KEBIJAKAN & ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017
PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS Disampaikan oleh:
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada acara:
FORUM SKPD Tahun 2016
Samarinda, 29 Maret 2016
OUTLINE PAPARAN 1.
4.
PENGANTAR
2.
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
3.
SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017 2
1. PENGANTAR
PENGANTAR 1. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan sbb : a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; b. Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016 di Hotel Mesra Samarinda; c. Rakor Prioritas tanggal 22-23 Maret 2016 di Bappeda Prov. Kaltim; d. Forum SKPD tanggal 29-30 Maret 2016 di Bappeda Prov. Kaltim; e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016 yang direncanakan tanggal 4-5 April 2016 di Convention Hall Samarinda.
2. Tujuan FORUM SKPD adalah menyelaraskan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dan usulan Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang akan masuk ke dalam Renja SKPD Prov. hasil pembahasan Rakor Program Prioritas.
PENGANTAR 3. Pembahasan dalam Forum SKPD Provinsi, mencakup : a. Penyelarasan program & kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kab/kota; b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi; c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Provinsi.
MEKANISME PELAKSANAAN 1. Usulan Kabupaten/Kota terdiri dari : 1) Usulan BL program/kegiatan prioritas SKPD hasil Rakor Bappeda; 2) Usulan BL program/kegiatan prioritas SKPD diluar Rakor Bappeda (hasil usulan Musrenbang Kabupaten/Kota); 3) Usulan Bantuan Keuangan Provinsi dengan 4 kategori: a. Mendukung Prioritas Provinsi dan sesuai Prioritas Kab/Kota; b. Mendukung Prioritas Provinsi tetapi tidak mendukung Prioritas Kab/Kota; c. Tidak mendukung Prioritas Provinsi tetapi sesuai Prioritas Kab/Kota; d. Tidak mendukung Prioritas Provinsi dan tidak sesuai Prioritas Kab/Kota. 2. Substasi usulan BL SKPD yang dapat akomodir : 1) Kesesuaian dengan tupoksi SKPD Provinsi; 2) Usulan yang menjadi kewenangan Provinsi; 3) Apabila usulan bukan merupakan kewenangan Provinsi, maka usulan tsb dianjurkan untuk dipindahkan pada format Bantuan Keuangan.
MEKANISME PELAKSANAAN 3. Proses penyampaian usulan : 1) Kab/Kota meginput usulan Kab/Kota hasil Rakor Bappeda se-Kaltim (menu “USULAN KAB/KOTA” submenu “BL SKPD PROV (Hasil Rakor)”; 2) Kab/Kota meginput usulan Kab/Kota diluar Rakor Bappeda se-Kaltim termasuk usulan hasil MUSRENBANG KAB/KOTA (pada menu “USULAN KAB/KOTA” submenu “BL SKPD PROV (Diluar Rakor)”; 3) Kab/Kota menginput usulan Bantuan Keuangan pada menu “USULAN KAB/KOTA” sub menu “BANTUAN KEUANGAN”. 4. Dilakukan Pembahasan terhadap usulan BL SKPD oleh kab/Kota, Bappeda dan SKPD dengan sistem “desk”. 5. Usulan BL SKPD dari Kab/Kota yang diakomdir langsung diberikan status hijau pada SIPPD dan SKPD secara langsung menyesuaikan LOKUS, INDIKATOR dan TARGET kegiatan di Renja SKPD. 6. Bantuan Keuangan akan dibahas secara “desk” dengan Kab/Kota pada tahap paska Musrenbang RKPD. 7. Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum adalah Hasil Cetakan di SIPPD pada menu usulan Kab. Kota.
2.
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
“KALTIM MAJU 2018” NO
INDIKATOR PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN RKPD
KONDISI AWAL 2013
2014
Reali sasi
2015
Reali sasi
2016
2017
TARGET 2018
425,43
401,77
492,18
419,45
488,9
439,58
461,56
462,16
1.
PDRB ADHK (Rp. Triliun)
2.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
1,45
2,85
2,02
4,40
-0,85
4,80
5,00
4,7 – 5,3
3.
Tingkat Pengangguran (%)
7,94
7,54
7,53
7,00
7,50
6,50
6,00
5,11
4.
Tingkat Kemiskinan (%)
6,06
6,42
6,42
5,75
6,23
5,35
5,36
5,00
5.
IPM
77,33
77,01
73,82
77,14
73,82*
77,28
77,42
78
6.
Laju Inflasi (%) *YoY
9,65
6,77
5,10
6,30
4,89
6,70
5,90
5,50
7.
Investasi (Rp.Triliun) *TWIII
30,89
30,87
30,86
35,00
30,91
37,00
40,00
44,19
8.
Indeks Kualitas Lingkungan
74,07
78,29
75,24
79,24
81,97
80,19
81,14
82,00
* Metode Perhitungan Baru
HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 19 sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target BELUM MENCAPAI TARGET (of track)
JUMLAH PROGRAM
MEMENUHI TARGET (achieve)
MENUJU TARGET (on track)
1
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi
18 Program
16 Program
1 Program
1 Program
2
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan
59 Program
44 Program
9 Program
6 Program
3
Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata
14 Program
6 Program
3 Program
5 Program
4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
12 Program
11 Program
1 Program
-
5
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim
16 Program
13 Program
1 Program
2 Program
119 Progam
90 Program
15 Program
14 Program
No
MISI RPJMD
JUMLAH
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Perkembangan IPM Kaltim Dan Nasional 80.00 78.00 76.00 74.00 72.00 70.00 68.00 66.00 64.00 62.00 60.00
72.02 67.09
72.62 67.70
73.21 68.31
73.82 68.90
2011
2012
2013
2014
IPM Kaltim
72.02
72.62
73.21
73.82
IPM Nasional
67.09
67.70
68.31
68.90
IPM Kaltim
KABUPATEN/KOTA
2011
2012
2013
2014
1. Paser 2. Kutai Barat 3. Kutai Kartanegara 4. Kutai Timur 5. Berau 6. PPU 7. Balikpapan 8. Samarinda 9. Bontang 10. Mahulu KALTIM NASIONAL
67,11 66,92
68,18 67,14
69,61 68,13
69,87 68,91
68,47
69,12
70,71
71,20
67,73 70,43 66,92 76,02 77,05 77,25 72,02 67,09
68,71 70,77 67,17 76,56 77,34 77,55 72,62 67,70
69,79 72,02 68,07 77,53 77,84 78,34 63,81 73,21 68,31
70,39 72,26 68,60 77,93 78,39 78,58 64,32 73,82 68,90
IPM Nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur Kaltim 98,75 Persen Tahun 2015 (%) 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 95,5
Kaltim 98,75 %
BERAU KUTIM MAHULU KUKAR
Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013, sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75.
BONTANG
KUBAR SAMARINDA BALIKPAPAN PPU PASER
KETERANGAN:
= Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2014 12 10 8 6
Kaltim Tahun 2015 9,60 %
2013
4
2014
2 0
BERAU KUTIM Kabupaten/Kota
2013
2014
1
Paser
7,96
7,99
2
Kutai Barat
7,89
7,98
3
Kutai Kartanegara
8,41
8,46
4
Kutai Timur
8,56
8,60
5
Berau
8,52
8,53
6
PPU
7,30
7,46
7
Mahakam Ulu
6,86
7,15
8
Balikpapan
10,39
10,41
9
Samarinda
10,20
10,26
10
Bontang
10,34
10,35
Kalimantan Timur
8,87
9,04
MAHULU KUKAR
BONTANG
KUBAR SAMARINDA BALIKPAPAN PPU PASER
KETERANGAN :
= Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi
TINGKAT KEMISKINAN 2008 - 2015 Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai Provinsi / Kab– Kota
6.70 6.65 6.60
Tingkat Kemiskinan (%)
6.63
6.55
2009
2010
2011
2012
2013
Paser
10,97
10,11
9,48
7,91
7,64
7,94
7,87 6.40
Kutai Barat dan Mahulu
10,60
8,97
9,90
8,25
8,28
7,70
7,53
6.35
9,29
8,03
8,68
7,21
6,94
7,52
7,43
6.25
13,20
11,88
11,38
9,43
8,77
9,06
9,10
2011 2012 2013 2014 2015
Berau
5,81
5,90
6,60
5,46
5,24
4,83
4,76
PPU
12,99
11,38
10,46
8,67
8,57
7,70
7,56
TAHUN 2015
Balikpapan
3,49
3,58
4,07
3,39
3,30
2,48
2,46
Samarinda
4,67
4,84
5,21
4,31
4,18
4,63
4,56
Bontang
7,26
6,66
6,67
5,40
5,20
5,16
5,10
KALTIM
9,51
7,73
7,66
6,77
6,68
6,06
6,42
15,42
14,15
13,33
12,49
11,67 11,,37
11,25
Kutai Kartanegara Kutai Timur
NASIONAL
• •
2014
6.50
2008
6.45
6.30
6.38 6.38
6.31 6.23
6.20
Kaltim = 6,23% Vs Nasional = 11,22%
Persentase Kemiskinan Kaltim selama 5 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Persentase Kaltim 8 terkecil Nasional
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor
10.00
9.84 8.90
9.00
7.94
8.00
7.54 7.50
7.00 2011 KABUPATEN/KOTA Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Penajam Pasir Utara Balikpapan Samarinda Bontang Mahulu KALTIM NASIONAL
2012
2013
2014
2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7.76 6.83 9.82 5.09 10.07 10.74 16.06 12.31 16.32 11,11
7.64 7.37 11.38 14.59 9.37 10.87 13.70 10.19 14.66 11.22
6.82 7.97 11.53 12.71 9.33 9.78 11.76 9.22 12.77 10.41
8.41 9.11 7.68 9.41 8.21 8.44 12.14 10.90 12.44 9.88
10.18 8.23 7.89 6.49 5.79 7.53 8.95 9.71 14.32 8.80
9.25 8.03 7.37 6.09 5.85 7.97 7.95 8.57 11.19 7.94
6.69 6.84 7.65 5.65 10.05 7.52 7.56 7.56 9.38 7.54
9.06 11.70 10.22 5.14 5.72 7.28 5.95 5.61 12.07 4.75 7.50
8,39
7,87
7,14
6,56
6,14
6,25
5,94
6.18
PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Rp. Trilyun
500,000 490,000 480,000 470,000 460,000 450,000 440,000 430,000 420,000
PDRB ADHK (Rp. Milyar)
492,178
6.47
5.48
482,442
2.72
469,646
Persen
LPE (%) 488,905
8.00 6.00 4.00
1,4
2.00
445,264
-0.85
0.00 -2.00
2011
2012
2013
Distribusi PDRB Wilayah Kalimantan 8,2% 4,89% -0,85 1,27%
O,87%
4,81
1,19% 7,01 Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)
3,84
2014
2015
Real Estate 1%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9%
Perdagangan 6% Konstruksi 9% Industri Pengolahan 20%
Pertambangan dan Penggalian 43%
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kalimantan mengalami penurunan. Bahkan untuk Provinsi Kaltim merosot tajam hingga mencapai minus 0,85%. Hanya Provinsi Kalteng yang meningkat 7,01%. Hal ini disebabkan pertumbuhan positif terjadi dari seluruh sektor lapangan usaha di Kalteng dan kontribusi sektor pertaniannya lebih mendominasi. Namun meskipun demikian Kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim.
KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015
Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. •
Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
•
Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy).
•
Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan.
•
Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun 2015. SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA
INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA AVERAGE PERSENTASE PMA 0.0
0 10 12.5
20
10.5
8.3
7.3
3.5
2.9
40
60 25 20 15 10 5 0
1.3
1.0
0.7
0.5
0.0
SEKTOR SEKUNDER
13%
TOTAL PMA 2010-2015 US$ 10.779.187.345
30
50
2.1
SEKTOR PRIMER
16%
71%
SEKTOR TERSIER
49.4 20.6
19.0
AVERAGE PERSENTASE PMDN
TOTAL PMDN 2010-2015 IDR 69.844.298.049.860
17.3 11.9 6.9
6.5
6.4
5.5
3.9 1.1
1.0
35% 0.1
0.0
39%
0.0
26%
SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER SEKTOR TERSIER
KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. • Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen
TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 EKSPOR BATUBARA • Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy). • Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton.
EKSPOR CPO
• CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy). • Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok
SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015
PERKEMBANGAN INFLASI Persen
Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42%
1.50
Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota KALTIM 1,05
1.30
1.00
0.97 0.76
0.50 0.00
Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05%
SAMARINDA
BALIKPAPAN
TARAKAN
ANDIL INFLASI KALTIM DARI SISI KOMODITI TRANSPOR DAN KOMUNIKASI 10% PERUMAHAN 7%
MAKANAN JADI, ROKOK & TEMBAKAU 19%
SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016
BAHAN MAKANAN 60%
500,000 400,000
174.05
300,000 200,000
100,000 -
250.00
230.99
150.00
150.33 81.56 0.68 11.38 1.01
Produksi siap dikonsumsi (Ton Beras)
200.00
116.34 83.44 38.75
67.46 100.00
50.00
Ketersediaan (%)
(Produksi dan Konsumsi (Ton Beras)
REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014
-
Kebutuhan Konsumsi (Ton Beras)
Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% -> memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut.
POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH Jumlah Luas Lahan Kabupaten/kota sentra ditanami 1x (Ha) Paser Mahakan Ulu PPU Kubar Samarinda Berau Kukar Kutim TOTAL
7 2 4 7 3 7 13 7 50
3,428 31 4,700 9,102 22 2,772 1,239 1,504 22,798
dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami
Luas Lahan (%)
Irigasi menjadi kendala
% 26.77 73.81 35.63 53.10 0.42 34.34 1.98 17.47 17.83
Luas Lahan ditanami 2x (Ha) 2,176 6,102 713 1,873 1,994 18,229 3,741 34,828
% 16.99 0.00 46.26 4.16 35.49 24.70 29.07 43.45 27.24
belum ditanami (Ha) 7,175 11 2,345 7,327 3,382 3,181 42,884 3,289 69,594
%
Luas Potensi Lahan(Ha)
56.03 26.19 17.78 42.74 64.09 39.41 68.38 38.20 54.43
12,806 42 13,191 17,142 5,277 8,072 62,716 8,609 127,855
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Paser
Mahakan PPU Kubar Samarinda Berau Kukar Ulu Luas Lahan ditanami (Ha) belum ditanami (Ha)
Kutim
RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM 78.76%
Rasio Elektrifikasi
74.58%
70%
2013
2014
2015
Kontinuitas Kegiatan Listrik Untuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan Rasio Elektrifikasi Tahun 2015
78.75%
78.76%
75.90% 72.00% TW-1
TW-2
TW-3
TW-4 )*
RT berlistrik : 798.734 KK RT blm berlistrik : 215.428 KK Desa berlistrik : 959 desa Desa blm berlistrik : 42 desa
UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN 1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.; 2. Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. 3. PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu
Bauran Energi Terbarukan 1.20 1.00
1.01
0.80 0.60 0.50
0.40 0.20 Bauran Energi Terbarukan
0.02 2013
2014
2015
0.02
0.50
1.01
INFRASTRUKTUR A. JALAN NASIONAL
• SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
Kondisi :
• Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km • (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km
B. JALAN PROVINSI •
SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
Kondisi : • •
Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km) Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km
Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu : 1. Jalan Km 13 – Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol, jalan akses ke Palaran. 2. Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda. 3. Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru. 4. Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian.
Indeks Kualitas Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan 1.458 ton CO2/eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020 Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi
-19,07%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan
Sasaran
Indikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu 2013
2014
Kinerja Impact Tahun 2015 Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
Meningkatkan kualitas SDM Kaltim
1 Meningkatnya IPM IPM Meningkatnya Angka melek 2 angka melek huruf huruf Angka rataMeningkatnya rata- rata lama 3 rata lama sekolah sekolah (Tahun) Meningkatnya Angka harapan 4 angka harapan hidup (tahun) hidup Meningkatnya Pendapatan 5 pendapatan per per kapita kapita (Rp. Juta)
73.21
73,82
77,14
73,82*
95,36%
97.95
98,75
98,50
98,64**
100,14%
8,87
9,04
10,50
9.60*
91,43%
73,52
73,62
71.50
73,62*
102,61%
64,12
61,17
48,65
61,17*
125,73%
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
Tingkat Menurunnya 6 kemiskinan tingkat kemiskinan (%)
6,06
6,42
5,75
6,23
92,29% 28
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan
Sasaran
Indikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu 2013
2014
Kinerja Impact Tahun 2015 Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkatkan 7 Menurunnya kesejahteraan tingkat dan pengangguran pemerataan 8 Meningkatnya daya pendapatan beli masyarakat masyarakat 9 Menurunnya Indeks Gini Meningkat kan 10 Meningkatnya pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi hijau Ekonomi yang berkualitas 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
Tingkat pengangguran (%) Tingkat inflasi (%) Paritas daya beli (purchasing power parity)
7,94
7,54
7.00
9.65 7,66 6,30+1 649.850 653.700 724.450 Juta juta juta
7,50
93,33%
4,89 653.700 juta*
77,62% 90,23%
Indeks Gini
0.31
0,33
0.34
0.3332
98%
Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi non migas Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
2,21 5.39
1,4 3,45
3,2-3,7 7,0-7,3
-1,65 -1,63
51,56% 50,94%
6,03
5,22
7,7-8,0
4,14
53,76%
5,65
6,93
7,00
6,93*
99%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan
Sasaran
Indikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu 2013
2014
Kinerja Impact Tahun 2015 Target
Tingkat Realisasi
Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan 12 Terciptanya Swasembada pertumbuhan Beras ekonomi hijau 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Rasio Pemenuhan 72.00 Beras Bauran energi 0,02 baru terbarukan
71,22
78.00
70,17
89,96%
0,50
1,00
1,01
101%
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 103,50% Menyediakan 14 Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan 5.00 5,90 6,00 6,21 Infrastruktur masyarakat terhadap layanan Dasar yang pelayanan infrastruktur infrastruktur Berkualitas dasar dasar Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 97,89% Mewujudkan 15 Terwujudnya pemerintahan Indeks persepsi 5,20 4,9 5,70 5,58* tata kelola yang bersih dan bebas KKN korupsi 100% pemerintahan Opini BPK WTP WDP WTP WTP yang baik 16 Terwujudnya Peningkatan Indeks kepuasan 68,00 72,16 75,00 76,65** 102,20% 30 kualitas pelayanan publik masyarakat (Baik) (Baik) (Baik)
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan
Sasaran
Indikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu
Kinerja Impact Tahun 2015
Tingkat Realisasi Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 101,54% Mewujudkan 17 Meningkatnya Akuntabilitas 70.75 70,97 74 75,14 tata kelola kapasitas dan Kinerja pemerintahan akuntabilitas Pemerintahan yang baik kinerja Daerah 100% Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi** Pemerintahan Daerah 2013
2014
Target
Realisasi
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Meningkatkan 18 Meningkatnya kualitas indeks kualitas lingkungan lingkungan 19 Menurunnya hidup Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
Indeks kualitas lingkungan
74.07
78,29
79,24
81,97
103,4%
Intensitas emisi (ton CO2/eq)
1.500
1.611
1.458
1.738
83,9%
31
ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara • Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas • Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan • Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi) Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)
SOSIAL
• • • •
LINGKUNGAN
• • •
Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi
• • •
Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk 32 Pembangunan
PEMERINTAHAN
3.
SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
TAHAPAN RPJPD 2005-2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008 VISI RPJPD KALTIM 2025
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk huluhilir.
RPJMD KE-4 RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin meningkat Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
(2019 – 2025) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan struktur ekonomi peningkatan pelayanan dasar efisiensi dan efektivitas,pemerint ahan yang berbasis penegakan hukum Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014 VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS
MISI
1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP
35
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur
2014
Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
2015
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah
2016
Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas
Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata
2018 2017
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.
TEMA RKPD 2017 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Percepatan Transformasi Ekonomi Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan Pengembangan Agribisnis Peningkatan Produksi Pangan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
37
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh SKPD Meningkatnya IPM 77,42
Meningkatnya Dinas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 11,5 th
Meningkatnya Dinas Angka Harapan Hidup Kesehatan 72,5 th
Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi
Meningkatnya Dinas Angka Melek Pendidikan Huruf 98.80%
Meningkatnya Pendapatan Per kapita Rp. 52,65 juta
Dinas Tenaga Kerja BPPKB
SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan. Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU
Distamben. Meningkatnya Disnak. PLN. Pengembangan & Swasta Pemanfataan Energi Terbarukan 2,12 %
Terciptanya Distan. BKPP. Disnakertrans. Swasembada Beras 86 % Disnak. Dis PU Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas Distan. Disbun. Disnak. 9% DKP. Disperindagkop.
Menurunnya Tingkat Kemiskinan 5,15 %
Menurunnya Tingkat Pengangguran 6%
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 4,2 – 4,8
Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Inflasi 5,90 %±1 Bappeda. Parietas daya beli Disperindagkop. Biro Ekonomi Rp. 779 rb Menurunya Indeks Gini 0.32 %
Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD
SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 6,8
Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo
SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN
Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan
Indeks persepsi 6,70 WTP
Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 78 B+(sangat baik) Biro Organisasi, Biro Pemerintahan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik)
Biro Organisasi
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 81,14 %
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim
BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1.300 ton CO2
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
1. Peningkatan kesempatan belajar anak
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan mutu di bidang kesehatan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4.
Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin 4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik
5.
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 7. Peningkatan Investasi sektor UMKM 8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 10. Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 11. Peningkatan ekpor produk olahan 12. Pengembangan ekowisata
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 Percepatan Agrobisnis
7.
8.
Pengembangan Agrobisnis
Peningkatan Produksi Pangan
13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah 14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis 15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis 16. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
Produksi dan Produktivitas Pertanian 17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 19. Penyediaan tenaga kerja melalui program transmigrasi 20. Peningkatan infrastruktur Pertanian 21. Peningkatan produktifitas pertanian 22. Perbaikan tataniaga produk pangan
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 24. Peningkatan rasio elektrifikasi Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan 27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur 30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
31. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 32. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan 33. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 34. Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi 35. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 36. Penegakan hukum lingkungan 37. Penurunan emisi gas rumah kaca 38. Penggarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
4.
KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1) URAIAN
REALISASI TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017 *
PENDAPATAN
8.999.519.970.923
10.296.924.170.000
6.602.986.043.996
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.484.753.878.953
5.089.508.170.000
4.039.003.064.996
3.753.718.935.816
4.012.255.300.000
3.090.089.583.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor
746.376.224.473
760.000.000.000
765.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
736.536.983.318
850.000.000.000
740.000.000.000
2.123.196.545.960
2.245.000.000.000
1.400.000.000.000
6.359.874.755
6.500.000.000
6.500.000.000
e. Pajak Rokok
141.249.307.310
150.755.300.000
178.589.583.000
II. Retribusi Daerah
14.722.788.428
12.996.200.000
16.308.560.000
6.205.635.425 7.474.085.738 1.043.067.265
5.877.500.000 6.049.400.000 1.069.300.000
7.121.060.000 7.937.500.000 1.046..000.000
230.816.057.795
289.251.210.000
196.606.502.616
485.496.096.914
775.005.460.000
735.998.419.380
I. Pajak Daerah
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan
a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2) URAIAN
PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana BOSNAS C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
REALISASI TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017*
8.999.519.970.923 4.024.025.055.410 639.155.368.700 349.229.352.700 289.926.016.000 3.166.218.336.710 20.988.189.751 3.907.016.672 17.989.556.201 1.267.109.239.225 421.456.445.763 1.434.767.889.098 218.651.350.000 218.651.350.000 -
10.296.924.310.000 5.186.846.140.000 883.000.000.000 505.000.000.000 378.000.000.000 3.212.361.151.000 13.615.200.000 2.500.000.000 18.101.600.000 1.312.403.151.000 400.645.500.000 1.465.095.700.000 1.091.484.989.000
6.602.986.043.996 2.552.080.179.000 660.000.000.000 360.000.000.000 300.000.000.000 1.811.678.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 1.038.839.260.000 169.318.000.000 558.520.740.000 80.402.179.000
80.402.179.000 352.062.210.000 659.020.600.000
80.402.179.000 -
490.741.036.560
20.570.00.000
11.902.800.000
11.404.893.000
15.570.000.000
11.902.800.000
479.336.143.560
5.000.000.000
-
BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 REALISASI TAHUN 2015
URAIAN 1.
Pendapatan
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017*
8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
6.602.986.043.996
2. Belanja
9.699.058.975.455
11.096.924.310.000
6.602.986.043.996
2.1. Belanja tidak langsung
5.734.352.715.949
5.809.876.200.000
3.801.408.043.996
2.2. Belanja Langsung
3.964.706.259.506
5.287.048.110.000
2.801.578.000.000
(699.539.004.532)
(800.000.000.000)
-
Surplus/Defisit
BELANJA DAERAH 6000000000000.0 5000000000000.0 4000000000000.0
59,12 %
52,36 % 47,64 %
40,88 %
59,84 %
3000000000000.0 2000000000000.0
9.699 Milyar
11.096 Milyar
1000000000000.0
40,16 %
6.602Milyar
-
REALISASI TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
PROYEKSI TAHUN 2017
PEMBIAYAAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 No. 1.
2. 3.
4. 5. 6.
1. 2. 3. 4.
URAIAN
TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017*
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.036.628.546.594 800.000.000.000 600.000.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.036.628.546.594 800.000.000.000 600.000.000.000 (silpa) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN 50.000.000.000 - 100.000.000.000 PEMBIAYAAN Pencairan Dana Cadangan Penyertaan modal (investasi) 50.000.000.000 100.000.000.000 daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah PEMBIAYAAN NETTO 986.628.546.594 800.000.000.000 500.000.000.000
BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2015, TAHUN 2016 & PROYEKSI TAHUN 2017 No
Uraian
1.
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Hibah & Bansos Wajib Bankeu Spesifik Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Langsung Belanja MYC - Tol - BSB - Jembatan Mahakam 4 - Jalan Pendekat Mahakam 4 - SPAM Maloy - Pipa Distribusi Maloy
2.
3.
BLUD Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Utang
Total
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
6.440.849.402.155 1.031.590.350.125 977.532.900.000 1.556.813.432.812
5.783.922.200.000 1.052.777.951.000 1.171.123.100.000 1.461.640.800.000
3.801.408.043.996 1.550.000.000.000 37.250.000.000 548.158.043.996
2.874.912.719.218
2.098.380.349.000
1.666.000.000.000
751.326.818.158 423.133.000.000 175.000.000.000 123.133.000.000 75.000.000.000 50.000.000.000 -
1.234.300.000.000 735.000.000.000 332.000.000.000 272.000.000.000 41.000.000.000 90.000.000.000 -
1.745.990.000.000 1.149.390.000.000 450.000.000.000 250.000.000.000 90.890.000.000 200.000.000.000 89.300.000.000 69.200.000.000
328.193.818.158 0 -
499.300.000.000 0 -
596.600.000.000 0 -
7.192.176.220.313 7.018.222.200.000 5.547.398.043.996
KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 NO.
URAIAN
TARGET TAHUN 2016
TAHUN 2015
PROYEKSI TAHUN 2017
8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
Pencairan Dana Cadangan
-
-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
1.036.628.546.594
800.000.000.000
-
Total Penerimaan
10.036.148.517.517
11.096.924.310.000
6.602.986.043.996
1.
Pendapatan
2. 3.
6.602.986.043.996
Dikurangi Belanja & Pengeluaran 4. Pembiayaan yg Wajib & Mengikat KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
7.192.175.220.313
7.018.222.200.000 5.547.398.043.996
2.843.973.297.204
4.078.702.110.000 1.055.588.000.000
USULAN KABUPATEN/KOTA
PADA BELANJA LANGSUNG PROGRAM PRIORITAS SKPD PROV. KALTIM
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2017 MELALUI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Posisi 28/03/2016
TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA TERHADAP BL SKPD PROVINSI
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN
206 270
TOTAL NILAI Rp. 2,82 Trilyun
JUMLAH USULAN PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS PER KABUPATEN / KOTA 70 63 60 50
46 41
39
40 30
28
25
33
30
27
26
33 23
20
9
10
10
9
11
8
6
4
5
P
K
0 P
K
BERAU
P
K
KUBAR
P
K
KUKAR
P
K
KUTIM
P
K
PASER
P
K PPU
P
K BPP
BONTANG
P
K SMD
P
K
MAHULU
NILAI USULAN PER KABUPATEN / KOTA (dalam Milyar rupiah) 1,400.00
1,197.90
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
467.94 400.00
340.20
335.41 223.40
200.00
53.85
59.90
KUBAR
KUKAR
98.15 21.61
26.75
BPP
BONTANG
BERAU
KUTIM
PASER
PPU
SMD
MAHULU
NILAI USULAN KAB/KOTA TERHADAP SKPD PROV. KALTIM DKP Disbudpar Distamben Dishut Disnakertrans Disbun Dispertan Banpus Diskominfo BKPP BKD Inspektorat Biro Ortal Biro Keu BPBD Kesbangpol Dispora BPPMD Disperindagkop Disnakertrans Dinsos BPPKB BLH Dishub Bappeda PU Dinkes Disdik
15.53 54.86 135.60 1.50 13.40 16.79 42.06 12.38 40.30 21.62 1.00 0.50 1.70 0.85 15.00 0.25 0.18 2.80 46.90 13.80 19.99 6.90 9.80
dalam Rp. Milyar
595.10 1.20 1,559.04 52.86 143.20 -
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
USULAN KAB/KOTA TERHADAP PROG/KEG PRIORITAS
DI BL SKPD PROV. KALTIM SKPD PROVINSI Disdik Dinkes PU Bappeda Dishub BLH BPPKB Dinsos Disnakertrans Disperindagkop BPPMD Dispora Kesbangpol BPBD Biro Keu Biro Ortal Inspektorat BKD BKPP Diskominfo Banpus Dispertan Disbun Disnakertrans Dishut Distamben Disbudpar DKP TOTAL
BERAU P 2 1 4 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 28
K 5 1 7 0 1 0 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2 2 1 0 2 2 2 41
Rp. P K 73,895,078,800 0 0 120,000,000 2 2 91,250,000,000 2 2 0 0 0 10,000,000,000 1 1 0 5 5 400,000,000 0 0 2,890,000,000 3 5 7,070,000,000 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000,000 1 1 10,000,000,000 1 1 1,500,000,000 0 0 9,972,000,000 2 2 8,045,000,000 0 0 4,000,000,000 0 0 0 0 0 109,401,895,000 2 2 1,700,000,000 1 1 3,454,000,000 0 0 340,197,973,800 25 27
KUBAR Rp.
0 6,200,000,000 18,000,000,000 0 100,000,000 2,250,000,000 0 3,700,000,000 100,000,000 2,200,000,000 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000,000 4,000,000,000 0 5,500,000,000 0 0 0 8,200,000,000 1,300,000,000 0 53,850,000,000
KUKAR P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 9
K 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 10
Rp.
0 0 40,000,000,000 0 0 0 0 0 0 2,900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 1,000,000,000 9,000,000,000 59,900,000,000
KUTIM P K 0 0 5 9 4 4 1 1 2 2 2 2 2 5 3 6 3 3 5 5 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 1 1 3 3 2 2 3 4 0 0 1 1 0 0 1 1 46 63
Rp.
0 34,739,906,860 65,887,000,000 200,000,000 300,500,000,000 400,000,000 2,700,000,000 13,400,000,000 3,450,000,000 6,700,000,000 1,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0 0 0 0 12,520,000,000 0 5,500,000,000 4,500,000,000 1,141,000,000 4,700,000,000 0 500,000,000 0 100,000,000 467,937,906,860
PASER P 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9
K 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 11
Rp.
0 0 48,000,000,000 0 0 0 0 0 833,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,000,000 0 0 0 0 0 47,760,533,000 1,180,000,000 98,148,533,000
USULAN KAB/KOTA TERHADAP PROG/KEG PRIORITAS
DI BL SKPD PROV. KALTIM SKPD PROVINSI Disdik Dinkes PU Bappeda Dishub BLH BPPKB Dinsos Disnakertrans Disperindagkop BPPMD Dispora Kesbangpol BPBD Biro Keu Biro Ortal Inspektorat BKD BKPP Diskominfo Banpus Dispertan Disbun Disnakertrans Dishut Distamben Disbudpar DKP TOTAL
PPU P K Rp. 4 7 21,904,000,000 1 2 2,500,000,000 4 6 273,400,000,000 1 1 1,000,000,000 0 0 0 1 1 150,000,000 0 0 0 0 0 0 1 1 100,000,000 1 1 200,000,000 1 2 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 500,000,000 1 1 200,000,000 1 1 500,000,000 1 1 1,000,000,000 1 1 600,000,000 2 2 16,300,000,000 0 0 0 2 3 5,855,000,000 3 4 5,050,000,000 2 2 2,150,000,000 0 0 0 1 1 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0 30 39 335,409,000,000
BALIKPAPAN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 8
Rp.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,400,000,000 0 175,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,985,000,000 0 50,000,000 0 0 0 1,000,000,000 21,610,000,000
BONTANG P 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
K 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SAMARINDA
MAHULU
Rp. P K Rp. P K Rp. 1,500,000,000 3 5 15,500,000,000 2 6 30,400,000,000 0 1 1 5,500,000,000 2 3 3,800,000,000 25,000,000,000 4 5 131,500,000,000 5 6 866,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20,000,000,000 2 5 264,500,000,000 0 1 2 7,000,000,000 0 0 0 0 1 2 3,800,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 0 0 0 1 1 2,000,000,000 0 4 5 16,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 350,000,000 0 0 0 0 2 2 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10,000,000,000 0 1 1 5,000,000,000 0 0 0 0 3 4 6,500,000,000 3 3 2,250,000,000 0 0 0 0 2 3 2,550,000,000 0 1 1 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15,000,000,000 0 1 1 2,500,000,000 1 1 600,000,000 0 0 0 0 2 2 800,000,000 26,750,000,000 26 33 223,400,000,000 23 33 1,197,900,000,000
TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018
