STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA
(Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang)
ABSTRAK
Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah bukan hanya syarat dengan problematika internal, melainkan
juga dipenuhi aneka kerumitan eksternal. Kesediaan Madrasah Ibtidaiyah menjadi laboratorium sumber daya manusia kerap bersentuhan dengan politik, sehingga terdiskriminasi di ruang pelayanan publik. Pemerintahan Daerah Kota Surabaya menempatkannya sebagai bagian terpisah dari Sekolah Dasar, bahkan juga terbelah antara Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta. Indikasi diskriminasi tersebut dapat ditemukan pada kemasan bahasa hukum produk kebijakan publik, termasuk pengaruh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 903/3172/SJ, tertanggal 21 September 2005, walaupun masa kini telah mengalami revisi. Ketimpangan ini juga ditemukan pada aspek landasan hukum. Formulasi bantuan kepada Madrasah Ibtidaiyah hanya berpedoman pada Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kalaupun ada Peraturan Wali Kota Surabaya, hal itu hanya menyangkut Madrasah Ibtidaiyah Negeri, sementara Madrasah Ibtidaiyah Swasta tidak termasuk di dalamnya. Kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Malang memiliki sedikit perbedaan dalam menciptakan kesamaan antara Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Dasar. Sebab upaya implementasi program kebijakan publiknya telah melalui proses studi kelayakan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Daerah, Keputusan Wali Kota, dan Dinas Pendidikan Kota Malang. Posisi Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Dasar, sedikit memiliki persamaan, karena eksistensi Madrasah Ibtidaiyah di Kota Malang mampu menjadi sekolah unggulan dan menempati kebutuhan alternatif utama masyarakat. Namun demikian, keterlibatan kontrol publik masih diposisikan terpisah dalam kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dan Kota Malang. Akibatnya terdapat peralihan milik kebijakan publik ke arah kebijakan yang samar, bahkan hanya menjadi elite kebijakan. Terbukti pengaruh keterlibatan Madrasah Ibtidaiyah dalam kebijakan publik, walaupun ada political will Pemerintahan Daerah, juga masih dipenuhi oleh proses kedekatan Personalisasi Departemen Agama, Madrasah Ibtidaiyah dengan kelompok elite kebijakan, seperti eksekutif dan legislatif. Semua ini berawal dari aspek interpretasi kepemilikan lembaga Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Departemen Agama, sementara Sekolah Dasar di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Perbedaan ini tidak hanya berhenti di sini saja, melaikan melebar ke arah hubungan politik antara Dinas Pendidikan dengan Departemen Pendidikan Nasional. Dinas Pendidikan Pemerintahan Daerah bersikap membedakan antara pelayanan publik terhadap Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Kehadirannya tidak mampu menjadi dinamisator pelayan publik di bidang pendidikan di era otonomi daerah. Sebaliknya bersikap memilah, membelah dan membedakan sebagaimana warisan perilaku politik masa lalu.
LATAR BELAKANG Aspek Realitas: Hambatan paling besar bagi Departemen Agama dalam upaya mengakselesari Madrasah Ibtidaiyah sejajar dengan sekolah umum adalah rendahnya kualitas proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini terjadi karena: Pertama, Pertama, aspek manajemen, Kedua, Kedua, aspek kurikulum, sebagai konsekwensi dari kebijakan. Ketiga, Ketiga, aspek kualitas tenaga guru di Madrasah Ibtidaiyah masih tergolong rendah. rendah. Lembaga Pendidikan Agama, memiliki kecenderungan ke tiga model. Pertama, Pertama, Lembaga Pendidikan Agama “supplement”, Kedua, Lembaga Pendidikan Agama “life skill”, Ketiga, Lembaga Pendidikan Agama “ma’had ‘aliy Aspek Idealitas Kebijakan otonomi daerah yang sedang berproses akhir-akhir ini, diasumsikan dapat memicu adanya implikasi pada semua sector kehidupan yang lebih luas. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, berarti kekuasaan negara dalam penyelenggaraan bidang pendidikan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu pemerintah pusat di satu pihak, dan pemerintah daerah di lain pihak, serta satuan pendidikan dalam rangka otonomi daerah Praktek otonomi daerah identik dengan desentralisasi pendidikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan kepada pejabat di bawahnyua, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau pun dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, seperti; pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan efektifitas/efisiensi pengelolaan pendidikan. Relevansi semangat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memuat 4 (empat) kebijakan, yaitu (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) efisiensi pengelolaan pendidikan, (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan pelayanan pendidikan. UU Sisdiknas ini muncul sebagai konsekuensi dari lahirnya Undangundang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Relevansi Problematika Berdasarkan hal di atas, citra kota pendidikan dan kota industri memiliki kedekatan untuk dijadikan sebagai bagian jawaban di tengah perkembangan kekinian. Salah satunya adalah eksistensi Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mensinergiskan realitas pola pengembangan lembaga pendidikan agama, maka dibutuhkan penelitian kebijakan pemerintahan bidang lembaga pendidikan agama di Kota Surabaya dan Kota Malang, terkait dengan perberdayaan Madrasah Ibtidaiyah. Sebab pola apapun yang terkait dengan pembangunan daerah sangat menentukan arah kehidupan dan perkembangan institusi yang hidup di dalamnya, termasuk lembaga pendidikan agama.
FOKUS BAHASAN Aspek Produk Kebijakan; pada aspek ini focus bahasan akan diarahkan kepada beberapa bentuk kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang bidang pemberdayaan lembaga pendidikan agama. Adapun substansi focus bahasannya sebagai berikut: Produk
Peraturan Daerah, terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan lembaga pendidikan, khususnya Madrasah Ibtidaiyah Aneka Formulasi Kebijakan, terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah, dalam hal Kebijakan Perda, Bantuan Dana, Bantuan Sarana dan Prasarana, dan Bantuan Tenaga Pengajar Aspek Implementasi dan Dampak Kebijakan; pada aspek ini focus bahasan akan diarahkan terhadap implemntasi dan dampak kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang bidang pemberdayaan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama. Adapun substansi focus bahasan sebagai berikut Implementasi kebijakan Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang bidang pendidikan yang
telah diberikan kepada Madrasah Ibtidayah.
Dampak dari interaksi pengaruh kebijakan Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang bidang
pendidiakn terhadap madrasah Ibtidaiyah, dalam hal Peningkatan Menejemen, Pengembangan Kurikulum, dan Kualitas Tenaga Pengajar.
RUMUSAN MASALAH
Bagaimana produk dan formulasi kebijakan Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang di bidang pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah? Bagaimana Implementasi dan dampak kebijakan Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang dalam pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah?
KERANGKA KONSEPTUAL LANDASAN KEBIJAKAN UU Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA & KOTA MALANG BIDANG PENDIDIKAN (Lembaga Pendidikan Agama) Sistem Kebijakan Produk Kebijakan
Formulasi Kebijakan MADRASAH IBTIDAIYAH Evaluasi Kebijakan
Di Kota Surabaya dan Kota Malang Implementasi Kebijakan Dampak Kebijakan
METODE PENELITIAN Pendekatan Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. fenomenologis. Karena peneliti akan berusaha mengungkapkan pengertian intrepretatif terhadap pemahaman subyek penelitian. Sumber dan Jenis Data Kata-kata dan Tindakan; Dokumen Tertulis Instrumen Penelitian Penetian dalam hal ini menggunakan pola pengamatan berperanserta peneliti. Model pengamatan berperan serta dalam hal ini akan menggunakan pola secara acak, yakni berperanserta secara lengkap, pemeran serta sebagai pengamat, pengamat sebagai pemeranserta, dan pengamat penuh. Tehnik Pengumpulan Data Pengamatan Wawancara Catatan Lapangan Penggunaan dokumen Tehnik Analisis Data Proses Satuan (Unilyzing); proses ini akan melakukan dua hal yakni, tipolagi satuan, dan penyusuan satuan Kategorisasi; Peniliti akan melakukan kategorisasi data penelitian ke arah pendataan yang sistematis dan terarah. Sehingga tampak struktur data yang diperlukan dan tidak diperlukan, atau data kurang lengkap dan data diperluas. Penafsiran Data; Untuk melakukan penafsiran data, maka peneliti akan mengkategorikan dan mencari jawaban penafsiran data dalam struktur pertanyaan yang terbuka dan tertutup.
TEMUAN PENELITIAN PRODUK KEBIJAKAN PENDIDIKAN No
Produk Kebijakan Kota Surabaya
No
Produk Kebijakan Kota Malang
1
Peraturan Wali Kota Surabaya, Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Sekolah Gratis Tahun 2005 Di Kota Surabaya
1
Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor 13 Tahun 2001, Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
2
Peratuaran Wali Kota Surabaya, Nomor 16 tahun 2006, Tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2006 Di Kota Surabaya
2
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 776 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Di Kota Malang
3
Peraturan Wali Kota Surabaya, Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Honorarium Guru Bantu Daerah.
3
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 777 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Kota Malang
4
Peraturan Wali Kota Surabaya, Nomor 43 Tahun 2006, Tentang Petunjuk Tehnis dan Alokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis tahun 2006 di Kota Surabaya
4
Keputusan Wali Kota malang, Nomor 141 Tahun 2003, Tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Stimulan Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Taman Kanak-Kanak Tahun 2003
5
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 101 Tahun 2004, Tentang Penetapan Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Dana Madrasah Ibtidaiyah Kota Malang Tahun Anggaran 2004
6
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 504 Tahun 2004, Tentang Penetapan Alokasi Dana Stimulasi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Untuk TK/SD/MI Kota Malang Tahun 2004
7
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Nomor 800/3069/420.304/2004, Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Langsung dan Dana Imbal Swadaya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar IV Kota Malang Tahun Anggaran 2004
8
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 49 Tahun 2005, Tentang Penetapan Reahabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Malang Tahun Anggaran 2005
9
Keputusan Wali Kota Malang, Nomor 244 Tahun 2005, Tentang Penetapan Rehabilitasi Gedung Ruang Bnelajar Sekolah Dasar Dana Stimulan Adhoc II Tahun 2005
FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN No
1
Formulasi KebijakanKota Surabaya
No
Pemberian Bantuan Penunjang Biaya Sekolah Terhadap Madrasah Ibtidaiyah Dari APBD, Periode: Januari s/d Desember 2006 (lihat tebel 1)
1
Formulasi KebijakanKota Malang Pemberian Bantuan Dana Stimulan lain: • Madrasah Ibtidaiyah penerima (lihat tabel 6) • Madrasah Ibtidaiyah penerima (lihat tabel 7) • Madrasah Ibtidaiyah penerima (lihat tabel 8) • Madrasah Ibtidaiyah penerima (lihat tabel 9)
PAK (Rehabilitasi) Madrasah Ibtidaiyah; antara bantuan dana stimulan Tahun Anggaran 2002. bantuan dana stimulan Tahun Anggaran 2003. bantuan dana stimulan Tahun Anggaran 2004. bantuan dana stimulan Tahun Anggaran 2005.
2
Pemberian Bantuan Dana Peningkatan Kualitas Gedung Madrasah Ibtidaiyah, antara lain: • Madrasah Ibtidaiyah Penerima Dana Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah Tahun 2005 (lihat tabel 2) • Madrasah Ibtidaiyah Penerima Dana Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah Tahun 2006 (lihat tabel 3)
2
Pemberintan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2003. (lihat tabel 10)
3
Pemberian Bantuan Tenaga Ibtidaiyah (lihat tabel 4 dan 5)
3
Pemberian Bantuan Dana Alokasi Non Dana Reboisasi di Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2005. (lihat tabel 11)
4
Pemberian Bantuan Dana Proyek P2KP di Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2003. (lihat tabel 12)
5
Pemberian Dana Bantuan Langsung (DBL) Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (MI) Tahun 2004 (lihat tabel 13)
6
Pemberian Bantuan Beasiswa Studi Lanjutan bagi Guru Madarasah Ibtidaiyah; • Beasiswa Studi Lanjutan D2 PGSD Tahun 2004 (lihat tabel 15) • Beasiswa Studi Lanjutan D2 PGSD Tahun 2005 (lihat tabel 16) • Beasiswa Studi Lanjutan S1 PGSD Tahun Anggkatan 2001/2002 (lihat tabel 17) • Beasiswa Studi Lanjutan S1 PGSD Tahun Anggkatan 2003/2004 (lihat tabel 18) • Beasiswa Studi Lanjutan S1 PGSD Tahun Anggkatan 2005/2006 (lihat tabel 19)
7
Pemberian Bantuan Tenaga Pengajar di Madrasah Ibtidaiyah (lihat tabel 20 dan 21)
8
Pemberian Bantuan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Laboratorium. (lihat tabel 22) Pemberian Bantuan Buku Pelajaran Matematika dan bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2005. (lihat tabel 23)
Pengajar
di
Madrasah
9 10
Pemberian Bantuan Buku Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2005 (lihat tabel 24)
Catatan: Skema periodik penerima bantuan rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana pada tabel 14
No
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN Tempat Penelitian
Implementasi Kebijakan
Dampak Kebijakan Peningkatan Menejemen
Pengembangan Kurikulum
Tanpa
1
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medokan Ayu Surabaya
melibatkan kontrol publik, Tanpa Studi kelayakan Lebih diuntungkan oleh status negeri
Kualitas Guru
Pemberian Batun hanya cukup untuk pemeliharaan gedung, dan tidak menyentuh aspek menejemn
Belum sama sekali tersentuh
Bersifat penambahan tenaga pengajar, dan belum pada spesifikasi gurua kelas dan mata pelajaran
Pemberian Batun hanya cukup untuk pemeliharaan gedung, dan tidak menyentuh aspek menejemn
Belum sama sekali tersentuh
Tidak ada tambahan tenaga pengajar
Tanpa
2
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Hidayah Surabaya
melibatkan kontrol publik, dan merupakan hasil kedekatan dengan legisltaif Tanpa Studi kelayakan
Catatan: Keberpihakan kebiajkan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya di bidang pendidikan masih menjadi penetu dalam peningkatan pemberdayaan Madrasah Ibtidaiayah, utamanya menyangkut bantuan dana, peningkatan menejemen, pengembangan kurikulum dan peningkatana kualitas guru dan tenaga administarasi
No
3
4
5
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jendaral Sudirman Malang
Madrasah Ibtidaiyah Swasta NU Putri Malang
Dampak Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Tempat Penelitian
Melalui Studi kelayakan, Tanpa melibatkan kontrol publik, Kesiapan tenaga administrasi dan tenaga mengajar mampu tampil dalam menejemen pendidikan modern
Peningkatan Menejemen Mampu mengaplikasi materi dan metode sesuai dengan kebutuhan lokal dan aplikasi pendidikan modern
Melalui Studi kelayakan, Tanpa melibatkan kontrol publik
Pengelolaan menejemen bersifat mandiri, peningkatan kualitas menejemen lebih merupakan bentuk jaringan kekuatan menjerial
Melalui Studi kelayakan, Tanpa melibatkan kontrol public
Keterbatasan dalam pengelolaan SDM Madrasah Ibtidaiyah, sehingga lambat dalam merespon kebijakan
Pengembangan Kurikulum
Bersifat spesifikasi guru kelas dan mata pelajaran
Mampu mengaplikasi materi dan metode sesuai dengan kebutuhan lokal dan aplikasi pendidikan modern
Aneka mcam pelatihan yang diadakan Diknas Malang mampu menjembatani upaya pengembangan kurikulum
Kualitas Guru
Hadirnya kebijakan hanya bersifat penunjang
Tidak ada tambahan tenaga pengajar dan bersifat semi spesifikasi guru kelas dan mata pelajaranHadirnya kebijakan bersifat membantu dalam pengembangan Tidak ada tambahan tenaga pengajar dan masih jauh dari spesifikasi guru kelas dan mata pelajaranHadirnya kebijakan bersifat menentukan
Hadirnya kebijakan bersifat menentukan
Hadirnya kebijakan bersifat membantu dalam pengembangan
Hadirnya kebijakan hanya bersifat penunjang
ANALISIS
ASPEK PRODUK KEBIJAKAN
No
1
2
Analisis Produk Kebijakan
Analisis Produk Kebijakan
Kota Surabaya
Kota Malang
Masih Terdapat Penanggalan Aspirasi dan Partisipasi Publik (Madrasah Ibtidaiyah) Dalam Pembuatan Kebijakan Publik; Hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor: • Faktor Pembelahan Prilaku Politik; • Faktor Pembelahan Tanggungjawab;
Masih Terdapat Penanggalan Aspirasi dan Partisipasi Publik (Madrasah Ibtidaiyah) Dalam Pembuatan Kebijakan Publik; Hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor: • Studi kelayakan dilakukan setelah ada kepastian turunnnya anggaran • Faktor Pembelahan Prilaku Politik;
Diskriminasi Bahasa Hukum (Madrasah Ibtidaiyah) Dalam Produk Kebijakan Publik;
Memiliki muatan kepedulian ldalam memproduk bahasa kebijakan publik.
ASPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kreatifitas Formulasi Kebijakan Publik; Pemetaan aneka formulasi kebijakan sebagai bentuk kreatifitas dapat dipaparkan sebagai berikut; Pemerintahan Daerah Kota Malang telah menerbitkan bentuk kebijakan publik tentang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah, dengan bentuk formulasi antara lain; (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah ; (2). Pemberian Bantuan Studi Lanjutan Guru Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; (4). Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Semua kebijakan ini dalam oprerasionalnya berlandaskan pada dua hal utama, yakni; Peraturan Daerah Kota Malang, Peraturan Wali Kota Malang dan Peraturan Dinas Pendidikan Kota Malang Penanganan operasional kebijakan publik tersebut melibatkan struktur pelaksana, bahkan juga dalam bentuk berita acara. Namun demikian, implementasi kebijakan publik dalam bentuk variatif yang melibatkan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Malang, dipengaruhi oleh beberapa faktor hal: Faktor Polical Will Pemerintahan Kota Malang yang Memberikan Apresiasi Terhadap Kehadiran Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Hal ini juga dibuktikan oleh karya Madrasah Ibtidaiyah yang mampu menjadi jembatan Madrasah unggulan, seperti MIN I Malang, MIS Jendral Sudirman. Sehingga Madrasah Ibtidaiyah menjadi bagian integral dari kebutuhan masyarakat, pada aspek alternatif pendidikan dasar. Oleh karena itu, posisi kebutuhan masyarakat tersebut meniscayakan Pemerintahan Daerah Kota Malang untuk memberikan apresiasi tersendiri terhadap Madarash Ibtidaiyah. Faktor Pendekatan dan kedekatan Elit kebijakan antara Departemen Agama Kota Malang dengan Pemerintahan Daerah Kota Malang, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang. Malang. Realitas ini sebagaimana digambarkan Wright Mills, bahwa menurut perspektif teori elite, elite, kebijaksanaan (atau bahkan) kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihanpilihan dari elite yang memerintah. Argumentasi pokok dari teori elite ini adalah bukan rakyat yang menentukan kebijaksanaan (atau kebijakan) publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi elite yang memerintah dan dilaksanakan pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah.
Pemerintahan Daerah Kota Surabaya telah menerbitkan bentuk kebijakan publik tentang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah, dengan bentuk formulasi antara lain; (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah ; (2). Pemberian Bantuan Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; Semua kebijakan ini dalam operasionalnya berlandaskan pada dua hal utama, yakni; Peraturan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan minim sekali yang berlandaskan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota Surabaya. Walaupun ada, itu hanya menyangkut Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Penanganan operasional kebijakan publik tersebut tidak melibatkan struktur pelaksana yang jelas, bahkan tidak ada bentuk berita acara. Namun demikian, implementasi kebijakan publik dalam bentuk variatif yang melibatkan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya, dipengaruhi oleh beberapa faktor hal: Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 903/3172/SJ, tertanggal 21 September 2005. 2005. Surat Edaran ini, disamping menimbulkan polemik, juga melahirkan ketakutan tersendiri. Sehingga Madrasah Ibtidaiayah menjadi korban bentuk diskriminasi ini, sekaligus dijadikan argumen untuk tidak memberikan bantu kepada Madrasah Ibtidaiyah. Memang kenyataan saat ini, Surat Edaran tersebut sudah direvisi, tertanggal Pebruari 2006. Pendekatan Informal Madrasah Ibtidaiyah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Surabaya. Surabaya. Pendekatan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena pola ini menjadi “trend titip proyek” yang akan di gulirkan dari pihak legislator kepada kepada eksekutif. Hal itu senada dengan teori transaksi (exchange (exchange theory), theory), diillustrasikan titik temu antara sisi permintaan dan sisi penawaran pada penentuan kebijakan. Dalam sisi permintaan (demand-side (demand-side)) pembuat kebijakan memerlukan rekognisi dari konstituennya, terpilih kembali, dukungan maupun sumbangan dana kampanye. Dari sisi penawaran (supply-side ), kelompok-kelompok kepentingan, (supply-side), memberikan akses dan kontribusi dana kampanye demi memperoleh kebijakan yang menguntungkan, akses terhadap sumberdaya maupun proteksi bisnis. Kekuatan posisi tawar (bargaining power) power) legislatif terhadap eksekutif maupun kelompok kepentingan sangat menentukan hasil akhir dari suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dan perundangan menjadi political game antar elit politik dan ekonomi dengan meminggirkan kepentingan publik. Pertemuan antar dua kepentingan ini membidani kebijakan yang buruk. Politisi dilihat sebagai entitas yang sedapat mungkin memperbesar dukungan dan suara (votemaximizing) agar terpilih. Hubungan politico-business yang saling menguntungkan dan koruptif. Produk kebijakan hanya berorientasi kepada kepentingan krom untuk menguasai sumberdaya ekonomi belaka. Caranya, kekuasaan digunakan untuk mengembangkan bisnis kroni dan menguasai aset ekonomi. Sedangkan keuntungan dari ekonomi digunakan untuk memperbesar kekuasaan politik. Dengan demikian, korupsi merupakan bentuk khusus dari pengaruh politik yang dilakukan untuk menopang keberlangsungan suatu rezim politik.
Keterlibatan Kontrol Publik;
Gerakan sosial ini menjadi kekuatan penekan untuk menagih hak-hak dasar, pembenan akses terhadap sumberdaya, sekaligus sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Pertama; Pertama; Kontrol ini untuk menjaga dana-dana publik baik dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan tidak diselewengkan. Kedua; Kedua; menciptakan transparansi dalam penentuan kebijakan dan penggunaan anggaran. Selain itu, mekanisme ini juga efektif untuk menghindari praktek dagang sapi, yang cenderung koruptif. Dengan eksisnya kesadaran masyarakat akan tercipta kontrol publik yang kuat dan terus menerus sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Namun demikian, dalam proses lebih lanjut operasional kebijakan publik Pemerintahan Kota Suarabaya dan Kota Malang tidak berada pada eksistensi kebijakan transparan. Karena memang dalam siklus penerbitan kebijakan publik tidak memberi ruang kontrol publik. Akibatnya implementasi kebijakan menjadi hal yang samar untuk dipahami publik. Sebagai hal samar, maka tidaklah mungkin melakukan kontrol publik atas kebijakan tersebut. Sederhananya setiap kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dan Kota Malang tidak ada kontrol terhadap beberapa hal, antara lain;
Kontrol penyerapan aspirasi Madrasah Ibtidaiyah dalam pengelolaan kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kontrol perumusan produk kebijakan publik Pemerintahan Daerah pada tingkat kebutuhan Madrasah Ibtidaiayah Kontrol implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah di tengah penyelenggaraan kebijakan di Madarasah Ibtidaiyah Kontrol dampak kebijakan Pemerintahan Daerah di tingkat efektifitas pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah
DAMPAK KEBIJAKAN Berdasarkan di atas, maka dampak kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dan Kota Malang, dapat didiskripsikan sebagai berikut; Aspek Policy Output Program-program operasional kebijakan publik Pemerintahan Kota Surabaya, berupa (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah ; (2). Pemberian Bantuan Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; dan Pemerintahan Kota Malang, berupa (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah ; (2). Pemberian Bantuan Studi Lanjutan Guru Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; (4). Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah; Ibtidaiyah; masih merupakan bentuk program yang sangat dibutuhkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Program-program tersebut harus sudah mulai dilakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga tidak terjadi lagi model bantuan yang tidak efektif dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang bergerak aktual. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah harus melakukan studi kelayakan terlebih dahulu dalam setiap menentukan kebijakan publik. Sehingga standarisasi efektifitas program dapat terukur dengan jelas. Program-program tersebut harus sudah mulai didekatkan dengan informasi masyarakat. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Daerah dan Madrasah Ibtidaiyah dalam akuntabilitas dan kontrol publik.
Aspek Policy Out Come
Respon Madrasah Ibtidaiyah terhadap kebijakan publik tersebut mengindikasikan sebagai bentuk kepedulian, sekaligus kebutuhan. Namun demikian hal itu, belum mampu memberikan jawaban terhadap posisi Madrasah yang memiliki tingkat ketergantungan, baik aspek dana maupun proses pengembangannya. Respon Madrasah Ibtidaiyah terhadap kebijakan publik tersebut mengindikasikan adanya perlakukan diskriminatif, antara sesama lembaga pendidikan dasar. Yakni bentuk perlakuan beda antara posisi Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah dasar di depan kebijakan Pemerintahan Daerah. Respon Madrasah Ibtidaiyah terhadap kebijakan publik tersebut mengindikasi adanya tingkat kerumitan tersendiri dalam proses penyelesaian birokrasinya.
KESIMPULAN
Produk kebijakan Publik Pemerintahan Kota Surabaya dan Kota Malang di Bidang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah tidak berinteraksi dengan pelibatan aspirasi dan partsipasi kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dalam perumusan kebijakan publik dan masih menimbulkan perlakuan diskriminatif antara posisi Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Dasar. Namun demikian dalam kebijakan telah ditemukan bebera model formulasi kebijakan berupa; (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah; (2). Pemberian Bantuan Studi Lanjutan Guru Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; (4). Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah, sebagai bentuk tawaran program Pemerintahan Daerah Kota Malang. Sedangkan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya menawarkan formulasi kebijkaan berupa; (1). Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah; (2). Pemberian Bantuan Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah. Implementasi operasional kebijakan publik Pemerintahan Kota Malang di bidang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah dihadirkan melalui landasan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan Dinas Pendidikan Kota Malang. Disamping itu, telah dirancang Tim Pelaksana Teknik sebagai bagian struktur pelaksana program. Berbeda dengan implementasi kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya di bidang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah, yang hanya berlandaskan pada Peraturan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Namun demikian, baik Pemerintahan Daerah Kota Malang maupun Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, dalam pelaksanaan program tidak memberikan ruang kontrol publik sebagai bagian integral dalam kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik tersebut beralih keareal yang samar sebagai milik publik, dan atau masih dalam kategori kebijakan yang tidak transparan sebagai kebijakan publik. Sementara dampak kebijakan publik Pemerinhan Daerah Kota Surabaya dan Kota pada aspek policy output menegaskan sebagai bentuk program yang sangat dibutuhkan oleh Madrasah Ibtidaiyah. Namun lebih lanjut sangat membutuhkan pemetaan kebutuhan dasar Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga dibutuhkan studi kelayakan dan kedekatan dengan ruang publik sejak awal, utamanya kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dan akuntabilitas publik. Sementara pada aspek policy out come, kebijakan tersebut mendapat respon sebagai bentuk kepedulian. Namun juga semakin mendekatkan kenyataan diskriminasi perlakuan kebijakan. Ditambah pula munculnya tingkat kerumitan di sektor birokrasi sebagai pelaksana tehnik kebijakan publik.
