BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --”menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu ”membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat”. Untuk mewujudkan Wonosobo lebih maju dan sejahtera tersebut, ada lima misi yang diemban yaitu : 1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera. 2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah 3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. 5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dilaksanakan mulai masa transisi dari akhir RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2010. Oleh karena itu strategi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1. Tahap Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2010 – 2012 dengan melakukan konsolidasi seluruh potensi yang dimiliki daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat) serta mengintegrasikan pokok-pokok kebijakan tahap awal RPJMD dengan perencanaan pembangunan daerah sebelumnya. 2. Tahap Pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk tercapainya target kinerja pada setiap prioritas pembangunan daerah. 3. Tahap Evaluasi, yaitu merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2015 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan melakukan langkah-langkah pemantapan pada target kinerja yang belum tercapai. Melalui tahapan ini diharapkan visi Kabupaten Wonosono telah tercapai. Guna mendukung strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian kinerja, maka diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel, melalui: 1. Meningkatkan kerjasama (networking) guna mewujudkan pembangunan daerah. 2. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta guna meningkatkan investasi. 3. Membangun birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kinerja.
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
8
4. Menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (performance agreement).
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan birokrasi sebagai mesin yang menggerakkan roda segala proses pemerintahan dan pembangunan. Birokrasi pemerintahan yang sering dianggap lambat, tidak efektif dan efisien, harus segera berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Berbagai permasalahan/hambatan dalam birokrasi yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Di dalam isu strategis nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2009-2014, disebutkan bahwa untuk memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia perlu adanya Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Sehingga harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Mencermati hal tersebut maka ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 yaitu: “Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah” dengan Fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan : 1. Revitalisasi implementasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam budaya kerja dengan peningkatan e-government, yang mencakup peningkatan hardware dan software, 2. Penyusunan SOP bagi layanan utama pada setiap SKPD, 3. Pelaksanaan program percepatan unggulan (quick wins) dari masing-masing SKPD yang memiliki daya ungkit untuk percepatan perbaikan kinerja pelayanan utama dan manajerial di setiap SKPD yang erat kaitannya dengan aspek manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, 4. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di setiap SKPD guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
9
Dan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 2. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dengan optimalisasi peningkatan akses pelayanan sosial dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, 3. Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan dalam aktifitas kehidupan masyarakat, 4. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur, 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata untuk mendukung pembangunan sektor kepariwisataan. Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2013 di atas semua program prioritas dan kegiatan diarahkan kepada upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan melalui strategi seluruh program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 20102015, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran SKPD untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah daerah, serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan daerah (RKPD) Tahun 2013, maka prioritas pembangunan daerah yaitu : 1.
Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dalam mewujudkan Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang mempuyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan, yang terbagi dalam beberapa urusan yaitu a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan sasaran : 1). Terbentuknya OPD yang efektif dan efisien (reformasi birokrasi); 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 3). Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS; 4). Meningkatnya kinerja Aparatur; 5). Meningkatnya kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); 6). Meningkatnya akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7). Meningkatnya akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 8). Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 9). Meningkatknya pendapatan asli daerah; 10). Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 11). Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja; 12). Meningkatnya kinerja DPRD; 13). Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah; 14). Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah b. Urusan Perencanaan Pembangunan dengan sasaran : Meningkatnya kualitas sistem perencanaan. c.
Urusan Statistik, dengan sasaran : Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
10
d. Urusan Penataan Ruang, dengan sasaran : Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan. e. Urusan Kearsipan, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas sistem kearsipan. f.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran : 1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2). Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya; 3). Berkembangnya BUMDesa; 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; 5). Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin.
g. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil , dengan sasaran : Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil h. Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran : 1). Tersedianya media informasi publik; 2). Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi
2.
i.
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dengan sasaran : 1). Terjaganya Ketentraman dan ketertiban Umum; 2). Mencegah ancaman terhadap ideologi negara; 3). Meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; 4). Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis; 5). Berkurangnya resiko bencana.
j.
Urusan Pertanahan dengan sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan;
Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dengan optimalisasi peningkatan akses pelayanan sosial dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, yang dilakukan melalui urusan : a.
Urusan Pendidikan, dengan sasaran : 1) meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD); 2) meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses pendidikan dasar; 3) meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta daya saing publik pada jenjang pendidikan menengah; 4) meningkatnya pemerataan, akses, mutu , relevansi, daya saing layanan pendidikan non formal; 5) meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 6) meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
b.
Urusan Keluarga Berencana, diarahkan untuk mengendalikan kelahiran dan menciptakan keluarga sejahtera dengan sasaran yaitu : 1) menurunnya laju pertumbuhan penduduk; 2) meningkatnya cakupan kepesertaan KB; 3) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan pencegahan HIV/AIDS ; 4). Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
c.
Urusan Kesehatan, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan; 2) meningkatnya status gizi masyarakat; 3) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit; 4) meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat; 5) terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa; 6) terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan; 7) terwujudnya lingkungan sehat.
d.
Urusan Tenaga Kerja, diaarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kesempatan kerja; 2) meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja; 3) meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
11
3.
4.
e.
Urusan Sosial, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial-PMKS; 2) meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial; 3) meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial.
f.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran yaitu : Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan anak dalam pembangunan.
g.
Urusan Perpustakaan, dengan sasaran meningkatnya minat baca masyarakat.
h.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunna dan meningkatkan prestasi olahraga, dengan sasaran yaitu ; 1) 1) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan; 2) meningkatnya prestasi olahraga.
i.
Urusan Transmigrasi, dengan sasaran untuk meningkatkan kerjasama penempatan transmigrasi.
Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan dalam aktifitas kehidupan masyarakat, yang dilakukan melalui urusan : a.
Urusan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk pengendalian dampak perubahan iklim dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas air; 2) meningkatnya kualitas udara ambien; 3) meningkatnya kualitas lahan; 4). berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3; 5) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; 6) meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 7) adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
b.
Urusan Kehutanan, diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumberdya hutan dengan sasaran yaitu : 1) berkurangnya lahan kritis.
Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur, yang dilakukan melalui urusan : a.
Urusan Pekerjaan Umum, diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, dengan sasaran yaitu : 1) ) terbangunnya kemitraan staregis bidang infrastruktur; 2). meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten; 3) meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa; 4) meningkatnya layanan irigasi teknis; 5) meningkatnya kualitas cakupan layanan infrastruktur lingkungan; 6) meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi; 7) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan dan 8) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.
b.
Urusan Perumahan, diarahkan untuk menyediakan layanan dan perbaikan fasilitas berupa sarana dan prasarana perumahan dengan sasaran yaitu 1) meningkatnya akses penduduk terhadap kepemilikan rumah; 2) menurunnya luas permukiman kumuh; 3) meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman; 4) meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran.
c.
Urusan Perhubungan, diarahkan untuk menyediakan fasilitas perhubungan darat dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya layanan angkutan umum dan jalur trayek; 2) meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan; 3) meningkatnya kelancaran lalu lintas; 4)
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
12
meningkatnya pengelolaan perparkiran; 5) meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. 5.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata untuk mendukung pembangunan sektor kepariwisataan, yang dilakukan melalui urusan : a.
Urusan Pertanian, diarahkan pada upaya untuk menambah nilai produk pertanian dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura; 2) meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan rakyat; 3) meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk ternak.
b.
Urusan Perikanan, dengan sasaran yaitu meningkatnya produksi ikan.
c.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan koperasi dan UMKM, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 2) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM; 3). meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.
d.
Urusan Perdagangan, dengan sasaran : 1) meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi; 2) meningkatnya ekspor ke LN; 3) meningkatnya kemampuan pelaku ekspor; 4) meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha dagang kecil menengah (UDKM).
e.
Urusan Perindustrian, diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi pelaku IKM untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya kapasitas kelembagaan industri kecil menengah (IKM; 2) berkembangnya industri kecil menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal; 3) meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan; 4) berkembangnya klaster IKM
f.
Urusan Ketahanan Pangan, diarahkan untuk pengembangan produksi dan ketersediaan pangan serta pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama.
g.
Urusan Penanaman Modal, dengan sasaran yaitu meningkatnya investasi daerah.
h.
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatnya kelestarian budaya daerah dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; 2) meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya; 3) terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya; 4) meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
i.
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatnya kelestarian budaya daerah dengan sasaran yaitu : 1) meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; 2) meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya; 3) terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya; 4) meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
LKPJ 2013 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
13
