BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

“TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

SLEMAN

YANG

LEBIH

SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERDAYA SAING, DAN BERKEADILAN GENDER PADA TAHUN 2015”. 2. Misi Misi pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat c. meningkatkan

kemandirian

ekonomi,

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. d. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2012 tertuang dalam dokumen RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2011. Kerangka implementatif atas pelaksanaan APBD tergambarkan dalam kerangka ekonomi daerah, sebagai berikut:

17


1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2015. Kebijakan ekonomi daerah tahun 2012 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi : a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan

wisatawan

baik

wisatawan

nusantara

maupun

wisatawan mancanegara; b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan

khusus

seperti

pengembangan

kawasan

agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan

melalui

peningkatan

produksi

pangan,

peningkatan

produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan

18


produk unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata. c. Meningkatkan

investasi

daerah

yang

mampu

memperluas

kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi

melalui

penyediaan

informasi

potensi

daerah,

penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat. d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar,

dan

optimalisasi

pemanfaatan

dana

program-program

penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun

peningkatan

kualitas kehidupan

masyarakat.

Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan,

sosial

ekonomi

masyarakat,

pekerjaan

umum,

perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan 19


berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan. 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2012 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2011-2015 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD,

seperti

APBN,

Hibah,

dana

kemitraan

swasta,

swadaya

masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang

20


dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2012 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan

pendapatan,

serta

prakiraan

masing-masing

potensi jenis pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan

memperhatikan

potensi

masing-masingjenis

pajak.

Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2011; 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan

manajemen

tata-kelola

pemungutan

dan

penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku; 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal; 3) Pendayagunaan asset daerah; 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan

21


5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan

Daerah

yang

sudah

tidak

sesuai

lagi

dengan

perkembangan zaman. b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan

dikaitkan

dengan

permasalahan/isu

yang

dihadapi

maka

kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,

akuntabel,

mempertimbangkan

transparan kemampuan

dan

berkeadilan

keuangan

dengan

daerah

serta

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3) Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada

Program

Penguatan

Pembangunan

Perdesaan

(P4),

operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD. 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial. 6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. 7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan 22


pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2012. 8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Kebijakan belanja berdasarkan urusan wajib dan pilihan 1) Urusan Wajib Pendidikan a) Kebijakan Umum (1) Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan; (3) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu; (4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; (5) Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti; (6) Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pendidikan; (7) Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD. b) Program Pembangunan (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (3) Program Pendidikan Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal; (5) Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan; (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; (7) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.

23


2) Urusan Wajib Kesehatan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; (3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat; (4) Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. b) Program Pembangunan (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; (4) Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

masyarakat; (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; (7) Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular; (8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; (10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; (11) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

24


(12) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata; (13) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; (14) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; (15) Program

pengawasan

dan

pengendalian

kesehatan

makanan. (16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (17) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (18) Program pendukung pelayanan kesehatan (19) Program peningkatan pelayanan kesehatan 3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai

perkembangan wilayah dan tata ruang dengan

melibatkan peran serta masyarakat; (2) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi air dengan melibatkan peran serta masyarakat; (3) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan

bencana

alam

melalui

peran

serta

masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; (4) Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. b) Program Pembangunan (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; (3) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (4) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; (5) Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

kebinamargaan;

25


(6) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (7) Program penyediaan dan pengolahan air baku; (8) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; (9) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; (10) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; (11) Program

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Gedung

Pemerintah. (12) Program pembangunan talud/bronjong (13) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong (14) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4) Urusan Wajib Perumahan a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; (3) Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Perumahan; (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan; (4) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; (5) Program pengelolaan areal pemakaman.

26


5) Urusan Wajib Penataan Ruang a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan; b) Program Pembangunan (1) Program Perencanaan Tata Ruang; (2) Program Pemanfaatan Ruang; dan (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat; (2) Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; (3) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan. (4) Meningkatkan

kualitas

pengendalian

perencanaan

pembangunan untuk mengefektifkan siklus pembangunan. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan data/informasi; (2) Program Kerjasama Pembangunan; (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; (4) Program perencanaan pembangunan daerah; (5) Program perencanaan pembangunan ekonomi; (6) Program perencanaan sosial budaya (7) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. (8) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

27


(9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. (10) Program

perencanaan

pembangunan

daerah

rawan

bencana. 7) Urusan Wajib Perhubungan a) Kebijakan Umum (1) Menjaga

dan

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan manajemen lalulintas/perhubungan (3) Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. b) Program Pembangunan (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; (2) Program peningkatan pelayanan angkutan; (3) Program

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Perhubungan; (4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; (5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. (6) Program

pembangunan

prasarana

dan

fasilitas

perhubungan 8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat; (2) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; (3) Meningkatkan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

28


b) Program Pembangunan (1) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan; (2) Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup; (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (4) Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi;

dan

pencemaran (6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). (7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 9) Urusan Wajib Pertanahan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; (2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; (3) Meningkatkan

tertib

administrasi

pertanahan

untuk

menjamin kepastian hukum. b) Program Pembangunan (1) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; (3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 10) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan

kualitas

pelayanan

administrasi

kependudukan; (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan.

29


b) Program Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan. 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. b) Program Pembangunan (1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; (2) Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak; (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. 12) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Kebijakan Umum (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas; (2) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; (3) Meningkatkan

jaringan

pelayanan

dan

partisipasi

masyarakat dalam program Keluarga Berencana. b) Program Pembangunan (1) Program Keluarga Berencana; (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; (3) Program pelayanan kontrasepsi; (4) Program

pembinaan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri;

30


(5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; (6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; (7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS; (8) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; (9) Program

pengembangan

model

operasional

BKB-

Posyandu-PADU. 13) Urusan Wajib Sosial a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan

kemandirian

keluarga

miskin

melalui

pemberdayaan; (2) Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama; (3) Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat; (4) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat. b) Program Pembangunan (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (3) Program pembinaan anak terlantar; (4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; (5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo; (6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); (7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial;

31


14) Urusan Wajib Tenaga Kerja a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; (2) Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; (3) Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan. 15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; (2) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM. b) Program Pembangunan (1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 16) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan minat investasi melalui promosi;

32


(2) Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; (3) Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Program

Peningkatan

Iklim

Investasi

dan

Realisasi

Investasi; (3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 17) Urusan Wajib Kebudayaan a) Kebijakan Umum (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai–nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Nilai Budaya; (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 18) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga a) Kebijakan Umum (1) Mengembangkan

potensi

generasi

muda

melalui

peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan; (2) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; (3) Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana

olah

raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.

33


b) Program Pembangunan (1) Program

Pengembangan

dan

Keserasian

Kebijakan

Pemuda; (2) Program peningkatan peran serta kepemudaan; (3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. (7) Program pengembangan kabijakan dan manajemen olah raga. 19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Kebijakan Umum (1) Mendukung

stabilitas

daerah

melalui

peran

serta

masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; (2) Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila; (3) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; (4) Meningkatkan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalam

menghadapi bencana. b) Program Pembangunan (1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; (2) Program pengembangan wawasan kebangsaan; (3) Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan; (4) Program pendidikan politik masyarakat; (5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. (6) Program

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan

34


(7) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (9) Program Pendidikan politik masyarakat (10) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 20) Urusan

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah; (2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan; (4) Meningkatkan partisipasi,

transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah; (5) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (6) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; (7) Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

dan

aparatur

pemerintah desa. b) Program Pembangunan (1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah; (3) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

35


(4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; (5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (6) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; (7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; (9) Program Pendidikan Kedinasan; (10) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; (11) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; (12) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (13) ProgramPengembangan Kualitas Kebijakan Publik; (14) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (15) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; (16) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek; (17) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (18) Program Penegakan Hukum; (19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. (20) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. (21) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. (22) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 21) Urusan Wajib Ketahanan Pangan a) Kebijakan Umum Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan. b) Program Pembangunan Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan.

36


22) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa; (2) Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; (3) Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa; (4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. (5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 23) Urusan Wajib Statistik a) Kebijakan Umum Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan. b) Program Pembangunan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 24) Urusan Wajib Kearsipan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; (2) Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip. b) Program Pembangunan (1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; (2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; (3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan; (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

37


25) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; (2) Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha. (3) Optimalisasi kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintah, masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

mendukung

pembangunan. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; (3) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (4) Program kerjasama informasi dan media massa. 26) Urusan Wajib Perpustakaan a) Kebijakan Umum Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat. b) Program Pembangunan Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpus-takaan. 27) Urusan Pilihan Pertanian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; (2) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;

38


(3) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; (3) Program

peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan; (4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; (5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; (6) Program

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

ternak; (7) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan. (8) Program peningkatan produksi hasil peternakan (9) Program

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

peternakan. 28) Urusan Pilihan Kehutanan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; (2) Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area). b) Program Pembangunan (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Program perencanaan dan pengembangan hutan. (4) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. 29) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan

pengendalian

pemanfaatan

sumberdaya

mineral dengan peran serta masyarakat;

39


(2) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan; (3) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan; (4) Meningkatkan cakupan pelayanan energi. b) Program Pembangunan (1) Program

pembinaan

dan

pengawasan

bidang

pertambangan; (2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; (3) Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan; (4) Program Pengembangan Energi Terbarukan. 30) Urusan Pilihan Pariwisata a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata; (2) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (3) Program Pengembangan Kemitraan. 31) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; (2) Meningkatkan

produksi

dan

pemasaran

hasil-hasil

perikanan. b) Program Pembangunan (1) Program pengembangan budidaya perikanan; (2) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan; (3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

40


(4) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 32) Urusan Pilihan Perdagangan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional; (2) Meningkatkan perlindungan konsumen; (3) Meningkatkan

perlindungan

terhadap

pedagang

tradisional; (4) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi. b) Program Pembangunan (1) Program

Perlindungan

Konsumen

dan

pengamanan

perdagangan; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (3) Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri; (4) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; (5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi; (6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar. 33) Urusan Pilihan Perindustrian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; (2) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran. b) Program Pembangunan (1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. (4) Program pengembangann sentra-sentra industri potensial.

41


34) Urusan Pilihan Transmigrasi a) Kebijakan Umum Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran. b) Program Pembangunan Program Transmigrasi Regional. c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu

penerimaan

Pembiayaan

pembiayaan

daerah

dan

merupakan

pengeluaran transaksi

pembiayaan.

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2011, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran pembiayaan

diarahkan

yaitu

untuk

penyertaan

modal

pada

perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2012 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk : 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu; 2) Membentuk

dana

cadangan

yang

akan

digunakan

untuk

kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan 3) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui taksasi dalam prinsip kehati-hatian (prudential).

42


C. Prioritas Daerah Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2012 mengacu pada

RPJMD

tahun 2011-2015. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan

bagian

dari

upaya

pencapaian

visi

dan

misi.

Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah: a. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2250 orang b. Regulasi penanggulangan bencana 3 regulasi c. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 15,06% d. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik 42,5% e. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 30% dan response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 75%. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. b. Menjaga

dan

meningkatkan

kulitas

sarana

dan

prasarana

penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. c. Mengaktifkan posko siaga kebakaran 24 jam. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

43


2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah: a. Penduduk bekerja dari angkatan kerja 94,66% b. Tingkat pengangguran terbuka 6,99% c. Angka kemiskinan 18% d. PDRB per kapita (ADHB) Rp.12.786.000,e. Angka Gini Ratio 0,30 Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut : a. Memperkuat kelembagaan masyarakat yang mendampingi program penanggulangan kemiskinan. b. Mengefektifkan pendampingan pada kelompok masyarakat miskin. c. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan. d. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Peningkatan

Kualitas

dan

Produktivitas

Tenaga

Kerja,

Program

Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan,

Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya , Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit

Sosial

Lainnya),

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial. 3. Menjaga stabilitas ketahanan pangan; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 3,54%.

44


Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan mengoptimalkan sistem pengamanan dan keamanan pangan. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan,

Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemesaran Hasil Produksi



Peningkatan

Program

Penerapan

Teknologi

Produksi

Pertanian/

Peningkatan

Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan, Program Perencanaan Budidaya

Dan Pengembangan

Perikanan,

Program

Hutan,

Program Pengembangan

Pengembangan

Sistim

Penyuluhan

Perikanan, Program, Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 4. Menjaga kualitas kesehatan dan pendidikan; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga kualitas kesehatan dan pendidikan adalah: a. Angka Harapan Hidup 74,76 tahun b. Angka Kematian Bayi 4,08 per 1000 KH c. Angka Kematian Balita <2 per 1000 KH d. Angka Kematian Ibu <69,31 per 100.000 KH e. Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + 83,00% f. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk 53% g. Prevalensi HIV <0,5 h. Persentase Balita dengan Gizi buruk 0,53%

45


i.

Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 51%

j.

Angka melek huruf 92,46%

k. Rata-rata lama sekolah 10,12 tahun l.

Rata-rata APK SD 115,86%

m. Rata-rata APK SMP 115,89% n. Rata-rata APK SMA/SMK 75,78% o. Rata-rata APM SD 99,17% p. Rata-rata APM SMP 81,04% q. Rata-rata APM SMA/SMK 53,93% r. Kelayakan guru mengajar SD 50%, SMP 82%, SMA/K 90% s. Meningkatnya minat baca masyarakat 30% t. Prestasi siswa akademik 7 prestasi, non akademik 27 prestasi Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga kualitas kesehatan dan pendidikan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. d. Mempertahankan wajib belajar sembilan tahun dan merintis wajib belajar duabelas tahun. e. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pendidikan. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program

46


Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah

Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Pengawasan Dan

Pengendalian

Kesehatan

Makanan,

Program

Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi

dan

Konseling

KRR,

Program

Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non

Formal,

Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan

Kecakapan

Penyalahgunaan Manajemen

Hidup

Pemuda,

Program

Narkoba,

Program

Pengembangan

Olahraga,

Program

Pembinaan

Upaya

dan

Pencegahan

Kebijakan

dan

Pemasyarakatan

Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5. Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal adalah:

47


a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer sebesar 3,18% b. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder sebesar 4,98% c. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier sebesar 6,23% d. Meningkatnya investasi PMA/PMDN 5% Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM. b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. c. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,

Program

Pengembangan

Sentra-sentra

Industri

Potensial,

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi,

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, Program Pembinaan dan Penataan

Pedagang

Pasar,

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

48


Pedesaan,

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan,

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 6.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah: a. Tk. Pencapaian program/kegiatan 89% b. Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP 60% c. SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik 57,5% d. Penyediaan Informasi Publik 9 jenis e. Jenis informasi yang disajikan 4 jenis f.

SOP mekanisme pengaduan 1 aturan

g. Indeks Kepuasan Masyarakat 77 Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kulitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. b. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. c. Meningkatkan kapasitas kelemmbagaan dan aparatur pemerintah desa. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut di atas diwujudkan melalui: Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Daerah, Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/

Kota,

Program

Pembinaan

Dan

Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH, Program

Peningkatan

Profesionalisme

Dan

Tenaga

Pemeriksa

Aparatur

49


Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Pendidikan Kedinasan,

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur,

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Iptek, Program Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum, Program Penegakan Hukum, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Kerjasama Pembangunan, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan

Cepat

Tumbuh,

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi,

Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan Dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip

Daerah,

Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi, Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa. 7.

Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah: a. Kondisi jalan dan jembatan baik 33%

50


b. Kondisi irigasi baik 75% c. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik 75% d. SKPD melaksanakan E-Gov 24 instansi e. Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik 38% f.

Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik 13,5%

g. Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah 77,8% h. Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 75% i.

Kondisi prasarana dan sarana Olah raga baik 80%

j.

Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik 66%

k. Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik 52% l.

Luas lahan kritis 580 ha

m. Luas lahan rusak akibat penambangan180 ha n. Luas hutan 6000 ha o. Rata-rata penurunan air tanah <40 cm p. Alih fungsi lahan pertanian 0,27% q. Tertib pemanfaatan tanah 84% r.

Tertib administrasi pertanahan 59%

s. RTH perkotaan >30% t.

Cakupan RDTR 70%

u. Kualitas udara
Status Mutu air sungai -11 s/d -30

w. Kualitas lahan/tanah
Usaha yang memiliki IPAL 83,5%

y.

Usaha yang memiliki dokumen lingkungan

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a. Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat. b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

51


c. Menjaga

dan

meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

secara

berkelanjutan melalui peran serta masyarakat. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong, Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan,

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong, Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyediaan

dan

Pengolahan

Air

Baku,

Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan, Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, Program Pengembangan Perumahan, Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan,

Program

Pemberdayaan

Komunitas Perumahan, Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman,

Program

Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Peningkatan dan

Pengamanan

Lalu

Lintas,

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam (SDA), Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi

52


SDA dan LH, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Program Pengembangan Energi Terbarukan. 8.

Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban; Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah: a. Menurunnya konflik di masyarakat 48 kasus b. Konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) < 6 kasus Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah menjaga stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan,

Program

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pengembangan Pengembangan Masyarakat

Wawasan Wawasan

Untuk

Menjaga

Kebangsaan, Kebangsaan, Ketertiban

Program Program

dan

Kemitraan

Pemberdayaan

Keamanan,

Program

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), Program Pendidikan Politik Masyarakat 9.

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak. Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak adalah: a. Penyelesaian kasus anak korban kekerasan 10% b. Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan 5% c.

Lembaga PUG yang aktif 55%

d. Data terpilah 24 SKPD

53


e. Perempuan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan monev pembangunan 30,01% f.

Keterwakilan perempuan dalam DPRD

g. Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal 22,00% h. Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja 44,21% Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui: Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.

54

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents