ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PANGAN (AplikasiTeori Permintaan dan Penawaran Pangan) By Office
: Suyatno, Ir. MKes : Dept. of Public Health Nutrition, Faculty of Public Health Diponegoro University, Semarang Contact : 081-22815730 / 024-70251915
Pendahuluan • Esensi dari kebijakan pemerintah di bidang pangan adalah sebuah bentuk campur tangan terhadap sistem ekonomi pasar. • Tujuan dari kebijakan pemerintah adalah untuk melindungi: – produsen pangan – konsumen pangan – mencapai swasembada produk tertentu dll • Tidak terbatas negara berkembang, pada negara maju dengan alasan tertentu yang bersifat politis juga menerapkan: government food policy) Suyatno - FKM UNDIP Semarang
2
Perangkat Kebijakan melindungi Produsen • • • • • •
kebijakan harga beli minimum. memberi Kredit (tertutama faktor produksi) subsidi ekspor pembatasan penawaran (kuota produksi) kebijakan perdagangan internasional kebijakan produksi dan pemasaran (koperasi, TRI, trade center dll) Suyatno - FKM UNDIP Semarang
3
Perangkat kebijakan melindungi konsumen • •
•
•
•
kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bantuan pangan langsung yang mempengaruhi sisi suplai (spt: beras JPS, jatah beras PNS, dsb) subsidi import, agar sisi suplai dlm negeri meningkat (spt: import beras, gula saat krisis) operasi pasar, (misal: melalui OPK beras pada saat harga meningkat, melarang penimbunan) embargo ekspor (misalnya: dilakukan pada saat harga CPO dunia tinggi) . Suyatno - FKM UNDIP Semarang
4
Instrumen Kebijakan Pemerintah Secara Garis Besar dibedakan menjadi 3, yaitu: • Kebijakan Harga: •
•
•
Kebijakan Subsidi: • •
•
Floor Price (sekarang disebut dengan HPP=Harga Pembelian Pemerintah) Ceiling Price (HET=Harga Eceran Tertinggi) Subsidi Faktor Produksi Subsidi harga pangan
Kebijakan Pajak: • • •
Pajak impor Pajak Ekspor Pajak penjualan dll. Suyatno - FKM UNDIP Semarang
5
Instrumen Kebijakan Pemerintah Konsumsi Ceiling Price Subsidi dll
Pajak Subsidi dll
Impor
Ketersediaan (Supply)
Ekspor Pajak Subsidi dll
Floor Price Subsidi dll
Produksi Suyatno - FKM UNDIP Semarang
6
Analisis Ekonomi Terkait dengan: • Masalah jangka panjang yang dihadapi sektor pertanian sebagai akibat pertambahan penawaran yang melebihi pertambahan permintaan • Masalah fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek • Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pendapatan hasil pertanian • Kebijakan harga maksimum dan efeknya • Efek pajak penjualan dan subsidi terhadap harga dan jumlah barang yang dijual Suyatno - FKM UNDIP Semarang
7
A. Masalah jangka panjang sektor pertanian
• Peran sektor pertanian dalam ekonomi yang belum berkembang sangat penting • Pada perekonomian semakin berkembang maka peran sektor pertanian berkurang. • Permasalahan: – Pertambahan permintaan barang pertanian lebih lambat perkembangannya elastisitas permintaan pendapatan rendah dibanding barang industri perbedaan harga ++ – Kemajuan teknologi yang pesat sektor pertanian, shg Produktivitas meningkat, akibatnya: • Perpindahan tenaga kerja ke sektor non pertanian • Produksi pertanian melebihi yang diperlukan masyarakat, shg harga produk pertanian rendah
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
8
Grafik masalah jangka panjang pertanian S
D
P
D1
S1
E
P1
E1
Q
Q1
– E adalah kesetimbangan D-S saat perekonomian belum berkembang dan E1 setelah ekonomi berkembang – Kenaikan pendapatan dan jumlah penduduk menambah permintaan, tetapi rendah karena Ed pertanian inelastis – Teknologi pertanian berkembang meningkatkan penawaran relatif besar Suyatno - FKM UNDIP Semarang
9
B. Masalah fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek • Dalam jangka pendek harga pertanian cenderung naik-turun relatif besar, karena: – Naik-turunnya permintaan – Naik-turunnya penawaran • Produk pertanian merupakan kebutuhan pokok, shg jk harga meningkat maka jumlah konsumsi relatif sama atau Ed inelastis • Jika terjadi perubahan penawaran maka akan terjadi perubahan harga yang lbh besar • Jika terjadi perubahan permintaan maka akan terjadi perubahan harga yang lebih besar Suyatno - FKM UNDIP Semarang
10
Grafik masalah jangka pendek pertanian • Dampak Perubahan Penawaran D
S
S1
P
D
S
S1
P P1
P1
Produk Pertanian
Barang Industri
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
11
Grafik masalah jangka pendek pertanian • Dampak Perubahan Permintaan D1
D
D
S
P
P
S1
D1
P1 P1
Produk Pertanian
Barang Industri
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
12
C. Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pendapatan hasil pertanian • Membatasi Jumlah Produksi (quota) D
Sq S
P2
Agar produksi tidak berlebihan sehingga harga tdk merosot
E2
P1
E1
Q2
Q1
Pendapatan petani akan naik jika permintaan pangan yang dibatasi produksinya bersifat tidak elastis Q3 Suyatno - FKM UNDIP Semarang
13
• Campur tangan dalam Jual Beli 1. Menstabilkan Harga pada Kesetimbangan Pasar D
S
E1
E
E2
P
D1
Stok yang harus dijual pemerintah Q1Q saat defisit Jumlah yang harus dibeli pemerintah QQ2 saat produksi berlebihan
Q1
Q
Q2
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
14
2. Menetapkan Harga yang Lebih Tinggi dari Harga Kesetimbangan Pasar (penetapan harga minimum) Kelebihan D penawaran S D1
Pm
P
Jumlah kelebihan yang harus dibeli pemerintah Q1Q2
E
Q2
Q
E : harga kesetimbangan Pm : harga minimum
Q1
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
15
3. Menstabilkan Pendapatan dengan Subsidi Pemerintah tidak menentukan harga pasar tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima produsen pada setiap produksi S1
D P2
E2
P
E1
Q
E : harga kesetimbangan P2 : harga subsidi Besarnya subsidi pemerintah adalah P1E1E2P2
E
P1
O
S
Pendapatan yang diterima petani menjadi OQ1E2P2
Q1
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
16
D. Kebijakan Harga Maksimum • Menetapkan Harga dibawah harga Kesetimbangan Pasar, karena harga tersebut terlalu tinggi D P1
S B E
P
Kelebihan permintaan E2
Pm
D1
A
Q2
Q
Q1
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
Stok yang harus dijual pemerintah Q2Q1 untuk menutup kelebihan permintaan Efeknya Memunculkan pasar gelap dengan harga P1 Pendapatan yang diterima penjual pasar di gelap sebesar PmABP1 17
E. Pengaruh Pajak Penjualan • Pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar waktu jual beli barang kena pajak • Pajak penjualan tidak seluruhnya dibayar oleh pembeli, tetapi sebagian oleh penjual • Pembagian beban pajak antara penjual dan pembeli disebut insiden pajak atau tax incidence • Beban insiden pajak ditentukan oleh elastisitas pemintaan dan penawaran.
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
18
• Insiden pajak & elastisitas permintaan: Semakin elastis kurva permintaan semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh pembeli (PP1), apabila kurva elastis sempurna seluruh pajak ditanggung penjual Semakin elastis kurva permintaan semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan S1 S1 S
D
T E1
P1
D
P1 E
P A
T S E1
P E
A
elastis
Q1 Q
Q1 Q
inelastis
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
19
Masalah dalam produksi pertanian: –
–
–
Pada saat musim panen, jumlah beras berlimpah, tetapi kondisi surplus tersebut hanya berlangsung beberapa bulan (februari sd pertengahan mei). Di Indonesia ada sejumlah sentra produksi padi dan dihadapkan pada sistem distribusi (pemasaran) kurang baik Penguasaan lahan petani rata-rata sempit
Akibatnya: – banyak petani (produsen) yang sekaligus pada saat tertentu sebagai konsumen – distribusi hasil produksi tidak merata kesemua wilayah Suyatno - FKM UNDIP Semarang
20
surplus feb
mei
sortage
Sketsa produksi beras di Indonesia
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
21
Kondisi Kontra: • •
•
•
•
harga dasar (sekarang HPP) sulit dinikmati petani banyak subsidi yang tidak sampai kepada sasaran, misal: – subsidi pupuk banyak dinikmati pihak di luar petani – operasi pasar tidak sampai pada konsumen yang membutuhkan low enforcement masih rendah, ditandai: masih maraknya beras/gula pasir impor ilegal/selundupan. Harga beras kualitas sama di China dan Philipina $ 200/ton, sedang di Indonesia $ 320 ada gap sekitar $ 120/ton, padahal biaya produksi relatif sama (sekitar Rp 850/kg) Perlindungan terhadap konversi lahan subur kurang
Suyatno - FKM UNDIP Semarang
22