KEMENTERIAN PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Disampaikan di dalam Pra Musrenbangtannas Tahun 2015 Jakarta, 12 Mei 2015
ISI PAPARAN I. RPJMN 2015-2019 : 1.1 PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING 1.2 KEDAULATAN PANGAN
II. RANCANGAN AKHIR RKP 2016
2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. RPJMN 2015-2019 (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015)
Buku I Buku II Buku III
: Agenda Pembangunan Nasional : Agenda Pembangunan Bidang : Agenda Pembangunan Wilayah
Slide - 3
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaa n buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembanga n industri manufaktur
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga
VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Tata Kelola & RB
1.1 KEBIJAKAN NASIONAL PENINGKATAN AGROINDUSTRI
N o. 1.
Komoditi
Baseline (2014)
2019
Kelapa sawit
29.344
36.420
4,3
Karet
3.153
3.810
3,5
Kakao
709
870
3,0
Teh
144
163
0,5
Kopi
685
778
1,8
3.031
3.491
1,4
Mangga
2.236
2.519
2,4
Nenas
1.851
2.042
2,0
142
155
1,8
Salak
1.038
1.146
2,0
Kentang
1.296
1.431
2,0
Komoditi Perkebunan (ribu ton)
Kelapa 2.
2015-2019 (Ratarata pertahun %)
Hortikultura (ribu ton)
Manggis
SASARAN UTAMA: 1.Meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif; 2.Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor; 3.Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. 8
STRATEGI PENGUATAN (Nawacita Presiden terkait)
PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN TERUTAMA DI PERDESAAN SERTA PENINGKATAN EKSPOR HASIL PERTANIAN
PENINGKATAN AGROINDUSTRI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, MUTU HASIL PERTANIAN KOMODITI ANDALAN EKSPOR, POTENSIAL UNTUK EKSPOR DAN SUBTITUSI IMPOR
1. Pemanfaatan lahan bekas pertambangan 2. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 3. 1000 desa pertanian organik 4. Pencipataan sistem inovasi nasional 5. Perluasan lahan kering 1 juta ha 6. Pendirian unit perbankan untuk pertanian, UMKM, koperasi 7. Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah 8. Pelibatan perempuan petani/pekerja 9. Pencipataan daya tarik pertanian bagi TK muda 10.Pengembangan inovasi teknologi melalui kerjasama swasta, pemerintah, dan PT 11.Techno-science park
9
1.2 KEBIJAKAN NASIONAL KEDAULATAN PANGAN
INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Rata-rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
70,6 19,1 0,9 2,6 452,7 12,4 2,5
82,0 24,1 2,6 3,8 755,1 18,8 4,5
3,03 4,7 22,7 8,3 10,8 8,7 12,9
1.967 38,0 81,8
2.150 54,5 92,5
7,5 -
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) - Jagung (Juta Ton) - Kedelai (Juta Ton) - Gula (Juta Ton) - Daging Sapi (Ribu Ton) - Ikan -diluar rumput lain (Juta ton) -Garam (Juta Ton) Konsumsi -Konsumsi kalori (Kkal) -Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Dalam 5 tahun ke depan, produksi padi akan diarahkan untuk meningkatkan surplus beras; jagung difokuskan untuk keragaman pangan dan pakan lokal; kedele difokuskan untuk mengamankan kebutuhan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Slide - 10
STRATEGI PENGUATAN (Nawacita Presiden terkait)
PERBAIKAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT
MITIGASI GANGGUAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN POKOK
KEDAULATAN PANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PANGAN
1. Pengendalian konversi lahan dan perluasan sawah baru 1 juta ha 2. Pemanfaatan lahan bekas pertambangan 3. 1000 Desa Mandiri Benih 4. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 5. 1000 desa pertanian organik 6. Pencipataan sistem inovasi nasional 7. Perluasan lahan kering 1 juta ha 8. Pendirian unit perbankan untuk pertanian, UMKM, koperasi 9. Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah 10.Pelibatan perempuan petani/pekerja 11.Pencipataan daya tarik pertanian bagi TK muda 12.Pengembangan inovasi teknologi melalui kerjasama swasta, pemerintah, dan PT 13.Techno-science park 14.Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan bendungan 15.Pembangunan 100 sentra perikanan/nelayan terpadu, termasuk pengembangan sistem logistik ikan (coldstorage) dan pengembangan sistem informasi bagi nelayan
STABILISASI HARGA BAHAN PANGAN
1. Penyediaan kapal pengangkut ternak 2. Pemberantasan “mafia” impor 1. Peningkatan akses dan aset petani melalui distribusi hak atas tanah petani dan land reform dan program penguasaan lahan terutama bagi petani gurem dan buruh tani 2. Sertipikasi hak atas tanah nelayan dalam upaya peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha
11
Keterkaitan Stakeholder dalam Upaya Pencapaian Kedaulatan Pangan Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag; Kemen Pertanian; KKP
Kemen Pertanian; KKP Kemen Perindustrian; Pemda
Pengendalian impor pangan
Peningkatan kemampuan petani /nelayan/pemb udidaya ikan Pemb. Agribisnis kerakyatan
Bank Indonesia; Kemen Koperasi; Kemen Keuangan
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha
Pendirian bank pertanian & UMKM
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
KEDAULATAN PANGAN
Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; SLIN
Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi
Kemen PU; Kementan; KKP Kemendag; Pemda
Stop konversi lahan produktif
Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih
Pemda; Kemen Agraria & TTR
Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Kemen Pertanian; KKP Kemen BUMN; Pemda Slide - 16
II. RANCANGAN AKHIR RKP 2016 BAB 4. TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN BAB 5. PEMBANGUNAN BIDANG
13
MUSRENBANGNAS – TRILATERAL MEETING PEMBAHASAN RANCANGAN RKP 2016 • Telah dilakukan Musrenbangnas yang merupakan upaya mensinkronkan rencana target dan lokasi yang dirancang Pemerintah pusat dengan kesiapan Pemerintah daerah dilanjutkan dengan Trilateral meeting KemenPPN/Bappenas – Kemenkeu - Kementan • Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pembahasan rencana kerja pembangunan pertanian: a. Mengamankan target RPJMN 2015-2019 (memuat Nawacita Presiden) b. Program dan kegiatan mengikuti struktur organisasi Kementan yang ada saat ini (12 Es.1) perubahan program menunggu Perpres terkait struktur organisasi yang baru. c. Sinkronisasi kegiatan di daerah dengan K/L (lokasi, target) kemenPPN/Bappenas mendorong Kementan dapat mengakomodasi usulan daerah namun harus disesuaikan dengan kesiapan teknis di daerah. d. Payung hukum: insentif petani; bank pertanian e. Kewenangan pusat-daerah. Misal. penetapan lahan pangan berkelanjutan; jaringan irigasi. f. Penyesuaian unit cost, misal untuk perluasan sawah dan irigasi, terutama di wilayah timur Indonesia. 14
SASARAN 2016 INDIKATOR PEMBANGUNAN
SASARAN 2016
KETAHANAN PANGAN - Produksi bahan pokok 1. Padi (Juta Ton)
76,23
2. Jagung (Juta Ton)
21,35
3. Kedelai (Juta Ton)
1,82
4. Gula (Juta Ton)
3,27
5. Daging Sapi-kerbau (Jt Ton)
0,59
- Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) - Konsumsi Kalori (Kkal) - Pola Pangan Harapan (PPH skor)
43,9
INDIKATOR PEMBANGUNAN
SASARAN 2016
MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS BERBASIS SDA-LH Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)
30.845
- Karet (ribu ton)
3.438
- Kakao (ribu ton)
831
- Teh (ribu ton)
160
- Kopi (ribu ton)
738
- Kelapa (ribu ton)
3.355
Hortikultura - Mangga (ribu ton)
2.340
- Nenas (ribu ton)
1.926
2.040
- Manggis (ribu ton)
147
86,2
- Salak (ribu ton)
1.080
- Kentang (Rb Ton)
1.322 15
ARAH KEBIJAKAN 2016 DIMENSI PEMBANGUNAN (BAB 4) KEDAULATAN PANGAN
PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN PENINGKATAN PRODUKSI PROTEIN HEWANI DAGING DAN GULA
PENGUATAN STABILISASI HARGA DAN PASOKAN PANGAN
PERBAIKAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT
PENANGANAN GANGGUAN KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LH (BAB 5) I. MELANJUTKAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN AIR UNTUK KEDAULATAN PANGAN NASIONAL PENGAMANAN PRODUKSI PANGAN POKOK UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN
DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
II. MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, MINERAL DAN PERTAMBANGAN, SERTA MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH NASIONAL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH SERTA 16 KESEJAHTERAAN PETANI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG SDA LH (LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN)
I. MELANJUTKAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN AIR UNTUK KEDAULATAN PANGAN NASIONAL 1. Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan 1a. Pengamanan produksi pangan pokok untuk kemandirian pangan : • Perluasan tanam melalui: (i) Pencetakan sawah baru seluas 200 ribu ha; (ii) optimasi lahan dan pemulihan kualitas kesuburan lahan untuk padi, jagung, dan kedelai seluas 670 ribu ha; (iii) percepatan optimasi perluasan areal tanam untuk peningkatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai seluas 400 ribu ha untuk mendukung perluasan pertanian lahan kering; • Peningkatan produktivitas dilakukan dengan: (i) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha dan jagung seluas 350 ribu ha; (ii) Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai sebanyak 12.300 unit; (iii) bantuan dan penyaluran subsidi pupuk sebanyak 10 juta ton; (iv) penguatan 1000 desa mandiri benih (v) peningkatan layanan produktivitas melalui pembangunan 10 Agro science park dan 23 Agro techno park yang didukung dengan penyuluhan pertanian; • Peningkatan produksi daging sapi, melalui: (i) peningkatan jumlah akseptor dan inseminasi buatan sebanyak 2 juta akseptor; dan (ii) penyediaan bibit sapi • Peningkatan produktivitas tebu, melaluipengembangan tanaman tebu seluas 42 ribu ha yang terdiri dari pengembangan areal produktif tanaman tebu 28,3 ribu ha dan pengembangan pertanian lahan kering berbasis tanaman tebu seluas 13,7 ribu ha; • Penyediaan fasilitasi asuransi pertanian bagi petani khususnya untuk komoditi tanaman pangan; • Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan seluas 500 ribu ha 17
1b. Diversifikasi konsumsi pangan : • Peningkatan produksi non beras, antara lain pangan berbasis aneka umbi; • Peningkatan produksi dan konsumsi protein daging, telur, ikan, sayur, dan buah; • Pengembangan model pekarangan pangan 5.500 desa; • Pemberdayaan 267 kawasan mandiri pangan; • Penguatan pengawasan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun zoonosis; 18
II. MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, MINERAL DAN PERTAMBANGAN, SERTA MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH NASIONAL 1. Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani • Revitalisasi perkebunan rakyat, melalui pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit seluas 150 Ha, karet seluas 5,75 ribu Ha, kakao seluas 88,5 ribu Ha, teh seluas 3,1 ribu Ha, kopi seluas 15,5 ribu Ha, dan kelapa seluas 12,3 ribu Ha; • Peningkatan usaha budidaya dan pascapanen berupa: pengembangan pertanian lahan kering berbasis kawasan jeruk seluas 3.500 ha dan kawasan buah lainnya seluas 2.500 Ha, cabai seluas 5.100 ha, serta produksi benih bawang merah sebanyak 1 juta ton dan benih jeruk sebanyak 350 ribu batang; • Dukungan layanan pola produksi berkelanjutan: (i) penerapan standardisasi dan keamanan pangan dan pelayanan sertifikasi karantina pertanian; (ii) pengembangan usaha dan investasi dalam bentuk Sertifikasi Identifikasi Geografis untuk mewujudkan 1.000 desa pertanian organik; (iii) mendukung pengembangan 1000 desa pertanian organik (yang akan dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 150 desa berbasis perkebunan, 50 desa berbasis hortikultura, dan 250 desa berbasis tanaman pangan). • Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian di unit-unit Stasiun Terminal Agribisnis, pasar ternak, pasar tani, dan UPPG sebesar 10 persen dalam mendukung pembangunan Agro Science dan Techno Park; • Peningkatan produksi hasil olahan perikanan dan rumput laut, melalui: (i) pengembangan industri pangan olahan ikan dalam negeri; (ii) penyediaan bahan baku ikan untuk memenuhi industri pangan olahan perikanan; dan (iii) pengembangan sentra kebun bibit rumput laut sebanyak 36 unit 19
2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Kesejahteraan Petani: • diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; • penyediaan subsidi bunga kredit untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pembiayaan di lembaga-lembaga perbankan; • pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, dan market intelligence guna memberikan kemudahan akses dan informasi kepada pasar bagi petani; • pengembangan mutu dan standardisasi produk pertanian; • pengembangan layanan petani melalui Agroscience parkdan Agrotechno park; • penguatan kemitraan antara Gapoktan dengan industri pengolahan daneksportir, serta membangun dan memperkuat jaringan (networking) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.
20
KEGIATAN NAWACITA NO
KEGIATAN
TARGET RPJMN/RKP
LOKASI
1
Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru
200.000 ha
28 prov
2
Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa
Kedelai 400 ribu ha; Perkebunan 29 ribu ha; horti 6 ribu, peternakan 8 ribu
12 prov
3
Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi
500.000 ha
26 prov
4
Pengendalian konversi lahan
225 paket
33 prov
5
Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar
32 prov
6
1.000 Desa Mandiri Benih
7
Peningkatan kemampuan petani (di antaranya melalui ATP, ASP)
Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan 670 ribu ha 2015: Pembangunan 1000 desa mandiri benih 2016: Pengawalan dan pendampingan 10 ASP, 23 ATP
10 prov
8
Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi
693 unit gudang dan fasilitas pengolahan
33 prov
9
1.000 Desa Pertanian Organik
250.000 ha SRI; 50 desa hortikultura
32 prov
23 prov
21
PTT Padi, Jagung, Kedelai (1) KEDELAI NO.
PROVINSI
PADI
(Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR JATENG DI YOGYAKARTA JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM
550.000 30.000 26.000 16.000 8.500 12.500 29.500 16.000 35.000 34.500 30.500 9.000 38.500 21.000 21.000 17.000 11.500
JAGUNG
(Ha) 350.000 13.500 12.000 5.500 3.500 5.500 18.500 5.500 39.000 16.500 21.500 3.500 21.000 6.500 3.000 3.000 1.500
GP-PTT LAHAN SAWAH (Ha) 200.000 7.550 3.120 100 100 1.400 3.500 5.050 31.750 51.000 2.000 48.850 25 200 400
GP-PTT LAHAN KERING (Ha) 350.000 38.650 3.050 3.650 10.900 12.600 11.500 6.250 19.000 2.250 2.000 31.850 1.200 650 13.500 3.400
GP-PTT LAHAN PS.SURUT (Ha) 50.000 4.500 6.600 6.000 6.000 7.500 7.500 9.900 -
PAT-PIP
TOTAL
(Ha)
(Ha)
400.000 26.040 8.300 9.000 13.000 46.000 4.000 19.500 43.500 11.960 57.500 6.000 6.500 11.500 3.000
1.000.000 72.240 14.470 17.250 30.600 66.000 19.000 36.800 94.250 65.210 4.000 138.200 14.700 14.675 35.100 6.800 22
PTT Padi, Jagung, Kedelai (2) KEDELAI NO.
PROVINSI
PADI
(Ha) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
SULUT SULTENG SULSEL SULTRA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUT BANTEN BABEL GORONTALO KEPRI PAPUA BARAT SULBAR KALTARA
12.500 11.000 42.500 10.500 9.500 22.000 25.500 7.500 6.000 8.500 10.500 2.000 12.500 5.000 5.500 2.500
JAGUNG
(Ha) 21.500 19.000 29.500 8.000 2.000 29.000 23.500 3.700 500 2.900 3.000 19.000 400 8.500 -
GP-PTT LAHAN SAWAH (Ha) 4.250 1.000 4.255 26.000 1.100 850 3.500 4.000
GP-PTT LAHAN KERING (Ha) 16.750 4.725 65.450 28.000 52.000 1.700 1.350 2.150 1.825 3.000 4.550 1.050 7.000 -
GP-PTT LAHAN PS.SURUT (Ha) 2.000
PAT-PIP
TOTAL
(Ha)
(Ha)
7.000 7.000 76.200 12.500 25.000 500 250 3.750 2.000
23.750 11.725 145.900 41.500 4.255 103.000 3.300 2.200 2.400 1.825 10.250 4.550 1.050 7.000 8.000
23
PENCETAKAN SAWAH BARU 2016 10.500 ha
Aceh Sumater a Utara
500 ha
600 ha
1035 ha
Riau
1100 ha
Kalimanta n Utara
3.500 ha 7.000 ha
1.660 ha 2.100 ha
Kepulauan Riau
5.500 ha 21.500 ha
Sulawesi Gorontalo Utara Maluku
Kalimanta Kalimanta n Timur Sulawesi 5,000 ha 10.000 n Barat Sumater 3.100 ha Tengah ha Kalimanta 13.500 Jambi Bangka a Barat Sulawesi ha n Tengah Belitung Sumater Barat Kalimanta a n Selatan Bengkul Selatan Sulawesi 10,000 20.350 Sulawesi ha u Tenggara 8.000 ha ha Selatan 5000 ha Lampun 12.644 g 7.000 ha ha DKI 5,282 ha Banten Jawa Jawa BaratTengah Jawa DIY 4, 000 Bali Timur
1.775 ha
Utara
6.200 ha
Papua Barat Papua
Maluku 4.000 ha
ha
NTT
NTB 8,500 ha
20.654 ha
Kerangka Pendanaan PUSAT •
Rp. Miliar
Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha
Kerangka Kelembagaan • Koordinasi Kementan, Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Hut, Kemen ATR, Dinas-dinas terkait • Penguatan kelembagaan petani untuk mengelola sawah dan irigasi
2.800,0
Kementan
Kerangka Regulasi • Harmonisasi peraturan perundang-undangan berikut dengan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang. 24
Cetak Sawah dan Perluasan Pertanian Lahan Kering (1)
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI INDONESIA SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Perluasan areal sawah baru Cetak Sawah (ha)
Pertanian Lahan Kering berbasis Hortikultura, perkebunan dan peternakan (ha) BUN
HORTI
200.000 49.017 10.500 1.100 500 1.035 5.000 10.000 5.000 5.282 10.000 600 4.000
29.091 9.340 1.370 200 20 800 400 750
4.000 29.154
146 20
2.730
8.500 20.654
1.600 1.130
5.500 200 100 331
165
6.000 1.462 102 340 260 130 40 232 164 194 2.082 640 495 120 716 111 454 220 150 84
NAK
TOTAL 8.000 100 100
43.091 10.902 1.572 540 280 930 440 982 164 5.694 200 100 2.413 786 515 120 881 111 5.234 220 2.150 2.864
-
2.050 400 1.650 25
Cetak Sawah dan Perluasan Pertanian Lahan Kering (2)
NO
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
Perluasan areal sawah baru Cetak Sawah (ha) 58.850 21.500 20.350 8.000 5.500 3.500 44.904 1.660 13.500 7.000 12.644 7.000 3.100 14.075 4.000 2.100 1.775 6.200
Pertanian Lahan Kering berbasis Hortikultura, perkebunan dan peternakan (ha) BUN
HORTI 3.250 1.850 750 150 500 8.530 300 5.730 600 1.900 4.910 1.100 2.800 560 450
NAK 857 182 80 350 245 750 10 105 240 245 25 125 395 100 40 65 190
TOTAL 1.200
5.307 2.032 830 150 1.550 745 10.280 310 435 6.180 1.305 1.925 125 8.955 1.200 2.840 4.275 640
1.200 1.000 330 210 460 3.650 3.650
26
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 2016 13.017 ha
Aceh Sumater a Utara 14.000 ha 20.000 ha
8.700 ha
Riau
Sumater a Barat
Kalimantan Utara
600 ha
Kepulauan Riau 5.00 ha
10.000 ha Bangka
3.500 ha 6.160 ha 2.100 ha 7.000 ha
Sulawesi Gorontalo Utara Maluku 5.500 ha Sulawesi Utara Barat Kalimantan Sulawesi Tengah 13.500 ha Tengah Barat 24.650 3.100 Kalimantan ha ha Selatan Sulawesi Sulawesi Maluku 15.400 Tenggara Selatan Kalimantan Timur
21.500 ha Kalimantan
Jambi Sumater Belitung a 10.000 Bengkul Selatan ha 8.000 ha u Lampun 8.000 ha 64.000 gBanten Jawa 11.000 Jawaha ha BaratTengah 66.000 Jawa DIY ha Timur 3.600 ha
ha
12.644 ha
7.000 ha
1.775 ha 6.200 ha
Papua Barat
Papua
4.000 ha
5.000 ha
Bali
86.000 ha
NTT
NTB 13.000 ha
20.654 ha
Kerangka Pendanaan PUSAT
Rp. Miliar
• Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk perbaikan irigasi 500 ribu ha
Kerangka Kelembagaan • Koordinasi Kementan, Kemen PuPera dan Dinas-dinas terkait di daerah. • Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan P3A
625,0
Kementan
Kerangka Regulasi • Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Air • PP tentang irigasi sebagai dampak dibatalkannya UU No. 7/2014 tentang Sumber Daya Air (PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi)
27
Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROVINSI
Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi)
SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung
119.000 12.000 25.000 20.000 16.000 5.000 24.000 2.000 11.000
Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten
4.000 227.600 66.000 64.000 3.600 86.000 8.000
NO
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI
BALI - NT Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA
Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi) 24.400 5.000 13.000 6.400 98.000 19.000 47.000 27.000 4.000 1.000 24.000 10.000 6.000 5.000 1.000 2.000 7.000 1.000 1.000 1.000 4.000 500.000
Mencakup kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usahatani (tersier) perlu disinkronkan kembali dengan lokasi cetak sawah dan pembangunan/rehab jaringan primer dan sekunder 28 yang ada.
PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH 2016 40 desa
Aceh Sumater a Utara 46 desa
Kalimanta n Utara
25 desa
Kepulauan Riau
Riau
Sumater a Barat
25 desa
10 desa
10 desa 28 desa 15 desa 20 desa
Sulawesi Gorontalo Utara Maluku Kalimanta 27 desa Sulawesi Utara n Barat Kalimanta Sulawesi Tengah 30 desa n Tengah Barat 30 desa Kalimanta 22 desa n Selatan Sulawesi Sulawesi Maluku 40 desa Selatan Tenggara Kalimanta n Timur
45 desa
Jambi Bangka 60 desa Sumater Belitung a 50 desa Bengkul Selatan u 25 desa Lampun 17 desa 55 desa gBanten Jawa 40 desa Jawa BaratTengah 55 desa Jawa DIY Timur 15 desa
25 desa
50 desa
16 desa 18 desa
Papua Barat
Papua
16 desa
20 desa
Bali
55 desa
NTB 35 desa
NTT 35 desa
Kerangka Pendanaan PUSAT
Rp. Miliar
Pemantapan pembangunan 1.000 Desa Mandiri Benih di 32 Prop (Pembangunan 1000 Desa Mandiri Benih sudah dimulai tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 170 miliar) • Pengawasan dan sertifikasi benih, perbanyakan benih sumber di 32 Prop •
DAERAH Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbenihan, Balai Proteksi dan Balai Mekanisasi Pertanian
Kerangka Kelembagaan • Penguatan Balai Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Kelompok Penangkar Benih • Penguatan kapasitas Litbang Pertanian untuk menghasilkan varitas unggul dan benih sumber bermutu
15,0
Kementan
113,0
Kementan
Tba
Kementan
Kerangka Regulasi Revisi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan berikut: a. 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina; b. 06/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2014; c. 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan 29 Pengeluaran Benih Tanaman
Desa Mandiri Benih – Desa Pertanian Organik (1) NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI
SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
1000 Desa Mandiri Benih Desa Mandiri Benih (desa) 1.000 321 40 46 60 25 25 50 25 40 10 197 55 55 15 55 17 90 20 35 35
Pengembangan Pertanian Organik System of Rice Hortikultura (Desa) Intensification (SRI) (ha) 250.000 50 64.500 11 15.000 1 9.000 1 9.000 2 3.000 1 3.500 1 7.500 1 2.000 1 15.000 1 1 500 1 98.050 16 32.000 4 22.190 4 4.000 4 35.860 3 4.000 1 25.700 6 8.200 2 15.000 3 2.500 1 30
Desa Mandiri Benih – Desa Pertanian Organik (2) NO
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
1000 Desa Mandiri Benih Desa Mandiri Benih (desa) 152 45 30 40 27 10 175 28 30 50 25 20 22 65 16 15 16 18
Pengembangan Pertanian Organik System of Rice Hortikultura (Desa) Intensification (SRI) (ha) 12.000 5 3.000 1 1.000 1 4.000 1 2.000 1 2.000 1 47.250 10 4.000 1 3.500 2 32.000 3 2.500 2 1.750 1 3.500 1 2.500 2 1.500 1 1 1.000 -
31
PEMBANGUNAN AGRO-SCIENCE PARK DAN AGRO-TECHNO PARK 2016 Aceh
1 ASP; 1 ATP
1 ATP
1 ATP
Sumatera Utara
Kepulauan Riau
Riau 1 ATP
Sumatera Barat
Jambi Sumatera Selatan Bengkulu 1 ASP
1 ASP
Kalimantan Utara
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
Bangka Belitung
1 ATP
1 ATP
Sulawesi Barat
Lampung 1 ATP
Banten 1 ASP
1 ATP
DKI Jawa Jawa Barat Tengah 1 ATP
Sulawesi Gorontalo Utara Maluku
Sulawesi Tengah
1 ATP
Utara
Papua Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Papua
Maluku 1 ASP; 1 ATP
1 ATP
Jawa Timur
1 ATP
1 ATP
1 ATP
Kalimantan Selatan
1 ASP; 1 ATP
1 ATP
1 ASP; 1 ATP
Kalimantan Timur
1 ASP
1 ATP
1 ATP
1 ATP
1 ATP
Bali NTT
NTB
1 ASP 1 ATP
1 ASP
Kerangka Pendanaan PUSAT • •
Rp. Miliar
Pembangunan Agro-Science Park 10 Pembangunan Agro-Techno Park 23
Kerangka Kelembagaan • Koordinasi Kementan, Kemenristek-Dikti, Kemen PPN/Bappenas, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Pemda
140,0 172,5
Kementan Kementan
Kerangka Regulasi • Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang 32
Audit Lahan PROVINSI SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
AUDIT
PROVINSI 67 8 11 8 5 6 9 4 10 3 3 69 15 24 3 23 4 16 4 6 6
KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA
AUDIT
29 8 6 9 5 1 32 4 4 3 5 3 13 12 3 3 4 2 225
Audit lahan merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan konversi lahan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara Pem Pusat dan Pem Prov/Kab serta langkah pengawalan di 33 tingkat lapangan.
Gudang dengan Unit Pengolahan Hasil NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Gudang dengan Unit Pengolahan Hasil (unit) 206 22 23 24 24 24 23 28 23 13 2 102 29 25 9 21 18 67 21 22 24
NO
PROVINSI
Gudang dengan Unit Pengolahan Hasil (unit)
KALIMANTAN
83
20
Kalimantan Barat
22
21
Kalimantan Tengah
16
22
Kalimantan Selatan
16
23
Kalimantan Timur
20
24
Kalimantan Utara
9
SULAWESI
163
25
Sulawesi Utara
25
26
Sulawesi Tengah
31
27
Sulawesi Selatan
29
28
Sulawesi Tenggara
34
29
Gorontalo
19
30
Sulawesi Barat
25
MALUKU - PAPUA
72
31
Maluku
22
32
Maluku Utara
33
Papua Barat
17
34
Papua
24
9
INDONESIA
693 34
TERIMA KASIH
