BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Salah satu tujuan utama otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata good govermance, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah
yang
transparan
dan
akuntabel
agar
berbagai
kebijakan
yang
diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah. Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang akan disampaikan kepada DPRD dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025, yang menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam
tujuan,
strategi,
dan
tahapan
pembangunan
jangka
panjang.
Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016. Dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah,
kebijakan
pembangunan
tersebut
dijabarkan
menjadi
kebijakan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Tahun 2015 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016. Pelaksanaan RKPD tahun 2015 yang disampaikan ini merupakan Tahapan Ketiga menuju Tahapan Keempat RPJMD tahun 2011 – 2016. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ tahun 2015 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 serta target pembangunan tahun ketiga dan keempat RPJMD 2011 – 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016 memuat Visi, Misi, Program Bupati sebagai Kepala Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Umum, Keuangan Daerah, dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program prioritas daerah. A. VISI DAN MISI DAERAH 1. Visi Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
25
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, maka Visi Kabupaten Pekalongan selama tahun 2011 – 2016 adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Sejahtera artinya masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang meliputi sandang,
pangan, papan, dan
memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. Bermartabat artinya masyarakat Kabupaten Pekalongan berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kearifan
Lokal
artinya
Kabupaten
Pekalongan
memiliki
potensi
sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. 2. Misi Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat
yang
diberikannya.
Adapun
Misi
Pembangunan
Kabupaten
Pekalongan tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
26
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang bermartabat; 2. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur
yang
berbasis
pada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal, dengan tujuan kesehatan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat
masyarakat;
meningkatkan
pemerataan
ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan;
mengoptimalkan
penanganan
Penyandang
mengoptimalkan
dan
penanggulangan
Masalah
kesejahteraan
menggali
kearifan
lokal
kemiskinan
dan
Sosial
(PMKS);
dalam
rangka
meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta asset kesenian dan budaya lokal; serta mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana; 4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian dan peternakan, dengan tujuan mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan
peternakan
dengan
memperhatikan
pelestarian
sumberdaya
pertanian, perikanan dan peternakan; 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah; 6. Mewujudkan rasa aman dan adil
pada masyarakat, dengan tujuan
untuk menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
27
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
7. Meningkatkan
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pembangunan
ekonomi, kegiatan politik, sosial maupun budaya, dengan membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Mengacu pada Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016, maka Strategi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Menciptakan sistem penyelengaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi akuntabiltas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kinerja SKPD, dan perwujudan e-
government; b. Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan mampu menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara maksimal melalui penetapan perangkat kebijakan tentang pelaksanaan good
governace, dan penataan SOTK yang ramping namun kaya fungsi; c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur; d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas
penyelenggaran
sarana
dan
pelayanan
prasarana,
publik
dan
optimalisasi
peningkatan
kinerja kesadaran
masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik; e. Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
melalui
peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
28
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
pengendalian pengeluaran keuangan daerah serta pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan; f. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian yang efektif, peningkatan kualifikasi dan jumlah aparatur pengawas serta peningkatan cakupan pemeriksaan; g. Meningkatkan sumber-sumber
kemampuan
keuangan
pendapatan
daerah
daerah,
melalui
intensifikasi
peningkatan
efektivitas
pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja BUMD; h. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik kewenangan wajib maupun pilihan melalui pengembangan potensi daerah, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat; i. Optimalisasi pengelolaan arsip melalui peningkatan kualitas pendataan, pemeliharaan dan akuisisi arsip. Untuk melaksanakan Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kepada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan
Lingkungan,
maka
Strategi
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan melalui
pembangunan
dan
pengembangan
sarana
prasarana
perhubungan dan peningkatan kuantitas sarana keselamatan lalu lintas serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat; b. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya; c. Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan
jalan
baru,
pembangunan
jembatan,
peningkatan
partisipasi masyarakat untuk turut serta memilihara jalan dan jembatan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
29
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan
irigasi
rusak
dan
pemeliharaan
secara
intensif
serta
pembangunan saluan irigasi baru serta optimalisasi peran dan partisipasi Paguyuban Petani Pemakai Air (P3A); e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian
yang
berkualitas
melalui
pengintegrasian
penataan
kawasan industri dan perdagangan, penataan pedagang kakilima, peningkatan kualitas pasar tradisional, optimalisasi pasar agro dan pengaturan serta pengendalian pasar retail modern; f. Meningkatkan jumlah rumahtangga berlistrik melalui Pengembangan jaringan PLN ke desa yang terjangkau PLN dan pengembangan sumber energi listrik terbarukan (mikro hidro) bagi desa yang tidak atau belum terjangkau PLN; g. Meningkatkan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumber-sumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih; h. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas sanitasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau,
peningkatan
kesadaran
masyarakat
dalam
melestarikan
lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman; i. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui pembuatan tempat pembuangan sampah sanitary landfill, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R; j. Meminimalisir penggunaan lahan tidak sesuai dengan tataruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pemanfaatan
lahan,
peningkatan
komitmen
dan
pengawasan pemerintah serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perda tata ruang;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
30
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
k. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan kompetensi aparatur desa, peningkatan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan dari bupati kepada pemerintah desa; l. Meningkatkan penanganan kerusakan hutan melalui peningkatan peran LMDH, dan penegakan hukum; m. Mengurangi lahan kritis melalui peningkatan kesadaran dan konservasi lahan serta dalam pemanfaatan lahan secara bijaksana; n. Meningkatkan keasrian dan keindahan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan pertamanan; o. Meningkatkan jumlah dan pengelolaan penerangan jalan umum dan meterasasi. Untuk melaksanakan Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan
dan
kemitraan
seluruh elemen masyarakat
serta
peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan; b. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa; c. Merumuskan
kebijakan
dan
memantapkan
manajemen
untuk
meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang komprehensif; d. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme; e. Meningkatkan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi; f. Meningkatkan
pemerataan
sarana,
tenaga
pendidik
dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
tenaga
31
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak,
pembangunan
ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sekitar untuk perintisan adanya perguruan tinggi di Kajen; g. Meningkatkan
keterjangkauan
pelayanan
pendidikan
melalui
penyelenggaraan pendidikan yang biayanya terjangkau, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; h. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian beasiswa dan kesempatan untuk studi lanjut dan mengikuti pendidikan dan latihan; i. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan, serta bursa kerja kerja on line; j. Meningkatkan minat baca melalui pembangunan dan pengembangan perpustakaan masyarakat, pengadaan kegiatan yang mendorong minat baca masyarakat, peningkatan koleksi buku perpustakaan; k. Mengoptimalkan pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas
dan
pemberdayaan
lembaga-lembaga
keswadayaan
masyarakat; l. Mengoptimalkan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui
penyediaan
sarana
dan
prasarana
dalam
penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); m. Mengoptimalkan lembaga dan organisasi kesenian dalam meningkatkan potensi kesenian lokal, pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat; n. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama
antar
kelembagaan
adat
istiadat
dimasing-masing
kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku; o. Meningkatkan
kesiapsiagaan
bencana
pada
masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
melalui
32
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; p. Meningkatkan kelestarian arsip daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana kearsipan serta peningkatan kapasitas arsiparis; q. Mengoptimalkan
perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan melalui peningkatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
fasilitasi LKS
Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten; r. Meningkatkan kualitas transmigrasi melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan
calon
transmigran,
peningkatan
kinerja
aparat
penyelenggara transmigrasi dan koordinasi antar daerah asal dan tujuan transmigrasi. Untuk melaksanakan Misi 4 : Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan; b. Meningkatkan kapasitas Industri Kecil dan Menengah melalui fasilitasi akses permodalan, temu usaha dan penguatan pemasaran; c. Meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, penyusunan kebijakan distribusi barang dan jasa, pengembangan jaringan kerjasama perdagangan baik intern maupun ekstern; d. Meningkatkan destinasi wisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata; e. Meningkatkan pertanian
produktivitas,
melalui
mutu
optimalisasi
hasil
distribusi
pertanian, saprodi
sumberdaya
pertanian
dan
peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
33
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
f. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir; g. Meningkatan
produktivitas
perkebunan
dan
kehutanan
melalui
optimalisasi perkebunan rakyat dan hutan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan dan kehutanan. Untuk melaksanakan Misi 5 : Mendorong Iklim Investasi Berbasis Potensi dan Budaya Daerah, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perizinan penanaman modal; b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal; c. Meningkatkan kondusivitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan. Untuk melaksanakan Misi 6 : Mewujudkan Rasa Aman dan Adil Pada Masyarakat, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum, pengawasan intensif oleh
masyarakat
dalam
penegakan
hukum,
peningkatan
upaya
perlindungan terhadap hak asasi manusia; b. Meningkatkan
keamanan
dan
perlindungan
masyarakat
melalui
penguatan pada kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dengan Kepolisian; c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak melalui penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
34
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
perlindungan anak, serta pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk melaksanakan Misi 7 : Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Politik, Sosial Maupun Budaya, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan
kinerja
aktivitas
kelembagaan
masyarakat
melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa; b. Meningkatkan
forum-forum
penyelenggaraan
publik
pembangunan
sebagai daerah
media melalui
komunikasi peningkatan
keterbukaan di kalangan masyarakat, partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk kearifan lokal; c. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan berpolitik di masyarakat melalui pengembangan kader-kader sosial masyarakat, dan optimalisasi partai politik; d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (reduce,
reuse dan recycle), serta memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah. 2. Arah Kebijakan Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a.
Peningkatan dan Percepatan Penerapan e-government di lingkungan sekretariat daerah dan SKPD strategis (16 SKPD);
b.
Evaluasi SOTK dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
35
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
c.
Penyempurnaan kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan lainnya;
d.
Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi;
e.
Pengurangan kerusakan lahan dan hutan;
f.
Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu;
g.
Peningkatan kuantitas rumah tangga berlistrik;
h.
Peningkatan kesadaran imunisasi pada masyarakat;
i.
Peningkatan pelayanan bagi balita gizi buruk dan kurang;
j.
Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
k.
Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah;
l.
Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan kecakapan hidup;
m.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam minat baca;
n.
Peningkatan akses bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah;
o.
Peningkatan
efektivitas
program
dan
kegiatan
penanggulangan
sebagai
pengembangan
kemiskinan; p.
Fasilitasi
kelompok-kelompok
olahraga
jasmani manusia; q.
Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah;
r.
Pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produk unggulan peternakan terutama ternak besar;
s.
Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir;
t.
Peningkatan jumlah investasi baik invesatasi PMA, PMDN dan non fasilitas;
u.
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
v.
Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain;
w.
Optimalisasi
pengelolaan
sistem
keamanan
lingkungan
oleh
masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
36
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
x.
Peningkatan
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender
dalam
pembangunan; y.
Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat.
z.
Pemantapan pengembangan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
aa.
Pemantapan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
ab. Pemantapan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif; ac.
Percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD;
ad. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi daerah; ae.
Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
af.
Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap;
ag. Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis; ah. Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.; ai.
Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD/TK/RA;
aj.
Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
ak.
Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
al.
Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat;
am. Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga; an. Pengembangan dan pemantapan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religius, modern); ao. Akselerasi Perwujudan desa atau kelurahan siaga bencana;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
37
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
ap. Pemantapan pemberian ketrampilan kewirausaahan bagi pemuda untuk memperluas kesempatan kerja; aq. Pemantapan
peningkatan
produksi,
mutu
dan
pemasaran
produk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis; ar.
Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya
as.
Akselerasi Peningkatan jumlah investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas;
at.
Percepatan peningkatan perlindungan hak-hak anak
au. Percepatan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender; serta av.
Akselerasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
C. PRIORITAS DAERAH Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, maka tahun 2015 merupakan
“Tahap
Percepatan
Prioritas
Program
Kabupaten
Pekalongan Sejahtera (2014 - 2015)” menuju “Tahap Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016)” yang diprioritaskan pada : 1. Sosial, dengan arah kebijakan : a.
Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah;
b.
Peningkatan akses bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah.
c.
Peningkatan
efektivitas
program
dan
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan; d.
Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain.
e.
Optimalisasi pengelolaan sistem keamanan lingkungan oleh masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat
f.
Peningkatan
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender
dalam
pembangunan g.
Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
38
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
h.
Percepatan peningkatan perlindungan hak-hak anak.
i.
Percepatan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.
j.
Akselerasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Pemerintahan, dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan Penerapan e-government di lingkungan setda dan SKPD strategis (16 SKPD).
b.
Evaluasi SOTK dan kelembagaan penyelenggara pemerintahan.
c.
Penyempurnaan kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan lainnya;
d.
Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi
e.
Percepatan penerapan e-government di seluruh SKPD.
f.
Pemantapan pengembangan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
g.
Pemantapan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
h.
Pemantapan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
i.
Percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD.
j.
Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi daerah
k.
Peningkatan dan penataan sarana prasarana pemerintahan.
3. Kesehatan, dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan kesadaran imunisasi pada masyarakat.
b.
Peningkatan pelayanan bagi balita gizi buruk dan kurang.
c.
Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
d.
Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.
e.
Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
39
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
f.
Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.
4. Pendidikan, dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan kecakapan hidup.
b.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam minat baca
c.
Fasilitasi kelompok-kelompok olahraga sebagai pengembangan jasmani manusia.
d.
Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD /TK /RA.
e.
Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
f.
Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
g.
Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat.
h.
Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga.
i.
Pengembangan dan pemantapan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religius, modern).
5. Infrastruktur, dengan arah kebijakan : a.
Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi.
b.
Peningkatan
dan
pemerataan
ketersediaan
sarana
prasarana
pendidikan, olah raga dan kesehatan dasar dan rujukan c.
Peningkatan kuantitas rumah tangga berlistrik.
6. Koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah;
b.
Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir
c.
Pemantapan pemberian ketrampilan kewirausaahan bagi pemuda untuk memperluas kesempatan kerja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
40
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB II
7. Investasi, dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan jumlah investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas.
b.
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
c.
Akselerasi Peningkatan jumlah investasi baik PMA, PMDN maupun non fasilitas.
8. Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan : a.
Pengurangan kerusakan lahan dan hutan.
b.
Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu.
c.
Akselerasi perwujudan desa atau kelurahan siaga bencana
d.
Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.
9. Pertanian, dengan arah kebijakan : a.
Pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produk unggulan peternakan terutama ternak besar;
b.
Pemantapan
peningkatan
produk/komoditas
pertanian,
produksi,
mutu
peternakan
dan
dan
pemasaran
perikanan
serta
pengembangan agribisnis. c.
Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya
d.
Pemantapan
peningkatan
produksi,
mutu
dan
pemasaran
produk/komiditas perkebunan dan kehutanan. 10. Pariwisata, dengan arah kebijakan peningkatan jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015
41