KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019 Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI
BIRO PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2017 1
SISTEMATIKA 1. Kilas Balik Penyerapan Dana Kesehatan Pusat TA 2016 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 dan 2019 3. Program Indonesia Sehat - Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Pendekatan Keluarga 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2
KILAS BALIK PENYERAPAN DANA KESEHATAN PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PROFIL ANGGARAN PUSAT DI PROVINSI BANTEN
Millions
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN 9.000
120,00%
8.000
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
91,76%
7.000
6.000
100,00%
80,00%
5.000 60,00% 4.000
3.000
40,00% 2.240 2.055
2.000 20,00% 1.000
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 4.500
120,00%
4.000 100,00% 3.500
3.000
89,47%
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
80,00%
2.500 60,00% 2.000
1.500
40,00%
897 803
1.000
20,00% 500
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT 80.000
80,00%
70.000
70,00%
56,16%
60.000
60,00%
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017 50.000
50,00%
40.000
40,00% 34.049
30.000
30,00%
19.123
20.000
20,00%
10.000
10,00%
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN 14.000
100,00%
90,00% 12.000
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
69,76%
10.000
80,00%
70,00%
60,00% 8.000 6.746
50,00%
6.000 40,00% 4.706 30,00%
4.000
20,00% 2.000
10,00%
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 25.000
90,00%
80,00%
20.000 70,00%
65,04%
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
60,00%
15.000 50,00%
40,00% 10.000 8.825 30,00%
5.740 20,00% 5.000
10,00%
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 4.000
120,00%
3.500
91,47%
100,00%
3.000
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
80,00%
2.500
2.000
60,00%
1.513 1.384
1.500
40,00%
1.000
20,00% 500
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) 14.000
100,00%
DEKON PER PROVINSI TA 2016 SUMBER: MONEV DJA 21 FEB 2017
90,00%
12.000 80,00%
10.000
65,86% 70,00%
60,00% 8.000
50,00% 6.000 40,00%
4.073
30,00%
4.000 2.682
20,00%
2.000 10,00%
-
0,00%
PAGU RKAKL-DIPA
REALISASI SP2D
%
Millions
PENYERAPAN DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI BANTEN 40.000
35.000
100,00%
91,76%
89,47%
91,47%
90,00%
34.049
80,00% 30.000 70,00%
65,86%
65,04%
25.000
60,00%
56,16% 19.123
20.000
50,00%
40,00%
15.000
30,00% 8.825
10.000
20,00%
5.740 4.073
5.000 2.240
2.682
2.055 897
1.513
803
10,00%
1.384
-
0,00% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat PAGU RKAKL-DIPA
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit REALISASI SP2D
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
%
PAGU
2.239.500.000
897.474.000
34.049.155.000
8.825.384.000
1.513.295.000
4.073.104.000
REALISASI
2.054.936.740
802.977.000
19.122.843.906
5.740.200.500
1.384.251.010
2.682.427.000
%
91,76%
89,47%
56,16%
65,04%
91,47%
65,86%
PROFIL ANGGARAN KESEHATAN PUSAT DI PROVINSI BANTEN TA 2017
GAMBARAN UMUM ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN NO
ANGGARAN KESEHATAN
ALOKASI (Rp)
40.317.151.000
1
DANA DEKONSENTRASI
2
DANA UPT PUSAT
274.110.979.000
3
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
273.912.025.000
4
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
181.687.504.000
TOTAL
770.027.659.000
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI NO
PROGRAM
ALOKASI (Rp)
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya
781.834.000
2
Program Penguatan Pelaksanaan JKN
347.762.000
3
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
24.526.246.000
4
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2.965.107.000
5
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.364.923.000
6
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.017.516.000
7
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.313.763.000
TOTAL
40.317.151.000 Sumber : RKAKL Online 2017 (awal)
ALOKASI ANGGARAN SATKER UPT PUSAT NO
PROGRAM/SATKER
ANGGARAN
1
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
51.662.250.000
-
KKP Kelas II Banten
13.783.046.000
-
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
37.879.204.000
2
Program Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
59.018.717.000
-
Politeknik Kesehatan Banten
59.018.717.000
3
Program Pelayanan Kesehatan
163.430.012.000
-
RS Kusta Sitanala Tangerang
163.430.012.000
TOTAL
274.110.979.000 Sumber : RKAKL Online 2017 (awal)
ALOKASI DAK FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2017 NO 1
KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN 199.747.036.000
DAK FISIK REGULER a Pelayanan Kesehatan Dasar
68.481.212.000
b Pelayanan Kesehatan Rujukan
77.946.776.000
c Pelayanan Kefarmasian
53.319.048.000
2
DAK FISIK PENUGASAN
3
DAK FISIK AFIRMASI
74.164.989.000 0
TOTAL
273.912.025.000 Sumber : RKAKL Online 2017 (awal)
ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2017 DAK FISIK REGULER NO
PROV/KAB/KOTA
1 Provinsi Banten 2 Kab. Lebak
YANKES DASAR
YANKES RUJUKAN
-
-
FARMASI 652.707.000
DAK FISIK PENUGASAN RS RUJUKAN & PRATAMA 45.017.853.000
TOTAL
-
45.670.560.000
-
14.299.410.000
-
55.695.148.000
3.001.138.000
3.129.630.000
8.168.642.000
15.356.899.000
3.129.630.000
8.061.483.000
4 Kab. Serang
2.076.438.000
6.592.069.000
4.365.353.000
-
-
23.033.860.000
5 Kab. Tangerang
1.618.800.000
38.035.820.000
8.172.920.000
-
-
47.827.540.000
6 Kota Cilegon
10.534.212.000
13.129.630.000
4.842.872.000
-
-
28.506.714.000
7 Kota Tangerang
25.243.725.000
3.129.630.000
1.000.000.000
-
-
29.373.355.000
2.735.860.000
-
-
3.385.860.000
-
-
26.119.578.000
-
273.912.025.000
3 Kab. Pandeglang
8 Kota Serang
650.000.000
-
9 Kota Tangerang Selatan
10.000.000.000
10.800.367.000
5.319.211.000
JUMLAH
68.481.212.000
77.946.776.000
53.319.048.000
-
DAK FISIK AFIRMASI
29.147.136.000
74.164.989.000
ALOKASI DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2017 NO
KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN 102.534.642.000
1
Bantuan Operasional Kesehatan
2
Akreditasi Rumah Sakit
3
Akreditasi Puskesmas
10.516.927.000
4
Jampersal
67.935.935.000
700.000.000
TOTAL
181.687.504.000 Sumber : Perpres No. 97 Tahun 2016
ALOKASI DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN PER KABUPATEN TA 2017 NO
PROV/KAB/KOTA
BOK
1
Provinsi Banten
2
Kab. Lebak
19.219.463.000
3
Kab. Pandeglang
17.180.083.000
4
Kab. Serang
14.762.788.000
5
Kab. Tangerang
6
Kota Cilegon
7
Kota Tangerang
8 9
-
AKREDITASI RUMAH SAKIT 350.000.000
JAMPERSAL
-
-
TOTAL
350.000.000
1.640.670.000
10.356.122.000
31.216.255.000
1.640.670.000
10.170.697.000
29.341.450.000
-
1.436.452.000
11.601.147.000
27.800.387.000
21.268.918.000
-
1.844.888.000
28.588.197.000
51.702.003.000
3.342.239.000
-
408.348.000
975.697.000
4.726.284.000
11.685.230.000
-
1.538.561.000
2.906.214.000
16.130.005.000
Kota Serang
6.221.588.000
-
682.056.000
2.415.639.000
9.319.283.000
Kota Tangerang Selatan
8.854.333.000
-
1.325.282.000
922.222.000
11.101.837.000
10.516.927.000
67.935.935.000
181.687.504.000
JUMLAH
102.534.642.000
-
AKREDITASI PUSKESMAS
350.000.000
700.000.000
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2018
KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Perencanaan dan Penganggaran (Rengar) disusun berbasis bukti (evidence based) • Rengar disusun secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai sumber dana (APBN dan APBD). • Rengar harus sinkron dengan RPJMN, Renstra, RKP, Renja-KL Daerah mengacu pada ke-empat dokumen tersebut • Rengar harus disinergikan antara Pusat & Daerah dalam rangka mengakomodir kebutuhan Daerah serta memperhatikan Prioritas Nasional. • Usulan Rengar di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Provinsi • Dalam menentukan prioritas kebutuhan di masing-masing provinsi, dilakukan pembahasan bersama dinkes provinsi dengan kab/kota dalam satu forum.
PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
PARADIGMA SEHAT
PENDEKATAN KELUARGA
JKN
PENGUATAN YANKES
KELUARGA SEHAT
D T P K
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
PRIORITAS NASIONAL (PN) KESEHATAN RKP 2017
RKP 2018 3
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 1
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Pemenuhan JKN/KIS 2. Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas 3. Pemenuhan SDM kesehatan 4. Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
Perbaikan kualitas gizi Ibu dan Anak
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Penurunan Stunting
PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Surveilans, Imunisasi, Sistem Informasi Penyakit dan Karantina Kesehatan
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
2
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2. Pengendalian Malaria 3. Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/Neglected Tropical Diseases
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat
Konsumsi Pangan Sehat
Lingkungan Sehat 3
Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Peningkatan pemahaman Hidup Sehat
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Kampanye Hidup Sehat
KONTRIBUSI KESEHATAN PADA PROGRAM PRIORITAS LAINNYA No
Program Prioritas
Ruang Lingkup (Untuk Didiskusikan)
1.
Pengembangan 3 kawasan pariwisata: Danau Toba, Borobudur, Mandalika
Pembangunan destinasi prioritas lainnya dilanjutkan dengan dukungan APBN (DAK dan belanja pusat) dengan fokus: kelembagaan pengelola, infrastruktur, promosi, fasilitas umum, penataan usaha/ jasa dan lingkungan, serta penerimaan masyarakat.
2.
Perencanaan terintegrasi percepatan pembangunan wilayah Papua
• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pengendalian penyakit menular
3.
Air bersih dan sanitasi
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah.
4.
Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
Pelayanan dasar di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara.
FOKUS PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN … (1) • Program Prioritas: • • • •
Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk imunisasi, kespro) Perbaikan Gizi khususnya stunting Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)
• Prioritas kegiatan diutamakan ke Promotif & Preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas • Fokus utama pada Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Care) • Menjangkau sasaran utamanya dgn strategi pendekatan keluarga anggaran pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana, dll
FOKUS PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN …. (2) • Pemenuhan ketersediaan obat & vaksin di puskesmas, termasuk pengenalan vaksin baru. • Meningkatkan akses dan mutu yankes dasar & rujukan terutama di DTPK, KTI (termasuk pembangunan RS Vertikal) & lokasi tertentu (seperti tujuan wisata, kawasan ekonomi baru). • Pemenuhan SDM kesehatan (Nusantara Sehat, tugas belajar, dll) • Penguatan sistem informasi, manajemen, pembiayaan, dan litbang kesehatan • Efektivitas program preventif (Germas) • Kebijakan terkait Revolusi Mental: • Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat) • Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll).
ARAH PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN 2018 • Penguatan kebijakan nasional pada RPJMN 2015-2019 • RKP 2018 merupakan 1 tahun sebelum akhir RPJMN: Perlu percepatan upaya pencapaian target dan pemenuhan Nawacita Presiden • • • • • •
Penurunan AKI dan AKB Pencapaian target JKN pada 40% penduduk berpendapatan terbawah Eliminasi penyakit tropis yang terabaikan (neglected tropical diseases) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular Lainnya (penguatan sistem kesehatan: sarpras, obat, tenaga kesehatan)
• Sebagian prioritas tahun 2016 & 2017 perlu dilanjutkan pada tahun 2018
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2018
No 1
2
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, diukur dengan proksi:
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen) b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*, diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) e. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
Baseline (2014)
2015
2016
2017
2018
2019
n.a.
n.a.
n.a.
306
77 74
81,0 85,0
87 86
85 80
70,4 (2013) 70,4 (2013)
305 (SUPAS, 2015) 75 72
32 (2012)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
24
71,3 (2013)
75
78
81
85
90
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,8
28
2,6 (2012) 61,9% (2012)
2,37 65,2
2,36 65,4
2,33 65,6
2,31 65,8
2,28 66,0
0,46 (2014) 297 (2013) 7,2 (2013) 25,8 (2013)
<0,5 280 6,9 25,0
<0,5 271 6,4 24,633
<0,5 262 5,9 24,2
<0,5 254 5,6 23,8
<0,5 245 5,4 23,4
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
346 (SP, 2010)
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2018 No
Indikator
Baseline (2014)
2015
2016
3 Meningkatnya Perlindungan Finansial a.Penduduk yang menjadi peserta BPJSKesehatan (persen)
2017
51,8 (Okt, 60 68 77 2014) 4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a.Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 10 (2014) 94 190 287 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional b.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 71,2 75 80 85 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (2013) c.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 1.015 1.200 2.000 3.000 jenis tenaga kesehatan (2013) d.Persentase puskesmas dengan ketersediaan 75,5 77 80 85 obat dan vaksin esensial (2014) 34
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
2018
2019
85
Min. 95
294
481
92,5
95
4.200
5.600
90
95
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019 Pilar 1 Paradigma Sehat • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga • Keterlibatan lintas sektor • Gerakan Masyarakat Sehat
PENDEKATAN KELUARGA
Pilar 2 Penguatan Yankes • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan •Penerapan Peningkatan Mutu pendekatan continuum pendekatan of care Penerapan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan berbasis (health risk) Intervensi resiko kesehatan (health risk)
KELUARGA SEHAT
Pilar 3 JKN • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
DTPK
PROGRAM
INDONESIA SEHAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
PENERAPAN PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PENDEKATAN KELUARGA PENGUATAN INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
Peningkatan Perilaku Hidup Sehat
Peningkatan Aktivitas Fisik
MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT
TUJUAN GERMAS
yang berdampak pada
Kesehatan Terjaga
Produktif
Lingkungan Bersih
Biaya Berobat Berkurang
TANGGUNG JAWAB SEKTOR DALAM GERMAS Koord dan Fasilitasi Pemda Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Promosi makan sayur dan buah dalam negeri
Jalur Sepeda dan Pejalan kaki
Partisipasi perempuan untuk deteksi dini PTM, KIE
Kampanye Gemar Olah Raga, Sarana Olah Raga Keamanan PJAS, Keamanan mutu pangan olahan
UKS, Sekolah Ramah Anak, Aktivitas Fisik
Sarana aktivitas fisik di pemukiman dan TTU, Ruang terbuka hijau
Meningkatkan pelayanan Promprev Cukai dan pajak rokok, minuman beralkohol
Konseling pra nikah, Poskestren
Keamanan dan mutu pangan segar
FOKUS KEGIATAN 2017 Melakukan Aktivitas Fisik
Konsumsi Sayur dan buah
Memeriksa Kesehatan Secara Berkala
TUGAS SEKTOR KESEHATAN
DALAM GERMAS
ADVOKASI dan PEMBINAAN PERWUJUDAN KAWASAN SEHAT
PENGGALANGAN KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
KAMPANYE GERMAS DAN EDUKASI MASYARAKAT
DETEKSI DINI PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
MENYEDIAKAN FASILTAS PELAYANAN YANG BERMUTU
Kegiatan Utama GERMAS KEMENKES
Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah
Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik
Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta
PERAN DAERAH •
Melakukan Advokasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menerbitkan kebijakan terkait bidang kesehatan dengan menggunakan data antara lain: •
• • •
Indeks Pembangunan Manusia 2015 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2013 Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 Monitoring STBM 2015
•
Melakukan pertemuan dengan SKPD, ToMa/ToGa dan Dunia Usaha serta Akademisi untuk menerapkan Germas melalui Perilaku Hidup Bersih Sehat di Tatanan masing-masing, seperti: • SKPD menjadikan buah lokal sebagai snack rapat, melakukan peregangan stiap pukul 10.00 dan 14.00 • Ormas Aliansi Pita Putih P4K • Ormas Janur Santri Sehat
PERAN DAERAH • Memberikan contoh penerapan kebijakan aktifitas fisik dalam bentuk olahraga bersama setiap hari Jumat; bazar sayur danbuah dst
• Mendorong Dinas Pendidikan untuk pembudayaan aktifitas fisik bagi anak sekolah seperti melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran, menyediakan fasilitas dan mendorong anak untuk bermain /aktifitas fisik waktu istirahat (permainan tradisional); melakukan bersih-bersih bersama masyarakat di sekitar sekolah
• Menyebarluaskan informasi tentang mafaat konsumsi sayur dan buah • Mendorong Dinas Pendidikan untuk membiasakan makan sayur dan buah bersama di Sekolah • Melakukan demo mengolah makanan bahan pangan lokal bagi balita dan ibu hamil
PERAN DAERAH • Menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah; membagikan bibit sayur buah pada masyarakat
• Mendorong aktifitas fisik secara berkala bagi masyarakat di kegiatan Car Free Day/ hari-hari tertentu di tempat kerja, sekolah, fasyankes, dll
• Melakukan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pengukuran berat badan, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran,
DUKUNGAN KEMENKES
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK KEGIATAN PEREGANGAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM SOSIALISASI – PELATIHAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANKES DUKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL melalui DEKON – DAK
DINKES PROVINSIDINKES KABUPATEN /KOTA
DETEKSI DINI DAN TES KEBUGARAN SOSIALISASI - ADVOKASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PASAR BUAH DAN SAYUR PENYELENGGARAAN AKTIVITAS FISIK DI TEMPAT KERJA UKBM DI DESA/KELURAHAN PENYELENGARAAN Car Free Day
SINERGI PUSAT & DAERAH TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN PELAKSANAAN
LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH Dukungan Pemberdayaan Masy., Perda,
DITJEN FARMALKES
ITJEN Pengawasan Perencanaan Kegiatan
MONEV
PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA
Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga
mber Foto: achmad fiqqy fierly
Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga
ENAM (6) PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
1
PARADIGMA SEHAT
2
PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH
3
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
4
PEMERATAAN
5
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
6
KETERPADUAN & KESINAMBUNGAN
PELAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI, MENGIKUTI SIKLUS HIDUP DAN PENDEKATAN KELUARGA
PELAYANAN PUSKESMAS
DALAM GEDUNG (UKP)
TATANAN SEHAT
IBU HAMIL PELAYANAN TERINTEGRASI
BAYI BALITA
KUNJUNGAN KE RUMAH (UKM)
PELAYANAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP
UKBM REMAJA LAIN-LAIN
KELUARGA Tatanan Sehat: Perilaku sehat di sekolah, tempat kerja, tempat bermain, tempat umum, tempat ibadah dan Fasyankes.
MASYARAKAT SEHAT
PENTAHAPAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 5852 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab
2926 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab/Kota
2018
470 PUSKESMAS, 64 Kab/Kota 9 Prov
4 Puskesmas 4 Kab/Kota 4 Prop
2019
2017 2016
2015
9754 Puskesmas, 34 Prov 514 Kab
Kab/Kota dapat mengembangkan sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota
52
SEBARAN LOKUS PUSKESMAS INTEGRASI PENDEKATAN KELUARGA TAHUN 2017
Kaltara: 14
Aceh : 213 Medan : 285
Sulut : 42 Maluku Utara: 16
Riau : 84
Kaltim: 47
Kalbar: 64
Gorontalo : 12
Kep. Riau: 49
Papua Barat : 17 Kalteng: 25
Sumbar : 103
Sulbar : 11
Babel : 28
Jambi : 67 Palembang : 104 Bengkulu : 45
Papua : 35
Sulteng : 79
Maluku : 16
Sulsel : 135 Kalsel: 69 Lampung : 111
DKI Jakarta : 85 Jawa Tengah: 301 Banten : 63 Jawa Timur : 360 NTB : 86 Jawa Barat : 210 DIY : 29 Bali : 51
Sultra: 32
NTT : 37
TOTAL : 2.926 PKM
IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA
INPUT REGULASI, JUKNIS PEDOMAN, KURMOD
SOSIALISASI, KOORDINASI
DUKUNGAN DANA
REKRUITMENT SDM
PENCETAKAN FORMULIR, BLANKO
PENYIAPAN PC, TABLET, SOFTWARE PERLENGKAPAN PENDATAAN.
PENYIAPAN ALAT/ KIT PUSKESMAS
IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA PROSES
1
PELATIHAN Materi Pelatihan, a.I PISDPK
PENDATAAN
2
3
PENDATAAN & INFO KESEHATAN
ANALISIS DATA KELUARGA & IINTERVENSI Manajemen Puskesmas
Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data,
MANAGEMEN PUSKESMAS
Analisis Masalah E-aplikasi, Manual/Formulir
Perencanaan: RUK RPK Pelaksanaan Intervensi
APLIKASI KS
Prioritas Pemecahan Masalah Lokmin Bulanan, Triwulan
Wasdal dan Penilaian Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT
ANALISIS DATA KELUARGA
OUTPUT
OUTCOME
INDEKS KELUARGA SEHAT NASIONAL
PROVINSI
KAB / KOTA
KECAMATAN
PUSKESMAS
2019
KELURAHAN / DESA
9.754 PKM
KELUARGA
MANAJEMEN
PENDEKATAN KELUARGA DI PUSKESMAS
POLA KEPEMIMPINAN P1
PERSIAPAN
KUNJUNGAN RUMAH
INPUT DATA PADA FORM TERCETAK ATAU ELEKTRONIK (APLIKASI)
PENYUSUNAN RUK SECARA EVIDANCE BASED PENDEKATAN KELUARGA DENGAN TETAP MELIHAT DATA2 PROGRAM
P2
P3
IMPLEMENTASI INTERVENSI PERMASALAHAN YG SDH DISEPAKATI SBG PRIORITAS MASALAH
PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS, PERUBAHAN IKS PADA LEVEL KELUARGA SAMPAI LEVEL PUSKESMAS
Kunjungan Rumah Tabulasi & analisis Triangulasi & Analisis Sosialisasi Lokmin bulanan dan atau Promkes dan tribulanan Intervensi Awal pengorganisasian P1 : Perencanaan P2: Pengerakan Pelaksanaan P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian
Strategi Pelaksanaan Pendataan Pendekatan Keluarga Pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas, fokus pada penyelesaian satu per satu desa di wilayah kerjanya. Setelah satu desa diselesaikan pendataan sampai tahap intervensi kemudian dapat menjadi contoh untuk dimulainya pendataan di desa lainnya sampai selesai intervensi Pelaksanaan dengan strategi fokus satu persatu tersebut menjadi lesson learned sehingga di desa selanjutnya diharapkan menjadi lebih baik dan optimal.
PERAN PROVINSI
PERSIAPAN 1. Melakukan PELATIHAN TOT (Teknis Program & Manajemen Puskesmas) berkoordinasi dengan Kemenkes dan Bapelkes Provinsi 2. Menyediakan sumber daya lain : SARPRAS dan ALAT PENDUKUNG, dll di Puskesmas
PELAKSANAAN 1. Melakukan PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat provinsi 2. Koordinasi dan Bimtek 3. MEMBINA dan Melakukan KOORDINASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam proses kegiatan,
EVALUASI 1. Melakukan pemantauan dan pengendalian 2. Mengembangkan sistem Pelaporan 3. Memberikan umpan balik hasil pelaporan pada Kabupaten/Kota 4. Melakukan pemetaan wilayah tingkat provinsi berdasarkan hasil evaluasi
PERAN KABUPATEN / KOTA
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
MENYEDIAKAN SDM di Puskesmas yang dibutuhkan Melakukan PELATIHAN/PEMBEKALAN Menyediakan SARANA PRASARANA dan ALAT PENDUKUNG di Puskesmas Menyediakan BIAYA OPERASIONAL untuk Puskesmas
PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat kabupaten/kota Korrdinasi dan Bimtek MEMBINA Puskesmas dalam proses MANAJEMEN PUSKESMAS (P1 – P2-P3)
EVALUASI Pemantauan dan pengendalian Mengembangkan sistem Pelaporan Memberikan umpan balik pelaporan pada Puskesmas dan kecamatan Pemetaan wilayah berdasarkan hasil evaluasi
P1. PERENCANAAN – RUK, RPK berdasarkan hasil analisis data P2. PENGGERAKAN – PELAKSANAAN melalui LOKAKARYA MINI P3. PENGAWASAN-PENGENDALIAN-PENILAIAN
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT 1
Keluarga mengikuti KB
Penderita hipertensi berobat teratur
Ibu bersalin di faskes
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI
SPM
UPAYA KESEHATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
PENDEKATAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES
SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN
MANAJEMEN KESEHATAN
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) • Angka Kematian Ibu, Anak dan Gangguan Gizi menurun namun belum mencapai target • Penyakit Menular (TB dan AIDS) masih belum dapat dikendalikan secara optimal • Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM), Gangguan Jiwa dan risiko karena merokok terus meningkat • Respon bencana kesehatan yang perlu ditingkatkan
Prov/Kab/Kota menjadi ujung tombak didalam penanganannya
Perlu upaya yang “continue” dan “focus” dalam penanganan dilapangan melalui pendekatan life cycle
Harus menjangkau “semua” sasaran sehingga harus menjadi SPM
Perubahan SPM dari 22 Indikator menjadi 12 Jenis Pelayanan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DASAR HUKUM Amanat Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1. Pendidikan; 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3. Kesehatan; 4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Sosial.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
UU 32 tahun 2004 ▪ Pasal 167 ayat 3: Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. ▪ Pasal 13 ayat 1: 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar ▪ Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
UU 23 tahun 2014 ▪ Pasal 1 ayat 17: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
▪ Pasal 12 ayat 1: 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar ▪ Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
1
Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal
2
Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah
3
Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota
5
6
Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya Tanggung jawab Pemda berlaku secara nasional
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tujuan untuk dilaksanakan secara dini
Tuntutan publik
SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI (USULAN) NO
1
2
JENIS LAYANAN DASAR
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan
Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB
Setiap penduduk pada kondisi Penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan KLB provinsi pelayanan sesuai standar
Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar
SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama sengan SPM kementerian lain Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 tentang SPM 70
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
1
Pelayanan Sesuai standar kesehatan ibu hamil pelayanan antenatal.
2
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3
Pelayanan Sesuai standar kesehatan bayi baru pelayanan kesehatan Bayi baru lahir. lahir bayi baru lahir.
4
Pelayanan kesehatan balita
Ibu hamil.
Sesuai standar Ibu bersalin. pelayanan persalinan.
Sesuai standar pelayanan kesehatan Balita. balita.
PERNYATAAN STANDAR Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO
5
6
7
8
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
Setiap anak pada usia Pelayanan Sesuai standar Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan kesehatan pada usia skrining kesehatan pendidikan dasar. skrining kesehatan sesuai pendidikan dasar usia pendidikan dasar. standar. Setiap warga negara Indonesia Pelayanan Sesuai standar Warga Negara usia 15 s.d. 59 tahun kesehatan pada usia skrining kesehatan Indonesia usia 15 mendapatkan skrining produktif usia produktif. s.d. 59 tahun. kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia Pelayanan Sesuai standar Warga Negara usia 60 tahun ke atas kesehatan pada usia skrining kesehatan Indonesia usia 60 mendapatkan skrining lanjut usia lanjut. tahun ke atas. kesehatan sesuai standar. Pelayanan Sesuai standar Penderita kesehatan penderita pelayanan kesehatan hipertensi. hipertensi penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO 9
10
11
12
JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR Sesuai standar pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan penderita penderita Diabetes Melitus Diabetes Melitus. Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pelayanan orang dengan gangguan kesehatan jiwa. jiwa berat
PENERIMA LAYANAN DASAR Penderita Diabetes Melitus. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Sesuai standar pasien IMS, mendapatkan pemeriksaan waria/transgender, HIV. pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).
Orang dengan TB.
PERNYATAAN STANDAR Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
DRAFT AKHIR
INPRES S E T E L A H
PEMBAHASAN ANTAR
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
DRAFT AKHIR
INPRES
SETELAH
PEMBAHASAN ANTAR
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
KEWAJIBAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : (pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014) “Melaksanakan Program Strategis Nasional” Yang dimaksud dengan “ Program Strategis Nasional ” adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msyarakat NAWA CITA PRESIDEN JOKO WIDODO Poin nomor 5 (lima) : “…..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui.....layanan kesehatan masyarakat......”
SANKSI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota
Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
PENUTUP
1. Pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan
2. Melalui pendekatan keluarga integrasi program UKM dan UKP menjadi lebih optimal 3. Pendekatan keluarga dilakukan : – total coverage didasarkan pada real database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas – 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan diatasi sampai tahun 2019
TERIMA KASIH
