ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN DI INDONESIA: APLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI PPN PELABUHANRATU
Oleh: THERESIA TAPANGAN C05496023
SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Perikanan dan TImu Kelautan
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2001
Analisis Kebijakan Pemerintalt Dalam Pembangunan Pelabultan Perikanan di Indonesia: Aplikasi Kebijakan Pemerintalt di PPN Pelabultanratu. Olelt: Tlteresia Tapangan (C05496023). Dibawalt bimbingan: Ir. Darmawan, 1I1A dan Dr. Ir. M Fedi A. Sondita, MSc.
Ringkasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu merupakan salah satu prasarana perikanan yang elibangun untuk menunjang pembangunan perikanan, khususnya eli Pelabuhanratu. Penelitian ini bertujuan adalah untuk membahas kebijakan pemerintab dalam pembangunan pelabuhan perikanan secara nasional dan penerapan kebijakan pemerintab dalam pembangunan dan operasional PPN Pelabuhanratu. Penelitian ini elilakukan eli 2 (dua) tempat, yaitu eli PPN Pelabuhanratu untuk pengambilan data primer dan eli kantor Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta. Orientasi lapangan dan perigumpulan data primer elilakukan pada bulan September-Oktober 2000, sedangkan pengumpulan data sekunder elilakukan pada bulan November 2000. Data yang dikumpulkan mencakup undang-undang, peraturan pemerintab, surat keputusan, dan peraturan pemerintab yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan perikanan eli Indonesia, meliputi struktur organisasi, fasilitas pelabuhan perikanan, fungsi pelabuhan perikanan, proses perencanaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, keIjasama dengan lembaga lain Struktur organisasi pelabuhan perikanan eli Indonesia saat ini eliatnr dengan SK. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan NO.69 tabun 2000 tentang Organisasi dan Tata KeIja Pelabuhan Perikanan. Namun, sampai dikeluarkannya surat keputusan ini struktur organisasi PPN pelabuhanratu rnasib mengacu pada SK. Menteri Pertanian No.604/Kpts/OT.210/9/95, dengan susunan organisasi tereliri dari kepala pelabuhan, subbag. tata usaba, seksi sarana, seksi tata operasional dan kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional eli PPN Pelabuhanratu sampai saat ini belum elibentuk dan dalam proses pengusulan, terutarna untuk pengawas penangkap' ikan dan pengawas dan pembinaan mutu hasil perikanan. Dalam struktur organisasi pelabuhan perikanan yang baru terdapat penambaban bagian yaitu subseksi kesyahbandaran untuk menangani keselamatan pelayaran serta pengumpulan data. Fungsi pelabuhan perikanan secara nasional tertuang dalam UU No.9 tabun 1985 pasal 18. Dalam operasionalnya, PPN Pelabuhanratu berusaba untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dengan baik, namun rnasih terdapat beberapa kekurangan, yaitu PPN Pelabuhanratu belum menciptakan diri sebagai pusat pelaksanaan pembinaanmutuhasil perikanan. Fasilitas PPN Pelabuhanratn sesnai dengan Direktorat Jenderal Perikanan (1994) tereliri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. Dalam perkembangannya, armada penangkap ikan eli PPN Pelabuhanratu semakin meningkat yaitu sebanyak 459 unit dan sudah melebihi daya tampung optimal yang elitargetkan yaitn 142 unit, sehingga hal ini mengganggu kelancaran pergerakan kapal-kspal penangkap ikan. Melalui bantnan dana luar negeri yaitn SPL OECF INP-22 PPN Pelabuhanratu telab mengupayakan pengembangan PPN Pelabuhanratu berupa kolam pelabuhan dan darmaga. Sesuai dengan SK. Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/99, pelabuhan perikanan eli Indonesia menjalin hubungan keIjasama dengan lembaga lain. PPN Pelabuhanratn sendiri , telah menjalin keIjasama dengan lembaga lain yaitu KUD Maneliri Mina Sinar Laut dalam hal pelelangan ikan, Koperasi Mina Nusantara dalam hal penyediaan cold storage, Dinas Perikanan Kab. Sukabumi dalam memberikan penyuluhan, Syabbandar untuk urusan surat
ijin berlayar bagi kapal-kapal perikanan, Polisi Airud untuk keamanan di laut, PT. CKU dalam hal penyediaan fasilitas docking dan PT. GAZ. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa penyimpangan seperti dalam hal pelelangan ikan yang dilakukan oleh KUD Maneliri Mina Sinar Laut, yaitu dengan menerapkan sistem "Opow", sehingga merugikan para nelayan sebagai produsen. Selain itu juga karena masalah intern yang dialami oleh PT. GAZ sehingga menutup usahanya dalam hal penyediaan mini cold storage. Pembangunan PPN Pelabuhanratu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan dengan landasan hukum yaitu UU NO.9 tahun 1985 tentang Perikanan dan UU NO.21 tahun 1992 tentang Pelayarall. Selanjutnya diatur dengan SKB Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Laut. Pembangunan PPN Pelabuhanratu bekeIjasama dengan konsultan yaitu JlCA, DARUDEC dan PCI dan PT. ATELIER. Pembangunan PPN Pelabuhanratu dibiayai oleh dana pinjaman dari Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. PPN Pelabuhanratu mulai beroperasi pada tanggal 18 Februari 1993 setelah diresmikan oleh Bapak Presiden RI. PPN Pelabuhanratu dikelola oleh UPT Departemen Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan. Namun sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Departemen Pertanian dapat melimpahkannya kepada pemerintah daerah. Apalagi sejak dikeluarkannya UU Otonomi Daerah NO.22 tahun 1999, yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya, khususnya yang menyangkut sumberdaya perikanan eli PPN Pelabuhanratu. PPN Pelabuhanratu dibangun dengan landasan hukum dari pemerintah pusat dan dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan. Fungsi dan peranan yang dilakukan oleh PPN Pelabuhanratu sangat berguna bagi para nelayan dan kapal-kapal penangkap ikan, dan hal ini harus tetap ditingkatkan terutama untuk meningkatkan mutu hasil perikanan. Fasilitas yang disediakan oleh PPN Pelabuhanratu sudah cukup memadai, namun perlu dikembangkan lagi. KeIjasama PPN Pelabuhanratu dengan lembaga terkait cukup baik, walau dalam prakteknya terdapat penyimpangan seperti dalam sistem pelelangan ikan yang diterapkan di PPN Pelabuhanratu. Penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu: (I) penerapan struktur organisasi baru sesuai dengan SK. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No.69 tahun 2000 di PPN Pelabuhanratu, (2) J:SpN Pelabuhanrtau perlu mengadakan pembinaan mutu hasil tangkapan seperti membangun LPPMHP, (3) PPN Pelabuhanratu perlu mengadakan pengembangan terhadap fasilitas yang ada terutama kolam pelabuhan dan darmaga, (4) PPN Pelabuhanratu perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan diterapkannya otonomi daerah.
SKIUPSI
Judul Skripsi
Analisis Kebijakan Pernerintah Dalarn Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Indonesia: Aplikasi Kebijakan Pernerintah di PPN Pelabuhanratu
Nama Mahasiswa
Theresia Tapangan
NomoI' Pokok
C05496023
Program Studi
Pernanfaatan Surnberdaya Perikanan
Menyetujui : I. Kornisi Pernbirnbing
/ II'. Darrnawan, MA Ketua
Dr.Ir. M. Fedi A. ondita, M.Sc Anggota
Mengetahui,
I'Di~
Ketua prgrarn Stud;
Tanggal Lulus : I I Me; 2001
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyeIesaikan skripsi ini. Skripsi iill berjuduI "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan
Pelabuhan Perikanan di Indonesia: Aplikasi Kebijakan Pemerintah di PPN Pelabuhanratu", merupakan salah satu syarat untuk mernperoleh geIar sarjana pada FakuItas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Institut Pertaillan Bogor. Dalam kesempatan ini penulis ingin rnengucapkan terima kasih kepada: ,
I. Ir. Darmawan, MA dan DrJr. M. Fedi ASondita, M.Sc seIaku dosen pembimbing
yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan selama penuIis melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi iill. 2. Prof Dr. Ir. Daniel Monintja, Dr. Ir. Gondo Puspito, M. Sc dan Dr. Sulaeman Martasuganda, M.Sc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi iill. 3. Keluargaku tercinta, Bapak lohaills Tapangan dan Mama Lusye Rampengan, Kak Hendrik, Adik-adikku leill, Yusuf, Naftali, adik Kelvin serta tante-tante dan ornom atas dukupgan doa, perhatian dan kasih sayang, rnateril dan moril selama penulis kuliah sampai menyelesaikan skripsi. 4. Oma dan Opa Sanger sekeluarga atas segala perhatian dan bantuan selama penulis kuliah dan berada di Bogor. 5. Tante Ambon danOrn Royatas segala perhatian yang diberikan selamapenulis menyelesaikan skripsi. 6. Mas Hendrawan, Mas Lilik, Mas Arif atas bantuan selama penulis melakukan penelitian di PPN Pelabuhanratu serta Mas yeyen dan Kak Andi atas saran dan bantuannya. 7. Abang Gidion WK atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi, bantuan dan dukungan doa selama penulis kuliah dan rnenyelesaikan skripsi.
u
8. Abang Heintje HDT yang tidak bosan-bosan memberikan motivasi, bantuan, kasih sayang dan dukungan doa serta perhatian selama penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. 9. Teman-temanku yang baik, Else "Roni", Erni (thanks jor compllter senJice), Salma "Heru", Ayu, Mazmur, Egi "Anton", choky, Lia, Shintril, Bang Heron alas segala bantuan, motivasi, perhatian dan dukungan doa yang diberikan. 10. Malibu Crew K'Yanti, K'Rayna, M'Desy, api, Dollar, Widi, N'dari dan Murti atas perhatian dan kebersamannya. 11. Pondok Bony Crew Ruth, Sandra, Nety, Juli, Damaris, Evi, Lusi, Merry, Ita, Ria, K'Merry, Masni, Vera, Meitha, Marisi alas perhatian dan persaudaraannya. 12. Rekan-rekan sepeIjuanganku di PSP'33, Eci, Radiah,
Tuti, Oho, Reni,
Kusdiantoro, Edo, Dedy, Eva, Nida, Dian, Irma, Iwau, Aki, Muslim, Eno, Reza, Erma, Enung, Akit, Septi, Junaidi, Falma, Anki, Suci (aim), Imam, Hendri, Achonk, Eko, Deva, Elis, Harnzah, B'Jevo, K'Irwan, K'Amir, P'Deni, K'Erwin atas kebersamaan dan bantuannya. 13. Teman-temanku di TKK, Handy, Oot, Theth, Melati, M'Winda, Tika, Tiur, Bony, Eny atas segala perhatian dan dukungan doa yang diberikan. 14. Teman-temaI1k¥diKPA.adik-adikku di Tim Sawangan serta adik KK-ku, Rahel, Riska, Cha-cha dan Irma atas segala perhatian dan doanya. 15. Semua staff dan dosen khususnya di jurusan PSP atas segala bantuan selama penulis kuliah sampai menyelesaikan skripsi. 16. Semua pihak. yang telah'membantu penulis hingga terselesaikannya skripsiini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk kemajuan ilmu perikanan dan kelautan di Indonesia.
Bogor, Juni 2001 Penulis
III
DAFTARISI
Halaman KATA PENGANTAR.
.
DAFTAR lSI............................................................................................
11
DAFTAR TABEL....................................................................................
IV
DAFTAR GAMBAR
V
DAFTARLAMPlRAN...........................................................................
VI
1 PENDAHULUAN..............................................................................
1
1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penelitian...... 1.3 Manfaat Penelitian
'......... . ,
'"
1 2 2
2 TINJAUAN PUSTAKA......................................................................
3
2.1 Analisis Kebijakan. 2.2 Definisi Pelabuhan Perikanan 2.3 Perencanaan Pembangunan Pelabuhan perikanan............................. 2.4 Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Pelabuhan Perikanan........................................................................ 2.5 Kedudukan, Fungsi, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan ,. 2.6 Fasilitas Pelabuhan perikanan 2.7 Kelembaga'lll di Pelabuhan Perikanan.............................................. 2.8 Kebijakan Pembangunan Prasarana Pelabuhan Perikanan 2.8.1 Pendekatan sumberdaya perikanan.......................................... 2.8.2 Pendekatan sentralisasi dan distribusi hasil 2.8.3 Pendekatan pengembangan wilayah 2.9 Pembangunan Prasarana Pelabuhan Perikanan di Indonesia............. 2.10 Pengembangan Sarana dan Prasarana ,.
3 3 4
3 METODOLOGI
,.
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 3.2 Materi Penelitian '" '" 3.3 Metode Pengumpulan Data.............................................................. 3.4 Metode Analisa Data....................................................................... 4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN "
4.1 Kondisi Geografi, Letak dan Luas Wilayah...................................... 4.2 Perekonomian Daerah (PDRB) 4.3 Kondisi Perikanan Daerah '" 4.3.1 Potensi sumber daya ikan .'......
6 7 13 16 17 17 17 17 18 19 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23
tv
4 " rumt " penangk 'k .j. apan I 'an
. . . . .
25 25 25 27 28 28
.
31
5.1 Kebijakan Nasional Pembangunan Pelabuhan Perikanan 5.1.1 Organisasi pelabuhan perikanan _ _ _....... 5.1.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan __ _.....................
31 31 31
5.1.3 Fasilitas pelabuhan perikanan..................................................
31
5.1.4 Kerjasama pelabuhan perikanan dengan lembaga terkait 5.1.5 Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan 5.2 Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan __ 5.2.1 Organisasi di PPN Pelabuhanratu............................................ 5.2.2 Fungsi PPN Pelabuhanratu...................................................... 5.2.3 Fasilitas di PPN Pelabuhanratu................................................ 5.2.4 Kerjasama dengan lembaga terkait.......................................... 5.2.4.1 KUD Mandiri Mina Sinar Laut.................................... 5.2.4.2 Koperasi Mina Nusantara 5.2.4.3 Dinas Perikanan Dati II Sukabumi............................... 5.2.4.4 Kantor Syahbandar 5.2.4.5 Polisi Airud 5.2.4.6 PT.Citra Karya Utama................................................. 5.2.4.} PT.Gita Agra Zeta 5.2.5 Perencanaan pembangunan PPN Pelabuhan Perikanan
32 33
36 36 39 45 48 48 49 50 50 50 50 52 52
6 KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................
55
4.3.21K~~...........
.
4.3.2.2 Alat tangkap 4.3.2.3 Nelayan 4.3.3 Daerah penangkapan ikan 4.3.4 Produksi dan nilai produksi S HASIL DAN PEMBAHASAN
6.1 Kesimpulan 6.2 Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
, , ,....................................................................
55 56
v
DAFTAR TABEL
No.
Teks
Halaman
I. Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di Indonesia.....................
13
2. Alokasi waktu penelitian.....
20
3. Jenis dan sifat data yang dikumpulkan
2I
4. Produk domestik regional bruto Kecamatan Pelabuhanratu tahun 1997
berdasarkan harga konstan tahun 1993
_............................
23
5. Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di perairan selatan Jawa
24
6. Perkembangan dan jUmIah kapallperahu perikanan di PPN Pelabuhanratu tahun 1993- I999.......
25
7. Perkembanganjumlah alat tangkap di PPN Pelabuhanratu tahun 1993-1999 8. Jumlah nelayan di PPN Pelabuhanratu ..
26 27
9. Perkembangan produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu tahun 1993-1999.. 10. Aspek pembapgunan dan kebijakan pelabuhan perikanan...
29 33
11. Frekuensi masuk kapal motor dan motor tempel tahun anggaran 1993/1994 sid 199912000
42
12. Penyaluran kebutuhan logistik kapal berupa es, solar dan air di PPN Pelabuhanratutahun anggaran 1993/1994 sid 199912000., ,...
43
13. Fasilitas pokok PPN Pelabuhanratu.
46
14. Fasilitas fungsional PPN Pelabuhanratu
47
