
0 0 0
0 0 0
0
5
9
6,800,018,092
DINAS ENERGI DAN SUMBER 0 0 DAYA MINERAL
0 0 0
0 0 0
0 1 1
11,607,510,000
3
4
13,113,534,275
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
1
1
14,365,869,800
5 8 69,283,753,000 1 1
10,000,000,000 3 4
1,600,000,000 3 4
20,853,920,000 62
88
1,220,270,121,769
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
0 0
0 0 0
0 1 1
500,000,000 0 0
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 1 50,000,000,000 1 1
10,000,000,000 0 0
0 2 3
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
DINAS PERHUBUNGAN
1 1
600,000,000 0 0
0 0 0
0 0 0
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
0 0
0 0 0
0 1 2
DINAS PENANAMAN MODAL 0 0 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0 0 0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TOTAL
0 0
0
TINDAK LANJUT HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 : 1. BAPPEDA KAB/KOTA MENGAWAL HASIL KESEPAKATAN UNTUK DI TINDAK LANJUTI PADA MUSRENBANG PROV. KALTIM 2017; 2. USULAN BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA DIBAHAS PADA HARI KE-2 MUSRENBANG PROV. KALTIM; 3. USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK DI TAMPUNG DIARAHKAN PADA SUMBER PEMBIAYAAN APBN DENGAN MEMPERHATIKAN KEWENANGAN
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018
33
33
