BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata good govermance, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah. Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang akan disampaikan kepada DPRD dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025, yang menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016. Dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah,

kebijakan

pembangunan

tersebut

dijabarkan

menjadi

kebijakan

pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya. Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Tahun 2014 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016. Pelaksanaan RKPD tahun 2014 yang disampaikan ini merupakan tahapan tahun ketiga dan keempat RPJMD tahun 2011 – 2016. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ tahun 2014 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 serta target pembangunan tahun ketiga dan keempat RPJMD 2011 – 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016 memuat Visi, Misi, Program Bupati sebagai Kepala Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Umum, Keuangan Daerah, dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

23


BAB II

daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program prioritas daerah. A. VISI DAN MISI DAERAH 1. Visi Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, maka Visi Kabupaten Pekalongan selama tahun 2011 – 2016 adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Sejahtera artinya masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. Bermartabat artinya masyarakat Kabupaten Pekalongan berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kearifan

Lokal

artinya

Kabupaten

Pekalongan

memiliki

potensi

sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol.


24


BAB II

2. Misi Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat

yang

diberikannya.

Adapun

Misi

Pembangunan

Kabupaten

Pekalongan tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang bermartabat; 2. Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

yang

berbasis

pada

pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan

masyarakat;

meningkatkan

pemerataan

ketersediaan,

keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan;

mengoptimalkan

penanganan

Penyandang

mengoptimalkan

dan

penanggulangan

Masalah

menggali

kesejahteraan kearifan

lokal

kemiskinan

dan

Sosial

(PMKS);

dalam

rangka

meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta asset kesenian dan budaya lokal; serta mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana; 4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian dan peternakan, dengan tujuan mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan


25


dan peternakan

dengan memperhatikan

BAB II

pelestarian sumberdaya

pertanian, perikanan dan peternakan; 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah; 6. Mewujudkan rasa aman dan adil

pada masyarakat, dengan tujuan

untuk menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas; 7. Meningkatkan

partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

pembangunan

ekonomi, kegiatan politik, sosial maupun budaya, dengan membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Mengacu pada Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016, maka Strategi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Menciptakan sistem penyelengaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi akuntabiltas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kinerja SKPD, dan perwujudan e-

government; b. Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan mampu menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara maksimal melalui penetapan perangkat kebijakan tentang pelaksanaan good

governace, dan penataan SOTK yang ramping namun kaya fungsi;


26


BAB II

c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur; d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas

penyelenggaran

sarana

dan

pelayanan

prasarana,

publik

dan

optimalisasi

peningkatan

kinerja

kesadaran

masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik; e. Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan

daerah

melalui

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah serta pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan; f. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian yang efektif, peningkatan kualifikasi dan jumlah aparatur pengawas serta peningkatan cakupan pemeriksaan; g. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber

pendapatan

daerah,

peningkatan

efektivitas

pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja BUMD; h. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik kewenangan wajib maupun pilihan melalui pengembangan potensi daerah, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat; i. Optimalisasi pengelolaan arsip melalui peningkatan kualitas pendataan, pemeliharaan dan akuisisi arsip. Untuk melaksanakan Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kepada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan

Lingkungan,

maka

Strategi

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan melalui

pembangunan

dan

pengembangan

sarana


prasarana

27


BAB II

perhubungan dan peningkatan kuantitas sarana keselamatan lalu lintas serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat; b. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya; c. Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan

jalan

baru,

pembangunan

jembatan,

peningkatan

partisipasi masyarakat untuk turut serta memilihara jalan dan jembatan; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan

irigasi

rusak

dan

pemeliharaan

secara

intensif

serta

pembangunan saluan irigasi baru serta optimalisasi peran dan partisipasi Paguyuban Petani Pemakai Air (P3A); e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian

yang

berkualitas

melalui

pengintegrasian

penataan

kawasan industri dan perdagangan, penataan pedagang kakilima, peningkatan kualitas pasar tradisional, optimalisasi pasar agro dan pengaturan serta pengendalian pasar retail modern; f. Meningkatkan jumlah rumahtangga berlistrik melalui Pengembangan jaringan PLN ke desa yang terjangkau PLN dan pengembangan sumber energi listrik terbarukan (mikro hidro) bagi desa yang tidak atau belum terjangkau PLN; g. Meningkatkan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumber-sumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih; h. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas sanitasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau,

peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

melestarikan

lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman;


28


BAB II

i. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui pembuatan tempat pembuangan sampah sanitary landfill, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R; j. Meminimalisir penggunaan lahan tidak sesuai dengan tataruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemanfaatan

lahan,

peningkatan

komitmen

dan

pengawasan pemerintah serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perda tata ruang; k. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan kompetensi aparatur desa, peningkatan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan dari bupati kepada pemerintah desa; l. Meningkatkan penanganan kerusakan hutan melalui peningkatan peran LMDH, dan penegakan hukum; m. Mengurangi lahan kritis melalui peningkatan kesadaran dan konservasi lahan serta dalam pemanfaatan lahan secara bijaksana; n. Meningkatkan keasrian dan keindahan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan pertamanan; o. Meningkatkan jumlah dan pengelolaan penerangan jalan umum dan meterasasi. Untuk melaksanakan Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

melalui

promosi

kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan seluruh elemen masyarakat serta peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan; b. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup


29


BAB II

sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa; c. Merumuskan

kebijakan

dan

memantapkan

manajemen

untuk

meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang komprehensif; d. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme; e. Meningkatkan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi; f. Meningkatkan

pemerataan

sarana,

tenaga

pendidik

dan

tenaga

kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak,

pembangunan

ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sekitar untuk perintisan adanya perguruan tinggi di Kajen; g. Meningkatkan

keterjangkauan

pelayanan

pendidikan

melalui

penyelenggaraan pendidikan yang biayanya terjangkau, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; h. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian beasiswa dan kesempatan untuk studi lanjut dan mengikuti pendidikan dan latihan; i. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan, serta bursa kerja kerja on line; j. Meningkatkan minat baca melalui pembangunan dan pengembangan perpustakaan masyarakat, pengadaan kegiatan yang mendorong minat baca masyarakat, peningkatan koleksi buku perpustakaan; k. Mengoptimalkan pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas

dan

pemberdayaan

lembaga-lembaga

keswadayaan

masyarakat; l. Mengoptimalkan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui

penyediaan

sarana

dan

prasarana

dalam


penanganan

30


BAB II

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); m. Mengoptimalkan lembaga dan organisasi kesenian dalam meningkatkan potensi kesenian lokal, pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat; n. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama

antar

kelembagaan

adat

istiadat

dimasing-masing

kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku; o. Meningkatkan

kesiapsiagaan

bencana

pada

masyarakat

melalui

pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; p. Meningkatkan kelestarian arsip daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana kearsipan serta peningkatan kapasitas arsiparis; q. Mengoptimalkan

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan melalui peningkatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan,

fasilitasi LKS

Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten; r. Meningkatkan kualitas transmigrasi melalui peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan

calon

transmigran,

peningkatan

kinerja

aparat

penyelenggara transmigrasi dan koordinasi antar daerah asal dan tujuan transmigrasi. Untuk melaksanakan Misi 4 : Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan; b. Meningkatkan kapasitas Industri Kecil dan Menengah melalui fasilitasi akses permodalan, temu usaha dan penguatan pemasaran; c. Meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, penyusunan kebijakan distribusi


31


BAB II

barang dan jasa, pengembangan jaringan kerjasama perdagangan baik intern maupun ekstern; d. Meningkatkan destinasi wisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata; e. Meningkatkan pertanian

produktivitas,

melalui

mutu

optimalisasi

hasil

pertanian,

distribusi

saprodi

sumberdaya

pertanian

dan

peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; f. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir; g. Meningkatan

produktivitas

perkebunan

dan

kehutanan

melalui

optimalisasi perkebunan rakyat dan hutan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan dan kehutanan. Untuk melaksanakan Misi 5 : Mendorong Iklim Investasi Berbasis Potensi dan Budaya Daerah, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perizinan penanaman modal; b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal; c. Meningkatkan kondusivitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan. Untuk melaksanakan Misi 6 : Mewujudkan Rasa Aman dan Adil Pada Masyarakat, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah :


32


BAB II

a. Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum, pengawasan intensif oleh

masyarakat

dalam

penegakan

hukum,

peningkatan

upaya

perlindungan terhadap hak asasi manusia; b. Meningkatkan

keamanan

dan

perlindungan

masyarakat

melalui

penguatan pada kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dengan Kepolisian; c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak melalui penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan anak, serta pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk melaksanakan Misi 7 : Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Politik, Sosial Maupun Budaya, maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : a. Meningkatkan

kinerja

aktivitas

kelembagaan

masyarakat

melalui

peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa; b. Meningkatkan

forum-forum

penyelenggaraan

publik

pembangunan

sebagai daerah

media melalui

komunikasi peningkatan

keterbukaan di kalangan masyarakat, partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk kearifan lokal; c. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan berpolitik di masyarakat melalui pengembangan kader-kader sosial masyarakat, dan optimalisasi partai politik; d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (reduce,

reuse dan recycle), serta memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah.


33


BAB II

2. Arah Kebijakan Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a.

Penerapan e-government di lingkungan sekretariat daerah dan SKPD strategis (15 SKPD);

b.

Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan;

c.

Pengembangan diklat profesionalisme dan kompetensi aparatur termasuk aparatur pengawasan;

d.

Peningkatan efisiensi dan efeketivitas pengelolaan keuangan daerah;

e.

Identifikasi kebutuhan PNS dan penetapan model rekrutmen pegawai yang professional transparan dan bebas KKN;

f.

Peningkatan kuantitas ruang kelas pendidikan menengah;

g.

Peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi puskemas rawat inap;

h.

Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana PAUD;

i.

Peningkatan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelompok usaha kesehatan bersama (UKBM);

j.

Peningkatan cakupan pelayanan jamkesmas, jampersal dan jamkesda;

k.

Peningkatan jumlah dan komptensi tenaga kesehatan;

l.

Peningkatan kemampuan KIE bagi kader kesehatan desa/kelurahan tentang perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit menular serta penyakit tidak menular;

m.

Peningkatan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

n.

Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak ringan dan berat untuk jenjang pendidikan dasar;

o.

Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan sekolah maupun masyarakat;

p.

Pemberdayaan lembaga di dalam masyarakat yang menangani PMKS;


34


BAB II

q.

Peningkatan nilai sosial budaya dan adat istiadat dalam masyarakat;

r.

Pengembangan kelembagaan koperasi dan perluasan usaha koperasi;

s.

Penataan pedagang kaki lima dengan pendekatan partisipatif;

t.

Peningkatan

pengelolaan

obyek

wisata

guna

meningkatkan

pendapatan di bidang pariwisata; u.

Fasilitasi bantuan peralatan tangkap bagi nelayan kurang mampu (miskin);

v.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan masyarakat yang lain;

w.

Peningkatan penghormatan terhadap kebebasan berserikat bagi kelompok-kelompok masyarakat (Serikat Pekerja, Serikat Petani, Serikat Nelayan dan lain sebagainya);

x.

Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain;

y.

Peningkatan iklim demokratis dikalangan masyarakat;

z.

Pengembangan mekanisme dialogis dalam penyelesaian masalah;

å.

Meningkatkan perlindungan dan lembaga ketenagakerjaan;

ä.

Meningkatkan cakupan penanganan PMKS;

ö.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas transmigrasi;

aa.

Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

bb. Penyempurnaan kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan lainnya; cc.

Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi;

dd. Pengurangan kerusakan lahan dan hutan; ee.

Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu;

ff.

Peningkatan kuantitas rumah tangga berlistrik;

gg. Peningkatan kesadaran imunisasi pada masyarakat; hh. Peningkatan pelayanan bagi balita gizi buruk dan kurang; ii.

Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB);


35


jj.

BAB II

Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah;

kk.

Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan kecakapan hidup;

ll.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam minat baca;

mm. Peningkatan akses bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah; nn. Peningkatan

efektivitas

program dan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan; oo. Fasilitasi

kelompok-kelompok

olahraga

sebagai

pengembangan

jasmani manusia; pp. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah; qq. Pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produk unggulan peternakan terutama ternak besar; rr.

Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir;

ss.

Peningkatan jumlah investasi baik invesatasi PMA, PMDN dan non fasilitas;

tt.

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;

uu. Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain; vv.

Optimalisasi

pengelolaan

sistem

keamanan

lingkungan

oleh

masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat; ww. Peningkatan

pelaksanaan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan; serta xx.

Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat.

C. PRIORITAS DAERAH Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, maka tahun 2014 merupakan

“Tahap

Pengembangan

Infrastruktur

dan

Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat (2012 – 2014)” yang diprioritaskan pada :


36


BAB II

1. Infrastruktur, dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan listrik; 2. Kesehatan, dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3. Pendidikan, dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan; 4. Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, dengan sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kahutanan; 5. Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan; 6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 7. Koperasi dan UMKM, dengan sasaran meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM; 8. Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisata; 9. Lingkungan Hidup, dengan sasaran menurunnya kerusakan lingkungan; 10. Industri, dengan sasaran meningkatnya produk industri; 11. Perdagangan, dengan sasaran meningkatnya transaksi barang dan jasa; 12. Penanaman Modal, dengan sasaran meningkatnya realisasi investasi; 13. Energi, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan energi; serta 14. Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan serta meningkatnya prestasi olah raga.


37

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents