PEMBANGUNAN PERTANIAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH TI K ; MA HA SI SW A DI HA R A PK A N DA PA T MENJ EL A SK A N SYA R A T S YA R A T POK OK PEMB A NG UN A N PER TA N I A N DA N K EB I J A K A N PENDUK UNG NY A
PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Hayami dan Ruttan (1977) : 1. Penghasil pangan (nabati, hewani, ikan)
2. Memberikan lapangan kerja yang cukup luas 3. Penyedia bahan baku bagi agroindustri 4. Penghasil devisa
5. Pasar potensial bagi barang-barang yang
dihasilkan oleh sektor industri dalam negeri
Pentingnya Pembangunan Pertanian Pembangunan pertanian : suatu proses yang ditujukan (1)selalu menambah
(2) produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campurtangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan
Continue.......... (1)”Selalu”: karena
Didalam pembangunan pertanian orang mudah memperoleh
kenaikan produksi tetapi mengabaikan norma-norma pengawetan tanah, pencegahan erosi dan sifat-sifat perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu sendiri. Akibatnya kenaikan produksi hanya akan berlangsung beberapa tahun saja dan sesudah itu bukan kenaikan produksi yang diperoleh tetapi justru kemerosotan. Jadi penambahan modal dan skill di dalam pembangunan pertanian harus dipergunakan tidak sekedar untuk mempertinggi produksi di dalam beberapa tahun saja tetapi dipergunakan pula untuk menjalankan usaha-usaha yang konkrit seperti pengawetan tanah, pencegahan erosi, dan sebagainya yang dapat menjamin bahwa penambahan produksi dapat berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas.
Pentingnya Pembangunan Pertanian…. (2) Produksi: produksi pertanian yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bukan produksi yang dihasilkan.
OKI penambahan modal dan skill harus ditujukan pula untuk menjaga agar kehilangan dan kerusakan dalam pemasaran dan pengolahan dapat ditiadakan atau setidak-tidaknya dapat diperkecil Peningkatan produksi pertanian: (1) intensifikasi pertanian (2) perluasan lahan pertanian
Apa Saja Syarat Pembangunan Pertanian ? Mosher (1966) syarat pokok /mutlak (essentials)
utk membanguan sektor pertanian : 1. Adanya Pasar 2. Teknologi yang senantiasa berubah 3. Sarana produksi dan alat-alat pertanian yan tersedia lokal 4. Insentif produksi untuk petani 5. Pengangkutan / transportasi
Mosher (1966) Syarat Pelancar (ACCELERATOR) 1. Pendidikan Pembangunan 2. Kredit Produksi
3. Kegiatan Bersama (Group Action) Oleh
Petani 4. Perbaikan dan Perluasan Tanah Pertanian 5. Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian
PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN......
Perubahan perbandingan kekuatan dan perubahan hubungan kekuasaan Dalam kaitannya dengan lahan dan modal, pembangunan pertanian akan mendorong kearah penguasaan lahan dan modal yang lebih merata(tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang) Dalam kaitannya dengan pemasaran, pembangunan pertanian mendorong ke arah terciptanya posisi tawar petani yang lebih kuat 2. Perubahan dalam produksi, produktivitas dan pendapatan petani Pembangunan pertanian akan membawa produksi, produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih tinggi 1.
Continue....Perubahan dalam pembangunan 3. Penggunaan alat & mesin pertanian serta sarana produksi pertanian Pembangunan pertanian akan mendorong penggunaan alat & mesin pertanian yang lebih intensif agar tercapai produktivitas usaha pertanian yang lebih tinggi. 4. Secara ekonomis akan terjadi perubahan sifat-sifat perusahaan dari subsistance farming ke arah commercial farming 5. Di bidang sosial akan terjadi perubahan dalam corak masyarakat dari masyarakat yang tertutup ke arah masyarakat yang terbuka
Perubahan dalam pembangunan pertanian...... Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan pertanian tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi (kenaikan produksi, produktivitas dan pendapatan) tetapi harus diikuti pula dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, lebih terdistribusinya pendapatan, dan berkurangnya pengangguran di sektor pertanian Bila hasil pembangunan pertanian hanya berupa pertumbuhan tanpa diikuti tiga perubahan yang terakhir tersebut maka yang terjadi baru pertumbuhan belum pembangunan
KEBIJAKAN PERTANIAN Kebijakan pertanian adalah salah satu dari kegiatan
untuk masyarakat (public action) yang bertujuan peningkatan taraf hidup secara umum, melalui perbaikan kesempatan ekonomi bagi para petani dan pengembangan struktur progresif dalam kehidupan masyarakat, termasuk rekayasa sistem kelembagaan yang diperlukan sebagai pendukung.
Tujuan Kebijakan Pertanian Memajukan pertanian Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif
Meningkatnya produksi & efisiensi produksi Tingkat pendapatan petani meningkat Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll
kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: 1. 2.
UN TUK S TA B I L I SA SI HA R G A I NPUT DAN OUTPUT K EG A G A L A N PA SA R TI MB UL K A R EN A EK STER NA L I TA S . B EB ER A PA B ENTUK I NTER VENSI PEMER I N TA H SEPER TI PA J A K , S UB S I DI , PENG A W A SA N R EG UL A SI PER L U DI TETAPK A N SEHI NG G A B I A YA PENER I MA A N A K A N SEPENUHNYA MENG G AMB A R K A N B I A YA EK STER NA L I TA S .
Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: 1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.
Kebijakan Harga Kebijakan Perdagangan Kebijakan Subsidi Kebijakan Struktural Kebijakan Pengaturan Kebijakan Fasilitas Kebijakan Intervensi
Tujuan kebijakan harga: Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan 2. Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri 3. Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran 4. Menjaga stabilitas politik 1.
Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras o Kebijakan harga minimum (melindungi petani)
o Kebijakan harga maksimum (melindungi
konsumen)
Kasus Situasi Panen Raya D S
Pf Pm D
S
0
Q1
Q0
Bila tejadi sesuatu hal sehingga pasar tidak berfungsi dengan sempurna maka hal tersebut ada beberapa penyimpangan : Misalnay harga dasar tidak berfungsi karena ada unsur spekulasi, resesi ekonomi, faktor eksternalitas dll
Q2
OQ0 besarnya produksi yang diminta masyarakat pada harga pasar (Pm) yang dibawah harga dasar (Pf). Bila harga dasar diberlakukan maka jumlah permintaan adalah OQ1. Namun agar harga dasar dapat berfungsi dengan baik, maka pemerintah perlu membeli kelebihan produksi (penawaran) sebesar Q1Q2. Dalam situsai seperti ini jumlah produksi yang seharusnya dijual produsen sebesar OQ2, yang dijual untuk konsumsi masyarakat adalah sebesar OQ2 dan dibeli oleh Pemerintah sebesar Q1Q2
Kasus Situasi Paceklik D S
Pm Pc D
S
0
Q1
Q0
Q2
OQ0 adalah jumlah produksi yang dijual dan akan dibeli konsumen bila tidak diberlakukan harga atap (Pc). Disini terlihat bahwa Pc lebih tingi dari Pm . Bila tidak diberlakukan harga atap, maka perbedaan Pc dan Pm akan semakin tinggi. Bila diberlakukan harga atap, maka jumlah produksi yang dijual adalah OQ1; pada saat iu harga pasar (Pm) melebihi harga dasar. Agar harga atap tersebut berfungsi pada posisi Pm, maka pemerintah perlu menjual stock sebesar Q1Q2. Dengan demikian situasinya komoditi pertanian yang berada dipasar adalah OQ2 (yang terbeli pada harga pasar ) yang terdiri dari produksi yang dijual produsen sebesar OQ1 dan disuplai pemerintah sebesar Q1Q2
Kebijakan perdagangan Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran
komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Melindungi produsen dalam negeri Untuk ekspor, dng pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia melindungi industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku
Kebijakan Subsidi Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak
tanah, BBM
Berpengaruh; Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran.
Kebijakan Struktural Kebijakan struktural berupa kebijakan pertanahan, pola
dan tata tanam serta kebijakan tentang infrastruktur. Perbaikan prasarana pertanian Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pengusahaan alat-alat pertanian
Kebijakan pengaturan Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan
pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga Maksud :
Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan Perlindungan kepentingan & kesehatan konsumen Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar Meningkatkan pendptn pemerintah
Maksud : Pencegahan praktek persaingan tdk wajar &
monopoli yg tdk wajar Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan Perlindungan konsumen Pengaturan barang Bantuan kemajuan perekonomian & sosial
Program Fasilitas Investasi & kredit Pengadaan fasilitas penyimpanan Layanan informasi & berita pasar
Penelitian tataniaga Pendidikan & penyuluhan tataniaga
Guna Informasi Pasar Produsen :
Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha Mengarahkan produksi & penjualan hasil Merencanakan pembelian sarana produksi
Lembaga pemasaran
Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran Memperlancar proses pemasaran
Konsumen
Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan
Program Intervensi Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk Tujuan : meliindungi produsen & kons BULOG PN Garam pemasaran migas, dsb
Program Pemerintah lain Monopoli & manipulasi oleh pemerintah Penelitian & pembangunan station percobaan Pembentukan pusat-pusat penelitian
Penetapan pajak, bea cukai Marketing agreement Pengawasan produk
Penjatahan barang
Strategi Kebijakan Pertanian Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani 2. Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas 3. Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas 4. Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added) 1.
5. Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani
sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah. 6. Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya 7. Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand) 8. Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah
